Hubungan Antar Negara Dan Konstitusi: Bab V

BAB V HUBUNGAN ANTAR NEGARA DAN KONSTITUSI

Kelompok 4: 1. Kristin Bonur (1118004) 2. Renaldi Febriyansah 3. Ferry Kurniawan

RAKYAT

NEGARA

WILAYAH

PEMERINTAH

KONSTITUSI

Menurut para ahli : Carl J. Friedrich Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.

A. HAKIKAT KONSTITUSI 1. Makna Konstitusi Bagi Negara Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan : “.... maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia.”

Lord Acton dalam teori hukum besi kekuasaan yang mengemukakan sebagai berikut : 1. “Power tends to corrupt” yang artinya : kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk korupsi 2. “Absolute power corrupts absolutely” yang artinya : kekuasaan absolut korupsinya juga absolut/sewenang – wenang.

Konstitusi negara bercirikan pada dua hal pokok, yaitu : 1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang terhadap warganya. 2. Konstitusi itu menjamin hak – hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang – undang dasar sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat – pejabat negara sekalipun.

“Goverment by law, not by men” Artinya : “Pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia”

2. Negara Konstitusional

Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintah serta memberi perlindungan pada hak – hak dasar warga negara.

1. Adanya keinginan dari warga negara untuk menjamin hak – hak mereka dan membatasi tindakan – tindakan penguasa

2. Adanya keinginan dari pemerintah untuk menjamin rakyatnya menentukan suatu bentuk sistem ketatanegaraan yang jelas

4 alasan perlu adanya Konstitusi atau Undang – Undang Dasar

3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara menyelenggarakan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan warga negaranya

4. Menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri

Secara umum, isi konstitusi di berbagai negara mengatur 3 kelompok materi muatan mencakup : 1.Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak warga negara 2.Susunan ketatanegaraan yang mendasar 3.Pembagian dan pembatasan tugas – tugas ketatanegaraan yang mendasar

B. KEDUDUKAN KONSTITUSI NEGARA 1. Pengertian Konstitusi Perancis

“constituer” artinya membentuk

KBBI (2002) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang – undang dasar suatu negara

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Inggris

constitution

Belanda

“Grondwet” artinya Wet adalah undang – undang dan Grond adalah tanah

Definisi konstitusi menurut para ahli : Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu : 1. Konstitusi dalam pengertian sosiologis yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan 2. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kaidah hukum 3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang – undang yang tinggi dan berlaku di suatu negara

Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut : 1. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan 2. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita – cita, kehendak dan perjuangan bangsa Indonesia 3. Konstitusi adalah cermin dari jiwam jalan pikiranm mentalitasm dan kebudayaan suatu bangsa

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu : 1. Secara luas : hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis

2. Secara sempit : hukum dasar tertulis, yaitu Undang – Undang Dasar yang merupakan konstitusi

2. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal – hal mendasar dalam kehidupan suatu negara. Maka kedudukan konstitusi menjadi : a. Dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga (pembuat undang – undang) b. Dasar adanya sumber bagi isi aturan hukum yang ada dibawahnya

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Sehingga hukum – hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dasar. Isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara 1. Dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang : a. Pembagian kekuasaan negara b. Hubungan antar lembaga c. Hubungan negara dengan warga negara 2. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar – Dasar Ilmu Politik memuat ketentuan – ketentuan konstitusi yang meliputi : a. Organisasi negara b. Hak – hak asasi manusia c. Prosedur mengubah undang – undang dasar d. Larangan untuk mengubah sifat – sifat tertentu dari undang – undang dasar

Hal – hal yang diatur dalam konstitusi adalah selain mengatur hal – hal yang sifatnya umum, misal kekuasan dalam negara, diatur juga mengenai hal yang menyangkut lembaga – lembaga negara, hubungan antar negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenanangannya, dan mengatur hal – hal yang mencakup : a. Hak yang menyangkut hubungan antar negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara b. Konsepsi atau cita – cita negara dalam berbagai bidang misal bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, pertahanan c. Hal mengenai perubahan undang – undang dasar d. Ketentuan – ketentuan peralihan atau ketentuan transisi

Menurut Jimly Asshiddiqie (2002) fungsi – fungsi dari konstitusi adalah : a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelengaraan kekuasaan negara e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi ialah rakyat) kepada organ negara f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan kegunganan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control) h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform)

C. LANDASAN KONSTITUSIONAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Dinamika Berlakunya Konstitusi di Indonesia Sejak proklamasi hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang – undang dasar dalam 4 periode, yaitu : 1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan 2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku UUDS 1950 yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian penjelasan 3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian penjelasan 4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945 Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian sebagai berikut : a. UUD 1945 yang belum diamandemen b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002) Amandemen tersebut adalah : 1. Amandemen ke-1 pada Sidang Umum MPR 1999, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 2. Amandemen ke-2 pada Sidang Tahunan MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 3. Amandemen ke-3 pada Sidang Tahunan MPR 2001, disahkan pada tanggal 10 November 2001 4. Amandemen ke-4 pada Sidang Tahunan MPR 2001, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002

UUD yang ditetapkan oleh PPKI merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang – sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli 1945 – 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa Rancangan Pembukaan dan Hukum Dasar Negara yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang – Undang Dasar Negara Indonesia setelah dilakukan perubahan seperlunya oleh PPKI.

Sidang PPKI pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu : a. Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden c. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden

Beberapa perubahan tersebut : 1. Istilah “hukum dasar” diganti menjadi “undang – undang dasar” 2. Kata “mukadimah” diganti menjadi “pembukaan” 3. Kata “dalam suatu hukum dasar” diubah menjadi “dalam suatu undang – undang dasar” 4. Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang – undang dasar yang sebelumnya tidak ada 5. Rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut : a. Pengesahan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea b. Pengesahan Batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan

Perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) menjadi undang – undang dasarnya. Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 terdiri dari : a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea b. Bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan lampiran Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain : a. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintah adalah republik b. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana mentri (yang saat itu adalah Moh. Hatta) Setelah UUD RIS 1949 dengan bentuk negara serikat diganti, maka berubahlah konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUDS 1950 dengan bentuk negara kesatuan. Undang – Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas : a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain : a. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik b. Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950 c. Adanya badan konstituante yang akan menyusun undang – undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950

UUDS 1950 tidak berhasil menyelesaikan undang – undang, kemudian hal tersebut memicu terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut : 1. Menetapkan pembubaran konstituante 2. Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang – Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945.

2. Proses Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Amendemen UUD mencakup 2 pengertian, yaitu : a. Amandemen konstitusi (constitutional amandement) b. Pembaharuan konstitusi (constitutional reform) Amandemen atas Undang – Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip – prinsip negara demokrasi. Adapun alasan UUD 1945 perlu diamandemen karna adanya perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan eksternal (luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan denga masyarakat lain.

Tentang perubahan undang – undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut :

1. Usulan perubahan pasal – pasal undang – undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal – pasal undang – undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal – pasal undang – undang dasar sidang MPR dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal – pasal undang – undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR 5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

Undang – Undang Dasar 1945 telah diamandemen atau dilakukan perubahan sebanayak 4, yaitu : a. Amendemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR 1999, yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 Perubahan : Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat 2 dan 3, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945. b. Amendemen Kedua Terjadi pada Sidang Tahunan MPR 2000, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 Perubahan : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 19, Pasal 20 ayat 5, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B Bab IX A, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 27 ayat 3, Bab X A, Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, Pasal 28 J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36 A, Pasal 36 B, dan Pasal 36 C

c. Amendemen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR 2001, yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 Perubahan : Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VII A, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). d. Amandemen Keempat Terjadi pada Sidang Tahunan MPR 2002, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 Perubahan : Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Naskah Perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 terdiri atas : 1. Naskah Asli UUD 1945 2. Naskah Perubahan Ke-1 atau pertama UUD 1945 3. Naskha Perubahan Ke-2 atau Kedua UUD 1945 4. Naskah Perubahan Ke-3 atau Ketiga UUD 1945 5. Naskah Perubahan Ke-4 atau Keempat UUD 1945 Setelah diamendemen sebanyak 4 kali, maka jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat sebanyak 73 Pasal. Tetapi jumlah nomer pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan telah dilakukan dengan cara menambahkan huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya) setelah nomor pasal. Contoh Pasal 36, kemudian Pasal 36A, Pasal 36B dan seterusnya

3. Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Setelah Diamandemen Setelah Undang – Undang Dasar 1945 diamandemen terdapat perubahan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang cukup fundamental. Tentang perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Sistem pemerintahan negara mempergunakan sistem presideniil murni, yang sebelumnya cenderung quasi presidensiil artinya ada pertanggung jawaban presiden atau pihak eksekutif ke lembaga tertinggi negara. Sekarang lembaga – lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat satu sama lainnya b. Di bidang politik, kedudukan presiden dan atau wakil presiden satu parlemen sama – sama kuat. Artinya antara kedua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. c. Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi, yaitu MK yang mempunyai wewenang untuk melakukan impeachment kepada presiden dan atau wakil presiden jika ditengarai telah melakukan pelanggaran hukum berat.Hal ini berarti presiden dan atau wakil presiden hanya dapat dijatuhkan jika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yuridis Walaupun Undang – Undang dasar 1945 telah diamandemen sebanyak (4) kali namun ada kesepakatan dari para anggota MPR untuk tidak melakukan perubahan pada: 1. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 2. Bentuk negara kesatuan 3. Sistem pemerintahan presidensiil

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi 4 alinea merupakan pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. 1. Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Dan mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

2. Alinea kedua ini berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdeakaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah akhir dari tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah merupakan jembatan untuk menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 3. Alinea ketiga mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa 4. Alinea keempat ditetapkan tujuan bernegara, bentuk negara, sistem pemerintah negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

A. B. C. D.

Pembukaan undang-undang 1945 mengandung pokok pikiran mengenai : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1) Bab I tentan Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1 ). 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Pasal 2 sampai Pasal 4 ) 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara ( Pasal 4 sampai Pasal 16, Bab IV tentang DPA dihapus ). 4) Bab V tentang Kementrian Negara ( Pasal 17 ). 5) Bab VI tentang Pemerintah Daerah ( Pasal 18 sampai 18B ). 6) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat ( Pasal 19 sampai 22B ) 7) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah ( Pasal 22C sampai 22D ) 8) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum ( Pasal 22E ). 9) Bab VIII tentang Hal Keuangan ( Pasal 23 sampai 23D ) 10) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan ( Pasal 23E sampai 23D ) 11) Bab IX tantang Kekuasaan Kehakiman ( Pasal 24 sampai 25 ) 12) Bab IXA tentang Wilayah Negara ( Pasal 25A ) 13) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk ( Pasal 26 sampai 28 ) 14) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia ( Pasal 28 sampai 28A ) 15) Bab XI tentang Agama ( Pasal 29 )

16)Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara ( Pasal 30 ) 17)Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan ( Pasal 31 sampai 32 ) 18)Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ( Pasal 33 sampai 34 ) 19)Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ( Pasal 35 sampai 36C ) 20)Bab XVI tentang Perubahan UUD ( Pasal 37 )

D. SISTEM KETATANEGARAAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sistem ketatanegaraan di negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1. Bentuk negara adalah kesatuan 2. Bentuk pemerintahan adalah republik 3. Sistem pemerintahan adalah presidensiil 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat

1. Bentuk Negara Kesatuan Dasar penetapan tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik” . Di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu undang-undang dasar negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan dan satu badan perwakilan rakyat 2. Bentuk Pemerintahan Republik Berdasarkan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945.

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil Sesuai dengan konstitunsi Negara Kesatuan Republik Indonesia megnanut sistem pemerintahan Presidensiil. Ciri ciri sistem Pemerintahan Presidensiil adalah : A. Penyeleggara negara berada di tangan Presiden B. Kabinet ( Dewan Menteri ) dibentuk oleh Presiden dan Kabinet bertanggung jawab pada Presiden C. Presiden tidak bertanggung jawab pada Parlemen karena Presiden tidak dipilih oleh Parlemen D. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen E. Parlemen memiliki kekuasaan Legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota Parlemen dipilih oleh Rakyat F. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen 4. Sistem Politik Demokrasi Sistem Politik yang dianut Indonesia adalah sistem Politik Demokrasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “ Kedaulatan Rakyat berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar “ Sistem Politik disebut Demokrasi apabila kewenangan Pemerintah terhadap warga negara amat terbatas. Di Indonesia, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila.