Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.docx

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis Nama & NPM :

1. Heri Kurniawan

(1611011008)

2. Sandes Prawira

(1611011011)

3. Fitriyana

(1611011038)

4. Desmalina Kurniati Daraz

(1611011064)

5. Ni Made Ayu Windu Kartika (1611011075) 6. Chintya Fani

(1611011084)

7. Nurmala Septiarini

(1611011087)

8. Muhammad Ridho Hasbullah (1611011101) 9. Ferry Dial Yunandi

(1611011103)

10. Nabilla Shafira

(1651011003)

Mata Kuliah

: Pendidikan Kewarganegaraan (UNI616107)

Dosen

: Drs. Tontowi Amsia, M.Si, Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 15 Maret 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah dengan judul “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan”. Dalam penulisan makalah ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Tontowi Amsia, M.Si. dan Bapak Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd. Penulis sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membacanya.

Bandar Lampung, 15 Maret 2017

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Urgensi matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam setiap jenjang pendidikan tidak terlepas dari fungsi dan peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan harus melalui berbagai perubahan nama dan materi dari setiap kurikulum namun tidak dapat dipungkiri Pendidikan Kewarganegaraan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mencetak generasi bangsa berkepribadian luhur. Mulai terkikisnya moral anak bangsa saat ini juga telah menjadi peringatan bagi semua kalangan pada umumnya dan pendidik pada khususnya. Dalam mengatasi hal ini pendidik harus bisa mengintegrasikan setiap matapelajaran menjadi pendidikan karakter baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajarkan untuk berperilaku sesuai norma-norma yang ada. Teori yang ada dalam materi pelajaran tersebut harus dibarengi dengan praktik lapangan sehingga dapat tercipta peserta didik yang tidak hanya sekedar cerdas dalam bidang akademik tetapi juga cerdas menempatkan diri sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, melalui tugas matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan kami ingin membahas lebih dalam mengenai hakikat, karakteristik, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ? 2. Apa hakikat Pendidikan Kewarganegaraan ?

3. Apa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ? 4. Apa fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ? 5.

Bagaimana karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan?

6.

Apa saja ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan?

C. Tujuan Untuk mengetahui apa itu: 1.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

2.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.

3.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

4.

Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan.

5.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Matakuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Beberapa pandangan para pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1. Muhammad Numan Soemantri merumuskan pengertian civics sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan – perkumpulan yang terorganisasi ( organisasi social, ekonomi, politik ), individu dengan negara. Jauh sebelum itu, Edmonson ( 1958 ) menyatakan bahwa makna civics selalu mendefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak – hak istimewa Negara. Pengertian ini menunjukan bahwa civics merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana tertuang dalam Dictionary of Education. 2. Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada genersi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak – hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai – nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan

perilaku politik sehingga yang bersangkutan memliki political knowledge, awareness,

attitude,

political

participation

serta

kemampuan

mengambilkeputusan politik secara rasional menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. 3. Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah The Citizendan Civics, pada tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan The sciens of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state. Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) dan antara individuindividu dengan negara. 4. Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalah citizenship mempunyai dua makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua, aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab 5. Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education (Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsurunsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic Education yang diharapkan akan menolong para peserta didik (mahasiswa) untuk: 1. Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.

2. Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan negara. Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilainilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagao individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, selain pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilainilai moral Pancasila para Mahasiswa S1 PGSD diharapkan pula memiliki keterampilan di dalam mengorganisir dan mengembangkan materi bidangstudi Pendidikan Kewarganegaraan untuk dapat diajarkan di SD. Itu juga berarti para Mahasiswa selain memperoleh pengetahuan, mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila juga diharapkan dapat mengajarkannya dalam tingkat SD agar para siswa SD dapat mengetahui dan menghayati serta mengamalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tersebut menurut tingkat kematangan siswa SD. Dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan patut diperhatikan bahwa bidangstudi tersebut menggantikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masa berlakunya Kurikulum sekolah tahun 1944 Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah 2. Meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas Indonesia 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik 4. Mengubah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai

moral

Pancasila

tanpa

menutup

kemungkinan

diakomodasikannya nilai-nilai lain dari luar yang sesuai dan tidak

bertentangan

dengan

nilai-nilai

moral

Pancasila

terutama

dalam

menghadapi arus globalisai dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia 5. Memberikan motivasi agar dalam langkah laku lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma Pancasila 6. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya (Udin S. Winataputra,2008 :3.8)

2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Moral Pancasila akan dilihat dari segi yang keseluruhannya menjadi ciri khusus pendidikan moral pancasila. Dalam hal ini pendidikan tidak terlepas dari proses interaksi belajar, karena pendidikan akan tercapai apabila ada interaksi yang baik antara siswa dengan guru di kelas. Masalah dan ruang lingkup pembelajaran PMP meliputi : 1. Materi : terdiri dari P4 UUD 1945 dan GBHN serta ditambah dengan fakta – fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia 2. Metodologi : dari sarana penajian PMP 3. Cara – cara melakukan evaluasi terhadap PMP. Berdasarkan masalah – masalah diatas, maka hakikatnya pendidikan kewarganegaraan dalam PMP meliputi : 1. Merupakan “ Effective Education “ yaitu merupakan pendidikan yang mengembangkan dan membina sikap mulai dari tingkatan yang belum tahu terhadap suatu nilai sampai siswa iu menyadari dan melakukan nilai moral itu dalam tingkah laku kehidupan sehari – hari.

2. BULL ( 1928 ) mengatakan bahwa perkembangan sikap seseorang ( anak ) meliputi beberapa tahap antara lain sebagai berikut :

a. Anomous : pada tahap ini sikap anak “ tidak tahu “ terhadap sesuatu ang dianggap baik dan buruk. Ia melakukan sesuatu hanya atas dasar dorongan naluri semata

b. Heteronomous : pada tahap ini, anak sudah mempunyai sikap tertentu teapi masih “ gunglon “. Artinya, masih bersikap ikut – ikutan, belum mempunyai pendapat yang mandiri. Anak melakukan sesuatu kegiatan hanya karena senang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekelilingnya c. Socionomous : pada tahap ini seorang anak/siswa melakukan sesuatu karena kesadaran dan dan keyakinan dirinya bahwa sesuatu itu perlu dan baik untuk dilakukan, sebagai pola hidupnya. Pada tahap ini seseorang anak sudah sadar betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. artinya , anak sudah punya pendidikan sendiri.

d. Antonomous : pada tahap ini seorang anak/siswa sudah mencapai tingkat kedewasaan, sehingga ia melakukan sesuatu itu sudah melalui proses pemikiran yang matang dan sadar sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

3. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan

harus menjadi wahana psikologi-

pedagogis yang utama.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah seyogyanya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan social-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuhkembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi ini sangat penting karena akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta tanggung jawab, dengan sikap dan perilakunya dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak

mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan, kreativitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Dengan demikian, secara bertahap sekolah akan menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil dan berkeadaban. Dalam kerangka semua itu matapembelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab. Menyadari betapa pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka dengan melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan ketrampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokratis. Pendidikan prasekolahan seyogyanya dikembangkan sebagai wahana social cultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan social warga negara yang baik sebagai aktor social maupun sebagai pemimpin/kholifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara konsisten, mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan zaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Tujuan Pkn Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa “Mata Pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan

merupakan

matapelajaran

yang

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUd 1945”, sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berfikir secara krisis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawa, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta antikorupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan PKn di Universitas:

1. Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. 2. Meletakkan dan membentuk pola piker yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak ke-Indonesiaan. 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik. 4. Menggugahkesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilainilai moral Pancasila tanpa menutup kemungkinan bagi diakomodasikannya

nilai-nilai laindari luar yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia. 5. Memberikan motivasi agar dalam setiap langkah laku lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma Pancasila. 6. Mempersiapkan anak didik utuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya.

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut : a. Membina, mengembangkan dan melestarikan konsep nilai moral dan norma Pancasila secara dinamik dan bertanggung jawab. b. Membina, dan mengembangkan jati diri manusia Indonesia seutuhnya, khususnya guru PPKn Profesional yang berkepribadian pancasila dan melek politik ( political literate ) yang mampu menjadi ingsan teladan dan narasumber dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. c. Memuat acuan pokok pola pembinaan dan pengembangan program dan pengajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan dan hukum persekolahan, disamping acuan pokok formal lainnya. d. Membina perbekalan pengetahuan dan keterampilan okupasional selaku guru PPKn dan Tatnegara RI pada persekolahan.

5. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan Sejalan

dengan

uraian

pada

hakikat

bidang

studi

Pendidikan

Kewarganegaraan maka berikut ini akan diuraikan pula tentang karakteristik atau ciri-ciri/sifat umum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui dan memahami dengan baik hak-hak dan kewajibannya yang didasari oleh kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Dapat

membuat keputusan secara cepat dan tepat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Warga negara yang yang dimaksud adalah warga negara dan warga masyarakat yang juga mandiri, bertanggungjawab, mampu berfikir kritis dan kreatif atau yang secara umum oleh Lawrence Senesh seperti yang dikemukakan oleh Murphy (1967:57) dengan sebutan desitable socio-civic behavior atau warga negara yang mampu tink globally while act locally kata Rene Dubois. Warga negara yang memiliki pandangan seperti ini memiliki apa yang disebut cosmopolitan stance atau sikap mental/pendirian yang bersifat cosmopolitan. Mereka adalah warga negara yang dapat menggunakan sumbersumber daya dunia dan mengakumulasikan kebijakan dan kearifan dalam melahirkan tindakan bersama terhadap masalah bersama yang dihadapi setiap orang. Warga negara dengan pandangan global memahami saling ketergantungan, kemajemukan, nilai-nilai dan menemukannya bukan hanya dalam budaya kelompok mereka sendiri sebagai suatu negara-bangsa, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan. Sehubungan dengan penggambaran seperti dikemukakan di atas mengarahkan kita pada landasan konsep yang mendasari Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia Indonesia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk: 1. Sadar dan patuh terhadap hukum (melek hukum) 2. Sadar dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ( melek politik ) 3. Memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional ( insan pembangunan ) 4. Cinta bangsa dan tanah air (memiliki sikap heroisme dan patriotisme) Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru, yaitu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini:

1.

Civic Intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam

dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial 2.

Civic Reponsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga

negara yang bertanggungjawab 3.

Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar

tanggungjawabnya, baik secara individual, sosisal, maupun sebagai pemimpin hari depan Sejalan dengan itu kompetensi-kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut : 1. Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan Memahami

tujuan

pemerintahan

dan

prinsip-prinsip

dasar

konstitusi

pemerintahan Republik Indonesia a. Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional sebagaimana keterlibatan warga negara membenuk kebijaksanaan publik b. Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia dan atau internasional 2. Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan a. Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri b. Mengusasai kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu c. Membela atau mempertahankan posisi bagi mengemukakan argumen yang kritis logis dan rasional d. Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum

e.Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan consensus(demokrasi) 3. Kompetensi untuk mengusai karakter kewarganegaraan a. Memberdayakan dirinya sebagai warga negara yang aktif, kritis dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat, politik dan pemerintahan dalam semua tingkat (daerah dan nasional). b. Memahami bagaimana warga negara melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional). c. Memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara d.Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari 6. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Kajian historis Pendidikan Kewarganegaraan sejak masa kemerdekaan (1946) sampai masa reformasi (saat ini) 1. Tahun 1946 Pada tahun ini belum dikenal adanya matapelajaran yang menyangkut kewarganegaraan 2. Tahun 1957 Pada tahun ini mulai diperkenalkan matapelajaran Kewarganegaraan. Isi pokok materinya meliputi cara memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Selain matapelajaran Kewarganegaraan juga diperkenalkan matapelajaran Tata Negara dan Tata Hukum

3. Tahun 1959 Pada tahun ini ini muncul matapelajaran CIVICS di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi,

Undang-Undang

Dasar

1945,

Pancasila,

pidato-pidato

kewarganegaraan presiden, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Tahun 1962 Pada tahun ini telah terjadi pergantian matapelajaran CIVICS menjadi Kewargaan Negara. Penggantian ini atas usul menteri kehakiman pada masa itu, yaitu Dr. Saharjo, SH. Menurut beliau penggantian ini bertujuan untuk membentuk wara negara yang baik. Materi yang diberikan menurut keputusan menteri P dan K no. 31/ 1967 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, dan pengetahuan PBB. 5. Tahun 1968 Pada tahun ini keluar kurikulum 1968 sehingga istilah Kewargaan Negara secara tidak resmi diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokoknya menurut jenjang pendidikan, yaitu 1. Sekolah Dasar 1) Pengetahuan kewarganegaraan 2) Sejarah Indonesia 3)

Ilmu bumi

2. Sekolah Menengah Pertama 1)

Sejarah kebangsaan

2)

Kejadian setelah kemerdekaan

3)

Undang-Undang Dasar 1945

4)

Pancasila

5)

Ketetapan MPR

3. Sekolah Menengah Atas 1)

Pasal-pasal UUD 1945 yang dihubungkan dengan tata negara

2)

Sejarah

3)

Ilmu bumi

4)

Ekonomi

4. Sekolah Pendidikan Guru 1)

Sejarah Indonesia

2)

Undang-Undang Dasar 1945

3)

Kemasyarakatan

4)

Hak Asasi Manusia (HAM

6. Tahun 1973 Pada tahun ini Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bidang PKn menetapkan 8 tujuan kurikuler, yaitu: 1. Hak dan kewajiban warga negara 2. Hubungan luar negeri dan pengetahuan internasional 3. Persatuan dan kesatuan bangsa 4. Pemerintahan demokrasi Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 6. Pembangunan sosial ekonomi

7. Pendidikan kependudukan 8. Keamanan dan ketertiban masyarakat 7. Tahun 1975 Pada tahun ini muncul matapelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menggantikan PKn. Menurut Tap MPR no. IV/MPR/1973 tentang GBHN menginstruksikan matapelajaran PMP masuk dalam kurikulum sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi 8. Tahun 1984 Pada tahun ini kurikulum tetap mempertahankan matapelajaran PMP 9. Tahun 1994 Pada tahun ini matapelajaran PMP diganti menjadi matapelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 10. Tahun 2006 Pada tahun ini keluar kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) muncul matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menggantikan PPKn. Materi pokok menurut jenjang pendidikannya meliputi: 1.Sekolah Dasar 1)

Norma-norma

2)

Pancasila

3)

Perilaku-perilaku yang baik dalam masyarakat

2.Sekolah Menengah Pertama

1)

Undang-Undang Dasar

2)

Struktur negara

3)

Hukum-hukum ketatanegaraan

3.Sekolah Menengah Atas 1)

Hubungan internasional

2)

Keterbukaan

3)

Keadilan

Jadi Hakikat PKn, yaitu: 1. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. 2. Sebuah matapelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. 7. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang Lingkup matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam bela Negara, Sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 3. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup bergotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. 5. Konstitusi negara, meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusa yang pertama, kostitusi yang pernah digunakan Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 6. Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakan demokrasi. 7. Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 8. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilainilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagao individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan/pembelajaran demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan keasadaran kepada genersi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak – hak warga masyarakat.yaitu, pembelajaran yang mampu menjadikan warga negara yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam berbangsa dan bernegara dengan cara mengembangkan dan membina sikap mulai dari tingkatan yang belum tahu terhadap suatu nilai sampai siswa itu menyadari dan melakukan nilai moral itu dalam tingkah laku kehidupan sehari – hari. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara indonesia yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: membina, mengembangkan dan melestarikan konsep, nilai, dan norma Pancasila secara dinamik dan bertanggung jawab.

B. Saran

Penulis memahami kekurangan dalam menulis makalah ini, maka kami menerima semua kritik dan saran yang membangun agar kami menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA Darmadi, Hamid. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung. Alfabeta TIM ICCE UIN Jakarta. 2005. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta. Prenada Media Ubaedillah & Abdul Rozak, Pancasila,Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2012

Winataputra, Udin S. (2008). Pembelajaran PKn di SD, Jakarta:Universitas Terbuka. http://h4dyme.wordpress.com/2010/05/17/hakikat-fungsi-dan-tujuan-pendidikankewarganegaraan-di-sd/ http://izzati-site.blogspot.com/2012/10/apa-sich-hakikat-pendidikan.html http://stkip.files.wordpress.com/2011/05/ppkn1.pdf http://cenatcenutpgsd.blogspot.com/p/hakikat-dan-fungsi.html http://senjanuari15.blogspot.com/2012/01/catatan-tentang-uas-pkn.html?m=1 http://stkip.files.wordpresss.com/2011/05/ppkn1.pdf