Jurnal Politik Hukum.docx

TINJAUAN POLITIK DAN HUKUM

public today has a very significant

TERHADAP PERATURAN

impact on the direction of government

PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2018

policy. One of them is the policy

TENTANG JEMBATAN SURABAYA-

regarding

the

exemption

of

the

MADURA

Surabaya-Madura bridge toll tariff. It

Oleh: Ahmad Maula Hadi

cannot be denied that every policy will

[email protected]

not

be

separated

from

political

Program Pascasarjana UIN SGD

intrigues. So that the product made, in

Bandung

the form of a Presidential Regulation can become legally flawed, even far from a sense of justice in society. Keyword:

Abstrak Revolusi industri 4.0 yang sedang

Politics,

Law,

Presidential Regulation, and Industrial

hangat dibicarakan masyarakat hari ini

Revolution.

memiliki dampak yang sangat sigifikan terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah

satunya

adalah

A. PENDAHULUAN

kebijakan

Setiap individu atau warga Negara,

mengenai pembebasan tarif tol jembatan

suka atau tidak suka, langsung atau

Surabaya-Madura.

tidak

Tidak

dapat

langsung,

pernah

berkaitan

dipungkiri bahwa setiap kebijakan tidak

dengan aktivitas politik. Politik sangat

akan lepas dari intrik-intrik politik.

integral dalam kehidupan warga Negara

Sehingga

karena

produk

yang

dibuatpun,

Negara

merupakan

wadah

berupa Peraturan Presiden dapat menjadi

dimana penduduk atau masyarakat

cacat secara hukum, bahkan jauh dari

memercayakan dirinya kepada beragam

rasa keadilan di masyarakat.

kebijakan yang diambil dari proses

Kata Peraturan

Kunci:

Politik,

Presiden,

dan

Hukum,

politik yang berlangsung. Aktivitas

Revolusi

politik yang baik dari sebuah Negara

Industri.

sudah

semestinya

melibatkan

masyarakat karena rakyat merupakan stakeholder utama Negara.1

Abstact The industrial revolution 4.0 which

Politik merupakan entitas dalam

is currently being discussed by the

menciptakan dan memelihara hubungan

1

Umaimah Wahid, Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2016, Hlm. 8.

1

dinamis antara Negara dan masyarakat

atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula

dalam

kebijakan

perekat

proses

Sebagai

politik

interaksi,

aktivitas

Terlebih lagi, jika politik diartikan

politik tidak dapat diabaikan oleh

sebagai kekuasaan, maka menurut

masyarakat, terutama dalam proses

Mochtar

pengambilan keputusan.2

politik dan hukum itu determinan,

Aktivitas

politik

berpengaruh

pada

determinan

hukum.4

politik.

atas

Kusumaatmadja,

bahwa

sangat

sebab politik tanpa hukum itu zalim,

kehidupan

sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.5

masyarakat terutama pada kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara,

Tentunya banyak sekali aktivitas

Negara mempunyai hak untuk membuat

elite pemerintah dalam politik yang

kebijakan,

masyarakat,

sangat mempengaruhi adanya hukum.

bahkan memberikan hukuman kepada

Dapat dilihat bahwa akhir-akhir ini

warganya yang terbukti bersalah. Hal

tidak sedikit publik diramaikan oleh

itu dibuktikan dengan berbagai produk

persoalan

hukum yang telah dibuat oleh Negara.

Jembatan Surabaya-Madura. Kebijakan

Dalam pembuatannya, sangat kecil

ini didasarkan pada Peraturan Presiden

kemungkinannya

Nomor

mengatur

untuk lepas dari

pengaruh politik. Kemudian muncullah

pembebasan

98

Tahun

2018

tarif

tol

Tentang

Jembatan Surabaya-Madura.

istilah politik hukum.

Perpres merupakan salah satu dari

Menurut Padmo Wahjono, bahwa

kebijakan pemerintah yang bersifat

politik hukum adalah kebijakan dasar

mandiri.

yang menentukan arah, bentuk, maupun

didasarkan pada kepentingan sendiri,

isi hukum yang akan dibentuk.3 Dari

yaitu

pengertian tersebut, lahirlah sebuah

Perpres. Akan tetapi, dalam agenda

asumsi yang mengatakan bahwa hukum

kebijakan,

adalah produk politik.

kebijakan semacam ini.6

Menurut Mahfud MD, tidak ada

Sehingga

kepentingan

Secara

inisiatif

umum,

pembuatannya

dari

pembuat

diperoleh

kebijakan

dari

yang

yang salah dengan pernyataan tersebut.

bernuansa modern sudah seharusnya

Secara ilmiah, hukum dapat determinan

mengikutsertakan peran masyarakat

2

5

3

6

Ibid., Hlm. 9. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 160. 4 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm. 4.

Ibid., Hlm. 5. Edward, et.al., The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy, W.H. Freeman and Company, San Fransisco, 1978, Hlm. 100.

2

didalamnya. Perkembangan terknologi

masyarakat dan golongan pemerintah

dalam

dan

untuk pro terhadap kebijakan yang ada,

komunikasi yang semakin maju telah

dan sisi lain, terdapat banyak kerugian

memampukan masyarakat untuk secara

dan kejanggalan dalam pelaksanaan

langsung mengikuti setiap langkah

pembebasan tarif tol jembatan Surabaya

dalam proses kebijakan publik.

dan Madura. Sehingga dalam hal ini,

bidang

informasi

Pada gilirannya, hal ini menuntut

Penulis hendak melihat dari sudut

segenap pihak yang terlibat dalam

pandang politik dan hukum yang mana

proses perumusan dan implementasi

dalam jurnal singkat ini akan dibahas

kebijakan untuk memerhatikan dengan

mengenai kedua tinjauan tersebut.

sungguh-sungguh aspirasi masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi

masyarakat

tidak

B. METODE PENELITIAN

akan

Dalam hal metode, jurnal ini

mendapat dukungan dan akan sulit

menggunakan teknik pengambilan data

diimplementasikan.

yang

Dukungan masyarakat ini menjadi semakin

penting

sejalan

berdasarkan

pada

metode

kepustakaan (library research). Metode

dengan

kepustakaan (library research) itu

kecendrungan semakin berkurangnya

sendiri adalah pengambilan data dengan

keterlibatan pemerintah untuk secara

cara menelaah beberapa literatur serta

langsung menangani sendiri tugas-

bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan

tugas yang dahulunya dikerjakan oleh

hukum yang masih relepan serta

pemerintah.

berhubungan dengan obyek penelitian,

Tugas-tugas

tersebut

dewasa ini lebih banyak diserahkan

dan

penelitian

hukum

normatif

untuk ditangani oleh pihak swasta,

merupakan penelitian terhadap data

sekalipun tanggung jawab tetap ada di

sekunder.7

tangan pemerintah. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Disinilah letak seni

C. PEMBAHASAN

pemerintahan baru dalam era demokrasi

1. Tinjauan

dengan teknologi maju sekarang ini.

Tahun 2018

kontra di masyarakat. Satu sisi adanya tersebut

Terhadap

Peraturan Presiden Nomor 98

Tentunya hal ini menuai pro dan

kebijakan

Politik

Politik merupakan kajian tentang

menghendaki

kekuasaan

7

Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm 12.

3

(power)

atau

seni

memerintah.8 Dalam politik, tidak bisa

4) Politik

lebih

mendukung

dilepaskan dari proses pengambilan

kepentingan

keputusan. Aktivitas politik menuntut

dibandingkan

adanya

bagi kepentingan publik.11

aktivitas

dinamis

untuk

penguasa upaya

pembelaan

melahirkan kebijakan-kebijakan yang

Dalam tinjauan ini, ada beberapa

merupakan produk politik dan untuk

hal yang dapat dianalisa dari adanya

kepentingan politik.9

pelaksanaan pembebasan tarif tol pada

Menurut Eric Louw, menegaskan

jembatan

Surabaya-Madura

ini,

bahwa politik mengandung sejumlah

diantaranya adalah sebagai berikut:

konsep kenegaraan, yaitu kekuasaan

a) Tahun politik

(power),

pengambilan

keputusan

Menghadapi tahun politik tidak

(decision making), kebijakan (policy),

sedikit

dan pembagian atau alokasi sumber

kampanye

daya (resources).10

Kampanye merupakan bagian penting

Politik

senantiasa

mengalami

dalam

kebijakan

dan kasus politik. Walaupun demikian,

nilai yang tidak pernah berubah meski

1) Proses

komunikator,

lokasi,

dan

penguasa.

politik

antara

Secara umum, kampanye politik adalah:13

pesan,

dari

komunkasi

semua peristiwa politik memiliki nilai-

media

bernuansa

penguasa dengan rakyatnya.12

perubahan dengan beragam peristiwa

peristiwa/fenomena,

politik

yang

transformasi

informasi

dalam beragam bentuk pesan politik

waktu

kepada khalayak melalui saluran

berbeda, yaitu:

dan media komunikasi tertentu

1) Politik berlangsung sebagai suatu

untuk

upaya memperoleh kekuasaan dan

memengaruhi

menciptakan opini publik;

kewenangan dengan cara tertentu

2) Sebuah upaya terorganisasi yang

oleh politikus, serta untuk tujuan

bertujuan

tertentu;

pengambilan

2) Politik

senantiasa

kepentingan

mengandung

dan

senantiasa

memengaruhi keputusan

proses para

pemilih. Kampanye politik selalu

membela

merujuk

kelompok tertentu; 3) Politik

serta

kepada

kampanye

pemilihan umum; melibatkan

3) Bentuk komunikasi politik yang

konflik didalamnya;

dilakukan

8

11

9

12

Umaimah Wahid, Op.Cit., Hlm. 10. Ibid., Hlm. 11. 10 Ibid.

Ibid., Hlm. 12. Ibid., Hlm. 163. 13 Ibid., Hlm. 164.

4

oleh

seseorang,

kelompok, atau organisasi politik

mencari

dalam

melanggengkan

waktu

tertentu

untuk

simpati

rakyat

untuk

kekuasaannya

di

memperoleh dukungan politik dari

Pemilu yang akan datang. Terlebih lagi,

masyarakat.

politik

melihat kepada suara Jokowi yang tidak

diatur dengan peraturan tersendiri,

unggul pada tahun 2014 di Madura.14

baik waktu, tata cara, pengawasan,

Faktor-faktor tersebut tentunya tidak

dan

bisa

Kampanye

sanksi-sanksi

pelanggaran.

jika

Dengan

terjadi

demikian,

dihilangkan

dalam

analisis

kebijakan publik.

kampanye politik adalah kegiatan

Dalam

teori

kebijakan,

tidak

yang bersifat formal sebagai ajang

sepenuhnya proses identifikasi masalah

perebutan jabatan politik.

dan

Salah satu dari kampanye politik itu

kebijakan dapat dilakukan melalui

adalah kebijakan pembebasan tarif tol

langkah-langkah tertentu dan dengan

pada

Surabaya-Madura.

menggunakan kriteria yang jelas dan

Tentunya hal ini dimanfaatkan secara

rasional. Proses seperti tadi disebutkan

massif, terstruktur, dan sistematis oleh

lebih bersifat politis daripada rasional.15

jembatan

penguasa

untuk

melanggengkan

Alasan

kekuasaannya. Tidak

dapat

proses

perumusan

yang

rasional

strategi

pada

umumnya hanya digunakan sebagai dipungkiri

bahwa

sarana pendorong untuk memperoleh

antara Capres dan Cawapres yang

prioritas. Dapat dikatakan bahwa alasan

berkompetisi di Pemilu yang akan

yang rasional belum tentu berhasil

datang

memasukkan

terus-menerus

melakukan

kepentingan

dalam

manuver-manuver politik dalam rangka

agenda kebijakan. Sebaliknya, yang

menarik simpati rakyat.

masuk dalam agenda kebijakan belum

Maka dari itu, melihat daripada kapan

Perpres

ini

dibuat,

tentu berdasarkan alasan yang rasional.

sangat

Beberapa diantara faktor-faktor yang

berdekatan sekali dengan momentum

berpengaruh

politik yang akan datang. Berbeda

penyusunan agenda itu adalah sebagai

halnya

berikut:16

apabila

kebijakan

tersebut

diterapkan pada dua atau tiga tahun

bahwa

pemerintah

proses

1) Perkembangan sistem pemerintahan

kebelakang. Dapat dipastikan tidak ada stigma

terhadap

yang demokratis;

hanya

14

15

https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/in donesia/amp/indonesia-46010177, Diunduh Pada Tanggal 25 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB.

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta, 2016, Hlm. 109. 16 Ibid., Hlm. 110.

5

2) Sikap pemerintah dalam proses

Pada setiap pemerintahan pasti

penyusunan agenda;

mempunyai warna dan ciri tersendiri

3) Bentuk pemerintahan atau realisasi

dalam

otonomi daerah;

yang

dibuatnya.

Perbedaan tersebut tidak hanya terletak

4) Partisipasi masyarakat.

pada sistem yang dianut, tetapi juga pada

Dapat dikatakan bahwa hal ini alasan

gaya

dipengaruhi

b) Peningkatan ekonomi

merupakan

kebijakan

pembenar

kepemimpinan oleh

latar

yang

belakang

pendidikan, budaya, dan kepribadian

dari

masing-masing.

Disamping

itu,

pemerintah. Sehingga rasionalitas dari

terdapat perbedaan lain yang menurut

kebijakan tadi muncul dalam bagian ini.

Huntington dikatakan sebagai Degree

Di era Presiden Jokowi, sektor yang

of Government, yaitu derajat yang

menjadi

fokus

ekonomi.

pemerintah

Hal

ini

adalah

menunjukkan kemampuan pemerintah,

merupakan

sejauh mana kebijakan yang dibuatnya mampu diimplementasikan.17

konsekuensi logis dari pemerintah menggaungkan isu Revolusi Industri

Melihat kebijakan pembebasan tarif

4.0. Sehingga demi tercapainya cita-cita

tol yang sudah diimplementasikan,

pemerintah

ternyata

dalam

meningkatkan

masih

menimbulkan

ekonomi masyarakat, maka percepatan

pertentangan. Apabila dalam suatu

pembangunanpun dilakukan.

masyarakat

Pembangunan pemerintah

tidak

terhadap

isu-isu

yang hanya

pandangan dalam melihat hakikat dari

concern

suatu masalah maka masalah itu

infrastruktur,

menjadi

pertentangan

dillakukan

dipandang sebagai isu.

melainkan pembangunan sumber daya manusiapun

terdapat

Oleh karena itu, posisi dari masing-

prioritas

masing pihak yang terlibat dalam isu

pemerintah. Seperti halnya kebijakan

tersebut

pembebasan

jembatan

diperhitungkan kepentingan, kekuatan,

Surabaya-Madura. Adanya kebijakan

dan kecendrungannya. Posisi masing-

ini diharapkan dapat mendongkrak

masing pihak mempunyai pengaruh

kegiatan perekonomian masyarakat,

terhadap

khususnya bagi masyarakat Madura.

mendukung suksesnya kebijakan atau

tarif

tol

(stake

holders)

kemampuannya

perlu

untuk

kemampuannya untuk menggagalkan 17

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, USA, 1968, Hlm. 1.

6

jika mereka menentang, sehingga perlu

masyarakat

dibandingkan satu dengan yang lain.

dinilai penting;

Disamping

adanya

perbedaan

terhadap

kebijakan

2) Memfasilitasi masyarakat untuk

kemampuan antara satu pihak dengan

merumuskan

pihak yang lain, pada masing-masing

menyalurkannya melalui prosedur

pihak juga terdapat kemampuan yang

yang formal. (ing madio mbangun

berbeda

dalam

menentang

masalah

dan

mendukung

atau

karso) Hal ini dilakukan apabila

kebijakan.

Dia

masyarakatnya sudah matang, isu

suatu

mempunyai kekuatan yang sama untuk

yang

menentangnya jika dia tidak setuju.

penting

Oleh sebab itu, proses masuknya suatu

informasi

isu dalam agenda kebijakan hingga

penerimaan masyarakat penting;

diformulasikan

menjadi

suatu

berkembang atau

boleh

kurang

cukup

dan

3) Pemerintah bertindak aktif dalam merumuskan

masalah

kritis.

memprosesnya

dalam

biasanya

penting,

tersedia

kebijakan merupakan tahap yang cukup Disini,

jadi

terjadi

dan agenda

persaingan yang ketat antara berbagai

kebijakan. (ing ngarso sungtulodo)

kepentingan

Hal

dan

kekuatan

dalam

masyarakat.

ini

dilakukan

masyakaratnya

Dalam menanggapi isu, pemerintah

kurang

apabila matang,

isunya penting, informasi cukup

mempunyai tiga sikap yang lazim

tersedia,

digunakan, diantaranya adalah sebagai

masyarakat tidak penting. Artinya,

berikut:18

dalam masyarakat tidak ada konflik

1) Membiarkan

apa

yang

terjadi.

terhadap

Namun demikian, tidak semua isu

yang

memiliki nilai yang sama. Ada isu yang

berlangsung sambil memengaruhi

dianggap sangat strategis dan ada isu

dan

tidak

yang hanya bersifat taktis. Secara

langsung. (tut wuri handayani) Hal

umum, dapat dibedakan menjadi isu

ini

apabila

nasional yang bersifat strategis yang

masyarakatnya sudah matang, isu

menyangkut kepentingan orang banyak

yang berkembang tidaklah penting,

atau kepentingan Negara, isu umum

informasi kurang, dan penerimaan

atau isu publik yang berkaitan dengan

mengawasi

dilakukan

proses

penerimaan

kepentingan yang menonjol.

Dalam hal ini, pemerintah bersikap pasif

sedangkan

secara

program pembangunan atau kegiatan

18

Said Zainal Abidin, Op.Cit., Hlm. 113-115.

7

rutin

pada tingkat

pusat

ataupun

dampak yang dapat ditinjau dari

provinsi, isu sektoral atau subsektoral,

beberapa aspek sebagai berikut:

dan isu teknis yang bersifat spesifik

1) Biaya pemeliharaan, jembatan yang

yang

menyangkut

personalia

dan

menghubungkan antara pulau Jawa-

prosedur pembiayaan.

Madura ini melewati jalur laut yang tingkat korosifitasnya sangat tinggi, ditambah dengan kecepatan angin

c) Dampak pembebasan tarif tol Dampak yang seharusnya diterima

yang sangat tinggi, dan beban

dari suatu kebijakan yang dibuat adalah

kendaraan yang melintasi jembatan

dampak yang baik karena tujuan dari

yang

dibuatnya kebijakan adalah hal-hal

diperhtikan dan butuh pengawasan

baik, seperti peningkatan ekonomi,

dari pihak yang sudah ahli dan

pemerataan ekonomi, masyarakat adil

berpengalaman di bidangnya.

dan beradab, pemerintahan yang bersih,

Maka dari itu, hal ini tentunya tidak

dan lain sebagainya.

memerlukan biaya pemeliharaan

Maka dari itu, suatu kebijakan

harus

terus

menerus

yang sedikit, dan tarif tol yang ada

memiliki unsur efektivitas. Efektivitas

sudah

seharusnya

dimanfaatkan

merupakan ukuran berdasarkan kualitas

untuk biaya tersebut karena dapat

hasil dari suatu kebijakan.19 Kebijakan

meringankan beban APBN.

dalam bidang pembangunan, baik itu

2) Transportasi laut lumpuh, dapat

pembangunan infrastruktur maupun

dibayangkan jika pembebasan tarif

pembangunan sumber daya manusia

tol ini terus dilakukan, maka para

dapat

apabila

penyedia jasa transportasi akan

menyenangkan

mengalami gulung tikar karena

dikatakan

memuaskan

efektif

atau

masyarakat, kemudian konflik sosial

sedikitnya muatan yang diterima.

dapat dihilangkan, kegaduhan politik

Pada awal pembangunan jembatan

dapat ditenangkan, dan lain sebagainya.

ini, tranportasi laut menjadi bahan

Timbul

apakah

pertimbangan ditetapkannya tarif

dalam

tol. Hal ini dimaksudkan agar

Perpres Nomor 98 Tahun 2018 ini

tranportasi laut dapat berjalan juga

sudah efektif? Menurut Suhendra Ratu

sebagaimana mestinya.

kebijakan

pertanyaan, yang

dituangkan

Prawiranegara20, bahwa ada beberapa 19

Said Zainal Abidin, Op.Cit., Hlm. 199. http://www.google.co.id/amp/s/rmol.co/amp/2018 /10/31/364178/Polemik-Gratis-Tol-Suramadu,

Diunduh Pada Tanggal 25 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB.

20

8

3) Kontraproduktif

dengan

produk

2. Tinjauan

Hukum

Terhadap

hukum yang sebelumnya, dalam

Peraturan Presiden Nomor 98

sejarahnya, pembuatan jembatan

Tahun 2018

Surabya-Madura

memiliki

Dalam tinjauan ini, akan dibahas

Pertama,

mengenai dua aspek penting terkait

payung

ini

hukum,

Keputusan Presiden Nomor 79

kebijakan

Tahun 2003 tentang Pembangunan

jembatan

Jembatan

diantaranya adalah sebagai berikut:

Surabaya-Madura,

Kedua, Peraturan Presiden Nomor

pembebasan

tarif

tol

Surabaya-Madura,

a) Konsep Negara Hukum

27 Tahun 2008 tentang Badan

Menurut Mahfud MD,21 hukum

Pengembangan Wilayah Surabaya-

adalah produk politik, jika hukum itu

Madura. Kedua payung hukum ini

sendiri dipahami dari sisi das sein, yaitu

memiliki

dengan mengonsepkan hukum sebagai

substansi,

kesamaan yakni

secara

salah

satunya

Undang-Undang.

Karena

dalam

adalah menerapkan tarif tol pada

faktanya jika hukum dikonsepsikan

jembatan Surabaya-Madura. Hal ini

sebagai Undang-Undang yang dibuat

didasarkan

pembiayaan

oleh lembaga legislatif maka tak

membuat

seorangpun dapat membantah bahwa

yang

karena

besar

jembatan

dalam

ini

sampai

harus

hukum adalah produk politik sebab ia

menggunakan pinjaman luar negeri

merupakan

dan teknologi yang sangat canggih.

atau legislasi dari kehendak-kehendak

Akan

Peraturan

politik yang saling bersaing baik

Presiden selanjutnya yaitu Perpres

melalui kompromi politik maupun

Nomor 98 Tahun 2018 menerapkan

melalui dominasi oleh kekuatan politik

kebijakan yang tidak konsisten

yang terbesar.

dengan

tetapi,

dalam

Peraturan

kristalisasi,

formalisasi,

Presiden

Akan tetapi, dalam konsep Negara

sebelumnya, yakni penghapusan

hukum seharusnya tidaklah demikian.

tarif tol yang sudah memiliki dua

Jika mengambil pendapat Mahfud MD

payung hukum. Dapat disimpulkan

terkait hukum dikonsepsikan dari sisi

bahwa payung hukum ini tidak

das sollen, maka keadaan hukum

memiliki landasan yang kuat.

seperti itulah yang harus dicerminkan dalam Negara hukum. Sehingga hukum tidak dipahami dengan istilah produk

21

Mahfud MD, Op.Cit., Hlm. 5.

9

politik semata, melainkan hukum harus

1) Negara hukum Rechtstaat

menjadi panglima.

Konsep Negara hukum ini memiliki

Secara definitif, istilah Negara

sumber dari rasio manusia, liberalistik,

hukum merupakan istilah baru jika

individualistik,

dibandingkan dengan iatilah demokrasi,

antroposentrik, pemisahan Negara dan

konstitusi, maupun kedaulatan rakyat.

agama secara mutlak.25 Adapun unsur-

Menurut Soepomo, Negara hukum

unsur utamanya menurut F.J. Stahl

adalah Negara yang tunduk pada

terdapat empat unsur dari Negara

hukum, dan berlaku pula bagi segala

hukum, yaitu:

badan

a) Adanya jaminan terhadap hak asasi

dan

alat-alat

perlengkapan

Negara. Negara hukum juga akan menjamin

tertib

hukum

humanism

yang

manusia;

dalam

b) Adanya pembagian kekuasaan;

masyarakat yang artinya memberikan

c) Pemerintah haruslah berdasarkan

perlindungan hukum, antara hukum dan

peraturan-peraturan hukum;

kekuasaan ada hubungan timbal balik.22

d) Adanya peradilan administrasi.

Senada dengan Soepomo, Arief

Sementara

menurut

Shidarta menyatakan bahwa Negara

unsur-unsurnya terdiri dari:

hukum

a) Kepastian hukum;

sebagai

Negara

penyelenggaraan dijalankan

yang

pemerintahannya berdasarkan

b) Persamaan;

dan

c) Demokrasi;

bersaranakan hukum yang berakar dalam

seperangkat

normative, sebagai

berupa

d) Pemerintahan

tolak

asas-asas

yang

melayani

kepentingan umum.

dasar

2) Negara hukum Rule of Law

yang

menjadi

Dilihat dari sumbernya, konsep

kriteria

penilai

Negara hukum ini memiliki sumber

pemerintahan dan perilaku pejabat

yang sama dengan konsep Negara

pemerintah.23

hukum Rechtstaat. Adapun unsur-

pedoman

asas-asas

titik

Scheltema

dan

Dalam Negara hukum terdapat dua

unsurnya menurut A.V. Dicey adalah

konsep, yaitu:24

sebagai berikut:

22

25

Abd. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang, 2004, Hlm. 7. 23 Arief Shidarta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, PSHK, Jakarta, 2004, Hlm. 121127. 24 Sirajuddin, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 25.

M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2003, Hlm. 100.

10

a) Supremasi Hukum;

serta pelaksanaannya dibawah kontrol

b) Equality Before The Law;

dan

c) Constitution Based on Individual

konstitusional.27

Right;

menurut

tata

cara

yang

Prinsip legalitas meliputi aspek

Dari kedua konsep diatas, dapat

materiil legality dan formal legality.

diambil satu point penting terkait isu

Materiil legality menghendaki bahwa

dalam jurnal ini, yaitu supremasi

penerapan

hukum.

berarti

putusan-putusan pengadilan dan lain-

posisi

lainnya menurut isinya harus sesuai

Supremasi

menempatkan

hukum

hukum

pada

hukum

harus

melalui

tertinggi. Tidak ada aspek lain yang bisa

dengan

mengalahkan

hukum,

yang bersangkutan. Sedangkan formal

Sehingga

legality menghendaki bahwa penerapan

seharusnya

hukum harus sesuai dengan hierarki

mengendalikan politik, bukan politik

peraturan perundang-undangan yang

yang mengendalikan hukum.

ada serta meliputi seluruh lapangan

termasuk

posisi/derajat

aspek

hukumlah

politik.

yang

Dalam Negara hukumpun dikenal dengan

prinsip

legalitas

peraturan-peraturan

hukum.

yang

Pada dasarnya, teori tentang Negara

menghendaki bahwa segala persoalan

hukum

merupakan

dalam

muncul

untuk

kehidupan

berbangsa

hukum

dan

gagasan

menentang

yang konsep

bernegara haruslah berdasarkan kepada

absolutisme yang telah melahirkan

hukum yang berlaku. Segala sesuatu

Negara kekuasaan (machtstaat). Pada

yang tidak memperoleh legalitas hukum

zamannya, Negara hukum disebut-

akan dipandang sebagai tindakan yang

sebut

tidak

revolusioner, karena mengakhiri bentuk

akan

dibenarkan

menurut

hukum.26

Negara

Hukum yang ditegakkan dalam

sebagai

konsep

sebelumnya

yang

yang

bersifat

otoriter (L etat c est moi=Negara adalah saya).28

Negara hukum adalah hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang

Pada

pokoknya

kekuasaan

tumbuh secara demokratis, hukum yang

penguasa harus dibatasi agar jangan

bersumber pada kedaulatan rakyat

memperlakukan

melalui cara-cara yang demokratis,

sewenang-wenang.

yaitu hukum yang tumbuh dan dibuat

dilakukan

26

28

Sirajudin, Op.Cit., Hlm. 34. Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, Hlm. 40.

dengan

rakyat

dengan

Pembatasan jalan

itu

adanya

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 17.

27

11

supremasi hukum, yaitu bahwa segala

Surabaya-Madura menjadi jalan umum

tindakan

penguasa

tidak

boleh

bukan tol.

hatinya

tetapi

harus

Dalam

sekehendak

hierarki

peraturan

berdasar dan berakar pada hukum,

perundang-undangan

menurut ketentuan hukum dan undang-

berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-

undang yang berlaku dan untuk itu juga

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

harus

kekuasaan

Pembentukkan Peraturan Perundang-

Negara, khususnya kekuasaan yudikatif

undangan menyebutkan urutan dari

harus dipisahkan dari penguasa.29

hierarki peraturan perundang-undangan

ada

pembagian

yang

terbaru

tersebut adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Hierarki Peraturan Perundang-

2) Ketetapan MPR;

undangan Teori

hierarki

norma/hierarki

3) Undang-Undang/Perppu;

peraturan perundang-undangan yang

4) Peraturan Pemerintah;

dikemukakan oleh Hans Kelsen ini

5) Peraturan Presiden;

berpendapat

6) Peraturan Daerah Provinsi;

hukum

bahwa

itu

norma-norma

berjenjang-jenjang dan

berlapis-lapis.

hukum

Dalam kasus ini, pembangunan

dinamik,

jembatan Surabaya-Madura sejak awal

dimana hukum merupakan sesuatu yang

diresmikan telah diberlakukan tarif tol.

dibuat berupa suatu prosedur tertentu

Artinya

dan segala sesuatu yang dibuat melalui

Surabaya-Madura

cara ini adalah hukum.30

dengan regulasi-regulasi yang terkait

merupakan

Menurutnya,

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

norma

yang

Hal yang menjadi sorotan dalam kebijakan

pembebasan

tarif

adalah

bahwa ini

jembatan

akan

terikat

dengan penyelenggaraan jalan tol.

tol

Regulasi-regulasi

tersebut

adalah

jembatan Surabaya-Madura ini adalah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun

Tentang

2018 yang tidak sesuai dengan hierarki

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017

peraturan perundang-undangan yang

Tentang Jalan Tol, termasuk Peraturan

ada. Ketidaksesuaian itu disebabkan

Presiden sebelumnya, yaitu Peraturan

karena

Presiden Nomor 79 Tahun 2003 dan

secara

materiil

Peraturan

Jalan

beserta

Peraturan

Presiden ini merubah status jembatan

29

30

Abd. Mukhtie Fadjar, Op.Cit., Hlm 19.

Sirajuddin, Legislative Drafting, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 42.

12

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun

Adapun terkait istilah jalan umum

2008.

bukan tol, dalam Pasal 53 Ayat (4)

Maka dari itu, Peraturan Presiden

disebutkan bahwa: dalam hal lintas

terbaru yang kedudukannya berada

jaringan jalan umum yang ada tidak

dibawah

Undang-Undang

dan

berfungsi sebagaimana mestinya, ruas

Peraturan

Pemerintah

sudah

jalan tol alternatifnya dapat digunakan

seharusnya, secara materiil, mengikuti

sementara menjadi jalan umum bukan

ketentuan-ketentuan yang ada dalam

tol.

peraturan

sebelumnya

yang

lebih

Hal ini berarti dalam menetapkan

tinggi.

status jalan umum bukan tol harus

Akan tetapi, pada kenyataannya

disertai sebabnya terlebih dahulu, yaitu

dalam Peraturan Presiden Nomor 98

ketika

Tahun

berfungsi

2018

Peraturan

menyebutkan Presiden

bahwa

jalan

umum

tidak

sebagaimana

dapat

mestinya.

sebelumnya

Dalam kasus ini, jembatan tersebut

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

merupakan satu-satunya jalan yang

lagi.

Peraturan

menghubungkan antara pulau Jawa dan

Presiden terbaru menghendaki status

Madura. Sehingga tidak serta merta

jembatan Surabaya-Madura ini menjadi

dapat dikategorikan kedalam sebab

jalan umum bukan tol, kedua, Peraturan

yang dimaksudkan dalam Undang-

Presiden yang terbaru ini secara tidak

Undang. Karena jembatan tersebut

langsung

bukan

Artinya,

pertama,

telah

menegasikan

pula

merupakan

jalan

alternatif

terhadap amanat yang terdapat dalam

sebagaimana yang disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Pasal diatas.

Tentang

Jalan

beserta

Peraturan

Merujuk pada seluruh uraian diatas,

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017

bahwa norma hukum secara substansi

Tentang Jalan Tol.

dapat dibedakan menjadi dua bentuk,

Dalam teori hierarki norma hukum,

yaitu peraturan perundang-undangan

disebutkan bahwa norma yang dibawah

(regelling), dan keputusan/ketetapan

berlaku, bersumber dan berdasar pada

(beschikking). Menurut Bagir Manan,

norma yang lebih tinggi.31 Atau biasa

peraturan

dikenal dengan asas lex superior

didefinisikan sebagai setiap keputusan

derogate legi inferior.

tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat

31

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundangundangan: Jilid I, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 44.

13

perundang-undangan

atau

lingkungan

jabatan

yang

a) Individual,

ditujukan

untuk

berwenang yang berisi aturan tingkah

seseorang, beberapa orang atau

laku yang bersifat mengikat secara

banyak

umum.32

ditentukan;

Sedangkan

keputusan/ketetapan

orang

b) Konkrit,

adalah suatu penetapan tertulis yang

yang

perbuatan

telah

tersebut

lebih nyata dan tertentu;

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

c) Final, berlaku hanya sekali saja

usaha Negara yang berisi tindakan

setelah ditetapkan selesai.

hukum tata usaha Negara berdasarkan

Disamping kedua bentuk diatas,

peraturan perundang-undangan yang

dalam perkembangannya bentuk

berlaku

seperti ini mengalami perluasasn

yang

bersifat

konkrit,

individual, dan final yang menimbulkan

dengan

akibat hukumbagi orang atau badan

disebut dengan peraturan kebijakan

hukum perdata.

dan perencanaan. Dibandingkan

Adapun perbedaan antara regelling dan

beschikking,

yaitu

yaitu

yang

dengan dua bentuk sebelumnya,

sebagai

bentuk ini lebih memiliki nilai yang

berikut:33

relevan

1) Regelling, memiliki sifat

sendirinya,

yang

dengan

tema

yang

dibicarakan dalam jurnal ini.

umum, abstrak, dan berlaku terus-

Peraturan kebijakan merupakan

menerus;

salah satu bentuk produk hukum

a) Umum, ditujukan untuk orang

yang lahir karena adanya kebebasan

banyak dan tidak tertentu; b) Abstrak,

perbuatan

bertindak

yang

melekat

pada

tersebut

administrator Negara yang lazim

tidak ada batasnya dan belum

disebut dengan Freies Ermessen

tertentu;

atau diskresi.34

c) Terus-menerus,

berlakunya

Implementasi Freies Ermessen

tidak dibatasi oleh waktu atau

melalui sikap tindak administrator

berlaku

Negara dapat berwujud:

kapan

saja

sampai

norma hukum itu dicabut. 2) Beschikking,

memiliki

1) Membentuk sifat

peraturan

perundang-undangan dibawah

individual, konkrit, dan final.

undang-undang

yang

secara

materiil mengikat secara umum; 32

33

Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, Hlm. 123.

34

14

Sirajuddin, Op.Cit., Hlm. 40. Ibid.

2) Mengeluarkan beschikking yang

terbentuknya suatu hukum di Indonesia.

bersifat individual, konkrit, dan

Politiklah

final;

perannya

3) Melalukan

lebih

dalam

memainkan

hukum

yang

tindakan

seharusnya hukum itu sendiri dalam

administrasi yang nyata dan

Negara hukum seperti di Indonesia

aktif;

diposisikan sebelum politik. Dalam

4) Menjalankan fungsi peradilan

fenomena seperti itu, maka bukan lagi

terutama dalam hal keberatan

nilai-nilai (value) yang dikedepankan

dan banding administratif

dalam

Freies Ermessen sendiri lahir

kepentingan (interest) yang mewarnai

disebabkan tuntutan keadaan yang serba

cepat

berubah

ketidakmampuan

melainkan

hanya

isi hukum tersebut.

sekaligus

aturan

hukum,

Tidak

saja

diwarnai

dengan

hukum

kepentingan, melainkan muncul pula

yang ada untuk mengatasi keadaan.

hal-hal yang bersifat kontradiktif terkait

Sehingga diperlukan administrasi

isi dari peraturan yang satu ke peraturan

Negara yang responsif terhadap

yang lain, bahkan ke peraturan yang

perkembangan yang terjadi dan

lebih

tentu saja asas legalitas tidak bisa

mencerminkan

dipertahankan secara kaku.

harmonisasi hukum yang dicita-citakan.

Dengan

demikian,

Freies

tinggi.

Sehingga tertib

tidak

hukum

dan

Maka dari itu, Peraturan Presiden

Ermessen berperan dalam mengisi,

Nomor

melengkapi, dan mengembangkan

Jembatan

hukum administrasi Negara. Dalam

memenuhi tertib hukum dan sarat akan

praktiknya

kepentingan penguasa.

peraturan

kebijakan

tersebut menjelma dalam bentuk atau

jenis,

seperti

peraturan,

keputusan, instruksi, surat edaran, dan pengumuman.35

D. KESIMPULAN Dari

uraian

diatas

dapat

disimpulkan bahwa politik memiliki pengaruh

35

yang

yang

besar

dalam

Ibid., Hlm. 41.

15

98

Tahun

2018

Surabaya-Madura

Tentang belum

Padmo Wahjono. Indonesia Negara

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.

Sumber Buku: Abd. Mukhtie Fadjar. Tipe Negara

Ronni Hanitijo Soemitro. Metodologi

Hukum. Bayu Media. Malang.

Penelitian

2004.

Indonesia. Jakarta. 1985.

Arief Shidarta. Kajian Kefilsafatan

Salemba Humanika. Jakarta. 2016.

Jakarta. 2004.

Samuel P. Huntington. Political Order

Bagir Manan dan Kuntara Magnar.

in

Beberapa Masalah Hukum Tata Indonesia.

Changing

Alumni.

Yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta

Hukum. Angkasa Raya. Padang.

2009.

1992.

Publishing.

et.al.

The

Predicament:

Policy

Making

Negara Indonesia. Setara Press.

and

Malang. 2015.

Implementing Public Policy. W.H. Freeman

and

Company.

Sirajuddin.

San

tentang

Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada

Prinsip-

Era

Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Implementasinya

Media

Simbiosa

pada Sumber

Kini. Kencana. Jakarta. 2003.

undangan:

Politik

Baru.

Rekatama Media. Bandung. 2016.

Periode Negara Madinah dan Masa

MD.

Drafting.

Umaimah Wahid. Komunikasi Politik:

M. Tahir Azhary. Negara Hukum: Studi

Legislative

Setara Press. Malang. 2015.

Fransisco. 1978.

Hukum

di

Peraturan

Perundang-

Undang-Undang Nomor 38 Tahun

Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.

2004 Tentang Jalan;

2014. Maria

Yogyakarta.

Sirajuddin. Dasar-Dasar Hukum Tata

Edward,

Mahfud

Yale

Satjipto Rahardjo. Negara Hukum

Didi Nazmi Yunas. Konsepsi Negara

Islam,

Societies.

University Press. USA. 1968.

Bandung. 1997.

Suatu

Ghalia

Said Zainal Abidin. Kebijakan Publik.

tentang Negara Hukum. PSHK.

Negara

Hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun Farida

Indrati

Perundang-undangan:

S. Jilid

Ilmu

2011

I.

Tentang

Pembentukkan

Peraturan Perundang-undangan;

Kanisius. Yogyakarta. 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol; 16

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2003

Tentang

Pembangunan

Jembatan Surabaya-Madura; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008

Tentang

Badan

Pengembangan Wilayah SurabayaMadura; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Jembatan SurabayaMadura.

Sumber Internet: http://www.google.co.id/amp/s/rmol.c o/amp/2018/10/31/364178/PolemikGratis-Tol-Suramadu- , Diunduh Pada Tanggal 25 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB. https://www.google.co.id/amp/s/www. bbc.com/indonesia/amp/indonesia46010177, Diunduh Pada Tanggal 25 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB.

17