Hbl Rs Hative.docx

MUKADIMAH Rumah Sakit Hative Passo sebagai sebuah Rumah Sakit Katolik yang diselenggarakan oleh Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina di Provinsi Maluku Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Rumah Sakit ini secara operasional bertanggungjawab pada Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. Karya pelayanan dalan bidang kesehatan di Ambon diawali dengan kedatangan Mr. Otto Kuyk, seorang wartawan surat kabar “ De Telegraf “ (Amsterdam – Nederland ) pada tahun 1969, untuk melihat beberapa bantuan proyek dari MIMISA (Belanda) bagi Gereja Katholik. Mr. Otto Kuyk bersama dengan Pastor Albert Rutges, MSC (Pastor Paroki Katedral Ambon), mulai memikirkan dan merencanakan sebuah “Medical Centere“(Pusat pelayanan kesehatan) di Ambon. Tujuannya untuk mengkoordinir kegiatan unit – unit pelayanan kesehatan Keuskupan Amboina yang ada di pelbagai tempat dalam wilayah Provinsi Maluku, khususnya menyangkut pendidikan tenaga kesehatan dan depot obat – obatan. Pada Tanggal 27 Juli 1972, Gubernur Provinsi Maluku, Sumitro meletakkan batu pertama dan tanggal 27 Agustus 1973 Medical Center Otto Kuyk diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak dr.G.A. Siwabessy. Dalam perkembangannya tahun 1985 Medical Center Otto Kuyk mengalami perubahan nama menjadi Rumah Sakit Otto Kuyk. Pada tahun 2003 mengalami perubahan nama menjadi Rumah Sakit Hative Passo (Memorial Otto Kuyk); yang kemudian dikelola oleh Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. Rumah sakit ini pernah ditutup pada tahun 2000 akibat konflik di Ambon. Dan akibat konflik sosial tersebut pada bulan Desember tahun 2000 para pegawai, medis, para medis dan karyawan umum, diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2002 Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina dengan bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku membangun kembali Rumah Sakit Hative Passo di Passo dengan mendirikan beberapa gedung di atas tanah milik Yayasan Santo Lukas dengan nomor sertifikat No: 1464 yang diterbitkan tanggal 25 Maret 2002 dengan luas 15.540 m² dan pengadaan peralatan seadanya. Dan akhirnya pada tahun 2003, Rumah Sakit Hative Passo resmi membuka kembali pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota Ambon dan sekitarnya.

BUKU KESATU PERATURAN INTERNAL KORPORATE (CORPORATE BY LAWS) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan Umum Di dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Peraturan Internal (Hospital by Laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit, yang mengatur hubungan antara Pemilik dan/atau Pengurus, Pengelola atau Direktur, para Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian serta anggota Kelompok Staf Medis.

2.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Rumah Sakit Hative Passo yang berkedudukan di Jl. Laksdya Leo Wattimena Passo - Ambon, yang organisasinya diatur oleh Peraturan Internal Rumah Sakit dan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.

3.

Pemilik adalah Keuskupan Amboina yang dikelola oleh Yayasan Santo Lukas.

4.

Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Hative Passo

5.

Kepala Seksi atau Kasubag adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur dengan persetujuan Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina untuk membantu tugas-tugas Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

6.

Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur dengan tujuan untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

7.

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern di Rumah Sakit Hative Passo

8.

Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter umum dan atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan penugasan klinis dari Direktur untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit Hative Passo

9.

Dokter Tetap adalah dokter umum dan atau dokter spesialis serta dokter gigi dan atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan penugasan klinis dari Direktur untuk melakukan pelayanan yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit Hative Passo sebagai karyawan dan memperoleh gaji tetap.

10. Dokter Mitra adalah dokter umum dan atau dokter spesialis serta dokter gigi dan atau dokter gigi spesialis yang mendapatkan penugasan klinis dari Direktur untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit Hative Passo pada waktu tertentu dan bukan karyawan tetap berdasarkan hubungan kerjasama dengan Direktur yang disepakati bersama antara Komite Medis dan Direktur. 11. Dokter Konsultan adalah dokter yang diakui keahliannya sebagai konsulen di bidangnya karena keilmuannya dan telah direkomendasikan oleh Perhimpunan Profesi serta telah mendapatkan penugasan klinis dari Direktur.

12. Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab atas pelayanan medis seorang pasien yang pengaturannya sesuai dengan jadwal konsultasi untuk pasien rumah sakit. 13. Kewenangan Klinis (Clinical Privilage) adalah kewenangan yang diberikan kepada Dokter dan Dokter Spesialis serta Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis oleh Direktur atas rekomendasi dari Komite Medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit dalam waktu tertentu, yang dituangkan dalam penugasan klinis yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Hative Passo 14. Staf Medis adalah semua dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Hative Passo purna waktu maupun paruh waktu yang telah terikat perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Hative Passo dan memiliki kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Hative Passo 15. Staf Medis Tamu adalah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang karena keahliannya diminta oleh direktur untuk melakukan pelayanan medis sesuai dengan kompetensinya di Rumah Sakit Hative Passo 16. Unit Pelayanan adalah tempat dimana dilakukan pelayanan medis terhadap pasien dalam lingkungan Rumah Sakit Hative Passo seperti rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, radiologi, laboratorium, farmasi, dan rehabilitasi medis. 17. Unit Kerja adalah tempat dimana staf medis melakukan profesinya. 18. Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit Hative Passo. kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Hative Passo berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. 19. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis. 20. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. 21. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan Peraturan Internal Rumah Sakit 1.

Nama dokumen ini adalah Peraturan Internal Rumah Sakit Hative Passo (Hospital by Laws) yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Internal.

2.

Tujuan Umum Untuk mengatur tugas, kewenangan, tanggung jawab dan hubungan antara Yayasan, Manajemen dan Tenaga Fungsional, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan bermutu.

3.

Tujuan Khusus a. Sebagai pedoman aspek hukum rumah sakit dalam hubungannya dengan Yayasan, Manajemen dan Tenaga Fungsional. b. Sebagai pedoman dalam menjalankan corporate governance yang mengatur aspek institusioal dan bisnis dalam penyelenggraan rumah sakit dan clinical governance yang mengatur aspek pemberian layanan dan asuhan klinis kepada pasien di rumah sakit. BAB II PROFIL RUMAH SAKIT Pasal 3 Nama, Tipe, Kedudukan, Logo dan Stempel

1. Nama Rumah Sakit ini adalah : Rumah Sakit Hative Passo selanjutnya disingkat

RSH Passo.

2. Tipe RS Hative Ambon adalah Rumah Sakit Tipe D 3. Alamat RS Hative Ambon berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena – Passo, Kode Pos 97232 Kota Ambon Provinsi Maluku 4. Logo Rumah Sakit adalah : SALIB

: Lambang Penyelamatan

HATI

: Lambang Kasih Sayang

CENTANG/Victory

: Kemenangan kemenangan

GARIS KUNING

: Lambang terang Roh Kudus

Arti Logo : “ Memberikan pelayanan kepada sesama dengan penuh kasih sayang seturut teladan Yesus Kristus sebagai penelamat dengan menjiwahi semangat terang Roh Kudus maka kita akan memperoleh kemenangan ”.

5. Stempel RS Hative Ambon Stempel Induk dengan spesifikasi sebagai berikut : bergambar Salib dengan sinar Roh Kudus di atasnya dan gambar Hati bercentang berwarna merah di tengahnya, tulisan “Rumah Sakit Hative Passo – Ambon melingkari logo berbentuk lingkaran dengan mengunakan tinta Biru. Ukuran stempel ditetapkan berdiameter 4 cm dan ditempatkan di ruang Kesekretariatan. Stempel Induk digunakan untuk legalisasi surat – surat yang ditandatangani Direktur RS Hative Ambon. Sedangkan stempel unit-unit pelayanan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktur RS Hative Ambon.

Pasal 4 Tujuan dan Filosofi 1. Tujuan Rumah Sakit adalah : a. Rumah Sakit Hative Passo berpartisipasi dan bertanggung jawab menyukseskan program pembangunan kesehatan nasional kepada masyarakat umum. b. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu dan biaya yang terjangkau. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa dengan kinerja tinggi, lebih cepat, lebih akurat dan dengan biaya terjangkau. c. Membangun hubungan yang baik dengan pemasok/supplier obat dalam pendistribusian secara efektif dan tepat waktu. d. Menghindari terjadinya pelanggaran keamanan bagi pasien, personel dan lingkungan sekitar. e. Membangun kapasitas personel dalam perbaikan proses layanan yang bermutu, kemudahan dalam berbagi pengetahuan dan replikasi praktik terbaik. f.

Meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan pendapatan rumah sakit.

2. Filosofi Rumah Sakit adalah : a. Setiap pasien adalah sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang harus dikasihi melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, professional dalam semangat cinta kasi, senyuman yang hangat dan bersahabat. b. Pelayanan kesehatan diberikan secara holistic, terpadu dan non diskriminatif.

Pasal 5 Visi, Misi dan Motto 1. Visi Rumah Sakit Hative Passo adalah : Menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan dan kesembuhan 2. Misi Rumah Sakit Hative Passo adalah : a. Melayani pasien dengan penuh kasih sayang b. Memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan manusiawi. 3. Motto Rumah Sakit Hative Passo adalah : Kesembuhan Anda Kebahagiaan Kami Pasal 6 Nilai-nilai Dasar Demi tercapainya visi dan misi Rumah Sakit Hative Passo, adapun keyakinan dan nilai dasar yang memberikan panduan bagi seluruh personel dalam pengambilan keputusan disepanjang perjalanan untuk mewujudkan misi Rumah Sakit. Nilai-nilai yang dimaksud adalah : a. Kasih : dalam melaksanakan tugas, selalu berdasarkan kasih yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien maupun kepada masyarakat sekitar. b. Kejujuran : demi membangun kepercayaan diantara personel, pimpinan perlu menyatakan yang sebenarnya kepada tenaga kerjadan sebaliknya tenaga kerja kepada pimpina, transparansi dalam pelayanan dan keuangan, pemanfaatan semua sumber daya, waktu secara tepat dan sesuai keberuntukan. c. Integritas : mewujudkan komitmen yang telah dibuat menjadi suatu realitas dalam tindakan nyata. d. Kerjasama : membangun tim kerja yang solid, loyal terhadap rumah sakit. e. Kesabaran : kekuatan hati personel untuk menerima perbedaan yang terjadi baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Pasal 7 Pelayanan yang Diberikan 1. Rumah Sakit Hative Passo memberikan berbagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk berbagai penyakit disesuaikan dengan fasilitas dan tenaga staf medik yang ada. 2. Rumah Sakit Hative Passo mempunyai fasilitas khusus untuk pelayanan laboratorium, radiologi, poli gigi, kamar bedah, kamar bersalin, apotik dan 24 jam IGD. 3. Hanya tenaga dokter yang sudah terdaftar di Rumah Sakit Hative Passo yang diizinkan untuk merawat dan mengobati pasien. 4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan pasien. 5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III PERATURAN DASAR RUMAH SAKIT Pasal 8 1. Keseluruhan peraturan dasar Rumah Sakit Hative Passo terdiri atas : a. Anggaran Dasar, b. Anggaran Rumah Tangga, c. Peraturan Rumah Sakit, dibagi di dalam dua kelompok bidang yaitu peraturan korporasi dan peraturan staf medis. d. Surat Keputusan; memuat kebijakan-kebijakan yang ditentukan direksi, berbagai keputusan yang diputuskan di rapat direksi, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja dan hal-hal lain yang memerlukan dibuat secara tertulis. e. Pengumuman, memuat pemberitahuan sesuatu agar diketahui oleh seluruh jajaran di rumah sakit. 2. Peraturan ini urutannya berjenjang memakai azas hukum “Lex Speciale Derogat Lex Generale” , sehingga peraturan yang lebih rendah mengikuti peraturan yang lebih tinggi. BAB IV PEMILIK, DAN BADAN PENGAWAS Pasal 9 Pemilik 1. Pemilik Rumah Sakit adalah Keuskupan Amboina melalui Yayasan Santo Lukas 2. Komposisi atau Keanggotaan Pemilik adalah : a. Ketua adalah Ketua Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina b. Sekretaris adalah seorang pegawai yang bertugas (diserahi) mengurusi pekerjaan administrasi surat-surat dalam sebuah lembaga /organisasi c. Anggota adalah seorang atau badan yang menjadi bagian dalam suatu organisasi.

Pasal 10 Badan Pengawas 1. Badan Pengawas bertindak sebagai wakil dari Yayasan Santo Lukas. 2. Anggota Badan Pengawas diambil dari Pengurus Yayasan Santo Lukas dan diangkat dalam suatu Surat Keputusan. 3. Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama. 4. Badan Pengawas bertugas mengawasi manajemen RS Hative Ambon, dan mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi Rumah Sakit.. 5. Badan Pengawas berwenang memanggil direksi RS Hative Ambon untuk meminta keterangan, penjelasan lebih lanjut mengenai sesuatu hal. 6. Badan Pengawas berhak untuk memeriksa pembukuan dan semua dokumen dan arsip yang berhubungan dengan sesuatu hal. 7. Badan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada pengurus Yayasan Santo Lukas serta menyampaikan rekomendasinya. 8. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Yayasan Santo Lukas. 9. Jabatan sebagai Badan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan di RS Hative Ambon. BAB V STRUKTUR ORGANISASI RS HATIVE AMBON Pasal 11 Susunan Organisasi RS Hative Ambon terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. 1. Pejabat Struktural RS Hative Ambon, terdiri dari : a. Direktur b. Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi c. Kepala Unit / Kepala Instalasi d. Kepala Ruang 2. Secara Fungsional RS Hative Ambon memiliki Komite Medik dan Komite Mutu. a. Komite Medik adalah satuan kerja fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada direktur RS Hative Ambon dan mempunyai tugas pokok sebagai staf pembantu direktur Rumah Sakit dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan untuk penyempurnaan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan dengan menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. b. Satuan Pengawas Intern ( SPI ) adalah satuan kerja atau pelaksana fungsional yang bertanggung jawab langsung kepda direktur RS Hative Ambon yang bertugas untuk membantu direktur dalam mengawasi dan melakukan audit pelaksanaan program dan atau kegiatan rumah sakit lainnyan untuk kepentingan RS Hative Ambon

Pasal 12 Bagan Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi RS Hative Ambon ditetapkan sebagai mana tercantum pada Peraturan Internal (Hospital by Laws) ini :....(insert bagan struktur organisasi RS Hative Ambon) Pasal 13 Pejabat Struktural 1. Direktur sebagaimana pengendali organisasi dan manajemen yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboinaatas rekomendasi Komite Medik dan Komite Mutu disetujui oleh Uskup Keuskupan Amboina 2.

Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi : 2.1. Bertanggungjawab kepada Direktur RS Hative Ambon. 2.2. Diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur RS Hative Ambon. 2.3. Bertugas melaksanakan administrasi dan menejemen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dibidang atau bagian yang dipimpinnya,meliputi: administrasi umum, kepegawaian, layanan medis, layanan penunjang medis, dan keperawatan, akuntansi dan mobilitas dana, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, penyusunan program dan rekam medic, hubungan masyarakat dan system informasi rumah sakit. 2.4. Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini

3.

Kepala Unit /Kepala Instalasi / Kepala Ruang : 3.1. Bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi 3.2. Diangkat , ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Hative Ambon. 3.3. Bertugas untuk membantu Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi yang bertugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di RS Hative Ambon. 3.4. Uraian tugas masing-masing Kepala Unit /Kepala Instalasi / Kepala Ruang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

BAB VI DIREKTUR RUMAH SAKIT Pasal 14 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur 1.

Pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di RS HativeAmbon dilakukan oleh Direktur.

2.

Direktur dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh 5 (lima) orang Kepala Seksi dan atau Kasubag yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

3.

Para Kepala Seksi dan atau Kasubag sebagaimana dimaksud yakni Kepala Seksi Pelayanan Medis, KepalaSeksi Penunjang Medis, Kasubag Keperawatan, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.

4.

Direktur bertanggung jawab kepada YayasanSanto Lukas Keuskupan Amboina dalam hal pegelolaan dan pengawasan rumah sakit beserta fasilitasnya, personil dan sumber daya terkait.

5.

Direktur bertugas sebagai berikut :

6.

a. Melaksanakan kebijakan pengelolaan RS Hative Ambonsetelah ditetapkan oleh Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. b. Melaksanakan fungsi – fungsi manajemen rumah sakit secara terpadu, efektif, efisien dan amanah sesuai dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan RS Hative Ambon. c. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensip sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan dan standar pelayanan profesi lain yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dalam hal tersebut. d. Mengelola, mengawasi dan mengedalikan seluruh aset rumah sakit khususnya keuangan sehingga sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan. e. Memberikan laporan secara tertib dan berkala kepada pihak – pihak yang terkait sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. f. Memelihara hubungan dengan instansi yang berwenang, organisasi perumahsakitan dan organisasi lainnya atas dasar kristianitas dan saling menguntungkan. g. Mengajukan RAPB Rumah Sakit, mengajukan rekomendasi dan atau persetujuan atau pertimbangan terhadap pengambilan kebijakan atau keputusan yang memiliki dampak luas terhadap yang telah diberlakukan oleh penyelenggara. h. Mewakili segenap kepentingan rumah sakit untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga sepanjang berkaitan dengan pengelola Rumah Sakit sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. i. Mengajukan usulan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan tetap (organik) kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. j. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dan pejabat fungsional rumah sakit. k. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala serta laporan lainnya yang dibutuhkan. l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Yayasan Santo Lukasyang berkaitan dengan Rumah Sakit. Hubungan kerjasama dengan pihak lain diatur sebagai berikut : a. Direktur berwenang menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan Rumah Sakit. b. Hubungan kerjasama dengan pihak lain harus dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan. c. Hubungan kerjasama dengan pihak lain harus dilaksanakan secara tertulis. d. Kerjasama yang mensyaratkan pengikatan sumber daya yang besar harus dengan persetujuan Yayasan.

7.

Bantuan Pihak Lain a. Direktur dapat menerima bantuan dari pihak lain untuk kepentingan Rumah Sakit dan wajib melaporkannya kepada Pengurus. b. Bantuan dari pihak lain tidak boleh mengikat Rumah Sakit sehingga melanggar Visi dan Misi RS Hative Ambon. Pasal 15 Wewenang Direktur

Direktur mempunyai wewenang untuk : 1. Mengelola kekayaan RS HativeAmbon. 2. Mewakili RS HativeAmbon baik di dalam maupun di luar pengadilan. 3. Menetapkan kebijakan operasional RS HativeAmbon. 4. Membuat dan mengakhiri Perjanjian Kesepakatan dengan Tenaga Bukan Karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengusulkan dana untuk membaya biaya-biaya kegiatan rutin dan operasional RS Hative Ambon seperti gaji, dapur, obat-obatan dan lain-lain. 6. Mengusulkan dana untuk membayar biaya-biaya di luar kegiatan rutin RS Hative Ambon seperti reparasi alat-alat keci medic dan non medic guna memperlancar kegiatan RS Hative Ambon yang jumlahnya maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. 7. Mengusulkan dana diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar biaya-biaya di luar kegiatan rutindengan persetujuan terlebih dahuludari rapat Direksidan Pengurus Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. 8. Mengusulkan dana untuk pembelian alat-alat medic dan non medic RS Hative Ambon yang jumlahnya maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kwartal. 9. Mengusulkan dana di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembelian alat-alat medic dan non medic RS Hative Ambon dengan mendapat persetujuan terlebioh dahulu dari Direksi dan Pengurus Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. 10. Mengusulkan dana melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. 11. Mengusulkan kenaikan gaji tenaga kerja RS Hative Ambon dengan persetujuan Direksi dan Pengurus Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. 12. Merekomendasikan pengangkatan tenaga kerja RS Hative Ambon dengan persetujuan Direksi dan pengurus Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina 13. Menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan operasional untuk melaksanakan ketentuan dasar ini yang dapat berupa kebijakan dan peraturan rumah sakit serta keputusan direktur dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pengelolaan rumah sakit dengan tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit.

Pasal 16 Pengangkatan, Masa Kerja, dan Pemberhentian Direktur 1.

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina atas persetujuan Rapat Umum Yayasan dan Direksi RS Hative Ambon.

2.

Direktur diangkat untuk masa jabatan 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.

3.

Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan Direktur : a. Tidak menjalankan Visi dan Misi RS Hative Ambondengan baik. b. Tidak melaksanakan tugas dengan baik. c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Melakukan pelanggaran berat atau tindakan asusila. e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit. f. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan sudah mendapat keputusan hukum tetap dari pengadilan. g. Mengundurkan diri dari jabatan direktur h. Cacat badan secara tetap yang tidak memungkinkan dapat melaksanakan kegiatan sehari – hari i. Meninggal dunia

4.

Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh Yayasan kepada Direktur yang bersangkutan.

5.

Keputusan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

6.

Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan secara tertulis kepada pengurus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

7.

Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masih dalam proses, maka Direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya dengan tidak diperbolehkan mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis.

8.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengurus tidak memberikan keputusan pemberhentian DIrektur tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

9.

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

10. Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Yayasan.

Pasal 17 Persyaratan Menjadi Direktur Yang dapat diangkat menjadi Direktur adalah orang-perorangan yang : a. Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen b. Berakhlaq baik c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mempunyai Komitmen pad misi Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina e. Mempunyai sifat kepemimpinan yang Kristiani f.

Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis

g. Diutamakan berpendidikan S 2 RS ( MMR, MS, M.Kes, MARS ) h. Telah berpengalaman memimpin Rumah Sakit, institusi Kesehatan lain yang setara dengan RS Hative Ambon, atau menjadi pejabat setingkat Wakil Direktur minimal 3 ( tiga ) tahun. i.

Mampu mengoperasikan computer minimal microsof office Pasal 18 Tes Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi

Tes Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi a. Semua calon dan kelayakan ( Fit and proper Test ) Calon Direktur : Kepatutan dan Kelayakan tahap pertama di Ambon oleh Komite Medik RS Hative Ambon. b. Calon direktur yang lulus test kepatutan dan kelayakan tahap pertama namanya akan diajukan ke Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina c. Proses persetujuan di Pimpinan Yayasan Santo Lukasmekanismenya diserahkan oleh Pimpinan Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina. Pasal 19 Hak Direktur 1. Mendapatkan imbalan jasa dan fasilitas sebagai pengelola 2. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan persetujuan Yayasan 3. Mendayagunakan suber daya manusia dan sumber daya rumah sakit secara professional. 4. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum 5. Mengusulkan struktur orgaanisasi dan tata kerja rumah sakit 6. Mengelola dan mengadakan tenaga professional 7. Mengusulkan peraturan kepegawaian dan 8. Menjalin kemitraan dengan pihak lain dengan persetujuan dengan Yayasan

Pasal 20 Kewajiban Direktur 1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan rumah sakit 2. Memelihara dan meningkatkan asset rumah sakit 3. Menjabarkan pelaksanaan kebijakan manajemen untuk pengelolaan rumah sakit 4. Menjabarkan pelaksanaan visi dan misi rumah sakit 5. Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 6. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit 7. Meningkatkan kesejahteraan pelaksana rumah sakit 8. Membuat prosedur tetap dan aturan operasional atau teknis untuk pelaksanaan kegiatan dan layanan rumah sakit, dan 9. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik dan diakhir masa jabatan BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 21 Pengelolaan Rumah Sakit Pengelolaan RS Hative Ambon dilaksanakan berpedoman kepada rencana kerja dan ranggaran (RKA) tahunan RS Hative Ambon yang ditetapkan oleh Direksi dan yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina atas persetujuan Rapat Umum Yayasan dan Direksi. Tahun buku RS Hative Ambon adalah tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan RS Hative Ambon dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Anggota Pengurus Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina Pasal 22 Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan dan harta kekayaan RS Hative Ambon dilaksanakan langsung oleh Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina, mencakup : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penguasaan perbendaharaan RS Hative Ambon Mencari dana untuk RS Hative Ambon Menjamin kredit bagi RS Hative Ambon Menjamin sewa/kontrak bagi RS Hative Ambon Penerima donasi bagi RS Hative Ambon Mengunakan kekayaan dan menghapuskan kekayaan RS Hative Ambon Merencanakan dan melaksanakan pembangunan pengembangan RS Hative Ambon Menetapkan gaji Direktur dan Wakil Direktur RS Hative Ambon Mengesahkan program kerja dan angaran tahunan yang diajukan oleh Direktur RS Hative Ambon Menerima dan menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Direktur RS Hative Ambon dengan koreksi/penyesuaian jika diperlukan.

BAB VIII KETENAGAAN RS HATIVE AMBON Pasal 23 Ketenagaan RS Hative Ambon mempunyai ketenagaan yang terdiri dari tenaga medik, paramedis perawatan, paramedic non perawatan dan tenaga non medis. Pasal 24 Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, perincian tugas dan tanggungjawabdan laporan serta penggajian tenaga medik, paramedis perawatan, paramedic non perawatan dan tenaga non medis RS Hative Ambon diusulkan oleh Direktur RS Hative Ambon dengan persetujuan dan penetapan oleh pihak Yayasan Santo Lukas Keuskupan Amboina selaku pemilik Rumah Sakit. BAB IX BANGUNAN, PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN OBAT-OBATAN RS HATIVE AMBON Pasal 25 Bangunan RS Hative Ambon mempunyai ruangan untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medis dan non medis sesuai dengan standarisasi bangunan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 26 Peralatan RS Hative Ambon mempunyai peralatan medis dan non medis sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 27 Instalasi RS Hative Ambon dilengkapi dengan tenaga listrik, penyediaan air bersih, system pembuangan air limbah dan atau air kotor, alat komunikasi dan alat pemadam kebakaran serta peralatan Rumah Sakit.

Pasal 28 Apotik RS Hative Ambon menyediakan berbagai jenis dan bahan obat-obatan yang sama dengan yang ditentukan dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) BAB X RAPAT-RAPAT Pasal 29 Jenis Rapat Jenis-jenis atau bentuk-bentuk rapat di RS Hative Ambon adalah : 1. Rapat pimpinan RS Hative Ambon 2. Rapat Staf RS Hative Ambon 3. Rapat Komite Medik 4. Rapat Staf Medik Fungsional RS Hative Ambon 5. Rapat dipimpin oleh salah seorang peserta yang ditunjuk oleh Direktur RS Hative Ambon 6. Setiap peserta rapat mempunyai hak untuk berbicara 7. Pengambilan keputusan pada prinsipnya ditetapkan oleh Direktur RS Hative Ambon 8. Untuk setiap rapat harus dibuat notulen/risalah rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat serta notulis, yang didalamnya tercantum : a. Tempat dan acara Rapat b. Hari/tanggal dan jama dibuka serta ditutupnya rapat c. Pimpinan Rapat d. Nana-nama anggota rapat yang hadir dan yang tidak hadir beserta alasan ketidakhadirannya e. Hasil-hasil keputusan rapat Pasal 30 Rapat Staf 1. Rapat Staf RS Hative Ambon adalah rapat yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja RS Hative Ambon. 2. Tatacara Rapat Staf RS Hative Ambon ditetapkan oleh Direktur RS Hative Ambon. Pasal 31 Tata Cara Rapat Tatacara rapat Komite Medik dan rapat Staf medic Fungsional ditetapakan oleh Direktur RS Hative Ambon.

BUKU KEDUA PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BY LAWS) BAB XI STAF MEDIS Pasal 32 Nama 1. 2. 3. 4.

Nama Kelompok Dokter dan Dokter Spesialis serta Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang berhak memberikan pelayanan medis di rumah sakit ini adalah Kelompok Staf Medis (KSM) RS Hative Ambon. Pengelompokan anggota KSM adalah berdasarkan keahlian dan atau spesialisasi yang ada di RS Hative Ambon. Untuk Kelompok Dokter Umum dan Dokter Gigi masuk dalam KSMUmum. Sedangkan Kelompok Dokter Spesialis Non Bedah dan Bedah masuk didalam KSM Spesialis. Pasal 33 Tujuan

Tujuan dari pengorganisasian Kelompok Staf Medis (KSM) adalah agar Staf Medis RS Hative Ambon dapat lebih menata diri dengan fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang professional, berkualitas, dan bertanggungjawab. Pasal 34 Tanggung Jawab Secara administrative manajerial, Kelompok Staf Medis (KSM) berada dibawah Direktur RS Hative Ambon. Pasal 35 Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Kelompok Staf Medis Kelompok Staf Medis (KSM) mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan medis, penelitian pengembangan pelayanan medis sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran, meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan. Pasal 36 1.

2.

KSM wajib menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis yang terdiri dari : a. Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis bidang keilmuan yang terdiri dari Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional b. Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajerial yang meliputi pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, pengaturan tugas jaga, rawat intensif, pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin, dan lain sebagainya, pengaturan visite/ronde, pertemuan klinis, presentasi kasus (kasus kematian, kasus langka, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain dibawah koordinasi Kabid Pelayanan Medis. KSM wajib menyusun indikator kinerja mutu klinis/mutu pelayanan medis yang meliputi indicator output atau outcome

Pasal 37 Kelompok Staf Medis (KSM) berwenang : 1.

Memberikan rekomendasi tentang penempatan anggota KSM baru dan penempatan ulang anggota KSM kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis.

2.

Melakukan evaluasi kinerja anggota KSM di dalam kelompoknya dan bersama-sama dengan Komite Medis menentukan kompetensi dari anggota KSM tersebut.

3.

Melakukan evaluasi dan revisi (bila diperlukan) terhadap Peraturan Internal Staf Medis (Medical Stafd Bylaws), Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur Operasional tindakan medis bersama-sama dengan Komite Medis. BAB XII PENGORGANISASIAN KELOMPOK STAF MEDIS Pasal 38

1.

KSM yang ada di RS Hative Ambon, adalah :

2.

a. Staf Medik Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan b. Staf Medik Fungsional Bedah Umum c. Staf Medik Fungsional Gigi dan Mulut d. Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam e. Staf Medik Fungsional Penyakit Anak f. Staf Medik Fungsional Penyakit Saraf g. Staf Medik Fungsional Penyakit Mata h. Staf Medik Fungsional Gizi Susunan Kepengurusan KSM terdiri dari : a. Ketua KSM merangkap anggota b. Anggota

3.

Masa bakti kepengurusan KSM adalah 3 (tiga) tahun. Pasal 39

1.

Pemilihan Calon Ketua KSM dilakukan dalam rapat pleno KSM.

2.

Ketua KSM dipilih oleh Direktur dari 2 (dua) orang calon yang diajukan dari hasil pleno KSM.

3.

Dalam menentukan pilihan Ketua KSM, Direktur dapat meminta pendapat dari Komite Medis.

4.

Tugas Ketua KSM adalah mengkoordinasikan semua kegiatan anggota KSM, menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja anggota KSM. Rincian tugas Ketua KSM sebagai berikut : a. Menyusun Standar Prosedur Operasional pelayanan medis bidang administrasi/manajerial, untuk disetujui dan ditandatangani Direktur. b. Menyusun indikator mutu klinis. c. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB XIII PENERIMAAN, PENERIMAAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KSM Pasal 40 1.

Prosedur penerimaan calon anggota KSM dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Penerimaan Kelompok Staf Medis yang disusun oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis bersama-sama dengan Komite Medis.

2.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Secara administrative, disusun oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis b. Secara profesi, disusun oleh Komite Medis

3.

Penerimaan dan penempatan Staf Medis di RS Hative Ambonadalah melalui Surat Keputusan RS Hative Ambon dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medis. Pasal 41

1.

Prosedur penerimaan kembali anggota KSM, dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional penerimaan kembali Anggota Staf Medis yang disusun oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Komite Medis.

2.

Apabila seorang anggota KSM dengan alasan tertentu pindah/cuti di luar tanggungan sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai anggota KSM, dapat diterima kembali sebagai anggota KSM.

3.

Bagi anggota KSM yang pensiun bila ingin bekerja kembali di RS Hative Ambon, maka 1 (satu) bulan sebelum masa pensiun yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan untuk bekerja RS Hative Ambonsebagai dokter tidak tetap.

4.

Permohonan penempatan kembali/ulang dokter di RS Hative Ambonadalah melalui Surat Keputusan Direktur RS Hative Ambondengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medis. Pasal 42

Tenaga Medis anggota Kelompok Staf Medis (KSM) di RS Hative Ambondinyatakan berhenti apabila : 1.

Meninggal dunia

2.

Pensiun

3.

Pindah bertugas dari lingkungan RS Hative Ambon

4.

Tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di RS Hative Ambon.

BAB XIV KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS Bagian Kesatu Pasal 43 Syarat dan Kategori Keanggotaan Kelompok Staf Medis Syarat untuk menjadi Anggota Kelompok Staf Medis (KSM) : 1.

Mempunyai Ijazah dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi Pemerintah/Swasta yang diakui Pemerintah dan memiliki Surat Penugasan bagi PNS dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dari Pejabat Yang Berwenang.

2.

Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) di RS Hative Ambon.

3.

Telah melalui proses Kredensial RS Hative Ambonyang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum/Kepegawaian dan Komite Medis.

4.

Memiliki Surat Keputusan Penugasan Sebagai Anggota KSM, berupa Penugasan Klinis dari Direktur RS Hative Ambon.

5.

Mengikuti program pengenalan tugas (pra tugas) bagi anggota baru dilingkungan kerja di RS Hative Ambon.

6.

Mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di RS Hative Ambon. Pasal 44

Keanggotaan KSM adalah dokter dan dokter spesialis serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang berpraktik di RS Hative Ambon. Bagian Kedua Pasal 45 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota KSM 1.

Tugas Anggota Kelompok Staf Medis : a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan. b. Memberikan pelayanan medis yang bermutu kepada pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku di RS Hative Ambon. c. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui program Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan. d. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik yang ada dalam program KSM dan Rumah Sakit. e. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan. f. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

2.

Fungsi Anggota Kelompok Staf Medis adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

3.

Wewenang masing-masing anggota Kelompok Staf Medis (KSM) disusun oleh Ketua KSM dan kemudian disetujui oleh Kabid Pelayanan, serta dtetapkan oleh Direktur RS Hative Ambon.

4.

Tanggung Jawab Anggota Kelompok Staf Medis : a. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat inap yang menjadi tanggungjawabnya maksimal dalam tempo 2x24 jam. b. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat jalan yang menjadi tanggung jawabnya saat pelayanan. c. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis terhadap permohonan penempatan dokter baru di RS Hative Ambon. d. Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif. e. Memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) f. Memberikan masukan kepada Direktur RS Hative Ambonmelalui Ketua Komite Medis, mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran. g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui Ketua Komite Medis kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis. h. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) dan melakukan perbaikan (up-dating) dokumen terkait lainnya secara berkala sesuai perkembangan. Bagian Ketiga Pasal 46 Kewajiban dan Hak Anggota Kelompok Staf Medis

1.

Kewajiban Anggota Kelompok Staf Medis : a. b. c. d. e. f.

Mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan profesi kedokteran. Mentaati peraturan rumah sakit dan Peraturan Internal Staf Medis. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mempunyai surat ijin praktek di RS Hative Ambon. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional. Mematuhi Kebijaka RS Hative Ambontentang penggunaan obat dan formularium rumah sakit, informed consent, dan rekam medis RS Hative Ambon. g. Merujuk pasien ke staf medis yang mempunyai keahlian yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan. h. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya secara terus menerus dengan ikut serta secara aktif dalam program pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan dan program-program pengembangan medis lainnya yang diatur KSM dan RS Hative Ambon. j. Membangun dan membina kerjasama tim yang baik dengan sesama sejawat anggota KSM, paramedis dan pegawai rumah sakit lain demi kelancaran pelayanan medis di Rumah Sakit. k. Bersedia ikut dalam Sub Komite pada Komite Medis dan kepanitiaan Rumah Sakit. l. Ikut dan aktif pada penelitian yang deprogram oleh KSM dan Rumah Sakit. m. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang patut diduga dapat merugikan pasien dan rumah sakit.

2.

Hak Anggota Kelompok Staf Medis : a. Menggunakan kewenangan klinis sesuai dengan keahliannya di RS Hative Ambon. b. Dokter dan Dokter Gigi Tetap, mendapatkan gaji dan tunjangan lain, hak cuti serta hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. Dokter Mitra mendapatkan imbalan jasa pelayanan sesuai dengan “Perjanjian Kerjasama Masing-masing Anggota KSM” di RS Hative Ambon. d. Memperoleh perlindungan hukum bagi anggota KSM yang sudah melakukan tugasnya sesuai SPM dan SPO, dalam melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV KOMITE MEDIK Pasal 47

1. 2. 3. 4.

Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur RS Hative Ambon, dengan mempertimbangkan usulan hasil pleno anggota Komite Medik. Ketua Komite Medik dipilih oleh Direktur 2 (dua) orang calon tertinggi yang diajukan melalui pemilihan secara tertutup dari anggota Komite Medis. Dalam menentukan Ketua Komite Medik, Direktur dapat meminta pendapat dari Dewan Pengawas. Sekretaris Komite Medik dan anggota komite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik terpilih dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RS Hative Ambon. Pasal 48 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1.

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

2.

a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit. b. Memelihara mutu profesi staf medis. c. Menjaga disiplin, etika, dan perilkau profesi staf medis. Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku. b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian :

c. d. e. f. g.

1) Kompetensi 2) Kesehatan fisik dan mental 3) Perilaku 4) Etika profesi Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis. Penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medis. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dan komite medis. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

3.

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medis memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan audit medis. b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis. c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut. d. Rekomendasi proses pendampingan (progtoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

4.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf komite medis memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran. b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku professional di rumah sakit. d. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien. Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang : 1.

Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis.

2.

Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis.

3.

Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu.

4.

Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis.

5.

Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis.

6.

Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan.

7.

Memberikan rekomendasi pendampingan.

8.

Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. Pasal 50 Panitia Adhoc

1.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.

2.

Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RS Hative Ambon berdasarkan usulan ketua komite medik.

3.

Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.

4.

Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

BAB XII KOMITE MUTU PROFESI Pasal 51 1.

Komite Mutu Profesi di rumah sakit terdiri atas 3 orang staf medis, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Mutu Profesi.

2.

Pengorganisasian komite mutu dan profesi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada komite medis. Pasal 52 Tugas dan Kewenangan Komite Mutu

Tugas dan wewenang komite mutu dan profesi adalah : 1.

Menjaga mutu profesi medis dengan memastikan kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on going profesisional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation), yang dilakukan dengan mengusulkan penetapan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

2.

Melakukan audit medis.

3.

Mengadakan pertemuan ilmiah internal Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan/Program Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/P2KGB) bagi tenaga medis.

4.

Mengadakan kegiatan eksternal Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan/Program Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/P2KGB) bagi tenaga medis.

5.

Memfasilitasi proses pendampingan bagi tenaga medis yang membutuhkan.

6.

Memberikan usulan untuk melengkapi kebutuhan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Pasal 53

1.

Komite mutu profesi dalam menjaga mutu profesi medis dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui : a. Memantau kualitas, melalui morning report, kasus sulit, kasus kematian, audit medis, audit kasus, journal reading, serta visite besar. b. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, melalui pelatihan singkat, aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan pengendalian mutu profesi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB XVI PEMBINAAN PROFESIONALISME DAN ETIKA Pasal 54 Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, symposium, lokakarya, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medis, dan sebagainya. Pasal 55 1.

Staf medis dapat meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medis.

2.

Sub komite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis. BAB XVII KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGES) Pasal 56

1. 2. 3. 4. 5.

Kewenangan Klinis adalah kewenangan dari anggota KSM untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya; Tanpa kewenangan klinis, maka seorang tenaga medis tidak dapat menjadi anggota KSM. Jenis kewenangan klinis yang berlaku di RS Hative Ambon, meliputi : Lingkup kewenangan klinis untuk pelayanan medis tertentu diberikan dengan berpedoman pada buku putih yang disusun oleh kolegium profesi bersangkutan. Kewenangan klinis diberikan oleh Direktur atas Rekomendasi Komite Medis. BAB XVIII PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT)

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 57 Kewenangan Klinis diberikan kepada seorang anggota KSM dengan suatu surat Penugasan Klinis yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewenangan Klinis anggota KSM berstatus dokter tamu dan/atau konsultan tamu diberikan dengan suatu surat Penugasan Klinis yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemberian Penugasan Klinis Ulang (Clinical Re-Appointment) dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti prosedur Re-Kredensial dari Komite Medis. Pencabutan/pembatasan Kewenangan KLinis yang tertuang dalam Surat Penugasan Klinis dilakukan oleh Direktur dengan memperhatikan rekomendasi Komite Medis. Pelaksanaan Penugasan Klinis oleh Direktur, selanjutnya akan diatur dalam Buku Pedoman Penugasan Klinis.

BAB XIX PERSYARATAN MERAWAT PASIEN DI RS HATIVE AMBON Pasal 58 Dokter Penanggung Jawab Pasien 1.

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang hendak merawat pasien di RS Hative Ambon harus sudah memperoleh izin dari direksi dan terdaftar di RS Hative Ambon.

2.

Izin merawat pasien yang diberikan kepada DPJP adalah bersifat pribadi dan tidak dapat doalihkan kepada dokter lain. Pasal 59 Hak-hak Dokter DPJP

DPJP berhak untuk : 1. Merawat pasien sendiri, 2. Memakai peralatan RS Hative Ambon sesuai bidang spesialisasinya berdasarkan peraturan RS Hative Ambon. 3. Memberi konsult apabila diminta oleh dokter lainnya, 4. Menerima honorarium dari pasien sesuai ketentuan dan tata cara pembayaran yang berlaku di RS Hative Ambon. Pasal 60 Kewajiban Dokter DPJP 1.

DPJP wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya : a) Persyaratan Merawat Pasien b) Medical Staf By Laws RS Hative Ambon c) Segala ketentuan lain yang diberlakukan di RS Hative Ambon.

2.

DPJP harus memeriksa pasiennya, mengadakan evaluasi dan memonitor perkembangan pengobatannya secara kontinu,

3.

DPJP harus bertindak sesuai dengan standar profesi, standar akreditasi dan etika kedokteran,

4.

DPJP memberikan pengobatan menurut kebutuhan yang wajar dan menggunakan formularium RS Hative Ambon,

5.

DPJP harus bersikap ramah terhadap pasien/keluarganya dan paramedis lainnya.

6.

DPJP harus menjaga hubungan baik dan etis terhadap teman sejawat lainnya,

7.

DPJP harus memberikan informasi tentang penyakit pasien dengan jelas kepada pasien dan keluarganya,

8.

Jika pasien berada dalam keadaan gawat,maka DPJP harus bersedia untuk datang langsung ke rumah sakit setiap saat.

Pasal 61 Emergensi 1.

Jika pasien berada dalam keadaan emergensi dan DPJP-nya tidak bisa dihubungi tau tidak ada waktu lagi untuk menghubungi DPJP-nya, dokter jaga yang bertugas dapat mengambil tindakan darurat untuk mengatasi kedarutannya.

2.

Dengan mengambil tindakan darurat, tidaklah bahwa rumah sakit mengambil alih persoalannya, namun tanggung jawab tetap ada pada DPJP yang merawatnya.

3.

Selanjutnya DPJP-nya harus segera datang ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatannya. Pasal 62 Masuk Rawat

1.

Setiap pasien yang hendak masuk rawat di rumah sakit harus mendapat surat rawat (opname) dari dokter.

2.

Pasien yang langsung datang tanpa surat rawat akan diproses di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

3.

Dokter IGD akan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian menghubungi DPJP mendapat giliran menurut daftar ”on-call”.

4.

Bila pasien memilih seorang dokter lain, maka dokter IGD akan menghubungi dokter spesialis yang dipilih pasien, asalkan ia juga sudah terdaftar di RS Hative Ambon.

5.

Dalam waktu 24 jam dihitung sejak pasien diterima untuk masuk rawat, maka DPJP sudah harus datang untuk melakuakn pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis kerja dan rencana pengobatannya. Pasal 63 Pemeriksaan Laboratorium

1.

Setiap pasien yang mulai masuk rawat harus mempunyai hasil pemeriksaan laboratorium jika diharuskan.

2.

Bila belum ada data hasil laboratorium, maka dokter IGD atas usul DPJP-nya akan menginstruksikan pemeriksaan laboratorium di RS Hative Ambon. Pasal 64 Pemberian Instruksi

1.

Semua pemberian instruksi adalah menjadi tanggung jawab DPJP yang bersangkutan.

2.

Setiap pemberian instruksi atau resep obat harus dilakukan secara tertulis, kecuali di dalam keadaan emergensi untuk pasien yang sudah dirawat dan sudah pernah diperiksa dapat diberikan instruksi per telepon.

3.

Dokter jaga atau perawat yang menerima instruksi tersebut akan menulis instruksi tersebut dan membacanya ulang untuk pengecekkannya.

4.

Catatan instruksi tersebut esok harinya harus diparaf oleh dokter yang memberi instruksi tersebut.

5.

Untuk pasien baru yang belum diperiksa sendiri oleh dokter yang akan merawatnya, maka pemberian instruksi per telepon hanya boleh diberikan kepada dokter jaga yang memeriksa pasien tersebut. Pasal 65 Penggantian

1.

Jika suatu saat DPJP berhalangan datang atau hendak pergi untuk jangka waktu tertentu dan sedang ada pasien yang masih dirawat, maka ia harus memberitahukan kepada pasien atau keluarganya untuk meminta persetujuan untuk dokter penggantinya.

2.

DPJP yang hendak pergi itu harus memberikan laporan secara tertulis kepada direksi bahwa ia akan digantikan oleh dokter lain untuk sementara waktu.

3.

Dokter pengganti harus diambil dari dokter yang sudah terdaftar di RS Hative Ambon.

4.

Penggantian tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu dna akan berakhir jika DPJP itu sudah kembali. Pasal 66 Konsultasi

1.

Jika DPJP menganggap perlu minta konsultasi kepada dokter spesialis lain, maka ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien atau keluarganya.

2.

DPJP mengisi formulir Permintaan Konsultasi yang tersedia.

3.

Dokter Konsultan harus diambil dari dokter spesialis yang sudah terdaftar di RS Hative Ambon.

4.

Dokter konsultan akan memeriksa pasien untuk kemudian menulis jawabannya pada Formulir Permintaan Konsultasi tersebut.

5.

Pemeriksaan konsultasi bisa dilakukan satu sampai beberapa kali.

6.

Apabila harus diperlukan observasi, maka konsultasi dapat dilakukan untuk janhgka waktu tertentu. Pasal 67 Rawat Bersama

1.

Jika pasien dirawat bersama oleh beberapa dokter spesialis maka tanggung jawab utama terletakl pada DPJPnya.

2.

DPJP harus mengusahakan agar ada pertemuan antar dokter spesialis yang merawat untuk membahas maslah : a) Penyakit yang diderita pasiennya, b) Tindakan yang sudah dilakukan dan prospeknya, c) Tindakan yang hendak direncanakan untuk dilakukan, d) Perkembangannya, e) Pertimbangan untuk alternatif lain.

3.

Pemberian penjelasan dilakukan oleh DPJP

4.

Pemberian penjelasan yang bersifat teksnis dapat diserahkan kepada dokter spesialis yang melakukan tindakan medis tersebut.

Pasal 68 Penunjang Medik DPJP wajib menggunakan fasilitas pemeriksaan diagnostik yang tersedia di RS Hative Ambon. Pasal 69 Obat – obatan dan Alat Kesehatan 1.

DPJP harus menggunakan obat-obatan yang terdaftar dalam formularium RS Hative Ambon dan tidak diperkenankan membawa obat-obatan dan alat kesehatan sendiri.

2.

Jika obat-obatan dan alat instrumen yang diperlukan tidak tersedia dan tidak disediakan oleh RS Hative Ambon, maka dokter harus meminta izin pada direksi.

3.

Peralatan/instrumen rumah sakit yang dipergunakan harus dijaga dengan baik.

4.

Tidak diperkenankan untuk membawa keluar peralatan/instrumen yang dipergunakan dari RS Hative Ambon.

5.

Jika dideteksi bahwa ada kerusakan pada peralatan/instrumen, dokter harus melaporkannya pada kepala bagian yang bersangkutan. Pasal 70 Informed Consent

1.

Setiap dokter yang hendak melakukan suatu tindakan operatif atau prosedur yang versifat invasif yang mengandung resiko, harus memberikan informasi kepada pasien tentang : a) Diagnosis yang ditegakkan, b) Sifat dari prosedur yang dilakukan, c) Mamfaatnya, d) Kemungkinan ada resiko yang terkait, e) Apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan, f) Pengobatan alternatif lain, g) Surat keterangan lain-lain yang diperlukan atau ditanyakan oleh pasien dan atau keluarganya.

2.

Penjelasan yang diberikan harus dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien,

3.

Sedapat mungkin dihindarkan penggunaan istilah-istilah medis yang tidak dimengerti oleh pasien (medical jargon),

4.

Jika pasien menyetujui, pasien harus menandatangani Surat Persetujuan,

5.

Jika pasien menolak, ia harus menandatangani Surat Penolakan yang sudah disediakan,

6.

Jika seorang pasien tidak dalam keadaan mampu untuk memberikan persetujuannya, baik karena alasan hukum atau medik, maka dapat dimintakan persetujuan dari anggota keluarga terdekat, walinya atau induk semangnya.

7.

Di dalam keadaan gawat darurat dan pasien dalam keadaan tidak sadar, sedangkan sangat perlu dilakukan suatu tindakan medik yang bersifat operatif, maka untuk penyelamatan jiwa atau anggota tubuhnya, tidak diperlukan “informed consent” (bdk Permenkes No. 585/Men/Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik)

Pasal 71 Rekam Medik 1.

Berkas rekam medik harus diisi secara lengkap dan diparaf, sehingga perkembangan dan jalannya pemeriksaaan dan pengobatan seorang pasien dapat ditelusuri kembali secara kronologis kelak di kemudian hari.

2.

Jika pasien pulang harus dituliskan instruksi pulang, diagnosis akhir dan resumenya untuk data pengobatan di kemudian hari.

3.

Semua tuliasn harus jelas dan dapat dibaca oleh orang lain yang berwenang dan berkepentingan.

4.

Kesalahan tulis hanya boleh dicoret dengan satu garis agar tidak dibaca kembali, dan diberi paraf orang yang melakukan pencoretan.

5.

Penghapusan dengan Tipp-eks atau penghitaman sampai tidak bisa dibaca kembali, tidak dibenarkan. (Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII tahun 1989 tentang Rekam Medis) Pasal 72 Pasien Pulang

1. Pasien yang sudah dirawat hanya boleh pulang atas persetujuan DPJP yang merawatnya. 2. Persetujuan itu harus dicantumkan pada berkas rekam medik dan ditandatangani. 3. Jika pengobatan belum selesai dan pasien hendak pulang juga, maka DPJP-nya harus menjelaskan risiko dan apa yang mungkin terjadi. 4. Jika pasien memaksa pulang juga, maka ia harus menandatangani formulir Pernyataan Hendak Pulang atas Kehendak Sendiri dan akan menanggung segala risiko yang mungkin terjadi. Pasal 73 Akses Terhadap Informasi 1. Setiap permintaan akses terhadap informasi dan atau keterangan atau penjelasan yang bersangkutpaut dengan keadaan pasien harus melalui DPJP yang merawat pasien tersebut. 2. Permintaan data medik pasien oleh pihak ketiga harus disertaib dengan surat izin tertulis dari pasien atau keluarga terdekatnya dan ditujukan kepada DPJP melalui direkturRS Hative Ambon. Pasal 74 Tanggung Gugat Hukum Setiap dokter yang merawat pasien bertanggung-gugat penuh secara hukum jika ada gugatan hukum dari pasien dan atau keluarganya.

BAB XX AMANDEMEN / PERUBAHAN Pasal 75 1.

Perubahan terhadap Peraturan Internal Rumah Sakit dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

2.

Perubahan dapat dipertimbangkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Direktur kepada Pengurus, atau jika Pengurus memandang perlu merubah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.

3.

Usulan untuk melakukan perubahan peraturan internal diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang secara spesifik menyatakan perlunya dilakukan perubahan tersebut.

4.

Perubahan dilakukan dengan melakukan addendum Peraturan Internal Rumah Sakit ini.

5.

Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Internal Rumah Sakit. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 76

1.

Dengan ditetapkannya Peraturan Internal RS Hative Ambon ini maka peraturan yang setara dengan Peraturan ini sebelumnya dinyatakan idak berlaku lagi.

2.

Semua Peraturan Rumah Sakit yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan internal ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal ini.

3.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Internal ini akan diatur lebih lanjut didalam kebijakan dan peraturan rumah sakit serta peraturan teknis opersional lainnya di rumah sakit.

4.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi peraturan internal ini maka pendapat Pengurus Yayasan Santo Lukas yang dianggap benar.

5.

Peraturan Internal ini akan ditinjau secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali, jika diperlukan.

6.

Peraturan Internal ini mulai berlaku setelah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Santo Lukas. Ditetapkan di : Ambon Pada Tanggal : 4 Januari 2016 Oleh

Disusun

Pemilik,

Direktur,

Ketua Yayasan Santo Lukas

RS Hative Ambon

RD. Simon Petrus Matruty, Pr

dr. Hans Liesay, M.Kes