K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan Kesehatan Kerja

Oleh Pusat

I. PENDAHULUAN Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Diantara sarana kesehatan, Laboratorium Kesehatan merupakan suatu institusi dengan jumlah petugas kesehatan dan non kesehatan yang cukup besar. Kegiatan laboratorium kesehatan mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kimia, ergonomi dan psikososial. Variasi, ukuran, tipe dan kelengkapan laboratorium menentukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seiring dengan kemajuan IPTEK, khususnya kemajuan teknologi laboratorium, maka risiko yang dihadapi petugas laboratorium semakin meningkat. Petugas laboratorium merupakan orang pertama yang terpajan terhadap bahan kimia yang merupakan bahan toksisk korosif, mudah meledak dan terbakar serta

bahan biologi. Selain itu dalam pekerjaannya menggunakan alat-alat yang mudah pecah, berionisasi dan radiasi serta alat-alat elektronik dengan voltase yang mematikan, dan melakukan percobaan dengan penyakit yang dimasukan ke jaringan hewan percobaan. Oleh karena itu penerapan budaya ?aman dan sehat dalam bekerja? hendaknya dilaksanakan pada semua Institusi di Sektor Kesehatan termasuk Laboratorium Kesehatan. II. FASILITAS LABORATORIUM •

Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan dan masyarakat.

•

Disain laboratorium harus mempunyai sistem ventilasi yang memadai dengan sirkulasi udara yang adekuat.

•

Disain laboratorium harus mempunyai pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya yang dipakai.

•

Kesiapan menghindari panas sejauh mungkin dengan memakai alat pembakar gas yang terbuka untuk menghindari bahaya kebakaran.

•

Untuk menahan tumpahan larutan yang mudah terbakar dan melindungi tempat yang aman dari bahaya kebakaran dapat disediakan bendungbendung talam.

•

Dua buah jalan keluar harus disediakan untuk keluar dari kebakaran dan terpisah sejauh mungkin.

•

Tempat penyimpanan di disain untuk mengurangi sekecil mungkin risiko oleh bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar.

•

Harus tersedia alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaam (P3K).

III. MASALAH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. 1. Kapasitas Kerja Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30?40%

masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal. Hal ini diperberat lagi dengan kenyataan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar masih di isi oleh petugas kesehatan dan non kesehatan yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering mendapat kendala terutama menyangkut masalah PAHK dan kecelakaan kerja. 2. Beban Kerja Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis beroperasi 8 - 24 jam sehari, dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilirdan tugas/jaga malam. Pola kerja yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres. 3. Lingkungan Kerja Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja (Occupational Accident), Penyakit Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational Disease & Work Related Diseases). IV. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENCEGAHANNYA A. Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk 2 jenis yaitu : 1. Kecelakaan medis, jika yang menjadi korban pasien 2. Kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban petugas laboratorium itu sendiri. Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam kelompok : 1. Kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu yang tidak aman dari : o

Mesin, peralatan, bahan dan lain-lain

o

Lingkungan kerja

o

Proses kerja

o

Sifat pekerjaan

o

Cara kerja

2. Perbuatan berbahaya (unsafe act), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dapat terjadi antara lain karena : o

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana

o

Cacat tubuh yang tidak kentara (bodily defect)

o

Keletihanan dan kelemahan daya tahan tubuh.

o

Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik.

Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium : 1. Terpeleset , biasanya karena lantai licin. Terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Akibat : •

Ringan o

•

memar

Berat o

fraktura, dislokasi, memar otak, dll.

Pencegahan : •

Pakai sepatu anti slip

•

Jangan pakai sepatu dengan hak tinggi, tali sepatu longgar

•

Hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel (basah dan licin) atau tidak rata konstruksinya.

•

Pemeliharaan lantai dan tangga

2. Mengangkat beban Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi. Akibat : cedera pada punggung. Pencegahan : •

Beban jangan terlalu berat

•

Jangan berdiri terlalu jauh dari beban

•

Jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk tapi pergunakanlah

tungkai bawah sambil berjongkok •

Pakaian penggotong jangan terlalu ketat sehingga pergerakan terhambat.

3. Mengambil sample darah/cairan tubuh lainnya Hal ini merupakan pekerjaan sehari-hari di laboratorium Akibat : •

Tertusuk jarum suntik

•

Tertular virus AIDS, Hepatitis B.

Pencegahan : •

Gunakan alat suntik sekali pakai

•

Jangan tutup kembali atau menyentuh jarum suntik yang telah dipakai tapi langsung dibuang ke tempat yang telah disediakan (sebaiknya gunakan destruction clip).

•

Bekerja di bawah pencahayaan yang cukup

4. Risiko terjadi kebakaran (sumber : bahan kimia, kompor) bahan desinfektan yang mungkin mudah menyala (flammable) dan beracun.Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama yaitu: oksigen, bahan yang mudah terbakar dan panas. Akibat : •

Timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat bahkan kematian.

•

Timbul keracunan akibat kurang hati-hati.

Pencegahan : •

Konstruksi bangunan yang tahan api

•

Sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar

•

Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran

•

Sistem tanda kebakaran

•

o

Manual yang memungkinkan seseorang menyatakan tanda bahaya dengan segera

o

Otomatis yang menemukan kebakaran dan memberikan tanda secara otomatis

Jalan untuk menyelamatkan diri

•

Perlengkapan dan penanggulangan kebakaran.

•

Penyimpanan dan penanganan zat kimia yang benar dan aman.

B. Penyakit Akibat Kerja & Penyakit Akibat Hubungan Kerja di laboratorium kesehatan Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja. Faktor Lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya Penyakit Akibat Kerja. Sebagai contoh antara lain debu silika dan Silikosis, uap timah dan keracunan timah. Akan tetapi penyebab terjadinya akibat kesalahan faktor manusia juga (WHO). Berbeda dengan Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) sangat luas ruang lingkupnya. Menurut Komite Ahli WHO (1973), Penyakit Akibat Hubungan Kerja adalah ?penyakit dengan penyebab multifaktorial, dengan kemungkinan besar berhubungan dengan pekerjaan dan kondisi tempat kerja. Pajanan di tempat kerja tersebut memperberat, mempercepat terjadinya serta menyebabkan kekambuhan penyakit. Penyakit akibat kerja di laboratorium kesehatan umumnya berkaitan dengan faktor biologis (kuman patogen yang berasal umumnya dari pasien); faktor kimia (pemaparan dalam dosis kecil namun terus menerus seperti antiseptik pada kulit, zat kimia/solvent yang menyebabkan kerusakan hati; faktor ergonomi (cara duduk salah, cara mengangkat pasien salah); faktor fisik dalam dosis kecil yang terus menerus (panas pada kulit, tegangan tinggi, radiasi dll.); faktor psikologis (ketegangan di kamar penerimaan pasien, gawat darurat, karantina dll.) 1) Faktor Biologis Lingkungan kerja pada Pelayanan Kesehatan favorable bagi berkembang biaknya strain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman pyogenic, colli, bacilli dan staphylococci, yang bersumber dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi dan udara. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah dan sekreta (misalnya HIV dan Hep. B) dapat menginfeksi pekerja hanya akibat kecelakaan kecil dipekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Angka kejadian infeksi nosokomial di unit Pelayanan Kesehatan cukup tinggi. Secara teoritis kemungkinan kontaminasi pekerja LAK sangat besar, sebagai contoh dokter di RS mempunyai risiko terkena infeksi 2 sampai 3 kali lebih besar dari pada dokter yang praktek pribadi atau swasta, dan bagi petugas Kebersihan menangani limbah yang infeksius senantiasa kontak dengan bahan yang tercemar kuman patogen, debu beracun mempunyai peluang terkena infeksi Pencegahan : 1. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemilogi dan desinfeksi.

2. Sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dalam keadaan sehat badani, punya cukup kekebalan alami untuk bekrja dengan bahan infeksius, dan dilakukan imunisasi. 3. Melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar (Good Laboratory Practice) 4. Menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar. 5. Sterilisasi dan desinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius dan spesimen secara benar 6. Pengelolaan limbah infeksius dengan benar 7. Menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai. 8. Kebersihan diri dari petugas. 2) Faktor Kimia Petugas di laboratorium kesehatan yang sering kali kontak dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotika, demikian pula dengan solvent yang banyak digunakan dalam komponen antiseptik, desinfektan dikenal sebagai zat yang paling karsinogen. Semua bahan cepat atau lambat ini dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis kontak akibat kerja yang pada umumnya disebabkan oleh iritasi (amoniak, dioksan) dan hanya sedikit saja oleh karena alergi (keton). Bahan toksik ( trichloroethane, tetrachloromethane) jika tertelan, trhirup atau terserap melalui kulit dapat menyebabkan penyakit akut atau kronik, bahkan kematian. Bahan korosif (asam dan basa) akan mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversible pada daerah yang terpapar. Pencegahan : 1. ?Material safety data sheet? (MSDS) dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. 2. Menggunakan karet isap (rubber bulb) atau alat vakum untuk mencegah tertelannyabahan kimia dan terhirupnya aerosol. 3. Menggunakan alat pelindung diri (pelindung mata, sarung tangan, celemek, jas laboratorium) dengan benar. 4. Hindari penggunaan lensa kontak, karena dapat melekat antara mata dan lensa. 5. Menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. 3) Faktor Ergonomi Ergonomi sebagai ilmu, teknologi dan seni berupaya menyerasikan alat, cara, proses dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman,

nyaman dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif, secara populer kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai To fit the Job to the Man and to fit the Man to the Job Sebagian besar pekerja di perkantoran atau Pelayanan Kesehatan pemerintah, bekerja dalam posisi yang kurang ergonomis, misalnya tenaga operator peralatan, hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang disainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja Indonesia. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien dan dalam jangka panjang dapat menyebakan gangguan fisik dan psikologis (stress) dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang kerja (low back pain) 4) Faktor Fisik Faktor fisik di laboratorium kesehatan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja meliputi : 1. Kebisingan, getaran akibat mesin dapat menyebabkan stress dan ketulian 2. Pencahayaan yang kurang di ruang kamar pemeriksaan, laboratorium, ruang perawatan dan kantor administrasi dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja. 3. Suhu dan kelembaban yang tinggi di tempat kerja 4. Terimbas kecelakaan/kebakaran akibat lingkungan sekitar. 5. Terkena radiasi Khusus untuk radiasi, dengan berkembangnya teknologi pemeriksaan, penggunaannya meningkat sangat tajam dan jika tidak dikontrol dapat membahayakan petugas yang menangani. Pencegahan : 1. Pengendalian cahaya di ruang laboratorium. 2. Pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. 3. Menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi 4. Pengaturan jadwal kerja yang sesuai. 5. Pelindung mata untuk sinar laser 6. Filter untuk mikroskop 5) Faktor Psikososial Beberapa contoh faktor psikososial di laboratorium kesehatan yang dapat menyebabkan stress : •

Pelayanan kesehatan sering kali bersifat emergency dan menyangkut hidup mati seseorang. Untuk itu pekerja di laboratorium kesehatan di tuntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat disertai dengan kewibawaan dan keramahan-tamahan

•

Pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton.

•

Hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman kerja.

•

Beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal ataupun informal.

V. PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN KECELAKAAN MELALUI PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA A. Pengendalian Melalui Perundang-undangan (Legislative Control) antara lain : 1. UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 2. Petugas kesehatan dan non kesehatan 1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang higene dan sanitasi lingkungan. 5. Peraturan penggunaan bahan-bahan berbahaya 6. Peraturan/persyaratan pembuangan limbah dll. B. Pengendalian melalui Administrasi / Organisasi (Administrative control) antara lain : 1. Persyaratan penerimaan tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis yang meliputi batas umur, jenis kelamin, syarat kesehatan 2. Pengaturan jam kerja, lembur dan shift 3. Menyusun Prosedur Kerja Tetap (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing instalasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya 4. Melaksanakan prosedur keselamatan kerja (safety procedures) terutama untuk pengoperasian alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan (boiler, alat-alat radiology, dll) dan melakukan pengawasan agar prosedur tersebut dilaksanakan 5. Melaksanakan pemeriksaan secara seksama penyebab kecelakaan kerja dan mengupayakan pencegahannya. C. Pengendalian Secara Teknis (Engineering Control) al.: 1. Substitusi dari bahan kimia, alat kerja atau proses kerja 2. Isolasi dari bahan-bahan kimia, alat kerja, proses kerja dan petugas kesehatan dan non kesehatan (penggunaan alat pelindung)

3. Perbaikan sistim ventilasi, dan lain-lain D. Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control) Yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal (Recognition) kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang disekitarnya. Dengan deteksi dini, maka penatalaksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat pekerja. Disini diperlukan system rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara cepat dan tepat (prompttreatment) Pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi : 1. Pemeriksaan Awal Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seseorang calon/pekerja (petugas kesehatan dan non kesehatan) mulai melaksanakan pekerjaannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang status kesehatan calon pekerja dan mengetahui apakah calon pekerja tersebut ditinjau dari segi kesehatannya sesuai dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya. Anamnese umum Pemerikasaan kesehatan awal ini meliputi: o

Anamnese pekerjaan

o

Penyakit yang pernah diderita

o

Alrergi

o

Imunisasi yang pernah didapat

o

Pemeriksaan badan

o

Pemeriksaan laboratorium rutin Pemeriksaan tertentu : 

Tuberkulin test



Psiko test

2. Pemeriksaan Berkala Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya resiko kesehatan yang dihadapi. Makin besar resiko kerja, makin kecil jarak waktu antar pemeriksaan berkala Ruang lingkup pemeriksaan disini meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus seperti pada pemeriksaan awal dan bila diperlukan ditambah dengan pemeriksaan lainnya, sesuai dengan resiko kesehatan yang dihadapi dalam pekerjaan. 1. Pemeriksaan Khusus Yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada

khusus diluar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan dimana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Sebagai unit di sektor kesehatan pengembangan K3 tidak hanya untuk intern laboratorium kesehatan, dalam hal memberikan pelayanan paripurna juga harus merambah dan memberi panutan pada masyarakat pekerja di sekitarnya, utamanya pelayanan promotif dan preventif. Misalnya untuk mengamankan limbah agar tidak berdampak kesehatan bagi pekerja atau masyarakat disekitarnya, meningkatkan kepekaan dalam mengenali unsafe act dan unsafe condition agar tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. VI. PENUTUP Kesehatan dan keselamatan kerja di Laboratorium Kesehatan bertujuan agar petugas, masyarakat dan lingkungan laboratorium kesehatan saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung-jawab terhadap kesehatan masyarakat, memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknis dan pedoman K3 di laboratorium kesehatan serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaan K3 tersebut. Keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen atau pengelola laboratorium kesehatan mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan program ini. Demikian pula dengan pihak petugas kesehatan dan non kesehatan yang menjadi sasaran program K3 ini harus berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek dari upaya mulia ini. Melalui kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja , diharapkan petugas kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan dapat bekerja dengan lebih produktif, sehingga tugas sebagai pelayan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan mutunya, menuju Indonesia Sehat 2010. (Dr.Erna Tresnaningsih MOH, PhD,SpOK sebagai Kepala Pusat Kesehatan Kerja Depkes RI) [Indeks] http://www.depkes.go.id/index.php? option=articles&task=viewarticle&artid=127&Itemid=3 * Disajikan dalam Simposium Nasional I Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai Makalah Poster , Jakarta, 20-21 Desember 2004. ** Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan dan Status Kesehatan TINGKAT RISIKO PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI DAN HIGIENE PETUGAS DI LABORATORIUM KLINIK RSUPN CIPTOMANGUNKUSUMO, JAKARTA* Level of Risk Used Material Safety and Hygiene Laboratory Employee In Clinical Laboratory Ciptomangunkusumo Hospital, Jakarta Dian Perwitasari**, Athena Anwar** Abstract. The study on the description of personal protective equipment (PPE)

and personal hygiene for laboratorian were undertaken, in relation to high risk factor being infected with diseases including HIV/AIDS, in clinical laboratory Ciptomangunkusumo Hospital, Jakarta, in 2001. The number of samples is 48 personnel who work in laboratories (24 hour, emergency installation, hematology, and child laboratory), and the study design is cross-sectional. The risk level is being scored in several criteria. There are 56.8% laboratorian who did not use PPE. Based on risks, the high risk group is those who work in child laboratory (100%) and hematological laboratory (75%). Based on personal hygiene habit after handling specimen, such as handwashing, 45.4% personnel had bad personal hygiene, thus the high risk group in child laboratory and hematological laboratory are both 75%. Keywords: clinical laboratory, level of risk, personal hygiene PENDAHULUAN Laboratorium di rumah sakit merupakan salah satu fasilitas medik yang disediakan sebagai penunjang diagnosis penyakit. Laboratorium juga mempunyai fungsi sebagai tempat untuk berbagai penelitian yang berhubungan dengan pembiakan media-media kuman penyakit, karena itu lingkungan laboratorium menjadi salah satu tempat yang baik untuk berkembangnya berbagai penyakit infeksi, antara lain HIV/ AIDS (Miller, 1986). Untuk melindungi petugas laboratorium tersebut dari penularan penyakit yang berbahaya, pemerintah telah mengatur melalui UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan PP R.I Nomor 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui peraturan ini diatur pemberian perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor –faktor yang membahayakan kesehatan. Prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas di dalam laboratorium, termasuk pengolahan spesimen merupakan faktor yang terpenting dalam sistem manajemen laboratorium secara menyeluruh, oleh karena itu dalam penyelengaraan pelayanan laboratorium selalu diperlukan adanya suatu petunjuk sebagai pegangan bagi

petugas untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit infeksi antara lain HIV/AIDS. Dalam melakukan pelayanannya petugas laboratorium perlu mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan, terutama saat menangani sampel penderita. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dirinya, salah satu persyaratan tersebut adalah pada pemakaian alat pelindung diri berupa sarung tangan, jas laboratorium dan masker. Selain itu aspek prilaku petugas sendiri terhadap disiplin pemakaian alat pelindung diri (APD) dan higiene petugas sehabis penanganan sampel berupa pencucian tangan tidak boleh diabaikan. Laboratorium RSUPNCM merupakan laboratorium rujukan dari seluruh Indonesia yang menerima sekitar 50 – 80 spesimen darah per hari, ada kemungkinan bahwa beberapa spesimen tersebut berasal dari penderita penyakit infeksi seperti HIV/AIDS. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang gambaran pemakaian alat pelindung diri (APD) dan higiene petugas terhadap risiko terinfeksi HIV/AIDS di laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 5 No 1, April 2006 : 380 - 384 Nasional Ciptomangunkusumo (RSUPNCM). TINJAUAN PUSTAKA a. Keselamatan kerja dalam laboratorium klinik Bekerja dalam laboratorum klinik mempunyai resiko terkena bahan kimia maupun bahan yang bersifat infeksius. Resiko tersebut dapat terjadi bila kelalaian dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusi. Menjadi suatu tanggung jawab bagi manusia untuk mempelajari kemungkinan adanya bahaya dalam pekerjaan agar mampu mengendalikan bahaya serta mengurangi resiko sekecil-kecilnya melalui pemahaman mengenai berbagai aspek bahaya dalam lingkungan laboratorium, mengarahkan para pekerja dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (Imamkhasani, 1990:1). Laboratorium harus merupakan

tempat yang aman bagi pekerjanya, terhadap setiap kemungkinan terjadinya kecelakaan, sakit maupun gangguan kesehatan. Hanya dalam laboratorium yang bebas dari rasa kekhawatiran akan kecelakaan dan keracunan seseorang dapat bekeraja dengan produktif dan efisien. Keadaan yang sehat dalam laboratorium, dapat diciptakan apabila ada kemauan dari setiap pekerja untuk menjaga dan melindungi diri. Diperlukan suatu kesadaran dan tanggung jawab, bahwa kecelakaan dapat berakibat pada diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya. Tanggung jawab moral dalam keselamatan kerja memegang peranan penting dalam pencegahan kecelakaan disamping dislipin setiap individu terhadap perautran juga memberikan andil besar dalam keselamatan kerja (Imamkhasani, 1990:2) b. Penanganan Spesimen Dalam penanganan spesimen perlu diperhatikan cara pemeliharaan/mempertahankan kualitas kerja (perfomance) pada setiap taraf/langkah dalam keseluruhan rantai prosesnya. Pengambilan/pengumpulan spesimen, transportasi dan proses merupakan mata rantai yang penting, tetapi justru sebagian besar menganggap tidak perlu diawasi secara khusus. Masing-masing laboratorium mempunyai cara kerja yang bervariasi, oleh karena itu perlu adanya kewaspadaan terhadap spesimen-spesimen kiriman /rujukan. Paling tepat adalah bila laboratorium rujukan memberi petunjuk kepada laboratorium perujuk (yang merujuk) mengenai cara persiapan, pengambilan, penanganan dan pengiriman spesimen, jenis spesimen dan diagnosa penderita bila perlu, agar tidak terjadi kesalahan apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengasn klinis. Idealnya petunjuk ini disusun secara sistematis per jenis pemeriksaan/parameter yang mudah dimengerti oleh petugas di semua laboratorium perujuk. Selain petunjuk berdasarkan parameter, perlu juga ditambahkan petunjuk umum tentang sampling berdasarkan jenis spesimennya tentang bagaimana cara memperoleh dan menanganinya,

bila perlu diberi label terhadap diagnosa penyakit yang berbahaya seperti berlabel bulatan merah biala terinfeksi HIV/AIDS. (Laboratorium Patologi Klinik, RSUPNCM). c. Risiko Pemakaian APD bagi Petugas Laboratorium Kesehatan Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Untuk menghindari risiko dari kecelakaan dan terinfeksinya petugas laboratorium khususnya pada laboratorium kesehatan sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan seperti pemakaian APD, apabila petugas laboratorium tidak menggunakan alat pengaman, akan semakin besar kemungkinan petugas laboratorium terinfeksi bahan berbahaya, khususnya berbagai jenis virus (Depkes RI, 1996/97). BAHAN DAN CARA Penelitian ini bersifat Cross Sectional dengan responden seluruh petugas yang bekerja sebagai pelaksana harian di bagian laboratorium 24 jam (patologi klinik), laboratorium IGD, laboratorium Hematologi dan laboratorium anak, yang khusus menangani spesimen berupa darah di RSUPNCM Jakarta, yaitu sebanyak 48 orang. Penelitian dilakukan pada tanggal 26 Maret 2001 untuk observasi dan tanggal 27 Risiko Infeksi ...(Dian, Athena) * Disajikan dalam Simposium Nasional I Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai Makalah Poster , Jakarta, 20-21 Desember 2004. ** Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan dan Status Kesehatan Maret 2001 untuk penyebaran kuesioner, sehingga penelitian ini belum menggambarkan yang diterima petugas selama 1 tahun. Untuk mendapatkan data tentang kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dan higiene perorangan, serta alasan yang dikemukakan dilakukan dengan sistem angket (penyebaran kuesioner). Selain itu

juga dilakukan observasi (pengamatan), penggunaan alat pelindung diri yang diperoleh, kemudian dibuat skoring berdasarkan variabel pemakaian jas lab, sarung tangan dan masker (Hasrika, 1986). Petugas berisiko tinggi; bila petugas hanya menggunakan salah satu APD. Petugas berisiko rendah; bila petugas tersebut menggunakan dua macam atau lebih. Skoring untuk penilaian higiene perorangan dilakukan berdasarkan perilaku petugas dalam mencuci tangan. Adapun kriterianya adalah sebagi berikut: - Petugas berisiko Tinggi : bila petugas tidak mencuci tangan sesudah pemeriksaan spesimen . - Petugas Berisiko Rendah : bila petugas mencuci tangan sesudah pemeriksaan spesimen. HASIL Petugas laboratorium yang bekerja sebagai pelaksana harian dimasing-masing ruangan laboratorium RSUPN Ciptomangunkusumo sebanyak 48 orang. Tetapi kuesioner yang dapat terkumpul sebanyak 44 orang. Hal ini karena ada beberapa petugas laboratorium yang cuti dan tidak berada ditempat pada saat observasi dan penyebaran kuesioner sehingga tidak dapat terkumpul semua. Proporsi petugas laboratorium berdasarkan kebiasaan menggunakan APD dari ke empat laboratorium disajikan pada Tabel 1. Hasil pengamatan di ruangan laboratorium 24 jam menunjukkan seluruh petugas (100%) berisiko rendah sedangkan di laboratorium IGD dari 10 orang petugas yang di observasi, 4 orang (40%) berisiko tinggi. Di laboratorium hematologi dari 12 orang petugas yang di observasi 9 orang (75%) berisiko tinggi, dan dari 12 petugas laboratorium anak, semua petugas (100%) berisiko tinggi. (Tabel 1). Tabel 1. Proporsi petugas laboratorium yang berisiko terkena infeksi berdasarkan kebiasaan menggunakan APD Risiko Tinggi Rendah Ruangan

N%N% Lab 24 jam Lab IGD Lab Hematologi Lab Anak 4 9 12 40 75 100 10 6 3 100 60 25 Total 25 56,8 19 43,2 Berdasarkan higiene perorangan tiap ruangan diperoleh informasi bahwa seluruh petugas di laboratorium 24 jam (100%) berisiko rendah sedangkan di laboratorium IGD sebanyak 2 petugas (20%) berisiko tinggi, di laboratorium hematologi 9 petugas (75%) berisiko tinggi, dan di laboratorium anak 9 petugas (75%) berisiko tinggi, (Tabel 2) Tabel 2. Proporsi Petugas laboratorium yang berisiko terkena infeksi berdasarkan higiene perorangan Risiko Tinggi Rendah Ruangan N%N% Lab 24 jam Lab IGD Lab Hematologi Lab Anak 2 9 9

20,0 75,0 75,0 10 8 3 3 100,0 80,0 25,0 25,0 Total 20 45,4 24 54,5 Dari 25 responden yang berisiko tinggi baik karena mempunyai kebiasaan tidak menggunakan APD maupun dari Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 5 No 1, April 2006 : 380 - 384 higiene perorangan memberikan alasan tidak tersedia APD dan fasilitas pencucian tangan (52%). Sedangkan alasan lain adalah repot (4%), tidak terbiasa (4%), lupa (8%), malas (12%), kotor (4%), dan yang tidak memberikan jawaban adalah (16%) (Tabel 3). Tabel 3. Proporsi alasan petugas laboratorium yang berisiko tinggi tidak menggunakan APD Alasan N% Tidak tersedia Tidak terbiasa Repot Lupa Malas Kotor Tidak menjawab 13 1 1 2 3 1 4 52 4 4 8

12 4 16 Jumlah 25 100 PEMBAHASAN Berdasarkan penggunaan APD, dari 4 laboratorium yang ada di RSUPN Cipto Mangunkusumo; ternyata lebih dari 40 % petugas di tiga laboratorium (IGD, Hematologi, dan anak) berisiko tinggi terinfeksi penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Apabila dilihat dari kriteria penggunaan APD, berarti para petugas tersebut hanya menggunakan salah satu APD (jas lab, sarung tangan, atau masker saja) saat bekerja menangani sampel. Adapun alasan petugas tidak menggunakan APD ketika bekerja, pada umumnya (52%) karena di tempat kerjanya tidak tersedia APD. Tidak tersedianya APD di sebagian besar laboratorium yang diteliti kemungkinan disebabkan karena kurangnya perhatian dari kepala laboratorium dalam penyediaan APD, atau anggaran rumah sakit yang terbatas sehingga dana untuk pengadaan APD juga menjadi terbatas. Alasan lain petugas tidak menggunakan APD adalah malas, lupa, tidak terbiasa, dan repot. Alasan-alasan tersebut sangat terkait dengan kesadaran/perilaku petugas dalam menggunakan APD. Penyebab utamanya kemungkinan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari adanya sample yang berbahaya. Alasan malas, tidak terbiasa, dan repot untuk menggunakan APD ditemukan juga pada penelitian Kusnindar dkk tahun 1997) tentang Penggunaan alat pelindung Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Kecil dan Rumah Tangga. Dilihat dari higiene perorangan, proporsi petugas yang berisiko tinggi dalam penelitian ini dijumpai di laboratorium hematologi (75%) dan laboratorium anak (75%). Berdasarkan kriteria hygiene perorangan, yang berisiko tinggi adalah yang tidak mencuci tangan sesudah bekerja sehingga faktor yang paling berpengaruh

disini adalah perilaku dari petugas dalam membiasakan diri untuk mencuci tangan sesudah bekerja. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas akan bahaya dari sampel yang ditangani atau tidak dipatuhinya prosedur kerja yang ada. Khusus di laboratorium hematologi, proporsi petugas yang berisiko tinggi berdasarkan penggunaan APD sampai 75%; padahal laboratorium ini lebih banyak menangani sample yang bersifat infeksius bila dibandingkan dengan laboratorium lainnya. Risiko akan semakin tinggi apabila petugas selain mempunyai kebiasaan menggunakan APD juga tidak mencuci tangan sesudah menangani sampel. Hal ini terjadi di laboratorium hematologi karena berdasarkan hygiene perorangan, 75% petugas di laboratorium ini juga berisiko terinfeksi penyakit berbahaya. KESIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penggunaan APD, lebih dari 40% petugas di beberapa laboratorium (IGD, hematologi, dan anak) RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta berisiko tinggi terinfeksi penyakit yang berbahaya, dan berdasarkan hygiene perorangan 20% petugas di laboratorium tersebut yang berisiko tinggi Di laboratorium hematologi, 75% petugas berisiko tinggi terinfeksi penyakit Risiko Infeksi ...(Dian, Athena) * Disajikan dalam Simposium Nasional I Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai Makalah Poster , Jakarta, 20-21 Desember 2004. ** Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan dan Status Kesehatan berbahaya baik berdasarkan penggunaan APD maupun higiene perorangan Alasan utama tidak digunakan APD oleh petugas laboratorium adalah karena tidak tersedia APD di laboratorium. SARAN Perlu penyuluhan bagi petugas laboratorium tentang pentingnya penggunaan APD saat bekerja menangani sampel dan

higiene perorangan terutama setelah bekerja. Peraturan tentang penggunaan APD dan mencuci tangan setelah bekerja perlu diterapkan secara ketat, dengan diberikan sanksi apabila dilanggar serta bimbingan dan pengawasan terhadap petugas tentang disiplin dalam hal penggunaan APD dan higiene perorangan. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak di Laboratorium RSUPN Ciptomangukusumo yang telah banyak membantu sehingga tulisan ini dapat diterbitkan. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2MPL,1989. AIDS Petunjuk Untuk Petugas Kesehatan, Jakarta. Departemen Kesehatan, Laporan Tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Jogyakarta, 1996/1997. Departemen Kesehatan RI. 1996. Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Pedoman Program Pencegahan dan Pemberantasan PMS Termasuk AIDS di Indonesia. Gandasoebrata, R., 1999. Penuntun Laboratorium Klinik, FKUI-RSCM, Jakarta Imamkhasani, Soemanto, 1990. Keselamatan Kerja Dalam Laboratorium Kimia. P.T.Gramedia, Jakarta, Indonesian Journal of Industrial Hygiene Occupational Health and Safety. Vol XXX No 1, Jakarta hal 20, 28. Kusnidar, dkk. 1997. Penggunaan Alat Pelindung Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Industri Kecil dan Rumah Tangga. Miller, Brinton, M, ill, 1986. Laboratory Safety: Principles and Practice, American Society for Microbiology, Washington. D.C. Suma'mur, P.K, 1981.Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, P.T Toko Gunung Agung, Jakarta. WHO, Geneva, 1994. Maintenance and Repair Of Laboratory Diagnostic Imaging And Hospital Equipment. Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 5 No 1, April 2006 : 380 - 384

http://www.ekologi.litbang.depkes.go.id/data/vol%205/Dian_1.pdf Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan ma-syarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. Bagaimana K3 dalam perspektif hukum? Ada tiga aspek utama hukum K3 yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja.Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya. K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lainlain yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet, kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja. Eksistensi K3 sebenarnya muncul bersamaan dengan revolusi industri di Eropa, terutama Inggris, Jerman dan Prancis serta revolusi industri di Amerika Serikat. Era ini ditandai adanya pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin-mesin produksi menggantikan tenaga kerja manusia. Pekerja hanya berperan sebagai operator. Penggunaan mesin-mesin menghasilkan barang-barang dalam jumlah berlipat ganda dibandingkan dengan yang dikerjakan pekerja sebelumnya. Revolusi IndustriNamun, dampak penggunaan mesin-mesin adalah pengangguran serta risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja. Ini dapat menyebabkan cacat fisik dan kematian bagi pekerja. Juga dapat menimbulkan kerugian material yang besar bagi perusahaan. Revolusi industri juga ditandai oleh semakin banyak ditemukan senyawa-senyawa kimia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik dan jiwa pekerja (occupational accident) serta masyarakat dan lingkungan hidup. Pada awal revolusi industri, K3 belum menjadi bagian integral dalam perusahaan. Pada era in kecelakaan kerja hanya dianggap sebagai kecelakaan atau resiko kerja (personal risk), bukan tanggung jawab perusahaan. Pandangan ini diperkuat dengan konsep common law defence (CLD) yang terdiri atas contributing

negligence (kontribusi kelalaian), fellow servant rule (ketentuan kepegawaian), dan risk assumption (asumsi resiko) (Tono, Muhammad: 2002). Kemudian konsep ini berkembang menjadi employers liability yaitu K3 menjadi tanggung jawab pengusaha, buruh/pekerja, dan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan kerja.Dalam konteks bangsa Indonesia, kesadaran K3 sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, pada 1908 parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda memberlakukan K3 di Hindia Belanda yang ditandai dengan penerbitan Veiligheids Reglement, Staatsblad No. 406 Tahun 1910. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur secara terpisah berdasarkan masing-masing sektor ekonomi. Beberapa di antaranya yang menyangkut sektor perhubungan yang mengatur lalu lintas perketaapian seperti tertuang dalam Algemene Regelen Betreffende de Aanleg en de Exploitate van Spoor en Tramwegen Bestmend voor Algemene Verkeer in Indonesia (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem untuk lalu lintas umum Indonesia) dan Staatblad 1926 No. 334, Schepelingen Ongevallen Regeling 1940 (Ordonansi Kecelakaan Pelaut), Staatsblad 1930 No. 225, Veiligheids Reglement (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja), dan sebagainya. Kepedulian Tinggi Pada awal zaman kemerdekaan, aspek K3 belum menjadi isu strategis dan menjadi bagian dari masalah kemanusiaan dan keadilan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi penataan kehidupan politik dan keamanan nasional. Sementara itu, pergerakan roda ekonomi nasional baru mulai dirintis oleh pemerintah dan swasta nasional. K3 baru menjadi perhatian utama pada tahun 70-an searah dengan semakin ramainya investasi modal dan pengadopsian teknologi industri nasional (manufaktur). Perkembangan tersebut mendorong pemerintah melakukan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pengaturan masalah K3. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya seperti UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja tidak menyatakan secara eksplisit konsep K3 yang dikelompokkan sebagai norma kerja.Setiap tempat kerja atau perusahaan harus melaksanakan program K3. Tempat kerja dimaksud berdimensi sangat luas mencakup segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, dalam air, di udara maupun di ruang angkasa. Pengaturan hukum K3 dalam konteks di atas adalah sesuai dengan sektor/bidang usaha. Misalnya, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain sekor perhubungan di atas, regulasi yang berkaitan dengan K3 juga dijumpai dalam sektor-sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri manufaktur (pabrik), perikanan, dan lain-lain.Di era globalisasi saat ini, pembangunan nasional sangat erat dengan perkembangan isu-isu global seperti hak-hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh. Persaingan global tidak hanya sebatas kualitas barang tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan jasa. Banyak perusahaan multinasional hanya mau berinvestasi di suatu negara jika negara bersangkutan memiliki kepedulian yang

tinggi terhadap lingkungan hidup. Juga kepekaan terhadap kaum pekerja dan masyarakat miskin. Karena itu bukan mustahil jika ada perusahaan yang peduli terhadap K3, menempatkan ini pada urutan pertama sebagai syarat investasi. Diposkan oleh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di 10:07 0 komentar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran PENDAHULUAN Di era golbalisasi menuntut pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap tempat kerja termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu kita perlu mengembangkan dan meningkatkan K3 disektor kesehatan dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efesiensi. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karyawan/pekerja di sektor kesehatan tidak terkecuali di Rumah Sakit maupun perkantoran, akan terpajan dengan resiko bahaya di tempat kerjanya. Resiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat tergantung jenis pekerjaannya. Dari hasil penelitian di sarana kesehatan Rumah Sakit, sekitar 1.505 tenaga kerja wanita di Rumah Sakit Paris mengalami gangguan muskuloskeletal (16%) di mana 47% dari gangguan tersebut berupa nyeri di daerah tulang punggung dan pinggang. Dan dilaporkan juga pada 5.057 perawat wanita di 18 Rumah Sakit didapatkan 566 perawat wanita adanya hubungan kausal antara pemajanan gas anestesi dengan gejala neoropsikologi antara lain berupa mual, kelelahan, kesemutan, keram pada lengan dan tangan. Di perkantoran, sebuah studi mengenai bangunan kantor modern di Singapura dilaporkan bahwa 312 responden ditemukan 33% mengalami gejala Sick Building Syndrome (SBS). Keluhan mereka umumnya cepat lelah 45%, hidung mampat 40%, sakit kepala 46%, kulit kemerahan 16%, tenggorokan kering 43%, iritasi mata 37%, lemah 31%. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diseleng-garakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN PELAKSANAAN K3 PERKANTORAN Ada beberapa hal penting yang harus mendapatkan perhatian sehubungan dengan pelaksanaan K3 perkantoran, yang pada dasarnya harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu indoor dan outdoor, yang kalau diurai seperti dibawah ini : Konstruksi gedung beserta perlengkapannya dan operasionalisasinya terhadap bahaya kebakaran serta kode pelaksanaannya. jaringan elektrik dan komunikasi. kualitas udara. kualitas pencahayaan. Kebisingan.

Display unit (tata ruang dan alat). Hygiene dan sanitasi. Psikososial. Pemeliharaan. Penggunaan Komputer. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI Konstruksi gedung : Disain arsitektur (aspek K3 diperhatikan mulai dari tahap perencanaan). Seleksi material, misalnya tidak menggunakan bahan yang membahayakan seperti asbes dll. Seleksi dekorasi disesuaikan dengan asas tujuannya misalnya penggunaan warna yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tanda khusus dengan pewarnaan kontras/kode khusus untuk objek penting seperti perlengkapan alat pemadam kebakaran, tangga, pintu darurat dll. (peta petunjuk pada setiap ruangan/unit kerja/tempat yang strategis misalnya dekat lift dll, lampu darurat menuju exit door). Kualitas Udara : Kontrol terhadap temperatur ruang dengan memasang termometer ruangan. Kontrol terhadap polusi Pemasangan "Exhaust Fan" (perlindungan terhadap kelembaban udara). Pemasangan stiker, poster "dilarang merokok". Sistim ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam ruang (lokasi udara masuk, ekstraksi udara, filtrasi, pembersihan dan pemeliharaan secara berkala filter AC) minimal setahun sekali, kontrol mikrobiologi serta distribusi udara untuk pencegahan penyakit "Legionairre Diseases ". Kontrol terhadap linkungan (kontrol di dalam/diluar kantor). Misalnya untuk indoor: penumpukan barang-barang bekas yang menimbulkan debu, bau dll. Outdoor: disain dan konstruksi tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, dll. Perencanaan jendela sehubungan dengan pergantian udara jika AC mati. Pemasangan fan di dalam lift. Kualitas Pencahayaan (penting mengenali jenis cahaya) : Mengembangkan sistim pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk membantu menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. (secara berkala diukur dengan Luxs Meter) Membantu penampilan visual melalui kesesuaian warna, dekorasi dll. Menegembangkan lingkungan visual yang tepat untuk kerja dengan kombinasi cahaya (agar tidak terlalu cepat terjadinya kelelahan mata). Perencanaan jendela sehubungan dengan pencahayaan dalam ruang. Penggunaan tirai untuk pengaturan cahaya dengan memperhatikan warna yang digunakan. Penggunaan lampu emergensi (emergency lamp) di setiap tangga. Jaringan elektrik dan komunikasi (penting agar bahaya dapat dikenali) : Internal Over voltage Hubungan pendek Induksi

Arus berlebih Korosif kabel Kebocoran instalasi Campuran gas eksplosif Eksternal Faktor mekanik. Faktor fisik dan kimia. Angin dan pencahayaan (cuaca) Binatang pengerat bisa menyebabkan kerusakan sehingga terjadi hubungan pendek. Manusia yang lengah terhadap risiko dan SOP. Bencana alam atau buatan manusia. Rekomendasi Penggunaan central stabilizer untuk menghindari over/under voltage. Penggunaan stop kontak yang sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan) hal ini untuk menghindari terjadinya hubungan pendek dan kelebihan beban. Pengaturan tata letak jaringan instalasi listrik termasuk kabel yang sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan terhadap kabel dengan menggunakan pipa pelindung. Kontrol terhadap kebisingan : Idealnya ruang rapat dilengkapi dengan dinding kedap suara. Di depan pintu ruang rapat diberi tanda " harap tenang, ada rapat ". Dinding isolator khusus untuk ruang genset. Hak-hal lainnya sudah termasuk dalam perencanaan konstruksi gedung dan tata ruang. Display unit (tata ruang dan letak) : Petunjuk disain interior supaya dapat bekerja fleksibel, fit, luas untuk perubahan posisi, pemeliharaan dan adaptasi. Konsep disain dan dan letak furniture (1 orang/2 m²). Ratio ruang pekerja dan alat kerja mulai dari tahap perencanaan. Perhatikan adanya bahaya radiasi, daerah gelombang elektromagnetik. Ergonomik aspek antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Tempat untuk istirahat dan shalat. Pantry dilengkapi dengan lemari dapur. Ruang tempat penampungan arsip sementara. Workshop station (bengkel kerja). Hygiene dan Sanitasi : Ruang kerja Memelihara kebersihan ruang dan alat kerja serta alat penunjang kerja. Secara periodik peralatan/penunjang kerja perlu di up grade. Toilet/Kamar mandi Disediakan tempat cuci tangan dan sabun cair. Membuat petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan closet duduk, larangan berupa gambar dll. Penyediaan bak sampah yang tertutup. Lantai kamar mandi diusahakan tidak licin. Kantin Memperhatikan personal hygiene bagi pramusaji (penggunaan tutup kepala,

celemek, sarung tangan dll). Penyediaan air mengalir dan sabun cair. Lantai tetap terpelihara. Penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Pengolahannya tidak menggunakan minyak goreng secara berulang. Penyediaan bak sampah yang tertutup. Secara umum di setiap unit kerja dibuat poster yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja. Psikososial Petugas keamanan ditiap lantai. Reporting system (komunikasi) ke satuan pengamanan. Mencegah budaya kekerasan ditempat kerja yang disebabkan oleh : Budaya nrimo. Sistem pelaporan macet. Ketakutan melaporkan. Tidak tertarik/cuek dengan lingkungan sekitar. Semua hal diatas dapat diatasi melalui pembinaan mental dan spiritual secara berkala minimal sebulan sekali. Penegakan disiplin ditempat kerja. Olah raga di tempat kerja, sebelum memulai kerja. Menggalakkan olah raga setiap jumat. Pemeliharaan Melakukan walk through survey tiap bulan/triwulan atau semester, dengan memperhitungkan risiko berdasarkan faktor-faktor konsekuensi, pajanan dan kemungkinan terjadinya. Melakukan corrective action apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelatihan tanggap darurat secara periodik bagi pegawai. Pelatihan investigasi terhadap kemungkinan bahaya bom/kebakaran/demostrasi/ bencana alam serta Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) bagi satuan pengaman. Aspek K3 perkantoran (tentang penggunaan komputer) Pergunakan komputer secara sehat, benar dan nyaman : Hal-hal yang harus diperhatikan : Memanfaatkan kesepuluh jari. Istirahatkan mata dengan melihat kejauhan setiap 15-20 menit. Istirahat 5-10 menit tiap satu jam kerja. Lakukan peregangan. Sudut lampu 45º. Hindari cahaya yang menyilaukan, cahaya datang harus dari belakang. Sudut pandang 15º, jarak layar dengan mata 30 – 50 cm. Kursi ergonomis (adjusted chair). jarak meja dengan paha 20 cm Senam waktu istirahat. Rekomendasi Perlu membuat leaflet/poster yang berhubungan dengan penggunaan komputer disetiap unit kerja. Mengusulkan pada Pusat Promosi Kesehatan untuk membuat poster/leaflet.

Penggunaan komputer yang bebas radiasi (Liquor Crystal Display). PENUTUP Dalam pelaksanaan K3 perkantoran perlu memperhatikan 2(dua) hal penting yakni indoor dan outdoor. Baik perhatian terhadap konstruksi gedung beserta perlengkapannya dan operasionalisasinya terhadap bahaya kebakaran serta kode pelaksanannya maupun terhadap jaringan elektrik dan komunikasi, kualitas udara, kualitas pencahayaan, kebisingan, display unit (tata ruang dan alat), hygiene dan sanitasi, psikososial, pemeliharaan maupun aspek lain mengenai penggunaan komputer. Hal diatas tidak hanya meningkatkan dari sisi kesehatan maupun sisi keselamatan karyawan/pekerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerjanya. Harapannya rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun perbandingan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan K3 khususnya di perkantoran Diposkan oleh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di 10:03 0 komentar

HSE HSE HSE (Health, Safety, Environment,) atau di beberapa perusahaan juga disebut EHS, HES, SHE, K3LL (Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan) dan SSHE (Security, Safety, Health, Environment). Semua itu adalah suatu Departemen atau bagian dari Struktur Organisasi Perusahaan yang mempunyai fungsi pokok terhadap implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penerapan dan Pengawasan serta Pelaporannya. Sementara, di Perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam ditambah dengan peran terhadap Lingkungan (Lindungan Lingkungan). Membicarakan HSE bukan sekedar mengetengahkan Issue seputar Hak dan Kewajiban, tetapi juga berdasarkan Output, yaitu korelasinya terhadap Produktivitas Keryawan. Belum lagi antisipasi kecelakaan kerja apabila terjadi Kasus karena kesalahan prosedur ataupun kesalahan pekerja itu sendiri (naas). Dasar Hukum Ada minimal 53 dasar hukum tentang K3 dan puluhan dasar hukum tentang Lingkungan yang ada di Indonesia. Tetapi, ada 4 dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu: Pertama, dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, disana terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana). Inti dari UU ini adalah, Ruang lingkup pelaksanaan K-3 ditentukan oleh 3 unsur: Adanya Tempat Kerja untuk keperluan suatu usaha, Adanya Tenaga Kerja yang bekerja di sana Adanya bahaya kerja di tempat itu. Dalam Penjelasan UU No. 1 tahun 1970 pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918, tidak hanya bidang Usaha bermotif Ekonomi

tetapi Usaha yang bermotif sosial pun (usaha Rekreasi, Rumah Sakit, dll) yang menggunakan Instalasi Listrik dan atau Mekanik, juga terdapat bahaya (potensi bahaya tersetrum, korsleting dan kebakaran dari Listrik dan peralatan Mesin lainnya). Kedua, UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (yang mana disahkan 19 Juli 1947). Saat ini, telah 137 negara (lebih dari 70%) Anggota ILO meratifikasi (menyetujui dan memberikan sanksi formal) ke dalam UndangUndang, termasuk Indonesia (sumber: www.ILO.org). Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO Convention No. 81 ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya secara eksplisit belum mengatur Kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta Supervisi tingkat pusat (yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 Konvensi tersebut) – sumber dari Tambahan Lembaran Negara RI No. 4309. Ketiga, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat 1berbunyi: “Setiap Pekerja/ Buruh mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Aspek Ekonominya adalah Pasal 86 ayat 2: ”Untuk melindungi keselamatan Pekerja/ Buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Sedangkan Kewajiban penerapannya ada dalam pasal 87: “Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.” Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3. Dalam Permenakertrans yang terdiri dari 10 bab dan 12 pasal ini, berfungsi sebagai Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K-3 (SMK3), mirip OHSAS 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris. Diposkan oleh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di 09:13 0 komentar Langgan: Entri (Atom) http://arbelprasetyo.blogspot.com/