Kasus Korupsi Janner Purba

KASUS KORUPSI JANNER PURBA NAMA KELOMPOK 4 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dwi Dayu Octaviani P1337420516002 Rabieta Akmaliazul Khaq P1337420516006 Devi Oktaviana P1337420516011 Annisa Diandhini P1337420516015 Hanni Masykuroh P1337420516020 Erlen Tri Yuliana P1337420516024 Suci Indah Sari P1337420516028 Raden Alrefa Wahyu P. P1337420516035 Natria Shaniya Setia H. P1337420516037 Muslimah Wiguna Arufina P1337420516040

1.

Jelaskan apa saja bentuk / jenis korupsi berdasarkan UU No.31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Jawab : Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 2. Kerugian Keuangan Negara a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2). b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3).

2. Suap – menyuap a. Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b). b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13). c. Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b). d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11). e. Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a). f. Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b). g. Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2). h. Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c). i. Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d). 3. Penggelapan dalam jabatan j. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8). k. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9). l. Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a). m. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b). n. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c). 4. a. b.

Pemerasan Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g). Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f).

5. Perbuatan curang a. Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a). b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b). c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c). d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 hurufd). e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2). f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h). 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan g. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i). 7. Gratifikasi h. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C).

2. Apakah dalam kasus tersebut terjadi suap, gratifikasi dan atau pemerasan. Jawab : Ya, pada kasus tersebut terjadi suap, gratifikasi, dan pemerasan. Suap, ditunjukan pada pemberian uang (“penebas jalan” dan “biar enak sidang” ) yang diberikan oleh Edi Santono dan Safri kepada Janner Purba dan Tonton yang bertujuan untuk meringankan hukum. Gratifikasi, ditunjukan pada pemberian uang perantara dari Edi Santoni dan Safri kepada Janner Purba & Tonton. Pemerasan, ditunjukkan dengan Janner Purba dan Tonton meminta uang sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) kepada Edi Santoni dan Safri dengan masing-masing 750.000.000 untuk kasus Edi Santoni dan 250.000.000 untuk kasus Safri yang bertujuan untuk di putus bebas dari kasus mereka.

3. Jelaskan persamaan dan perbedaan gratifikasi, suap dan pemerasan Jawab : a. Gratifikasi 1)Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, discount, komisi peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. 2)Tujuan untuk pemberian hadiah,dll 3)Diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sasaran elektronik(Pasal 12 B UU pemberantasan tipikor) 4)Tidak semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara adalah ilegal. Setiap pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan tugasnya 5)Aturan UU No.22 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta diatur pula dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemeberantasan korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) 6)Sanksi . Sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sainkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana dendan paing sedikit rp.200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000

b. Pemerasan 1) Pegawai negeri dan penyelanggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertetu yang memerlukan pelayanan 2) Pasal 12 e UU Tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memerikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 3) Pemerasan sering dijadikan alasan bagi pihak pemberi sebagai dalih pemberian. Namun demiian unsur “memaksa ” menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada pengenaan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai besar. Dalam nilai dan nominal lebih dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar. c. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Suap Bertujuan untuk mempengaruhi pegambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberian aktif umumnya disertai kesepakatan antara dua belah pihak. Pelaku suap-menyuap berusaha untuk menutupi pemberian melalui berbagai cara. Lokasi suap menyuap yang dapat dipinadakan tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Tidak pindana suap yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau melewati perantara tetap diberikan sanksi pindana. Aturan pasal 2 UU 3/1980. Sanksi. Pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pindana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00. Pasal 11 UU Pemberantasan tipikor.

Persamaan gratifikasi , pemerasan dan suap merupakan bentuk korupsi yang dapat merugikan negara .

4.

Jelaskan mengapa pemahaman pengelolaan, pelaporan gratifikasi untuk tenaga kesehatan.

tentang penting

Jawab : Karena banyaknya budaya di masyarakat tentang pemberian uang atau pun barang sebagai ucapan terimakasih banyak dilakukan di rumahsakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya, maka tenaga kesehatan perlu memahami tentang gratifikasi yang seharusnya tidak di lakukan oleh tenaga kesehatan yang banyak terlibat langsung dengan masyarakat.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jawab : Yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Edi Santoni & Safri (tersangka), Tonton & Janner Purba (Hakim Tipikor), Billy (Baddaruddin Bachsin) sebagai perantara.

6. Jelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut. Jawab : Edi Santoni bertemu dengan Tonton yang merupakan hakim Tipikor dan meminta agar dibantu persidangan perkara Tipikor terkait kasus Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus Kota Bengkulu Tahun 2011 yang melibatkan Edi Santoni dan Safri karena perkara akan dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum ke PN Bengkulu. Tonton menyanggupi permintaan Edi Santoni dan Safri namun harus menyiapkan uang untuk meringkan perkara hukum yang dijatuhkan kepada Edi Santoni dan Safri.

7. Apa dampak dari kasus tersebut. Kaitkan dengan dampak biaya sosial korupsi. Jawab : Dampak dari kasus tersebut akan menyebarkan degradasi moral di masyarakat dan akan menimbulkan spekulasi bahwa integritas hukum pengadilan dapat di ubah dengan mudah. Dampak dengan adanya biaya sosial korupsi akan menimbulkan efek jera bagi koruptornya karena uang hasil korupsi akan dilipat gandakan 4 kali bahkan lebih, yang diatur dalam pasal 12 C UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tndak pidana korupsi, pasal 11UU No 31 taun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Taun 2001 dengan tuntutan 7 tahun penjara serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 disertai dengan dana sosial korupsi.

TERIMAKASIH . . .