Guru

GURU A. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; 9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Jabatan Fungsional Guru adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

26

4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi. C. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN NO. 1.

JENJANG JABATAN Guru Pertama

2.

Guru Muda

3.

Guru Madya

4.

Guru Utama

GOL III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

ANGKA KREDIT 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

TUNJANGAN Rp. 327.000,00

BUP (THN)

570.000,00 (Kepala Sekolah) 60

389.000,00

640.000,00 (Kepala Sekolah)

D. PENGANGKATAN PERTAMA 1. Pejabat yang berwenang mengangkat a. Presiden untuk pengangkatan Guru Utama; b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Guru Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Guru Muda; dan d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Guru Pertama. 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. E. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Persyaratan: 1. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali; 2. Memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun; 3. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

27

F. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN 1. Pembebasan Sementara Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih. 2. Pengangkatan Kembali Pengangkatan kembali dalam jabatan Guru dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Guru yang diperoleh selama pembebasan sementara. 3. Pemberhentian Guru diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

28