Kajian Akademik Uptd Baru.docx

BAB I PENDAHULUAN A

Latar Belakang Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaannya pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responbilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya adanya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 4,Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur perangkat daerah dan Unit kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupatrn Mesuji untuk melaksanakan tugasnya dibidang teknis terdapat pelayanan langsung kepada masyarakat,Dikabupaten Mesuji terdapat 12 ( dua belas ) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah, Maka untuk melaksanakan tugasnya perlu adanya organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan ditempatkan di beberapa daerah yang memperpendek Birokrasi Pelayanan pada daerah-daerah. Penempatan UPT tersebut berdasarkan kewilayahan yang bertanggung jawab pada khususnya terhadap kelancaran proses manajemen Pelayanan Perorangan dan Masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat kajian pembentukan dan penyelenggaraan UPT.

B Tujuan Tujuan dibuatnya Kajian Pembentukan dan Penyeleng garaan Unit Pelaksana Teknis adalah untuk: 1 Memperpendek Birokrasi guna membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk UPT. 2 Sebagai pedoman Kinerja Unit Pelaksana Tenis sesuai dengan peraturan yang berlaku C Dasar Hukum 1 2 3 4

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang undangan; Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara;

5

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 6 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8 Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor hk.03.05/v/848/2012 tentang Pembangunan pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/.Kota 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji 11 Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktrur Organisasi.Tata kerja Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji D Pengertian 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan 2

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan dan gawat darurat Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) adalah tempat pengolahan hasil panen Tanaman Obat yang natinya akan menghasilkan simplisia dan bahan baku Extrak obat

E SISTEMATIKA Kajian Pembentukan UPT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: I PENDAHULUAN TUJUAN II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD a. Kegiatan Teknis Operasional b. Jabatan Teknis yang tersedia III ANALISIS BEBAN KERJA IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI V PENUTUP

BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPT a

Kegiatan Teknis Operasional PUSKESMAS Puskesmas mempunyai kegiatan teknis operasional sebagai berikut: a Berdasarkan prinsip paradigma sehat Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

b

b

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

c

Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

d

Berdasarkan prinsip pemerataan ,Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

e

Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

f

Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

RUMAH SAKIT Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan Rumah Sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah: 1 2 3

Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.

4

Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. c

PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT (P4TO) Mengingat produk tanaman obat dapat berasal dari hasil budidaya dan dari hasil eksplorasi alam maka penanganan atau penentuan saat panen secara tepat sangat berarti. Tanaman obat pada umumnya memiliki sifat khas terutama dalam hal pemanfaatannya berdasarkan kandungan zat berkhasiat yang kadarnya sangat bervariasi. Tujuan dibentuknya penanganan dan pengelolaan saat panen adalah sebagai berikut : 1 Untuk memperoleh bahan baku yang memenuhi standar mutu. 2 Menghindari terbuangnya hasil panen secara percuma serta mengurangi kerusakan hasil panen. 3 Agar semua hasil panen dapat dimanfaatkan sesuai harapan. Penanganan dan Pengelolaan Pascapanen Penanganan dan pengelolaan pascapanen adalah suatu perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian hingga produk siap dikonsumsi. Penanganan dan pengelolaan pascapanen tanaman obat dilakukan terutama untuk menghindari kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat perlakuan prapanen dan pascapanen yang kurang tepat.

B

JABATAN TEKNIS YANG ADA Guna Melayani masyarakat yang ada Dinas Kesehatan dipandang perlu membentuk Unit Pelayanan Teknis guna membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menjalankan kegiatan 1

PUSKESMAS Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)bahwa Puskesmas Mempunyai Struktur Sebagai berikut : a Kepala UPTD Puskesmas b Sub Bagian Tata Usaha c Penanggung Jawab Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Masyarakat d Penanggung Jawab Kesehatan perorangan e Penaggung jawab jaringan dan jejaring pelayanan Kesehatan f Kelompok Jabatan Fungsional

2

RUMAH SAKIT Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Erumah Sakit bahwa menerangkan Rumah Sakit mempunyai Organisasi sebagai Berikut :

a b c d e f g h i j

Direktur Bagian Tata Usaha Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Bidang Penunjang Medik dan Non Medik Seksi Pelayanan Medik Seksi Keperawatan Seksi Mutu dan Akreditasi Seksi Penunjang Medik dan Non Medik Seksi Rekam Medik dan Administrasi Terpadu Seksi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan

PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT(P4TO) Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor hk.03.05/v/848/2012 tentang Pembangunan pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan membentuk struktur sebagai berikut a b c d e

Kepala UPTD Kepala Tata Usaha Kepala Subbag Umum dan Keuangan Kepala Subbag Kerja sama dan Informasi Kasubbag pelayanan dan penelitian dab sarana

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA Dalam menjalankan tugasnya Sumber daya manusia kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan dengan analisa sebagai berikut :

maka

1

data institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit umum, puskesmas, klinik Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan .

2

data jenis dan jumlah SDMK yang ada (tahun terakhir) pada institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. 3) informasi hari kerja yang ditentukan oleh kebijakan Pemerintah yakni 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja per minggu, sehingga dalam 1 (satu) tahun maka jumlah hari kerja 260 (dua ratus enam puluh) hari (5 x 52 minggu) dan 312 (tiga ratus dua belas) hari (6 x 52 minggu).

3

Informasi WKT (Waktu Kerja Tersedia) sebesar 1200 (seribu dua ratus) jam atau 72.000 (tujuh puluh dua ribu) menit per tahun.

4

Informasi rata-rata lama waktu mengikuti pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku Informasi kelompok dan jenis tenaga kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

5

Informasi standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap institusi kesehatan.

6

Informasi tugas pokok dan uraian tugas hasil Analisis Jabatan institusi atau standar pelayanan yang ditetapkan).

BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI RASIO KEUANGAN adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Erich Helfert (2000,49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan sedangkan Slamet Munawir (1995:64) menjelaskan rasio sebagai hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususunya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya. Adapun pihak-pihaknya yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah (widodo, 2001: 261): 1 2 3

DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 4 Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak langsung (BTL). Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Belanja Pegawai = BPL + BPTL TOTAL BELANJA Analisa rasio belanja pegawai dengan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji dengan menggunakan 1 APBN yang bersumber dana DAK dan TP 2 APBD 3 Capitasi dari dana Jaminan Kesehatan Nasional

BAB V PENUTUP Dengan adanya pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan,akan sangat berdampak pada upaya peningkatan pelayanan Kesehatan,terutama Puskesmas dan Rumah Sakit bahwa UPTD adalah sebagai wadah kelanjutannya menuju Puskesmas dan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan UPTD didaerah,sambil menunggu Peraturan Presiden tentang pengaturan UPTD Puskesmas dan Rymah Sakit,maka Kegiatan Puskesmas dan Rumah sakit tetap berjalan Dengan adanya terbentuk UPTD P4TO di Kecamatan Wayserdang yang mana telah mempunyai gedung dan perawatan dalam pembuatan simplisia dan Extack obat tradisional serta pembinaan terhadap masyarakat serta memberikan kontribusi berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mesuji

Wiralaga Mulya

Agustus 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MESUJI

BUDIMAN NAINGGOLAN,SKM,.MM Pembina Tk I NIP. 19660112 199003 1 007