Jurnal Izin Reklame.pdf

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 67-78 ISSN : 2597-6885 (online)

PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH Nella Yulida Sari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111 Yanis Rinaldi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkanbahwasalahsatuwewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh adalah melakukan pengawasan di bidang perizinan dan non perizinan.Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan PeraturanWalikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Reklame dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana diaturdalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang, dan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi pelanggaran yang dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012. Kata Kunci : pelaksanaan, pengawasan, pemasangan reklame, Banda Aceh Abstract - In Article 116 (b) Qanun Banda Aceh Number 2 Year 2008 on Organizational Structure and Regional Work Banda Aceh mentioned that one of the authority of the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh is to conduct oversight in the field of licensing and non-licensing. Government of Banda Aceh Banda Aceh Mayor issued Regulation No. 7 of 2012 on the Implementation of Advertising. Stipulated in Article 10 places that are prohibited for the installation of billboards. But in reality still found a violation of the installation of billboards in the city of Banda Aceh. Billboards installed in a place which is prohibited under Article 10 Mayor Regulation No. 7 of 2012.The purpose of this thesis is to explain the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards in the city of Banda Aceh. The cause of the organizers of the billboard was put up billboards in places that are prohibited, and the effort which is taken by the Office of Licensing Services One Stop in the breach in question.Based on the survey results revealed that the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards is not carried out to the maximum, it is proved there is still a violation of billboards in the city of Banda Aceh. Organizers still putting up billboards billboards in places prohibited due to less available space, a strategic place for the promotion and the lack of legal awareness. Efforts made in addressing violations by fostering organizers billboards, improve supervision, and holding a billboard.Suggested to the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh must designate an employee to perform surveillance in order to avoid infringement, providing a place for the installation of billboards and billboard suggested to the organizers to abide by the rules when abuse penalized under Mayor Regulation No. 7 of 2012. Keywords: implementation, supervision, installing advertising, Banda Aceh.

PENDAHULUAN Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah memajukan

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

68

kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang harus dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum.Mulai dari bidang perekonomian, pendidikan, seni dan budaya, olahraga, juga di bidang politik. Banyak produk/kegiatan yang dilakukan dan dihasilkan di bidang masing-masing, sehingga membutuhkan sebuah media untuk memperkenalkan produk/kegiatan tersebut kepada masyarakat luas sebagai konsumen. Banyak media yang menjadi pilihan untuk menawarkan produk-produk baik berupa barang, jasa, atau orang seperti media reklame, televisi, radio, dan lain-lainnya. Salah satu media yang paling diminati adalah media reklame. Tidak heran pula banyakpendirian papan reklame, baliho, spanduk, maupun brosur iklan di jalan raya, karena reklame paling efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan suatu produk kepada masyarakat luas. Namun, sekarang ini pemasangan papan reklame, baliho, spanduk dan brosur iklan semakin banyak dan tidak teratur sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pemasangan yang tidak teratur tersebut menggambarkan seolah semua orang bebas memasang reklame di sembarangan tempat. Dengan banyaknya reklame di Kota Banda Aceh menimbulkan ancaman terhadap kerusakan, hilangnya keindahan dan mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. Istilah madani sendiri merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Pemasangan reklame memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke kas daerah, yang nanti dipergunakan untuk pembangunan Kota Banda Aceh. Reklame tidak hanya mengutamakan aspek pemasukan saja, tetapi juga mementingkan aspek keindahan, ketertiban, dan keamanan. Namun, didalam penyelenggaraan reklame masih ada beberapa penyimpangan. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Qanun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung tugas walikota yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 Qanun 1

Diakses dari http://www.mltazam.com/2014/07/banda-aceh-ibu-kota-serambi-mekah-model.html/ pada tanggal 25 April 2016 pukul 20:24 WIB.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

69

Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan: a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan; e. menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundangundangan; f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dinyatakan bahwa Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. Dalam Diktum Kedua Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disebutkan salah satu jenis perizinan diantaranya adalah izin reklame. Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame disebutkan, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum, terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dengan dikeluarkannya peraturan berkenaan dengan penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, faktanya masih sangat banyak reklame yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara reklame dilarang : a. memasang reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit; b. memasang pada rambu-rambu lalulintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

70

d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan; e. memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman; f. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang pohon atau ornament lampu jalan; dan g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya. Pada kenyataannya masih ditemukan reklame yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh Perwal tersebut.Masih ditemukan reklame yang dipasang pada pagar tanaman, dan dipaku pada batang pohon atau lampu jalan bahkan pada rambu-rambu lalu lintas. Padahal Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 ada larangan tempat-tempat pemasangan reklame. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh? 2. Apakah penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang? 3. Apakah upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi penyelenggara reklame yang melanggar?

METODE PENELITIAN Penulisan yang dilaksanakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan cara observasi lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian empiris data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah dan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan di atas.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

71

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Reklame adalah benda, alat, perbuatan, yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (sales promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.2 Menurut Berhouwer menjelaskan bahwa reklame merupakan setia pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan

oleh

seorang peserta lalu lintas perdagangan, yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan.3 Istilah iklan juga sering dinamai dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika sebagaimana halnya di Inggris, disebut dengan advertising. Sementara di Perancis disebut dengan reclamare yang kemudian sering dikenal sebagai reklame.Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu Re dan Clamos. Sedangkan dalam bahasa latinRe dan Clame. Re artinya berulang-ulang sedangkan Clame atau Clamos artinya berteriak, sehingga secara bahasa reklame adalah suatu teriakan/ seruan yang berulang-ulang, atau meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang.4 1. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti Kepala Subsi Pelayanan Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh, dalam menjalankan wewenang pengawasannya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh adalah dengan cara pengawasan preventif dan tidak langsung. Namun, pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna karena tidak adanya pegawai khusus. 5

2

Azhari A. Samudra, Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hal. 157. 3 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html diakses pada hari Senin, 8 Agustus 2016, pukul 10:42 WIB. 4 Muhammad Jaiz, Dasar-Dasar Periklanan, Yogyakarta: 2014, Graha Ilmu, hal. 1 5 Suria Bakti, Kepala Seksi Bagian Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 26 Agustus 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

72

Walaupun Sumber Daya Manusia pegawai negeri sipil di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh cukup memadai, tetapi tidak adanya pegawai yang memiliki tugas mengawasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang melakukan tugas pengawasan langsung ke tempat-tempat pemasangan reklame. Pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang ditugas untuk melakukan pengawasan ke lapaangan, karena masih kurang pegawainya. Untuk sekarang ini, apabila mendapatkan laporan-laporan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan langsung ke lapangan ini dilaksanakan dengan didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. 6 Tetapi, KPPTSP tetap menjalankan pengawasan preventif yang dimaksudkan yaitu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Dalam menjalankan tugasnya KPPTSP Kota Banda Aceh melaksanakan wewenang pengawasannya dengan cara pengawasan preventif, yaitu melalui perizinan. Perizinan yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan yang ingin dicapai serta untuk mengevaluasi kendalakendala. Seperti yang terjadi dengan LP3I Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2016 ingin memasang spanduk “Penerimaan Mahasiswa Baru” di Kota Banda Aceh memerlukan izin dari KPPTSP sebelum memasang spanduk tersebut di lokasi, karena spanduk merupakan salah satu jenis reklame yang harus mendapatkan izin reklame. Jadi izin yang dikeluarkan KPPTSP ini merupakan bentuk pengawasan secara preventif, karena pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, yaitu sebelum spanduk tersebut dipasang sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Milawati masyarakat yang tinggal di sekitar tempat reklame yang melanggar menyebutkan bahwa, pemasangan reklame di tempattempat yang dilarang sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan. Apalagi reklame yang dipasang di pagar-pagar taman sangat tidak indah untuk di pandang mata. Bahkan reklame yang dipasang melintang diatas jalan akan berbahaya bagi masyarakat yang

6

Suria Bakti, Kepala Seksi Bagian Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 26 Agustus 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

73

berkendaraan, karena dapat mengganggu konsentrasi berkendara untuk membaca reklame tersebut, hal tersebut sangat membahayakan bagi yang berkendaraan.7 Berdasarkan hasil analisis bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang memiliki wewenang dalam pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan belum melaksankan pengawasannya dengan maksimal. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan masih banyak ditemukan pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Banda Aceh 2. Penyebab Penyelenggara Reklame Masih Memasang Reklame di Tempat yang Dilarang a. Kurangnya Ketersediaan Lokasi Reklame Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Walikota BandaAceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa buah reklame. Masih kurangnya lokasi yang disediakan untuk dapat dipasangkan reklame seperti jenis spanduk, baliho, poster, umbul-umbul dan lain-lainnya yang sejenis. Kurangnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan reklame menjadi salah satu penyebab pemasang reklame memasang di tempat-tempat yang dilarang. Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara reklame dilarang : a. memasang reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit; b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan; e. memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman; f. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang pohon atau ornament lampu jalan; dan g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya. Dalam Peraturan Walikota tersebut disebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, tetapi karena kekurangannya lokasi yang tersedia tempat7

Milawati, Masyarakat yang tinggal di sekitar pemasangan reklame, Banda Aceh, Wawancara, 5 September 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

74

tempat yang dilarang tersebut pun menjadi tempat yang paling banyak ditemukan terpasangnya reklame. Penyelenggara reklame tidak setiap harinya mengurus perizinannya tetapi setiap bulan izin yang dikeluarkan semakin bertambah walaupun tidak sistematis. Seperti yang terlihat pada Tabel 1. Jumlah Izin Reklame dimulai pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2016.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tabel 1. Jumlah Izin Reklame Tahun Bulan 2015 2016 Januari 38 35 Februari 51 51 Maret 69 56 April 73 61 Mei 66 46 Juni 105 73 Juli 53 39 Agustus 56 58 September 43 62 Oktober 56 50 November 66 Desember 46 -

(Sumber Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa izin yang setiap bulannya, jumlah di atas hanya menunjukkan izin yang dikeluarkan bukan jumlah reklamenya, karena setiap izin yang dikeluarkan bisa berlaku untuk beberapa unit reklamenya. Seperti di bulan Oktober 2016, jika dilihat dari 50 izin reklamenya, maka jenis reklame yang adaakan melebihi izinnya. Reklame yang dilakukan pengurusannya tidak hanya yang bertujuan komersial yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi juga ada non komersial yaitu dibuat tidak untuk mencari keuntungan semata. Berdasarkan hasil analisis dari banyak jumlah reklame yang dikeluarkan dan dilihat dari lokasi yang tersedia sangat memungkinkan terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlu banyak ketersediaan tempat reklame agar penyelenggara tidak melanggar.

b. Kurangnya Kesadaran Terhadap Hukum

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

75

Tingkatan kesadaran terhadap hukum seseorang berbeda-berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa petunjuk yaitu pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum dan sikap terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk nyata dari sikap terhadap hukum. Namun kepatuhan terhadap hukum yang dimiliki oleh penyelenggara reklame masih sangat kurang. Adanya yang patuh terhadap peraturan hanya karena untuk menghindari sanksi yang diberikan dan ada juga yang patuhi aturan karena semata-mata agar tidak terlihat buruk di mata masyarakat. 8 Pengetahuan penyelenggara reklame terhadap hukum sangat kurang, juga mengenai aturan-aturan dan larangan memasang reklame di tempat-tempat tertentu tidak semua penyelenggara reklame mengetahui itu. Hal ini tidak semua penyelenggara reklame tidak mengetahui hukum, ada yang mengetahui tetapi tidak mematuhinya. 9 Karena kesadaran yang dimiliki penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan yang berlaku sangat kurang. Hukum tidak dipatuhi bukan karena tidak mengetahui adanya aturan, tetapi karena tingkat persaingan dalam perdagangan yang tinggi. Penyelenggara reklame bersaing agar dapat memasang reklame di tempat yang strategis untuk mengiklankan produk. Banyak diantara tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang oleh aturan. 10 c. Tempat Strategis Untuk Promosi Reklame yang dipaku di pohon-pohon pinggir jalan raya, ditempel di tiang lampu jalan, di tempel di tiang rambu-rambu lalulintas, diikat melintang diatas jalan bahkan dipasang di pagar taman, titik-titik tersebut menjadi paling digemari penyelenggara reklame karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum akan selalu ramai orang. Karena itu, titik-titik tersebut menjadi titik paling strategis untuk mempromosikan barang-barang atau jasa-jasa karena tempat itu akan mudah terlihat oleh orang banyak.11 Namun tempat yang strategis ini merupakan tempat yang dilarang oleh Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012. Pemasangan reklame di tempat tersebut menimbulkan kesan tidak harmonis sehingga mengganggu keindahan 8

Hardi Karmy, Kasie Ketentraman, Ketertiban dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 30 Agustus 2016. 9 Darman Sentosa, Masyarakat yang tinggal di sekitar pemasangan reklame, Banda Aceh, Wawancara, 12 Oktober 2016. 10 Oktaviani, Penyelenggara reklame yang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 28 November 2016. 11 Firza Velani, Penyelenggara reklame yang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 16 September 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

76

kota karena memberikan efek saling berebut perhatian, sehingga informasi yang akan disampaikan menjadi tidak efektif.12

3. Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyelenggara Reklame Yang Melanggar a. Pembinaan Sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu kewenangan KPPTSP yaitu menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.Pembinaan diperlukan karena masih banyak penyelenggara reklame yang kurang mengetahui larangan pemasangan reklame dan juga masih banyak penyelenggara reklame yang tidak patuh terhadap aturan mengenai reklame. Pembinaan dapat dilakukan saat penyelenggara reklame mengurus izin reklame ke KPPTSP. Dengan demikian pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam menertibkan pelanggaranpelanggaran oleh penyelenggara reklame. Dan diharapkan dengan ada dilakukannya pembinaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame tersebut dapat diminimalisir walaupun tidak semudah yang dibayangkan. 13 b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan Berdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti, mengatakan bahwa upaya dalam hal pengawasan semakin hari akan semakin harus ditingkatkan. Seiring dengan banyaknya laporan dari masyarakat, pengawasan langsung ke lapangan juga harus semakin ditingkatkan hari ke hari. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mendampingi Petugas dari Seksi Kententraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengawasi langsung ke lapangan pemasangan titik reklame. Pengawasan terhadap ketertiban pemasangan reklame merupakan hal yang sangat rumit untuk dilaksanakan.Apalagi reklame di Kota Banda Aceh sangat banyak

12

Muhammad Iqbal, Masyarakat yang tinggal disekitar pemasangan reklame, Banda Aceh, Wawancara, 31 Oktober 2016. 13 Suria Bakti, Kepala Seksi bagian Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 26 Agustus 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

77

seperti jamur. Dengan demikian peningkatan pengawasan menjadi salah satu upaya dalam menertibkan pemasangan reklame di tempat yang dilarang oleh aturan.14 c. Pengadaan Lokasi Reklame Salah satu penyebab reklame masih terlihat dipasang di tempat-tempat terlarang karena kurangnya tersedianya tempat pemasangan reklame di Kota Banda Aceh.Maka karena itu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merancang perencanaan untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat tambahan lokasi pemasangan reklame di beberapa titik Kota Banda Aceh. Pengadaan lokasi reklame merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPPTSP untuk mengurangi pelanggaran pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Diharapkan untuk kedepannya pemasangan reklame di tempat-tempat terlarang dapat berkurang dengan tersedia lebih banyak lokasi pemasangan reklame yang tidak melanggar aturan. Berdasarkan hasil analisis tempat-tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame memasang kurang. Terlebih jika dilihat pada Kelas Utama hanya berjumlah 6 (enam) tempat, 6 (enam) tempat tersebut menjadi Kelas utama tentu adanya alasan bahwa tempat tersebut adalah pusat Kota Banda Aceh. Dan jika dibandingkan dengan jumlah reklame yang satu bulannya bisa mencapai ratusan unit reklame.

KESIMPULAN Dalam menjalankan wewenang pengawasannya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh belum maksimal, dikarenakan tidak adanya pegawai khusus untuk melakukan pengawasan. Penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang meliputi: a) kurangnya ketersediaan lokasi reklame, b) kurangnya kesadaran terhadap hukum, dan c) merupakan tempat strategis untuk promosi. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap penyelenggara reklame yang melanggar adalah: a) melakukan pembinaan, b) meningkatkan kegiatan pengawasan, dan c) pengadaan lokasi reklame.

14

Dahlan, Masyarakat yang tinggal di sekitar pemasangan reklame, Banda Aceh, Wawancara, 10 Oktober 2016.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

78

DAFTAR PUSTAKA Azhari A. Samudra, Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005. http://www.mltazam.com/2014/07/banda-aceh-ibu-kota-serambi-mekah-model.html/ pada tanggal 25 April 2016 pukul 20:24 WIB. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html diakses pada hari Senin, 8 Agustus 2016, pukul 10:42 WIB. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Muhammad Jaiz, Dasar-Dasar Periklanan, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Nomor4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan