Hukum I Termodinamika Vs Politik

HUKUM I TERMODINAMIKA vs POLITIK Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum - hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha.

Hukum pertama termodinamika secara esensial adalah prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi. Menurut pertama termodinamika, energi dalam suatu benda dapat ditingkatkan dengan menambahkan kalor ke benda atau dengan melakukan usaha pada benda, dan hukum pertama ini tidak membatasi tentang arah perpindahan kalor yang terjadi.

Selain itu, hukum I termodinamika berhubungan dengan cara suatu sistem memperoleh energi dari lingkungan atau kehilangan energi ke lingkungan, misalnya sebuah sistem yang memperoleh kalor Q dari lingkungan, dan kalor yang diterima akan menaikkan suhu sistem dari T1 ke suhu akhir T2, hubungan antar suhu mutlak dan perubahan energi dalam ini dirumuskan sebagai U = 3/2 NkT = 3/2 nRT untuk gas monoatomik. Sehingga kalor yang masuk ke sistem akan mengubah energi dari U1 menjadi U2.

Perubahan energi juga dipengaruhi oleh usaha (W) yang dilakukan oleh sistem. Jika sistem melakukan usaha pada lingkungan dan tidak ada aliran kalor, maka suhu sistem akan berkurang dan itu berarti energi dalam sistem juga ikut berkurang.

Perjanjian tanda pada hukum I Termodinamika adalah sebagai berikut :

a.

Jika Q ( + ) maka sistem menyerap / memperoleh kalor

b.

Jika Q ( - ) maka sistem melepaskan / kehilangan kalor

c.

Jika W ( + ) maka sistem melakukan kerja

d.

Jika W ( - ) maka usaha dilakukan pada sistem

Berdasarkan penjelasan tentang hukum I Termodinamika di atas ternyata hukum ini memiliki kesamaan dengan beberapa kasus.

Misalnya sejumlah wakil rakyat yang sedang memperbincangkan atau dapat dikatakan memusyawarahkan hal - hal yang menyangkut tentang ayat - ayat konstitusi di cursi DPR.

Pada saat sidang berlangsung maka para peserta rapat akan mendapat konsumsi yang memberikan kalor (Q). Tidak sedikit diantara sidang - sidang tersebut yang menuai pro dan contra antar wakil rakyat yang duduk di cursi DPR, nah di sinilah berlaku hukum I termodinamika, di mana saat salah satu seorang wakil rakyat merasa emosi dengan hasil sidang yang diberikan maka ia akan mengeluarkan usa (W) untuk menyanggah hasil sidang tersebut, usa ini akan menghabiskna kalor yang diperoleh dari makanan tersebut, dalam termodinamika dikatakan sebagai ∆U ( - ), karena luapan emosi tersebut maka keadaan suhu di dalam tubuh juga ikut berubah dari T1 menjadi T2.

Keadaan seperti ini pada hukum I termodinamika dinamakan sebagai proses adiabatik, di mana sistem melakukan usaha dan menghabiskan kalor sehingga terjadi perubahan energi dalam, yang dirumuskan sebagai ∆U = ∆Q - ∆W.

Namun sebagian peserta rapat ada yang hanya diam dan tidak bergerak dari posisi, menyaksikan keributan yang terjadi di ruang sidang, maka keadaan suhu tubuhnya akan tetap atau constan (tidak berubah), menurut hukum I termodinamika jira keadaan suhu constan (T = 0) maka perubahan energi dalam juga akan constan (∆U = 0), sehingga keadaan ini lebih dikenal sebagai proses isotermik dimana Q = W.

Contoh lain saat persidangan kasus penggunaan dana 100 milyar rupiah milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, di mana lembaga KPK telah menetapkan tersangka pengguna dana ilegal tersebut yaitu oknum - oknum pejabat BI. Lalu secara mengagetkan, lembaga KPK juga mengajukan tersangka tambahan yaitu oknum - oknum pejabat DPR yang disuap sebesar 31,5 Milyar rupiah untuk amandemen UU BI dengan sejumlah bukti - bukti yang akurat, sehingga para oknum baik dari pejabat DPR ataupun dari pejabat BI tidak dapat mengelak atas perbuatan yang mereka lakukan, sehingga mereka akan mendapat hukuman pidana berdasarkan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28I ayat 5 UUD 1945 serta pemerintah harus merevisi beberapa pasal UU no 3 tahun 2004 yang mengatur kewenangan Dewan Gubernur dan Tim Supervisi yang bertugas mengawasi kewenangan dan kebijakan Dewan Guburner BI. Dalam termodinamika pejabat yang dijadikan tersangka merupakan volume sistem (V) yang constan dan dengan bukti bukti yang akurat (Q) tersebut maka mereka tidak melakukan usaha (W) untuk mengelak dari perbuatannya, sehingga dengan menambahkan bukti yang akurat (Q) maka para tersangka akan dipidana sesuai pasal terkait dan beberapa pasal tentang BI akan direvisi ulang (∆U).

Jadi penambahan kalor pada volume yang constan hanya digunakan untuk menaikkan energi dalam sistem atau dalam termodinamika dikenal sebagai proses isokhorik (∆U = Q).

Selain itu, politik Indonesia juga sedang diramaikan oleh pelanggaran hak konstitusi warga negara untuk ikut serta dalam pilkada, hal ini mengundang pro dan kontra di kalangan pejabat politik. Hal ini dipertegas dengan keluarnya edaran yang melanggar hukum dalam menjalankan pilkada pascaputusan MK. Sehingga DPR mengadakan sidang untuk membahas kasus tersebut, namun selam persidangan tidak pernah melibatkan masyarakat (Q) maka usaha (W) yang dilakukan DPR sia - sia (tidak membuahkan hasil “∆U”), maka karena tidak terdapat aspirasi rakyat yang keluar dan masuk (∆U = 0) maka presiden pun juga tidak mengeluarkan Perpu yang seharusnya dapat dilakukan (∆U = -) sehingga kasus ini Belem mendapat jalan keluarnya atau dalam hukum I termodinamika dianalogikan menjadi ∆Q = 0 (tidak ada aspirasi sebagai kalor yang keluar dan masuk ke dalam sistem) sehingga usaha (W) DPR sia - sia (W = -) dan penyelesaiannya (energi dalam “∆U”) juga terhambat dengan tidak keluarnya Perpu dari presiden dan biasa dirumuskan menjadi ∆U = -W atau -∆U = W atau dikenal sebagai proses adiabatik.

Berdasarkan penjelasan dan contoh - contoh yang telah dijabarkan, ternyata antara hukum I Termodinamika dan beberapa kasus politik memiliki hubungan kesamaan, dan dengan menganalogikan hukum I termodinamika ke dalam peristiwa zaherí - hari maka akan lebih mudah untuk mengerti dan memahaminya, di mana Q sebagai factor - factor pembuat usaha W dan hasil atau penyelesaian masalah merupakan ∆U.