NAMA
: HILDA PEBRIYANI
NPM
: 23216310
KELAS
: 3EB17
MATA KULIAH
: AKUNTANSI INTERNASIONAL
1. Sebutkan dan jelaskan delapan faktor yang memengaruhi perkembangan akuntansi. Berikan contoh penerapannya. 1) Sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti AS dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas), dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Pengungkapan akuntansi dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. 2) Sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki dua orientasi dasar: hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dalam negara-negara yang menganut hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standard dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai disana. Dengan demikian, di negara-negara hukum kode, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakup banyak prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap. Hukum umum cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sistem hukum kode. 3) Perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. 4) Ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dapat dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem Pencatatan Berpasangan
(double entry) yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa. Kolonialisme Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Integrasi ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorong kuat akan konvergensi standar akuntansi. 5) Inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan memengaruhi kecenderungan (tendensi) suatu negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-aakun perusahaan. 6) Tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. 7) Tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi sangat rumit (sophisticated) akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. 8) Budaya. Disini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara (seperti sistem hukum, standar dan praktik akuntansi). 2. Sebutkan perbedaan antara system hukum umum dan syitem hukum kode. Carilah masing-masing 1 contoh negara dengan sistem hukum umum dan sistem hukum Dunia barat memiliki 2 orientasi dasar yaitu hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Hukum kode utamanya diambil dari hukum romawi dan kode Napoleon. Di Negara-negara hukum kode aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakup banyak prosedur. Sedangkan hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap dan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif karena ditetapkan oleh organisasi professional sektor swasta. Metode Akuntansi di setiap Negara juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu Negara: 1) Akuntansi dalam Negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap “penyajian wajar”, transparansi, dan pengungkapan penuh serta pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut “ Anglo
Saxon” ,”inggris-amerika” , atau “berdasarkan mikro”. Akuntansi ini berawal di Inggris dan kemudian di ekspor ke Negara-negara seperti Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat. 2) Akuntansi dalam Negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistic, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Bank atau pemerintah mendominasi sumber dan pelaporan keuangan ditujukan untuk perlindungan kreditor. Akuntansi hukum kode sering disebut “kontinental” ,”legalistic” atau seragam secara makro, dan kebanyakan ditemukan di Negara-negara eropa kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia dan Amerika.Suatu sistem legal dalam hukum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan yang lebih kuat kepada investor daripada sistem hukum kode. Hukum melindungi investor luar, dan secara hukum sangat ditegakkan. Hasilnya adalah pasar modal yang kuat berkembang di Negaranegara hukum umum dan pasar modal yang lemah berkembang di Negara-negara hukum kode. Amerika Serikat Menganut Common Law, sehingga perkembangannya dilakukan oleh Swasta (FASB), dan disahkan oleh SEC. Pengaturan dan Pembinaan : 2002, melalui Norwalk Agreement, FASB dan IASB sepakat mengonvergensikan GAAP milik FASB dan IFRS milik IASB. 2002, ditandatangani UU Sarbane-Oxley Act (GCG, pengungkapan, pelaporan dan profesi audit), dengan pembentukan organisasi nirlaba untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Pelaporan Keuangan Komponen laporan keuangan meliputi : Laporan Manajemen, Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Utama, Pembahasan dan Analisis Manajemen, Pengungkapan Kebijakan Akuntansi, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Perbandingan Data Terpilih Triwulan.
Pengukuran Akuntansi Dasar pengukuran akuntansi dengan dasar accrual, sehingga sangat terikat dengan konsep matching, Goodwill dikapitalisasi, tidak ada amortisasi tetapi dengan impainment. Untuk aset berwujud dan tidak berwujud menggunakan historical cost, dan revaluasi diperbolehkan. Penilaian persediaan dengan metode LIFO, FIFO dan Average. Penilaian pajak dengan metode LIFO Teknik perataan laba dilarang Usaha Konvergensi dengan IFRS Metode akuntansi penggabungan usaha, goodwill yang timbul dari akuisisi, pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi, penyusutan, akuntansi kemungkinan kerugian, leases keuangan, pajak tangguhan dan pencadangan untuk perataan penghasilan sudah sama dengan IFRS. Penilaian aset penilaian persediaan berbeda dengan IFRS. Jepang Menganut Code Law dan negara ini merupakan negara tradisional dengan akar budaya yang sangat kuat. Selain itu, muncul keiretsu, yaitu kebersamaan atau konglomerasi gaya Jepang. Pengaturan dan Pembinaan Akuntansi Didasarkan pada triangular legal system yaitu pengaturan berdasarkan 3 UU : Commercial Code, Securities and Exchange Law dan Corporate Income Tax Law, yang diatur oleh MOJ (Ministry of Justice). Audit di Jepang di bawah JICPA. Pada 2003 dibentuk agen pemerintah yang bertugas memonitor dan memperbaiki profesi auditing dan mutu audit Jepang. Tahun 2001 didirikan ASBJ yang bertanggung jawab terhadap mengembangkan standar akuntansi di Jepang. Pelaporan Keuangan Meliputi : Neraca, Laporan Penghasilan, Laporan Bisnis, Usul Penggunaan Saldo Laba dan Daftar Penunjang.
Pengukuran Akuntansi Penggabungan usaha : dengan metode pembelian, meskipun metode pooling diperbolehkan. Goodwill diperbolehkan dengan amortisasi maksimal 20 tahun. Investasi dicatat dengan metode ekuitas. Persediaan dinilai berdasarkan LOCOM. Metode penilaian persediaan dengan FIFO, LIFO, dan Average. Aset dinilai sebesar harga pokok. Biaya riset dan pengembangan dicatat sebagai biaya pada saat terjadi. Leases keuangan dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai operating leases. Pajak yang ditangguhkan dicatat dengan metode liabilitas. Big Bang pada akhir 1999 menyebabkan banyak perubahan, salah satunya ke arah penyesuaian dengan IFRS. Usaha Konvergensi dengan IFRS Praktek akuntansi yag sudah sama : metode penggabungan usaha, pencatatan investasi, akuntansi kemungkinan kerugian, leases, pajak yang ditangguhkan. Praktek akuntansi yang belum sama : goodwill, penilaian aset, penyusutan aset, penilaian persediaan, cadangan perataan penghasilan.
3. Dari soal nomor 2 bandingkan dengan praktik akuntansi yang ada di Indonesia Indonesia Dikatakan sebagai berpotensi ekonomi besar, dilihat dari semua ketersediaan sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia. Indonesia menganut sistem code law, dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk “penyajian wajar” bukan untuk “kebenaran dan kewajaran” Pengaturan dan pembinaan Akuntansi Pengaturan Akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk 23 Desember 1957, di bawah pengawasan Depkeu. IAI menyusun SAK dan SPAP. Sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut sistem tata buku Belanda, Tetapi setelah merdeka, pendidikan akuntansi
di Indonesia menganut pola Amerika. Th 2005, IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 januari 1995. Pelaporan Keuangan Laporan keuangan di Indonesia meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan pada laporan keuangan. Pengukuran Akuntansi Didasarkan pada asumsi going concern, dengan dasar pengukuran akrual basic. Akuntansi penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian. Goodwill dikpitalisasi dan diamortisasi maksimal 5 tahun. Penilaian persediaan dengan metode historical cost, dan revaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian. Penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average. LIFO diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, leases dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Teknik income smooting dilarang. Konvergensi dengan IFRS Baru sedikit SAK di Indonesia yang sama dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan, akuntansi untuk kerugian, leases, pajak yang ditangguhkan dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai dengan IFRS.
REFERENSI Frederick D. S. Choi & Gary K. Meek, Salemba Empat.