Hasil Akhir Ham

Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan HAM Di Dunia Pendahuluan Pembicaraan tentang keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM.Hukum alam menurut Marcus G.Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan system keadilan serta berlaku untuk seluruh umat manusia.Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam tersebut.Seperti diakui Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam (naturak rights), Karena dalam hukum alam ada system keadilan yang bersifat universal. Dengan demikian, masalah keadilanlah yang merupakan inti dari hukum alam yang menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal. Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah HAM itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau Negara. Pada hakikatnya hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab, manakala sesuatu Negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang.Maka pada saat yang bersamaan terjadilah persengketaan antara individu dan kekuasaan Negara. Dalam pertarungan itu, pihak individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan.Dan pada saat itu pula perlindungan terhadap hakhak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.

Sejarah Lahirnya HAM Di Dunia Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

Bila ditelusuri lebih jauh kebelakang mengenai sejarah lahirnya HAM, HAM dalam perspektif Islamlah yang pertama kali ada atau yang lebih awal muncul dibandingkan dengan konsep atau ajaran-ajaran lainnya. Selain itu, pemikiran Islam mengenai hak-hak dibidang social, ekonomi, dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama dalam ajaran Islam itu yaitu Al Qur’an dan Hadits yagn merupakan sumber ajaran normatife, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM itu adalah pada pendeklarasian Piagam Madinah. Piagam Madinah untuk pertama kalinya muncul pada tahun 622 M atau pada tahun ke 2 Hijriah dan itulah pertama kalinya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang pada saat itu disebut dengan kaum Muhajirin (pendatang). Dan yang menanti kedatangan NAbi Muhammad di Madinah disebut dengan kaum Anshar (penanti). Tidak lama setelah Hijrah tersebut Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik yang disebut dengan Piagam Madinah, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan seperti adanya golongan Islam dan Yahudi.Piagam Madina ini berisi 47 pasal.Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah.Agar terbentuk kesatuan hidup diantara

seluruh penghuninya.Sebagai tambahan para ahli

sejarah menyebutkan naskah politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengsn nama “AL-Shahifah” adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri.Menurut Ahmad Sukardja kata Shahifah semakna dengan Charter dan piagam.Dan dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuan muslim dan non-muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui W.Montgomery Watt yang menyatakan bahwa Piagam Madinah secara umum diakui autentik dan ia menambahkana Piagam Madinah tersebut merupakan sumber ide yang mendasari Negara Islam pada awal pembentukannya. Piagam Madinah ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan HAM di dunia karena memuat pokok pikiran yang dari sudut tinjaun modern pun mengagumkan.Dalam Piagam Madinah ini paling tidak ada dua ajaran pokok yang saat ini menjadi pandangan Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

hidup modern yaitu:semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip: •

Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga;

•

Membela mereka yang teraniaya;

•

Saling menasehati;

•

Menghormati kebebasan beragama;

•

Kebebasan berpendapat;

•

Hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya. Tidak hanya itu,juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum yaitu

berpartisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar dengan mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama, dan itu merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk. Ide-ide dalam piagam Madinah tersebut mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat Internasional dewasa ini dan menjadi pandangan hidup modern diberbagai Negara di dunia. 600 tahun setelah kedatangan Islam, para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya ditandai dengan lahirnya Magna Charta 1215 di kerajaan Inggris.Magna Charta adalah hasil dari ketidaksetujuan antara Paus dan Raja John dan baronnya tentang hak seorang raja.Didalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolute ( raja yang menciptakan hukum , tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya) dapat dibatasi kekuasaannya dan dimintai pertanggungjawabannyadi muka hukum.Magna Charta ini telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itulah mulai diperaktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen.Dan pada saat itu jugalah lahir doktrin ‘raja tidak kebal hukum’ dan harus bertanggung jawab

Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

kepada rakyat, meskipun kekuasaan membuat Undang-Undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Di dalam Magna Charta itu juga tercantun kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris.Di

dalamnya

dijelaskan bahwa Raja

tidak lagi bertindak sewenang-

wenang.Dalam hal-hal tertentu, Raja didalam tindakannya harus mendapatkan persetujuan dari para bangsawan.Walaupun hal itu terbatas dalam hubungan antara Raja dengan Bangsawan, tetapi kemudian terus berkembang.Sebagai suatu prinsip, hal ini merupakan

suatu

kemenangan,

sebab

hak-hak

tertentu

telah

diakui

oleh

pemerintah.Dengan lahirnya Magna Charta, maka tidak seorang warga Negara yang merdeka dapat ditekan atau dirampas kekayaanya,diperkosa,diasingkan,atau dengan cara apapun haknya diperkosa, kecuali berdasarkan kepentingan hukum Meskipun belum sempurna, Magna Charta di dunia Barat dipandang sebagai permulaan dari gagasan konstitualisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh lahirnya Undang-Undang dalam kerajaan Inggris tahun 1968 yang dikenal dengan Undang-Undang hak (Bill of Rights).Bill of Rights adalah adalah suatu Undang-Undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah berhasilmelakukan perlawanan terhadap Raja John, sehingga pada masa itu mulai timbul pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia sama dimata hukum (equality before the law) Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya Negara hukum dan Negara demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga Negara. Asas persamaan ini pula yang nantinya, mendasari hak-hak lainnya seperti kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin dalam konsiderans mukadimah Deklarasi Sedunia tentang HAM 1948. Untuk mewujudkan kedalam suatu tindakan konkrit dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, pemikiran para tokoh yaitu J.J.Rosseautentang kontrak sosialnya. Dalam teori kontrak sosialnya disebutkan bahwa setiap warga membuat Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

persekutuan.untuk melahirkan sebuah negara. Persekutuan adalah ketika orang menyerahkankebebasannya untuk bergabung dalam suatu badan politik. Ini berarti bahwa kebebasan yang telah diserahkan akan dipertahankan dan dilindungi oleh negara.Tujuan dari persekutuan ini adalah untuk kepentingan publik. Negara tidak akanpernah bisa memiliki hak untuk menghancurkan, memperbudak atau secara sengaja memiskinkan warganya. Jika itu yang terjadi, maka warga negara berhak melakukan revolusi, menghancurkan persekutuan tersebut dan melakukan negosiasi ulang.Karena itu, proses pembangunan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas hidup warga harus senantiasa diorientasikan pada penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan.John Locke di Inggris dengan teori hukum kodratinya.Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkan..Dan Montesquieu dengan trias politikanya telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Trias politika yang lahirnya didorong oleh sebuah keinginan untuk mencegah tirani, pada intinya membuat pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif,sehingga seorang raja tidak dapat bertindak secara semena-mena diluar ketentuan hukum yang berlaku. Paham ini pula yang memberi semangat bagi munculnya deklarasi tentang kemerdekaan yang disahkan oleh Kongres Kontinental yaitu “Declaration of Independence” di Amerika Serikat 4 Juli 1776.Paham-paham tersebut mengedepankan tentang pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani. Dalam deklarasi tersebut dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selain itu deklarasi ini merupakan dokumen bersejarah yang memproklamirkan kemerdekaan koloni-koloni Amerika dan Kerajaan Inggris.Rentetan pristiwa menuju deklarasifriksi antara kolini-koloni Amerika dan Kerajaan Inggris telah mulai meningkat selama sepuluh tahun sebelum deklarasi tersebut disahkan.Selama kurun waktu itu, kolino-koloni tersebut telah meminta kepada Inggris agar diberi lebih banyak peran dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka, terutama dalam hal pajak. Parlemen Inggris mengeluarkan berbagai peraturan perpajakan. Mereka terus menuntut dan protes sampai lama sekali. Akhirnya Parlemen memutuskan hukum yang justru Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

mengukuhkan haknya dalam mengatur semua kepetusan atas koloni-koloni.Pada tahun1767 Parlemen memutuskan pajak atas sejumlah barang yang diimpor ke koloni, tetapi oposisi dari koloni memaksa Parlemen menghilangkan pajak itu ditahun 1770, kecuali pajak atas teh.Pada tahun 1773 orang-orang koloni yang marah naik keatas kapalkapak Inggris di pelabuhan Boston dan membuang kargo tehnya ke laut.Parlemen kemudian mengeluarkan perundangan untuk menghukum Massachussetts. Hukuman ini mendorong para koloni untuk bersatu melawa apa yang mereka sebut Perundangan Yang Tak Dapat Ditolerir. Kongres Kontinental pada tahun1774 delegasi dari semua koloni terkecuali dari Georgia berkumpul di Philadelphia dalam Kongres Kontinental yang pertama.Disitu mereka mengeluarkan suatu kesepakatan yang mengikat para koloni untuk tidak berdagang dengan Inggris atau memakai barang-barang dari Inggris.Mereka juga mengusulkan pertemuan untuk tahun berikutnya kalau Inggris tidak merubah kebijakannya sebelum itu.Inggris tetap memegang kebijakannya dan Kongres Kontinental kedua diadakan pada tanggal 10 Mei 1775 di Philadelphia.Pada saat itu perang Revolusi di Amerika sudah dimulai, yakni pertempuran antara pihak koloni Massachussetts dengan pasukan Inggris.Kongres memutuskan untuk mengorganisir tentara dan angkatan laut dan mengeluarkan uang untuk membiayai perang. Banyak utusan koloni yang mulai percaya bahwa kemerdekaan dari Inggris merupakan satusatunya jalan keluar, walaupun masih banyak koloni lain yang tidak setuju.Oleh karena itu kongres mengirimkan satu permohonan terakhir yang akhirnya sia-sia belakakepada Raja George III di bulan Juli agar memenuhi tuntutan koloni di Amerika.Gerakan kemerdekaan mulai berkembang dengan cepat pada tahun 1776. PAda tanggal 17 Juni Richard Henry Lee dari Virginia memperkenalkan sebuah resolusi di kongres, bahwa koloni-koloni yang bersatu merupakan dan berhak untuk menjadi Negara-negara yang bebas dan merdeka. Itulah untuk pertama kalinya koloni disebut dalam dokumen resmi sebagai “The United States of Amerika”. Lalu Thomas Jefferson membuat naskah resolusi dalam waktu dua minggu.dan Benjamin Franklindan John Adams melakukan sejumlah perubahan gaya bahasa. Pengesahan deklarasi ini pada tanggal 2 Juli,kongres menyetujui resolusi Lee. Para utusan pun mulai memperdebatkan naskah Jefferson dan Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

akhirnya pada tanggal 4 Juli 1776 kongres pun mengesahkan naskah terakhir deklarasi kemerdekaan Amerika.Naskah ini dibacakan dihadapan orang banyak dihalaman Gedung Negara ( State House) pada tanggal 8 juli dan akhirnya ditandatangani oleh 56 anggota kongres. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Prinsip ini antara lain menyatakan bahwa tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression (kebebasan berpendapat), freedom of religion (kebebasan menganut keyakinan/agama yang di kehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik).Dalam The French Declaration tersebut sudah tercakup semua hak,meliputi hak-hak menjamin timbulnya demokrasi dan Negara hukum. Deklarasi yang lahir sebagai buah dari Revolusi Prancis itu telah berhasil meruntuhkan susunan masyarakat feudal termasuk golongan pendeta agama dan susunan pemerintahan Negara yang bersifat kerajaan dengan system monarki absolut.Disebebkan revolusi tersebut bertujuan untuk mempeoleh jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang Negara, maka dirumuskanlah tiga prinsip yang disebut Trisloganda, yaitu: 1. Kemerdekaan (liberte) 2. Kesamarataan (equalite) 3. Kerukunan dan persaudaraan (fraternite) Ketiga semboyan inilah yang melahirkan Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Seiring dengan berjalnnya waktu dan terjadinya perkembangan dalam kehidupan kemasyarakatan konsepsi HAM terus mengalami perubahan.Isi dan ruang lingkup HAM Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

masa lampau itu ternyata tidak responsive dan aspiratif lagi terhadap perkembangan situasi serta tuntutan realitas sosial yang ada.Lagi pula hak-hak yang harus mendapat perlindungan tidak hanya bersifat yuridis-politik, melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam rangka konseptulisasidan reinterpretasi terhadap HAM yang mencakup bidang yang lebih luas, maka pada pemulaan abad ke-20, presiden AMerika, Franklin D. Rosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan “The Four Freedoms” yaitu: 1. freedom of speech (kebebasan berbicara) 2. freedom of religion (kebebasan dalam memilih agama) 3. freedom for fear (kebebasan dari rasa takut) 4. freedom from want Keempat macam hak-hak dasar ini didasarkan kepada sebuah argument bahwa untuk membahagiakan manusia tidak cukup hanya dengan memberikan pengakuan hak-hak politik saja. Karena hak-hak politik dan yuridis tidak akan berarti apa-apa tanpa terpenuhinya kebutuhan manusia yang paling mendasar (basic need) seperti sandang, pangan, dan papan. Berdasrkan argument ini pula maka perspektif

HAM dalam perkembangan

selanjutnya mencakup bidang ekonomi, sosial.dan budaya.Dimensi baru HAM yanf dirumuskan oleh D.Rosevelt ini menjadi inspirasi dan bagian yang tidak terpisahkan Declaration of Human Rights 1948 yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM hingga saat ini.Pernyataan yang disahkan oleh Majelis Umum PBB ini terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia baik yang bersifat yuridik maupun politik.Dalam perkembangan pembabakan HAM,deklarasi ini disebut juga sebagai generasi pertama Hak-hak Asasi Manusia, yang didalam pembahasan berikutnya disingkat dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights).Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya. Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negaranegara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembagalembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]

Sumber-Sumber Artikel http://iuweaksdf.8m.com/ http://www.demosindonesia.org/pdf/Sasgart_dari%20pembangunanisme%20ke%20peng hormatan%20HAM.pdf http://farah-web.blogspot.com/2008/01/sejarah-nasional-hak-asasi-manusia.html Kosasih,Ahmad,MA.,Drs.,2003.HAM Dalam Perspektif Islam.Jakarta:Salemba Diniyah Rosyada,Dede,Dkk.,2000.Pendidikan Kewaranegaraan:Demokrasi,HAM dan Masyarakat Madani.Jakarta Timur:Prenada Media

Nandaru Putra Yanda Jl.Perintis Kemerdekaan Perum.PT Ira blok A No.61,Hamparan Perak Email: [email protected]