Inspiring Paper 2008

Inspiring Paper 2008 Seri Lingkungan Hidup dan Tata Kelola SDA

TATA EKOLOGI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DALAM KHILAFAH [Agustina Senjayani, SP; Emilda, SPi; Prihatin Ika Wahyuningrum, SPi, MSi; Siska Purnamasari Putri, SP]

CONTENT :

-

-

1. Meluasnya krisis ekologi dan gagalnya pengelolaan SDA dalam menyejahterakan manusia 2. Upaya global mengatasi krisis ekologi dengan konvensi UNFCCC UNFCCC solusi atau konspirasi 3. Krisis ekologi buah dari penerapan tatanan kapitalisme liberalisme Akar kapitalisme dunia dan perkembangannya Fakta liberalisasi politik dan ekonomi di Indonesia Dampak liberalisasi terhadap krisis ekologi dan kesejahteraan umat manusia 4. Tata Ekologi dan Pengelolaan SDA dalam Khilafah Landasan Filosofi “laa tufsidu fil ard” Bertumpu pada sistem politik dan ekonomi Islam Sistem Politik Islam bersih dan kuat (good goverment clean governance) Sistem Ekonomi Islam mensejahterakan manusia Prinsip kepemilikan Pilar Distribusi Pengelolaan kekayaan Pertanian, Perdagangan dan Industri dan regulasi eksplorasi Menciptakan Keseimbangan antara aspek ekplorasi dan konservasi Eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan bukan ’kerakusan’ Merehabilitasi kerusakan pasca penerapan sistem kapitalisme Mengubah life habit Memanfaatan teknologi ramah lingkungan Transformasi Sistem

Bencana Ekologi dan Paradoks UNFCCC Krisis ekologi menempati isu terpenting dewasa ini. Alam tak lagi bersahabat dan menghukum manusia dengan beragam bencana. Di darat, frekuensi kejadian banjir, tanah longsor, semakin meningkat setiap tahun menewaskan jutaan warga, melenyapkan kekayaan sumber daya. Di laut, fenomena abrasi, tsunami, rob (banjir pasang), mengancam nelayan dan jalur-jalur perhubungan. Krisis ekologi juga diperparah oleh fenomena perubahan iklim dengan dampak lanjutan krisis pangan, tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahaya kekeringan, kehancuran sumberdaya alam, biodiversity loss, hingga ledakan (outbreak) wabah penyakit yang semakin membayang di depan mata.

Bagi Indonesia, krisis ini menambah berat

beban masyarakat yang belum pulih dari krisis ekonomi. Bencana meluas dikala harga bahan pokok meroket, tarif listrik dan harga BBM terus merangkak naik, kelangkaan 1

minyak tanah dan air bersih membelit. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah di tanah air berupa minyak, gas alam, bahan tambang, kekayaan lautan, kekayaan hutan, kesuburan lahan dengan beragam tanaman pangan yang tumbuh diatasnya tersisa dalam catatan, tak mampu menolong rakyat dari kesulitan hidup. Krisis yang bertubi-tubi ini menegaskan betapa seriusnya kegagalan tata kelola ekologi dan SDA yang telah dijalankan selama ini. Menyadari krisis ekologi sebagai persoalan global, masyarakat dunia telah lama berembug membahasnya. Tak kurang dari 154 International Multilateral Agreement telah dibuat.. Tahun 1992, pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar

untuk

menghadapi

masalah

gas

rumah

kaca

dan

setuju

untuk

menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat. Tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol

Kyoto.

Protokol

Kyoto

mengatur

dan

mengikat

negara-negara

yang

bersepakat untuk menurunkan jumlah gas pencemar (greenhouse gas/gas rumah kaca/GRK) yang dilepaskan ke angkasa terutama gas karbon dioksida (CO2), asap industri dan kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil, hingga ke tingkat terendah (5,2 persen) mulai 2012. Terkini, Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali 3-15 Desember 2007 yang diikuti 187 negara. Ratifikasi terhadap Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) telah menghasilkan sejumlah program. Ironisnya, dari semua negara industri yang dianggap maju, hanya 39 negara saja di antaranya yang telah menandatangani kesepakatan itu termasuk Rusia, Jepang, dan negara-negara Eropa. Amerika Serikat sebagai penyumbang terbesar GRK bersama Cina, dan India menolak menandatanganinya. Bali Roadmap yang dirancang tidak mampu menghasilkan statemen tegas tentang besaran pengurangan emisi energi dalam jangka waktu tertentu karena AS dan negara maju lainnya menolak usulan angka pasti yang mengikat pengurangan industri mereka antara 25%–40% hingga tahun 2020 nanti. Alasan utama negara besar enggan meratifikasi perjanjian disebabkan dua faktor utama, yaitu melindungi kepentingan ekonomi yang sangat vital dan belum adanya pengganti bahan bakar fosil yang signifikan untuk industrialisasi dan sarana transportasi. Pengurangan emisi gas menyangkut skenario berbiaya tinggi. AS khawatir, sebagai negara dengan emisi gas terbesar di dunia, biaya yang ditanggung pun menjadi lebih besar, ketimbang yang ditanggung negara lain. Perdagangan emisi—terutama CO2—dimana negara atau pelaku bisnis yang berkomitmen untuk mengurangi CO2 dapat membeli atau menjual batas emisi yang diizinkan. Model lain dari perdagangan emisi adalah dimana para pemilik penambat 2

karbon

atau

carbon

sink—yaitu

hutan—akan

mendapatkan

kompensasi

atas

penyerapan carbon yang dilakukan oleh carbon sink tersebut. Beberapa model dari perdagangan emisi yang dilakukan berupa Clean Development Mechanism (CDM), Cap and Trade, REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) dan VCM (Voluntary Carbon Market). Hanya saja kemudian, perdagangan emisi ini menjadi semacam lisensi untuk tetap mengotori atmosfer. Alih-alih

menyelesaikan

persoalan

ekologi,

Konferensi

Bali

semakin

mengokohkan saratnya kepentingan politik dan skema dagang negara-negara maju dalam pembahasan isu ekologi. Konvensi tersebut mengikat Indonesia dan negara berkembang (developing country) untuk menjalankan sejumlah kebijakan Mitigasi dan Adaptasi. Kementrian Lingkungan Hidup menyebut beberapa program diantaranya Proyek CDM (Clean Development Mechanism), kebijakan energi mix nasional; kebijakan konservasi energi dan kebijakan bebas pajak bagi impor peralatan teknologi bersih.

Kenyataannya,

dalam

cengkeraman

serangkaian kebijakan tersebut semakin

liberalisasi

sektor-sektor

strategis,

menyengsarakan rakyat. Rakyat harus

membeli BBM dengan harga lebih mahal, melakukan konversi dari minyak tanah ke gas dikala daya beli jatuh, menanam jarak pada saat ditimpa krisis pangan, dilarang berburu dan kesulitan mengambil kayu bakar di hutan karena program konservasi oleh lembaga-lembaga internasional . Disisi lain dibukanya kran investasi telah menyebabkan merajalelanya pembukaan hutan perkebunan sawit untuk bahan baku bioenergi, bahkan diberikan izin penambangan di wilayah hutan lindung. Transfer teknologi dan pembebasan pajak impor selain menguras anggaran juga memperkuat ketergantungan. Di titik ini masa depan penyelamatan alam dan pemeliharaan manusia menjadi semakin suram. Buah Liberalisasi dan Penerapan Sistem Kapitalis Sekuler Tak dapat dipungkiri bahwa krisis ekologi yang terjadi adalah buah dari tata kelola kehidupan yang bukan saja tak bijak tetapi juga sangat merusak (destruktif). Bila dilacak, pola destruktif tatakelola ekologi ternyata dilahirkan dari sistem kapitalisme sekulerisme yang saat ini diterapkan di seluruh dunia. Sistem ini memiliki cara pandang khas terhadap kehidupan (worldview) yang menetapkan prinsip sterilitas politik dari pengaruh spiritualitas (agama/al-wahyu). Pada awalnya cara pandang ini dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari belenggu dogma gereja yang berkembang pada abad kegelapan yang

kemudian melahirkan revolusi

pencerahan ‘renaissance dan aufklarung’. Proses pembebasan

manusia telah

mentahbiskan kedaulatan tak terbatas pada manusia sebagai elemen ekosistem (anthroposentrism). Kedaulatan tak terbatas ini memberi kewenangan pada manusia untuk memuaskan kebutuhan (need) dan keinginan (want) melalui kebebasan kepemilikan dan kebebasan tindakan mengeksploitasi alam. Dalam perjalanannya, 3

cara pandang ini telah melahirkan dengan apa yang dikenal sebagai madzhab pembangunan modernisme- developmentalisme yang diintroduksikan dalam ‘logika rasionalisme kapitalisme barat’. Rezim Barat mengusung madzhab kapitalisme sekulerisme ke seluruh dunia melalui perang, dan berbagai intervensi politik dan ekonomi. Sejarah mencatat perkembangan gagasan dasar yang mewujud dalam negara republik demokrasi Inggris, Perancis, dan AS sejak abad 19, kemudian menjadi ruh interaksi berbagai negeri di dunia dan sangat menentukan corak tata kelola lingkungan dalam bentuk politik ekologi negeri-negeri yang bersangkutan. Cetusan globalisasi

pada tahun 1990-an

oleh AS kian mengokohkan posisi Barat

yang

diwakili AS sebagai inspirator dan pemimpin tata kelola ekologi global. Rezim

Baratlah yang memperkenalkan sekaligus menyebarluaskan pola

industrialisasi di berbagai bidang, eksploitasi tak terkendali terhadap sumber daya mineral dan bahan tambang, penemuan dan pemanfaatan teknologi persenjataan dalam berbagai perang besar (PDI, PDII, Cold War) dan penggunaan teknologi untuk memuaskan selera manusia terhadap kemajuan. Industrialisasi telah memproduksi berbagai

sampah

berbahaya

dan

mengancam

status

kesehatan

manusia.

Industrialisasi juga melekatkan proses technometabolism –proses pengubahan bahan materi melalui sentuhan teknologi yang rakus energi. Modernisme telah menciptakan perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat yang sangat drastis melalui standard hidup yang mengedepankan konsumsi energi tinggi,

pemanfaatan produk sekali

pakai (throw -away product) dan pemborosan yang minim tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi. Untuk menopang industrialisasi dan modernisasi, eksplorasi dan eksploitasi energi sumberdaya mineral dan pertambangan dilakukan secara masif. Imperalisme Eropa membuka jalan penguasaan ladang minyak dan tambang di berbagai belahan dunia utamanya negeri-negeri dunia ketiga. Di masa kini praktek ini dilestarikan oleh sejumlah mesin ekonomi berupa perusahaan multinasional negara-negara maju. Rezim Barat telah menciptakan platform kelembagaan ekonomi ‘corporatismcapitalism’ yang sangat rakus terhadap sumber daya tak terbarukan (unrenewable resources) yang menyebabkan proses produksi berlangsung dalam suasana yang heavy pressure on ecosystem. Industri-industri berteknologi tinggi yang rakus energi ini setiap hari menghasilkan karbondioksida 12000 kali lebih besar daripada yang dihasilkan oleh masyarakat pertanian di seluruh planet bumi. Dampak langsungnya berupa pemanasan global, sampah industri berbahaya dan berkembangnya beragam penyakit infeksius dan degeneratif menimpa seluruh warga dunia. Persaingan persenjataan antar negara-negara besar juga telah menciptakan horor bagi eksistensi manusia di muka bumi. Riset dan pemanfaatan senjata bom atom, gas mustard, agent orange , carpet bombing dan terbaru berupa senjata 4

biologis telah menewaskan lebih dari seratus juta manusia dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Selama tahun 1966-1971 saja, AS menggelontorkan 60 juta gallon

‘agent

orange’--herbisida

karsinogenik

dalam

perang

Vietnam

yang

menenggelamkan 4.8 juta rakyat sipil dalam kubangan derita penyakit genetik. Isu bioterorisme berlanjut hingga hari ini sebagai hasil dari riset persenjataan biologi yang memanfaatkan

virus-virus

ganas

semacam

antraks,

ebola,

cacar

(smallpox).

Penguasaan ilmu dan teknologi dalam logika hegemoni kapitalisme ternyata gagal menciptakan ketentraman dan kesejahteraan warga dunia, sebaliknya menjadi pisau tikam yang memperpanjang catatan tragedi kemanusiaan

dan penghancuran

lingkungan. Liberalisasi Politik

dan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya terhadap

Krisis Ekologi Masa awal penjajahan kolonial, Indonesia dikuasai oleh perusahaan dagang Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Keberadaan VOC bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia (Hindia Belanda) melalui pemaksaan terhadap warga pribumi untuk menjual rempahrempahnya kepada VOC. VOC

kemudian menjadikan Batavia (sekarang Jakarta)

sebagai

sekaligus

pusat

pemerintahan

sebagai

pusat

perdagangan.

Dalam

perkembangan misi eksploitasinya, VOC bekerjasama dengan pemerintahan Belanda. Hal ini terlihat nyata dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial mengenalkan dua undang-undang yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Kedua Undang-undang ini membuka peluang besar bagi kerjasama dan mengantarkan keterlibatan lebih lanjut perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa untuk mengembangkan kegiatan bisnis mereka baik dalam pertanian, perkebunan maupun ekstrasi minyak dan batu bara di luar Jawa khususnya di Sumatera, Kalimantan (Borneo), dan Sulawesi (Celebes) (Schoffer, 1980; Prince, 1983 dalam Zed, 2002). Eksploitasi minyak pada akhir 1800 dan awal 1900 banyak dilakukan di Sumatera khususnya Aceh, Jambi dan Palembang. Sebelum 1850 hanya ada 5 korporasi yang didirikan diantaranya adalah maskapai penerbangan Belanda (NHM) dan Bank Jawa (Javasche Bank), namun sejak 1870, perkembangan jumlah korporasi cukup pesat. Setelah 1896 jumlah korporasi meningkat lebih dari 100 buah per tahun, mencapai tingkat tertinggi pada 1910 ketika 326 korporasi baru didirikan (Campo, 2002). Data tersebut cukup untuk menunjukkan perkembangan swasta dalam eksploitasi ekonomi di Indonesia. Munculnya UU Agraria yang memberikan kesempatan kepada pengusaha Eropa untuk menyewa tanah-tanah desa atau tanah-tanah yang tidak digunakan hingga 75 tahun membuktikan diterapkannya sistem pasar3. Setelah ekonomi Indonesia dikuasai beberapa perusahaan Belanda, babak 5

berikutnya perekonomian Indonesia di kuasai oleh Jepang. Perjalanan ekonomi Indonesia pada masa kependudukan Jepang membuktikan bahwa ternyata peranan perusahaan Jepang lebih dominan daripada peranan pemerintahnya sendiri. Sejak awal kedatangan para pedagang dan pengusaha Jepang ke Indonesia, mereka berusaha menentang Dominasi Kolonial Belanda dengan membentuk kerjasamakerjasama atau perkumpulan-perkumpulan seperti Nihonjinkai (Perkumpulan orang Jepang). Organisasi bisnis Jepang di Indonesia sebelum perang terkait erat dengan keseluruhan organisasi komunitas Jepang pada umumnya (Post, 2002). Adapun perkiraan investasi Jepang per tahun 1926 sebagaimana dilaporkan J. Stroomberg adalah sebagai berikut: Dalam 8 distrik penelitian yang dicakup, 15 buah perusahaan Jepang telah menginvestasikan 26 Juta Gulden dalam pertanian, 11 Juta Gulden diantaranya dimasukkan untuk gula, 10 juta gulden untuk karet. Lebih lanjut laporan Stroomberg atas modal komersial lebih besar jumlahnya. Perkiraannya pada 1925 hampir 68 Juta Gulden telah disebarkan dalam perdagangan, pertanian, dan industri. Jika modal yang diinvestasikan dalam toko-toko pengecer juga masuk penjumlahan, total modal Jepang yang aktif di seluruh kepulauan menjadi lebih dari 100 juta gulden. Namun ini masih perkiraan kasar karena tidak ada data yang tersedia untuk Batavia (Post, 2002)4. Tumbangnya pemerintahan Jepang di Indonesia menghantarkan pemerintahan ini memasuki babak baru yakni pemerintahan masa orde lama (1945-1967). Sebagaimana umumnya negara yang baru merdeka, periode ini banyak diisi dengan upaya

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

akibat

kerusakan

yang

terjadi

selama

kependudukan Jepang. Semangat nasionalisme ekonomi cukup mendominasi pada masa ini. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengarah pada nasionalisme ekonomi dan anti imperialisme yang ditunjukkan pada penolakan perusahaan/penanaman modal asing. Beberapa sektor penting masih dikuasai Belanda, menghadapi demikian pemerintah Indonesia mengambil langkah mengambil bagian-bagian penting ekonomi di bawah kontrol dan kepemilikan nasional. Bank Jawa dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada 1953. Transportasi udara domestik dialihkan dari KNILM (Maskapai Penerbangan Kerajaan Hindia Belanda) kepada GIA (Maskapai Penerbangan Garuda). Pada akhir tahun 1957, nasionalisasi terjadi hampir pada semua perusahaan Belanda. Peristiwa ini mengikuti pembatalan sepihak Konferensi Meja Bundar dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda5. Berakhirnya masa pemerintahan orde lama, digantikan oleh pemerintahan orde baru. Bangunan ekonomi Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari peran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang sebagian besar intelektualnya menduduki posisiposisi strategis dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Mereka antara lain adalah Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam) Sebagai Menteri 6

Perdagangan, Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy dari Berkeley, 1961) sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley,1964 ) sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964) sebagai Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan, Ali Wardhana (Doctor of Philosophy dari Berkeley, 1962) sebagai Menteri Keuangan, Moh. Sadli (Master of Seience dari MIT, 1956) sebagai Ketua Tim Penanaman Modal Asing, Barli Halim (Master of Business Administration dari Berkeley, 1959) sebagai Sekjen Departemen Perindustrian, dan Sudjatmoko diangkat menjadi Duta Besar di Washington. Mereka inilah yang kemudian oleh David Ransom disebut dengan julukan ”Mafia Berkeley”. Ekonomi era Orde Baru sungguh berbeda dengan Orde lama. Jika Orde lama banyak diwarnai semangat anti imperialis yang ditunjukkan dengan penolakan terhadap penanaman modal Asing, sebaliknya pada Orde Baru Undang-undang yang pertama kali disahkan adalah UU Penanaman Modal Asing6 yang disusul satu tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Sejak saat itu hampir semua bidang usaha terbuka bagi modal asing kecuali untuk industri strategis seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api dan media massa. Meski demikian, kenyataannya pemerintah masih memberi kesempatan kepada para penanam modal asing untuk turut berpartisipasi dalam bidang-bidang strategis tersebut melalui sistem kerjasama (patungan) dengan pemerintah. Arah kebijakan perekonomian pada masa ini menginduk pada kesepakatan Konsensus

Washington7 dalam

bingkai

ekonomi

Neoliberalisme.

Realisasi

dari

keberadaan Konsesus Washington yakni berupaya untuk membuka pasar lebih besar lagi di tingkat global/mendunia. Pembukaan pasar di beberapa negara merujuk pada perdagangan

bebas8.

Konsekuensi

pembukaan

pasar

tersebut

membutuhkan

penghilangan sekat-sekat antar negara atau Nations State. Pola minimalisasi dan penghilangan penghalang-penghalang di tingkat nasional inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Globalisasi. Hal ini memiliki dampak pada minimalisasi peran negara atau pemerintah terhadap pasar global. Fenomena inilah yang merupakan pratek nyata dari neoliberalisme. Implementasi kebijakan Konsensus Washington dalam tubuh ide neoliberalisme menjadi andalan utama. Agenda pokok dari paket kebijakan Konsensus Washington secara garis besar meliputi9: 1. Pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, 2. Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, 3. Pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan 7

4. Pelaksanaan privatisasi BUMN. Keempat point dalam Konsensus Washington tersebut bisa dilihat

dari bukti dan

rancangannya di negera berkembang. Salah satu sampelnya di negara Indonesia. Proses-proses pertumbuhan serta kehancuran ekonomi di Indonesia bisa dijadikan sebuah indikasi kuat, bahwa Indonesia sudah di dalam cengkraman neoliberalisme. Sejarah mencatat, bahwa neoliberal mulai beraksi di Indonesia sejak pertengahan 1980-an,

antara

lain

melalui

paket

kebijakan

deregulasi

dan

debirokratisasi.

Neoliberalisme semakin mencengkram kuat setelah menemukan momentumnya di Indonesia ketika terjadi krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti SHELL, EXXONMOBILE dll. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN telah diprivatisasi, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah , Aneka Tambang dll. Kebijakan privatisasi pemerintah Indonesia telah menyebabkan jatuhnya asetaset penting negara ke tangan asing. Sebagai contoh dalam bidang energi migas, situs resmi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan data yang dikutip Petro Energy Juli 2007, bahwa perusahaan migas asal Amerika Serikat Chevron Pacific Indonesia (CPI) menempati peringkat pertama sebagai pengelola minyak Indonesia dengan total produksi mencapai 412,10 juta barel minyak per hari. Selain Chevron, enam perusahaan asing menempati peringkat atas, Conoco Phillips (AS), Total

Indonesie

(Prancis),

China

National

Offshore

Oil

Corporation

(CNOOC),

(Tiongkok), Petrochina (Tiongkok), Korea Development Company (Kodeco) dari Korea Selatan, dan Chevron Indonesia Company. Sisanya, tiga perusahaan lokal, yaitu PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), PT Medco EP Indonesia, dan Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako Pertamina. Sementara itu, 10 besar produsen gas di Tanah Air, delapan di antaranya dikuasai asing. Total E&P, Indonesia menempati peringkat pertama dengan total produksi gas mencapai 2.513 juta kaki kubik per hari (mile-mile cubic feet per day/mmscfd), Pertamina diperingkat kedua dengan total produksi 948,9 mmscfd, dan Conoco Phillips Ltd ditempat ketiga dengan total produksi gas 901,83 mmscfd. (www.dpmb.esdm.go.id 1/10/2007). Selain mengorbankan aspek kemandirian, eksplorasi besar-besaran

juga

menghasilkan problem pencemaran. Tambang Freeport McMoran di Papua per Mei 2006 seperti yang disampaikan Walhi telah membuang 1 miliar ton tailing ke sistem 8

sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa, meski pembuangan limbah tambang ke sungai telah jelas-jelas dilarang oleh PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Eksploitasi juga menyebabkan hancurnya Gunung Grasberg, tercemarnya Sungai Aigwa, meluapnya air Danau Wanagon dan

9

10

mengkontaminasi 35.820 hektar daratan dan 84.158 hektar Laut Arafura. Secara sosial, operasi pertambangan

Freeport juga

menyebabkan terpinggirkannya masyarakat

Amungme dan Komoro. Kapitalisme dengan liberalisasinya terbukti telah menghasilkan kehancuran sistem dan tatanan perekonomian. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, korupsi, jeratan hutang makin menggila, banyak anak putus sekolah, sektor riil banyak gulung tikar, penjarahan/eksploitasi SDA, dll. Fenomena ini dari hari ke hari semakin mengerikan dan bertambah parah. Analisis Persoalan Ekologi Tata Ekologi dan Pengelolaan SDA dalam Khilafah 1. Relasi Manusia dan Alam dalam Pandangan Islam Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta dan manusia beserta petunjuk pola relasi didalamnya berupa Islam. Islam sebagai Ad-diin sekaligus ideologi yang sempurna telah menata hubungan antara manusia dengan Penciptanya, manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. menunjuki

Islam

manusia bahwa Allah menciptakan alam dan seluruh isinya untuk dapat

dimanfaatkan oleh manusia. Dalam aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya, termasuk pula hubungan dengan alam. Sedangkan manusia disamping memanfaatkan juga dituntut untuk mengelolanya sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Peran manusia dalam pengelolaan alam dikatakan Allah SWT bahwa manusia diciptakan pada hakikatnya adalah sebagai khalifah (wakil)-Nya di muka bumi. Dalam menjalankan amanahNya, manusia

diberikan hak untuk mengelola alam sehingga

dapat mengambil manfaat demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS Al Baqarah ayat 30: ” Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ” Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: ”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau?” Tuhan berfirman: ”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Terkait dengan penciptaan alam beserta isinya dalam berbagai nash Al Quran yang lain disebutkan pula bahwa Allah telah menyediakan alam dan seluruh kekayaan di dalamnya bagi manusia. Diantaranya QS Ibrahim ayat 32: ”Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.” Ditambahkan 11

pula dalam QS Al Jatsiyah ayat 12-13: ” Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari

sebagian

karuniaNya

dan

mudah-mudahan

kamu

bersyukur.

Dan

Dia

menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.” Kemudian dalam QS Al Hadiid ayat 25: ”... Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)...” Bertentangan dengan asumsi kapitalisme yang memandang kelangkaan sebagai problem utama ekonomi, Islam memandang bahwa sumber daya yang disediakan oleh Allah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Persoalan pemenuhan terjadi akibat pengelolaan yang salah dan kerakusan manusia. Allah menyatakan bahwa dalam setiap makhluk yang diciptakan sudah ditetapkan rezkinya, seperti firman Allah dalam QS Hud ayat 6: ” Dan tidak satupun binatang yang ada di muka bumi ini, kecuali rezkinya telah ditetapkan oleh Allah.”

Kondisi ini akan terwujud jika dilakukan tata

pengelolaan yang baik. Tabel 2. Potensi Sumber Daya Alam Jenis Sumberdaya Dapat Pulih Potensi Perikanan tangkap luas terumbu karang

Lamun Mangrove Spesies laut potensi lahan kegiatan budidaya laut Sumberdaya Tidak Dapat Pulih a. Minyak dan Gas Bumi Cadangan minyak Natuna Cadangan Gas di Blok Masela Laut Timor LNG Tangguh (di Teluk Bintuni, Papua)

Blok Ambalat

Jumlah 6.26 juta ton/tahun 51.020 km2

Keterangan 17,95 % persentase luasan dari terumbu karang dunia, (merupakan jantung kawasan segitiga terumbu karang dunia (heart of global coral triangle)) 12 spesies lamun 30% mangrove dunia ada di Indonesia 37 % spesies laut dunia ada di Indonesia

24,53 juta ha 46,3 triliun kaki kubik 58.4 juta kaki kubik/ hari 7,6 juta ton per tahun

cadangan minyak bumi 421.61 juta barrel

Dikelola oleh: Inpex Masela Ltd, Jepang Komposisi saham proyek ini, BP, Inggris 37,16%, CNOOC (China) 16,96%, MI Berau BV (kerja sama Mitsubishi Corp dan Inpex Corp) 16,3%, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd (kerja sama Nippon Oil dan Jogmec) 12,23%, KG Berau/KG Wiriagar (kerja sama Kanematsu Corp, Jogmec dan Mitsui & Co) 10% dan LNG Japan Corporation (kerja sama Sumitomo Corp dan Sojitz Corp) 7,35% disengketakan Indonesia vs Malaysia. Persengketaan (persaingan) sesungguhnya terjadi antara UNOCAL, AS dan ENI, Italia (belakangnya Indonesia) dan SHELL, gabungan Inggris-Belanda (belakangnya Malaysia)

Manusia dituntut untuk bertanggungjawab dalam memanfaatkan lingkungan dan sumberdaya alam sehingga keberlanjutannya tetap terpelihara.

Bahkan jika manusia 12

memanfaatkan alam secara eksploitatif tanpa mengindahkan kelestariannya maka akibatnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Allah SWT telah mengingatkan pula dalam QS Ar Ruum ayat 41: ” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 2. Tanggung Jawab Manusia dalam Kehidupan Manusia hidup dan beraktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik (jasmani) maupun naluri (keinginan). Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan secara rakus-eksploitatif ataukah tidak tergantung dari cara pandang manusia terhadap kehidupan. Manusia yang berpandangan bahwa dia hidup hanya sekali dan sekedar memburu materi akan melakukan segala cara dalam memenuhi keinginannya tanpa memperhatikan hubungannya dengan manusia lain, apalagi dengan Pencipta. Aktivitasnya didasarkan untuk mendapatkan manfaat yang tolok ukurnya hanya untung dan rugi sehingga melahirkan sikap hidup tidak bertanggung jawab. Berbeda halnya dengan manusia yang menyadari bahwa keberadaannya di dunia hanya sementara dan harus dipertanggungjawabkan, dia akan senantiasa berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menyadarkan manusia akan hakekat dirinya sebagai sosok ciptaan yang terikat dengan aturan Allah SWT. Di dalam Al Qur’an, Allah berfirman “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaKu” [Q.S. Adz Dzariyat: 56]. Aktivitas manusia dalam kerangka syar’iah didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap Pencipta, sesama manusia maupun alam. Berbeda dengan cara pandang kapitalisme yang mengajarkan manusia meletakkan dunia sebagai tujuan akhir (final destination), Islam menuntun manusia untuk mengarahkan pandangannya kepada keridhoan sang pencipta yang hanya diperoleh dengan kebaktian utuh sebagai hamba. Kebaktian ini adalah manifestasi dari keyakinan terhadap kebenaran petunjukNya berupa konsepsi Islam yang menyeluruh (syumuliyah), praktis/aplikatif (’amaliyah), menjawab tantangan zaman dan tentu saja manusiawi (insaniyah). Cara pandang yang demikian melahirkan sikap tidak banyak menuntut tapi banyak berbuat baik (amal shalih), mudah menolong sesama dan menyumbangkan segala yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Secara komunal cara pandang ini menjauhkan manusia dari individualis-egoistik,

gaya

hidup

boros

dan

rakus

terhadap

kultur

sumberdaya

dan

menciptakan sikap efisien, pemeliharaan, rela berkorban, cinta alam dan sesama. Tabel 1. Perbandingan Ideologi dalam Pembangunan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam N o.

Elemen Pembeda

Kapitalisme

Ekologisme

Sosialismekomunisme

Lokalisme

Islam

13

1.

2.

Pendekatan untuk mencapai derajat kesejahteraan Institusi pengendali pertukaran

3.

Pelaku produksi

4.

Kode etik pemanfaatan sumberdaya alam

Liberalisasi dan kompetisi pasar

Pertukaran yang adil dan seimbang

Distribusi oleh negara

Pasar via mekanisme supplydemand Individu è perusahaan

Pasar, namun terkontrol oleh civil society

Tidak ada pasar è distribusi oleh negara Perusahaan (Negara)

Pengaturan oleh kelembagaan adat lokal Kelembagaan kolektif è tunduk pada adat Kolektivitas è milik komunitas

Dominasi, eksploitasi dan penguasan surplus melalui mekanisme pasar

Hidup bersama antar elemen makhluk alam è pembagian ruangan yang adil

Kesamarataankesamarasaan semua elemen alam

Keselarasan dengan alam è kesejahteraan kolektif

Elemen ekosistem

Mekanisme harga dan non harga Mekanisme pasar dan non pasar Individu, kelompok (syirkah/mudharab ah), Negara K e s e j a h t e r a a n b a g i s e ti a p o r a n g d a l a m m a s y a r a k a t K e l e s t a ri a n a l a m N e g a r a b e r

14

5.

Tujuan utama atau orientasi ekonomi

Akumulasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Konservasi dan pertumbuhan ekonomi è seimbang

Eksploitasi alam demi kesejahteraan yang sama rata

Pemanfaatan alam secara seimbang

6.

Pola hubungan produksi Jurang kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan alam Sifat sumberdaya manusianya

Eksploitatif

Konservatif

Distributif

Keadilan

Sangat tinggi peluangnya untuk muncul

Kecil peluangnya untuk muncul

Berpeluang muncul è moderat

Sangat kecil peluangnya untuk muncul

Progresifagresif

Naturalistikpreservatik

Uniformistik

Kolektivistik

7.

8.

t a n g g u n g j a w a b s e c a r a p e n u h

Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat baik individu (pangan, papan, sandang) maupun komunal (pendidikan, kesehatan, keamanan) Eksploratif dan konservatif Sulit terjadi karena kebutuhan setiap anggota masyarakat terpenuhi Spiritualis, progresif, agresif, preservatik

3. Sistem Politik dan Ekonomi Islam sebagai Pijakan Tata ekologi dan pengelolaan SDA suatu negara sangat ditentukan oleh sistem politik dan ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Negara yang kuat dan pemerintah yang bersih adalah jaminan selamatnya urusan rakyat dari korupsi, kolusi, pengabaian, dan penyanderaan kepentingan publik oleh pemodal termasuk investor asing. Sistem ekonomi yang melayani umat adalah jaminan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tata ekologi dan pengelolaan SDA khilafah berpijak pada sistem politik dan ekonomi Islam. Kedua sistem utama ini bersifat saling mendukung untuk

menata

masyarakat dengan pandangan utuh sebagai satu kesatuan layaknya kesatuan tubuh (ka al jasadi al wahid). A. Jaminan negara yang kuat dan pemerintahan yang bersih Sistem politik Islam telah menetapkan asas-asas unik untuk mewujudkan penyelenggaraan

negara

yang

berwibawa

dan

pemerintah

yang

bersih

(Good

Governance, Clean Government). Asas tata pemerintahan tersebut antara lain : Pertama, filosofi hubungan penguasa-rakyat. Interaksi antara penguasa dengan 15

rakyat tidak lepas dari dorongan ketaqwaan kepada Allah. Dengan demikian penguasa dan rakyat bekerja sama menyelesaikan segala permasalahan kehidupannya. Pancaran ketaqwaan ini terekam jelas dari kepatuhan seorang muslim, apakah penguasa maupun rakyat, kepada mekanisme hukum Islam. Ini pula yang pada akhirnya menjamin efektifitas hukum itu sendiri. Penguasa akan berupaya untuk mengurusi umat dan memberikan nasihat yang tulus serta kabar yang baik. Keimanan sebagai kontrol internal pemerintah. Faktor keimanan adalah modal pertama dan utama individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanya dorongan keyakinan bahwa segala aktifitasnya akan mendapat tanggung jawab di hadapan Allah SWT akan menjadi bisikan hati bagi pejabat dan penguasa di mana pun dan kapan pun dia menjalankan tugasnya. Keimanan inilah yang menyadarkan para pejabat bahwa perbuatan korupsi, suap dan berkhianat terhadap rakyatnya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan pastilah akan membawa mudlarat, baik bagi orang lain (merugikan semua orang atau menyengsarakan rakyat), maupun bagi dirinya sendiri. Sifat-sifat jujur, amanah, adil dan penuh tanggung jawab ini akan sulit lahir dari orang-orang yang cacat keimanannya. Rakyat pun patuh dan dengan ikhlas memberikan masukan dan nasihat kepada penguasa. Dari sinilah saling menasihati dan kasih sayang di antara kedua belah pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu mekanisme yang nyata. Kedua, Kekuasaan adalah amanah. Jabatan pemerintah dalam pandangan Islam bukanlah

prestise,

kesempatan

dan

lahan

subur

untuk

kepentingan

diri

dan

keluarganya, tetapi merupakan amanah yang sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Dengan pemahaman seperti ini, jabatan bagi kaum muslimin bukanlah posisi yang layak diperebutkan dengan penuh ambisi. Penguasa adalah pemegang amanah yang sangat besar. Karenanya tidak ada privilage tertentu bagi seorang penguasa di hadapan rakyatnya. Ketiga, penguasa adalah pelayan rakyat. Kedudukan seorang penguasa dalam kehidupan kaum muslimin adalah bagaikan seorang pelayan yang siap memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Segenap kemampuannya dicurahkan untuk memenuhi keperluan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Berlepas diri dari pelayanan terhadap umat adalah tindak pengkhianatan yang sangat besar terhadap Allah, RosulNya dan umat secara keseluruhannya. Keempat, penguasa adalah pelaksana dan penjaga hukum-hukum Allah. Untuk mengurusi kepentingan rakyat dalam kehidupan, Syara’ telah membebankan kepada penguasa untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara praktis dalam kehidupan. Penguasa pulalah yang secara praktis menjaga keberlangsungan hukum- hukum tersebut. Dengan demikian pemikir muslim yang hanif pasti akan bisa menyimpulkan bahwa praktik-praktik kecurangan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara 16

terjadi akibat tidak diterapkannya hukum-hukum Islam secara utuh dalam kehidupan. B. Sistem Ekonomi Islam Mensejahterakan Manusia Permasalahan ekologi yang cukup menjadi perhatian utama saat ini salah satunya disebabkan oleh gagalnya pengaturan sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalistik yang tidak mengatur masalah kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian terbukti telah menyebabkan

kesenjangan

dan

kerusakan

lingkungan.

Sistem

ini

memberikan

kebebasan mutlak kepada individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan tidak adanya pengaturan kepemilikan, setiap individu bebas memiliki apapun yang diinginkannya (untuk memperbesar kekayaan) tanpa memperhatikan manusia lain. Ditambah dengan bertumpunya sistem ekonomi ini pada sektor non riil menyebabkan akumulasi modal dalam skala besar sehingga memungkinkannya untuk mengelola dan menguasai sumberdaya-sumberdaya vital yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain sistem ekonomi kapitalis telah memfasilitasi manusia untuk memenuhi kerakusannya

dalam

mengeksploitasi

alam

hingga

mengakibatkan

kehancuran

lingkungan. Berbeda dengan

sistem kapitalis yang memutar kemudi ekonomi dengan

liberalisasi, Islam menawarkan sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan aqidah Islam sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan bersumber dari hukumhukum syara yang digali dari Al Qur’an dan As Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al Qur’an dan As Sunnah. Sistem ini bertumpu pada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu masyarakat melalui pengaturan kepemilikan, pengelolaan kekayaan dan pendistribusiannya di tengah-tengah manusia. Hal ini sesuai dengan karakter manusia yang memiliki perbedaan kemampuan dan keterbatasan dalam mengakses sumberdaya, sehingga kebutuhan pokok tiap individu masyarakat benarbenar dapat terpenuhi. Jaminan Islam akan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan menjadikan tiap individu lepas dari masalah

kemiskinan

dan

kurangnya

pengetahuan

hingga

mencegah

terjadinya

kesalahan dalam eksplorasi alam. Pengaturan Kepemilikan dalam Islam Segala sumberdaya yang ada di alam ini hakekatnya adalah milik Allah SWT yang diberikan untuk kesejahteraan manusia. Allah SWT berfirman, ”Dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya.” (Q.S. Al Hadiid: 7). Dengan demikian, kepemilikan manusia atas alam menurut hukum syara' merupakan ijin atau kebolehan yang diberikan oleh Asy Syari' (Allah, melalui Al Qur’an dan As Sunnah) untuk menguasai dzat dan menggunakannya sesuai dengan batasan-batasan hukum syariat Islam berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang diatur oleh hukum Islam. Syara’ telah menetapkan bahwasannya kepemilikan atas kekayaan alam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu (hak milik secara individu), kepemilikan umum 17

(hak milik secara kolektif), dan kepemilikan negara (hak milik secara negara). 1. Kepemilikan umum (collective property) Kepemilikan umum berarti hak untuk memiliki sesuatu secara kolektif bagi manusia. Sumber keuangan negara terbesar adalah kepemilikan umum. Dasar dari kepemilikan umum adalah hadits Rasulullah SAW yang mengharuskan kepemilikan bersama (persekutuan kepemilikan) atas api, air dan padang rumput serta hadits lain tentang kepemilikan tanah di sekitar danau garam. Hadits tersebut yang artinya : ”Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140). Illat kepemilikan umum dari hadits tersebut adalah jumlah yang besar (sesuatu yang bersifat bagaikan air yang mengalir). Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya: ”Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tanah di tambang garam) kepada Rasulullah, maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki/laki yang ada dalam majlis, 'Apakah Anda mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang Anda berikan itu laksana air yang mengalir'. Akhirnya beliau bersabda: (Kalau begitu) tarik kembali darinya” (HR Tirmidzi). Dengan demikian, fakta yang tercakup dalam kepememilikan umum tidak terbatas pada api, air dan padang rumput, tetapi juga segala sesuatu yang terdapat dalam jumlah yang besar. Segala sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi atau memberikan dampak yang luas bagi manusia termasuk pada kategori ’sesuatu yang bersifat bagaikan air yang mengalir’, termasuk

dalam kepemilikan umum.

Begitu pula semua sarana yang

dipergunakan secara umum seperti jalan, jembatan. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang artinya: ”Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan umum”. Illat larangan duduk di jalan umum dalam hadits ini adalah karena menghalangi pemakaian jalan oleh orang lain.

Pada kenyataan sekarang, fakta-fakta yang

termasuk dalam kepemilikan umum meliputi : 1. Sumber daya air dengan

segala kekayaan yang terkandung

di

dalamnya, yaitu laut, sungai, danau, air tanah, mata air, rawa, air yang ada di udara. 2. Sumber daya energi seperti minyak, batubara, gas, panas bumi, uranium, thorium, energi dari angin, aliran sungai, laut dan bomassa. 3. Sistem vegetasi dalam jumlah besar seperti hutan (hutan tropis, hutan bakau, dan hutan lainnya), padang rumput (stepa), padang rumput bersemak (sabana). 4. Barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar seperti tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, emas, aspal, intan, pasir dan sebagainya. 18

5. Udara Dengan pengelolaan yang benar terhadap barang-barang kepemilikan umum maka kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud. Satu contoh saja dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang masif terjadi saat ini adalah karena hutan dimiliki oleh negara dan diserahkan hak pengelolaannya kepada swasta melalui apa yang

disebut

dengan

Hak

Pengusahaan

Hutan

(HPH).

Pemerintah

telah

mengeluarkan UU No. 5 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan pada tahun 1967. Pemberlakukan undang-undang ini menjadi awal dikenalnya pola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Indonesia. Terlalu luasnya lahan yang dikuasai HPH menyebabkan operasi pembalakan yang dilakukan HPH tidak terkontrol, disebabkan keterbatasan SDM dan peralatan petugas Kehutanan. Selama ini hutan dikelola dengan pola kapitalisme yang membolehkan individu menguasai hutan. Dengan pola ini tidaklah mengherankan, puluhan juta hektar hutan hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Padahal

sebelumnya

hutan-hutan

tersebut

menjadi

tumpuan

hidup

masyarakat sekitar hutan, dimana mereka mencari makanan, bercocok tanam, mencari obat-obatan dan kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan

prinsip

kepemilikan

Islam

maka

pemerintah

harus

mengembalikan kepemilikan hutan dari kepemilikan negara kepada masyarakat. Sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki akses untuk memanfaatkannya dan juga akan berkontribusi untuk melestarikannya. Kesalahan dalam pengelolaan hutan selama ini menyebabkan keuntungan hanya pada segelintir pengusaha saja. Karena kemampuan mereka mengakumulasi modal dalam jumlah besar dengan dukungan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang ribawi, maka mereka mampu mengelola dan mengeruk kekayaan hutan sampai jutaan hektar.

Berbeda halnya

dengan masyarakat kecil yang tidak mampu menyaingi kekuatan modal besar tersebut, sehingga akan selalu terpinggirkan dan kalah dalam persaingan. Kontrak yang

dilakukan

menyebabkan kelestariannya.

pemerintah

ekploitasi

dengan

hutan

pengusaha

secara

kapitalis

besar-besaran

inilah

tanpa

yang

telah

mengindahkan

Ulah para pembalak ini dengan dukungan pemerintah justru

mengakibatkan kerugian yang berlipat-lipat bagi bangsa ini. Baik kerugian yang dari sisi raibnya sebagian besar hasil kekayaan hutan ke kantong-kantong pribadi dan sangat kecil yang masuk ke kas negara, ditambah pula kerugian ekologi yang ditimbulkannya dan harus ditanggung oleh rakyat. 2. Kepemilikan negara (state property) Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan kepada khalifah sebagai kepala negara.

Harta tersebut diantaranya: zakat maal

yang dikelola negara (sesuai dengan ketentuan QS 9 : 103 dan QS 9 : 60) kharaj, ghanimah, fai, jizyah, dan pajak yang ditarik dari warga negara yang mampu apabila 19

negara memerlukan dan harta yang diperoleh negara sebagai hukuman dari tindak pelanggaran seperti denda, harta yang dirampas dari orang mampu yang tak mau membayar zakat, tanah yang diterlantarkan dsb. Kepemilikan negara selain zakat maal yang dikelola negara dapat dipergunakan negara sesuai dengan kepentingan negara. 3. Kepemilikan individu (private state) Kepemilikan individu berarti hak memiliki sesuatu secara individu. Adanya aturan ini sebagai bukti kesesuaian Islam dengan fitrah manusia.

Karena secara

fitrah, manusia akan terdorong untuk melakukan aktifitas memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hanya saja dalam memperoleh kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia karena akan menimbulkan gejolak dan kekacauan serta menyebabkan kerusakan dan nestapa. Selain itu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang kuat dan akan membinasakan orang-orang yang lemah. Kepemilikan individu meliputi kepemilikan atas segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu: a. Hak kepemilikan individu adalah hak syar’i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang

bergerak maupun tidak

bergerak seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum syara’. b. Pemeliharaan individu adalah kewajiban negara. Oleh karena itu hukum syara’ telah menetapkan adanya tindakan

preventif

(pencegahan)

bagi

sanksi-sanksi sebagai sipa

saja

yang

menyalahgunakan hak tersebut. Sebab-sebab kepemilikan harta secara individu ada lima yaitu bekerja (baik dalam bidang perdagangan, industri dan pertanian), warisan, kebutuhan kepada harta sekedar untuk mempertahankan hidup, pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya dan harta yang diperoleh seorang individu tanpa kompensasi apapun, seperti hibah, hadiah atau shadaqah. Pengelolaan Kekayaan Hak pengelolaan kekayaan sebenarnya terikat dengan ijin dari Asy Syari’ untuk memanfaatkan harta. Pengelolaan kekayaan adalah tata cara yang wajib dijalankan seorang muslim tatkala ia menggunakan hartanya.

Pengembangan kepemilikan

merupakan suatu mekanisme untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut dengan menggunakan uslub dan wasilah yang sesuai. Syariat Islam menjelaskan bahwa ada tiga cara pengembangan kepemilikan yaitu dengan cara pertanian, industri dan perdagangan. 20

A. Pertanian Tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang pertanian dan Islam memiliki seperangkat aturan berkaitan dengan pengolahan tanah. Tidak adanya aturan khusus dalam mengelola tanah seperti kondisi saat ini, telah menjadikan

individu

bermodal

besar

seenaknya

memanfaatkan

tanah

demi

keuntungan pribadi. Pembukaan areal hutan besar-besaran untuk industri dan perkebunan kelapa sawit, misalnya dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek ekologis hingga terjadi kasus deforestasi dan degradasi lahan yang kian meluas. Dalam bidang pertanian Islam, membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Islam menjelaskan beberapa petunjuk tentang pengelolaan pertanian antara lain : 1. Menghidupkan tahan mati Apabila seseorang mengelola tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya” [HR. Imam Bukhari dari Umar bin Khaththab]. 2. Mengelola tanah Islam memerintahkan agar tanah harus dikelola dan dihidupkan terus menerus dengan mengintensifkannya. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola atau ditelantarkan setelah dibuka selama tiga tahun berturut-turut (terkategori tanah mati), maka hak pemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil” (HR. Bukhari). Umar bin Khaththab berkata: “Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga tahun”. Umar menyatakan dan melaksanakan tindakan semacam itu sementara para sahabat melihat dan mendengarkannya, namun tidak ada yang mengingkarinya sehingga hal ini termasuk dalam kategori ijma’ shahabat. 3. Larangan menyewakan tanah Di dalam sunan an Nasa’i disebutkan “Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah.

Kami

bertanya:

‘Wahai

Rasulullah,

kalau

begitu

kami

akan

menyewakannya dengan bibit’. Beliau menjawab: ‘Jangan’. Bertanya (shahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan jerami.’ Beliau menjawab: ‘jangan’. Bertanya (shahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi’ (danau) yang mengalir’. Beliau menjawab: ‘Jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu’.” Berdasarkan hukum-hukum diatas, eksploitasi lahan yang dilakukan oleh perusahaan

multikorporasi dewasa ini termasuk ke dalam pengelolaan

yang 21

tidak dibenarkan dalam Islam bahkan tidak mungkin terjadi dalam tatanan khilafah. B. Pengelolaan Industri Dalam bidang industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, dan menjual hasil-hasil produksinya. Akan tetapi, produk tersebut terbatas pada barang-barang yang dihalalkan. Dalam pandangan Islam, hukum keberadaan pabrik diambil dari hukum sesuatu yang diproduksi di pabrik tersebut. Jika barang yang diproduksi hukumnya halal maka pabrik itupun hukumnya boleh. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, status hukum sebuah pabrik bergantung pada hukum barang yang diproduksinya. Sehingga haram hukumnya mendirikan industri khamer dan pabrik narkoba. Selain itu seorang individu juga tidak diperbolehkan memiliki pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang pada dasarnya merupakan bagian dari kepemilikan umum. Itulah sebabnya setiap pabrik yang menghasilkan sesuatu yang secara prinsipnya merupakan milik umum maka pabrik tersebut otomatis statusnya milik umum dan tidak boleh diubah statusnya menjadi milik individu. Akan tetapi boleh saja negara memiliki industri tersebut sebagai wakil dari kaum muslimin dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhannya. Atau boleh saja negara mengontrak sebuah industri swasta untuk mengolah barang-barang kepemilikan umum dengan kontrak yang telah disepakati, namun tidak untuk kepentingannya sendiri. Termasuk dalam kategori yang haram ini adalah industri yang dalam skala besar mengolah bahan baku yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu : 1. Industri yang mengolah sumber daya air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya 2. Industri yang mengolah sumber daya energi seperti minyak, batubara, gas, panas bumi, uranium, thorium, energi dari angin, aliran sungai, laut dan biomassa. 3. Industri yang mengolah sumber daya vegetasi dalam jumlah besar seperti hutan, padang rumput, padang rumput bersemak. 4. Industri yang mengolah barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar seperti tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, emas, aspal, intan, pasir dan sebagainya. 5. Industri yang mengolah udara. Industri-industri yang termasuk dalam kategori ini semuanya termasuk dalam industri milik umum dan harus dikelola oleh negara. Berdasarkan konsep-konsep kepemilikan yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan kepemilikannya, industri dapat dibagi menjadi : 22

1. Industri milik umum yang dikelola oleh negara 2. Industri milik negara yang dikelola oleh negara 3. Industri individu atau swasta Konsep kepemilikan suatu industri dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan 2 aspek, yaitu : 1.Berdasarkan bahan baku yang dipergunakan untuk suatu proses industri 2.Berdasarkan peran industri tersebut bagi pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat Industri Milik Umum Yang Dikelola Negara Suatu industri dikategorikan milik umum jika : 1. Bahan baku yang dipergunakan untuk proses termasuk dalam kepemilikan umum dan diolah dalam skala besar 2. Industri yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat Industri yang bahan bakunya termasuk dalam kepemilikan umum Termasuk dalam kategori ini adalah industri yang dalam skala besar mengolah bahan baku yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu : 1. Industri yang mengolah sumber daya air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya 2. Industri yang mengolah sumber daya energi seperti minyak, batubara, gas, panas bumi, uranium, thorium, energi dari angin, aliran sungai, laut dan biomassa. 3. Industri yang mengolah sumber daya vegetasi dalam jumlah besar seperti hutan, padang rumput, padang rumput bersemak. 4. Industri yang mengolah barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar seperti tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, emas, aspal, intan, pasir dan sebagainya. 5. Industri yang mengolah udara. Industri-industri yang termasuk dalam kategori ini semuanya termasuk dalam industri milik umum dan harus dikelola oleh negara. Berdasarkan hasil produk olahannya, maka industri dalam kategori ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu : a) Jika

produk

olahannya

dibutuhkan

langsung

untuk

memenuhi

kebutuhan pokok umum masyarakat, misalnya industri yang mengolah sumber daya air menjadi air bersih, industri yang mengolah udara menjadi gas-gas yang diperlukan untuk rumas sakit (oksigen), industri 23

yang mengolah sumber daya minyak bumi menjadi bahan bakar minyak, industri pembangkit listrik dengan bahan baker batubara, material nuklir serta sumber energi terbarukan b) Jika produk olahannya tidak dibutuhkan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok umum masyarakat seperti industri yang mengolah bahan baku pertambangan logam (besi, nikel, bauksit, titanium, dan sebagainya) menjadi aneka produk logam. Untuk industri yang berbahan baku milik umum dengan hasil yang dapat dipergunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok umum masyarakat, maka pengelolaan dilakukan oleh negara. Industri-industri semacam ini diperhitungkan sebagai pelayanan umum negara kepada masyarakat (public service). Produk industri semacam ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok umum masyarakat, sedangkan jika terdapat sisa, maka sisanya diperlakukan sebagaimana pada industri milik umum yang produknya tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok umum masyarakat. Untuk industri milik umum yang produknya tidak dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, maka produk tersebut dijual dengan mempertimbangkan

qaidah-qaidah

ekomomi

Islam

dan

keuntungan

penjualan

dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi pelayanan umum (public service). Industri yang bahan bakunya bukan milik umum tetapi berkaitan langsung pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat Termasuk industri dalam kategori ini adalah industri jasa transportasi missal (public transport) seperti kereta api untuk transportasi massal, dan angkutan umum massal lainnya. Industri yang termasuk jenis ini dikelola oleh negara dengan pendanaan yang diambil dari keuntungan penjualan produk industri milik umum yang hasilnya tidak langsung digunakan pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat. Kaidah-kaidah penguasaan sumber daya milik umum oleh negara Dasar bahwa kepemilikan umum harus dikelola oleh negara adalah hadits sebagai berikut yang artinya : ”Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan RasulNya” (HR Abu Daud) Pengertian bagi Allah dan RasulNya dalam kontek ini berarti bagi institusi yang berkewenangan untuk menerapkan hokum-hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul. Dalam hal ini adalah bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Pengertian ini diambil dari fakta penerapan Islam oleh Rasulullah saw pada fase Madinah yang fakta tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah pada fase itu bertindak sebagai kepala negara. Penguasaan sumber daya milik umum oleh negara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 24

1. Keuntungan dari pemanfaatan sumber daya milik umum harus dikembalikan kepada masyarakat 2. Harus mempertimbangkan keberlangsungan keseluruhan (overall sustainability) 3. Dapat digunakan untuk kepentingan negara secara khusus Pengembalian keuntungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara: 1) Jika hasil pemanfaatan sumber daya milik umum tersebut secara langsung dibutuhkan

oleh

masyarakat,

maka

pengembalian

kepada

masyarakat

dapat

dilakukan dalam bentuk pemberian hasil tersebut secara gratis atau murah. Misal dalam bentuk bahan bakar, air bersih, udara bersih dengan gratis atau harga murah kepada masyarakat. 2) Jika pemanfaatan sumber daya milik umum tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat, maka hasil tersebut dapat dikonversi menjadi sesuatu yang lain yang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat dan hasil konversi ini dikembalikan kepada masyarakat secara gratis atau dalah harga murah. Contoh dalam hal ini adalah sumber daya yang berupa batubara, panas bumi dan uranium yang tidak mungkin dibagikan langsung kepada masyarakat. Sumber daya ini dikonversi terlebih dahulu menjadi misalnya bentuk energi listrik dan kemudian energi listrik ini yang dikembalikan kepada masyarakat secara gratis atau dengan harga murah. 3) Jika pemanfaatan sumber daya milik umum tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang secara langsung ataupun setelah dikonversi diperlukan oleh masyarakat, maka hasil dari pemanfaatan sumber daya milik umum itu boleh diperdagangkan dengan harga pasar. Tetapi keuntungan (dalam hal ini negara (dalam bentuk perusahaan negara) harus dapat mencari keuntungan) dari perdagangan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi pelayanan umum seperti subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, pembangunan prasarana umum, transportasi massal dsb. Yang dimaksud dengan keharusan untuk menjaga keberlangsungan keseluruhan (overall sustainability) untuk sumber daya yang sifatnya tak terbarukan (non renewable) bukan berarti menjaga keberlangsungan sumber daya yang dikelola. Hal ini karena pemanfaatan dalam skala besar terhadap sumber daya milik umum secara pasti akan menghabiskan sumber daya tersebut. Sebagai contoh adalah pemanfaatan minyak, batubara atau gas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menjaga kesetimbangan keseluruhan dalam hal ini adalah memanfaatkan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi generasi sekarang serta memberikan untuk generasi mendatang 25

cadangan yang cukup sehingga generasi mendatang memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan penelitian dalam rangka menemukan sumder daya pengganti. Sedangkan untuk sumber daya yang bersifat terbarukan (renewable) seperti sumber daya air (laut, sungai, danau, mata air, air tanah) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; sumber daya vegetasi (hutan, sabana, stepa dsb); serta udara, maka yang dimaksud dengan menjaga sustainabilitas keseluruhan adalah menjaga kesetimbangan antara pengambilan hasil dan kemampuan alami dari sumber daya tersebut

untuk

melakukan

pemulihan

(recovery).

Hal

ini

dilakukan

dengan

mengeksploitasi sumber daya tersebut dengan laju produksi di bawah kapasitas lestari maksimal (maximum sustainable capacity). Termasuk dalam pengertian menjaga sustainabilitas adalah menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat. Hal ini didasari oleh hadits yang artinya :”Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain” (HR Ahmad dan Ibnu Majah) Disamping digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat secara langsung, seperti subsidi pendidikan, kesehatan dan sarana umum, hasil pengelolaan kekayaan umum juga dapat dipergunakan untuk keperluan negara secara spesifik seperti membayar gaji pegawai negeri yang bekerja pada sektor pelayanan umum seperti guru, dokter dsb. Hasil dari pengelolaan kekayaan umum juga dapat dipergunakan untuk membiayani angkatan perang negara karena pada dasarnya hal ini juga merupakan bagian dari kebutuhan umum rakyat. Prinsip Pendistribusian Kekayaan Rudolf H. Strahm (1980) menyatakan bahwa negara-negara industri dg penduduk hanya 26 % menguasai lebih 78 % produksi, 81 % perdagangan dunia, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sedang 74 % penduduk dunia (di Asia, Afrika, dan Amerika Latin) hanya menikmati sisanya, yakni seperlima produksi dan kekayaan dunia . Islam telah menetapkan beberapan hukum syara untuk menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia, dan mencegah terjadinya kekacauan dalam keseimbangan ekonomi di antara individu masyarakat Islam. Dalam hal ini ada tiga cara yaitu: 1. Kewajiban membayar zakat yaitu mengambil sebagian harta

orang-orang

kaya

dengan

persyaratan

dan

membagikannya kepada oranng-orang fakir. Hadits dari Rasulullah SAW menyatakan: ” Beritahukanlah mereka bahwa Alllah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”.

Setiap individu rakyat berhak untuk 26

memanfaatkan

kepemilikan

umum

dan

segala

pendapatan dari kepemilikan umum, seperti barang tambang dan minyak bumi. 2. Negara

mendistribusikan

hartanya

kepada

individu

rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan, seperti tanah untuk dikelola dan mengeluarkan harta yang diambil dari harta kharaj dan jizyah. Selain itu Islam juga melarang

menimbun

emas

dan

perak

dalam

kapasitasnya sebagai alat tukar, supaya uang tetap diinvestasikan dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan. 3. Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris, sehingga bentukbentuk

kekayaan

yang

berskala

besar

dapat

didistribusikan. 4. Keseimbangan aspek eksplorasi dan konservasi alam Tata kelola ekologi

dalam pandangan syariah mengedepankan keseimbangan

aspek eksplorasi dan konservasi. Eksplorasi alam dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena alam memang diciptakan untuk manusia dan tugas manusia adalah memanfaatkan dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Alam adalah amanah Allah yang kelak akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al Qhashash ayat 77 “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan (kebahagiaan)

negeri

akhirat,

dan

janganlah

kamu

melupakan

Allah kepadamu bagianmu

dari

(kenikmatan) dunia. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Keseimbangan aspek eksplorasi dan konservasi tercapai secara alamiah karena bertumpu pada sistem utama tata politik dan tata ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip pelayanan urusan umat. Rasulullah bersabda “Seorang imam (pemimpin)adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya)” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).Tata ekonomi Islam bertumpu pada pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat (skala individu dan skala komunal) melalui distribusi yang memadai. Tata politik Islam mengarahkan pada terwujudnya kepemimpinan dan pemegang kekuasaan jujur dan dan adil. Keselarasan sistem politik dan ekonomi Islam memastikan akses terhadap sumberdaya secara berkeadilan dan pengembangan industri yang jauh dari sifat eksploitatif. Pemenuhan kebutuhan dasar 27

masyarakat secara paripurna dalam aspek pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan dan keamanan juga mencegah perusakan lingkungan akibat akumulasi kemiskinan dan kurangnya pengetahuan. Sebaliknya tata ekonomi kapitalistik yang bertumpu pada platform pertumbuhan (growth-mania) terbukti menghasilkan economic leakage dari negara periferal ke negara maju, kontrol konglomerasi internasional (Transnasional Corporations/TNCs) dan hegemoni kapital. Dalam ranah politik, akumulasi modal yang berbasis ekonomi non riil (ribawi) telah melahirkan kelas elit pengusaha yang sanggup menyandera tata politik negara. Itulah mengapa, sistem politik kapitalis tidak sanggup memenuhi keadilan akses sumberdaya

berdasarkan asumsi-asumsi

kebebasan dan kepastian hukum yang dibuatnya karena pemodal memiliki privilige dalam menentukan produk hukum yang memihak mereka. Kondisi ini nyata terlihat dari pertarungan kepentingan antara masyarakat dengan pemodal yang selalu dimenangkan oleh penguasa (pemerintah). (Data konflik pemodal-masyarakat dan keputusan akhir pemerintah) Keseimbangan aspek eksplorasi dan konservasi juga terwujud karena eksplorasi dikembangkan semata untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia (basic needs) dan bukan berdasar pada keinginannya (wants). Telah difahami bahwa kebutuhan manusia bersifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas.

Islam memastikan

jaminan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Huud [11]: 6, “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberikan rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam bintang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)” 5.Solusi Rehabilitasi alam karena kerusakan sistem kapitalisme Diterapkannya sistem kapitalisme sekuler dalam kehidupan, tidak diragukan lagi telah menimbulkan kerusakan bahkan menyeret manusia pada kehancuran yang sangat mengerikan.

Rusak dan hilangnya tata nilai yang baik dari kehidupan,

merupakan dampak yang paling parah bagi manusia di seluruh dunia. Manusia tak lebih dari hewan bahkan seringkali lebih hina.

Sedangkan berbagai kerusakan

ekosistem lingkungan telah menjadi tontonan sehari-hari yang dari waktu ke waktu kondisinya makin memprihatinkan. Bencana banjir, longsor, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan baik tanah, perairan dan udara, penumpukan sampah, perubahan iklim, lahan bekas penambangan yang ditinggalkan setelah materialnya dieksploitasi

habis-habisan,

hanyalah

beberapa

saja

diantara

sekian

persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme tersebut.

banyak Berbagai

perbaikan yang dilakukan ternyata tak mampu menyelesaikan persoalan, karena paradigma perbaikan yang dipakai masih kapitalistik. Sistem Khilafah Islam yang sebentar

lagi akan segera menggantikan 28

kapitalisme sekuler yang saat ini sudah diambang kehancuran telah menyiapkan seperangkat

solusi

untuk

melakukan

rehabilitasi

diwariskan oleh sistem sebelumnya.

terhadap

lingkungan

yang

Islam memandang bahwa perbaikan

lingkungan secara sustainability harus dilakukan karena keberadaan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia.

Allah SWT menjelaskan dalam QS Al-A’raf

ayat 56: “Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”Terkait upaya merehabilitasi lingkungan yang telah rusak ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu mengubah kebiasaan hidup, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mempersiapkan transformasi sistem baru. 1. Mengubah kebiasaan hidup (life habit) Diadopsinya pemikiran-pemikiran kapitalistik dalam kehidupan kaum muslimin telah menyebabkan mereka kehilangan identitas pemikiran Islamnya sendiri. Basis pemikiran kapitalistik yang merusak dan rakus telah banyak berkontribusi mencetak

individu-individu muslim dengan karakter yang sama dan akhirnya

merubah

kebiasaan-kebiasaan

dalam

hidup

mereka,

sehingga

tidak

mengherankan seorang Muslim melahirkan tindakan yang tidak islami. Padahal jika diperhatikan

aturan Islam secara komprehensif, maka orang akan kagum

dengan kesempurnaan Islam. Karena hanya Islamlah satu-satunya ajaran yang sangat peduli terhadap lingkungan dan kelestariannya. Diantaranya adalah: a. Berhemat dalam menggunakan energi dan sumberdaya karena Islam mengecam orang yang tabdzir.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Israa

ayat 26-27 b. Tidak membuang sampah dan kotoran sembarangan.

Rasulullah SAW

bersabda: Berhati-hatilah kepada dua orang terlaknat. Sahabat bertanya, siapakah dua orang terlaknat itu? Rasul menjawab, yakni orang-orang yang membuang kotoran di jalan yang dilalui orang dan tempat berteduh mereka. c. Menanam pohon. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:”Tidaklah seorang muslim menanam sesuatu, kemudian tanaman itu dimakan orang lain, burung,

ataupun binatang-binatang lain, kecuali hal itu mejadi sedekah

baginya”. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin harus mengembalikan kebiasaan hidup mereka sesuai Islam. Pola kehidupan yang benar secara komunal akan menghasilkan kultur Islami pada masyarakat Islam. Perubahan kultur hanya bisa diwujudkan dengan perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat. 2. Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan Teknologi ramah lingkungan (eco-friendly-technology) adalah segala jenis aplikasi teknologi yang dapat memberikan kepuasan penggunanya dengan 29

sumber daya lingkungan yang lebih rendah. Sebelum kesadaran ekologi muncul, orang hanya berpikir ekonomi. Teknologi yang diterapkan adalah yang termurah dari sudut ekonomi, menggunakan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang murah walaupun dari sudut ekologi bisa saja dinilai mahal. Hal ini karena sistem ekonomi masih jarang menilai lingkungan dengan harga yang wajar. Misalnya, berapa nilai oksigen yang kita hirup atau nilai lingkungan udara yang kita cemari dengan gas buang. Sebuah mesin yang lebih banyak menyedot oksigen untuk hasil kerja yang sama, secara ekologis adalah lebih mahal, walaupun secara ekonomis mungkin lebih murah.

Hal ini karena oksigen itu

menjadi berkurang untuk digunakan oleh mahluk hidup yang lain – termasuk manusia. Secara umum, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang hemat sumberdaya lingkungan (meliputi bahan baku material, energi dan ruang), dan karena itu juga sedikit mengeluarkan limbah (baik padat, cair, gas, kebisingan maupun radiasi) dan rendah resiko menimbulkan bencana. Kita akan melihat contoh-contoh teknologi ini yang bisa dikembangkan pada masa daulah : Pangan. Pola konsumsi paling ramah lingkungan adalah vegetarian. Dari bahan nabati yang sama, bila dikonsumsi langsung, manusia mendapatkan tujuh kali lipat nutrisi daripada jika bahan nabati itu digunakan untuk pakan ternak yang lalu dikonsumsi dagingnya. Dapur modern yang rendah pemakaian energi (misalnya oven microwave) juga mestinya lebih ramah lingkungan. juga lemari pendingin yang bebas CFC.

Demikian

CFC adalah perusak lapisan ozon di

atmosfir. Masalah pangan juga terkait erat dengan sampah. Makanan kemasan memang praktis, tahan lama dan punya kelebihan dalam marketing.

Namun

banyak kemasan yang sebenarnya berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Saat ini sampah terbesar memang dari sektor pangan. Teknologi pengolah sampah, baik dari sisi pemisahan, daur ulang dan penghancuran jelas sangat diperlukan ketika volume sampah makin besar.

Namun tentu lebih baik jika sampah ini

dapat dihindari dengan mengubah pola kemasan pangan ke wadah pakai ulang. Dalam hal ini, teknologi bioproses untuk menghancurkan sampah dapat dipandang lebih ramah lingkungan daripada teknologi kimia. Bioteknologi termasuk yang sangat diharapkan membantu menemukan bibit unggul tahan hama dan kekeringan yang pada lahan yang sama dapat menghasilkan pangan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.

Namun

berbagai manipulasi transgenik membuat ketakutan tersendiri akan munculnya spesies baru yang justru dalam jangka panjang tidak ramah lingkungan. Energi. Energi matahari adalah energi yang paling ramah lingkungan. 30

Dibanding dengan mesin pengering, mengeringkan cucian di terik matahari itu ramah lingkungan, hanya perlu didesain saja jemuran yang praktis dan tidak membuat kesan kumuh. menjemur air.

Demikian juga memanaskan air untuk mandi dengan

Kalau dalam jumlah besar dan untuk disimpan memang perlu

solar-collector lengkap dengan tankinya.

Teknologinya sebenarnya sederhana

dan murah, namun bisa cukup menghemat listrik atau gas, terutama untuk dunia perhotelan. Dengan sistem ventilasi yang benar, desain gedung-gedung kita bisa menghemat penerangan maupun pendingin udara. Apalagi jika gaya pakaian kita menyesuaikan. Di Indonesia ini gaya busana yang latah meniru penjajah: untuk acara resmi kita pakai jas dan dasi, lantas agar tidak kegerahan, kita setel AC yang “sedingin kutub”, seakan kita memelihara pinguin di sana.

Kita perlu

berkaca dengan rekan-rekan kita sesama daerah tropis seperti Thailand atau Filipina, yang mengatur seragam dinas pegawai berupa T-shirt berkerah. Di Jerman

dan

Jepang

yang

kesadaran

lingkungan

sudah

tinggi

banyak

dikembangkan eco-house yang memadukan berbagai fungsi rumah secara maksimal.

Dinding luar berlapir tanaman rambat.

Atap berlapis solar panel.

Aliran air dan udara dipikir masak-masak, misalnya air pemanas ruangan dapat dipakai mandi dan limbahnya dipakai menggelontor tinja. Dulu, energi nuklir pernah dipandang sebagai energi ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi.

Namun pendapat ini kini telah berubah.

PLTN mensisakan masalah

transportasi bahan nuklir dan tempat pembuangan limbah akhir yang sangat berresiko tinggi bagi lingkungan. Yang kini digalakkan adalah teknologi biofuel dengan primadona micro-algae yang berpotensi menghasilkan 58.000 liter minyak/hektar (10x sawit). Sayang teknologinya masih disimpan negara maju, padahal

Indonesia

yang

tropis

dan

banyak

laut

sangat

berpotensi

mengembangkannya. Transportasi. Alat transportasi paling ramah lingkungan tentu saja adalah sepeda Sudah banyak dikembangkan sepeda yang sangat efisien dari sisi energi, bahkan ada yang memiliki solar panel untuk menyerap energi matahari. Sepeda semacam ini dapat digunakan menempuh jarak ribuan kilometer. Untuk beban yang sedikit berat di medan yang datar, becak dan pedati sebenarnya juga ramah lingkungan. Namun untuk jarak jauh dan beban raksasa, tentu saja kereta listrik lebih ramah lingkungan.

Listriknya bisa dibangkitkan

terpusat pada Pusat Listrik Tenaga Air, Panas Bumi atau sejenisnya. Kendaraan umum seperti bus juga lebih ramah lingkungan dibanding mobil pribadi. Lebih ramah lagi jika menggunakan baterei listrik. Di Swiss sudah 20 tahun digunakan bus listrik dengan baterei berupa gandengan kecil, yang jika mendekati kosong 31

gampang diganti dengan yang penuh, sambil menunggu yang kosong diisi ulang. Untuk transportasi individual bermesin, mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding mobil biasa. Masalahnya, kapasitas baterei dalam menyimpan energi saat ini masih belum sebanyak bensin pada berat yang sama. Nilai optimal baterei ini baru akan tercapai kalau menggunakan sel bahan bakar (fuel-cell), di mana energi disimpan dalam air yang dipisahkan (elektrolisa) ke hidrogen dan oksigen.

Reaksi hidrogen-oksigen akan menghasilkan energi sangat besar

dengan limbah kembali berupa air.

Namun teknologi fuel cell saat ini masih

sangat mahal (belum layak pasar). Saat ini, mobil listrik baru dipakai secara terbatas di bandara atau rumah sakit.

Namun beberapa industri mobil sudah

meluncurkan mobil hybrid (misalnya Toyota Prios), yang berpenggerak listrik dan bensin. Saat macet, mesin listrik yang bekerja. Saat kecepatan optimal, mesin bensin akan mengambil alih. Jika diperlambat, energi mesin bensin dipakai untuk mengisi baterei. Pada level sederhana, banyak inovasi juga dapat digunakan pada kendaraan biasa.

Misalnya

alat tambahan yang dapat dipasang untuk

mengoptimalkan pembakaran. Pabrik mobil juga berlomba mengembangkan “3liter-cars” – mobil yang dengan 3 liter bensin dapat menempuh jarak 100 Km. Di laut juga dikembangkan kapal modern yang lebih ramah lingkungan, yakni yang menggunakan mesin dan sekaligus layar mekanis. Layar ini dapat dikembangkan otomatis jika arah dan kecepatan angin menguntungkan.

Penggunaan energi

angin dapat menghemat bahan bakar hingga 50%. Teknologi energi dan transportasi yang ramah lingkungan termasuk yang saat ini paling dilindungi oleh industri negara maju dan karenanya paling mahal. Informasi dan Komunikasi. Komunikasi elektronik adalah sangat ramah lingkungan jika diterapkan dengan tepat.

Telekomunikasi akan mengurangi

kebutuhan transportasi, berarti hemat energi. Informasi juga dapat disebarkan tanpa kertas (paperless) sehingga mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang. Teknologi kertas daur ulang juga termasuk bagian upaya ramah lingkungan di sektor informasi. Dalam hal ini, tinggal menunggu kesadaran para penerbit. Jika di Indonesia, para penerbit justru berlomba menggunakan kertas yang putih agar terkesan lux, di luar negeri getol dikembangkan kertas daur ulang.

Konon untuk mencetak novel Harry Potter 7, sampai dikembangkan 32

jenis baru kertas daur ulang. Penerbit di Kanada menggunakan kertas daur ulang 100%, sementara di Amerika baru 30%. Upaya ini sudah membuat edisi bahasa Inggris novel ini menghemat penebangan hampir 200 ribu pohon dan 8 juta kg gas rumah kaca. Dengan demikian, bila ada kemauan kuat, sebenarnya banyak yang

sudah

dapat

dilakukan

oleh

negara

ataupun

masyarakat

negara 32

berkembang untuk menjadikan negeri mereka lebih ramah lingkungan, tanpa harus menunggu belas kasihan atau hutang transfer teknologi dari negara-negara maju, yang umumnya dikaitkan beberapa syarat politis, syarat-syarat yang bernuansa penjajahan. Teknologi yang dipatenkan oleh industri di negara maju pun, setelah 20 tahun akan habis patennya, dan dapat ditiru dan dikembangkan lebih lanjut oleh siapapun.

Para ilmuwan, peneliti dan insinyur negara-negara

berkembang harus lebih proaktif, kreatif dan tidak pasrah pada situasi, atau justru malah bangga sekedar menjadi karyawan atau buruh murah bagi industri dari negara-negara maju. Jadi tak benar bila semuanya urusan bisnis. Masalah transfer teknologi adalah soal kegigihan negara berkembang untuk merebut teknologi serta niat baik negara maju untuk berbagi 3. Transformasi Sistem Daulah Islam akan mewarisi kerusakan sistem yang sangat parah akibat penerapan sistem kapitalis sebelumnya, dan harus membangun sistem yang kuat dan mandiri dan mampu mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan restorasi untuk membenahi kerusakan-kerusakan tersebut.

Semuanya

ini

untuk

menopang

misi

Islam,

yaitu

membangun

peradaban yang bersifat ”rahmatan lil ’alamin”. Untuk itu, diperlukan pekerjaanpekerjaan penting dalam melakukan transformasi . Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pekerjaan-pekerjaan penting yang harus memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad antara lain: 1) Membentuk falsafah fundamental ilmu pengetahuan yang meliputi semua bidang ilmu pengetahuan berdasarkan aqidah Islam dengan bukti-bukti rasional 2) Menurunkan falsafah fundamental tersebut kepada bidang-bidang ilmu yang lebih spesifik secara tepat (appropriate) sesuai dengan aqidah Islam dan sifat masing-masing bidang ilmu 3) Membentuk falsafah teknologi yang tepat Berkaitan dengan perencanaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan, maka point-point penting yang perlu dikaji secara lebih detail dan seksama antara lain : 1) Konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia (umum maupun individu), peran (kewajiban dan kewenangan negara) serta hubungan negara dengan warga negara, kepemilikan sumber daya alam dan hal lain yang terkait 2) Rekapitulasi kebutuhan pokok manusia baik individu maupun umum (pangan, pakaian, rumah, energi, pendidikan, kesehatan, transportasi, sanitasi dan pengelolaan limbah, air, udara, komunikasi) 33

3) Rekapitulasi sumber daya alam yang tersedia dalam rangka pemenuhan kebutuhan berbagai kebutuhan pokok, yaitu meliputi potensi (jumlah yang tersedia), status sekarang (apakah masih bagus, sudah rusak, apakah masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan), status pengelolaan sekarang (berapa yang dikuasai negara sekarang, swasta dalam negeri, swasta asing) 4) Pemetaan sistem

yang telah ada sekarang, kelengkapan mata rantai,

kebergantungan dengan asing, peluang untuk melepaskan ketergantungan dari asing, serta strategi untuk melengkapi mata rantai sistem

menuju

sistem yang mandiri 5) Pemilihan teknologi yang tepat sehingga terpenuhi hal-hal penting sebagai berikut: ketercukupan, kesetaraan akses, sustainabilitas, kemandirian 6) Menyusun road map penelitian untuk berbagai sektor 7) Menyusun road map pembangunan untuk pengembangan berbagai sektor Dalam rangka menyongsong tegaknya daulah khilafah, usaha-usaha untuk mempersiapkan sistem

yang sesuai dengan hukum syariat Islam ini harus

dilakukan secara terintegrasi yaitu merupakan satu paket dengan upaya-upaya penegakan daulah Islam itu sendiri. Dalam hal ini, upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan upaya-upaya membangun wa’yul amm umat

dan

upaya-upaya

thalabun

nushrah.

Maha

suci

Allah

yang

telah

menciptakan alam semesta. Maha Suci Allah dan dan Dialah yang Mahatahu tata kelola bumi. Maha suci Allah yang telah menurunkan kesempurnaan petunjuk Islam untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. “Dan tiadalah Kami utus engkau (Ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam “ (Qs. Al Anbiyya [21]: 107)

34