1. barang yang bersifat sementara seperti barang penelitian, pameran dan pertolongan bencana alam
2. Dalam Pasal 26a yang baru, penyelundup diancam dengan hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 di samping barang-barang dari selundupan disita untuk negara 3.
kantor Bantu saja, sebab Kantor Cabang Tingkat III dihapus
4. kalau dilindungi dengan model H. Dalam hal mengerjakan suatu Verzendingspas (model H) yang tujuannya suatu tempat di mana tidak ada kantor Bea dan Cukai maka berdasarkan Pasal 2 ini model H tersebut tidak boleh diterima. Walaupun demikian kalau yang berkepentingan tidak keberatan, tempat tujuannya diubah ke suatu tempat yang berdekatan dengan tempat itu di mana terdapat/ada Kantor Bea dan Cukai. 5. Untuk menyelesaikan syarat-syarat pabean atas barang tersebut dan di mana dicatat bahwa barang barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean 6. kepada kelancaran arus barang, orang dan dokumen dengan tidak melupakan keamanan penerimaan negara. 7. 3. Hal yang sama dengan beberapa perbaikan (sistem kepabeanan Indonesia memberikan dan lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dalam pelaksanaan kepabeanannya.) 8. penyelesaian ekspor-impor, di mana kewajiban ini penyelesaiannyaharus diawasi di dalam Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerahPabean Indonesia tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean, dan DaerahPabean, 9. memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPNImpor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai.