Istn Cikini-rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung.doc Revisi.doc

  • Uploaded by: vicki yugasworo
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Istn Cikini-rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung.doc Revisi.doc as PDF for free.

More details

  • Words: 2,779
  • Pages: 8
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG DENGAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM S1 FARMASI, APOTEKER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

Nomor Pihak Pertama Nomor Pihak Kedua

: HK.06.01/II.1/3397/2015 : .......................................

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas (17-02-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. dr. Hery Djoko Subandriyo, MKM. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: ……………., dan oleh karena itu berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Dr. Rivai No. 6 Bandar Lampung 35112, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Dr.Ir. Baskoro Abie Pandowo, MT dalam jabatannya selaku Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional yang diangkat dan ditetapkan dengan SK Pengurus Yayasan Perguruan “CIKINI” No : A.03/129/IX/2015 bertanggal 23 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional yang beralamat di di Jalan Moh. Kahfi II, Jagakarsa Jakarta dan oleh sebab itu berhak serta berwenang dalam jabatannya untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan NPWP 00.013.743.0.016.000. 2. Bahwa PIHAK KEDUA, Institut Sains dan Teknologi Nasional, adalah institusi pendidikan tinggi swasta yang berbentuk Badan Hukum yang bersifat nirlaba. 3. Bahwa, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama pendidikan di bidang kefarmasian, 4. Landasan kerjasama ini adalah : a. Undang-Undang N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ; b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; c. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Halaman 1dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

d. Peraturan Pemerintah RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ; e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1069/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1197/MENKES/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit ; g. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi ; h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.472/MENKES/SK/IV/2010 Tentang Peningkatan Kelas RSUP Fatmawati Jakarta, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan praktik kerja kefarmasian untuk program studi Sarjana (S1), dan Apoteker Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: PASAL I UMUM Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : 1. Kemenkes : adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2. Kemenristek & Dikti : adalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia; 3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan, ; 4. INSTITUT adalah Institut Sains dan Teknologi Nasional penyelenggara pendidikan formal yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang beralamat Jalan Moh. Kahfi II, Jagakarsa Jakarta 5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis, yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; 7. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit, yang bertanggungjawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya; 8. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya; 9. Dosen adalah tenaga akademik atau staf pengajar dari Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional maupun dari Rumah Sakit yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dan ditetapkan sebagai dosen mata kuliah berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional; 10. Pendidikan adalah Proses belajar mengajar pada program S1, maupun apoteker yang diselenggarakan baik di Institut Sains dan Teknologi Nasional maupun di tempat lain (misalkan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) dengan dosen dari Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional atau RSUD Fatmawati (Staf RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang telah ditetapkan sebagai dosen mata kuliah oleh Dekan Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional)". 11. Preseptor adalah tenaga akademik atau staf pengajar dari RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang melakukan bimbingan terkait dalam penyelenggaraan praktik kerja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional; 12. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka kerjasama;

Halaman 2dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

13. Peserta Didik adalah mahasiswa Program studi Sarjana (S1), dan Apoteker Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan Praktik Kerja di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 14. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran melalui metode penyelidikan dan pemeriksaan yang teliti, terkendali, empiris dan kritis dalam bentuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum maupun khusus dalam bidang kefarmasian yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan azas etika dan kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan; 15. Praktik Kerja adalah serangkaian kegiatan atau pengalaman belajar peserta didik tentang manajemen pengelolaan perbekalan farmasi (proses pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan evaluasi perbekalan farmasi) dan pelayanan farmasi klinik pada pasien baik rawat jalan maupun rawat inap yang dilaksanakan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang merupakan tahapan proses pembelajaran dalam menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional Apoteker dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dan mampu melaksanakan praktik Kefarmasian; 16. Instalasi Farmasi adalah satuan kerja pelayanan non-struktural Rumah Sakit yang menyediakan fasilitas/sarana/prasarana dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan atau menunjang pelayanan kefarmasian dan sebagai wahana pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian; 17. Bagian Pendidikan dan Penelitian adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian; 18. Pegawai Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan berupa apoteker, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program S1, dan Apoteker PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut ”Peserta Didik”) untuk melaksanakan penelitian dan praktik kerja lapangan kefarmasian serta menambah pengalaman sebagai pembimbing praktik kerja lapangan kefarmasian bagi PIHAK PERTAMA. 2. Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan pasca sarjana dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 3. Memanfaatkan sumber daya PIHAK PERTAMA sebagai fasilitator dan pembimbing praktik kerja lapangan kefarmasian. PASAL 3 SIFAT KERJASAMA Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA Halaman 3dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan praktik kerja Program S1 Farmasi dan Apoteker, 2. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan penelitian dan praktik kerja Program S1 Farmasi dan Apoteker 3. Pemanfaatan berupa sarana dan prasarana serta pembimbingan untuk kegiatan penelitian dan praktik kerja Program S1 Farmasi dan Apoteker PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Hak PIHAK PERTAMA a Memperoleh biaya praktik sesuai ketentuan pola tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA. b Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan. c Menerima laporan hasil praktik Peserta Didik. d Memberlakukan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA; e Memberikan masukan, saran maupun kritik dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Perjanjian. f Mendapat kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA g Mendapat Surat Keputusan PIHAK KEDUA sebagai pembimbing lapangan. (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Menyediakan tenaga pembimbing penelitian dan praktik kerja lapangan yang akan digunakan sesuai dengan kualifikasi /kemampuan yang dibutuhkan serta sesuai SPO PIHAK PERTAMA.. b. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai tuntutan kurikulum. c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan program penelitian dan praktik lapangan. d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan penelitian dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA. e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan penelitian dan praktik lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA. f. Memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan penelitian dan praktik lapangan peserta didik. g. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar disiplin. (3) Hak PIHAK KEDUA a. Memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada untuk keperluan peserta didik sesuai kesepakatan b. Mendapat kemudahan dalam pelaksanaan penelitian dan praktik lapangan. c. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran. d. Mendapat pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. (4) Kewajiban PIHAK KEDUA a. Mengajukan program kegiatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester. b. Mengatur pengiriman peserta didik sesuai yang disepakati PARA PIHAK. c. Menyediakan biaya penyelenggaraan kegiatan sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA. d. Memberi pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan pada saat melakukan dan/atau sebelum melakukan praktek kerja lapangan. Halaman 4dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap semua risiko/tuntutan hukum yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan peserta didik, baik terhadap pasien, peserta didik lainnya, dan pegawai PIHAK PERTAMA. f. Memberi kesempatan kepada pembimbing dari PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program pengembangan berupa pendidikan dan penelitian. g. Mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan pembimbing lapangan bagi PIHAK PERTAMA h. Mengganti kerusakan sarana/prasarana akibat kelalaian peserta didik.

PASAL 6 PEMBIAYAAN (1) Besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan mengacu pada tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA. (2) Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan kepada rekening PIHAK PERTAMA di: Bank : ………………. a/n : ……………. Nomor Rekening : ……………… (3) Tata cara pembayaran akan diatur selanjutnya oleh PARA PIHAK, dan akan dimuat dalam petunjuk teknis kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 7 PELAPORAN DAN PENILAIAN (1)

Setiap peserta didik harus membuat laporan tertulis setelah selesai melaksanakan kegiatan yang ditandatangani oleh pembimbing.

(2)

Penilaian diberikan oleh pembimbing kepada peserta didik sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(3)

Pelaporan nilai dari pembimbing dikirim ke Bagian Diklit untuk dilakukan rekapitulasi dan kemudian dikirim ke institusi pendidikan setelah ditanda tangani oleh Direktur Umum, SDM dan Pendidikan PASAL 8 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016 dan berakhir tanggal 30 Januari 2019. (2) Perpanjangan jangka waktu dapat dilaksanakan apabila masa Perjanjian ini berakhir dan terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK serta tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. (3) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis maksud tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir. (4) Dengan berakhirnya perjanjian ini tidak menghilangkan/menghapus kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan. (5) Perjanjian ini akan ditinjau kembali bila ada usulan perubahan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian akan dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun. Pasal 9 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI Halaman 5dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

(1) PIHAK KEDUA atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. (2) PIHAK KEDUA atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. (3) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama, apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja pada PIHAK KEDUA telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PIHAK PERTAMA PASAL 10 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA

PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan. (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawarahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk

mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional. (3)

Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawarahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.

(4) Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan

hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE) (1)

Keadaan memaksa (FORCE MAJEURE) adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi diluar dugaan dan atau diluar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa–peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru-hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai keadaan memaksa.

(2)

Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari setelah terjadi keadaan memaksa.

(3)

Apabila PARA PIHAK karena keadaan memaksa terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK. PASAL 12 PEMBERITAHUAN

Halaman 6dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut: PIHAK PERTAMA Alamat : Jl. Dr. Rivai No.6 Bandar Lampung 35112 Telepon : (0721) 703312, 702455 Fax : (0721) 703952 U.p : Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL Alamat : Institut Sains dan Teknologi Nasional Telepon : (021) 7864270, 7271112 Faksimili : (021) 7864270 U.p : Ka Prodi Apoteker (Drs.Tahoma Siregar, M.Si., Apt (081210276254) (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut. PASAL 13 PENUTUP (1)

Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini harus didasarkan kesepakatan bersama.

(2)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan perubahanperubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu surat keputusan bersama/Addendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Tanggungjawab dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain baik secara keseluruhan maupun sebagian. Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menanda tangani Perjanjian Kerjasama ini mengalami perubahan. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) (4) (5) (6)

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H. ABDUL

PIHAK KEDUA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

MOELOEK PROVINSI LAMPUNG DIREKTUR UTAMA :

REKTOR :

Halaman 7dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

dr. Hery Djoko Subandriyo, MKM NIP 19570802 198710 2 001

Dr. Ir. Baskoro Abie Pandowo,MT

Halaman 8dari 7 IKS RSF – ISTN CIKINI PIHAK I

PIHAK II

Related Documents


More Documents from ""