Isi Makalah Manajemen Mutu Sekolah Dasar.docx

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DASAR MATA KULIAH : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DOSEN PENGAMPU : NUR HIDAYAH, M. Pd.

DISUSUN OLEH :

DEVI ANINDYA ROMADHONA MUHAMMAD ARDI SAPUTRA OLVI MILA NASTITI BIANCA AYU PRASTIKA

(1600005178) (1600005184) (1600005218) (1600005223)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2018 i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rachmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul ‘ MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH : MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DASAR ’ dengan baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan secara moral maupun material dalam proses penyelesaian karya tulis ini, khususnya pada Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Berbasis Sekolah yang telah membimbing kami juga membantu kami. Semoga Tuhan memberi rachmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu kami. Kami menyadari dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penyusun

September, 2018

ii

DAFTAR ISI

 Halaman Depan  Kata Pengantar  Daftar Isi

......................................................... i ........................................................ ii ........................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Rumusan Masalah C. Sistematika Penyususunan

......................................................... 1 ......................................................... 1 ......................................................... 3 ......................................................... 3 ......................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN ......................................................... 4 A. Konsep Tentang Mutu ........................................................ 4 B. Klasifikasi Aspek dan Indikator Mutu ...................................... 12 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

........................................................ 16 ........................................................ 16 ........................................................ 16

DAFTAR PUSTAKA

........................................................ 18

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan yang ada saat ini, khususnya pendidikan dasar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagaian lainnya masih memprihatinkan. Sekolah sebagai intitusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa. Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya

1

manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai intitusi pendidilan perlu dikelola, diatur, ditata dan diberdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaran pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Faktor kedua, penyelenggaran pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

2

B. Maksud dan Tujuan Maksud pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Menjelaskan Konsep Manajemen Mutu Sekolah. 2. Mengklasifikasikan aspek dan indikator mutu.

C. Rumusan Masalah

1.

Apa pengertian konsep tentang mutu sekolah dasar ?

2.

Apa klasifikasi aspek dan indikator mutu ?

D. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Rumusan Masalah D. Sistematika Masalah

BAB II PEMBAHASAN A. Konsep Tentang Mutu B. Klasifikasi Aspek dan Indikator Mutu

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

3

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsep Tentang Mutu Kata “mutu” sering digunakan secara silih berganti dengan “kualitas”. dalam buku ini, keduanya dinilai memiliki makna yang sama, yaitu kepuasan penerima jasa pendidikan terhadapa layanan pendidikan. Sallis (2005) mendefinisikan mutu pendidikan dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti ketetapan lembaga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Absolut juga dapat dikatan sebagai suatu kondisi yang ditentukan secara sepihak yakni oleh produsen (jasa atau barang). Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau layanan jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh layanan konsumen. Dengan demikian, suatu barang atau jasa dapat disebut bermutu oleh seseorang konsumen, tetapi belum tentu dikatakan bermutu oleh yang lainnya. Dua pandangan mengenai mutu tersebut mengimplikasikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan kesesuian antara kebermutuan dalam perspektif absolut dan relatif. Sallis (2005) mengungkapkan dengan istilah fit for their purpose. Artinya setiap barang atau jasa yang diproduksi harus memuaskan pelanggan dan memenuhi spesifikasi yang dimiliki produsen. Walaupun demikian, pada hakikatnya mutu absolut merupakan kondisi atau spesifikasi yang ditetapkan manajemen (organisasi) untuk memenuhi kepuasan pelanggan, sehingga organisasi memiliki arah dan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan manakala memproduksi suatu barang / jasa.

4

Pemahaman mengenai mutu pendidikan dikembangkan dalam gambar berikut :

MP = Fungsi dari

Prinsip

Kurikulum Ketenangan Kesiswaan Pembiayaan Sarana / Prasarana

Kualitas proses dan hasil belajar

Manajemen dan Kepemimpinan Hub. Sekolah dengan Masayakarat.  Kepuasaan Pelanggan  Perbaikan Berkelanjutan  Keterlibatan Total

Gambar 1. Sustansi Mutu Pendidikan.

Mutu layanan pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan pandangan sistem, yaitu kategori output, proses, input, dan konteks. Berdasarkan pandangan ini maka inti dari kebermutuan sekolah kategorinya dapat disederhanakan yaitu mutu hasil, proses dan mutu aspek pendukung proses. Mutu hasil adalah kebermutuan hasil pendidikan yang dirasakan utamanya oleh siswa sebagai wujud nyata dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mutu hasil akan ada apaila sebelumnya telah terjadi proses pembelajaran. Mutu proses adalah kebermutuan yang dilihat dari sejauh mana peserta didik merasa nyaman dengan layanan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Mutu input adalah mutu yang nampak dari berbgai masukkan untuk terjadinya proses pembelajaran, meliputi : mutu guru, mutu kurikulum, mutu fasilitas, mutu siswa, dan berbagai hal lain yang berkontribusi terhadap proses pembelajaran. Pandangan lain mengenai mutu membedakan mutu input (masukkan) ini menjadi : 1) mutu raw input, yaiutu mutu peserta didik, 2) mutu

5

Instrumental input, yaitu mutu perlengkapan sarana dan prasarana, bahan ajar dan media pendidikan, 3) mutu environmental input, yaitu mutu masukkan dari lingkungan sekolah dalam beragam bentuk. Semua masukkan tersebut sangat menetukkan keberhasilan proses dan hasil pendidikan. Mutu proses pembelajaran merupakan hasil dari mutu guru dalam memberikan layanan pembelajaran dan mutu pembelajaran siswa dalam menciptakan gairah belajar. Mutu hasil dapat didefinisikan sebagai hasil belajar yang dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu yang meliputu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan berkaitan dengan prestasi akademik dalam bidang studi. Aspek sikap merupakan ukuran-ukuran kemajuan sikap siswa selama belajar, sedangakan aspek keterampilan merupakan ukuran-ukuran unjuk perbuatan siswa sebagai hasil belajar. (Triatna, 2015) Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan

fleksibilitas/keluwesan-keluwesan

kepada

sekolah,

dan

mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan), maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. Dalam hubungannya dengan Model MPMBS keberadaan Dewan Sekolah (Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut Komite Sekolah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MPMBS. MPMBS bukan saja merupakan tuntutan inovatif dalam manajemen sekolah, melainkan merupakan pula kebijakan nasional yang strategis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 ayat 1 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi

6

“Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah”. Me-manage atau mengelola sekolah artinya mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya

tujuan

sekolah.

Dengan

demikian

keberadaan

Dewan

Sekolah/Komite Sekolah merupakan suatu kepatutan yang perlu ada dalam MPMBS, karena keberadaan sekolah diperlukan oleh masyarakat. Secara substantif, peran dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh BP3 akan larut dan “melebur” ke dalam Komite Sekolah. Dalam keadaan tertentu fungsi kelembagaan sebagai penampung dana partisipasi masyarakat masih elevenn untuk dilanjutkan, maka dalam rangka MPMBS, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Dewan Sekolah (Komite Sekolah). Sesuai dengan UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 1, sebutan Dewan Sekolah diubah menjadi Komite Sekolah, seperti dinyatakan “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah”. Sesungguhnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (sesuai dengan Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English) istilah yang tepat untuk kepentingan itu adalah Dewan Sekolah bukan Komite Sekolah. Namun demikian sesuai dengan sebutan UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan MPMBS, sebutan Dewan Sekolah diubah menjadi Komite Sekolah. Tujuan dan manfaat Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan

7

masyarakat

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan.

Lebih

rincinya

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memiliki tujuan untuk : 1.

Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

2.

Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

3.

Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.

4.

Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

5.

Memperdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna. Secara umum manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan

MPMBS antara lain sebagai berikut : 1.

Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya, karena bisa lebih mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi.

2.

Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

3.

Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.

4.

Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana masyarakat turut serta mengawasi.

5.

Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.

8

6.

Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik dan masyarakat.

7.

Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

8.

Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah dengan pendekatan yang tepat dan cepat.

Prinsip umum Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Ada 6 (enam) prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yaitu : 1.

Memiliki visi, misi, dan strategi ke arah pencapaian mutu pendidikan, khususnya mutu siswa sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing.

2.

Berpijak pada “Power Sharing” (berbagi kewenangan), yaitu bahwa pengelolaan pendidikan sepatutnya berlandaskan pada keinginan saling mengisi,

saling

membantu,

saling

menerima

dan

berbagi

kekuasaan/kewenangan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. 3.

Adanya profesionalisme semua bidang. Maksudnya bahwa implementasi MPMBS menuntut adanya derajat profesionalisme berbagai komponen, baik para praktisi pendidikan, pengelola, dan manajer pendidikan lainnya, termasuk profesionalisme Komite Sekolah.

4.

Melibatkan partisipasi masyarakat yang kuat maksudnya bahwa tanggung jawab pelaksanaan pendidikan, bukan hanya dibebankan pada sekolah (guru dan Kepala Sekolah saja), tetapi juga menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua komponen lapisan masyarakat, termasuk orang tua siswa.

5.

Menuju

kepada

terwujudnya

Komite

Sekolah.

Artinya,

dalam

implementasi MPMBS idealnya setiap sekolah harus membentuk Komite Sekolah (KS), sebagai institusi yang akan melaksanakan MPMBS. Dengan demikian pembentukan Komite Sekolah merupakan prasyarat implementasi MPMBS. Pembentukan Komite Sekolah itu, sebaiknya 9

juga diikuti dengan langkah-langkah nyata, yaitu mengidentifikasi tujuan, manfaat, perencanaan dan pelaksanaan program, serta aspek yang berkaitan

dengan

Komite

Sekolah

sebagai

institusi

penopang

keberhasilan visi dan misi sekolah. 6.

Adanya transparansi dan akuntabilitas. Yaitu memiliki makna bahwa prinsip MPMBS harus berpijak pada transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, termasuk di dalamnya masalah fisik dan nonfisik. Sedangkan akuntabilitas (tanggung jawab) memberi makna bahwa sekolah beserta komite sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan sekolah.

Strategi pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Strategi adalah langkah-langkah sistematis dan sistemik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan model MPMBS. Perlu disadari bahwa reformasi manajemen pendidikan persekolahan dengan menggunakan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan tuntutan yang mendesak. Namun demikian, tuntutan MPMBS bukanlah satu-satunya model yang dapat mendongkrak mutu pendidikan tanpa dukungan faktor lain. Ada sejumlah faktor lain yang mendukung dan menentukan diantaranya tingkat prestasi stakeholder dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya sekolah tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya meningkatkan mutu efisiensi, pemerataan pendidikan dan kemandirian sekolah. Kondisi politik atau kebijakan pemerintah dalam hal manajemen/organisasi/kepemimpinan, proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan administrasi sekolah merupakan sejumlah komponen MPMBS yang diperlukan dalam konteks persekolahan di Indonesia. Penerapan disesuaikan dengan pemberlakuan MPMBS dibagi dalam tiga tingkatan MPMBS secara penuh (tinggi), MPMBS tingkat menengah (sedang), sekolah dan MPMBS secara minimal (rendah). Dalam menentukan

10

tingkatan sekolah dan MPMBS-nya ada lima persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu : 1. Pemilihan Kepala sekolah dan guru 2. Pembentukan partisipasi masyarakat 3. Lokasi/kemampuan dasar orang tua 4. Kemampuan pengadaan dana 5. Nilai Ebtanas Murni Kelima kriteria tersebut dihubungkan dengan tipe sekolah (penuh, menengah dan minimal). Implikasi penting dari penerapan model MPMBS adalah perlu disediakan penghargaan (reward) untuk hukuman (punishment) terhadap sekolah yang berhasil dan tidak berhasilnya melaksanakan kegiatan model MPMBS. Salah satu bentuk sanksi adalah pengurangan anggaran untuk sekolah tersebut. Faktor

pendukung

keberhasilan

Manajemen

Peningkatan

Mutu

Berbasis Sekolah Implementasi MPMBS akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya internal di lingkungan sekolah ataupun faktor eksternal di luar sekolah. Secara umum beberapa faktor pendukung MPMBS adalah sebagai berikut : 1. Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah yang professional MPMBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan professional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar. 2.

Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap

pendidikan

11

Faktor eksternal akan turut menentukan keberhasilan MPMBS adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat. Kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar. 3. Dukungan pemerintah Faktor ini sangat menentukan efektivitas dan implementasi MPMBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah (APBN/APBD) dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah kepada sekolah menjadi penentu keberhasilan. 4. Profesionalisme Faktor ini sangat strategis menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga kependidikan yang lain akan sulit dicapai PBM yang bermutu serta prestasi siswa.

B. Klasifikasi Aspek dan Indikator Mutu

Gambar 2. Indikator Mutu Pendidikan (Indikator Standar Nasional Pendidikan).

12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang salng terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemapuan serta meningkatkan

mutu

kehidupan

dan

martabat

manusia

Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pelaksanaan sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturann yang berlaku. Acuan utama sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mngelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas : 1.

Standar Kompetensi Lulusan,

2.

Standar Isi,

3.

Standar Proses,

4.

Standar Penilaian,

5.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

6.

Standar Pengelolaan,

7.

Standar Sarana dan Prasarana, dan

8.

Standar Pembiayaan.

Berikut ini Indikator Mutu Pendidikan (Indikator Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan) yang dijadikan Indikator mutu dalam penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah. Indikator ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2017.

13

Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas SNP sebagai

acuan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian,

dan

pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP. Penetapan standar dan indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator proses, output, outcome dan dampak.

a.

Indikator Proses Meningkatya

kmapuan

satuan

pendidikan

dalam

menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi dari adanya perubahan pengelolaan datuan pndidikan, adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu

pada

SNP,

meningkatnya

kemapuan

dalam

merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun, dan meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.

b.

Indikator Output Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikanl,

yang

ditunjukkan

dengan

meningkatnya

kompetensi pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

c.

Indikator Outcome Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik, hasil uji kompetensi san penilaian satuan kinerja pendidik dan tenaga

14

kependidikan, pestasi satuan pendidikan beserta anggota, terwujudnya lingkungan belajar yang menyenagkan, adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan.

d.

Indikator Dampak Terbangunnya

budaya

mutu

dengan

terlaksananya

penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.

15

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berbagai kenyataan tidak optimalnya mutu sekolah dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah manajemen pendidikan. Dalam kenyataan, manajemen pendidikan yang selama ini sentralistik telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang berdaya, kurang mandiri, dan bahkan terpasung kreativitasnya. Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai intitusi pendidilan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata dan diperdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dalam hubungannnya dengan Model MPMBS keberadaan Dewan Sekolah (Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut Komite Sekolah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MPMBS. MPMBS bukan saja merupakan tuntutan inovatif dalam manajemen sekolah, melainkan merupakan pula kebijakan nasional yang strategis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 ayat 1 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah”.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

16

1. Bagi mahasiswa hendaknya terus melakukan kajian intelektual untuk mengembangkan pembelajaran Manajemen Pendidikan. 2. Bagi mahasiswa hendaknya mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dalam bidang pendidikan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. 3. Mengimplementasikan konsep Manajemen Pendidikan yang sesuai sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

17

DAFTAR PUSTAKA

Triatna, Cepi. 2015. Pengembangan Manajemen Sekolah. PT Remaja Rosdakarya : Bandung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Indikator Mutu. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Mulyana, Aina. 2018. Indikator Mutu Pendidikan (Indikator Standar Nasional

Pendidikan).

https://ainamulyana.blogspot.com/2018/07/indikator-mutupendidikan-indikator.html (diakses Selasa, 11 September 2018 pukul 14.38 WIB). Departemen Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2003). Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Jawa Barat, Bandung: Depdiknas Propinsi Jawa Barat Fattah, Nanang. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

18