Habibie.docx

B.J Habibie Berawal dari permasalahan besar yang memunculkan banyak tuntutan agar presiden Soeharto turun dari jabatannya. Puncaknya tuntutan terjadi yang dikenal dengan insiden trisakti. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan presiden RI, lewat pidatonya dihadapan wartawan dalam dan luar negeri. Setelah itu, Wapres B.J Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi presiden RI ketiga dihadapan pimpinan mahkamah agung, yang disaksikan oleh ketua DPR dan wakilwakil ketua DPR. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Dalam bidang ekonomi Habibie berhasil memotong niai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerntahannya, terutama setelah pertanggung jawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dollar AS. Dalam penyelesaian krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, Habibie melakukan langkahlangkah sebagai berikut: melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp 10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat, dan mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan Habibie dalam pemulihan ekonomi, berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mempunyai kebijakan yang konkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Banyak kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemullihan ekonomi. Tanggal 21 Agutus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Uum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Awal selanjutnya pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, bank diambil alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Selain itu juga harga beras meningkat. Berakhirnya masa pemerintahan B.J Habibie karena pertama, legitimasi pemerintahan Habibie lemah karena keberadaan habibie sebagai suatu paket warisan pemerintahan Soeharto. Kedua, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur, dianggap tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR/MPR sebelum menawarkan opsi kedua kepada masyarakat Timor-Timur. Ketiga, terjadi kasus di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Irian Jaya lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada tanggal 20 Oktober 1999 Presiden B.J Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden.