Hukum Bisnis 1.docx

Hukum Bisnis Hukum -keseluruhan norma/ aturan yang mengatur tentang bagaimana seseorang/badan hukum melakukan perbuatan/pergaulan dalam masyarakat. Hukum - aturan-aturan perilaku yang diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubunganhubungan antar manusia, dan antara manusia dan masyarakatnya. Jadi tujuan hukum :  Menjamin stabilitas sosial : mengatur perilaku tertentu.  Menjamin

ketentraman

:

warga

masyarakat

dalam

mewujudkan tujuan hidupnya.

Pembagian lapangan hukum : H. Tata negara H. Administrasi negara H. Pidana H. Perdata H. Acara Menurut isinya/materinya : Hukum publik -: hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan antara penguasa/pemerintah/ negara dengan warganya dan bagaimana negara melaksanakan tugasnya. Hukum privat/perdata -: Hukum yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban perseorangan/ badan hukum (perdata) yang satu dengan perseorangan lainnya dalam hubungan keluarga atau dalam pergaulan masyarakat.

•

Menurut fungsinya/penerapannya :

- hukum materiil adalah hukum yang mengatur bagaimana seseorang/ badan hukum melaksanakan hak dan kewajibannya. - Hukum formil (Hukum acara) adalah hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil itu harus dilaksanakan. •

Menurut sumbernya :

- undang-undang/ peraturan - Kebiasaan - Perjanjian-kontrak - Yurisprudensi •Menurut bentuknya : - Hukum Tertulis - terkodifikasi dan tidak terkodifikasi - Hukum Tidak tertulis – kebiasaan, hukum yang timbul dan terpelihara dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat. •

Yurisprudensi

Putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang digunakan sebagai dasar memutus perkara-2 yang sama oleh pengadilan dikemudian. •

Perjanjian sebagai sumber hukum

-ps 1338 kuhperdata (1) -perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai uu bagi mereka yang membuatnya. -Perjanjian sah, bila memenuhi syarat – ps 1320 KUHPdt a. Konsensus para pihak b. Kecakapan bertindak c. Obyek/ hal tertentu- jelas d. Obyek/ hal yang halal Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:  Pihak-pihak

yang

terlibat

dalam

persetujuan

bisnis

itu

membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji yang

beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi persetujuan;  Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.  Hukum dagang – diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang (KUHD)  Letak hukum dagang - terletak pada lingkup hukum perdata  Hukum perdata - dlm Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata)dibagi, : - tentang orang/keluarga - Tentang kebendaan - Tentang perikatan - letak H. Dagang-bisnis-perusahaan - Tentang pembuktian •Perikatan : hubungan hk. antara dua pihak/ lebih yang masing-masing pihak berhak atas suatu prestasi, dan dipihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. •

Pengaturan-sumber hukum

- KuH Perdata - Bugerlijk Wetboek (BW) - KUH Dagang - Wetboek Van Koophandel (WVK) - Peraturan khusus lainnya (diluar KUH Perdata dan KUHD) - Kebiasaan - Yurisprudensi •

Perubahan KUHD

- penghapusan ps 2 s.d 5, istilah pedagang dan perniagaan diganti dg istilah perusahaan - Penggunaan istilah perusahaan •

Pengertian :

- ps 2 (lama) KUHD, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari - Ps 3 (lama) KUHD, perniagaan adalah perbuatan berupa pembelian barang-barang untuk dijual kembali