Gri Indonesia Kombinasi.pdf

GRI 101: LANDASAN 2016

GRI

101

Daftar Isi Pendahuluan

3

A. Latar belakang pelaporan keberlanjutan 3 B. Ikhtisar Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 3 C Menggunakan Standar ini 5

GRI 101: Landasan 7 1. Prinsip-Prinsip Pelaporan 2. Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan 3. Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI

7 17 21

Istilah-istilah utama

27

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB). Satu rangkaian lengkap Standar GRI dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards. Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 101: Landasan berlaku untuk setiap organisasi yang ingin menggunakan Standar GRI untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial. Oleh karena itu, Standar ini berlaku untuk: •

organisasi yang bertujuan menyiapkan pelaporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI; atau

•

organisasi yang bermaksud untuk menggunakan Standar GRI tertentu yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan dampak yang terkait dengan topik ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan tertentu (misalnya, untuk melaporkan emisi saja).

GRI 101 dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis. Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

2

GRI 101: Landasan 2016

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Pendahuluan

A. L  atar belakang mengenai pelaporan keberlanjutan Pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional pembangunan berkelanjutan – dengan menggambarkannya sebagai ‘pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri’1. Melalui kegiatan dan jaringan mereka, semua organisasi memberi kontribusi positif dan negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu organisasi-organisasi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan ini. Pelaporan keberlanjutan, sebagaimana dipromosikan oleh Standar GRI, adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif - terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses ini, sebuah organisasi mengidentifikasi dampaknya yang signifikan pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterima secara global. Standar GRI menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas (keterbandingan) global dan kualitas informasi tentang dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI harus memberikan representasi yang seimbang dan wajar dari kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

Informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

GRI

101 Standar Universal

B. Ikhtisar Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Menggunakan Standar GRI sebagai rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan

1

Pendekatan Manajemen

102

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat.

Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah dikembangkan terutama untuk digunakan bersama-sama dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip Pelaporan dan berfokus pada topik yang material.

Pengungkapan Umum

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. ‘Masa Depan kita Bersama’. Oxford: Oxford University Press, 1987

GRI 101: Landasan 2016

3

Pendahuluan Menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik material organisasi dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI dapat diproduksi sebagai laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, atau dapat merujuk informasi yang diungkapkan dalam berbagai lokasi dan format (misalnya, berbasis kertas atau elektronik). Setiap laporan yang disusun sesuai dengan Standar GRI diwajibkan mencantumkan indeks isi GRI, yang disajikan dalam satu lokasi dan mencakup nomor halaman atau URL untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Lihat klausul 2.6 dalam Standar dan Pengungkapan ini 102-55 di GRI 102: Pengungkapan Umum. Menggunakan Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik Suatu organisasi juga dapat menggunakan Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik, asalkan Standar yang relevan dirujuk dengan benar. Lihat Bagian 3 untuk perincian lebih lanjut dalam menggunakan dan merujuk Standar GRI. Struktur Standar Standar GRI dibagi menjadi empat seri: Seri

Deskripsi

Standar Universal seri 100

Seri 100 mencakup tiga Standar universal: GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar GRI. GRI 101 menetapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi dan mutu laporan. Ini mencakup persyaratan untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, dan menjelaskan bagaimana Standar GRI dapat digunakan dan dirujuk. GRI 101 juga mencakup klaim tertentu yang diwajibkan bagi organisasi dalam mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar, dan bagi mereka yang menggunakan Standar GRI tertentu yang dipilih untuk melaporkan informasi spesifik. GRI 102: Pengungkapan Umum digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses pelaporan organisasi. GRI 103: Pendekatan Manajemen digunakan untuk melaporkan informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material. Hal ini dirancang untuk digunakan untuk setiap topik material dalam laporan keberlanjutan, termasuk yang dicakup oleh Standar GRI untuk topik spesifik (seri 200, 300, dan 400) dan topik material lainnya. Penerapan GRI 103 pada setiap topik material memungkinkan organisasi memberikan penjelasan naratif tentang alasan atau latar belakang topik tersebut dianggap material (penting), tempat terjadinya dampak atau Batasan topik, dan cara organisasi mngelola dampak tersebut.

Standar topik spesifik Seri 200 (Topik ekonomi) Seri 300 (Topik lingkungan) Seri 400 (Topik sosial)

Seri 200, 300, 400 mencakup banyak Standar topik spesifik. Seri-seri ini digunakan untuk melaporkan informasi mengenai dampak organisasi yang terkait dengan topik-topik ekonomi, lingkungan dan sosial (misalnya Dampak Ekonomi Tidak Langsung, Air, atau Kepegawaian). Untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, sebuah organisasi menerapkan Prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan yang mengacu pada GRI 101: Landasan untuk mendefinisikan topik ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial yang material. Topik-topik material ini menentukan Standar topik spesifik mana yang digunakan organisasi untuk menyiapkan laporan keberlanjutan. Standar topik spesifik yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan keberlanjutan. Lihat Bagian 3 untuk perincian lebih lanjut.

4

GRI 101: Landasan 2016

Pendahuluan C. Menggunakan Standar ini Ikhtisar isi GRI 101: Landasan adalah titik awal bagi sebuah organisasi untuk menggunakan Standar GRI untuk melaporkan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya. •

Bagian 1 dari Standar ini menyajikan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi dan mutu laporan. Prinsip-Prinsip Pelaporan ini fundamental untuk membantu organisasi memutuskan informasi apa yang harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan dan bagaimana memastikan kualitas informasi.

•

 agian 2 menjelaskan proses dasar untuk menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Bagian B ini mencakup persyaratan mendasar untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan, serta mengidentifikasi dan melaporkan topik material.

•

Bagian 3 menetapkan cara bagaimana Standar GRI dapat digunakan dan klaim tertentu, atau pernyataan penggunaan, yang diwajibkan untuk organisasi dalam menggunakan Standar.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan: Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi: Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan: Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat Tabel 1 di Bagian 3 untuk informasi lebih lanjut. Gambar 2 di halaman berikut memberi contoh bagaimana persyaratan, rekomendasi, dan panduan ditetapkan dalam Standar GRI untuk topik spesifik.

GRI 101: Landasan 2016

5

Gambar 2 Halaman contoh dari Standar GRI untuk topik spesifik

Nomor dan judul pengungkapan

Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan kembali air

Persyaratan pelaporan • Pengungkapan itu sendiri memiliki informasi yang diwajibkan untuk dilaporkan

Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

303-3

a. Volume total daur ulang dan penggunaan kembali air oleh organisasi. b. Volume total daur ulang dan penggunaan kembali air sebagai persentase total pengambilan air sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 303-1. c. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

• Sejumlah pengungkapan memiliki persyaratan tambahan tentang cara mengumpulkan informasi ini Rekomendasi pelaporan Tindakan yang dianjurkan, tapi tidak diwajibkan

2.4

Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 303-3, organisasi pelapor harus mencantumkan air kelabu (grey water), yaitu tampungan air hujan dan air buangan dari proses rumah tangga, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan mandi.

Rekomendasi pelaporan 2.5

Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 303-3, organisasi pelapor harus: 2.5.1

melaporkan ketika air atau pengukur aliran tidak ada dan diperlukan perkiraan melalui pemodelan:

2.5.2

menghitung volume air yang didaur ulang/digunakan kembali berdasarkan volume permintaan air yang dipenuhi oleh air yang didaur ulang/digunakan kembali, bukannya pengambilan air lebih lanjut.

Panduan

Panduan Biasanya menyertakan informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh

Panduan untuk Pengungkapan 303-3

Latar belakang

Pengungkapan ini mengukur baik air yang diolah dulu sebelum digunakan kembali maupun air yang tidak diolah dulu sebelum digunakan kembali.

Tingkat penggunaan kembali dan daur ulang air adalah pengukuran efisiensi dan memperlihatkan keberhasilan organisasi dalam mengurangi total pengambilan air dan pelepasan air. Meningkatnya penggunaan kembali dan pendaurulangan dapat mengurangi biaya konsumsi air, pengolahan, dan pembuangan. Mengurangi konsumsi air dari waktu ke waktu melalui penggunaan kembali dan daur ulang juga berkontribusi pada tujuan lokal, nasional, atau regional untuk mengelola pasokan air.

Panduan untuk klausul 2.5.2 Sebagai contoh, jika sebuah organisasi memiliki siklus produksi yang membutuhkan 20 m3 air per siklus, organisasi mengambil 20 m3 air untuk satu siklus proses produksi dan menggunakannya kembali untuk tiga siklus tambahan, maka volume total air yang didaur ulang dan digunakan kembali untuk proses itu adalah 60 m3.

6

GRI 101: Landasan 2016

GRI 101: Landasan

1. Prinsip-Prinsip Pelaporan Prinsip-Prinsip Pelaporan bersifat fundamental untuk mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi. Sebuah organisasi diwajibkan menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan jika ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan Standar GRI (lihat Tabel 1 di Bagian 3 untuk informasi lebih lanjut). Prinsip-Prinsip Pelaporan dibagi menjadi dua kelompok: prinsip untuk mendefinisikan isi laporan dan prinsip-prinsip untuk mendefinisikan kualitas laporan. Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan membantu organisasi untuk memutuskan isi laporan mana yang akan disertakan dalam laporan. Ini melibatkan pertimbangan tentang kegiatan, dampak, dan ekspektasi substantif organisasi, serta kepentingan para pemangku kepentingannya. Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan kualitas laporan memandu pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk presentasinya yang tepat. Kualitas informasi penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang valid dan masuk akal mengenai suatu organisasi, dan untuk mengambil tindakan yang tepat. Setiap Prinsip-Prinsip Pelaporan terdiri dari persyaratan dan panduan tentang bagaimana menerapkan prinsip, termasuk pengujian. Pengujian adalah alat-alat untuk membantu organisasi menilai apakah mereka telah menerapkan prinsip tersebut; pengujian bukanlah pengungkapan yang diwajibkan untuk dilaporkan.

Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan

Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan kualitas laporan

• • • •

• • • • • •

Inklusivitas Pemangku Kepentingan Konteks Keberlanjutan Materialitas Kelengkapan

Akurasi Keseimbangan Kejelasan Keterbandingan Keandalan Ketepatan waktu

GRI 101: Landasan 2016

7

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Prinsip-prinsip untuk menentukan isi laporan Inklusivitas Pemangku Kepentingan 1.1 Organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan cara organisasi pelapor itu menanggapi ekspektasi dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Panduan Pemangku Kepentingan didefinisikan sebagai entitas atau individu yang diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan, produk, atau jasa organisasi pelapor; atau yang tindakannya diperkirakan akan memengaruhi kemampuan organisasi dalam menerapkan strategi atau mencapai tujuannya. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, entitas atau individu yang menurut hukum atau konvensi internasional berhak melakukan klaim yang sah terhadap organisasi.

Penting bahwa cara-cara yang digunakan memang mampu mengidentifikasi masukan langsung dari para pemangku kepentingan serta harapan masyarakat yang sudah terbentuk secara sah. Selain itu, organisasi bisa menghadapi pandangan atau harapan yang bertentangan di antara para pemangku kepentingannya, dan diharapkan untuk dapat menjelaskan cara mereka menyeimbangkannya ketika membuat keputusan tentang pelaporan.

Para pemangku kepentingan dapat mencakup antara lain karyawan dan pekerja lainnya, pemegang saham, pemasok, kelompok rentan, masyarakat lokal, dan LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya.

Agar proses dan data laporan dapat dijamin, penting bagi organisasi untuk mendokumentasikan pendekatannya dalam mengidentifikasi para pemangku kepentingan; memutuskan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, dan cara dan waktu untuk terlibat dengan mereka; serta cara keterlibatan memengaruhi isi laporan serta kegiatan, produk, dan jasa organisasi.

Ketika membuat keputusan tentang isi laporannya, organisasi akan mempertimbangkan ekspektasi dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Ini termasuk mereka yang tidak mampu mengartikulasikan pandangan mereka dan yang keprihatinannya dikemukakan wakil/kuasa mereka (misalnya, LSM yang bertindak atas nama kolektif mereka); dan orang-orang yang tidak bisa berdialog dengan baik atau secara berkesinambungan dengan organisasi. Organisasi diharapkan untuk mengidentifikasi suatu proses untuk mempertimbangkan pandangan tersebut ketika menentukan apakah suatu topik memang material (penting). Sebuah proses keterlibatan pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami harapan wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan, serta kebutuhan informasi mereka. Sebuah organisasi biasanya memulai berbagai jenis keterlibatan pemangku kepentingan sebagai bagian dari kegiatan rutin, yang dapat memberikan masukan yang berguna untuk keputusan tentang pelaporan. Ini termasuk keterlibatan ‘rutin’ untuk menginformasikan proses bisnis atau organisasi yang sedang berlangsung. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pendekatan yang diterima secara umum atau sistematis, metodologi, atau prinsip-prinsip juga dapat diterapkan secara khusus untuk menginformasikan persiapan laporan. Cara lain yang dapat digunakan untuk memenuhi prinsip ini mencakup pemantauan media, keterlibatan dengan komunitas ilmiah, atau kegiatan kolaboratif dengan rekan-rekan dan para pemangku kepentingan. Pendekatan keseluruhan menjadi cukup efektif sehingga kebutuhan informasi pemangku kepentingan dipahami dengan benar.

8

GRI 101: Landasan 2016

Keterlibatan pemangku kepentingan secara sistematis, yang dilaksanakan dengan baik, kemungkinan akan menghasilkan pembelajaran terus menerus dalam organisasi, serta akuntabilitas yang meningkat untuk berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas memperkuat kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Kepercayaan, pada gilirannya, memperkuat kredibilitas laporan. Pengujian Organisasi pelapor dapat mendeskripsikan para pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak yang akan menilai akuntabilitas organisasi pelapor; •

Isi laporan mengacu pada hasil dari proses keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan oleh organisasi dalam kegiatannya yang sedang berlangsung, dan sesuai dengan yang diwajibkan oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang dipakainya untuk beroperasi;

•

Isi laporan mengacu pada hasil dari setiap proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan secara khusus untuk laporan tersebut;

•

Hasil dari proses keterlibatan pemangku kepentingan akan menginformasikan keputusan tentang konsistensi laporan dengan topik material yang disertakan dalam laporan tersebut.

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Konteks Keberlanjutan 1.2 Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Panduan Informasi mengenai kinerja diharapkan untuk diikutsertakan dalam konteks laporan. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah cara organisasi memberikan kontribusi, atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa depan, untuk peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial di tingkat lokal, regional, maupun global. Sebagai contoh, ini bisa berarti bahwa selain melaporkan tren dalam eko-efisiensi, organisasi juga dapat menyajikan pemuatan polusi mutlaknya dalam kaitannya dengan kapasitas ekosistem daerah untuk menyerap polutan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menyajikan kinerja organisasi dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini melibatkan pemeriksaan kinerja dalam konteks batas dan tuntutan yang ditempatkan pada sumber daya ekonomi, lingkungan, atau sosial, di tingkat sektoral, lokal, regional, maupun global. Konsep ini sering disampaikan sehubungan dengan lingkungan, dalam hal batas-batas global sumber daya dan tingkat polusi. Tetapi konsep ini juga relevan sehubungan dengan sasaran sosial dan ekonomi, seperti tujuan pembangunan sosial ekonomi nasional atau internasional yang berkelanjutan. Misalnya, organisasi dapat melaporkan mengenai tingkat upah dan manfaat sosial dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan rata-rata dan minimum nasional. Mereka juga dapat melaporkan mengenai kapasitas jaring pengaman sosial untuk menyerap mereka yang hidup dalam kemiskinan atau mereka yang hidupnya mendekati garis kemiskinan.

Hubungan antara strategi organisasi dan keberlanjutan diharapkan dijelaskan dalam laporan tersebut, serta konteks tempat pengungkapan dibuat. Pengujian •

 rganisasi pelapor menyajikan pemahamannya O tentang pembangunan berkelanjutan, dengan menggambarkan tujuan dan informasi yang tersedia, serta langkah-langkah berotoritas dalam pembangunan berkelanjutan, untuk topik-topik yang dibahas;

•

Organisasi menyajikan kinerjanya dengan mengacu pada kondisi dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, sebagaimana tercermin dalam instrumen sektoral, lokal, regional, atau global yang diakui;

•

 rganisasi menyajikan kinerjanya dalam cara yang O mengomunikasikan dampak dan kontribusi dalam konteks geografis yang tepat;

•

topik lingkungan, dan/atau sosial yang terkait dengan strategi, risiko, peluang, dan tujuan jangka panjangnya, yang termasuk dalam rantai nilai.

Sebuah organisasi yang beroperasi di beragam lokasi, ukuran, dan sektor diharapkan untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk membingkai kinerjanya secara keseluruhan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini memerlukan pembedaan antara faktor-faktor yang mendorong dampak global, seperti perubahan iklim, dan hal-hal yang memiliki dampak regional atau lokal, seperti pembangunan masyarakat. Ketika melaporkan tentang topik yang memiliki dampak lokal positif atau negatif, penting untuk memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi tersebut memengaruhi masyarakat di lokasilokasi yang berbeda. Sama pentingnya bagi organisasi untuk membedakan antara pola dampak di seluruh rentang operasinya, dengan memberikan konteks kinerja di lokasi berdasarkan lokasi.

GRI 101: Landasan 2016

9

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Materialitas 1.3 Laporan harus mencakup topik yang:

1.3.1 mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor; atau

1.3.2

secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan.

Panduan Sebuah organisasi dihadapkan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik relevan yang berpotensi untuk dimasukkan dalam laporan, adalah topik yang dianggap cukup penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi, atau memengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, ‘dampak’ mengacu pada efek yang ditimbulkan sebuah organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat (positif atau negatif). Sebuah topik dapat relevan – dan berpotensi material – hanya berdasarkan pada salah satu dimensi ini. Dalam pelaporan keuangan, materialitas umumnya dianggap sebagai ambang batas untuk memengaruhi keputusan ekonomi dari mereka yang menggunakan laporan keuangan organisasi, investor pada khususnya. Konsep serupa juga penting dalam pelaporan keberlanjutan, tetapi ini bersangkutan dengan dua dimensi, yaitu, dampak dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam pelaporan keberlanjutan, materialitas adalah prinsip yang menentukan topik relevan mana yang cukup penting yang artinya perlu untuk dilaporkan. Tidak semua topik material sama pentingnya, dan penekanan dalam laporan diharapkan untuk mencerminkan prioritas relatif mereka. Kombinasi faktor internal dan eksternal dapat dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu topik bersifat material. Ini termasuk misi keseluruhan dan strategi bersaing organisasi, dan kekhawatirankekhawatiran yang diungkapkan langsung oleh para pemangku kepentingan. Materialitas juga dapat ditentukan oleh harapan masyarakat yang lebih luas, dan oleh pengaruh organisasi pada entitas hulu, seperti pemasok, atau entitas hilir, seperti pelanggan. Penilaian materialitas juga diharapkan untuk memperhitungkan harapan yang dinyatakan dalam standar-standar dan perjanjian internasional yang diharapkan untuk dipatuhi organisasi. Faktor-faktor internal dan eksternal ini dipertimbangkan ketika mengevaluasi pentingnya informasi untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial yang signifikan, atau untuk pengambilan keputusan pemangku kepentingan. berbagai metodologi dapat digunakan untuk menilai pentingnya dampak. Secara umum, ‘dampak yang signifikan’ adalah dampak yang telah menjadi pokok perhatian bagi komunitas para ahli, atau yang telah diidentifikasi dengan menggunakan alat yang sudah mapan, seperti metodologi penilaian dampak atau penilaian siklus hidup. Dampak yang dianggap cukup penting untuk memerlukan manajemen aktif atau keterlibatan dengan organisasi cenderung dianggap signifikan.

10

GRI 101: Landasan 2016

Menerapkan prinsip ini memastikan bahwa laporan memprioritaskan topik material. Topik terkait lainnya dapat disertakan, tapi dengan kurang menonjol. Penting bahwa organisasi dapat menjelaskan proses yang menentukan prioritas topik. Gambar 3 menyajikan contoh matriks, untuk tujuan panduan. Gambar tersebut menunjukkan cara dua dimensi untuk menilai apakah suatu topik bersifat material; dan bahwa suatu topik dapat bersifat material hanya berdasarkan salah satu dimensi ini. Penggunaan matriks yang persis seperti ini tidak diwajibkan; namun, untuk menerapkan prinsip Materialitas, diwajibkan untuk mengidentifikasi topik material berdasarkan pada dua dimensi ini. Pengungkapan 102-46 dan klausul 6.1 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum memerlukan penjelasan tentang bagaimana prinsip Materialitas telah diterapkan. Pengujian Dalam menentukan topik material, organisasi pelapor telah memperhitungkan faktor-faktor berikut: •

Dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial yang penting (seperti perubahan iklim, HIV-AIDS, atau kemiskinan) yang sudah diidentifikasi melalui penyelidikan yang kukuh oleh orang-orang dengan keahlian yang diakui, atau oleh badan-badan ahli dengan mandat yang diakui;

•

Kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan yang secara khusus diinvestasikan dalam organisasi, seperti karyawan dan pemegang saham;

•

Kepentingan ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan yang lebih luas, serta topik-topik yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan seperti pekerja yang bukan karyawan, pemasok, masyarakat setempat, kelompok rentan, dan masyarakat sipil;

•

Topik utama dan tantangan masa depan untuk sektor, seperti yang diidentifikasi oleh rekan-rekan dan pesaing;

•

Hukum, peraturan, perjanjian internasional, atau perjanjian sukarela tentang signifikansi strategis untuk organisasi dan pemangku kepentingan;

•

Nilai, kebijakan, strategi, sistem manajemen operasional, tujuan, dan sasaran organisasi yang utama;

•

Kompetensi inti dari organisasi dan cara mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan;

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan Materialitas Lanjutan •

Konsekuensi bagi organisasi yang terkait dengan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat (misalnya, risiko untuk model bisnis atau reputasinya);

•

Topik material secara tepat diprioritaskan dalam laporan.

Pengaruh pada penilaian & keputusan para pemangku kepentingan

Gambar 3 Representasi visual dari penentuan prioritas topik

Signifikansi dampak ekonomi, lingkungan & sosial

GRI 101: Landasan 2016

11

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Kelengkapan 1.4 Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan Batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan. Panduan Kelengkapan terutama meliputi dimensi berikut: daftar topik material yang dibahas dalam laporan, Batasan topik, serta waktu. Konsep kelengkapan juga dapat merujuk kepada praktik dalam pengumpulan informasi (misalnya, memastikan bahwa data yang dikumpulkan menyertakan hasil dari semua entitas tempat dampak terjadi) dan apakah penyajian informasi layak dan sesuai. Masalah-masalah ini juga terkait dengan pelaporan kualitas, dan dibahas secara lebih terperinci di bawah prinsip-prinsip Akurasi dan Keseimbangan. Daftar topik material yang dibahas dalam laporan: Bersama-sama, topik yang dibahas dalam laporan diharapkan cukup memadai untuk mencerminkan dampak signifikan ekonomi, lingkungan dan/atau sosial organisasi, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai organisasi. Untuk menentukan apakah informasi dalam laporan tersebut cukup, organisasi mempertimbangkan kedua hasil proses pelibatan pemangku kepentingan dan harapan masyarakat berbasis luas yang tidak diidentifikasi secara langsung melalui proses pelibatan pemangku kepentingan. Batasan Topik: Batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material, dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Organisasi mungkin terlibat dengan dampak yang terjadi baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan entitas lain. Sebuah organisasi yang menyiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI diharapkan tidak hanya melaporkan mengenai dampak yang disebabkannya, tetapi juga mengenai dampak yang dikontribusikannya, dan dampak yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis. 2 Lihat klausul 2.4 dari Standar ini dan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk informasi lebih lanjut tentang Batasan topik.

Dalam membuat estimasi dampak masa mendatang (baik positif maupun negatif), informasi yang dilaporkan diharapkan berdasarkan pada perkiraan yang beralasan serta mencerminkan kemungkinan ukuran dan sifat dampak. Walaupun estimasi seperti itu berdasarkan sifatnya menjadi subjek ketidakpastian, tetap estimasi tersebut memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, asalkan dasar estimasi jelas dilaporkan dan keterbatasan estimasi jelas diakui. Mengungkapkan sifat dan kemungkinan dampak tersebut, bahkan jika mereka hanya dapat terwujud di masa mendatang, bersifat konsisten dengan tujuan menyediakan representasi yang seimbang dan masuk akal dari dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Pengujian •

L aporan memperhitungkan dampak yang disebabkan organisasi pelapor, yang dikontribusikannya, atau yang secara langsung terkait melalui hubungan bisnis, dan mencakup, serta memprioritaskan semua informasi material atas dasar prinsip-prinsip Materialitas, Konteks Keberlanjutan, dan Inklusivitas Pemangku Kepentingan;

•

Informasi dalam laporan ini menyertakan semua dampak signifikan dalam periode pelaporan, dan perkiraan yang wajar dari dampak signifikan di masa mendatang ketika dampak-dampak tersebut cukup dapat diramalkan dan dapat menjadi tak terhindarkan atau tidak dapat diubah lagi;

•

Laporan ini tidak menghilangkan informasi relevan yang secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan, atau yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan.

Waktu: Waktu merujuk pada kebutuhan agar informasi yang dipilih diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh laporan. Sejauh dapat dipraktikkan, kegiatan, acara, dan dampak diharapkan untuk ditampilkan dalam periode pelaporan di mana kegiatan, acara dan dampak itu terjadi. Ini termasuk melaporkan kegiatan yang menghasilkan dampak jangka pendek minimal, tetapi yang memiliki efek kumulatif signifikan dan cukup dapat diduga yang dapat menjadi tak terhindarkan atau tidak dapat diubah lagi dalam jangka panjang (seperti polutan bio-akumulatif atau persisten). 2

12

 onsep-konsep ini didasarkan pada instrumen berikut: K • Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional, 2011.  • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB 2011 “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan”.

GRI 101: Landasan 2016

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan Akurasi 1.5 Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Panduan Prinsip ini dirancang untuk mencerminkan fakta bahwa informasi dapat disampaikan dalam berbagai cara, mulai dari tanggapan kualitatif sampai pengukuran kuantitatif terperinci. Karakteristik yang menentukan akurasi bervariasi, tergantung pada sifat dari informasi dan siapa yang menggunakannya. Misalnya, keakuratan informasi kualitatif dapat dipengaruhi oleh derajat kejelasan, keterperincian, dan keseimbangannya sehubungan dengan Batasan topik. Keakuratan informasi kuantitatif dapat bergantung pada metode khusus yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Selain itu, ambang akurasi yang spesifik dapat bergantung sebagian pada tujuan penggunaan informasi. Keputusan tertentu oleh para pemangku kepentingan membutuhkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam informasi yang dilaporkan dibanding keputusan lain.

Pengujian •

Laporan ini menunjukkan data yang telah diukur;

•

Pengukuran data, dan dasar penghitungan, secara memadai dijelaskan, dan dapat direplikasi dengan hasil yang sama;

•

Margin kesalahan untuk data kuantitatif tidak cukup untuk memengaruhi kemampuan pemangku kepentingan secara substansial dalam mencapai kesimpulan yang tepat dan terinformasi;

•

Laporan menunjukkan data mana yang telah diestimasi, serta asumsi dan teknik yang digunakan dan mendasarinya untuk pengestimasian, atau di mana informasi tersebut dapat ditemukan;

•

Laporan kualitatif dalam laporan konsisten dengan informasi lain yang dilaporkan dan bukti lainnya yang tersedia.

Keseimbangan 1.6 Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Panduan Penyajian keseluruhan isi laporan diharapkan untuk memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi. Laporan diharapkan untuk menghindari pemilihan, penghapusan, atau penyajian format yang mungkin memengaruhi secara tidak wajar atau tidak benar keputusan atau penilaian oleh pembaca laporan. Laporan diharapkan untuk menyertakan kedua hasil yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta informasi yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan sesuai dengan materialitasnya. Laporan juga diharapkan untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan interpretasi organisasi.

Pengujian •

Laporan mencakup hasil dan topik-topik yang menguntungkan dan tidak menguntungkan;

•

Informasi dalam laporan disajikan dalam format yang memungkinkan pengguna untuk melihat tren positif dan negatif dalam kinerja dari tahun ke tahun;

•

Penekanan pada berbagai topik dalam laporan mencerminkan prioritas relatif topik-topik itu.

GRI 101: Landasan 2016

13

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Kejelasan 1.7 Organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Panduan Laporan diharapkan untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan organisasi, baik dalam bentuk cetak atau melalui saluran lain. Penting bahwa para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang mereka inginkan tanpa usaha berlebihan. Informasi diharapkan untuk disajikan dalam cara yang dipahami para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai organisasi dan kegiatannya. Tabel data terkonsolidasi dan grafis dapat membantu untuk membuat informasi dalam laporan dapat diakses dan dipahami. Tingkat agregasi informasi juga dapat memengaruhi kejelasan laporan, jika lebih atau kurang terperinci dibandingkan dengan harapan pemangku kepentingan.

Pengujian •

Laporan berisi tingkat informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, tapi menghindari perincian berlebihan yang tidak perlu;

•

Pemangku kepentingan dapat menemukan informasi spesifik yang mereka inginkan tanpa usaha berlebihan melalui daftar isi, peta, tautan, atau alat bantu lainnya;

•

Laporan menghindari istilah teknis, akronim, jargon, atau konten lainnya yang mungkin asing bagi para pemangku kepentingan, dan menyertakan penjelasan (jika perlu) dalam bagian yang relevan atau dalam daftar istilah;

•

Informasi dalam laporan tersedia untuk para pemangku kepentingan, termasuk orang-orang dengan kebutuhan aksesibilitas khusus, seperti kemampuan, bahasa, atau teknologi yang berbeda.

Keterbandingan 1.8 Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Panduan Keterbandingan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja. Penting bahwa para pemangku kepentingan dapat membandingkan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi saat ini terhadap kinerja organisasi masa lalu, tujuannya, dan, sampai tingkat yang dimungkinkan, terhadap kinerja organisasi lainnya. Konsistensi memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk menolok ukur kinerja dan menilai kemajuan sebagai bagian dari kegiatan penilaian, keputusan investasi, program advokasi, dan kegiatan lainnya. Perbandingan antara organisasi memerlukan kepekaan terhadap faktor-faktor seperti ukuran organisasi, pengaruh geografis, dan pertimbangan lain yang dapat memengaruhi kinerja relatif dari suatu organisasi. Bila perlu, penting untuk memberikan konteks yang membantu pengguna laporan memahami faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap perbedaan dampak atau kinerja antara organisasi. Untuk memudahkan perbandingan dari waktu ke waktu, penting untuk menjaga konsistensi dalam metode yang digunakan untuk menghitung data, tata letak laporan, dan penjelasan dari metode dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan informasi. Karena pentingnya topik untuk sebuah organisasi dan para pemangku kepentingan dapat berubah dari waktu ke waktu, isi dari laporan juga dapat berkembang. 14

GRI 101: Landasan 2016

Namun, dalam batas-batas prinsip Materialitas, organisasi diharapkan bertujuan untuk mempertahankan konsistensi dalam laporan dari waktu ke waktu. Organisasi diharapkan untuk menyertakan jumlah total (yaitu, data yang mutlak, seperti beberapa ton limbah) serta rasio (yaitu, data yang dinormalisasi, seperti limbah per unit produksi) untuk memungkinkan perbandingan analitis. Perubahan dapat terjadi sehubungan dengan topik material, Batasan topik, panjang periode pelaporan, atau informasi, termasuk desain, definisi, dan penggunaan pengungkapan dalam laporan. Ketika ini terjadi, organisasi pelapor diharapkan untuk menyajikan pengungkapan terbaru bersama dengan penyajian kembali data historis, atau sebaliknya. Hal ini dapat memastikan bahwa informasi dan perbandingan memang bersifat andal dan bermakna dari waktu ke waktu. Ketika penyajian kembali tersebut tidak disediakan, organisasi diharapkan untuk memberikan penjelasan yang cukup untuk menafsirkan pengungkapan saat ini.

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan Keterbandingan Lanjutan Pengujian •

Laporan dan informasinya dapat dibandingkan berdasarkan tahun ke tahun;

•

Kinerja organisasi pelapor dapat dibandingkan dengan tolok ukur yang tepat;

•

Setiap variasi yang signifikan antara periode pelaporan dalam daftar topik material, Batasan topik, panjang periode pelaporan, atau informasi yang tercakup dalam laporan dapat diidentifikasi dan dijelaskan;

•

Ketika hal-hal ini tersedia, laporan menggunakan protokol yang pada umumnya diterima untuk mengompilasi, mengukur, dan menyajikan informasi, termasuk informasi yang diperlukan oleh Standar GRI.

Keandalan 1.9 Organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dalam bentuk yang dapat diperiksa, serta memiliki kualitas dan materialitas dari informasinya. Panduan Penting bahwa para pemangku kepentingan yakin bahwa laporannya dapat diperiksa untuk membuktikan keabsahan isinya dan sejauh mana Prinsip-Prinsip Pelaporan telah diterapkan. Individu selain yang menyiapkan laporan diharapkan untuk dapat mengulas kendali-kendali internal atau dokumentasi yang mendukung informasi dalam laporan. Pengungkapan tentang dampak atau kinerja organisasi pelapor yang tidak diperkuat oleh bukti, tidak harus muncul dalam laporan keberlanjutan, kecuali jika mewakili informasi material, dan laporan tersebut menyediakan penjelasan yang sangat jelas tentang semua ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi. Proses pengambilan keputusan yang mendasari laporan harus didokumentasikan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan keputusan-keputusan utamanya, seperti proses penentuan isi laporan dan Batasan topik, atau keterlibatan para pemangku kepentingan. Jika organisasi merancang sistem informasi untuk pelaporannya, organisasi diharapkan untuk mengantisipasi bahwa sistemnya bisa diperiksa sebagai bagian dari proses assurance oleh pihak eksternal.

Pengujian •

Ruang lingkup dan jangkauan assurance oleh pihak eksternalnya diidentifikasi;

•

Organisasi dapat mengidentifikasi sumber asli dari informasi yang ada di dalam laporan;

•

Organisasi dapat menyediakan bukti terpercaya untuk mendukung asumsi atau penghitungan yang rumit;

•

Representasi dari data orisinal atau pemilik informasi tersedia untuk menegaskan keakuratannya masih dalam batas-batas kesalahan yang dapat diterima.

GRI 101: Landasan 2016

15

Bagian 1: Prinsip-Prinsip Pelaporan

Ketepatan waktu 1.10 Organisasi pelapor harus melapor secara rutin sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Panduan Kegunaan informasi erat kaitannya dengan apakah informasi itu tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan untuk mengintegrasikannya dalam pengambilan keputusan mereka. Ketepatan waktu mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan dampak yang dijelaskan dalam laporan. Meskipun aliran informasi konstan diinginkan untuk tujuan tertentu, organisasi pelapor diharapkan untuk berkomitmen dalam menyediakan secara rutin pengungkapan terkonsolidasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, di satu titik waktu. Konsistensi frekuensi pelaporan, dan panjang periode pelaporan, juga dibutuhkan untuk memungkinkan keterbandingan informasi dari waktu ke waktu, dan aksesibilitas laporan untuk pemangku kepentingan. Jika jadwal untuk pelaporan keberlanjutan dan bentuk lain dari pelaporan, khususnya pelaporan finansial, selaras, maka hal ini bisa berguna untuk para pemangku kepentingan. Organisasi diharapkan untuk mengimbangi kebutuhan untuk menyediakan informasi pada waktu yang tepat dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi tersebut bisa diandalkan, termasuk semua penyajian kembali dari pengungkapan sebelumnya.

16

GRI 101: Landasan 2016

Pengujian •

Informasi dalam laporan telah diungkapkan ketika masih baru, secara relatif terhadap periode pelaporan;

•

Informasi dalam laporan dengan jelas mengindikasikan periode waktu yang berkaitan dengannya, kapan akan diperbarui, dan kapan pembaruan terakhir dibuat, dan secara terpisah mengidentifikasi semua penyajian kembali dari pengungkapan sebelumnya bersama dengan alasan dari penyajian kembali.

2. Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan Bagian ini menjelaskan proses dasar untuk pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan Standar GRI. Sebuah organisasi yang ingin mengklaim laporan keberlanjutannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI (baik opsi Inti maupun Komprehensif) diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan dalam bagian ini. Persyaratan ini dinyatakan dengan penggunaan kata “harus” dalam teks dan huruf tebal. Persyaratan ini memandu organisasi pelapor melalui proses persiapan laporan keberlanjutan yang mana: •

Prinsip-Prinsip Pelaporan telah diterapkan;

•

pengungkapan yang memberikan informasi kontekstual tentang organisasi telah dibuat;

•

setiap topik material telah diidentifikasi dan dilaporkan.

Beberapa klausul dalam bagian ini erat kaitannya dengan pengungkapan dalam GRI 102: Pengungkapan Umum dan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang meminta informasi spesifik untuk diungkapkan oleh organisasi pelapor. Dalam hal ini, pengungkapan yang relevan dari GRI 102 atau GRI 103 diidentifikasi dalam panduan.

Menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan 2.1 Organisasi pelapor harus menerapkan seluruh Prinsip-Prinsip Pelaporan dari Bagian 1 untuk mendefinisikan isi dan kualitas laporan. Panduan Penting bahwa organisasi yang menggunakan Standar GRI untuk menyiapkan laporan keberlanjutan telah memahami dan mengimplementasikan sepuluh PrinsipPrinsip Pelaporan dalam mendefinisikan isi dan kualitas laporan. Prinsip-prinsip ini memandu pilihan-pilihan tentang pemilihan dan kualitas informasi dalam laporan.

Pengungkapan 102-46 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum membutuhkan penjelasan tentang cara organisasi mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan.

Melaporkan pengungkapan umum 2.2 Organisasi pelapor harus melaporkan pengungkapan yang diwajibkan oleh GRI 102: Pengungkapan Umum. Panduan Pengungkapan umum meminta informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Jika sebuah organisasi ingin mengklaim bahwa organisasi tersebut telah menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI (pilihan Inti atau

Komprehensif), terdapat sejumlah pengungkapan dari GRI 102: Pengungkapan Umum yang diwajibkan untuk dilaporkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tabel 1 di Bagian 3.

GRI 101: Landasan 2016

17

Bagian 2: Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan

Mengidentifikasi topik material dan Batasannya 2.3 Organisasi pelapor harus mengidentifikasi topik materialnya menggunakan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan.

2.3.1 Organisasi pelapor harus berkonsultasi dengan Pengungkapan Sektor GRI yang terkait dengan sektornya, jika tersedia, untuk membantu dalam mengidentifikasi topik materialnya.

2.4 Organisasi pelapor harus menentukan Batasan untuk setiap topik material. Panduan Topik material adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan keberlanjutan. Penetapan prioritas ini dilakukan menggunakan prinsip-prinsip Inklusivitas Pemangku Kepentingan dan Materialitas. Prinsip Materialitas menentukan topik material berdasarkan dua dimensi berikut: •

Pentingnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi;

•

Pengaruh substansial dampak-dampak itu terhadap penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan prinsip Materialitas, ‘dampak’ mengacu pada efek dari organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat, dan pada saatnya dapat mengindikasikan kontribusinya (positif atau negatif) terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prinsip Materialitas, lihat klausul 1.3. Pengungkapan 102-47 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum mewajibkan pelaporan daftar topik material. Menggunakan Pengungkapan Sektor GRI Pengungkapan Sektor GRI memberikan tambahan pengungkapan spesifik sektor dan panduan yang bisa digunakan sehubungan dengan Standar GRI. Pengungkapan Sektor dapat ditemukan pada situs web Standar GRI. Disarankan kepada organisasi pelapor untuk berkonsultasi dengan Pengungkapan Sektor yang relevan, jika tersedia, untuk membantu mengidentifikasi topik materialnya. Namun, penggunaan Pengungkapan Sektor tidak ditujukan untuk menjadi pengganti bagi pengaplikasian Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan. Menghubungkan topik material yang diidentifikasi dengan Standar GRI

Daftar topik yang diliputi oleh Standar GRI tidak berhenti di situ saja. Dalam beberapa kasus, suatu organisasi bisa mengidentifikasi satu topik material yang tidak benar-benar sesuai dengan Standar topik spesifik yang ada. Dalam hal ini, jika topik materialnya mirip dengan salah satu dari Standar topik yang ada, atau dapat dianggap berkaitan dengannya, organisasi diharapkan untuk menggunakan Standar itu untuk melaporkan topik tersebut. Jika organisasi mengidentifikasi satu topik material yang tidak dapat dikaitkan dengan salah satu Standar topik spesifik, lihat klausul 2.5.1 dan 2.5.3 untuk persyaratan tentang bagaimana melaporkannya. Pelaporan Batasan untuk setiap topik material Batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material, dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan entitas lain. Suatu organisasi yang mempersiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI diharapkan untuk tidak hanya melaporkan dampak yang disebabkannya, tetapi juga dampak yang muncul karena kontribusi organisasi, serta dampak yang terhubung langsung dengan aktivitas, produk, atau jasa/ layanannya melalui hubungan bisnis. 3 Dalam konteks Standar GRI ini, hubungan bisnis suatu organisasi dapat mencakup hubungan dengan mitra bisnis, entitas dalam rantai nilainya, dan semua badan Negara atau bukan Negara lainnya yang terhubung langsung dengan operasi bisnis, produk atau jasa/layanannya.4 Pengungkapan 103-1 di GRI 103: Pendekatan Manajemen mewajibkan pelaporan Batasan untuk setiap topik material. Lihat GRI 103 untuk informasi lebih terperinci tentang Batasan topik.

Penggunaan ‘topik’ dalam Standar GRI mengacu pada subjek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang lebih luas seperti Dampak Tak Langsung Ekonomi, Air, atau Pekerjaan. Nama-nama topik sengaja dibuat luas, dan setiap topik dapat meliputi beberapa konsep terkait. Sebagai contoh, topik ‘Air’ bisa meliputi beberapa subjek lain yang lebih spesifik tapi terkait, seperti ‘tekanan air’ atau ‘akses ke air’.  onsep-konsep ini didasarkan pada instrumen berikut: K • Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional, 2011. • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” 2011. 4  Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” 2011. 3

18

GRI 101: Landasan 2016

Bagian 2: Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan

Pelaporan mengenai topik material 2.5 Untuk setiap topik material, organisasi pelapor:

2.5.1 harus melaporkan pengungkapan pendekatan manajemen untuk topik tersebut, menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen; dan juga:



2.5.2 harus melaporkan pengungkapan topik spesifik dalam Standar GRI yang sesuai, jika topik material dicakup dalam Standar GRI yang sudah ada (seri 200, 300, dan 400); atau



2.5.3 harus melaporkan pengungkapan lain yang sesuai, jika topik material tidak tercakup dalam Standar GRI yang sudah ada.

Panduan Panduan untuk klausul 2.5

Topik pelaporan jika Batasan melampaui organisasi pelapor

Untuk mengklaim bahwa laporan telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI, organisasi pelapor diwajibkan untuk melaporkan semua topik material yang diidentifikasi (daftar topik material dilaporkan bersama dengan Pengungkapan 102-47 di GRI 102: Pengungkapan Umum). Jika sebuah topik material tidak tercakup dalam topik spesifik Standar GRI topik yang ada, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen, dan direkomendasikan untuk menggunakan pengungkapan yang sesuai dari sumber lain untuk melaporkan dampaknya.

Dalam beberapa kasus, jika Batasan sebuah topik melampaui organisasi, mungkin tidak bisa melaporkan beberapa pengungkapan topik spesifik. Sebagai contoh, jika Batasan sebuah topik mencakup bagian dari rantai pasokan, organisasi mungkin tidak bisa mengakses informasi yang diperlukan dari pemasok. Dalam kasus ini, untuk menyiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk topik tersebut, tapi dapat menggunakan alasan tidak mencantumkan yang disetujui untuk pengungkapan topik spesifik. Lihat klausul 3.2 untuk informasi lebih lanjut mengenai alasan tidak mencantumkan.

Dalam kasus lain, suatu organisasi mungkin ingin menggunakan pengungkapan tambahan dari sumber lain untuk melaporkan topik material yang tercakup dalam Standar GRI, serta juga melaporkan pengungkapan GRI.

Pengungkapan 103-1-c di GRI 103: Pendekatan Manajemen mewajibkan pelaporan setiap pembatasan spesifik mengenai Batasan topik.

Pengungkapan tambahan lain diharapkan untuk juga tunduk pada ketelitian teknis yang sama seperti pengungkapan dalam Standar GRI, dan tetap konsisten dengan standar lain yang ada atau kerangka pelaporan jika ada dan relevan.

Menyajikan informasi Melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan 2.6 Jika organisasi pelapor melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan dari sumber lain tempat informasi tersebut berada, organisasi tersebut harus memastikan:

2.6.1 rujukan itu menyertakan lokasi spesifik dari pengungkapan yang diwajibkan:



2.6.2 informasi rujukan itu tersedia untuk publik dan dapat diakses dengan mudah.

Panduan Informasi untuk pengungkapan yang diwajibkan mungkin sudah termasuk dalam materi lain yang disiapkan oleh organisasi pelapor, seperti laporan tahunannya. Dalam kasus ini, suatu organisasi dapat memilih untuk tidak mengulang pengungkapan ini dalam laporan keberlanjutannya, tapi memberikan rujukan tempat informasi tersebut dapat ditemukan.

Pendekatan ini dapat diterima sepanjang rujukan tersebut spesifik, tersedia untuk publik, dan dapat diakses dengan mudah. Sebagai contoh, suatu rujukan ke laporan tahunan dapat diterima jika mencakup nomor halaman, nama bab, atau indikasi spesifik lain yang menunjukkan tempat informasi tersebut bisa ditemukan.

GRI 101: Landasan 2016

19

Bagian 2: Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan Menyajikan informasi Lanjutan Panduan Format Pelaporan Organisasi pelapor dapat memilih untuk menggunakan kombinasi laporan elektronik dan kertas, atau hanya menggunakan satu format saja. Sebagai contoh, organisasi dapat memilih menyediakan laporan mendetail di situs webnya dan menyediakan ringkasan eksekutif dalam format kertas.

Terlepas dari formatnya, laporan yang disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk menyertakan indeks isi GRI. Indeks isi diwajibkan untuk ditampilkan dalam satu lokasi dan untuk menyertakan nomor halaman atau alamat situs untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Lihat Pengungkapan 102-55 di GRI 102: Pengungkapan Umum untuk informasi lebih lanjut.

Menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan 2.7 Ketika menyiapkan laporan keberlanjutan, organisasi pelapor sebaiknya:

2.7.1 menyajikan informasi untuk periode pelaporan yang sekarang dan setidaknya dua periode sebelumnya, dan juga target jangka pendek dan jangka sedang jika telah diatur;



2.7.2 menyusun dan melaporkan informasi menggunakan metrik internasional yang diterima secara umum (seperti kilogram atau liter) dan faktor konversi standar, dan menjelaskan dasar pengukuran/ penghitungan apabila tidak jelas;



2.7.3 menyediakan data mutlak dan catatan penjelasan ketika menggunakan rasio atau data yang dinormalkan;



2.7.4 menetapkan periode pelaporan yang konsisten untuk menerbitkan laporan.

Panduan Untuk menyiapkan suatu laporan, organisasi pelapor bisa mengidentifikasi informasi atau proses yang belum berubah sejak laporan sebelumnya. Organisasi dapat memilih untuk hanya memperbarui informasi yang telah berubah, dan untuk menerbitkan kembali atau menyediakan rujukan ke semua pengungkapan yang belum berubah dalam periode pelaporan.

20

GRI 101: Landasan 2016

3. Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI: 1. M  enggunakan Standar GRI sebagai satu rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan Standar. 2. Menggunakan Standar yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik Untuk setiap cara-cara penggunaan Standar ini, ada klaim yang berhubungan, atau pernyataan penggunaan, yang ditetapkan dalam Standar ini. Semua materi yang dipublikasikan bersama pengungkapan berdasarkan Standar GRI selalu dirujuk menggunakan salah satu dari klaim ini. Ini memastikan transparansi tentang bagaimana Standar itu telah diterapkan.

 enggunakan Standar GRI sebagai satu set perangkat untuk mempersiapkan M laporan keberlanjutan yang sesuai dengan Standar Organisasi yang ingin menggunakan Standar GRI untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, disarankan menggunakan pendekatan ini, dan memenuhi kriteria pelaporan sesuai dengan Standar (lihat Tabel 1). Memenuhi kriteria ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan memberikan gambaran lengkap dan seimbang mengenai topik material organisasi dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI dapat diproduksi sebagai laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, atau dapat merujuk informasi yang diungkapkan dalam berbagai lokasi dan format (misalnya, berbasis kertas atau elektronik). Setiap laporan yang disusun sesuai dengan Standar GRI diwajibkan mencantumkan indeks isi GRI, yang disajikan dalam satu lokasi dan mencakup nomor halaman atau URL untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Lihat klausul 2.6 dalam Standar dan Pengungkapan ini 102-55 di GRI 102: Pengungkapan Umum. Terdapat dua pilihan dalam menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI: Inti dan Komprehensif. Inti. Pilihan ini mengindikasikan bahwa sebuah laporan berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami hakikat organisasi, topik materialnya dan dampak terkait, serta bagaimana hal tersebut dikelola. Komprehensif. Ini dibangun dari pilihan Inti dengan mewajibkan pengungkapan tambahan tentang strategi, etika dan integritas, serta tata kelola organisasi. Selain itu, organisasi diwajibkan untuk melaporkan secara lebih ekstensif mengenai dampaknya dengan melaporkan seluruh pengungkapan topik spesifik untuk setiap topik material yang dicakup dalam Standar GRI. Pilihan-pilihan ini tidak berkaitan dengan kualitas informasi dalam laporan atau besarnya dampak organisasi. Alihalih, pilihan-pilihan ini merefleksikan sampai tingkat mana Standar GRI telah diterapkan. Organisasi tidak diwajibkan untuk melangkah maju dari Inti ke Komprehensif; organisasi bisa memilih pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan pelaporannya dan kebutuhan informasi para pemangku kepentingannya. Lihat Tabel 1 untuk kriteria spesifik dalam mengklaim bahwa sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI.

Menggunakan Standar yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik Pilihan ini dirujuk sebagai klaim yang ‘merujuk pada GRI’. Pilihan ini cocok untuk organisasi yang ingin melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, tapi tidak ingin menggunakan Standar GRI untuk menyediakan gambaran lengkap dari topik material dan dampak terkaitnya. Sebagai contoh, suatu organisasi mungkin ingin melaporkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Dalam hal ini, organisasi tersebut dapat menggunakan pengungkapan dari GRI 103: Pendekatan Manajemen dan GRI 304: Keanekaragaman Hayati, dan akan mencantumkan klaim yang merujuk pada GRI yang diwajibkan dalam semua materi yang dipublikasikan berdasarkan Standar ini. Lihat klausul 3.3 untuk kriteria spesifik dalam membuat klaim yang merujuk pada GRI. GRI 101: Landasan 2016

21

Bagian 3: Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI

Mengklaim bahwa sebuah laporan telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI 3.1 Untuk mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI, organisasi pelapor harus memenuhi semua kriteria untuk masing-masing pilihan (Inti atau Komprehensif) dari Tabel 1 (pada halaman 23): Panduan Pengungkapan 102-54 in GRI 102: Pengungkapan Umum mewajibkan pelaporan klaim yang dibuat oleh organisasi untuk setiap laporan yang disiapkan sesuai dengan Standar (baik pilihan Inti atau Komprehensif). Jika organisasi tidak memenuhi kriteria minimum dalam Tabel 1 untuk Inti atau Komprehensif, organisasi tersebut tidak dapat mengklaim bahwa laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI. Dalam hal ini, klaim yang merujuk pada GRI diwajibkan untuk dicantumkan dalam setiap materi apa pun yang dipublikasikan bersama pengungkapan berdasarkan Standar GRI. Bab selanjutnya menggambarkan bagaimana membuat klaim yang merujuk pada GRI. Organisasi yang melaporkan pengungkapan tambahan melampaui kriteria untuk Inti, tapi tidak memenuhi kriteria minimum dari Komprehensif, tidak dapat membuat klaim sesuai dengan: pilihan Komprehensif. Namun, organisasi tersebut bisa mencantumkan semua pengungkapan tambahan yang dilaporkan dalam indeks isi GRI-nya.

22

GRI 101: Landasan 2016

Indeks isi GRI Organisasi yang menyiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI, baik laporan Inti maupun Komprehensif, diwajibkan untuk mencantumkan indeks isi GRI, yang berisi daftar semua Standar GRI yang digunakan dan pengungkapan yang dilaporkan. Lihat Pengungkapan 102-55 di GRI 102: Pengungkapan Umum untuk informasi lebih lanjut. Memilih pengungkapan untuk melapor untuk pilihan Inti Banyak dari Standar GRI topik spesifik menyertakan berbagai pengungkapan. Jika organisasi pelapor tidak melaporkan semua pengungkapan untuk topik tertentu, organisasi itu diharapkan untuk memilih dan melaporkan pengungkapan yang paling pas merefleksikan dampaknya terhadap topik tersebut.

Bagian 3: Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI Tabel 1 Kriteria untuk mengklaim bahwa sebuah laporan telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI Kriteria yang diwajibkan

Pilihan inti

Pilihan komprehensif

Gunakan klaim yang benar (pernyataan penggunaan) dalam material apa pun yang diterbitkan bersama pengungkapan berdasarkan Standar GRI

Menyertakan pernyataan berikut: ‘Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan inti’

Menyertakan pernyataan berikut: ‘Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan  komprehensif ’

Gunakan GRI 101: Landasan untuk mengikuti proses dasar dalam menyiapkan laporan keberlanjutan

Memenuhi semua persyaratan dalam Bagian 2 dari GRI 101: Landasan (‘Menggunakan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan’)

[Sama seperti untuk Inti]

Gunakan GRI 102: Pengungkapan Umum untuk melaporkan informasi kontekstual mengenai organisasi

Memenuhi semua persyaratan pelaporan untuk pengungkapan berikut ini dari GRI 102: Pengungkapan Umum: • Pengungkapan 102-1 hingga 102-13 (Profil organisasi) • Pengungkapan 102-14 (Strategi) • Pengungkapan 102-16 (Etika dan integritas) • Pengungkapan 102-18 (Tata kelola) • Pengungkapan 102-40 hingga 102-44 (Keterlibatan pemangku kepentingan) • Pengungkapan 102-45 hingga 102-56 (Praktik pelaporan)

Memenuhi semua persyaratan pelaporan untuk seluruh pengungkapan dari GRI 102: Pengungkapan Umum:

Gunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk melaporkan pendekatan manajemen dan Batasan topik untuk semua topik material5

Untuk setiap topik material, mematuhi seluruh persyaratan pelaporan dari GRI 103: Pendekatan Manajemen

[Sama seperti untuk Inti]

Gunakan Standar GRI topik spesifik (seri 200, 300, 400) untuk melaporkan topik material

Untuk setiap topik material yang dicakup oleh Standar GRI topik spesifik: • mematuhi seluruh persyaratan pelaporan dalam bagian ‘Pengungkapan pendekatan manajemen’ • mematuhi semua persyaratan pelaporan untuk paling tidak satu pengungkapan topik spesifik

Untuk setiap topik material yang dicakup oleh Standar GRI topik spesifik: • mematuhi seluruh persyaratan pelaporan dalam bagian ‘Pengungkapan pendekatan manajemen’ • mematuhi semua persyaratan pelaporan untuk seluruh pengungkapan topik spesifik

Untuk setiap topik material yang tidak tercakup dalam Standar GRI, direkomendasikan untuk melaporkan pengungkapan lain yang sesuai untuk topik tersebut (lihat klausul 2.5.3) Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk seluruh pengungkapan topik spesifik (lihat klausul 3.2)

Untuk setiap topik material yang tidak tercakup dalam Standar GRI, direkomendasikan untuk melaporkan pengungkapan lain yang sesuai untuk topik tersebut (lihat klausul 2.5.3) Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk seluruh pengungkapan topik spesifik (lihat klausul 3.2)

Memastikan bahwa alasan tidak mencantumkan digunakan dengan benar, jika ada

Mematuhi seluruh persyaratan dalam klausul 3.2 (Alasan tidak mencantumkan)

[Sama seperti untuk Inti]

Memberi tahu GRI mengenai penggunaan Standar

Mematuhi seluruh persyaratan dalam klausul 3.4 (Memberi tahu GRI mengenai penggunaan Standar)

[Sama seperti untuk Inti]

5

Alasan tidak mencantumkan hanya diizinkan untuk pengungkapan berikut: Pengungkapan 102-17 (Etika dan integritas), dan Pengungkapan 102-19 hingga 102-39 (Tata kelola). Lihat klausul 3.2 untuk informasi lebih lanjut

Alasan tidak mencantumkan hanya diizinkan untuk Pengungkapan 103-2 dan 103-3 (lihat klausul 3.2)

Ini mencakup topik material yang termasuk dan tidak termasuk dalam Standar GRI.

GRI 101: Landasan 2016

23

Bagian 3: Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI

Alasan tidak mencantumkan 3.2 Jika, sebagai pengecualian, suatu organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI tidak dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan, organisasi tersebut harus memberikan alasan tidak mencantumkan dalam laporan yang:

3.2.1 menjelaskan informasi spesifik yang tidak dicantumkan; dan



3.2.2 menentukan salah satu dari alasan untuk tidak mencantumkan berikut dari Tabel 2, termasuk penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Tabel 2 Alasan tidak mencantumkan Alasan tidak mencantumkan

Penjelasan yang diwajibkan dalam laporan keberlanjutan

Tidak berlaku

Sebutkan alasan mengapa pengungkapan dianggap tidak berlaku.

Kendala kerahasiaan

Jelaskan kendala kerahasiaan spesifik yang menghalangi pengungkapan.

Larangan hukum spesifik

Jelaskan larangan hukum spesifik

Informasi tidak tersedia

Jelaskan langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mendapatkan informasi dan jangka waktu yang diperkirakan untuk melakukannya. Jika alasan untuk tidak mencantumkan disebabkan karena informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh, atau kualitasnya tidak memadai untuk dilaporkan (sebagaimana mungkin terjadi jika Batasan untuk topik material melampaui organisasi pelapor), jelaskan situasi ini.

Panduan Alasan untuk tidak mencantumkan dapat digunakan jika, dalam kasus pengecualian, suatu organisasi tidak dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan untuk pelaporan yang sesuai dengan Standar GRI (baik pilihan Inti atau Komprehensif). Alasan untuk tidak mencantumkan hanya bisa digunakan untuk pengungkapan tertentu saja – lihat Tabel 1 untuk perincian lebih lanjut. Sebagai tambahan, jika suatu organisasi tidak mencantumkan sejumlah besar pengungkapan yang diwajibkan, ini bisa mengurangi kredibilitas laporan dan kegunaannya bagi pemangku kepentingan. Menggunakan ‘tidak berlaku’ sebagai alasan untuk tidak mencantumkan Alasan ‘tidak berlaku’ untuk tidak mencantumkan bisa digunakan jika situasi spesifik yang termasuk dalam pengungkapan tidak berlaku bagi organisasi. Sebagai contoh, organisasi mungkin mengidentifikasi ‘Energi’ dan ‘Emisi’ sebagai topik material, tapi satu-satunya bentuk energi yang dikonsumsi organisasi adalah listrik berbayar. Dalam kasus ini, bahan bakar tidak secara langsung dikonsumsi dalam organisasi, atau oleh sumber yang dimiliki atau dikendalikannya. Maka itu, pengungkapan yang berkaitan dengan konsumsi bahan bakar dalam organisasi, dan emisi GRK (Cakupan 1) Langsung, bisa dianggap ‘tidak berlaku’. 24

GRI 101: Landasan 2016

‘Tidak berlaku’ bisa juga digunakan sebagai alasan tidak mencantumkan jika suatu pengungkapan tidak mencakup dampak spesifik yang membuat topik menjadi material. Sebagai contoh, topik ‘Air’ bisa menjadi material untuk organisasi yang menggunakan air mengalir untuk menghasilkan listrik tenaga air. Namun, pengungkapan yang sudah ada untuk topik ini berkaitan dengan pengambilan air, dan daur ulang/penggunaan kembali air, dan karena itu tidak secara memadai mengukur dampak organisasi (contoh, perubahan volume aliran air). Oleh karena itu, pengungkapan yang sudah ada dalam GRI 303: Air dapat dianggap ‘tidak berlaku’ untuk organisasi ini. Alasan tidak mencantumkan jika Batasan topik melampaui organisasi pelapor Jika Batasan untuk topik material melampaui organisasi, dan organisasi tidak bisa mendapatkan informasi dengan kualitas yang memadai untuk memungkinkan pelaporan, ‘informasi tidak tersedia’ dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak mencantumkan. Dalam kasus ini, alasan tidak mencantumkan harus mencakup penjelasan mengapa informasi tidak bisa didapatkan. Bahkan jika pengungkapan topik spesifik tidak bisa dilaporkan dalam situasi ini, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya terhadap topik (menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen) jika organisasi tersebut ingin mengklaim bahwa laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI.

Bagian 3: Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI

Menggunakan Standar yang dipilih dengan klaim yang merujuk pada GRI 3.3 Jika organisasi pelapor menggunakan Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik, tapi tidak memenuhi kriteria untuk menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI (sebagaimana pada klausul 3.1), organisasi tersebut:

3.3.1 harus menyertakan dalam materi apa pun yang diterbitkan bersama pengungkapan yang berdasarkan Standar GRI, pernyataan yang:



3.3.1.1 mengandung teks berikut: ‘Materi ini merujuk (judul dan tahun publikasi dari Standar)’, untuk setiap Standar yang digunakan;



3.3.1.2 mengindikasikan isi spesifik mana dari Standar yang telah diterapkan, jika Standar tidak digunakan secara menyeluruh;



3.3.2 harus mematuhi semua persyaratan pelaporan yang sesuai dengan pengungkapan yang dilaporkan;



3.3.3 harus memberi tahu GRI mengenai penggunaan Standarnya, sebagaimana pada klausul 3.4;



3.3.4 sebaiknya menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menetapkan kualitas laporan dari Bagian 1;



3.3.5 sebaiknya melaporkan pendekatan manajemennya dengan menerapkan GRI 103: Pendekatan Manajemen bersama dengan semua Standar topik spesifik (seri 200, 300, atau 400) yang digunakan.

Panduan Organisasi yang menggunakan pengungkapan dari Standar GRI dalam materi yang diterbitkan diwajibkan untuk menyatakan bagaimana hal itu dilakukan. Jika organisasi tidak memenuhi kriteria kesesuaian dalam Tabel 1, organisasi tersebut tetap diwajibkan untuk mencantumkan klaim yang ‘merujuk pada GRI’ dalam materi apa pun yang diterbitkan bersama dengan pengungkapan berdasarkan Standar. Klaim yang merujuk pada GRI memiliki pernyataan spesifik sebagaimana ditentukan dalam klausul 3.3.1.1. Sebagai contoh: ‘Materi ini merujuk pada Pengungkapan 305-1 dan 305-2 dari GRI 305: Emisi 2016, dan Pengungkapan 103-1, 103-2, dan 103-3 dari GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016.’

Organisasi yang melakukan penggunaan selektif dari Standar tidak bisa mengklaim bahwa organisasi tersebut telah menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI. Namun, tetap penting bagi suatu organisasi untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan dalam menentukan kualitas laporan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa informasinya akurat dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang valid berdasarkan informasi tersebut.

GRI 101: Landasan 2016

25

Bagian 3: Membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI

Memberi tahu GRI mengenai penggunaan Standar 3.4 Organisasi pelapor harus memberi tahu GRI tentang penggunaan Standar GRI, dan klaim yang telah dibuatnya dalam laporan atau materi yang diterbitkan, baik dengan:

3.4.1 mengirim satu salinan ke GRI di [email protected]; atau



3.4.2 mendaftarkan laporan atau materi yang diterbitkan di www.globalreporting.org/standards.

Panduan Perhatikan bahwa persyaratan ini berlaku untuk:

26

•

laporan keberlanjutan yang disiapkan sesuai dengan Standar GRI, dengan menggunakan pilihan Inti atau Komprehensif; dan

•

materi yang diterbitkan yang menyertakan klaim yang merujuk pada GRI.

GRI 101: Landasan 2016

Memberi tahu GRI mengenai penggunaan Standar GRI memberikan transparansi mengenai bagaimana Standar diberlakukan oleh organisasi-organisasi di seluruh dunia. Tidak ada biaya yang dikaitkan dengan pemberitahuan GRI tentang penggunaan Standarnya.

Istilah-istilah utama Istilah dan definisi pilihan berikut yang berasal dari Daftar Istilah Standar GRI6 berguna untuk memahami GRI 101: Landasan. batasan topik Deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material, dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut.

Catatan: Batasan Topik bervariasi berdasarkan topik yang dilaporkan.

dampak dalam Standar GRI, kecuali dinyatakan sebaliknya, ‘dampak’ mengacu pada efek yang dimiliki organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengindikasikan kontribusinya (positif atau negatif) terhadap pembangunan berkelanjutan.

Catatan 1: Dalam Standar GRI, istilah ‘dampak’ dapat mengacu pada dampak positif, negatif, aktual, potensial, langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang, disengaja, atau tidak disengaja.



Catatan 2: Dampak pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat juga bisa dikaitkan dengan konsekuensi untuk organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah dampak pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat dapat menuntun pada konsekuensi untuk model bisnis, reputasi, atau kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

pemangku kepentingan entitas atau individu yang layak diharapkan akan secara signifikan terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa organisasi pelapor; atau yang tindakannya layak diharapkan untuk memengaruhi kemampuan organisasi untuk menerapkan strategi atau mencapai tujuannya dengan berhasil

Catatan 1: P  emangku kepentingan mencakup entitas atau individu entitas atau individu yang haknya menurut hukum atau konvensi internasional memberi mereka klaim yang sah terhadap organisasi.



Catatan 2: P  emangku kepentingan bisa mencakup mereka yang berinvestasi dalam organisasi (seperti karyawan dan pemegang saham), serta orang yang memiliki hubungan lain dengan organisasi (seperti pekerja lain yang bukan karyawan, pemasok, kelompok rentan, masyarakat lokal, dan LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya, di antara lainnya).

pembangunan berkelanjutan/kesinambungan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Catatan 1: Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi: ekonomis, lingkungan, dan sosial.



Catatan 2: P  embangunan berkelanjutan mengacu pada kepentingan lingkungan dan sosial yang lebih luas, bukannya pada kepentingan organisasi spesifik.



Catatan 3: Dalam Standar GRI, istilah ‘kesinambungan’ dan ‘pembangunan berkelanjutan’ digunakan secara bergantian.

Daftar Istilah Standar GRI yang lengkap bisa ditemukan di https://www.globalreporting.org/standards/media/1565/bahasa-indonesia-gri-standardsglossary-2016.pdf 6

GRI 101: Landasan 2016

27

Istilah-istilah utama

pengungkapan pendekatan manajemen

 eskripsi naratif mengenai cara sebuah organisasi mengelola topik materialnya serta dampak yang berkaitan d dengannya



Catatan: P  engungkapan tentang pendekatan manajemen organisasi juga memberikan konteks untuk informasi yang dilaporkan dengan menggunakan Standar topik spesifik (seri 200, 300, dan 400).

periode pelaporan

rentang waktu spesifik yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan



Catatan: Kecuali dinyatakan sebaliknya, Standar GRI mewajibkan informasi dari periode pelaporan yang dipilih organisasi.

Prinsip-Prinsip Pelaporan konsep yang mendeskripsikan hasil yang diharapkan untuk dicapai sebuah laporan, dan yang memandu keputusan yang dibuat sepanjang proses pelaporan mengenai isi atau kualitas laporan

topik

subjek ekonomi, lingkungan, atau sosial



Catatan 1: Dalam Standar GRI, topik-topik dikelompokkan sesuai dengan tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan: ekonomis, lingkungan, dan sosial.



Catatan 2: Untuk menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI, sebuah organisasi diwajibkan untuk melaporkan topik materialnya.

topik yang material topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi, atau yang secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan

28



Catatan 1: Untuk informasi lebih lanjut tentang mengidentifikasi topik material, lihat Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan dalam GRI 101: Landasan.



Catatan 2: Untuk menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI, sebuah organisasi diwajibkan untuk melaporkan topik materialnya.



Catatan 3: T  opik material bisa termasuk, namun tidak terbatas pada, topik yang dicakup dalam Standar GRI dalam seri 200, 300, dan 400.

GRI 101: Landasan 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 101: Landasan 2016

29

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-056-6

GRI 101: Landasan 2016

30

GRI 102: PENGUNGKAPAN UMUM 2016

GRI

102

Daftar Isi

Pendahuluan

5

GRI 102: Pengungkapan Umum

7

1. Profil organisasi Pengungkapan 102-1 Nama organisasi Pengungkapan 102-2 Kegiatan, merek, produk, dan jasa Pengungkapan 102-3 Lokasi kantor pusat Pengungkapan 102-4 Lokasi operasi Pengungkapan 102-5 Kepemilikan dan bentuk hukum Pengungkapan 102-6 Pasar yang dilayani Pengungkapan 102-7 Skala organisasi Pengungkapan 102-8 Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain Pengungkapan 102-9 Rantai pasokan Pengungkapan 102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya Pengungkapan 102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Pengungkapan 102-12 Inisiatif eksternal Pengungkapan 102-13 Keanggotaan asosiasi

7 7 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 13 13

2. Strategi 14 Pengungkapan 102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan senior 14 Pengungkapan 102-15 Dampak utama, risiko, dan peluang 15 3. Etika dan integritas 16 Pengungkapan 102-16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku 16 Pengungkapan 102-17 Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika 17

2

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

4. Tata kelola 18 Pengungkapan 102-18 Struktur tata kelola 18 Pengungkapan 102-19 Mendelegasikan wewenang 18 Pengungkapan 102-20 Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 19 Pengungkapan 102-21Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 19 Pengungkapan 102-22Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya 19 Pengungkapan 102-23 Ketua badan tata kelola tertinggi 20 Pengungkapan 102-24 Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi 20 Pengungkapan 102-25 Konflik kepentingan 21 Pengungkapan 102-26Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi 21 Pengungkapan 102-27 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi 21 Pengungkapan 102-28 Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi 22 Pengungkapan 102-29Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial 22 Pengungkapan 102-30 Keefektifan proses manajemen risiko 22 Pengungkapan 102-31 Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 23 Pengungkapan 102-32 P  eran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan  23 Pengungkapan 102-33 Mengomunikasikan hal-hal kritis 23 Pengungkapan 102-34 Sifat dan jumlah total hal-hal kritis 24 Pengungkapan 102-35 Kebijakan remunerasi 25 Pengungkapan 102-36 Proses untuk menentukan remunerasi 26 Pengungkapan 102-37 Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi 26 Pengungkapan 102-38 Rasio kompensasi total tahunan 27 Pengungkapan 102-39 P  ersentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan 28 5. Keterlibatan pemangku kepentingan 29 Pengungkapan 102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan 29 Pengungkapan 102-41 Perjanjian perundingan kolektif 30 Pengungkapan 102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan 31 Pengungkapan 102-43 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan 31 Pengungkapan 102-44 Topik utama dan masalah yang dikemukakan 32

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

3

6. Praktik pelaporan 33 Pengungkapan 102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi 33 Pengungkapan 102-46 Menetapkan isi laporan dan Batasan topik 34 Pengungkapan 102-47 Daftar topik material 35 Pengungkapan 102-48 Penyajian kembali informasi 35 Pengungkapan 102-49 Perubahan dalam pelaporan 36 Pengungkapan 102-50 Periode pelaporan 36 Pengungkapan 102-51 T  anggal laporan terbaru 36 Pengungkapan 102-52 Siklus pelaporan 37 Pengungkapan 102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan 37 Pengungkapan 102-54 Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI 37 Pengungkapan 102-55 Indeks isi GRI 38 Pengungkapan 102-56 Assurance oleh pihak eksternal 41

Rujukan

43

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 102: Pengungkapan Umum menetapkan persyaratan pelaporan tentang informasi kontekstual mengenai organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

4

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 102: Pengungkapan Umum, untuk melaporkan informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik pelaporan keberlanjutannya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

5

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. Catatan: Di seluruh Standar ini, ikon ‘Inti’ digunakan untuk mengidentifikasi pengungkapanpengungkapan yang diwajibkan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI (pilihan Inti). Organisasi yang menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI (pilihan Komprehensif) diwajibkan melaporkan semua pengungkapan dalam Standar ini, meskipun alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk pengungkapan tertentu. Lihat Tabel 1 di GRI 101: Landasan untuk perincian lebih lanjut.

6

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

GRI 102: Pengungkapan Umum

1. Profil organisasi Pengungkapan-pengungkapan ini memberikan ikhtisar tentang ukuran, lokasi geografis, dan kegiatan organisasi. informasi kontekstual ini penting untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami sifat organisasi dan dampak ekonomi, lingkungan, serta sosialnya.

Inti

Pengungkapan 102-1 Nama organisasi Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-1

Inti

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Nama organisasi.

Pengungkapan 102-2 Kegiatan, merek, produk, dan jasa Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-2

a. Deskripsi kegiatan organisasi. b. Merek utama, produk, dan jasa, termasuk penjelasan tentang produk atau jasa apa pun yang dilarang di pasar tertentu.

Rekomendasi pelaporan 1.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-2-b, organisasi pelapor juga harus menjelaskan apakah organisasi tersebut menjual produk atau jasa yang menjadi pokok pertanyaan para pemangku kepentingan atau perdebatan publik. GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

7

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-3 Lokasi kantor pusat Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-3

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Lokasi kantor pusat organisasi.

Panduan Kantor pusat merujuk pada pusat administratif organisasi, tempat organisasi tersebut dikendalikan atau diarahkan.

Inti

Pengungkapan 102-4 Lokasi operasi Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-4

Inti

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah negara tempat organisasi beroperasi, dan nama-nama negara tempat organisasi memiliki operasional yang signifikan dan/atau yang relevan dengan topik yang dibahas dalam laporan.

Pengungkapan 102-5 Kepemilikan dan bentuk hukum Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-5

Inti

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Sifat kepemilikan dan bentuk hukum

Pengungkapan 102-6 Pasar yang dilayani Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-6

8

a. Pasar yang dilayani, mencakup:

i. lokasi geografis tempat produk dan jasa ditawarkan;



ii. sektor yang dilayani;



iii. jenis pelanggan dan penerima manfaat.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-7 Skala organisasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Skala organisasi, mencakup:

Pengungkapan

102-7



i. jumlah total karyawan;



ii. jumlah total operasi:



iii. penjualan bersih (untuk organisasi sektor swasta) atau pendapatan bersih (untuk organisasi sektor publik);



iv. kapitalisasi total (untuk organisasi sektor swasta) diuraikan dalam hal utang dan ekuitas;



v. jumlah produk atau jasa yang disediakan.

Rekomendasi pelaporan 1.2 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-7, organisasi pelapor sebaiknya memberikan informasi tambahan berikut:

1.2.1 Aset total;



1.2.2 Kepemilikan manfaat, termasuk identitas dan persentase kepemilikan pemegang saham terbesar;



1.2.3 Perincian dari:



1.2.3.1 penjualan bersih atau pendapatan bersih berdasarkan negara atau wilayah yang menyumbangkan lima persen atau lebih dalam pendapatan total;



1.2.3.2 biaya berdasarkan negara atau wilayah yang menyumbangkan lima persen atau lebih dari biaya total;



1.2.3.3

jumlah total karyawan berdasarkan negara atau wilayah.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

9

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-8 Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (tetap dan temporer), berdasarkan jenis kelamin. b. Jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (tetap dan temporer), berdasarkan wilayah.

Pengungkapan

c. Jumlah total karyawan berdasarkan jenis kontrak ketenagakerjaan (purnawaktu dan paruh waktu), berdasarkan jenis kelamin.

102-8

d. Apakah kegiatan organisasi dalam jumlah signifikan dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan. Jika berlaku, deskripsi sifat dan skala pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan. e. Setiap variasi yang signifikan dalam angka-angka yang dilaporkan dalam Pengungkapan 102-8-a, 102-8-b, dan 102-8-c (misalnya variasi musiman dalam industri pariwisata atau pertanian). f. Penjelasan tentang bagaimana data dikompilasi, termasuk setiap asumsi yang dibuat. Rekomendasi pelaporan 1.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-8, organisasi pelapor sebaiknya:

1.3.1 menyatakan jumlah karyawan baik sebagai penghitungan jumlah kepala atau yang Setara Purnawaktu (FTE), dengan pendekatan yang dipilih dinyatakan dan diterapkan secara konsisten;



1.3.2 mengidentifikasi jenis kontrak serta status purnawaktu dan paruh waktu karyawan berdasarkan definisi menurut hukum nasional dari negara tempat mereka berada;



1.3.3 menggunakan angka yang terdapat di akhir periode pelaporan, kecuali jika terdapat perubahan material (penting) selama periode pelaporan;



1.3.4 menggabungkan statistik negara untuk menghitung statistik global, dan mengabaikan perbedaan dalam definisi hukum. Meskipun bentuk tipe kontrak dan jenis kontrak ketenagakerjaan bervariasi antara negara-negara, angka global masih harus mencerminkan hubungan di bawah hukum.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 102-8-d Kegiatan organisasi dilaporkan dalam Pengungkapan 102-2-a.

Menjabarkan data ini berdasarkan jenis kelamin memungkinkan pemahaman tentang keterwakilan jenis kelamin di seluruh organisasi, dan penggunaan optimal atas tenaga kerja dan talenta yang tersedia.

Latar belakang

Lihat rujukan 6, 7, 10 dan 12 pada bagian Rujukan.

Jumlah karyawan dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan organisasi memberikan wawasan atas skala dampak yang diciptakan oleh isu-isu ketenagakerjaan.

10

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-9 Rantai pasokan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-9

a. Deskripsi rantai pasokan organisasi, termasuk unsur-unsur utamanya karena berkaitan dengan kegiatan, merek utama, produk, dan jasa organisasi.

Panduan Contoh unsur-unsur yang dapat dicakup dalam deskripsi termasuk: •

jenis-jenis pemasok yang terlibat;

•

jumlah total pemasok yang dilibatkan oleh organisasi dan perkiraan jumlah pemasok di seluruh rantai pasokan;

•

lokasi geografis pemasok;

•

perkiraan nilai moneter pembayaran kepada pemasok;

•

karakteristik khusus sektor rantai pasokan, seperti seberapa padat karyanya sektor itu.

Latar belakang Pengungkapan ini menetapkan konteks keseluruhan dalam memahami rantai pasokan organisasi.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

11

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Perubahan signifikan terhadap ukuran, struktur, kepemilikan, atau rantai pasokan organisasi, mencakup:

Pengungkapan

102-10



i. Perubahan pada lokasi, atau perubahan pada, operasi, termasuk pembukaan, penutupan, dan perluasan fasilitas;



ii. Perubahan pada struktur modal saham dan bentuk modal lainnya, pemeliharaan, dan operasi perubahan (untuk organisasi sektor swasta);



iii. Perubahan pada lokasi pemasok, struktur rantai pasokan, atau hubungan dengan pemasok, termasuk pemilihan dan pemutusan hubungan.

Panduan Pengungkapan ini mencakup perubahan signifikan selama periode pelaporan. Perubahan yang signifikan terhadap rantai pasokan adalah perubahan yang dapat menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan.

Inti

Contoh perubahan signifikan dapat mencakup: •

memindahkan bagian rantai pasokan dari satu negara ke negara lain;

•

mengubah struktur rantai pasokan, seperti mengalihdayakan bagian penting dari kegiatan organisasi.

Pengungkapan 102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-11

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Apakah dan bagaimana organisasi menerapkan Pendekatan atau prinsip pencegahan.

Panduan Pengungkapan 102-11 dapat mencakup pendekatan organisasi terhadap manajemen risiko dalam perencanaan operasional, atau ketika mengembangkan dan memperkenalkan produk baru. Latar belakang Pendekatan pencegahan diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Prinsip 15 ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’. Prinsip itu menyatakan: ‘Dalam rangka melindungi lingkungan, pendekatan

12

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

pencegahan harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Bilamana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, tidak adanya kepastian ilmiah secara penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif biaya dalam mencegah degradasi lingkungan.’ Penerapan Prinsip Pencegahan dapat membantu organisasi dalam mengurangi atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Lihat rujukan 13 pada Bagian rujukan.

Bagian 1: Profil organisasi

Inti

Pengungkapan 102-12 Inisiatif Eksternal Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-12

a. Daftar piagam-piagam ekonomi, lingkungan dan sosial yang dikembangkan secara eksternal, prinsip-prinsip, atau inisiatif lain yang diikuti atau didukung organisasi tersebut.

Rekomendasi pelaporan 1.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-12, organisasi pelapor sebaiknya:

Inti



1.4.1

memasukkan tanggal pengesahan, negara atau operasi di mana diterapkan, dan rentang pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan dan tata kelola inisiatif-inisiatif ini;



1.4.2

membedakan antara inisiatif-inisiatif sukarela yang tidak mengikat dengan inisiatif yang wajib dipatuhi organisasi.

Pengungkapan 102-13 Keanggotaan asosiasi Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-13

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Daftar keanggotaan utama dalam asosiasi industri atau lainnya, dan organisasi advokasi nasional atau internasional.

Rekomendasi pelaporan 1.5 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-13, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan keanggotaan yang dipertahankan di tingkat organisasi di asosiasi atau organisasi di mana organisasi pelapor memegang posisi di badan tata kelola, berpartisipasi dalam proyek atau komite, menyediakan dana substantif selain iuran keanggotaan rutin, atau menjadikan keanggotaannya sebagai strategi.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

13

2. Strategi Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang strategi organisasi sehubungan dengan keberlanjutan, dalam rangka memberikan konteks untuk pelaporan selanjutnya, yang lebih terperinci menggunakan Standar GRI lainnya. Bagian strategi dapat menggunakan informasi yang diberikan dalam bagian lain dari laporan tersebut, tetapi bagian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang masalah strategis dan bukan untuk merangkum isi laporan.

Inti

Pengungkapan 102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan senior Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-14

a. Sebuah pernyataan dari pembuat keputusan paling senior di organisasi (seperti CEO, ketua, atau posisi senior yang setara) tentang relevansi keberlanjutan bagi organisasi dan strateginya untuk menangani keberlanjutan. Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-14, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan:

2.1.1  keseluruhan visi dan strategi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehubungan dengan pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang disebabkan, dikontribusikan organisasi tersebut, atau yang terkait secara langsung dengan kegiatan, produk, atau jasa organisasi sebagai hasil dari hubungan dengan pihak lain (seperti pemasok dan orang-orang atau organisasi di masyarakat lokal);



2.1.2  prioritas strategis dan topik utama untuk jangka menengah dan pendek sehubungan dengan keberlanjutan, termasuk ketaatan terhadap standar-standar yang diakui secara internasional dan bagaimana standar-standar tersebut terkait dengan keberhasilan dan strategi organisasi jangka panjang;



2.1.3 tren yang lebih luas (seperti ekonomi makro atau politik) yang memengaruhi organisasi serta prioritas keberlanjutannya;



2.1.4 peristiwa penting, prestasi, dan kegagalan selama periode pelaporan;



2.1.5 pandangan tentang kinerja sehubungan dengan target;



2.1.6 pandangan tentang tantangan utama organisasi, dan target untuk tahun berikutnya, serta sasaran untuk 3-5 tahun mendatang;



2.1.7

hal-hal lain yang berkaitan dengan pendekatan strategis organisasi.

Panduan Lihat rujukan 14, 15, dan 16 pada bagian Rujukan.

14

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 2: Strategi

Pengungkapan 102-15 Dampak penting, risiko, dan peluang Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-15

a. Penjelasan dampak penting, risiko, dan peluang.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-15, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan:

2.2.1 deskripsi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosialnya yang signifikan, serta tantangan dan peluang terkait. Ini termasuk efek pada para pemangku kepentingan dan hak-hak mereka sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional dan standar yang relevan serta diakui secara internasional;



2.2.2 berbagai harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan organisasi;



2.2.3 penjelasan tentang pendekatan untuk memprioritaskan tantangan dan peluang ini;



2.2.4 kesimpulan utama tentang perkembangan dalam menangani topik-topik ini dan kinerja terkait pada periode pelaporan, termasuk penilaian alasan untuk kinerja di bawah atau di atas rata-rata;



2.2.5 deskripsi tentang proses utama yang ada untuk menangani kinerja, dan perubahan terkait;



2.2.6 dampak tren keberlanjutan, risiko, dan peluang pada prospek jangka panjang serta kinerja keuangan organisasi;



2.2.7 Informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan keuangan atau yang nantinya dapat menjadi demikian;



2.2.8 deskripsi risiko yang paling penting dan peluang bagi organisasi yang timbul dari tren keberlanjutan;



2.2.9 memprioritaskan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai risiko dan peluang sesuai relevansi mereka untuk strategi jangka panjang organisasi, posisi kompetitif, kualitatif, dan, jika mungkin, pendorong nilai keuangan kuantitatif;



2.2.10 tabel-tabel yang meringkas target, kinerja terhadap target, dan pelajaran yang didapatkan untuk periode pelaporan saat ini;



2.2.11 tabel-tabel yang meringkas target untuk periode pelaporan berikutnya dan tujuan serta sasaran jangka menengah (yaitu, 3-5 tahun) yang berkaitan dengan risiko utama dan peluang;



2.2.12 deskripsi mekanisme tata kelola yang ada khususnya untuk mengelola risiko dan peluang, serta identifikasi risiko dan peluang terkait lainnya.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

15

3. Etika dan integritas Pada bagian ini, istilah ‘mitra bisnis’ digunakan sehubungan dengan kedua pengungkapan ini. Dalam konteks Standar GRI ini, ‘mitra bisnis’ antara lain meliputi pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, serta klien.

Inti

Pengungkapan 102-16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-16

a. Deskripsi nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi.

Rekomendasi pelaporan 3.1 Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-16, organisasi pelapor sebaiknya memberikan informasi tambahan tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, standar, dan norma-norma perilakunya, termasuk:

3.1.1 bagaimana hal-hal tersebut dikembangkan dan disetujui;



3.1.2 apakah pelatihan tentang hal-hal tersebut diberikan secara teratur untuk seluruh dan anggota baru badan tata kelola, para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi, serta mitra bisnis;



3.1.3 apakah hal-hal tersebut perlu dibaca dan ditandatangani secara teratur oleh seluruh dan anggota baru badan tata kelola, para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi, serta mitra bisnis;



3.1.4



3.1.5 apakah hal-hal tersebut tersedia dalam berbagai bahasa untuk menjangkau seluruh anggota badan tata kelola, para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi, mitra bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya.

apakah posisi tingkat eksekutif yang mengurusi tanggung jawab untuk hal-hal tersebut;

Panduan Nilai-nilai, prinsip-prinsip, standar, dan norma-norma perilaku dapat mencakup kode perilaku dan kode etik. Badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior berperan dalam pengembangan, persetujuan, dan pembaruan pernyataan nilai dilaporkan berdasarkan Pengungkapan 102-26.

16

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 3: Etika dan integritas

Pengungkapan 102-17 Mekanisme untuk saran dan masalah etika Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Deskripsi mekanisme internal dan eksternal untuk:

Pengungkapan

102-17



i. meminta saran tentang perilaku etis dan sah, serta integritas organisasi;



ii. melaporkan kekhawatiran tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum, dan integritas organisasi.

Panduan •

Contoh unsur-unsur yang dapat dideskripsikan termasuk:

•

Siapa yang ditugasi tanggung jawab keseluruhan bagi mekanisme untuk mencari saran dan melaporkan perilaku;

•

Apakah mekanisme bersifat independen dari organisasi;

•

Apakah dan bagaimana para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya diberi tahu tentang mekanisme tersebut;

•

Apakah pelatihan tentang mekanisme tersebut diberikan kepada para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi dan mitra bisnis;

•

Ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme bagi para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi dan mitra bisnis, seperti jumlah total jam per hari, hari per minggu, dan ketersediaan dalam berbagai bahasa;

•

Apakah permintaan untuk saran dan masalah diperlakukan secara rahasia;

•

Apakah mekanisme dapat digunakan secara anonim;

•

Jumlah total permintaan untuk saran yang diterima, jenisnya, dan persentase yang dijawab selama periode pelaporan;

•

Jumlah total hal-hal yang dilaporkan, jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan persentase kekhawatiran yang ditangani, diselesaikan, atau ditemukan tidak berdasar selama periode pelaporan;

•

Apakah organisasi memiliki kebijakan tidak melakukan pembalasan;

•

Proses di mana hal-hal tersebut diselidiki;

•

Tingkat kepuasan mereka yang menggunakan mekanisme tersebut.

Latar belakang Sebuah organisasi dapat menyediakan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran mengenai perilaku etis dan sah, serta integritas organisasi, atau untuk melaporkan hal-hal ini. Sarana ini bisa termasuk pengeskalasian masalah melalui manajemen lini, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing), dan saluran telepon hotline.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

17

4. Tata Kelola Pengungkapan pada bagian ini memberikan ikhtisar tentang: •

struktur tata kelola dan komposisinya;

•

peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi organisasi;

•

evaluasi kinerja dan kompetensi dari badan tata kelola tertinggi;

•

peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko;

•

peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan;

•

peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial;

•

remunerasi dan insentif.

Istilah-istilah berikut, yang dijelaskan dalam Daftar Istilah Standar GSI, berlaku pada pengungkapan dalam bagian ini:

Inti

•

badan tata kelola tertinggi

•

eksekutif senior

•

sistem dewan dua tingkat

Pengungkapan 102-18 Struktur tata kelola Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-18

a. Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite badan tata kelola tertinggi. b. Komite bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pengungkapan 102-19 Mendelegasikan wewenang Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-19

18

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Proses untuk mendelegasikan wewenang untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan karyawan lainnya.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-20 Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-20

a. Apakah organisasi telah menunjuk posisi tingkat eksekutif atau posisi dengan tanggung jawab untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. b. Apakah pemegang jabatan itu melapor langsung ke badan tata kelola tertinggi.

Pengungkapan 102-21 Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-21

a. Proses untuk konsultasi antara para pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. b. Jika konsultasi didelegasikan, jelaskan kepada siapa didelegasikan dan bagaimana umpan balik yang dihasilkan diberikan kepada badan tata kelola tertinggi.

Pengungkapan 102-22 Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya berdasarkan:

i. eksekutif atau bukan eksekutif;

ii. mandiri; Pengungkapan

102-22



iii. masa jabatan badan tata kelola;



iv. jumlah posisi dan komitmen signifikan lainnya dari setiap individu, serta sifat dari komitmen;



v. jenis kelamin;

vi. keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili;

vii. kompetensi terkait topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial;



viii. perwakilan pemangku kepentingan.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

19

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-23 Ketua badan tata kelola tertinggi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-23

a. Apakah ketua badan tata kelola tertinggi juga merupakan pejabat eksekutif dalam organisasi. b. Jika ketua juga merupakan pejabat eksekutif, jelaskan fungsinya dalam manajemen organisasi dan alasan pengaturan ini.

Pengungkapan 102-24 Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Proses nominasi dan seleksi untuk badan tata kelola tertinggi dan komitenya.

Pengungkapan

102-24

20

b. Kriteria yang digunakan untuk mencalonkan dan memilih anggota badan tata kelola tertinggi, termasuk apakah dan bagaimana:

i. para pemangku kepentingan (termasuk pemegang saham) terlibat;



ii. keragaman dipertimbangkan;



iii. kemandirian dipertimbangkan;



iv. keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dipertimbangkan.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-25 Konflik kepentingan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Proses untuk badan tata kelola tertinggi guna memastikan konflik kepentingan dihindari dan dikelola. Pengungkapan

102-25

b. Apakah konflik kepentingan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk, minimal:

i. Keanggotaan lintas dewan;



ii. Lintas kepemilikan saham dengan pemasok dan para pemangku kepentingan lain;



iii. Keberadaan pemegang saham pengendali;



iv. Pengungkapan pihak terkait.

Rekomendasi pelaporan 4.1 Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-25, organisasi pelapor harus menyelaraskan definisi pemegang saham pengendali dengan definisi yang digunakan untuk tujuan laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara. Panduan Lihat rujukan 11 pada Bagian rujukan.

Pengungkapan 102-26 Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-26

a. Peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dalam pengembangan, persetujuan, dan memperbarui tujuan, nilai atau pernyataan misi, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pengungkapan 102-27 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-27

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

21

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-28 Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Proses untuk mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengungkapan

102-28

b. Apakah evaluasi tersebut mandiri atau tidak, serta frekuensinya. c. Apakah evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap diri sendiri (swapenilaian). d. Tindakan yang dilakukan dalam menanggapi evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk, minimal, perubahan dalam keanggotaan dan praktik organisasi.

Pengungkapan 102-29 Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-29

a. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengidentifikasi dan mengelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya – termasuk perannya dalam pelaksanaan proses uji tuntas. b. Apakah konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk mendukung identifikasi badan tata kelola tertinggi dan manajemen topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya.

Panduan Lihat rujukan 11, 14, 15, dan 16 pada bagian Rujukan.

Pengungkapan 102-30 Keefektifan proses manajemen risiko Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-30

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengkaji efektivitas proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Panduan Lihat rujukan 11, 14, 15, dan 16 pada bagian Rujukan.

22

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-31 Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-31

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Frekuensi pengkajian oleh badan tata kelola tertinggi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya.

Panduan Lihat rujukan 11, 14, 15, dan 16 pada bagian Rujukan.

Pengungkapan 102-32 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-32

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Posisi atau komite tertinggi yang secara formal mengkaji dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi serta memastikan bahwa seluruh topik material dicakup.

Pengungkapan 102-33 Mengomunikasikan hal-hal kritis Persyaratan pelaporan Pengungkapan

102-33

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Proses untuk mengomunikasikan hal-hal kritis kepada badan tata kelola tertinggi.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

23

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-34 Sifat dan jumlah total hal-hal kritis Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-34

a. Jumlah total dan sifat dari kekhawatiran penting yang dikomunikasikan kepada badan tata kelola tertinggi. b. Mekanisme yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan kritis.

Panduan Ketika sifat alami dari hal-hal tersebut menjadi sensitif karena adanya batasan peraturan atau hukum, pengungkapan informasi oleh organisasi pelapor dapat dibatasi pada tahap yang tidak membahayakan kerahasiaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai alasan tidak mencantumkan, lihat GRI 101: Landasan.

24

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-35 Kebijakan remunerasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif dan senior untuk jenis-jenis remunerasi berikut: Pengungkapan

102-35



i. Pembayaran tetap dan pembayaran tidak tetap, termasuk pembayaran berbasis kinerja, pembayaran berbasis ekuitas, bonus, dan saham ditangguhkan (deferred share) atau saham berhak penuh (vested share);



ii. Bonus mendaftar atau pembayaran insentif perekrutan;

iii. Pembayaran uang pesangon; iv. Clawback;

v. Tunjangan pensiun, termasuk perbedaan antara skema tunjangan dan tarif kontribusi bagi badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan semua karyawan lainnya.

b. Bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi berhubungan dengan tujuan-tujuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Rekomendasi pelaporan 4.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-35, organisasi pelapor sebaiknya, jika menggunakan pembayaran terkait kinerja, menjelaskan:

4.2.1 bagaimana remunerasi dan upah terkait insentif bagi para eksekutif senior dirancang untuk menghargai kinerja jangka panjang;



4.2.2 bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi berhubungan dengan tujuan-tujuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk periode pelaporan tersebut dan periode selanjutnya.

4.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-35, organisasi pelapor sebaiknya, jika menggunakan pembayaran uang pesangon, menjelaskan apakah:

4.3.1 periode pemberitahuan untuk anggota badan tata kelola dan eksekutif senior berbeda dengan karyawan lainnya;



4.3.2 pembayaran uang pesangon untuk anggota badan tata kelola dan eksekutif senior berbeda dengan karyawan lainnya;



4.3.3 ada pembayaran apa pun selain yang terkait dengan periode pemberitahuan yang dibayarkan kepada anggota badan tata kelola dan eksekutif senior yang keluar;



4.3.4 klausul mitigasi disertakan dalam pengaturan pemutusan hubungan kerja.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

25

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-36 Proses untuk menentukan remunerasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-36

a. Proses untuk menentukan remunerasi. b. Apakah konsultan remunerasi terlibat dalam menentukan remunerasi dan apakah mereka independen dari manajemen. c. Hubungan lain yang dimiliki konsultan remunerasi dengan organisasi.

Pengungkapan 102-37 Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

102-37

a. Bagaimana pandangan para pemangku kepentingan diminta dan dipertimbangkan terkait remunerasi. b. Jika berlaku, hasil pemilihan suara mengenai kebijakan dan proposal remunerasi.

26

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-38 Rasio kompensasi total tahunan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

a. Rasio kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi) di negara yang sama.

102-38

4.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-38, organisasi pelapor harus, untuk setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan:

4.4.1 mengidentifikasi individu dengan bayaran tertinggi untuk periode pelaporan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh kompensasi total;



4.4.2 menghitung nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan, kecuali individu dengan bayaran tertinggi;



4.4.3 menghitung rasio kompensasi total tahunan dari individu dengan bayaran tertinggi terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan.

Rekomendasi pelaporan 4.5 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-38, organisasi pelapor sebaiknya:

4.5.1 untuk setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan, menentukan dan melaporkan komposisi total kompensasi tahunan untuk individu dengan bayaran tertinggi dan untuk semua karyawan sebagai berikut:



4.5.1.1



4.5.1.2 Menyebutkan apakah para karyawan purnawaktu dan paruh waktu termasuk dalam penghitungan ini;



4.5.1.3 Menyebutkan apakah tingkat pembayaran yang setara dengan purnawaktu digunakan untuk setiap karyawan paruh waktu dalam penghitungan ini;



4.5.1.4 Menyebutkan operasi atau negara mana yang termasuk, jika organisasi memilih untuk tidak mengkonsolidasikan rasio ini untuk keseluruhan organisasi;



Membuat daftar jenis-jenis kompensasi yang termasuk dalam penghitungan;

4.5.2 bergantung pada kebijakan remunerasi organisasi dan ketersediaan data, pertimbangkan komponenkomponen berikut untuk penghitungan:



4.5.2.1

Gaji pokok: kompensasi tunai tetap (non-variabel), jangka pendek, dan terjamin;



4.5.2.2 Kompensasi tunai: jumlah gaji pokok + tunjangan uang tunai + bonus + komisi + pembagian laba tunai + bentuk lain dari pembayaran tunai variabel;



4.5.2.3 Kompensasi langsung: jumlah total kompensasi tunai + nilai wajar total semua insentif jangka panjang tahunan, seperti pemberian opsi saham, saham restricted stock atau unit restricted stock, saham performance stock atau unit performance stock, saham phantom, hak apresiasi saham, dan penghargaan uang tunai jangka panjang.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

27

Bagian 4: Tata kelola

Pengungkapan 102-39 Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Rasio persentase kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total persentase kenaikan kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi) di negara yang sama.

Pengungkapan

102-39

4.6 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-39, organisasi pelapor harus, untuk setiap tiap negara yang memiliki operasi yang signifikan:

4.6.1 mengidentifikasi individu dengan bayaran tertinggi untuk periode pelaporan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh kompensasi total;



4.6.2 menghitung persentase kenaikan pada kompensasi individu dibayar tertinggi dari periode sebelumnya ke periode pelaporan;



4.6.3 menghitung nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan, kecuali individu dengan bayaran tertinggi;



4.6.4 menghitung persentase kenaikan nilai tengah total kompensasi tahunan dari periode sebelumnya ke periode pelaporan sekarang ini;



4.6.5 menghitung rasio persentase kenaikan kompensasi total tahunan dari individu dengan bayaran tertinggi terhadap persentase kenaikan nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan.

Rekomendasi pelaporan 4.7 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-39, organisasi pelapor sebaiknya:



4.7.1.1



4.7.1.2 Menyebutkan apakah para karyawan purnawaktu dan paruh waktu termasuk dalam penghitungan ini;



4.7.1.3 Menyebutkan apakah tingkat pembayaran yang setara dengan purnawaktu digunakan untuk setiap karyawan paruh waktu dalam penghitungan ini;



4.7.1.4 Menyebutkan operasi atau negara mana yang termasuk, jika organisasi memilih untuk tidak mengkonsolidasikan rasio ini untuk keseluruhan organisasi;



28

4.7.1 untuk masing-masing negara dengan operasional yang signifikan, menentukan dan melaporkan komposisi total kompensasi tahunan untuk individu dengan bayaran tertinggi dan untuk semua karyawan sebagai berikut: Membuat daftar jenis-jenis kompensasi yang termasuk dalam penghitungan;

4.7.2 bergantung pada kebijakan remunerasi organisasi dan ketersediaan data, pertimbangkan komponenkomponen berikut untuk penghitungan:



4.7.2.1

Gaji pokok: kompensasi tunai tetap (non-variabel), jangka pendek, dan terjamin;



4.7.2.2 Kompensasi tunai: jumlah gaji pokok + tunjangan uang tunai + bonus + komisi + pembagian laba tunai + bentuk lain dari pembayaran tunai variabel;



4.7.2.3 Kompensasi langsung: jumlah total kompensasi tunai + nilai wajar total semua insentif jangka panjang tahunan, seperti pemberian opsi saham, saham restricted stock atau unit restricted stock, saham performance stock atau unit performance stock, saham phantom, hak apresiasi saham, dan penghargaan uang tunai jangka panjang.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

5. Keterlibatan pemangku kepentingan Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang pendekatan organisasi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan. Ini tidak terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Untuk panduan tambahan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, lihat prinsip Inklusivitas Pemangku Kepentingan di GRI 101: Landasan.

Inti

Pengungkapan 102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-40

a. Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.

Panduan Contoh kelompok pemangku kepentingan adalah: •

masyarakat sipil

•

pelanggan

•

karyawan dan pekerja yang bukan karyawan

•

serikat buruh

•

masyarakat lokal

•

pemegang saham dan pemberi modal

•

pemasok

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

29

Bagian 5: Keterlibatan pemangku kepentingan

Inti

Pengungkapan 102-41 Perjanjian perundingan kolektif Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-41

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif.

Rekomendasi pelaporan 5.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-41, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 sebagai dasar untuk menghitung persentase. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 102-41 Pengungkapan ini meminta persentase karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif. Pengungkapan tersebut tidak meminta persentase karyawan yang bergabung di serikat buruh. Perundingan kolektif mengacu pada semua negosiasi yang berlangsung antara satu atau lebih pemberi kerja atau organisasi si pemberi kerja dengan satu atau lebih organisasi pekerja (serikat buruh), di sisi lain, untuk menentukan kondisi kerja dan syarat kerja atau untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.1 Oleh karena itu, perjanjian perundingan kolektif merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama yang menyangkut operasi organisasi.

Berdasarkan definisi, perjanjian perundingan kolektif adalah kewajiban (sering kali mengikat secara hukum) yang telah disepakati organisasi. Organisasi diharapkan untuk memahami cakupan perjanjian (para pekerja kepada siapa organisasi diwajibkan memberlakukan ketentuanketentuan dari perjanjian). Perjanjian kolektif dapat dilakukan pada berbagai tingkat serta untuk berbagai kategori dan kelompok pekerja. Perjanjian kolektif dapat dilakukan pada tingkat organisasi, tingkat industri, di negara-negara tempat organisasi berpraktik; atau keduanya. Perjanjian kolektif dapat mencakup kelompok pekerja tertentu, misalnya, pekerja yang melakukan aktivitas khusus atau bekerja di lokasi khusus. Lihat rujukan 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9 pada Bagian rujukan.

1 Definisi ini berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 154, ‘Konvensi Perundingan Kolektif’, 1981.

30

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 5: Keterlibatan pemangku kepentingan

Inti

Pengungkapan 102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-42

a. Dasar untuk mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan.

Rekomendasi pelaporan 5.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-42, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan proses untuk:

Inti



5.2.1 mendefinisikan kelompok pemangku kepentingannya;



5.2.2 menetapkan kelompok yang dilibatkan dan tidak dilibatkan.

Pengungkapan 102-43 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-43

a. Pendekatan organisasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan jenis dan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan, serta indikasi apakah keterlibatan itu dilakukan secara khusus sebagai bagian dari proses persiapan laporan.

Panduan Metode keterlibatan pemangku kepentingan dapat mencakup survei (seperti survei pemasok, pelanggan, atau pekerja), kelompok fokus, panel komunitas, panel penasihat perusahaan, komunikasi tertulis, manajemen atau struktur serikat buruh, perjanjian perundingan kolektif dan mekanisme lainnya.

Untuk banyak organisasi, pelanggan adalah kelompok pemangku kepentingan yang relevan. Selain mengukur sensitivitas organisasi terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan, kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan juga dapat memberikan wawasan sejauh mana organisasi mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

31

Bagian 5: Keterlibatan pemangku kepentingan

Inti

Pengungkapan 102-44 Topik utama dan hal-hal yang diajukan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-44

a. Topik utama dan hal-hal yang telah diajukan melalui keterlibatan pemangku kepentingan, mencakup:

i. bagaimana organisasi menanggapi topik-topik utama dan hal-hal tersebut, termasuk melalui pelaporannya;



ii. kelompok pemangku kepentingan yang mengajukan masing-masing hal dan topik utama.

Panduan Sebagai bagian dari topik utama dan hal-hal yang diajukan oleh para pemangku kepentingan, pengungkapan ini dapat mencakup hasil atau kesimpulan utama dari survei pelanggan (berdasarkan ukuran sampel yang relevan secara statistik) yang dilakukan dalam periode pelaporan.

32

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Survei-survei ini dapat menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan yang terkait dengan: •

organisasi secara keseluruhan

•

kategori produk atau jasa utama

•

lokasi operasi yang signifikan

6. Praktik pelaporan Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang proses yang telah diikuti organisasi untuk menentukan isi laporan keberlanjutannya. Pengungkapan ini juga meninjau proses yang diikutinya untuk mengidentifikasi topik material dan Batasannya, bersama dengan perubahan apa pun atau penyajian kembali. Selain itu, pengungkapan ini memberikan informasi dasar tentang laporan, klaim yang dibuat tentang penggunaan Standar GRI, indeks konten GRI, dan pendekatan organisasi untuk mencari assurance oleh pihak eksternal.

Inti

Pengungkapan 102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-45

a. Daftar semua entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara. b. Apakah setiap entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara yang tidak dicakup oleh laporan.

Panduan Organisasi dapat melaporkan Pengungkapan 102-45 dengan merujuk informasi dalam laporan keuangan terkonsolidasi atau dokumen setara yang tersedia untuk umum.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

33

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-46 Menetapkan isi laporan dan Batasan topik Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

a. Penjelasan tentang proses untuk menentukan isi laporan dan Batasan topik.

102-46

b. Penjelasan tentang cara organisasi mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan. 6.1 Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-46, organisasi pelapor harus mencakup penjelasan tentang bagaimana prinsip Materialitas diterapkan untuk mengidentifikasi topik material, termasuk asumsi yang dibuat. Rekomendasi pelaporan 6.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 102-46, organisasi pelapor sebaiknya mencakup penjelasan tentang:

6.2.1 langkah-langkah yang diambil untuk menentukan isi laporan dan menetapkan Batasan topik;



6.2.2 di langkah mana dalam proses masing-masing Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan diterapkan;



6.2.3 asumsi dan penilaian subjektif yang dibuat dalam proses;



6.2.4 tantangan yang dihadapi organisasi ketika menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan.

Panduan Empat Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan adalah: Inklusivitas Pemangku Kepentingan, Konteks Keberlanjutan, Materialitas, dan Kelengkapan. Bersama-sama, Prinsip-Prinsip ini membantu organisasi menentukan isi yang akan disertakan dalam laporan dengan mempertimbangkan kegiatan organisasi, dampak, dan harapan substantif serta kepentingan pemangku kepentingan. Pengungkapan ini meminta penjelasan tentang bagaimana organisasi telah menentukan isi laporan dan Batasan topiknya, serta bagaimana keempat Prinsip ini diimplementasikan. Penjelasan ini juga memerlukan penjelasan khusus tentang bagaimana prinsip Materialitas telah diterapkan, termasuk bagaimana topik material diidentifikasi berdasarkan prinsip dua dimensi.

34

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Penjelasan ini juga dapat menyertakan: •

langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi topik yang relevan (yaitu, yang berpotensi pantas dimasukkan dalam laporan);

•

bagaimana prioritas relatif topik-topik material ditentukan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan, lihat GRI 101: Landasan. Penjelasan Batasan topik untuk setiap topik material dilaporkan berdasarkan Pengungkapan 103-1 di GRI 103: Pendekatan manajemen.

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-47 Daftar topik material Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-47

a. Daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan.

Panduan Topik material adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Penetapan prioritas ini dilakukan dengan menggunakan prinsipprinsip Inklusivitas Pemangku Kepentingan dan Materialitas. Prinsip Materialitas mengidentifikasi topik material berdasarkan dua dimensi berikut: Pentingnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi;

Untuk informasi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip Inklusivitas Pemangku Kepentingan dan Materialitas, lihat GRI 101: Landasan. Penjelasan mengapa masing-masing topik bersifat material dilaporkan di bawah Pengungkapan 103-1 di GRI 103: Pendekatan Manajemen.

Pengaruh substansial dampak-dampak itu terhadap penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

Inti

Pengungkapan 102-48 Penyajian kembali informasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-48

a. Pengaruh dari setiap penyajian kembali informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, dan alasan untuk penyajian kembali tersebut.

Panduan Penyajian kembali dapat diakibatkan oleh: •

merger atau akuisisi

•

perubahan tahun dasar atau periode

•

sifat bisnis

•

metode pengukuran

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

35

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-49 Perubahan dalam pelaporan Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-49

Inti

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam daftar topik material dan Batasan topik.

Pengungkapan 102-50 Periode pelaporan Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-50

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Periode pelaporan untuk informasi yang diberikan.

Panduan Periode pelaporan dapat merupakan, misalnya, tahun kalender atau tahun fiskal.

Inti

Pengungkapan 102-51 Tanggal laporan terbaru Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-51

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jika berlaku, tanggal dari laporan terbaru sebelumnya.

Panduan Jika ini adalah laporan pertama yang disusun oleh organisasi pelapor, tanggapan terhadap pengungkapan ini bisa menyatakan hal ini.

36

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-52 Siklus pelaporan Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-52

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Siklus pelaporan.

Panduan Siklus pelaporan dapat berupa, misalnya, tahunan atau dua tahunan.

Inti

Pengungkapan 102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan Persyaratan pelaporan

Pengungkapan

102-53

Inti

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan atau isinya

Pengungkapan 102-54 Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

102-54

a. Klaim yang dibuat oleh organisasi, jika organisasi telah menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI, adalah salah satu ini: i. ‘Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan inti’;

ii. ‘Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan komprehensif’.

Panduan Organisasi yang menyiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI dapat memilih salah satu dari dua pilihan (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana Standar GRI telah diterapkan. Untuk setiap pilihan, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib untuk dicantumkan oleh organisasi dalam laporan. Klaim ini telah mengatur susunan kata-katanya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai membuat klaim terkait penggunaan Standar GRI, Bagian 3 di GRI 101: Landasan.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

37

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-55 Indeks isi GRI Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Indeks isi GRI, yang menentukan setiap Standar GRI yang digunakan dan mendaftarkan semua pengungkapan yang dicakup dalam laporan. b. Untuk setiap pengungkapan, indeks isi harus menyertakan:

Pengungkapan

102-55



i. jumlah pengungkapan (untuk pengungkapan yang dicakup oleh Standar GRI);



ii. nomor halaman atau URL tempat informasi dapat ditemukan, baik di dalam laporan atau dalam materi lain yang diterbitkan;



iii. jika berlaku, dan diizinkan, alasan untuk tidak mencantumkan ketika pengungkapan yang diwajibkan tidak dapat dibuat.

6.3 Ketika melaporkan indeks isi GRI sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 102-55, organisasi pelapor harus:

6.3.1 menyertakan kata-kata ‘Indeks Isi GRI’ pada judul;



6.3.2 menyajikan indeks isi GRI lengkap dalam satu lokasi;



6.3.3 menyertakan tautan atau referensi ke indeks isi GRI dalam laporan, jika tidak diberikan dalam laporan itu sendiri;



6.3.4 untuk setiap Standar GRI yang digunakan, menyertakan judul dan tahun publikasi (misalnya, GRI 102: Pengungkapan Umum 2016);



6.3.5 menyertakan topik material tambahan yang dilaporkan tetapi tidak tercakup oleh Standar GRI, termasuk nomor halaman atau URL tempat informasi dapat ditemukan. Rekomendasi pelaporan 6.4 Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 102-55, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan dalam indeks isi GRI, judul setiap pengungkapan yang dibuat (misalnya, Nama organisasi), selain juga nomor (misalnya, 102-1).

Panduan Indeks isi yang diwajibkan oleh pengungkapan ini adalah alat navigasi yang menyebutkan Standar GRI mana yang telah digunakan, pengungkapan mana yang telah dilakukan, dan di mana pengungkapan ini dapat ditemukan dalam laporan atau lokasi lainnya. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran secara cepat mengenai laporan dan memfasilitasi navigasi dengan mudah di seluruh bagian laporan. Setiap organisasi yang membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk mencantumkan indeks isi GRI dalam laporannya atau memberikan tautan ke tempat indeks isi dapat ditemukan. Lihat Tabel 1 di GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. Nomor pengungkapan mengacu pada angka pengenal yang unik untuk setiap pengungkapan dalam Standar GRI (misalnya 102-53).

38

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Nomor halaman (bila laporan tersebut berbasis PDF) atau URL (bila laporan tersebut berbasis web) yang dirujuk dalam indeks isi diharapkan cukup spesifik untuk mengarahkan pemangku kepentingan ke informasi untuk pengungkapan yang dibuat. Jika pengungkapan tersebar di beberapa halaman atau URL, indeks isi merujukkan semua halaman dan URL tempat informasi dapat ditemukan. Lihat ‘Melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan’ di GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. Rujukan ke halaman web dan dokumen lain selain laporan, seperti laporan keuangan tahunan atau dokumen kebijakan, dapat dimasukkan dalam indeks isi selama mereka memiliki nomor halaman spesifik atau URL langsung ke halaman web.

Bagian 6: Praktik pelaporan Pengungkapan 102-55 Lanjutan Topik material yang tidak tercakup oleh Standar GRI tetapi disertakan dalam laporan juga diwajibkan untuk ada di dalam indeks isi. Lihat ‘Pelaporan mengenai topik material’ di GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara melaporkan topik-topik ini, dan Tabel 1 Standar ini untuk contoh bagaimana menyertakan topiktopik ini dalam indeks konteks.

Lihat klausul 3.2 di GRI 101: Landasan, yang menentukan informasi yang diwajibkan untuk disediakan saat memberikan alasan tidak mencantumkan. Organisasi dapat menggunakan Tabel 1 Standar ini sebagai salah satu format yang mungkin untuk mempersiapkan indeks isi GRI.

Walau pada prinsipnya memang bergantung pada organisasi pelapor untuk menambahkan jawaban langsung ke indeks isi, terlalu banyak teks dapat mengurangi kejelasan dan navigasi dari indeks. Isi tambahan juga dapat disertakan dalam indeks isi, misalnya untuk menunjukkan hubungan dengan standar pelaporan atau kerangka kerja lain. Penambahan tersebut dapat dibuat untuk menambah kejelasan bagi para pemangku kepentingan, selama mereka tidak mengganggu keterbacaan indeks isi.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

39

Tabel 1 Contoh indeks isi GRI

Indeks Isi GRI Standar GRI [Termasuk judul dan tahun publikasi untuk masing-masing Standar GRI yang digunakan untuk menyiapkan laporan]

Pengungkapan [Termasuk jumlah dan judul untuk setiap pengungkapan yang dibuat]

Jumlah halaman dan/atau URL

Tidak dicantumkan [lihat GRI 101: Landasan untuk informasi mengenai alasan tidak mencantumkan]

GRI 101: Landasan 2016 [GRI 101 tidak mencakup pengungkapan apa pun] Pengungkapan Umum [Daftar pengungkapan umum yang dibuat, berdasarkan apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan pilihan Inti atau Komprehensif] GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

102-1 Nama organisasi

Halaman 3

[pengungkapan ini tidak boleh tidak dicantumkan]

102-2 Kegiatan, merek, produk, dan jasa

Halaman 4-5 dan situs web perusahaan [pranala langsung]

[pengungkapan ini tidak boleh tidak dicantumkan]

"

"

"

"

"

"

Topik material [daftar topik material yang disertakan dalam laporan, seperti yang dilaporkan dalam Pengungkapan 102-47. Organisasi pelapor diwajibkan untuk menyertakan semua topik material yang dilaporkan yang tidak tercakup oleh Standar GRI] Emisi [contoh topik yang tercakup dalam Standar topik spesifik] GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya

Halaman 20

[pengungkapan ini tidak boleh tidak dicantumkan]

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya

Halaman 21

–

" GRI 305: Emisi 2016

"

305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung

"

"

Halaman 22

305-2 Energi tidak langsung Emisi GRK (Cakupan 2)

"

"

"

"

"

"

"

"

– Informasi tidak tersedia untuk 305-2 [deskripsi langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan data dan jangka waktu yang diharapkan untuk melakukannya] "

"

Kebebasan berbicara [contoh topik yang tidak tercakup dalam Standar topik spesifik] GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya

Halaman 28

[pengungkapan ini tidak boleh tidak dicantumkan]

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya

Halaman 29

–

" [tidak berlaku. Jika topik material tidak tercakup dalam Standar GRI yang sudah ada, direkomendasikan, namun tidak diwajibkan, untuk melaporkan pengungkapan lain yang cocok]

40

"

[judul pengungkapan topik spesifik]

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

"

"

"

"

Halaman 30

"

"

"

"

"

"

–

Bagian 6: Praktik pelaporan

Inti

Pengungkapan 102-56 Assurance oleh pihak eksternal Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Deskripsi kebijakan organisasi dan praktik saat ini sehubungan dengan usaha mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan. b. Jika laporan tersebut telah dijamin secara eksternal:

Pengungkapan



i. Rujukan ke laporan assurance oleh pihak eksternal, pernyataan, atau opini. Jika tidak tercakup dalam laporan assurance yang menyertai laporan keberlanjutan, deskripsi mengenai apa yang telah dan apa yang belum mendapat assurance dan atas dasar apa, termasuk standar assurance yang digunakan, tingkat assurance yang diperoleh, dan semua batasan proses assurance;



ii. Hubungan antara organisasi dan penyedia assurance;



iii. Apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi atau eksekutif senior terlibat dalam mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan keberlanjutan organisasi.

102-56

Panduan Latar belakang Organisasi dapat menggunakan berbagai macam pendekatan untuk meningkatkan kredibilitas laporannya. Penggunaan assurance oleh pihak eksternal untuk laporan keberlanjutan disarankan, di samping sumber daya internal, tetapi tidak diwajibkan untuk membuat klaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Standar GRI menggunakan istilah ‘assurance oleh pihak eksternal’ untuk merujuk kepada kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan kesimpulan yang dipublikasikan mengenai kualitas laporan dan informasi ( baik itu kualitatif maupun kuantitatif) yang terkandung di dalamnya. Assurance oleh pihak eksternal juga dapat merujuk kepada kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan kesimpulan yang dipublikasikan mengenai sistem atau proses (seperti proses menentukan isi laporan, termasuk penerapan prinsip Materialitas atau proses keterlibatan pemangku kepentingan). Hal ini berbeda dari kegiatan yang dirancang untuk menilai atau memvalidasi kualitas atau tingkat kinerja organisasi, seperti menerbitkan sertifikasi kinerja atau penilaian kepatuhan. Selain assurance oleh pihak eksternal, sebuah organisasi dapat memiliki sistem pengendalian internal yang sudah berjalan. Sistem internal ini juga penting untuk keseluruhan integritas dan kredibilitas sebuah laporan. Di beberapa yurisdiksi, kode tata kelola perusahaan dapat mewajibkan direksi untuk menanyakan, kemudian, jika puas, untuk mengonfirmasi dalam laporan tahunan mengenai kecukupan pengendalian internal organisasi. Secara umum, manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan pengendalian internal ini. Konfirmasi dalam laporan tahunan mungkin

hanya berhubungan dengan pengendalian internal yang diperlukan untuk tujuan pelaporan keuangan, dan tidak selalu mencakup pengendalian yang akan diwajibkan untuk mengatasi keandalan informasi dalam laporan keberlanjutan. Organisasi juga dapat membangun dan memelihara fungsi audit internal sebagai bagian dari prosesnya untuk manajemen risiko dan untuk mengelola dan melaporkan informasi. Organisasi juga dapat mengadakan panel pemangku kepentingan untuk meninjau pendekatan secara keseluruhan terhadap pelaporan keberlanjutan atau untuk memberikan saran tentang isi laporan keberlanjutan. Panduan untuk Pengungkapan 102-56 Organisasi dapat menggunakan berbagai macam pendekatan untuk mencari assurance oleh pihak eksternal, seperti penggunaan penyedia assurance profesional, atau kelompok atau orang-orang eksternal lainnya. Terlepas dari pendekatan khusus, diharapkan bahwa assurance oleh pihak eksternal dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kompeten atau orang yang mengikuti standar profesional untuk assurance, atau yang menerapkan proses berbasis bukti yang sistematis dan terdokumentasikan (‘penyedia assurance’). Secara keseluruhan, untuk assurance oleh pihak eksternal atas laporan yang telah menggunakan Standar GRI, diharapkan bahwa penyedia assurance: •

bersifat independen dari organisasi sehingga mampu memperoleh dan mempublikasikan pendapat atau kesimpulan yang objektif dan tidak memihak tentang laporan;

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

41

Bagian 6: Praktik pelaporan Pengungkapan 102-56 Lanjutan

42

•

terbukti kompeten baik dalam pokok bahasan dan praktik pemberian assurance;

•

menerapkan prosedur pengendalian mutu untuk keterlibatan pemberian assurance;

•

melakukan keterlibatan dengan cara yang sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan ditandai dengan prosedur yang sudah terjabarkan;

•

menilai apakah laporan ini memberikan presentasi yang masuk akal dan seimbang tentang kinerja – mempertimbangkan kebenaran data dalam laporan serta keseluruhan pemilihan isi;

•

menilai sejauh mana penyusun laporan telah menerapkan Standar GRI dalam perjalanan mencapai kesimpulannya;

•

menerbitkan laporan tertulis yang tersedia untuk umum dan mencakup: pendapat atau serangkaian kesimpulan; deskripsi tanggung jawab penyusun laporan dan penyedia assurance; serta ringkasan dari pekerjaan assurance yang dilakukan, yang menjelaskan sifat dari assurance yang disampaikan oleh laporan assurance.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Bahasa yang digunakan dalam laporan assurance oleh pihak eksternal, pernyataan, atau pendapat dapat bersifat teknis dan tidak selalu dapat diakses. Dengan demikian, diharapkan informasi untuk pengungkapan ini tercakup dalam bahasa yang dapat diakses secara luas.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. 2. Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak-Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Kolektif’, 1949. 3. Konvensi 135 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’, 1971. 4. Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perundingan Kolektif’, 1981. 5. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional, ‘Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak di Tempat Kerja’, 1998. 6. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (KILM), http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 1 September 2016. 7. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Internet LABORSTA, http://laborsta.ilo.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016. 8. Rekomendasi 91 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Persetujuan Bersama’, 1951. 8. Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Perundingan Kolektif’, 1981. 10. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Resolusi perihal Klasifikasi Internasional mengenai Status dalam Ketenagakerjaan (ICSE)', 1993. 11. Prinsip-Prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan’, 2004. 12. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komposisi daerah geografis makro (benua), sub-daerah  geografis, dan perekonomian yang dipilih, serta pengelompokan lainnya, http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm, diakses pada tanggal 1 September 2016. 13. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 'Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan', 1992. 14. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” 2011. 15. Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), ‘Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia’, 2008. 16. Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

43

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

44

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 45

GRI 102: Pengungkapan Umum 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-056-6

GRI 103: PENDEKATAN MANAJEMEN 2016

GRI

103

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 103: Pendekatan Manajemen

5

Persyaratan umum untuk pelaporan pendekatan manajemen Pengungkapan 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya Pengungkapan 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya Pengungkapan 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen

5 6 8 11

Rujukan

12

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 103: Pendekatan Manajemen menetapkan persyaratan pelaporan tentang pendekatan yang digunakan sebuah organisasi untuk mengelola topik material. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular, yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Topik spesifik Standar

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai Topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan Standar GRI 103: Pendekatan Manajemen ini, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Sebuah organisasi yang menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 103: Pendekatan Manajemen, untuk melaporkan pendekatan manajemennya terhadap setiap topik material. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Pengungkapan pendekatan manajemen memungkinkan organisasi untuk menjelaskan bagaimana organisasi tersebut mengelola dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang terkait dengan topik material. Hal ini memberikan informasi narasi tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi, menganalisis, serta merespons dampak aktual dan potensialnya. Pengungkapan tentang pendekatan manajemen organisasi juga memberikan konteks untuk informasi yang dilaporkan dengan menggunakan Standar topik spesifik (seri 200, 300 dan 400). Hal ini secara khusus bisa berguna untuk menjelaskan informasi kuantitatif kepada pemangku kepentingan. Persyaratan pelaporan dalam Standar ini memiliki bentuk generik, dan dapat diterapkan di berbagai macam topik. Sebuah organisasi yang menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya terhadap setiap topik material yang menggunakan Standar ini. Standar topik spesifik juga dapat berisi persyaratan pelaporan tambahan, rekomendasi dan/atau panduan pelaporan untuk melaporkan informasi pendekatan manajemen tentang topik yang dimaksud.

4

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

GRI 103: Pendekatan Manajemen

Standar ini mencakup persyaratan umum dan pengungkapan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik material. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • • • •

Persyaratan umum untuk melaporkan pendekatan manajemen Pengungkapan 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya Pengungkapan 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya Pengungkapan 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen

Persyaratan umum untuk melaporkan pendekatan manajemen Persyaratan pelaporan 1.1 Jika pengungkapan pendekatan manajemen digabungkan untuk sekelompok topik material, organisasi pelapor harus menyatakan topik mana yang dicakup oleh masing-masing pengungkapan. 1.2 Jika tidak ada pendekatan manajemen untuk topik material, organisasi pelapor harus menjelaskan:

1.2.1 setiap rencana untuk mengimplementasikan pendekatan manajemen; atau



1.2.2 alasan untuk tidak memiliki pendekatan manajemen.

Panduan Panduan untuk klausul 1.1 Jika pendekatan manajemen organisasi atau komponennya, seperti kebijakan atau tindakan tertentu, berlaku untuk lebih dari satu topik material, deskripsi narasi tidak perlu diulang untuk setiap topik. Informasi tersebut dapat diberikan sekali saja dalam sebuah laporan, dengan penjelasan yang jelas dari topik yang dicakupnya.

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

5

Pengungkapan 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya Persyaratan pelaporan Untuk setiap topik material, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Penjelasan mengapa topik tersebut bersifat material. b. Batasan untuk topik material, yang mencakup penjelasan mengenai: Pengungkapan

103-1



i. lokasi terjadinya dampak;



ii. keterlibatan organisasi atas dampak. Misalnya, apakah organisasi telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak, atau secara langsung terkait dengan dampak melalui hubungan bisnisnya.

c. Setiap pembatasan khusus terkait dengan Batasan topik.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 103-1-a Topik material adalah topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi; atau yang secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Daftar topik material dilaporkan di Pengungkapan 102-47 GRI 102: Pengungkapan Umum. Untuk informasi lebih lanjut tentang penentuan topik material, lihat GRI 101: Landasan. Penjelasan mengapa topik tersebut bersifat material dapat mencakup: •

deskripsi dampak signifikan yang diidentifikasi dan ekspektasi serta kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan mengenai topik;

•

deskripsi proses, seperti uji tuntas, yang digunakan organisasi tersebut untuk mengidentifikasi dampak yang terkait dengan topik.

Panduan untuk Pengungkapan 103-1-b Organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan entitas lain. Organisasi yang mempersiapkan laporan sesuai dengan Standar GRI diharapkan untuk tidak hanya melaporkan dampak yang disebabkannya, tetapi juga dampak yang ada karena kontribusi organisasi, serta dampak yang terhubung langsung dengan aktivitas, produk, atau jasa/ layanannya melalui hubungan bisnis.1 Dalam konteks Standar GRI ini, hubungan bisnis suatu organisasi dapat mencakup

hubungan dengan mitra bisnis, entitas dalam rantai nilainya, dan semua badan Negara atau bukan Negara lainnya yang terhubung langsung dengan operasi bisnis, produk atau jasa/layanannya.2 Batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material yang muncul, dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Ketika menjelaskan ‘lokasi terjadinya dampak’, organisasi dapat menentukan entitas tempat terjadinya dampak, yang bisa merupakan entitas dalam organisasi, 3 dan/ atau entitas dengan siapa organisasi memiliki hubungan bisnis, seperti entitas dalam rantai nilai. Entitas dapat dikelompokkan berdasarkan atribut mereka, seperti jenis, lokasi, atau posisi mereka dalam rantai nilai. Contohnya mencakup ‘pelanggan yang menggunakan mesin cuci yang diproduksi oleh organisasi’, ‘pemasok bahan kimia di wilayah X’, atau ‘anak perusahaan dagang organisasi’. Contoh dampak yang timbul di organisasi: •

Anak perusahaan dari sebuah organisasi yang beroperasi di daerah yang kekurangan air dan menggunakan air dalam jumlah besar, yang secara signifikan telah berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat lokal di wilayah tersebut. Dalam hal ini, deskripsi Batasan topik akan mengidentifikasi anak perusahaan tersebut (lokasi terjadinya dampak) dan fakta bahwa dampak tersebut disebabkan oleh kegiatan anak perusahaan ini (keterlibatan organisasi).

1 Konsep-konsep ini didasarkan pada instrumen berikut: • Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional, 2011. • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 2 Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 3 Ini adalah entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen yang setara, seperti yang dilaporkan berdasarkan Pengungkapan 102-45 of GRI 102: Pengungkapan Umum.

6

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Pengungkapan 103-1 Lanjutan Contoh dampak yang timbul sebagai akibat dari hubungan bisnis organisasi dengan entitas lain: •

Suatu organisasi menemukan melalui uji tuntasnya bahwa sejumlah pemasoknya di wilayah X tidak menjunjung standar kesehatan dan keselamatan dasar di pabrik-pabrik tempat produknya sedang diproduksi. Organisasi tersebut telah mengidentifikasi potensi dampak signifikan pada kesehatan dan keselamatan para pekerja pemasoknya. Dalam hal ini, penjelasan mengenai Batasan topik akan mengidentifikasi pemasok organisasi atau kelompok pemasok di wilayah X yang memproduksi produknya (lokasi terjadinya dampak), dan fakta bahwa dampak tersebut secara langsung terkait dengan produk organisasi melalui hubungannya dengan pemasok tersebut (keterlibatan organisasi).

Dalam situasi ketika organisasi tidak memiliki daya ungkit4 atas entitas yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak tersebut, organisasi tetap diharapkan untuk melaporkan dampak ini dan bagaimana organisasi telah menanggapinya. Batasan topik dapat beragam berdasarkan topik. Panduan untuk Pengungkapan 103-1-c Dalam beberapa kasus, jika Batasan topik melampaui organisasi, mungkin tidak bisa melaporkan beberapa pengungkapan topik spesifik. Sebagai contoh, jika Batasan sebuah topik mencakup bagian dari rantai pasokan, organisasi mungkin tidak bisa mengakses informasi yang diperlukan dari pemasok. Dalam kasus ini, untuk menyiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk topik tersebut, tapi dapat menggunakan alasan tidak mencantumkan yang disetujui untuk pengungkapan topik spesifik. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut mengenai alasan tidak mencantumkan.

4 Daya ungkit dianggap ada ketika organisasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi perubahan dalam praktik yang salah dari sebuah entitas yang menyebabkan kerugian. Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011.

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

7

Pengungkapan 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya Persyaratan pelaporan Untuk setiap topik material, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Penjelasan tentang bagaimana organisasi mengelola topik tersebut. b. Pernyataan tujuan pendekatan manajemen. c. Deskripsi hal-hal berikut, jika pendekatan manajemen mencakup komponen tersebut: i. Kebijakan

Pengungkapan

ii. Komitmen

103-2



iii. Sasaran dan target



iv. Tanggung jawab



v. Sumber daya

vi. Mekanisme penanganan pengaduan

vii. Tindakan khusus, seperti proses, proyek, program, dan inisiatif

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 103-2

Panduan untuk Pengungkapan 103-2-b

Organisasi pelapor diharapkan untuk memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan untuk memahami pendekatannya untuk mengelola topik material dan dampaknya.

Tujuan dari pendekatan manajemen dapat untuk menghindari, mengurangi, atau memulihkan dampak negatif, atau untuk meningkatkan dampak positif.

Rekomendasi pelaporan 1.3 Ketika melaporkan kebijakan sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-i, organisasi pelapor sebaiknya memberikan abstrak, ringkasan, atau tautan ke kebijakan yang tersedia untuk umum yang mencakup topik, serta informasi berikut:

1.3.1 Rentang dan lokasi entitas yang tercakup dalam kebijakan;



1.3.2 Identifikasi orang atau komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan tersebut;



1.3.3 Setiap rujukan yang dibuat kebijakan terhadap standar internasional dan inisiatif yang diakui secara luas;



1.3.4 Tanggal penerbitan dan tanggal ulasan terakhir kebijakan.

1.4 Ketika melaporkan komitmen sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-ii, organisasi pelapor sebaiknya memberikan pernyataan tujuan untuk mengelola dampak untuk topik, atau menjelaskan:

8



1.4.1 posisi organisasi terhadap topik;



1.4.2 apakah komitmen untuk mengelola topik berdasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan atau lebih dari itu;



1.4.3 kepatuhan terhadap standar internasional dan inisiatif yang diakui secara luas terkait dengan topik.

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Pengungkapan 103-2 Lanjutan 1.5 Ketika melaporkan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Pengungkapan 103-2-c-iii, organisasi pelapor sebaiknya memberikan informasi berikut:

1.5.1 Kondisi awal dan konteks untuk sasaran dan target;



1.5.2 Rentang dan lokasi entitas yang dimasukkan dalam sasaran dan target;



1.5.3 Hasil yang diharapkan (kuantitatif atau kualitatif);



1.5.4 Jangka waktu yang diharapkan untuk mencapai masing-masing sasaran dan target;



1.5.5 Apakah sasaran dan target bersifat wajib (berdasarkan undang-undang) atau sukarela. Jika wajib, organisasi harus mendaftarkan perundang-undangan yang relevan.

1.6 Ketika melaporkan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-iv, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan:

1.6.1 siapa yang ditugasi tanggung jawab untuk mengelola topik;



1.6.2 apakah tanggung jawab dikaitkan dengan penilaian kinerja atau mekanisme insentif.

1.7 Ketika melaporkan tentang sumber daya sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-v, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan sumber daya yang dialokasikan untuk mengelola topik, seperti keuangan, manusia, atau teknologi, serta alasan untuk alokasi. 1.8 Ketika melaporkan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-vi, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan setiap mekanisme penanganan pengaduan yang dilaporkan:

1.8.1 Kepemilikan mekanisme;



1.8.2 Tujuan mekanisme dan hubungannya dengan mekanisme penanganan pengaduan lain;



1.8.3 Kegiatan organisasi yang dicakup oleh mekanisme;



1.8.4 Pengguna mekanisme yang dimaksudkan;



1.8.5 Bagaimana mekanisme dikelola;



1.8.6 Proses untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan, termasuk bagaimana keputusan dibuat;



1.8.7 Keefektifan kriteria yang digunakan.

1.9 Ketika melaporkan tindakan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 103-2-c-vii, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan:

1.9.1 rentang entitas yang dicakup oleh setiap tindakan dan lokasinya;



1.9.2 apakah tindakan tersebut ad hoc atau sistemis;



1.9.3 apakah tindakan tersebut berjangka pendek, menengah, atau panjang;



1.9.4 bagaimana tindakan diprioritaskan;



1.9.5 apakah tindakan merupakan bagian dari proses uji tuntas dan bertujuan untuk menghindari, mengurangi, atau memulihkan dampak negatif sehubungan dengan topik;



1.9.6 apakah tindakan mempertimbangkan norma-norma atau standar internasional.

Panduan Panduan untuk klausul 1.6

Panduan untuk klausul 1.7

Pengungkapan tanggung jawab badan tata kelola tertinggi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial diliput dalam Bagian 4 di GRI 102: Pengungkapan Umum.

Penjelasan ini dapat menyertakan pengeluaran untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak. Ini termasuk, misalnya, pengeluaran untuk peralatan, pemeliharaan, materi pengoperasian dan layanan, pelatihan dan pendidikan, sertifikasi eksternal untuk sistem manajemen, penelitian dan pengembangan, atau instalasi teknologi baru.

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

9

Pengungkapan 103-2 Lanjutan Panduan untuk klausul 1.8 Standar ini mencakup mekanisme penanganan pengaduan yang dikaitkan dengan organisasi pelapor. Mekanisme tersebut dapat berupa industri, berbagai pemangku kepentingan, atau inisiatif kolaboratif lain. Mekanisme juga dapat merupakan proses yang dibentuk oleh organisasi. Mekanisme yang dibentuk oleh organisasi dirujuk sebagai mekanisme penanganan pengaduan ‘tingkat operasional’. Mekanisme ini dapat timbul di tingkat organisasi atau tingkat yang lebih rendah, seperti tingkat lokasi atau proyek. Ketika menjelaskan kepemilikan mekanisme, organisasi dapat menunjukkan apakah mekanisme penanganan pengaduan merupakan mekanisme operasional, atau merupakan mekanisme kolaboratif yang didirikan oleh, atau secara resmi melibatkan, organisasi lainnya. Mekanisme penanganan pengaduan dapat melayani berbagai tujuan, termasuk: •

memberikan pemulihan ketika terjadi dampak negatif;

•

membantu untuk mengidentifikasi dampak negatif;

•

menginformasikan keefektifan pendekatan manajemen organisasi.

Dengan demikian, informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan juga dapat berguna untuk pelaporan Pengungkapan 103-1 dan 103-3 Standar ini. Dalam situasi ketika penggunaan mekanisme penanganan pengaduan menghalangi akses ke mekanisme yudisial atau mekanisme non-yudisial lainnya, atau dapat mengganggu peran sah serikat buruh, organisasi diharapkan untuk mengungkapkan ini. Pengelolaan mekanisme penanganan pengaduan dapat bergantung pada apakah mekanisme penanganan pengaduan merupakan mekanisme operasional, atau apakah melibatkan organisasi lainnya. Organisasi dapat mengungkapkan apakah pemangku kepentingan, termasuk pemasok, organisasi masyarakat atau serikat buruh, terlibat dalam perancangan mekanisme. Organisasi juga dapat mengungkapkan apakah pemangku kepentingan berperan dalam memantau efektivitas mekanisme. Kriteria efektivitas dapat menyertakan apakah mekanisme penanganan pengaduan bersifat sah, dapat diakses, diprediksi, adil, transparan, kompatibel dengan hak-hak, dan merupakan sumber belajar terus menerus. Agar mekanisme tingkat operasional efektif, mekanisme diharapkan untuk berbasis pada keterlibatan dan dialog. Untuk penjelasan dari masing-masing kriteria ini, lihat Prinsip Panduan 31 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ‘Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia’. Kriteria efektivitas ini dapat diterapkan pada pengaduan penanganan mekanisme yang menangani topik atau dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.

10

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Jika relevan, organisasi dapat melaporkan hal-hal berikut untuk setiap mekanisme: •

Jumlah total pengaduan yang diajukan melalui mekanisme selama periode pelaporan;

•

Jumlah pengaduan yang ditangani (atau dikaji) selama periode pelaporan;

•

Jumlah pengaduan yang diselesaikan selama periode pelaporan;

•

Jumlah pengaduan yang diajukan melalui mekanisme sebelum periode pelaporan dan diselesaikan selama periode pelaporan;

•

Jumlah pengaduan yang diselesaikan melalui pemulihan, dan bagaimana pemulihan diberikan.

Jika organisasi akan memberikan konteks mengenai dampak negatif yang signifikan, organisasi dapat memberikan perincian jumlah pengaduan berdasarkan sifat dan lokasi dari pengaduan tersebut, dan pihak yang mengajukan pengaduan (termasuk: karyawan, pekerja yang bukan karyawan, dan serikat buruh mereka; mitra bisnis seperti pemasok, dan masyarakat sipil atau masyarakat lokal). Panduan untuk klausul 1.9.6 Norma dan standar internasional termasuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, PBB Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia; dan PBB ‘PrinsipPrinsip Pedoman mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia’.

Pengungkapan 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen Persyaratan pelaporan Untuk setiap topik material, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Penjelasan tentang bagaimana organisasi mengevaluasi pendekatan manajemen, termasuk:

Pengungkapan

103-3



i. mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan manajemen;



ii. hasil dari evaluasi pendekatan manajemen;



iii. penyesuaian apa pun yang berkaitan dengan pendekatan manajemen.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 103-3-a-i

Panduan untuk Pengungkapan 103-3-a-iii

Mekanisme untuk memantau efektivitas pendekatan manajemen dapat menyertakan:

Penyesuaian terhadap pendekatan manajemen sebagai hasil dari evaluasi dapat menyertakan:

•

audit internal atau eksternal atau verifikasi (jenis, sistem, ruang lingkup);

•

perubahan dalam alokasi sumber daya, sasaran, atau target;

•

sistem pengukuran;

•

•

peringkat kinerja eksternal;

tindakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja.

•

tolok ukur;

•

umpan balik dari pemangku kepentingan

•

mekanisme penanganan pengaduan.

Panduan untuk Pengungkapan 103-3-a-ii Penjelasan dari hasil-hasil ini bisa termasuk: •

pengungkapan dari Standar GRI atau langkahlangkah khusus organisasi yang digunakan untuk melaporkan hasil;

•

kinerja dibandingkan sasaran dan target, termasuk keberhasilan dan kekurangan utama;

•

bagaimana hasil dikomunikasikan;

•

tantangan dan kesenjangan dalam pendekatan manajemen;

•

setiap rintangan yang dihadapi, usaha yang tidak berhasil, dan semua pelajaran yang diambil dalam proses;

•

kemajuan yang terjadi dalam mengimplementasikan pendekatan manajemen.

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

11

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” ’, 2011. 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

12

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

13

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 14

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-057-3

GRI 201: KINERJA EKONOMI 2016

GRI

201

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 201: Kinerja Ekonomi 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6 Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 6  Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim 9 Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya 11 Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah 12

Rujukan

13

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 201: Kinerja Ekonomi menetapkan persyaratan pelaporan pada topik kinerja ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 201: Kinerja Ekonomi adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 201: Kinerja Ekonomi, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

101

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan ke dalam materi yang diterbitkan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 201 membahas topik kinerja ekonomi. Ini termasuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan (EVG&D) oleh organisasi; kewajiban program pensiun manfaat pastinya; bantuan finansial yang diterima dari pemerintah mana pun; dan implikasi finansial pada perubahan iklim. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat: Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kinerja ekonominya, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

GRI 201: Kinerja Ekonomi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan • Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim • Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya • Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kinerja ekonomi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik Suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angkaangka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal, apabila memungkinkan. Data bisa disusun dengan menggunakan, misalnya: •

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang relevan, yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dan Interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS (IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan);

•

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC);

•

Standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan.

Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (EVG&D) dengan basis akrual, termasuk komponen dasar untuk operasi global organisasi sebagaimana terdaftar di bawah ini. Jika data disajikan dengan basis tunai, laporkan alasan pembenaran atas keputusan ini selain melaporkan komponen dasar berikut ini: Pengungkapan

201-1



i. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan: pendapatan;



ii. Nilai ekonomi yang didistribusikan: biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran untuk penyedia modal, pembayaran untuk pemerintah berdasarkan negara, dan investasi masyarakat;



iii. Nilai ekonomi yang disimpan: ‘nilai ekonomi langsung yang dihasilkan’ dikurangi ‘nilai ekonomi yang didistribusikan’.

b. Jika signifikan, laporkan EVG&D secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansinya. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 201-1, organisasi pelapor harus, jika berlaku, menyusun EVG&D dari data laporan keuangan atau laporan laba rugi (P&L) organisasi yang telah diaudit, atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal. Panduan Latar belakang

Panduan untuk Pengungkapan 201-1

Informasi tentang pembuatan dan pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi dasar tentang cara sebuah organisasi menciptakan kekayaan untuk para pemangku kepentingan. Beberapa komponen dari nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan (EVG&D) juga memberikan profil ekonomi organisasi, yang dapat berguna untuk menormalkan angka-angka kinerja lainnya.

Pendapatan

Jika disajikan dalam detail tingkat nasional, EVG&D bisa memberikan gambaran berguna tentang nilai tambah moneter langsung untuk perekonomian lokal.

6

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Organisasi dapat menghitung pendapatan sebagai penjualan bersih ditambah pendapatan dari investasi finansial dan penjualan aset-aset. Penjualan bersih dapat dihitung sebagai penjualan kotor dari produk dan jasa dikurangi keuntungan, potongan harga dan tunjangan. Pendapatan dari investasi finansial dapat mencakup uang tunai yang diterima sebagai: •

bunga dari pinjaman finansial;

•

dividen dari kepemilikan saham;

Pengungkapan 201-1 Lanjutan •

royalti;

Pembayaran kepada penyedia modal

•

pendapatan langsung yang dihasilkan dari aset, seperti penyewaan properti.

Organisasi dapat menghitung pembayaran kepada penyedia modal sebagai dividen untuk semua pemegang saham, ditambah pembayaran bunga kepada penyedia pinjaman.

Pendapatan dari penjualan aset dapat mencakup: •

aset fisik, seperti properti, infrastruktur, dan peralatan;

•

aset non-fisik, seperti hak intelektual properti, desain, dan nama merek.

Biaya operasional Organisasi dapat menghitung biaya operasional sebagai pembayaran tunai yang dilakukan di luar organisasi untuk pembelian material, komponen produk, fasilitas, dan jasa. Pembelian jasa dapat mencakup pembayaran untuk pekerja lepas, instansi penempatan sementara, dan organisasi penyedia jasa lainnya. Biaya yang terkait dengan pekerja yang bukan karyawan yang bekerja dengan jabatan operasional dimasukkan sebagai bagian dari jasa yang dibeli, bukan sebagai gaji dan tunjangan karyawan. Biaya operasional dapat mencakup: •

sewa properti;

•

biaya lisensi;

•

 embayaran fasilitas (karena ini memiliki tujuan p komersial yang jelas);

•

royalti;

•

pembayaran untuk pekerja kontrak;

•

biaya pelatihan, jika menggunakan pelatih dari luar;

•

pakaian pelindung pribadi.

•

Penggunaan pembayaran fasilitas juga dijelaskan dalam GRI 205: Anti-korupsi.

Gaji dan tunjangan karyawan Organisasi dapat menghitung gaji dan tunjangan karyawannya sebagai gaji total yang dibayarkan (termasuk gaji karyawan dan jumlah yang dibayarkan kepada institusi pemerintah atas nama karyawan) ditambah tunjangan total (tidak termasuk pelatihan, biaya peralatan pelindung, atau biaya-biaya lainnya yang terkait langsung dengan fungsi kerja karyawan). Jumlah yang dibayarkan ke institusi pemerintah atas nama karyawan dapat mencakup pajak, retribusi, dan dana pengangguran karyawan. Tunjangan total dapat mencakup: •

kontribusi reguler, seperti pensiun, asuransi, kendaraan perusahaan, dan layanan kesehatan swasta;

•

tunjangan karyawan lainnya, seperti perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan transportasi publik, beasiswa pendidikan, dan pembayaran pesangon.

Pembayaran bunga kepada penyedia pinjaman dapat mencakup: •

bunga untuk semua bentuk utang dan pinjaman (tidak hanya utang jangka panjang);

•

tunggakan dividen yang jatuh tempo kepada pemegang saham preferen.

Pembayaran kepada pemerintah Organisasi dapat menghitung pembayaran kepada pemerintah sebagai semua pajak organisasi ditambah denda terkait yang dibayarkan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pajak organisasi dapat mencakup pajak perusahaan, pajak pendapatan, dan pajak properti. Pembayaran kepada pemerintah tidak mencakup pajak tangguhan, karena mungkin tidak dibayar. Jika beroperasi di lebih dari satu negara, organisasi dapat melaporkan pajak yang dibayarkan kepada negara, termasuk penjabaran segmentasi yang digunakan. Investasi masyarakat Total investasi masyarakat mengacu pada pengeluaran aktual dalam periode pelaporannya, bukan komitmen pembelanjaan. Organisasi dapat menghitung investasi masyarakat sebagai donasi sukarela ditambah investasi dana di dalam komunitas yang lebih luas di mana penerima manfaat yang ditargetkan berada di luar organisasi. Donasi sukarela dan investasi dana di dalam komunitas yang lebih luas di mana penerima manfaat yang ditargetkan berada di luar organisasi dapat mencakup: •

kontribusi untuk badan amal, organisasi nonpemerintah dan lembaga-lembaga penelitian (tidak berhubungan dengan penelitian dan pengembangan komersial organisasi);

•

dana untuk mendukung infrastruktur masyarakat, seperti fasilitas rekreasi;

•

biaya langsung program sosial, termasuk acara seni dan pendidikan.

Jika melaporkan investasi infrastruktur, organisasi dapat memasukkan biaya barang dan tenaga kerja, selain dari biaya modal, serta biaya operasional untuk mendukung fasilitas atau program yang sedang berjalan. Contoh dukungan untuk fasilitas atau program yang sedang berjalan dapat mencakup pendanaan organisasi untuk operasional harian dari fasilitas publik. Investasi masyarakat tidak mencakup kegiatan sah dan komersial atau ketika tujuan dari investasinya hanya untuk komersial (donasi untuk partai politik dapat termasuk, tapi disebutkan juga secara terpisah dengan lebih terperinci di GRI 415: Kebijakan Publik). GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

7

Pengungkapan 201-1 Lanjutan Investasi masyarakat juga tidak mencakup investasi infrastruktur apa pun yang utamanya didorong oleh kebutuhan bisnis inti, atau untuk memfasilitasi operasional bisnis organisasi. Investasi infrastruktur yang utamanya didorong oleh kebutuhan bisnis inti dapat mencakup, misalnya, membangun jalan ke tambang atau pabrik. Penghitungan investasi dapat mencakup infrastruktur yang dibangun di luar aktivitas bisnis utama organisasi, seperti sekolah atau rumah sakit untuk pekerja dan keluarga mereka. Lihat rujukan 5, 6, 7 dan 9 pada Bagian rujukan.

8

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan, atau pengeluaran, termasuk: Pengungkapan

201-2



i. deskripsi risiko atau kesempatan dan klasifikasinya baik secara fisik, regulatif, atau lainnya;



ii. deskripsi dampak yang diasosiasikan dengan risiko atau kesempatan;



iii. implikasi finansial dari risiko atau kesempatan sebelum tindakan diambil;



iv. metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau kesempatan;



v. biaya dari langkah yang diambil untuk mengelola risiko atau kesempatan.

2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 201-2, jika organisasi pelapor tidak memiliki sistem yang sudah berjalan untuk menghitung implikasi finansial atau biaya, atau membuat proyeksi pendapatan, organisasi tersebut harus melaporkan rencana dan jangka waktunya untuk mengembangkan sistem yang dibutuhkan. Rekomendasi pelaporan 2.3 Ketika menggabungkan informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 201-2, organisasi pelapor sebaiknya melaporkan karakteristik tambahan berikut untuk risiko dan kesempatan yang teridentifikasi:

2.3.1 Deskripsi pendorong risiko atau kesempatan, seperti bagian khusus dari legislasi, atau pendorong fisik, seperti kelangkaan air;



2.3.2 Jangka waktu yang diproyeksikan di mana risiko atau kesempatan diduga akan memiliki implikasi finansial substantif;



2.3.3 Dampak langsung dan tidak langsung (baik dampak yang berakibat langsung terhadap organisasi, atau berakibat tidak langsung terhadap organisasi melalui rantai nilainya);



2.3.4 Potensi dampak secara umum, termasuk peningkatan atau penurunan hal berikut:



2.3.4.1

modal dan biaya operasional;



2.3.4.2

permintaan produk dan jasa;



2.3.4.3

ketersediaan modal dan kesempatan investasi;



2.3.5 Kemungkinan (probabilitas dampak pada organisasi);



2.3.6 Besarnya dampak (jika terjadi, sejauh mana dampaknya berakibat pada organisasi secara finansial).

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 201-2

Risiko dan kesempatan fisik dapat mencakup:

Risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat diklasifikasikan sebagai:

•

dampak dari badai yang lebih sering dan intens;

•

perubahan di permukaan laut, suhu lingkungan, dan ketersediaan air;

•

dampak pada pekerja – seperti efek kesehatan, termasuk penyakit yang terkait dengan panas, dan kebutuhan untuk merelokasi operasi.

•

fisik

•

regulatif

•

lainnya

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

9

Pengungkapan 201-2 Lanjutan Risiko dan kesempatan lain dapat mencakup ketersediaan teknologi, produk, atau jasa baru untuk menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, serta perubahan dalam perilaku pelanggan. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau kesempatan dapat mencakup:

10

•

penangkapan dan penyimpanan karbon;

•

penggantian bahan bakar;

•

penggunaan energi yang terbarukan dan dengan jejak karbon yang lebih rendah;

•

peningkatan efisiensi energi;

•

pengurangan penyalaan, pelepasan, dan emisi fugitif;

•

sertifikat energi terbarukan;

•

penggunaan carbon offset.

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Latar belakang Perubahan iklim memberikan risiko dan kesempatan bagi organisasi, investor, dan para pemangku kepentingannya. Pada saat pemerintah bertindak untuk meregulasi aktivitas yang berkontribusi pada perubahan iklim, organisasi yang bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas emisi, akan menghadapi risiko dan kesempatan regulatif. Risikonya dapat mencakup peningkatan biaya atau faktor lain yang berdampak pada daya saing. Namun, batasan mengenai emisi gas rumah kaca (GRK) juga dapat menciptakan kesempatan bagi organisasi karena dibuatnya teknologi dan pasar baru. Hal ini terutama terjadi pada organisasi yang dapat menggunakan atau memproduksi energi dan produk yang efisien energi secara lebih efektif. Lihat rujukan 2, 3 dan 4 di Bagian rujukan.

Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Nilai perkiraan liabilitas, jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi. b. Jika ada dana terpisah untuk membayar liabilitas program pensiun:

Pengungkapan

201-3



i. sejauh mana liabilitas skema diperkirakan akan dicakup oleh aset yang telah disisihkan untuk memenuhinya;



ii. dasar bagaimana perkiraan itu dibuat;



iii. kapan perkiraan tersebut dibuat.

c. Jika dana yang dibentuk untuk membayar liabilitas program pensiun tidak sepenuhnya dicakup, jelaskan strategi, jika ada, yang dianut oleh pemberi kerja untuk mengupayakan penjaminan penuh, dan skala waktu, jika ada, yang menjadi batasan pemberi kerja untuk mencapai penjaminan penuh. d. Persentase gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja. e. Tingkat partisipasi dalam program pensiun, seperti partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional, atau berbasis negara, atau yang memiliki dampak finansial. Rekomendasi pelaporan 2.4 Ketika menggabungkan informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 201-3, organisasi pelapor sebaiknya:

2.4.1 menghitung informasi sesuai dengan regulasi dan metode untuk yurisdiksi yang relevan, dan melaporkan total agregasi;



2.4.2 menggunakan teknik konsolidasi yang sama dengan yang diterapkan dalam menyiapkan akun keuangan organisasi.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 201-3

Latar belakang

Struktur program pensiun yang ditawarkan kepada karyawan dapat didasarkan pada:

Ketika sebuah organisasi menyediakan program pensiun untuk karyawannya, tunjangan ini dapat menjadi sebuah komitmen bahwa para anggota skema itu merencanakan kesejahteraan ekonomi mereka untuk jangka panjang.

•

program pensiun manfaat pasti;

•

program pensiun iuran pasti;

•

jenis tunjangan pensiun lainnya.

Yurisdiksi yang berbeda, seperti negara, memiliki interpretasi dan panduan yang berbeda-beda sehubungan dengan penghitungan yang digunakan untuk menentukan cakupan program. Perhatikan bahwa program tunjangan pensiun merupakan bagian dari Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) IAS 19 Tunjangan Karyawan, namun IAS 19 mencakup topik-topik tambahan. Lihat rujukan 7 pada Bagian rujukan.

Program pensiun manfaat pasti memiliki potensi implikasi bagi pemberi kerja dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Program jenis lainnya, seperti program pensiun iuran pasti, tidak menjamin akses terhadap program pensiun atau kualitas tunjangan. Dengan demikian, tipe program yang dipilih memiliki implikasi baik untuk karyawan maupun pemberi kerja. Sebaliknya, program pensiun yang didanai dengan tepat dapat membantu menarik dan mempertahankan karyawan, serta mendukung perencanaan keuangan dan strategis pemberi kerja untuk jangka panjang.

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

11

Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah mana pun selama periode pelaporan, yang mencakup:

Pengungkapan

201-4



i.

pembebasan pajak dan kredit pajak;



ii. subsidi;



iii. hibah investasi, hibah untuk penelitian dan pengembangan, dan jenis dana hibah lain yang relevan;



iv. penghargaan;



v. fasilitas pembebasan royalti sementara (royalty holidays);



vi. bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (ECA);



vii. insentif finansial;



viii. tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah mana pun untuk operasi apa pun.

b. Informasi dalam 201-4-a berdasarkan negara. c. Apakah, dan sejauh mana, pemerintah ikut dalam struktur kepemilikan saham. 2.5 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 201-4, organisasi pelapor harus mengidentifikasi nilai moneter dari bantuan finansial yang diterima dari pemerintah melalui penerapan konsisten prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima. Panduan Latar belakang Pengungkapan ini memberikan pengukuran kontribusi pemerintah terhadap sebuah organisasi. Bantuan finansial signifikan yang diterima dari pemerintah, dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan, dapat berguna untuk mengembangkan gambaran yang seimbang tentang transaksi antara organisasi dengan pemerintah. Lihat rujukan 8 pada Bagian rujukan.

12

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. Rujukan relevan lainnya: 2. Proyek Pengungkapan Karbon (CDP), Panduan untuk perusahaan yang menanggapi Permintaan Informasi CDP Investor, diperbarui setiap tahun. 3. Badan Standar Pengungkapan Iklim (CDSB), Kerangka Pelaporan Perubahan Iklim – Edisi 1.1, Oktober 2012. 4. Badan Standar Pengungkapan Iklim (CDSB), Pembaruan Batasan Kerangka Kerja Pelaporan Perubahan Iklim, Juni 2012. 5. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 12 Pajak Penghasilan, 2001. 6.

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 18 Pendapatan, 2001.

7.

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 19 Tunjangan Karyawan, 2001.

8. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 20 Akuntansi untuk Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan dari Pemerintah, 2001. 9. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IFRS 8 Segmen Operasional, 2006.

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

13

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

14

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 15

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-058-0

GRI 202: KEBERADAAN PASAR 2016

GRI

202

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 202: Keberadaan Pasar

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6 Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional 6  Pengungkapan 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal 8

Rujukan 9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 202: Keberadaan Pasar menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik keberadaan pasar. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 202: Keberadaan Pasar adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 202: Keberadaan Pasar, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi tersebut tidak berfokus pada keadaan finansial organisasi. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 202 membahas topik keberadaan pasar organisasi, yang mencakup kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di daerah atau masyarakat setempat di mana organisasi itu beroperasi. Misalnya tentang pendekatan organisasi terhadap remunerasi atau perekrutan lokal. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait keberadaan pasarnya, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

GRI 202: Keberadaan Pasar

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional • Pengungkapan 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap keberadaan pasar dengan menggunakan GRI  103: Pendekatan Manajemen.

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik Suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angkaangka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal, apabila memungkinkan. Data bisa disusun dengan menggunakan, misalnya: •

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang relevan, yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dan Interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS (IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan);

•

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC);

•

standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan.

Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan. b. Ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya (tidak termasuk karyawan) yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar di atas upah minimum.

Pengungkapan

202-1

c. Apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang signifikan, berdasarkan jenis kelamin. Dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda dapat digunakan sebagai rujukan, laporkan upah minimum mana yang digunakan. d. Definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 202-1-b, organisasi pelapor sebaiknya:

6



2.1.1 gunakan deskripsi kegiatan organisasi dari Pengungkapan 102-2 di GRI 102: Pengungkapan Umum;



2.1.2 jika berlaku, konversikan upah karyawan entry-level ke satuan yang sama dengan yang digunakan dalam upah minimum (misalnya, jam atau bulanan);



2.1.3 ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya (tidak termasuk karyawan) yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan.

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

Pengungkapan 202-1 Lanjutan Panduan Latar belakang Pengungkapan ini berlaku untuk organisasi-organisasi yang sebagian besar karyawannya, dan pekerjanya (tidak termasuk karyawan) yang melakukan kegiatan organisasi itu mendapatkan kompensasi dengan cara atau dengan skala yang terkait erat dengan undang-undang atau peraturan tentang upah minimum. Memberikan upah di atas upah minimum dapat membantu memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi para pekerja yang melaksanakan aktivitas/ kegiatan organisasi. Dampak tingkat upah bersifat segera, dan dampak itu langsung memengaruhi individu, organisasi, negara, dan ekonomi. Distribusi upah sangat penting untuk menghilangkan kesenjangan, seperti perbedaan kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, atau warga negara dan migran.

Juga, upah karyawan entry-level yang dibayar dengan dibandingkan dengan upah minimum regional menunjukkan daya saing upah organisasi serta memberikan informasi yang relevan untuk menilai efek dari upah di pasar tenaga kerja lokal. Membandingkan informasi ini berdasarkan jenis kelamin juga bisa menjadi ukuran pendekatan organisasi terhadap kesempatan yang sama di tempat kerja.

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

7

Pengungkapan 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

202-2

a. Persentase manajemen senior di lokasi operasi yang signifikan yang berasal dari masyarakat lokal. b. Definisi yang digunakan untuk ‘manajemen senior.’ c. Definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’. d. Definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 2.2 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 202-2, organisasi pelapor harus menghitung persentase ini dengan menggunakan data mengenai karyawan purnawaktu. Panduan

8

Panduan untuk Pengungkapan 202-2

Latar belakang

Manajemen senior yang direkrut dari masyarakat lokal termasuk orang-orang yang lahir atau yang memiliki hak sah untuk tinggal tanpa batas (seperti misalnya warga negara yang dinaturalisasi atau pemegang visa permanen) di wilayah geografis pasar yang sama dengan operasi. Definisi geografis dari ‘lokal’ dapat mencakup masyarakat di sekitar daerah operasi, suatu wilayah dalam sebuah negara atau suatu negara.

Termasuk anggota dari masyarakat lokal dalam manajemen senior organisasi yang menunjukkan keberadaan pasar organisasi yang positif. Termasuk anggota masyarakat lokal dalam tim manajemen yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini juga dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan lokal.

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)’, 1979.

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 202: Keberadaan Pasar 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-059-7

GRI 203: DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG 2016

GRI

203

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6 Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan 6  Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik dampak ekonomi tidak langsung. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam standar Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 201: Kinerja Ekonomi adalah Standar GRI topik yang spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 203: Kinerja Ekonomi, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingannya. Hal ini juga menyangkut dampak organisasi pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi tersebut tidak berfokus pada keadaan finansial organisasi. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. Dampak ekonomi dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam potensi produktif perekonomian yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat atau pemangku kepentingan dan prospek jangka panjang untuk pembangunan. GRI 203 membahas dampak ekonomi tidak langsung, yang merupakan konsekuensi tambahan dari dampak langsung transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan pemangku kepentingannya. GRI 203 juga membahas dampak dari investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi. Dampak ekonomi tidak langsung dapat bersifat moneter maupun non-moneter, dan penting untuk dinilai dalam kaitannya dengan masyarakat lokal dan perekonomian regional. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak ekonomi tidak langsung organisasi, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan • Pengungkapan 203-2 D  ampak ekonomi tidak langsung yang signifikan

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan narasi tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifik atas topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang disediakan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap dampak ekonomi tidak langsung dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Rekomendasi pelaporan 1.2 Organisasi pelapor sebaiknya:

1.2.1 menggambarkan pekerjaan yang dilakukan untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung di tingkat nasional, regional, atau lokal;



1.2.2 menjelaskan apakah organisasi melakukan penilaian kebutuhan masyarakat untuk menentukan kebutuhan infrastruktur dan layanan lainnya, dan menggambarkan hasil penilaian tersebut.

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik Suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angkaangka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal, apabila memungkinkan. Data bisa disusun dengan menggunakan, misalnya: •

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang relevan, yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dan Interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS (IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan);

•

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC);

•

Standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan.

Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Pengungkapan

b. Dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan.

203-1

c. Apakah investasi dan layanan ini berifat komersial, dalam bentuk benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menggabungkan informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 203-1, organisasi pelapor sebaiknya mengungkapkan:

2.1.1 ukuran, biaya dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan;



2.1.2 sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal terkena dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi.

Panduan Latar belakang Pengungkapan ini menyangkut dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi terhadap para pemangku kepentingan dan perekonomian.

6

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

Dampak investasi infrastruktur dapat melampaui ruang lingkup operasional organisasi sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Investasi tersebut dapat mencakup jalur-jalur penghubung transportasi, utilitas, fasilitas sosial masyarakat, pusat kesehatan dan kesejahteraan, serta pusat olahraga. Seiring dengan investasi dalam operasinya sendiri, hal ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi besar organisasi terhadap perekonomian.

Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif.

Pengungkapan

203-2

b. Signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 203-2

•

peningkatan keterampilan dan pengetahuan di komunitas profesional atau di lokasi geografis (seperti ketika pergeseran kebutuhan organisasi yang menarik pekerja terampil tambahan ke sebuah daerah, yang mendorong kebutuhan setempat untuk adanya lembaga pembelajaran baru);

•

jumlah pekerjaan yang didukung dalam rantai pasokan atau distribusi (seperti dampak ketenagakerjaan pada pemasok sebagai hasil dari pertumbuhan atau penciutan organisasi);

•

 erangsang, memungkinkan, atau membatasi m investasi asing langsung (seperti ketika sebuah organisasi mengubah infrastruktur atau layanan yang disediakan di negara berkembang, yang menyebabkan perubahan dalam investasi langsung asing di wilayah tersebut);

•

dampak ekonomi dari perubahan lokasi kegiatan atau operasional (seperti dampak pekerjaan alih daya ke lokasi di luar negeri);

•

 ampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa d (seperti pertumbuhan ekonomi yang disebabkan penggunaan produk atau jasa tertentu).

Pengungkapan ini menyangkut spektrum dampak ekonomi tidak langsung yang bisa diakibatkan oleh organisasi terhadap para pemangku kepentingannya dan perekonomian. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, baik positif maupun negatif, dapat mencakup: •

 erubahan dalam produktivitas organisasi, sektor, p atau keseluruhan perekonomian (seperti melalui adopsi teknologi informasi yang lebih besar);

•

pembangunan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (seperti perubahan dalam jumlah tanggungan yang didukung oleh penghasilan dari satu pekerjaan);

•

 ampak ekonomi dari kondisi sosial atau lingkungan d yang membaik atau memburuk (seperti pasar kerja yang berubah di wilayah dikonversikan dari pertanian kecil ke perkebunan besar, atau dampak ekonomi dari polusi);

•

k etersediaan produk dan layanan bagi mereka yang berpenghasilan rendah (misalnya penentuan harga preferensial untuk obat-obatan, yang memberi kontribusi pada adanya populasi yang lebih sehat yang dapat berpartisipasi lebih penuh dalam perekonomian, atau struktur penentuan harga yang melebihi kapasitas ekonomi dari mereka yang berpenghasilan rendah);

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-060-3

GRI 204: PRAKTIK PENGADAAN 2016

GRI

204

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 204: Praktik Pengadaan 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 7 Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 204: Praktik Pengadaan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik praktik pengadaan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini diatur menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 204: Praktik Pengadaan adalah Standar GRI topik yang spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 204: Praktik Pengadaan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi tersebut tidak berfokus pada keadaan finansial organisasi. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 204 membahas topik praktik pengadaan. Ini mencakup dukungan organisasi untuk para pemasok lokal, atau yang dimiliki oleh perempuan atau para anggota kelompok rentan. Hal ini juga mencakup bagaimana praktik pengadaan organisasi (seperti jangka waktu produksi hingga pengiriman barang oleh pemasok yang disepakati dengan pemasok, atau harga beli yang dinegosiasikan) menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait praktik pengadaan, dan cara organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

4

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

GRI 204: Praktik Pengadaan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik yang spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan narasi tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifik atas topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik yang spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap praktik pengadaan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk praktik pengadaannya, organisasi pelapor juga bisa: •



6

 enjelaskan langkah yang diambil untuk m mengidentifikasi dan menyesuaikan praktik pengadaan organisasi yang menyebabkan atau berkontribusi pada adanya dampak negatif dalam rantai pasokan, termasuk: • bagaimana dialog dengan pemasok digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengadaan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan;



• langkah yang diambil untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur pembayaran;

•

 enjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan m untuk memilih pemasok berbasis lokal, baik untuk keseluruhan organisasi atau untuk lokasi tertentu;

•

 enjelaskan alasan dan metodologi untuk m menelusuri sumber, asal mula, atau kondisi proses produksi bahan mentah dan input produksi yang dibeli, jika berlaku;

•

 enjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan m untuk mempromosikan ekonomi yang inklusif saat memilih pemasok.

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

Praktik pengadaan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan dapat mencakup: •

stabilitas atau lamanya relasi dengan pemasok;

•

jangka waktu produksi dari awal sampai jadi;

•

rutinitas pemesanan dan pembayaran;

•

harga pembelian;

•

mengubah atau membatalkan pesanan.

Bentuk ekonomi yang inklusif dapat mencakup: •

pemasok kecil dan menengah;

•

pemasok yang dimiliki oleh kaum perempuan;

•

 emasok yang dimiliki atau mempekerjakan pekerja p dari anggota kelompok sosial yang rentan, marginal, atau kurang terwakili.

2. Pengungkapan topik spesifik Suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan menggunakan angkaangka dari laporan keuangannya yang telah diaudit atau dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal, apabila memungkinkan. Data bisa disusun dengan menggunakan, misalnya: •

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang relevan, yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dan Interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS (IFRS yang spesifik dirujuk untuk beberapa pengungkapan);

•

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC);

•

Standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan.

Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

204-1

a. Persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam operasi tersebut (seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal). b. Definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’. c. Definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 204-1 yang spesifik, organisasi pelapor harus menghitung persentase berdasarkan penagihan atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan, misalnya menggunakan metode akuntansi akrual. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 204-1

Latar belakang

Pembelian secara lokal dapat dilakukan dari anggaran yang diatur di lokasi operasi atau di kantor pusat organisasi tersebut.

Dengan mendukung pemasok lokal, sebuah organisasi dapat secara tidak langsung menarik investasi tambahan pada perekonomian lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal bisa menjadi strategi untuk membantu memastikan pasokan, mendukung perekonomian lokal yang stabil, dan mempertahankan hubungan masyarakat.

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 204: Praktik Pengadaan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-061-0

GRI 205: ANTI - KORUPSI 2016

GRI

205

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 205: Anti-korupsi 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 7 Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi 7  Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi 8 Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 9

Rujukan 10

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 205: Anti-korupsi menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik anti-korupsi di pengadaan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 205: Anti-korupsi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 205: Anti-korupsi adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim yang sesuai, atau pernyataan penggunaan, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 205: Anti-korupsi, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini diatur menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 205: Anti-korupsi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi tersebut tidak berfokus pada keadaan finansial organisasi. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 205 membahas topik anti-korupsi. Dalam Standar ini, dipahami bahwa korupsi mencakup praktik-praktik seperti penyuapan, pembayaran fasilitasi atau perantara, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang; penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, atau keuntungan lain sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau memiliki unsur melanggar kepercayaan. Korupsi juga bisa termasuk praktik seperti penggelapan, menggunakan pengaruh dalam perdagangan, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara ilegal, penyembunyian, dan menghalangi keadilan. Korupsi secara luas berhubungan dengan dampak negatif, seperti kemiskinan dalam perekonomian yang mengalami transisi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan terhadap demokrasi, pengalokasian investasi dengan tidak benar, dan penggerogotan kedaulatan hukum. Organisasi diharapkan oleh pasar, norma internasional, dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan ketaatannya terhadap integritas, tata kelola, praktik bisnis yang bertanggung jawab.

4

GRI 205: Anti-korupsi 2016

Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat: Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait korupsi, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

GRI 205: Anti-korupsi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • P  engungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi • Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi • Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Dalam konteks Standar GRI ini, istilah ‘mitra bisnis’ meliputi antara lain, pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien.

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap anti-korupsi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 205: Anti-korupsi 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Rekomendasi pelaporan 1.2 Organisasi pelapor harus mengungkapkan informasi berikut:

6



1.2.1 Prosedur pengkajian risiko organisasi terhadap korupsi, termasuk kriteria yang digunakan dalam pengkajian risiko, seperti lokasi, kegiatan, dan sektor;



1.2.2 Cara organisasi mengidentifikasi dan mengatur konflik kepentingan yang mungkin dimiliki oleh karyawan atau orang yang terkait dengan kegiatan, produk, atau jasa dari organisasi. Konflik kepentingan untuk badan tata kelola tertinggi tercakup dalam Pengungkapan 102-25 dari GRI 102: Pengungkapan Umum;



1.2.3 Cara organisasi memastikan bahwa donasi amal dan sponsor pensponsoran (finansial dan benda atau barang) yang diberikan kepada organisasi lain bukanlah sebuah penyuapan terselubung. Penerima donasi amal dan dan sponsor pensponsoran (finansial dan benda atau barang) dapat mencakup organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi pribadi, dan acara-acara;



1.2.4 Sejauh mana komunikasi dan pelatihan anti-korupsi disesuaikan dengan para anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lain yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi;



1.2.5 Di bagian mana pelatihan anti-korupsi untuk para anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lainnya yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi ini diberikan (contohnya ketika karyawan baru bergabung bersama organisasi atau ketika membuka hubungan dengan mitra bisnis baru); dan frekuensi pelatihan (misalnya, setahun sekali atau dua kali dalam setahun);



1.2.6 Apakah organisasi berpartisipasi dalam tindakan kolektif untuk memerangi korupsi, yang termasuk:



1.2.6.1

strategi untuk kegiatan kolektif;



1.2.6.2

daftar inisiatif kegiatan kolektif yang diikuti oleh organisasi;



1.2.6.3

penjelasan mengenai komitmen utama dari inisiatif-inisiatif ini.

GRI 205: Anti-korupsi 2016

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Persyaratan pelaporan Pengungkapan

205-1

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. b. Risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 205-1

Latar belakang

Pengungkapan ini dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengkajian risiko secara keseluruhan.

Pengungkapan ini mengukur sejauh mana penerapan pengkajian risiko di seluruh organisasi. Pengkajian risiko dapat membantu menilai potensi insiden korupsi di dalam dan terkait dengan organisasi, dan membantu organisasi untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk melawan korupsi.

Istilah ‘operasi’ mengacu pada satu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan, dan/atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif. Dalam satu operasi, terdapat beberapa garis produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi.

GRI 205: Anti-korupsi 2016

7

Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah. b. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. c. Jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain.

Pengungkapan

205-2

d. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah. e. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 205-2, organisasi pelapor sebaiknya:

2.1.1 mengambil dari informasi yang digunakan untuk Pengungkapan 405-1 di GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara untuk mengidentifikasi:



2.1.1.1 badan tata kelola yang ada dalam organisasi, seperti dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi non-korporasi;



2.1.1.2 jumlah total individu dan/atau karyawan yang ada dalam badan tata kelola ini;



2.1.1.3 jumlah total karyawan dalam setiap kategori karyawan, tidak termasuk anggota badan tata kelola;



2.1.2 estimasi jumlah total mitra bisnis.

Panduan Latar belakang Komunikasi dan pelatihan membangun kesadaran internal dan eksternal serta kapasitas yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

8

GRI 205: Anti-korupsi 2016

Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Pengungkapan

205-3

b. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi. c. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. d. Kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 205-3 Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan atas terjadinya insiden maupun tanggapan organisasi terhadap insiden tersebut. Kasus hukum publik terkait korupsi dapat mencakup investigasi publik saat ini, penuntutan, atau kasus yang sudah diselesaikan.

GRI 205: Anti-korupsi 2016

9

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Konvensi tentang Pemberantasan Suap terhadap Pejabat Publik Asing pada Transaksi Bisnis Internasional’, 1997. 2. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Panduan Praktik yang Baik mengenai Pengontrolan Internal, Etika, dan Kepatuhan, 2010. 3. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 4.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Konvensi Anti-Korupsi, 2003.

Rujukan relevan lainnya: 5.

Kementerian Kehakiman Inggris, Panduan Undang-Undang Anti-Penyuapan 2010, 2011.

6. Divisi Kriminal Departemen Kehakiman A.S. dan Divisi Penegakan Hukum Komisi Sekuritas dan Bursa A.S., Panduan Sumber Daya untuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S., 2012. 7.

Transparency International, Prinsip-Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan, 2011.

8.  Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi, http://www.transparency.org/research/cpi/overview, diakses pada tanggal 1 September 2016. 9. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Transparency International, Panduan Pelaporan tentang Prinsip ke-10 Melawan Korupsi, 2009. 10. Bank Dunia, Indikator Tata Kelola Dunia (WGI), Pengendalian Korupsi, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, diakses pada tanggal 1 September 2016.

10

GRI 205: Anti-korupsi 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 205: Anti-korupsi 2016

11

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 12

GRI 205: Anti-korupsi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-062-7

GRI 206: PERILAKU ANTI -PERSAINGAN 2016

GRI

206

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6  Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli 6

Rujukan

7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik perilaku anti-persaingan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 206: Perilaku Anti-persaingan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 200 (topik Ekonomi). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk penggunaan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 206: Perilaku Anti-persaingan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan Klaim yang ‘merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan terkait dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi tersebut tidak berfokus pada keadaan finansial organisasi. Standar dalam seri Ekonomi (200) membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 206 membahas topik perilaku anti-persaingan, termasuk praktik anti-trust dan monopoli. Perilaku anti-persaingan merujuk pada tindakan organisasi atau karyawannya yang dapat menyebabkan adanya kolusi dengan pesaing potensial, dengan tujuan membatasi efek kompetisi pasar. Tindakan ini dapat mencakup penetapan harga atau mengoordinasikan penawaran, membuat batasan pasar atau hasil, memberlakukan kuota geografis, dan mengalokasikan pelanggan, pemasok, wilayah geografis, dan lini produk. Praktik anti-trust dan monopoli merupakan tindakan organisasi yang dapat menyebabkan kolusi untuk mendirikan penghalang untuk masuk ke sektor, atau hal lain yang mencegah adanya kompetisi. Hal ini dapat mencakup praktik bisnis tidak adil, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger yang anti-kompetisi, dan penetapan harga.

4

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat: Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait perilaku anti-persaingan, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap perilaku anti-persaingan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

206-1

a. Jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti-persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan monopoli di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. b. Hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai, termasuk semua keputusan atau putusan hakim.

Panduan Latar belakang Pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum nasional atau internasional yang terutama dirancang dengan tujuan meregulasi perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust, atau monopoli. Perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli bisa berakibat pada pilihan konsumen, penentuan harga, dan faktor lain yang penting bagi pasar yang efisien. Legislasi yang diberlakukan di banyak negara bertujuan mengendalikan atau mencegah monopoli, dengan didasari asumsi bahwa persaingan antarperusahaan juga mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

6

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

Langkah hukum mengindikasikan situasi di mana tindakan pasar atau status sebuah organisasi telah mencapai skala yang cukup untuk membuat adanya kekhawatiran pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat memberi risiko gangguan yang signifikan terhadap kegiatan pasar bagi organisasi serta juga langkahlangkah penghukuman.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-063-4

GRI 301: MATERIAL 2016

GRI

301

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 301: Material 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6 Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume 6 Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan 7 Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya 8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 301: Material menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik material. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 301: Material 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 301: Material adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 301: Material, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 301: Material 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 301 membahas topik tentang material. Input yang digunakan untuk membuat dan mengemas produk dan jasa sebuah organisasi dapat berupa material tak terbarukan, seperti mineral, metal, minyak, gas, atau batu bara; atau material terbarukan, seperti kayu atau air. Material terbarukan dan material tak terbarukan, dapat terdiri dari material input mentah atau material input dari daur ulang. Jenis dan jumlah material yang digunakan organisasi dapat mengindikasikan ketergantungannya pada sumber daya alam, dan dampak pada ketersediaannya. Kontribusi organisasi terhadap konservasi sumber daya dapat diindikasikan oleh pendekatannya terhadap pendaurulangan, penggunaan ulang, dan dilakukannya reclaimed atas material, produk, dan kemasan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait material, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

4

GRI 301: Material 2016

GRI 301: Material

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • • • •

Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan apa informasi yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap material dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 301: Material 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Berat atau volume total material yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan, berdasarkan:

Pengungkapan

301-1

i. material tak terbarukan yang digunakan;

ii. material terbarukan yang digunakan;

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 301-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.1.1 menyertakan jenis material berikut dalam penghitungan material total yang digunakan:



2.1.1.1 material mentah, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk mengubah menjadi produk atau jasa, seperti bijih, mineral, dan kayu;



2.1.1.2 material untuk proses yang terkait, yaitu materi yang dibutuhkan untuk proses manufaktur tetapi tidak menjadi bagian produk akhir, seperti pelumas untuk mesin-mesin pabrik;



2.1.1.3 barang atau suku cadang semi-manufaktur, termasuk semua bentuk material dan komponen selain dari material mentah yang menjadi bagian dari produk akhir;



2.1.1.4

material untuk tujuan pengemasan, termasuk kertas, kardus, dan plastik;



2.1.2 melaporkan, untuk setiap jenis material, apakah material itu dibeli dari pemasok eksternal atau dipasok sendiri (seperti produksi yang terikat (captive production) dan aktivitas ekstraksi);



2.1.3 melaporkan apakah data ini adalah perkiraan atau diambil dari pengukuran langsung;



2.1.4 melaporkan metode yang digunakan, jika estimasi diwajibkan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 301-1 Data penggunaan yang dilaporkan mencerminkan material dalam keadaan aslinya, dan tidak disajikan dengan manipulasi data lebih jauh, seperti melaporkannya sebagai ‘berat kering’.

6

GRI 301: Material 2016

Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

301-2

a. Persentase dari material input dari daur ulang yang digunakan untuk memproduksi produk dan jasa utama organisasi. 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 301-2, organisasi pelapor harus:

2.2.1 menggunakan berat atau volume total dari material yang digunakan seperti yang dijelaskan pada Pengungkapan 301-1;



2.2.2 menghitung persentase material input dari daur ulang yang digunakan dengan menggunakan formula berikut:

Persentase material input dari daur ulang yang digunakan

=

Total material input dari daur ulang yang digunakan Total material input yang digunakan

x 100

Rekomendasi pelaporan 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 301-2, organisasi pelapor sebaiknya melaporkan metode yang digunakan, jika estimasi diwajibkan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 301-2 Jika pengukuran berat dan volume material dinyatakan dalam unit yang berbeda-beda, organisasi dapat mengkonversi pengukuran menjadi unit yang distandarkan.

GRI 301: Material 2016

7

Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

a. Persentase produk reclaimed dan material kemasannya untuk setiap kategori produk.

301-3

b. Bagaimana data untuk pengungkapan ini dikumpulkan. 2.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 301-3, organisasi pelapor harus:

2.4.1 tidak memasukkan produk rusak dan yang ditarik kembali;



2.4.2 menghitung persentase produk reclaimed dan material kemasannya untuk setiap kategori produk dengan menggunakan formula berikut:

 Persentase produk reclaimed dan material  kemasannya

=

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 301-3 Organisasi pelapor juga dapat melaporkan pendaurulangan atau penggunaan kembali kemasan secara terpisah.

8

GRI 301: Material 2016

Produk dan material kemasannya yang merupakan hasil reclaimed dalam periode pelaporan Produk yang terjual dalam periode pelaporan

x 100

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 301: Material 2016

9

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 10

GRI 301: Material 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-064-1

GRI 302: ENERGI 2016

GRI

302

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 302: Energi 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 6 Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi 6 Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi di luar organisasi 8 Pengungkapan 302-3 Intensitas energi 10 Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi 11 Pengungkapan 302-5Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa 12

Rujukan

13

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 302: Energi menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik energi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 302: Energi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 301: Energi adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 302: Energi, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 302: Energi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 302 membahas topik energi. Suatu organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam berbagai bentuk, seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan (seperti angin, air, atau solar) atau dari sumber daya tak terbarukan (seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam). Menggunakan energi dengan lebih efisien dan memilih sumber daya energi terbarukan sangat penting untuk memerangi perubahan iklim dan menurunkan dampak organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan. Konsumsi energi juga dapat terjadi di sepanjang kegiatan hulu dan hilir yang terhubung dengan operasi organisasi. Hal ini dapat mencakup penggunaan produk yang dijual organisasi oleh konsumen, dan penanganan pada akhir masa pakai produk-produk ini. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait energi, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 302: Energi 2016

GRI 302: Energi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • • • • • •

Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi di luar organisasi Pengungkapan 302-3 Intensitas energi Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifik atas topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap energi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Saat melaporkan pendekatan manajemen untuk energi, organisasi pelapor juga dapat menjelaskan apakah organisasi itu tunduk pada peraturan dan kebijakan energi tingkat negara, regional atau industri. Selain itu, organisasi dapat memberikan contoh peraturan dan kebijakan ini.

GRI 302: Energi 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan, dalam joule atau kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. b. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan, dalam joule atau kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. c. Dalam joule, watt jam atau kelipatannya, total:

Pengungkapan

302-1



i. konsumsi listrik



ii. konsumsi pemanasan



ii. konsumsi pendinginan



iv. konsumsi uap

d. Dalam joule, watt jam atau kelipatannya, total:

i. listrik terjual



ii. pemanasan terjual



iii. pendinginan terjual



iv. uap terjual

e. Konsumsi energi total dalam organisasi, dalam joule atau kelipatannya. f. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. g. Sumber faktor konversi yang digunakan. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-1, organisasi pelapor harus:

6



2.1.1 menghindari penghitungan ganda dari konsumsi bahan bakar, ketika melaporkan konsumsi energi yang dihasilkan sendiri. Jika organisasi menghasilkan listrik dari sumber bahan bakar tak terbarukan atau terbarukan dan kemudian mengkonsumsi listrik yang dihasilkan, konsumsi energi harus dihitung sekali sebagai konsumsi bahan bakar;



2.1.2 melaporkan konsumsi bahan bakar secara terpisah untuk sumber bahan bakar terbarukan dan tak terbarukan;



2.1.3 hanya melaporkan energi yang dikonsumsi oleh entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi;



2.1.4 menghitung konsumsi energi total dalam organisasi, dalam joule atau kelipatannya dengan menggunakan formula berikut:

GRI 302: Energi 2016

Pengungkapan 302-1 Lanjutan Konsumsi energi total dalam organisasi = Bahan bakar tak terbarukan yang dikonsumsi + Bahan bakar terbarukan yang dikonsumsi + Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli untuk konsumsi + Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dihasilkan sendiri, yang tidak dikonsumsi (lihat klausul 2.1.1) Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dijual Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1 menerapkan faktor-faktor konversi secara konsisten untuk data yang diungkapkan;



2.2.2 menggunakan faktor-faktor konversi lokal untuk mengonversi bahan bakar ke joule, atau kelipatannya, jika mungkin;



2.2.3 menggunakan faktor konversi generik, ketika faktor-faktor konversi lokal tidak tersedia;



2.2.4 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.2.5 memiilih Batasan topik yang konsisten untuk konsumsi energi. Jika mungkin, Batasan sebaiknya konsisten dengan yang digunakan dalam Pengungkapan 305-1 dan 305-2 dari GRI 305: Emisi;

2.2.6 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian data konsumsi energi berdasarkan:



2.2.6.1

unit bisnis atau fasilitas;



2.2.6.2

negara;



2.2.6.3 Jenis sumber daya (lihat definisi untuk daftar sumber daya tak terbarukan dan sumber daya terbarukan);



2.2.6.4

jenis kegiatan.

Panduan Latar belakang Untuk beberapa organisasi, listrik adalah satu-satunya bentuk signifikan dari energi yang mereka konsumsi. Bagi yang lain, sumber daya energi seperti uap atau air yang disediakan dari pabrik pemanasan distrik atau pabrik air dingin juga dapat menjadi penting. Energi dapat dibeli dari sumber daya di luar organisasi atau diproduksi oleh organisasi itu sendiri (dihasilkan sendiri). Sumber bahan bakar tak terbarukan dapat mencakup bahan bakar untuk pembakaran di boiler, tungku, pemanas, turbin, flare, insinerator, generator dan kendaraan yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Sumber bahan bakar tak terbarukan mencakup bahan bakar yang dibeli oleh organisasi. Sumber bahan bakar tak terbarukan ini juga mencakup bahan bakar yang dihasilkan oleh kegiatan organisasi – seperti batu bara tambang, atau gas dari minyak dan ekstraksi gas.

Bahan bakar terbarukan dapat mencakup bahan bakar nabati (biofuel), ketika dibeli untuk penggunaan langsung, dan biomassa dalam sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Mengonsumsi bahan bakar tak terbarukan biasanya menjadi kontributor utama pada emisi GRK (Cakupan 1) langsung, yang dilaporkan pada Pengungkapan 305-1 di GRI 305: Emisi. Mengonsumsi listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli berkontribusi pada emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung organisasi, yang dilaporkan dalam Pengungkapan 305-2 di GRI 305: Emisi.

GRI 302: Energi 2016

7

Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi di luar organisasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Konsumsi energi total di luar organisasi, dalam joule atau kelipatannya.

Pengungkapan

302-2

b. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. c. Sumber faktor konversi yang digunakan. 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-2, organisasi pelapor harus tidak memasukkan konsumsi energi yang dilaporkan dalam Pengungkapan 302-1. Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-2, organisasi pelapor sebaiknya:

2.4.1 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.4.2 membuat daftar konsumsi energi di luar organisasi, dengan perincian berdasarkan kategori dan kegiatan hulu dan hilir.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 302-2 Organisasi pelapor dapat mengidentifikasi konsumsi energi di luar organisasi dengan menilai apakah konsumsi energi suatu kegiatan: •

 erkontribusi signifikan terhadap total konsumsi b energi yang diantisipasi di luar organisasi;

•

 enawarkan potensi pengurangan yang dapat m dilakukan atau dipengaruhi organisasi;

•

 erkontribusi terhadap risiko yang terkait b perubahan iklim, seperti keuangan, regulasi, rantai pasokan, produk dan pelanggan, litigasi, dan risiko reputasi;

•

•

 ianggap material oleh pemangku kepentingan, d seperti pelanggan, pemasok, investor, atau masyarakat sipil; h asil dari kegiatan pengalihdayaan yang sebelumnya dilakukan internal, atau yang biasanya dilakukan internal oleh organisasi lain dalam sektor yang sama;

•

t elah diidentifikasikan sebagai signifikan untuk sektor organisasi;

•

memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan relevansi, yang dikembangkan oleh organisasi atau organisasi dalam sektornya.

Organisasi dapat menggunakan kategori dan kegiatan hulu dan hilir berikut dari ‘Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) Protokol GRK’ untuk mengidentifikasi konsumsi energi yang relevan di luar organisasi (lihat rujukan 2 di bagian Rujukan): Kategori hulu 1. Barang dan jasa yang dibeli 2. Barang modal 3. K  egiatan terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Pengungkapan 302-1) 4. Distribusi dan transportasi hulu 5. Limbah yang dihasilkan dalam operasi 6. Perjalanan bisnis 7. Karyawan komuter 8. Aset yang disewa di hulu Hulu lainnya Kategori hilir 9. Distribusi dan transportasi hilir 10. Pengolahan produk terjual 11. Penggunaan produk terjual 12. Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual 13. Aset disewa di hilir 14. Waralaba 15. Investasi Hilir lainnya

8

GRI 302: Energi 2016

Pengungkapan 302-2 Lanjutan Untuk setiap kategori dan kegiatan ini, organisasi dapat menghitung atau memperkirakan jumlah energi yang dikonsumsi. Organisasi dapat melaporkan konsumsi energi secara terpisah untuk sumber daya tidak terbarukan dan sumber daya terbarukan.

Hal ini dapat mencakup penggunaan produk yang dijual organisasi oleh konsumen, dan penanganan pada akhir masa pakai produk. Mengukur konsumsi energi di luar organisasi dapat memberikan dasar untuk menghitung beberapa emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya yang relevan dalam Pengungkapan 305-3 dari GRI 305: Emisi.

Latar belakang Konsumsi energi juga dapat terjadi di luar organisasi, yaitu di sepanjang kegiatan hulu dan hilir organisasi yang dihubungkan dengan operasinya.

GRI 302: Energi 2016

9

Pengungkapan 302-3 Intensitas energi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Rasio intensitas energi untuk organisasi. Pengungkapan

b. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio.

302-3

c. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya. d. Apakah rasio menggunakan konsumsi energi dalam organisasi, di luarnya, atau keduanya. 2.5 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-3, organisasi pelapor harus:

2.5.1 menghitung rasio dengan membagi konsumsi energi mutlak (pembilang) dengan metrik khusus organisasi (penyebut);



2.5.2 jika melaporkan rasio intensitas untuk energi yang dikonsumsi dalam organisasi dan di luarnya, laporkan rasio intensitas ini secara terpisah.

Rekomendasi pelaporan 2.6 Ketika menyusun informasi yang ditetapkan dalam Pengungkapan 302-3, organisasi pelapor harus, jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, memberikan perincian rasio intensitas energi dengan:

2.6.1 unit bisnis atau fasilitas;

2.6.2 negara;

2.6.3 jenis sumber daya (lihat definisi untuk daftar sumber daya tak terbarukan dan sumber daya terbarukan);



2.6.4 jenis kegiatan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 302-3

Latar belakang

Rasio intensitas dapat diberikan untuk, antara lain:

Rasio intensitas energi menjelaskan konsumsi energi dalam konteks metrik khusus organisasi.

•

 roduk-produk (seperti energi yang dikonsumsi p per unit yang diproduksi);

•

jasa (seperti energi dikonsumsi per fungsi atau per jasa);

•

penjualan (seperti energi dikonsumsi per unit moneter penjualan).

Metrik khusus organisasi (penyebut) dapat meliputi:

10

•

unit produk;

•

volume produksi (seperti ton metrik, liter, atau MWh);

•

ukuran (seperti ruang lantai m );

•

jumlah karyawan purnawaktu;

•

unit moneter (seperti pendapatan atau penjualan).

2

GRI 302: Energi 2016

Rasio ini menjelaskan energi yang diperlukan per unit kegiatan, keluaran, atau metrik khusus organisasi lainnya. Rasio intensitas sering kali dinamakan data dampak lingkungan yang dinormalisasi. Dikombinasikan dengan konsumsi energi total organisasi, yang dilaporkan dalam Pengungkapan 302-1 dan 302-2, intensitas energi membantu mengontekstualisasikan efisiensi organisasi, termasuk dalam kaitannya dengan organisasi lain. Lihat rujukan 1 dan 3 pada bagian Rujukan.

Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi, dalam joule atau kelipatannya. Pengungkapan

b. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam pengurangan; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya.

302-4

c. Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, seperti tahun dasar atau kondisi awal, termasuk alasan untuk memilihnya. d. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.7 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-4, organisasi pelapor harus:

2.7.1 tidak memasukkan pengurangan yang disebabkan menurunnya kapasitas produksi atau pengalihdayaan;



2.7.2 menjelaskan apakah pengurangan energi diperkirakan, bermodelkan atau bersumber dari pengukuran langsung. Jika menggunakan perkiraan atau pemodelan, organisasi harus mengungkapkan metode yang digunakan.

Rekomendasi pelaporan 2.8 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 302-4, organisasi pelapor sebaiknya, jika menggunakan standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 302-4 Organisasi pelapor dapat memprioritaskan mengungkapkan inisiatif pengurangan yang dilaksanakan dalam periode pelaporan, dan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan. Inisiatif pengurangan dan sasarannya dapat dijelaskan dalam pendekatan manajemen untuk topik ini.

Organisasi dapat melaporkan pengurangan dalam konsumsi energi dengan menggabungkan jenis energi, atau secara terpisah untuk bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap. Organisasi juga dapat memberikan perincian pengurangan dalam konsumsi energi berdasarkan inisiatif individu atau inisiatif kelompok.

Inisiatif pengurangan dapat mencakup: •

perancangan ulang proses;

•

konversi dan pemasangan tambahan (retrofit) pada peralatan;

•

perubahan perilaku;

•

perubahan operasional.

GRI 302: Energi 2016

11

Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Pengurangan pada energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual yang dicapai selama periode pelaporan, dalam joule atau kelipatannya.

Pengungkapan

302-5

b. Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, seperti tahun dasar atau kondisi awal, termasuk alasan untuk memilihnya. c. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan.

Rekomendasi pelaporan 2.9 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-5, organisasi pelapor sebaiknya:

2.9.1 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.9.2 merujuk pada standar yang digunakan industri untuk memperoleh informasi ini, jika tersedia (seperti konsumsi bahan bakar mobil untuk 100 km pada 90 km/jam).

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 302-5 Angka berorientasi penggunaan dapat mencakup, misalnya, persyaratan energi mobil atau komputer. Pola konsumsi dapat mencakup, misalnya, penggunaan energi yang berkurang 10 persen per 100 km yang dilalui atau per unit waktu (jam, hari kerja rata-rata).

12

GRI 302: Energi 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Rujukan relevan: 1. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Korporat Protokol GRK’, Edisi Revisi, 2004. 2. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) ‘Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) Protokol GRK’, 2011. 3. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Catatan Akuntansi Protokol Gas Rumah Kaca, No. 1, Amandemen Standar Pelaporan dan Akuntansi’, 2012.

GRI 302: Energi 2016

13

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

14

GRI 302: Energi 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 15

GRI 302: Energi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-065-8

GRI 303: AIR 2016

GRI

303

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 303: Air

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber Pengungkapan 303-2 S umber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali

5 6 6

Rujukan

9

7 8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 303: Air menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik air. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Dianjurkan pemberlakuan lebih awal.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 303: Air 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101

Standar topik spesifik

Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103 Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

GRI 303: Air adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan).

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 303: Air, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal

102

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut.

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik yang spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 303: Air 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 303 membahas topik air. Akses ke air bersih penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hak asasi manusia. Suatu organisasi dapat memengaruhi sumber daya air melalui pengambilan dan konsumsi air. Pengambilan dari sistem air dapat memengaruhi lingkungan dengan menurunkan permukaan air, mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan, atau mengubah kemampuan ekosistem untuk menjalankan fungsinya. Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas hidup di daerah tersebut, termasuk adanya konsekuensi ekonomi dan sosial; serta konsekuensi bagi masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk siapa sumber air itu penting. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait air, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: •

4

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah

GRI 303: Air 2016

GRI 303: Air

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber • Pengungkapan 303-2 S umber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air • Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap air dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 303: Air 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Volume total air yang diambil, dengan perincian berdasarkan sumber-sumber berikut Pengungkapan

303-1



i. Air permukaan, termasuk air dari lahan basah, sungai, danau, dan laut;



ii. Air tanah;



iii. Air hujan yang dikumpulkan langsung dan disimpan oleh organisasi;



iv. Air limbah dari organisasi lain;



v. Pasokan air kota atau utilitas air swasta atau publik lainnya.

b. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 303-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.1.1 mencakup abstraksi air pendingin;



2.1.2 melaporkan, apakah penghitungan ini diperkirakan, bermodelkan, atau bersumber dari pengukuran langsung;



2.1.3 jika menggunakan perkiraan atau pemodelan, laporkan metode pemodelan atau perkiraan tersebut.

Panduan

6

Panduan untuk Pengungkapan 303-1

Latar belakang

Pengungkapan ini dapat mencakup pengambilan air baik secara langsung oleh organisasi atau melalui perantara, seperti utilitas air.

Pelaporan volume total air yang diambil berdasarkan sumbernya berkontribusi pada pemahaman atas keseluruhan skala dampak potensial dan risiko yang diasosiasikan dengan penggunaan air oleh organisasi. Volume total yang diambil memberikan indikasi ukuran relatif dan pentingnya organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan angka kondisi awal untuk penghitungan lain yang terkait dengan efisiensi dan penggunaan.

GRI 303: Air 2016

Pengungkapan 303-2 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan berdasarkan jenis: Pengungkapan

303-2



i. Ukuran sumber air;



ii. Apakah sumber ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional;



iii. Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemisme, serta jumlah total spesies yang dilindungi);



iv. Nilai atau pentingnya sumber air bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.

b. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 2.2 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 303-2, organisasi pelapor harus melaporkan sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut:

2.2.1 Pengambilan air yang mencapai rata-rata lima persen atau lebih dari volume rata-rata tahunan badan air;



2.2.2 Pengambilan dari badan air yang diakui oleh para profesional sebagai hal yang sangat sensitif karena ukuran relatif, fungsi, atau status badan air itu sebagai sistem yang langka atau terancam punah, atau yang mendukung spesies tanaman atau hewan yang terancam punah;



2.2.3 Semua pengambilan air dari lahan basah yang terdaftar di Konvensi Ramsar atau semua wilayah yang dinyatakan secara nasional atau internasional sebagai wilayah konservasi, tanpa memandang tingkat pengambilannya;



2.2.4 Sumber air yang telah diidentifikasi memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti keragaman spesies dan endemisme, atau jumlah total spesies dilindungi;



2.2.5 Sumber air yang telah diidentifikasi memiliki nilai tinggi atau penting bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Rekomendasi pelaporan 2.3 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 303-2, organisasi pelapor sebaiknya melaporkan badan air atau sumber asli, jika air disediakan oleh pasokan air kota atau utilitas air publik atau swasta lainnya. Panduan Lihat rujukan 1 dan 3 pada bagian Rujukan.

GRI 303: Air 2016

7

Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali oleh organisasi.

Pengungkapan

303-3

b. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali sebagai persentase dari total pengambilan air sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 303-1. c. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 2.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 303-3, organisasi pelapor harus menyertakan air kelabu (grey water), yaitu tampungan air hujan dan air limbah dari proses rumah tangga, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan mandi. Rekomendasi pelaporan 2.5 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 303-3, organisasi pelapor sebaiknya: 2.5.1 melaporkan ketika air atau pengukur aliran tidak ada dan diperlukan perkiraan melalui pemodelan:

2.5.2 menghitung volume air yang didaur ulang/digunakan kembali berdasarkan volume permintaan air yang dipenuhi oleh air yang didaur ulang/digunakan kembali, bukannya pengambilan air lebih lanjut.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 303-3

Latar belakang

Pengungkapan ini mengukur baik air yang diolah dulu sebelum digunakan kembali maupun air yang tidak diolah dulu sebelum digunakan kembali.

Tingkat penggunaan kembali dan daur ulang air adalah pengukuran efisiensi dan memperlihatkan keberhasilan organisasi dalam mengurangi total pengambilan air dan pelepasan air. Meningkatnya penggunaan kembali dan pendaurulangan dapat mengurangi biaya konsumsi air, pengolahan, dan pembuangan. Mengurangi konsumsi air dari waktu ke waktu melalui penggunaan kembali dan daur ulang juga berkontribusi pada tujuan lokal, nasional, atau regional dalam mengelola pasokan air.

Panduan untuk klausul 2.5.2 Sebagai contoh, jika sebuah organisasi memiliki siklus produksi yang membutuhkan 20m3 air per siklus, organisasi mengambil 20m3 air untuk satu siklus proses produksi dan menggunakannya kembali untuk tiga siklus tambahan, maka total volume daur ulang dan penggunaan kembali airuntuk proses itu adalah 60 m3.

8

GRI 303: Air 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi Ramsar, Konvensi mengenai Lahan Basah yang Penting secara Internasional khususnya sebagai Habitat Burung Air’, 1994. Rujukan relevan lainnya: 2. Ceres, Ceres Aqua Gauge: Kerangka Kerja untuk Manajemen Risiko Air Abad ke-21, 2011. 3. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Daftar Merah Spesies Terancam, http://www.iucnredlist.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016.

GRI 303: Air 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 303: Air 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 303: Air 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-066-5

GRI 304: KEANEKARAGAMAN HAYATI 2016

GRI

304

Daftar Isi Pendahuluan

3

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 5 1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 7 Pengungkapan 304-1 L okasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung 7  Pengungkapan 304-2 D  ampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati 8 Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi 9 Pengungkapan 304-4 S pesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi  10

Rujukan 11

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 304: Keanekaragaman hayati menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik keanekaragaman hayati. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 304: Keanekaragaman Hayati adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 304: Keanekaragaman Hayati, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 304 membahas topik keanekaragaman hayati. Melindungi keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik, dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Sebagai tambahan, ekosistem alami menyediakan air dan udara bersih, dan berkontribusi pada keamanan pangan dan kesehatan manusia. Keanekaragaman hayati juga berkontribusi secara langsung pada penghidupan lokal, sehingga menjadikannya sangat penting dalam mencapai pengurangan kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait keanekaragaman hayati, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

GRI 304: Keanekaragaman hayati

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 304-1 L okasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung • Pengungkapan 304-2 D  ampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati • Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi • Pengungkapan 304-4 S pesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap keanekaragaman hayati dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk keanekaragaman hayati, organisasi pelapor juga dapat menjelaskan strateginya untuk mencapai kebijakannya tentang manajemen keanekaragaman hayati. Strategi keanekaragaman hayati dapat mengandung kombinasi elemen-elemen yang terkait dengan pencegahan, manajemen, dan perbaikan kerusakan pada habitat alami yang disebabkan oleh kegiatan organisasi. Sebuah contoh dari hal ini adalah integrasi pertimbangan-pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam alat analitis, seperti penilaian dampak lokasi lingkungan.

6

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Untuk setiap lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, informasi berikut:

Pengungkapan



i. Lokasi geografis;



ii. Tanah di bawah permukaan dan bagian di bawah tanah yang mungkin dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi;



iii. Posisi dalam kaitannya dengan kawasan lindung (di dalam kawasan, berdekatan, atau terdapat bagian yang merupakan kawasan lindung) atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan yang dilindungi;



iv. Jenis operasi (kantor, manufaktur atau produksi, atau ekstraktif);



v. Ukuran lokasi operasi dalam km2 (atau unit lain, jika berlaku);



vi. Nilai keanekaragaman hayati ditandai oleh atribut kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung (ekosistem daratan, air tawar, atau maritim);



vii. Nilai keanekaragaman hayati ditandai dengan daftar status yang dilindungi (seperti Kategori Manajemen Kawasan Lindung IUCN, Konvensi Ramsar, legislasi nasional).

304-1

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 304-1, organisasi pelapor sebaiknya mencantumkan informasi tentang lokasi untuk operasi di masa mendatang yang telah resmi diumumkan. Panduan Latar belakang Memantau kegiatan mana yang sedang dilakukan di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengurangi risiko pada dampaknya. Hal itu juga memungkinkan organisasi untuk mengelola dampaknya pada keanekaragaman hayati atau untuk menghindari kesalahan manajemen.

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

7

Pengungkapan 304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Sifat dari dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada keanekaragaman hayati dengan rujukan ke satu atau lebih dari hal-hal berikut:

Pengungkapan

304-2



i. Konstruksi atau penggunaan pabrik produksi, tambang, dan infrastruktur transportasi;



ii. Polusi (masuknya zat-zat yang tidak terjadi secara alami di habitat tersebut baik yang berasal dari satu sumber tunggal polusi maupun dari berbagai sumber polusi);



iii. Masuknya spesies, hama, dan patogen yang invasif;



iv. Pengurangan spesies;



v. Konversi habitat;



vi. Perubahan dalam proses ekologi di luar kisaran variasi alami (seperti kadar garam atau perubahan pada ketinggian air tanah).

b. Dampak positif dan negatif signifikan yang langsung dan tidak langsung dengan rujukan terhadap hal berikut:

i. Spesies yang terpengaruh;



ii. Jangkauan wilayah yang terkena dampak;



iii. Durasi dampak;



iv. Reversibilitas atau ireversibilitas dampak tersebut.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 304-2

Latar belakang

Dampak tidak langsung pada keanekaragaman hayati dapat mencakup dampak dalam rantai pasokan.

Pengungkapan ini memberikan latar belakang untuk memahami (dan mengembangkan) strategi organisasi untuk mengurangi dampak signifikan langsung dan tidak langsung pada keanekaragaman hayati. Dengan menyajikan informasi terstruktur dan berkualitas, pengungkapan memungkinkan pembandingan ukuran relatif, skala dan sifat dampak sepanjang waktu serta di seluruh organisasi.

Wilayah dampak tidak terbatas pada wilayah yang secara resmi dilindungi dan mencakup pertimbangan dampak di zona-zona penyangga, serta wilayah yang secara resmi dinyatakan memiliki keistimewaan penting atau sensitivitas khusus.

8

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

304-3

a. Ukuran dan lokasi dari seluruh habitat kawasan yang dilindungi atau yang direstorasi, dan apakah keberhasilan langkah-langkah restorasi telah disetujui atau disetujui oleh para profesional independen eksternal. b. Apakah dilakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau merestorasi wilayah habitat yang berbeda dengan wilayah di mana organisasi telah melakukan pengawasan dan mengimplementasikan restorasi atau langkah-langkah perlindungan. c. Status dari setiap wilayah berdasarkan kondisinya pada saat terakhir periode pelaporan. d. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 304-3, organisasi pelapor sebaiknya menyelaraskan informasi yang disajikan dalam pengungkapan ini dengan persyaratan regulatif atau lisensi untuk perlindungan atau perestorasian habitat, jika ada. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 304-3 Pengungkapan ini membahas jangkauan kegiatan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan organisasi sehubungan dengan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Pengungkapan ini mengacu pada

wilayah-wilayah di mana perbaikan telah selesai dilakukan atau wilayah yang dilindungi secara aktif. Wilayah operasi aktif masih dapat diikutsertakan jika wilayah-wilayah itu sesuai dengan definisi dari ‘kawasan yang direstorasi’ atau ‘kawasan yang dilindungi’.

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

9

Pengungkapan 304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total dari spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi organisasi, berdasarkan tingkat risiko kepunahan: Pengungkapan

304-4



i. Kritis atau sangat terancam punah



ii. Terancam punah

iii. Rentan

iv. Hampir terancam



v. Risiko rendah

Rekomendasi pelaporan 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan pada Pengungkapan 304-4, organisasi pelapor sebaiknya membandingkan informasi dalam Daftar Merah IUCN dan daftar konservasi nasional dengan spesies yang dibahas dalam dokumentasi perencanaan dan catatan pemantauan untuk memastikan konsistensi. Panduan Latar belakang Pengungkapan ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi bilamana kegiatannya membahayakan bagi spesies tanaman dan hewan yang terancam punah. Dengan mengidentifikasi ancaman-ancaman ini, organisasi bisa memulai langkah-langkah tepat untuk menghindari bahaya dan untuk mencegah punahnya spesies. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)

10

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

‘Daftar Merah Spesies yang Terancam’ (inventaris status konservasi global spesies hewan dan tumbuhan) dan daftar konservasi nasional menjadi dasar otoritas mengenai sensitivitas habitat di wilayah-wilayah yang terkena akibat dari operasi, dan mengenai kepentingan relatif habitat-habitat ini dari perspektif manajemen. Lihat rujukan 8 pada bagian Referensi.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi Ramsar, ‘Konvensi mengenai Lahan Basah yang Penting secara Internasional khususnya sebagai Habitat Burung Air’, 1994. 2.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati’, 1992.

3. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES)’, 1979. 4. Organisasi Pendidikan, Ilmu, dan Budaya PBB (UNESCO), Cagar Biosfer, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/, diakses pada tanggal 1 September 2016. 5. Organisasi Pendidikan, Ilmu, dan Budaya PBB (UNESCO), Daftar Situs Warisan Dunia, http://whc.unesco.org/en/list, diakses pada tanggal 1 September 2016. Rujukan relevan lainnya: 6. Birdlife International, Daerah Penting bagi Burung dan Keanekaragaman Hayati, http://www.birdlife.org/datazone/site, diakses pada tanggal 1 September 2016. 7. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Panduan untuk Menerapkan Kategori Manajemen Wilayah Lindung, 2008. 8. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Daftar Merah Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016.

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

11

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

12

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 13

GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-067-2

GRI 305: EMISI 2016

GRI

305

Daftar Isi Pendahuluan

3

GRI 305: Emisi

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) Pengungkapan 305-7 N  itrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara yang signifikan lainnya

5 7 7 9 11 13 14 15

Rujukan

18

17

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 305: Emisi menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik emisi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Dianjurkan pemberlakuan lebih awal.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 305: Emisi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 305: Emisi adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 305: Emisi, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 305: Emisi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 305 membahas emisi ke udara, yang merupakan pelepasan zat-zat dari sumbernya ke atmosfer. Jenis emisi meliputi: gas rumah kaca (GRK), zat perusak ozon (ODS), dan nitrogen oksida (NOX) serta sulfur oksida (SOX), di antara emisi udara yang signifikan. Emisi GRK Emisi GRK adalah kontributor utama bagi perubahan iklim dan diatur oleh ‘Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim’ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ‘Protokol Kyoto’ PBB yang muncul berikutnya. Standar ini mencakup GRK berikut: • Karbon dioksida (CO2) • Metana (CH4) • Dinitrogen oksida (N2O) • Hidrofluorokarbon (HFC) • Perfluorokarbon (PFC) • Sulfur heksafluorida (SF6) • Nitrogen trifluorida (NF3) Beberapa GRK, termasuk metana, juga merupakan polutan udara yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap ekosistem, kualitas udara, pertanian, serta kesehatan manusia dan hewan. Akibatnya, sistem insentif serta peraturan nasional dan internasional yang berbeda, seperti perdagangan emisi, bertujuan untuk mengontrol volume dan memberi imbalan pada pengurangan emisi GRK.

4

GRI 305: Emisi 2016

Persyaratan pelaporan untuk emisi GRK dalam Standar ini didasarkan pada persyaratan ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Perusahaan Protokol GRK’ (‘Standar Perusahaan Protokol GRK’) dan ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Rantai Nilai Perusahaan Protokol GRK (Cakupan 3)’ (‘Standar Rantai Nilai Perusahaan Protokol GRK’). Kedua standar ini adalah bagian dari Protokol GRK yang dikembangkan oleh Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD). Protokol GRK telah membentuk klasifikasi emisi GRK yang disebut ‘Cakupan’: Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3. Standar emisi GRK yang diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), ‘ISO 14064’, menyajikan klasifikasi cakupan ini dengan istilah-istilah berikut: • Emisi GRK langsung = Cakupan 1 • Emisi energi GRK tidak langsung = Cakupan 2 • Emisi GRK tidak langsung lainnya = Cakupan 3 Dalam Standar ini, istilah-istilah digabungkan dengan cara berikut, sebagaimana dijelaskan dalam Daftar Istilah Standar GRI: • Emisi GRK (Cakupan 1) langsung • Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung • Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Zat perusak ozon (ODS) Lapisan ozon menyaring sebagian besar radiasi ultraviolet (UV-B) yang secara biologis berbahaya. Penipisan ozon akibat ODS yang diamati dan diproyeksikan menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Program Lingkungan PBB (UNEP) ‘Protokol Montreal mengenai Zat yang Merusak Lapisan Ozon’ (‘Protokol Montreal’) meregulasi pengurangan ODS secara internasional. Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya Polutan seperti NOx dan SOX memiliki efek buruk pada iklim, ekosistem, kualitas udara, habitat, pertanian, serta kesehatan manusia dan hewan. Penurunan kualitas udara, peningkatan keasaman, degradasi hutan dan masalah kesehatan masyarakat telah menuntun pada adanya peraturan lokal dan internasional untuk mengontrol emisi-emisi polutan tersebut. Penurunan dalam emisi polutan yang diregulasi menyebabkan adanya kondisi kesehatan yang lebih baik bagi pekerja dan masyarakat lokal serta dapat meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Di daerah-daerah yang memiliki batasan emisi, volume emisi juga memiliki implikasi langsung pada biaya. Emisi udara yang signifikan lainnya mencakup, misalnya, polutan organik yang persisten atau materi partikulat, serta emisi udara yang diatur dalam konvensi internasional dan/atau undang-undang atau peraturan nasional, termasuk yang tercantum dalam izin lingkungan organisasi.

GRI 305: Emisi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • • • • • • • •

Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) Pengungkapan 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) Pengungkapan 305-7 N  itrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topiktopik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap emisi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. 1.2 Saat melaporkan target emisi GRK, organisasi pelapor harus menjelaskan apakah offset digunakan untuk memenuhi target, termasuk jenis, jumlah, kriteria, atau skema di mana offset merupakan bagiannya.

GRI 305: Emisi 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk emisinya, organisasi pelapor juga bisa:

6

•

menjelaskan apakah organisasi itu tunduk pada peraturan dan kebijakan emisi tingkat negara, regional, atau industri mana pun; dan memberikan contoh peraturan dan kebijakan ini;

•

mengungkapkan pengeluaran untuk penanggulangan emisi (seperti pengeluaran untuk penyaring, bahanbahan) serta untuk pembelian dan penggunaan sertifikat emisi.

GRI 305: Emisi 2016

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dalam metrik ton setara CO2. b. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan; apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, atau semuanya. c. Emisi CO2 biogenik dalam metrik ton setara CO2. d. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi: Pengungkapan

305-1



i. alasan untuk memilihnya;



ii. emisi pada tahun dasar;



iii. konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.

e. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP. f. Pendekatan konsolidasi untuk emisi; apakah porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional. g. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-1, organisasi pelapor harus:

2.1.1 tidak memasukkan perdagangan GRK dalam penghitungan emisi bruto GRK (Cakupan 1) langsung;



2.1.2 melaporkan emisi CO2 biogenik dari pembakaran atau biodegradasi biomassa secara terpisah dari emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor. Tidak memasukkan emisi biogenik GRK jenis lain (seperti CH4 dan N2O), dan emisi biogenik dari CO2 yang terjadi dalam siklus hidup biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi (seperti emisi gas rumah kaca dari pengolahan atau pengangkutan biomassa).

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1 menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk data yang diungkapkan;



2.2.2 menggunakan nilai GWP dari laporan penilaian IPCC berdasarkan kerangka waktu 100 tahun;



2.2.3 memilih pendekatan yang konsisten untuk mengkonsolidasikan emisi GRK langsung (Cakupan 1) dan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung; memilih dari metode porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional yang digarisbawahi dalam 'Standar Perusahaan Protokol GRK';



2.2.4 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;

GRI 305: Emisi 2016

7

Pengungkapan 305-1 Lanjutan

2.2.5 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian emisi GRK (Cakupan 1) langsung berdasarkan:



2.2.5.1

unit bisnis atau fasilitas;



2.2.5.2 negara;



2.2.5.3

jenis sumber (pembakaran tidak bergerak, proses, fugitif);



2.2.5.4

jenis kegiatan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-1

•

Emisi GRK (Cakupan 1) langsung meliputi, tetapi tidak terbatas pada, emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar seperti yang dilaporkan dalam Pengungkapan 302-1 dari GRI 302: Energi.

penghitungan berdasarkan kriteria yang dipublikasikan, seperti faktor emisi dan nilai GWP;

•

pengukuran langsung emisi GRK, seperti analisis online terus-menerus;

•

estimasi.

Emisi GRK (Cakupan 1) langsung dapat berasal dari sumber-sumber berikut yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah organisasi: •

•

Pembangkitan listrik, pemanasan, pendinginan dan uap: emisi-emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dalam sumber-sumber tidak bergerak, seperti boiler, tungku, dan turbin - dan dari proses pembakaran lain seperti flaring; Pengolahan fisik atau kimia: sebagian besar emisi ini hasil dari produksi atau pengolahan bahan kimia serta material-material, seperti semen, baja, aluminium, amonia, dan pengolahan limbah;

•

Transportasi material, produk, limbah, pekerja, dan penumpang: emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada sumber pembakaran bergerak yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi, seperti truk, kereta api, kapal, pesawat, bus, dan mobil;

•

Emisi fugitif: ini adalah emisi yang tidak secara fisik dikendalikan tapi merupakan hasil pelepasan GRK sengaja atau tidak sengaja. Hal ini dapat mencakup kebocoran dari sambungan, segel, kemasan, dan gasket; emisi metana (misalnya, dari tambang batu bara) dan ventilasi; emisi HFC dari lemari pendingin dan peralatan pendingin udara; dan kebocoran metana (misalnya, dari transportasi gas).

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK (Cakupan 1) langsung ini dapat meliputi:

8

•

pengukuran langsung sumber energi yang dikonsumsi (batu bara, gas) atau kerugian (pengisian kembali) dari sistem pendinginan dan konversi ke GRK (setara CO2);

•

penghitungan keseimbangan massa;

•

penghitungan berdasarkan data khusus lokasi, seperti untuk analisis komposisi bahan bakar;

GRI 305: Emisi 2016

Jika estimasi digunakan karena kurangnya angka baku, organisasi pelapor dapat menunjukkan dasar dan asumsi yang menghasilkan perkiraan angka tersebut. Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘Standar Perusahaan Protokol GRK’. Faktor emisi yang dipilih dapat berasal dari persyaratan pelaporan wajib, kerangka kerja pelaporan sukarela, atau kelompok industri. Perkiraan nilai GWP berubah seiring waktu dengan berkembangnya penelitian ilmiah. Nilai GWP dari Laporan Penilaian Kedua Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) digunakan sebagai dasar perundingan internasional di bawah ‘Protokol Kyoto’. Artinya, nilai tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bilamana tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan nilai GWP terbaru dari laporan penilaian IPCC paling baru. Organisasi dapat menggabungkan Pengungkapan 305-1 dengan Pengungkapan 305-2 (energi tidak langsung/Emisi GRK Cakupan 2) dan 305-3 (Emisi GRK Cakupan 3/tidak langsung lainnya) untuk mengungkapkan total emisi GRK. Perincian dan panduan lebih lanjut tersedia di ‘Standar Perusahaan Protokol GRK’. Lihat juga rujukan 1, 2, 12, 13, 14 dan 19 di bagian Rujukan.

Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO2. b. Jika ada, emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO2. c. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam penghitungan; apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, atau semuanya. d. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi:

Pengungkapan

305-2



i. alasan untuk memilihnya;



ii. emisi pada tahun dasar;



iii. konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.

e. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP. f. Pendekatan konsolidasi untuk emisi; apakah porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional. g. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-2, organisasi pelapor harus:

2.3.1 tidak memasukkan perdagangan GRK dalam penghitungan emisi bruto energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung;



2.3.2 tidak memasukkan emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya yang diungkapkan sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 305-3;



2.3.3 menerangkan dan melaporkan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung berbasis pada metode berdasarkan lokasi, jika organisasi beroperasi di pasar tanpa memiliki data khusus pemasok atau produk;



2.3.4 menerangkan dan melaporkan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung berbasis pada metode berdasarkan lokasi dan berdasarkan pasar, jika organisasi beroperasi di pasar dengan memberi data khusus pemasok atau produk dalam bentuk instrumen kontrak;

Rekomendasi pelaporan 2.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-2, organisasi pelapor sebaiknya:

2.4.1

menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk data yang diungkapkan;



2.4.2 menggunakan nilai GWP dari laporan penilaian IPCC berdasarkan kerangka waktu 100 tahun;



2.4.3 memilih pendekatan yang konsisten untuk mengkonsolidasikan emisi GRK langsung (Cakupan 1) dan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung, dengan memilih dari metode porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional yang digarisbawahi dalam ‘Standar Perusahaan Protokol GRK’;



2.4.4 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.4.5 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung berdasarkan:



2.4.5.1



2.4.5.2 negara;

unit bisnis atau fasilitas;



2.4.5.3

jenis sumber (listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap);



2.4.5.4

jenis kegiatan.

GRI 305: Emisi 2016

9

Pengungkapan 305-2 Lanjutan Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung mencakup, namun tidak terbatas pada, emisi CO2 dari pembangkitan listrik yang dibeli atau diperoleh, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dikonsumsi oleh sebuah organisasi - diungkapkan sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 302-1 dari GRI 302: Energi. Bagi banyak organisasi, emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung yang dihasilkan dari pembangkitan listrik yang dibeli bisa jauh lebih besar daripada emisi GRK (Cakupan 1) langsung mereka. ‘Pedoman Cakupan 2 Protokol GRK’ mewajibkan organisasi untuk menyediakan dua nilai Cakupan 2 berbeda: nilai berdasarkan lokasi dan nilai berdasarkan pasar. Metode berdasarkan lokasi mencerminkan intensitas emisi GRK rata-rata dari jaringan listrik tempat terjadinya konsumsi energi, dengan menggunakan sebagian besar data faktor emisi rata-rata jaringan listrik. Metode berdasarkan pasar mencerminkan emisi dari listrik yang sengaja dipilih organisasi (atau karena tidak adanya pilihan). Metode ini menghasilkan faktor emisi dari instrumen kontrak, yang meliputi jenis kontrak antara dua pihak untuk penjualan dan pembelian energi yang digabungkan dengan atribut untuk menghasilkan energi, atau klaim untuk atribut bukan gabungan. Penghitungan metode berdasarkan pasar juga meliputi penggunaan campuran sisa, jika organisasi tidak menetapkan intensitas emisi dari instrumen kontraknya. Hal ini membantu mencegah penghitungan ganda antara angka-angka metode berdasarkan pasar konsumen. Jika tidak tersedia campuran sisa, organisasi dapat mengungkapkan hal ini dan menggunakan faktor emisi rata-rata jaringan listrik sebagai proksi (yang dapat berarti bahwa metode berdasarkan lokasi dan berdasarkan pasar memberi angka yang sama sampai informasi mengenai campuran sisa tersedia). Organisasi pelapor dapat menerapkan Kriteria Kualitas dalam ‘Pedoman Cakupan 2 Protokol GRK’ sehingga instrumen kontrak menyampaikan klaim jumlah emisi GRK dan untuk mencegah penghitungan ganda. Lihat rujukan 18 pada bagian Rujukan. Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘Standar Perusahaan Protokol GRK’. Faktor emisi yang dipilih dapat berasal dari persyaratan pelaporan wajib, kerangka kerja pelaporan sukarela, atau kelompok industri.

10

GRI 305: Emisi 2016

Perkiraan nilai GWP berubah seiring waktu dengan berkembangnya penelitian ilmiah. Nilai GWP dari Laporan Penilaian Kedua IPCC digunakan sebagai dasar perundingan internasional di bawah ‘Protokol Kyoto’. Artinya, nilai tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bilamana tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan nilai GWP terbaru dari laporan penilaian IPCC paling baru. Organisasi dapat menggabungkan Pengungkapan 305-2 dengan Pengungkapan 305-1 (langsung/Emisi GRK Cakupan 1) dan 305-3 (Emisi GRK Cakupan 3/tidak langsung lainnya) untuk mengungkapkan total emisi GRK. Perincian dan panduan lebih lanjut tersedia di ‘Standar Perusahaan Protokol GRK’. Perincian metode berdasarkan lokasi dan berdasarkan pasar tersedia pada ‘Pedoman Cakupan 2 Protokol GRK’. Lihat juga rujukan 1, 2, 12, 13, 14, dan 18 di bagian Rujukan.

Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO2. b. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam penghitungan; apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, atau semuanya. c. Emisi CO2 biogenik dalam metrik ton setara CO2. d. Kegiatan dan kategori emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya yang dimasukkan dalam penghitungan.

Pengungkapan

e. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi:

305-3



i. alasan untuk memilihnya;



ii. emisi pada tahun dasar;



iii. konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.

f. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP. g. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.5 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-3, organisasi pelapor harus:

2.5.1 tidak memasukkan perdagangan GRK dalam penghitungan emisi bruto GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya;



2.5.2 tidak memasukkan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung dari pengungkapan ini. Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung diungkapkan sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 305-2;



2.5.3 melaporkan emisi biogenik CO2 dari pembakaran atau biodegradasi biomassa yang muncul dalam rantai nilainya secara terpisah dari emisi bruto GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. Tidak memasukkan emisi biogenik GRK jenis lain (seperti CH4 dan N2O), dan emisi biogenik dari CO2 yang terjadi dalam siklus hidup biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi (seperti emisi gas rumah kaca dari pengolahan atau pengangkutan biomassa).

Rekomendasi pelaporan 2.6 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-3, organisasi pelapor sebaiknya:

2.6.1

menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk data yang diungkapkan;

2.6.2 menggunakan nilai GWP dari laporan penilaian IPCC berdasarkan kerangka waktu 100 tahun;

2.6.3 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.6.4 membuat daftar emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya, dengan uraian berdasarkan kegiatan dan kategori hulu dan hilir;



2.2.5 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya berdasarkan:



2.6.5.1

unit bisnis atau fasilitas;



2.6.5.2 negara;



2.6.5.3

jenis sumber;



2.6.5.4

jenis kegiatan. GRI 305: Emisi 2016

11

Pengungkapan 305-3 Lanjutan Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-3

Kategori hulu

Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya adalah konsekuensi dari kegiatan organisasi, tetapi muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya termasuk emisi hulu dan hilir. Beberapa contoh kegiatan Cakupan 3 termasuk mengekstraksi dan memproduksi material yang dibeli; mengangkut bahan bakar yang dibeli pada kendaraan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi; dan penggunaan akhir produk dan jasa.

1. Barang dan jasa yang dibeli

Emisi tidak langsung lainnya juga dapat berasal dari penguraian limbah organisasi. Emisi yang terkait proses selama pemanufakturan barang yang dibeli dan emisi fugitif di fasilitas yang tidak dimiliki oleh organisasi juga dapat memproduksi emisi tidak langsung.

6. Perjalanan bisnis

Bagi beberapa organisasi, emisi GRK yang dihasilkan dari konsumsi energi di luar organisasi bisa jauh lebih besar daripada emisi GRK (Cakupan 1) langsung atau emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung mereka. Organisasi pelapor dapat mengidentifikasikan emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya dengan menilai, emisi kegiatan yang mana yang: •

berkontribusi secara signifikan terhadap emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya yang diantisipasi secara total oleh organisasi;

•

menawarkan potensi pengurangan yang dapat dilakukan atau dipengaruhi organisasi;

•

berkontribusi terhadap risiko terkait perubahan iklim, seperti keuangan, regulasi, rantai pasokan, produk dan pelanggan, litigasi, dan risiko reputasi;

•

dianggap material oleh pemangku kepentingan, seperti pelanggan, pemasok, investor, atau masyarakat sipil;

•

merupakan hasil dari kegiatan pengalihdayaan yang sebelumnya dilakukan internal, atau yang biasanya dilakukan internal oleh organisasi lain dalam sektor yang sama;

•

telah diidentifikasikan sebagai signifikan untuk sektor organisasi;

•

memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan relevansi, yang dikembangkan oleh organisasi atau oleh organisasi dalam sektornya.

Organisasi tersebut dapat menggunakan kategori dan kegiatan hulu dan hilir berikut dari ‘Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Perusahaan Protokol GRK' (lihat rujukan 15 di bagian Rujukan):

2. Barang modal 3. Kegiatan terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2) 4. Distribusi dan transportasi hulu 5. Limbah yang dihasilkan dalam operasi

7. Karyawan komuter 8. Aset disewa di hulu Hulu lainnya Kategori hilir 9. Distribusi dan transportasi hilir 10. Pengolahan produk terjual 11. Penggunaan produk terjual 12. Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual 13. Aset disewa hilir 14. Waralaba 15. Investasi Hilir lainnya Untuk setiap kategori dan kegiatan ini, organisasi dapat menyediakan angka yang setara CO2 atau menjelaskan mengapa data tertentu tidak dimasukkan. Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘Standar Rantai Nilai Perusahaan Protokol GRK’. Faktor emisi yang dipilih dapat berasal dari persyaratan pelaporan wajib, kerangka kerja pelaporan sukarela, atau kelompok industri. Perkiraan nilai GWP berubah seiring waktu dengan berkembangnya penelitian ilmiah. Nilai GWP dari Laporan Penilaian Kedua IPCC digunakan sebagai dasar perundingan internasional di bawah ‘Protokol Kyoto’. Artinya, nilai tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bilamana tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan nilai GWP terbaru dari laporan penilaian IPCC paling baru. Organisasi dapat menggabungkan Pengungkapan 305-3 dengan Pengungkapan 305-1 (langsung/Emisi GRK Cakupan 1) dan 305-3 (energi tidak langsung/Emisi GRK Cakupan 2) untuk mengungkapkan total emisi GRK. Lihat juga rujukan 1, 2, 12, 13, 15, 17 dan 19 di bagian Rujukan.

12

GRI 305: Emisi 2016

Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Rasio intensitas emisi GRK untuk organisasi. b. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio.

Pengungkapan

305-4

c. Jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas; apakah langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), dan/atau tidak langsung lainnya (Cakupan 3). d. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan; apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, atau semuanya. 2.7 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-4, organisasi pelapor harus:

2.7.1 menghitung rasio dengan membagi emisi GRK mutlak (pembilang) dengan metrik khusus organisasi (penyebut);



2.7.2 jika melaporkan rasio intensitas untuk emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya, laporkan rasio intensitas ini secara terpisah dari rasio intensitas untuk emisi (Cakupan 1) langsung dan emisi energi (Cakupan 2) tidak langsung.

Rekomendasi pelaporan 2.8 Ketika menyusun informasi yang ditetapkan dalam Pengungkapan 305-4, organisasi pelapor sebaiknya, jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian rasio intensitas emisi GRK berdasarkan:

2.8.1 unit bisnis atau fasilitas;

2.8.2 negara;

2.8.3

jenis sumber;



2.8.4

jenis kegiatan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-4 •

produk (seperti metrik ton emisi CO2 per unit diproduksi)

Organisasi pelapor dapat melaporkan rasio intensitas untuk emisi (Cakupan 1) langsung dan emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung yang dikombinasikan, dengan menggunakan angka yang dilaporkan di Pengungkapan 305-1 dan 305-2.

•

layanan (seperti metrik ton emisi CO2 per fungsi atau per layanan);

Latar belakang

•

penjualan (seperti metrik ton emisi CO2 per penjualan).

Rasio intensitas dapat diberikan untuk, antara lain:

Metrik khusus organisasi (penyebut) dapat meliputi: •

unit produk;

•

volume produksi (seperti metrik ton, liter, atau MWh);

•

ukuran (seperti ruang lantai m2);

•

jumlah karyawan purnawaktu;

•

unit moneter (seperti pendapatan atau penjualan).

Rasio intensitas menentukan emisi GRK dalam konteks metrik khusus organisasi. Banyak organisasi melacak kinerja lingkungan dengan rasio intensitas, yang sering disebut data dampak lingkungan yang dinormalisasi. Intensitas emisi GRK mengungkapkan jumlah emisi GRK per unit kegiatan, keluaran, atau metrik khusus organisasi lainnya. Dalam kombinasi dengan emisi GRK mutlak organisasi, yang dilaporkan dalam Pengungkapan 305-1, 305-2, dan 305-3, intensitas emisi GRK membantu mengontekstualisasi efisiensi organisasi, termasuk dalam kaitannya dengan organisasi lain. Lihat rujukan 13, 14, dan 19 pada bagian Rujukan.

GRI 305: Emisi 2016

13

Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Emisi GRK berkurang sebagai akibat langsung inisiatif pengurangan, dalam metrik ton setara CO2. b. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan; apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, atau semuanya.

Pengungkapan

305-5

c. Tahun dasar atau kondisi awal, termasuk alasan untuk memilihnya. d. Cakupan di mana pengurangan terjadi; apakah (Cakupan 1) langsung, (Cakupan 2) energi tidak langsung, dan/atau (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. e. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.9 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-5, organisasi pelapor harus:

2.9.1 tidak memasukkan pengurangan yang disebabkan menurunnya kapasitas produksi atau pengalihdayaan;



2.9.2 menggunakan metode proyek atau inventaris untuk menerangkan pengurangan;



2.9.3 menghitung total pengurangan emisi GRK inisiatif sebagai jumlah dari efek utama yang terkait dan efek sekunder yang signifikan;



2.9.4 jika melaporkan dua atau lebih jenis Cakupan, laporkan pengurangan untuk masing-masing secara terpisah;



2.9.5 melaporkan pengurangan dari offset secara terpisah.

Rekomendasi pelaporan 2.10 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 305-5, organisasi pelapor sebaiknya, jika menggunakan standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-5 Organisasi pelapor dapat memprioritaskan mengungkapkan inisiatif pengurangan yang dilaksanakan dalam periode pelaporan, dan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan. Inisiatif pengurangan dan sasarannya dapat dijelaskan dalam pendekatan manajemen untuk topik ini. Inisiatif pengurangan dapat mencakup: • perancangan ulang proses; • konversi dan pemasangan tambahan (retrofit) pada peralatan; • penggantian bahan bakar; • perubahan perilaku; • offset. Organisasi dapat melaporkan pengurangan yang dipilah berdasarkan inisiatif atau kelompok inisiatif. Pengungkapan ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan Pengungkapan 305-1, 305-2, dan 305-3 Standar ini untuk memantau pengurangan emisi GRK dengan mengacu pada target organisasi, atau peraturan dan sistem perdagangan di tingkat internasional atau nasional. 14

GRI 305: Emisi 2016

Lihat rujukan 12, 13, 14, 15, 16, dan 19 pada bagian Rujukan. Panduan untuk klausul 2.9.2 Metode inventaris membandingkan pengurangan dengan tahun dasar. Metode proyek membandingkan pengurangan dengan kondisi awal. Perincian lebih lanjut tentang metode-metode ini tersedia dalam rujukan 15 dan 16 pada bagian Rujukan. Panduan untuk klausul 2.9.3 Efek utama adalah unsur atau kegiatan yang dirancang untuk mengurangi emisi GRK, seperti penyimpanan karbon. Efek sekunder adalah konsekuensi inisiatif pengurangan yang lebih kecil dan tidak disengaja, termasuk perubahan pada produksi atau manufaktur, yang menyebabkan perubahan pada emisi GRK di tempat lain. Lihat rujukan 14 pada bagian Rujukan.

Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Produksi, impor, dan ekspor ODS dalam metrik ton setara trichlorofluoromethane (FCF-11).

Pengungkapan

b. Zat-zat yang dimasukkan dalam penghitungan.

305-6

c. Sumber faktor emisi yang digunakan. d. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.11 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-6, organisasi pelapor harus:

2.11.1 menghitung produksi ODS sebagai jumlah ODS yang diproduksi, dikurangi jumlah yang dihancurkan oleh teknologi yang disetujui, dan dikurangi jumlah keseluruhan yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan kimia lain; Produksi ODS = ODS yang diproduksi – ODS yang dihancurkan oleh teknologi yang disetujui – ODS secara keseluruhan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan kimia lainnya



2.11.2 tidak memasukkan ODS yang didaur ulang dan digunakan kembali.

Rekomendasi pelaporan 2.12 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-6, organisasi pelapor sebaiknya:

2.12.1 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.12.2 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian data ODS berdasarkan:



2.12.2.1 unit bisnis atau fasilitas;



2.12.2.2 negara;



2.12.2.3 jenis sumber;



2.12.2.4 jenis kegiatan.

GRI 305: Emisi 2016

15

Pengungkapan 305-6 Lanjutan Panduan Panduan untuk Pengungkapan 305-6 Organisasi pelapor dapat melaporkan data terpisah atau gabungan untuk zat-zat yang dimasukkan dalam penghitungan. Latar belakang Mengukur produksi, impor, dan ekspor ODS membantu untuk menunjukkan bagaimana organisasi patuh terhadap undang-undang. Pengukuran ini khususnya relevan jika organisasi memproduksi atau menggunakan ODS dalam proses, produk, dan jasanya, serta tunduk pada komitmen untuk menguranginya. Hasil pengurangan ODS membantu menunjukkan posisi organisasi di pasar mana pun yang terkena peraturan tentang ODS.

16

GRI 305: Emisi 2016

Pengungkapan ini meliputi zat-zat yang termasuk dalam Lampiran A, B, C, dan E dari 'Protokol Montreal' serta semua ODS lainnya yang diproduksi, diimpor, atau diekspor oleh organisasi. Lihat rujukan 1, 2, 8 dan 9 pada bagian Rujukan.

Pengungkapan 305-7 Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Emisi udara yang signifikan, dalam kilogram atau kelipatannya, untuk masing-masing hal berikut: i. NOX

Pengungkapan

305-7

ii. SOX

iii. Polutan organik yang persisten (POP)



iv. Senyawa organik yang mudah menguap (VOC)



v. Polutan udara berbahaya (HAP)



vi. Materi partikulat (PM)



vii. Kategori standar lainnya dari emisi udara yang diidentifikasikan dalam peraturanperaturan terkait

b. Sumber faktor emisi yang digunakan. c. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan. 2.13 Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 305-7, organisasi pelapor harus memilih salah satu pendekatan berikut untuk menghitung emisi udara yang signifikan:

2.13.1 Pengukuran langsung emisi (seperti analisis online);



2.13.2 Penghitungan berdasarkan data khusus lokasi;



2.13.3 Penghitungan berdasarkan faktor emisi yang telah dipublikasikan;



2.13.4 Estimasi. Jika estimasi digunakan karena kurangnya angka baku, organisasi harus menunjukkan dasar yang menghasilkan perkiraan angka tersebut.

Rekomendasi pelaporan 2.14 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 305-7, organisasi pelapor sebaiknya:

2.14.1 jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka;



2.14.2 jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian data emisi udara berdasarkan:



2.14.2.1 unit bisnis atau fasilitas;



2.14.2.2 negara;



2.14.2.3 jenis sumber;



2.14.2.4 jenis kegiatan.

Panduan Lihat rujukan 3, 4, 5, 6, dan 10 pada bagian Rujukan.

GRI 305: Emisi 2016

17

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1.

 anel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Perubahan Iklim 1995: Ilmu tentang Perubahan P Iklim, Kontribusi Kelompok Kerja I pada Laporan Penilaian Kedua dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 1995.

2.

 anel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Perubahan Iklim 2007: Dasar Ilmu Fisika, Kontribusi P Kelompok Kerja I pada Laporan Penilaian Keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 2007.

3.

 omisi Ekonomi PBB untuk Konvensi Eropa (UNECE), ‘Protokol Jenewa mengenai Pengendalian Emisi dari K Senyawa Organik yang Mudah Menguap atau Fluks Lintas Batas mereka’, 1991.

4.

 omisi Ekonomi PBB untuk Konvensi Eropa (UNECE), ‘Protokol Gothenburg untuk Menurunkan Asidifikasi, K Eutrofikasi dan Ozon di Permukaan’, 1999.

5.

 omisi Ekonomi PBB untuk Konvensi Eropa (UNECE), ‘Protokol Helsinki mengenai Pengurangan Emisi Sulfur K atau Fluks Lintas Batas mereka’, 1985.

6.

 omisi Ekonomi PBB untuk Konvensi Eropa (UNECE), ‘Protokol Sofia mengenai Pengendalian Emisi dari K Nitrogen Oksida atau Fluks Lintas Batas mereka’, 1988.

7.

 rogram Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Penilaian Terpadu P Karbon Hitam dan Ozon Troposfer, 2011.

8.

 rogram Lingkungan Hidup PBB (UNEP), ‘Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan P Ozon’, 1987.

9.

 rogram Lingkungan Hidup PBB (UNEP), Standar dan Kode Praktik untuk Mengurangi Ketergantungan pada P Halon – Pedoman Praktik Baik di Sektor Halon, 2001.

10. P  rogram Lingkungan Hidup PBB (UNEP), ‘Konvensi Stockholm mengenai Polutan Organik Persisten (POP)’, Lampiran A, B, dan C, 2009. 11. Konvensi Kerangka Kerja PBB, ‘Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim’, 1992. 12. Protokol PBB, ‘Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim’, 1997. Rujukan relevan lainnya: 13. Proyek Pengungkapan Karbon (CDP), Permintaan Informasi CDP Investor, diperbarui setiap tahun. 14. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Perusahaan Protokol GRK’, Edisi Revisi, 2004. 15. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi (Cakupan 3) Rantai Nilai Perusahaan Protokol GRK’, 2011. 16. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Protokol GRK untuk Akuntansi Proyek’, 2005.

18

GRI 305: Emisi 2016

17. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Siklus Hidup Produk Protokol GRK’, 2011. 18. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Panduan Cakupan 2 Protokol GRK. Amendemen terhadap Standar Perusahaan Protokol GRK’, 2015. 19. Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Catatan Akuntansi Protokol Gas Rumah Kaca, No. 1, Amendemen Standar Pelaporan dan Akuntansi’, 2012.

GRI 305: Emisi 2016

19

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

20

GRI 305: Emisi 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 21

GRI 305: Emisi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-068-9

GRI 306: AIR LIMBAH (EFLUEN) DAN LIMBAH 2016

GRI

306

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan  Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan  Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air

5 6 6 7 9 10

Rujukan

12

11

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik Air limbah (efluen) dan Limbah. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 306 membahas topik tentang air limbah (efluen) dan limbah. Ini mencakup pelepasan air, penimbulan, pengolahan dan pembuangan limbah; dan tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, dan zat-zat lain. Dampak pelepasan air beragam, bergantung pada jumlah, mutu, dan tujuan pembuangan. Pelepasan air limbah yang tidak dikelola dengan bahan kimia tinggi atau muatan nutrien (terutama nitrogen, fosfor, atau kalium) dapat memengaruhi habitat perairan, kualitas pasokan air yang tersedia, dan hubungan organisasi dengan masyarakat dan pengguna air lainnya. Penimbulan, pengolahan dan pembuangan limbah – termasuk pengangkutan yang tidak sesuai – juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang menjadi kekhawatiran khusus adalah jika limbah diangkut ke negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur dan peraturan untuk menanganinya. Tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar, di antara zat-zat lainnya, dapat berpotensi memengaruhi tanah, air, udara, keragaman hayati, dan kesehatan manusia.

4

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Konsep ini dicakup oleh Konvensi Basel dan Ramsar, dan dalam instrumen utama Organisasi Kelautan Internasional: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait air limbah (efluen) dan limbah, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • • • • • •

Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya Pengungkapan 306-5 B  adan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap air limbah (efluen) dan limbah dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk air limbah (efluen) dan limbah, organisasi pelapor juga bisa mengungkapkan pengeluarannya untuk:

•

pengolahan dan pembuangan limbah;

•

biaya pembersihan, termasuk biaya perbaikan untuk tumpahan sebagaimana ditetapkan dalam Pengungkapan 306-3.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Volume total pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan berdasarkan: Pengungkapan

306-1



i. tujuan;



ii. mutu air, termasuk metode pengolahan;



iii. apakah air digunakan kembali oleh organisasi lain.

b. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 306-1, organisasi pelapor harus:

2.1.1 tidak memasukkan air hujan yang terkumpul dan limbah domestik dari volume pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan;



2.1.2 jika tidak memiliki alat ukur untuk mengukur pelepasan air, perkirakan volume pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan dengan mengurangi kira-kira volume yang dikonsumsi di tempat dari volume yang diambil sebagaimana ditentukan dalam Pengungkapan 303-1 dari GRI 303: Air.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 306-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1 jika melepaskan air limbah (efluen) atau air proses, laporkan kualitas air dalam hal total volume air limbah (efluen) yang menggunakan parameter air limbah (efluen) standar, seperti Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD) atau Total Padatan Tersuspensi (TSS);



2.2.2 pilih parameter yang sesuai dengan yang digunakan di sektor organisasi.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 306-1 Dalam konteks Standar ini, ‘pelepasan air’ mencakup air limbah (efluen) yang dilepaskan selama periode pelaporan. Air limbah (efluen) ini dapat dilepaskan ke air bawah permukaan, air permukaan, selokan yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa, fasilitas pengolahan, dan air tanah, baik:

6

•

 elalui poin pelepasan yang ditetapkan (pelepasan m dari sumber tertentu);

•

 i atas tanah secara tersebar atau cara yang d tidak ditetapkan (pelepasan dari sumber tak tentu/tersebar);

•

s aat limbah cair dipindahkan dari organisasi dengan menggunakan truk.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Pelepasan air hujan terkumpul dan limbah domestik tidak dianggap sebagai pelepasan air. Panduan untuk klausul 2.2 Pilihan khusus parameter mutu air dapat beragam, bergantung pada produk, layanan, dan operasi organisasi. Metrik mutu air dapat beragam, bergantung pada peraturan nasional atau regional.

Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Berat total limbah berbahaya, dengan uraian berdasarkan metode pembuangan berikut jika berlaku:

i. Penggunaan kembali



ii. Daur ulang



iii. Pengolahan menjadi kompos



iv. Perolehan kembali (recovery), perolehan kembali energi



v. Insinerasi (pembakaran massa)



vi. Sumur injeksi



vii. Tempat Pembuangan Akhir



viii. Penyimpanan setempat



ix. Lainnya (untuk dijelaskan oleh organisasi)

b. Berat total limbah tidak berbahaya, dengan uraian berdasarkan metode pembuangan berikut jika berlaku:

Pengungkapan

306-2



i. Penggunaan kembali



ii. Daur ulang



iii. Pengolahan menjadi kompos



iv. Perolehan kembali (recovery), perolehan kembali energi



v. Insinerasi (pembakaran massa)



vi. Sumur injeksi



vii. Tempat Pembuangan Akhir



viii. Penyimpanan setempat



ix. Lainnya (untuk dijelaskan oleh organisasi)

c. Bagaimana metode pembuangan limbah ditetapkan:

i. Dibuang langsung oleh organisasi, atau dikonfirmasi secara langsung



ii. Informasi diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah



iii. Standar organisasi mengenai kontraktor pembuangan limbah

2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 306-2, organisasi pelapor harus:

2.3.1 mengidentifikasi limbah berbahaya sebagaimana ditetapkan oleh badan perundang-undangan nasional pada saat timbulan;



2.3.2 tidak memasukkan air limbah tidak berbahaya dari penghitungan limbah tidak berbahaya;



2.3.3 Jika tidak ada data mengenai berat, perkirakan berat dengan menggunakan informasi yang tersedia mengenai kepadatan limbah dan volume terkumpul, neraca massa, atau informasi serupa.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

7

Pengungkapan 306-2 Lanjutan Panduan Latar belakang Informasi mengenai metode pembuangan limbah mengungkapkan sejauh mana sebuah organisasi telah mengelola keseimbangan antara pilihan pembuangan dan dampak lingkungan yang tidak merata. Misalnya, TPA dan daur ulang menciptakan jenis dampak lingkungan dan efek residual yang sangat berbeda. Kebanyakan strategi untuk meminimalisasi limbah menekankan pada opsi prioritas untuk digunakan kembali, didaur ulang, dan kemudian perolehan kembali (recovery) daripada opsi pembuangan lain untuk meminimalkan dampak ekologis.

8

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. b. Informasi tambahan berikut untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi: Pengungkapan

306-3



i. Lokasi tumpahan;



ii. Volume tumpahan;



iii. Material tumpahan, dikategorikan berdasarkan: tumpahan minyak (permukaan tanah atau air), tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air), tumpahan limbah (permukaan tanah atau air), tumpahan bahan kimia (kebanyakan permukaan tanah atau air), dan lainnya (akan ditentukan oleh organisasi).

c. Dampak tumpahan yang signifikan.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

9

Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Berat total untuk setiap hal berikut ini: Pengungkapan

306-4



i. Limbah berbahaya yang diangkut



ii. Limbah berbahaya yang diimpor



iii. Limbah berbahaya yang diekspor



iv. Limbah berbahaya yang diolah

b. Persentase limbah berbahaya yang dikirim secara internasional. c. Standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 2.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 306-4, organisasi pelapor harus:

2.4.1 mengonversikan volume ke berat yang diperkirakan;



2.4.2 sebagai tanggapan terhadap Pengungkapan 306-4-c, memberikan penjelasan singkat tentang metodologi yang digunakan untuk membuat konversi ini.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 306-4 Pengungkapan ini mencakup limbah yang dianggap berbahaya berdasarkan ketentuan Konvensi Basel Lampiran I, II, III, dan VIII (lihat rujukan 1 pada bagian Rujukan). Pengungkapan ini juga mencakup limbah berbahaya yang diangkut oleh atau atas nama organisasi pelapor dalam periode pelaporan berdasarkan tujuan, termasuk pengangkutan melintasi batas-batas operasional dan dalam operasi. Organisasi dapat menghitung berat total limbah berbahaya yang diangkut dengan menggunakan rumus berikut: 

Berat total limbah berbahaya yang diangkut berdasarkan tujuan =

Limbah berbahaya yang diekspor dapat dihitung sebagai proporsi jumlah total limbah berbahaya yang diangkut berdasarkan tujuan yaitu yang diangkut dari organisasi ke lokasi di luar negeri, termasuk seluruh limbah yang meninggalkan batas-batas organisasi untuk melintasi batas internasional dan tidak termasuk transportasi di antara lokasi yang berbeda dari organisasi. Untuk limbah yang diolah, organisasi dapat mengidentifikasikan:

Berat limbah berbahaya yang diangkut ke organisasi berdasarkan tujuan dari sumber eksternal/pemasok yang tidak dimiliki oleh organisasi

•

 orsi dari jumlah total limbah yang diangkut p dan diekspor yang telah diolah organisasi, berdasarkan tujuan;

+

•

 orsi dari jumlah total limbah, berdasarkan tujuan, p yang diolah oleh sumber-sumber eksternal/ pemasok, yang telah diangkut, diekspor, atau diimpor oleh organisasi.

Berat limbah berbahaya yang diangkut dari organisasi berdasarkan tujuan ke sumber eksternal/pemasok yang tidak dimiliki oleh organisasi + Berat limbah berbahaya yang diangkut secara nasional dan internasional berdasarkan tujuan di antara lokasi yang dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi

10

Limbah berbahaya yang diimpor dapat dihitung sebagai berat total limbah berbahaya yang diangkut melintasi perbatasan internasional dan yang memasuki batasbatas organisasi, berdasarkan tujuan, tidak termasuk limbah yang diangkut di antara lokasi yang berbeda dari organisasi.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Badan air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pelepasan air dan/atau limpahan, termasuk informasi mengenai:

Pengungkapan

306-5



i. ukuran badan air dan habitat terkait;



ii. apakah badan air dan habitat terkait ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional;



iii. nilai keragaman hayati, seperti jumlah total spesies dilindungi.

2.5 Ketika menyusun informasi dalam Pengungkapan 306-5, organisasi pelapor harus melaporkan badan air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

2.5.1 Pelepasan yang bertanggung jawab atas rata-rata lima persen atau lebih dari volume ratarata tahunan badan air;



2.5.2 Pelepasan yang atas saran dari profesional yang sesuai, seperti pemerintah kota, diketahui memiliki atau sangat mungkin memiliki dampak signifikan pada badan air dan habitat terkait;



2.5.3 Pelepasan ke badan air yang diakui oleh para profesional sebagai hal yang sangat sensitif karena ukuran relatif, fungsi, atau status badan air itu sebagai sistem yang langka atau terancam punah, atau yang mendukung spesies tanaman atau hewan yang terancam punah;



2.5.4 Semua pelepasan air ke lahan basah yang terdaftar di Konvensi Ramsar atau semua wilayah yang dinyatakan secara nasional atau internasional sebagai wilayah konservasi, tanpa memandang tingkat pelepasannya;



2.5.5 Badan air yang telah diidentifikasi sebagai memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi, seperti keragaman spesies dan endemisme, atau jumlah total spesies dilindungi;



2.5.6 Badan air yang telah diidentifikasi sebagai memiliki nilai tinggi atau penting bagi masyarakat lokal.

Panduan Latar belakang Pengungkapan ini adalah pasangan kualitatif untuk pengungkapan kuantitatif tentang pelepasan air, dan membantu untuk menggambarkan dampak dari pelepasan tersebut. Pelepasan dan limpahan yang memengaruhi habitat air dapat memiliki dampak signifikan pada ketersediaan sumber daya air. Lihat rujukan 4 dan 5 pada bagian Rujukan.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

11

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1.

 onvensi Basel, ‘Amendemen Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya K dan Pembuangannya’, 1995.

2.

 onvensi Organisasi Kelautan Internasional (IMO), ‘Konvensi mengenai Pencegahan Polusi Laut dengan K Pembuangan Limbah dan Bahan lain’ (Konvensi London), 1972.

3.

 onvensi Organisasi Kelautan Internasional (IMO), Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal K (Marpol), 1973, sebagaimana diubah dalam Protokol 1978.

4.

 onvensi Ramsar, ‘Konvensi mengenai Lahan Basah yang Penting secara Internasional khususnya sebagai Habitat K Burung Air’, 1994.

Rujukan relevan lainnya: 5.

12

 ni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Daftar Merah Spesies Terancam, U http://www.iucnredlist.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016.

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

13

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 14

GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-069-6

GRI 307: KEPATUHAN LINGKUNGAN 2016

GRI

307

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup

5 6 6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan lingkungan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari seperangkat Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 307: Kepatuhan Lingkungan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 307: Kepatuhan Lingkungan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 307 membahas topik kepatuhan lingkungan, yang mencakup kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan/atau peraturan tentang lingkungan hidup. Ini termasuk kepatuhan terhadap deklarasi, konvensi, dan traktat internasional, dan juga regulasi nasional, provinsi, regional, dan lokal. Pengungkapan pada Standar ini bisa menyediakan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan dengan instrumen lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: •

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi

Jika organisasi pelapor telah mengidentifikasi kedua topik sebagai material, organisasi tersebut bisa mengombinasikan pengungkapannya untuk GRI 307 dan GRI 419. Misalnya, jika organisasi menggunakan pendekatan yang sama untuk mengelola kedua topik, organisasi tersebut dapat menyediakan satu penjelasan yang dikombinasikan dari pendekatan manajemennya.

4

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • P  engungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kepatuhan lingkungan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kepatuhan lingkungan, organisasi pelapor juga dapat mengungkapkan pengeluarannya untuk asuransi liabilitas lingkungan.

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan tentang lingkungan hidup dalam hal: Pengungkapan

307-1



i. nilai moneter total dari denda yang signifikan;



ii. jumlah total sanksi non-moneter;



iii. kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa.

b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang dan/atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan pada Pengungkapan 307-1, organisasi pelapor sebaiknya mencantumkan sanksi administratif dan yudisial karena kegagalan mematuhi undang-undang dan/atau peraturan tentang lingkungan hidup, termasuk:

2.1.1 deklarasi, konvensi, dan traktat internasional;



2.1.2 peraturan nasional, provinsi, regional, dan lokal;



2.1.3 Perjanjian lingkungan hidup sukarela dengan otoritas berwenang yang dianggap mengikat dan dikembangkan sebagai pengganti penerapan peraturan baru.



2.1.4 kasus yang diajukan melawan organisasi melalui penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional atau nasional yang diawasi oleh pihak berwenang pemerintah;



2.1.5 kasus ketidakpatuhan yang berkaitan dengan tumpahan seperti yang dilaporkan dalam GRI 306: Air limbah (efluen) dan Limbah.

Panduan

6

Panduan untuk Pengungkapan 307-1

Latar belakang

Pada yurisdiksi tertentu, perjanjian lingkungan hidup secara sukarela dengan pihak berwenang yang mengawasi bisa dirujuk sebagai ‘kovenan’ (perjanjian).

Ketidakpatuhan dalam sebuah organisasi dapat mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dalam beberapa keadaan, ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan pembersihan atau liabilitas lingkungan lain yang mahal. Kekuatan catatan kepatuhan sebuah organisasi juga dapat berakibat pada kemampuannya untuk memperluas operasinya atau mendapatkan izin.

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

7

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 8

GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-070-2

GRI 308: PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK 2016

GRI

308

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 308-1 S eleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

5 7

Rujukan

7 8

9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan apa pun tentang Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik penilaian lingkungan pemasok. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Dianjurkan pemberlakuan lebih awal.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari seperangkat Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar modular yang saling terkait. Satu rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 300 (topik Lingkungan). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini diatur menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim yang sesuai, atau pernyataan penggunaan, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada tingkat pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. GRI 308 membahas topik tentang penilaian lingkungan pemasok. Suatu organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Uji tuntas diharapkan dari sebuah organisasi untuk mencegah dan memitigasi dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan. Ini termasuk dampak organisasi, baik yang menyebabkan atau berkontribusi pada, atau yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang pendekatan organisasi untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam rantai pasokannya. Pemasok dapat dinilai untuk berbagai kriteria lingkungan seperti dampak yang berkaitan dengan air, emisi, atau energi. Beberapa dari kriteria ini tercakup dalam Standar GRI dalam seri 300 (topik Lingkungan).

4

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: •

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok

Jika organisasi pelapor telah mengidentifikasi kedua topik sebagai material, organisasi tersebut bisa mengombinasikan pengungkapannya untuk GRI 308 dan GRI 414. Misalnya, jika organisasi menggunakan pendekatan yang sama untuk mengelola kedua topik, organisasi tersebut dapat menyediakan satu penjelasan yang dikombinasikan dari pendekatan manajemennya.

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 308-1 S eleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan • Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap penilaian lingkungan pemasok dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk penilaian lingkungan pemasok, organisasi pelapor juga bisa mengungkapkan: •

Sistem yang digunakan untuk menyeleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan, dan daftar kriteria lingkungan yang digunakan untuk menyeleksi pemasok baru;

•

proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasikan dan menilai dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dalam rantai pasokan;

•

bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk penilaian dampak lingkungan;

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan •

•

6

tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak negatif lingkungan aktual dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan, dan apakah tindakan dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau melakukan remediasi terhadap dampak; bagaimana harapan dibentuk dan ditetapkan dalam kontrak dengan pemasok untuk mempromosikan pencegahan, mitigasi, dan remediasi dampak negatif lingkungan aktual dan potensial yang signifikan, termasuk sasaran dan tujuan;

•

apakah pemasok diberi insentif dan imbalan untuk pencegahan, mitigasi, dan remediasi dampak negatif lingkungan aktual dan potensial yang signifikan;

•

praktik untuk menilai serta mengaudit pemasok dan produk serta layanan mereka dengan menggunakan kriteria lingkungan;

•

daftar jenis, sistem, ruang lingkup, frekuensi, penerapan terkini penilaian dan audit, serta bagian mana dari rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit;

•

sistem yang digunakan untuk menilai potensi dampak negatif dari pengakhiran hubungan dengan pemasok sebagai akibat dari penilaian terhadap pemasok untuk dampak lingkungan, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Kriteria atau penilaian lingkungan pemasok untuk dampak lingkungan dapat mencakup topik dalam seri 300 (topik Lingkungan). Dampak negatif dapat mencakup hal-hal yang disebabkan atau dikontribusikan oleh suatu organisasi, atau hal-hal yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Penilaian dapat menggunakan informasi dari audit, kajian kontrak, keterlibatan dua arah, dan keluhan serta mekanisme penanganan pengaduan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dampak lingkungan dapat mencakup mengubah praktik pengadaan organisasi, menyesuaikan ekspektasi kinerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, perubahan proses, serta pengakhiran hubungan dengan pemasok. Penilaian dan audit atas pemasok serta produk dan jasa mereka dengan menggunakan kriteria lingkungan dapat dilakukan oleh organisasi, oleh pihak kedua, atau oleh pihak ketiga.

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan Persyaratan pelaporan Pengungkapan

308-1

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 308-1 Kriteria lingkungan dapat mencakup topik dalam seri 300 (topik Lingkungan). Latar belakang Pengungkapan ini menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak dengan tunduk pada proses uji tuntas untuk dampak lingkungan.

Organisasi diharapkan untuk memulai uji tuntas sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Dampak mungkin bisa dicegah atau dikurangi pada tahap menyusun kontrak atau perjanjian lainnya, serta melalui kerja sama terus menerus dengan pemasok.

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

7

Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. b. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan. c. Dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan.

Pengungkapan

308-2

d. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian. e. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian, serta penyebabnya.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 308-2, organisasi pelapor sebaiknya, ketika menyediakan konteks yang sesuai mengenai dampak signifikan, memberikan perincian informasi berdasarkan:

2.1.1 lokasi pemasok;



2.1.2 dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 308-2

Latar belakang

Dampak negatif mencakup hal-hal yang disebabkan atau dikontribusikan oleh suatu organisasi, atau hal-hal yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok.

Pengungkapan ini menginformasikan para pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi akan dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan.

Penilaian dampak lingkungan dapat mencakup topik dalam seri 300 (topik Lingkungan). Penilaian dapat dilakukan terhadap ekspektasi kinerja yang disepakati yang sudah ditetapkan serta dikomunikasikan kepada pemasok sebelum penilaian. Penilaian dapat menggunakan informasi dari audit, kajian kontrak, keterlibatan dua arah, dan keluhan serta mekanisme penanganan pengaduan. Perbaikan dapat mencakup perubahan praktik pengadaan organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan perubahan proses.

8

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1.

 erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan P Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011.

2.

 erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis P dan Hak Asasi Manusia, 2008.

3.

 erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak P Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-071-9

GRI 401: KEPEGAWAIAN 2016

GRI

401

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 401: Kepegawaian

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan  Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan

5 7 7

Rujukan

10

8 9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 401: Kepegawaian menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik kepegawaian. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 401: Kepegawaian 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 305: Kepegawaian adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 401: Kepegawaian, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 401: Kepegawaian 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 401 membahas topik kepegawaian. Ini mencakup pendekatan organisasi terhadap kepegawaian atau penciptaan pekerjaan, yang merupakan pendekatan organisasi untuk memperkerjakan, merekrut, mempertahankan dan praktik-praktik terkait, serta kondisi kerja yang diberikannya. GRI 401 juga mencakup kepegawaian dan kondisi kerja dalam rantai pasokan organisasi. Hubungan kepegawaian adalah hubungan legal antara seorang pekerja dan organisasi yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Hubungan ini biasanya merupakan sarana untuk menentukan apakah undangundang kepegawaian atau tenaga kerja berlaku atau apakah undang-undang komersial yang berlaku. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kepegawaian, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 401: Kepegawaian 2016

Kondisi kerja juga tercakup secara terperinci dalam Standar lain: • GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen • GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja • GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan • GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara • GRI 406: Non-diskriminasi Sebagai tambahan, Pengungkapan 102-8 di GRI 102: Pengungkapan Umum mensyaratkan informasi mengenai karyawan dan para pekerja yang melaksanakan kegiatan organisasi, seperti jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (permanen dan sementara), berdasarkan jenis kelamin.

GRI 401: Kepegawaian

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan • Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu • Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kepegawaian dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 401: Kepegawaian 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Rekomendasi pelaporan 1.2 Organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan:

1.2.1 kebijakan atau praktiknya yang mencakup hubungan yang menjadi dasar dilakukannya pekerjaan untuk organisasi;



1.2.2 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi ketika pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokan tidak dilaksanakan sesuai kerangka kerja institusional dan legal yang tepat;



1.2.3 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi ketika orang-orang yang bekerja untuk pemasok tidak mendapat perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang berhak mereka terima berdasarkan undang-undang tenaga kerja nasional;



1.2.4 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi ketika kondisi kerja dalam rantai pasokannya tidak memenuhi standar buruh internasional atau undang-undang tenaga kerja nasional;



1.2.5 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi ketika pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokannya tidak mendapat remunerasi yang memadai;



1.2.6 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani hubungan kepegawaian yang disembunyikan ketika pekerja dalam rantai pasokannya secara palsu dianggap sebagai pekerja mandiri atau ketika tidak ada pemberi kerja yang diakui secara legal;



1.2.7 tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi ketika pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokannya yang dilakukan di rumah tidak tunduk kepada kontrak yang diakui secara legal.

Panduan Panduan untuk klausul 1.2 Kebijakan atau praktik yang meliputi hubungan yang menjadi dasar dilakukannya pekerjaan untuk sebuah organisasi dapat mencakup hubungan kepegawaian yang diakui, penggunaan karyawan dari organisasi lain (seperti pekerja yang dipasok oleh agen), dan sejauh mana pekerjaan yang dilakukan secara sementara atau paruh waktu. Deskripsi kebijakan dan praktik dapat mencakup kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan diskriminasi, kompensasi, promosi, privasi, pengembangan sumber daya manusia dan hubungan industri. Pekerjaan yang dilakukan dalam kerangka kerja institusi dan legal yang tepat biasanya memerlukan hubungan kepegawaian yang diakui dengan atasan yang dapat diidentifikasi dan diakui secara legal. Kondisi kerja dapat mencakup kompensasi, jam kerja, periode istirahat, hari libur, praktik pendisiplinan dan pemberhentian, perlindungan maternitas, lingkungan tempat kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi ini dapat juga memasukkan kualitas akomodasi tempat tinggal jika diberikan, dan penunjang kesejahteraan, seperti air yang aman diminum, kantin

6

GRI 401: Kepegawaian 2016

dan akses ke layanan medis. Pekerjaan dengan remunerasi yang memadai adalah ketika gaji dan kompensasi untuk satu minggu kerja standar, tidak termasuk lembur, memenuhi standar minimum legal dan industri, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, dan masih ada sisa penghasilan. Tindakan yang diambil untuk menangani situasi ketika suatu pekerjaan tidak diberikan remunerasi yang memadai, dapat mencakup: •

 ialog dengan pemasok mengenai hubungan antara d harga yang dibayarkan kepada pemasok dan upah yang dibayarkan kepada pekerja;

•

perubahan pada praktik pengadaan organisasi;

•

 ukungan terhadap perundingan kolektif untuk d menentukan upah;

•

 enentukan sampai sejauh mana lembur digunakan, m apakah bersifat wajib, dan apakah diberikan kompensasi dengan tingkat upah premium.

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

401-1

a. Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. b. Jumlah total dan tingkat pergantian karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 401-1, organisasi pelapor harus menggunakan jumlah total karyawan pada akhir periode pelaporan untuk menghitung tingkat perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 401-1, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total karyawan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 401-1 Organisasi dapat menggunakan kelompok usia berikut: • Di bawah 30 tahun; • 30-50 tahun; • Di atas 50 tahun. Latar belakang Jumlah, usia, jenis kelamin, dan wilayah karyawan baru yang direkrut organisasi dapat mengindikasikan strategi dan kemampuan organisasi untuk menarik karyawan yang beragam, dan memenuhi syarat. Informasi ini dapat menunjukkan upaya organisasi untuk menerapkan praktik perekrutan inklusif berdasarkan usia dan jenis kelamin. Informasi ini juga dapat menunjukkan penggunaan optimal dari tenaga kerja dan bakat yang ada di wilayah yang berbeda-beda.

Tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat mengindikasikan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara para karyawan. Hal itu juga dapat memberi sinyal adanya perubahan fundamental dalam struktur operasi inti organisasi. Pola pergantian karyawan yang tidak merata berdasarkan usia atau jenis kelamin dapat mengindikasikan ketidakserasian atau potensi ketidaksetaraan di tempat kerja. Pergantian karyawan menyebabkan perubahan pada modal sumber daya manusia dan intelektual organisasi dan dapat berdampak pada produktivitas. Pergantian karyawan memiliki implikasi biaya langsung baik dalam hal pengurangan jumlah karyawan dalam daftar gaji atau pengeluaran yang lebih besar untuk perekrutan karyawan.

GRI 401: Kepegawaian 2016

7

Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purnawaktu organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Ini termasuk, secara minimum:

Pengungkapan

401-2



i. asuransi jiwa;



ii. perawatan kesehatan;



iii. tanggungan disabilitas dan difabel;



iv. cuti melahirkan;



v. persiapan masa pensiun;



vi. kepemilikan saham;



vii. lainnya.

b. Definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 401-2, organisasi pelapor tidak boleh mencantumkan tunjangan non-tunai seperti penyediaan fasilitas olahraga atau penitipan anak, makanan gratis selama jam kerja, dan program-program kesejahteraan karyawan umum sejenisnya. Panduan Latar belakang Data yang dilaporkan dalam pengungkapan ini memberi pengukuran investasi suatu organisasi dalam sumber daya manusianya serta tunjangan minimum yang ditawarkan kepada karyawan purnawaktunya. Kualitas tunjangan untuk karyawan purnawaktu adalah faktor kunci untuk mempertahankan karyawan.

8

GRI 401: Kepegawaian 2016

Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Total jumlah karyawan yang berhak mendapat cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin. b. Total jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin. Pengungkapan

401-3

c. Total jumlah karyawan yang kembali bekerja pada periode pelaporan setelah cuti melahirkan berakhir, berdasarkan jenis kelamin. d. Total jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, yang masih dipekerjakan 12 bulan setelah kembali bekerja, berdasarkan jenis kelamin. e. Tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja dan dapat dipertahankan, berdasarkan jenis kelamin. Rekomendasi pelaporan 2.4 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 401-3, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan formula berikut ini untuk menghitung tingkat karyawan yang kembali bekerja dan berhasil dipertahankan:

Total jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan

Tingkat kembali bekerja =

Tingkat karyawan yang = dipertahankan

Total jumlah karyawan yang dijadwalkan kembali bekerja setelah mengambil cuti melahirkan

Total jumlah karyawan yang dipertahankan selama 12 bulan setelah kembali bekerja setelah periode cuti melahirkan Total jumlah karyawan yang kembali dari cuti melahirkan dalam periode pelaporan sebelumnya

x 100

x 100

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 401-3 Karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan adalah karyawan yang tercakup dalam kebijakan, perjanjian atau kontrak organisasi yang mengandung hak-hak untuk cuti melahirkan. Untuk menentukan siapa yang kembali kerja setelah cuti melahirkan selesai dan masih tetap dipekerjakan hingga 12 bulan selanjutnya, organisasi dapat memeriksa catatan dari periode pelaporan yang sebelumnya. Latar belakang Banyak negara telah memberlakukan legislasi untuk memberikan cuti melahirkan. Tujuan legislasi tersebut adalah untuk mengizinkan karyawan untuk mengambil cuti dan kembali bekerja pada posisi kerja yang sama atau sebanding.

Penerapan legislasi tersebut bervariasi tergantung pada penafsiran pemerintah, pemberi kerja, dan karyawan. Banyak perempuan dihalangi untuk mengambil cuti dan kembali bekerja oleh praktik-praktik pemberi kerja yang berakibat pada keamanan, remunerasi, dan jalur karier pekerjaan mereka. Banyak laki-laki tidak didorong untuk mengambil cuti yang merupakan hak mereka. Pilihan kesetaraan gender untuk lelaki atau perempuan untuk mengambil cuti melahirkan, dan hak-hak cuti lainnya, dapat menuntun pada lebih banyaknya perekrutan dan pemertahanan karyawan yang memenuhi syarat. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Pengambilan pilihan cuti melahirkan oleh kaum pria dapat mengindikasikan sejauh mana suatu organisasi mendorong para ayah untuk mengambil cuti semacam ini. Laki-laki yang memanfaatkan hak cutinya memberi dampak positif terhadap perempuan untuk mengambil cuti seperti itu tanpa memengaruhi jalur karier mereka. GRI 401: Kepegawaian 2016

9

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 102 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimal)’, 1952. 2.

Konvensi 121 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Tunjangan Kecelakaan Kerja’, 1964.

3. Konvensi 128 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Difabel, Usia Tua dan Penyintas’, 1967. 4. Konvensi 130 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Tunjangan Sakit dan Perawatan Medis’, 1969. 5. Konvensi 132 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hari Libur yang Dibayar (telah direvisi)’, 1970. 6. Konvensi 140 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Cuti Pendidikan yang Dibayar’, 1974. 7. Konvensi 156 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga’, 1981. 8. Konvensi 157 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial’, 1982. 9. Konvensi 168 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Promosi Pekerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran’, 1988. 10. Konvensi 183 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perlindungan Maternitas’, 2000. 11. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Terkait Tujuan dan Sasaran dari Organisasi Buruh Internasional (Deklarasi Philadelphia)’, 1944. 12. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil’, 2008. 13. Organisasi Buruh Internasional (ILO, ‘Kerja yang Layak’, 1999. 14. Rekomendasi 198 Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Hubungan Kepegawaian’, 2006. 15. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial, 2006. 16. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 17. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka’, 1990.

10

GRI 401: Kepegawaian 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 401: Kepegawaian 2016

11

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 12

GRI 401: Kepegawaian 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-072-6

GRI 402: HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN 2016

GRI

402

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 402-1 P  eriode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik hubungan tenaga kerja/manajemen. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standard GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat.

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut.

Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan:

GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial).

GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan.

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI

1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan.

Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101

Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.

Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait hubungan tenaga kerja/manajemen, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut. Pelaporan mengenai perundingan kolektif dibahas dengan lebih terperinci dalam GRI 407: Kebebasan berserikat dan Perundingan Kolektif. Sebagai tambahan, Pengungkapan 102-41 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum mensyaratkan pelaporan tentang persentase total karyawan yang tercakup dalam perjanjian perundingan kolektif.

Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 402 membahas topik tentang hubungan tenaga kerja/manajemen. Ini mencakup praktik konsultasi sebuah organisasi dengan karyawan dan para perwakilan mereka, termasuk pendekatan organisasi dalam mengomunikasikan perubahan operasional yang signifikan. Praktik konsultasi sebuah organisasi diharapkan selaras dengan norma dan standar internasional yang relevan. Perundingan kolektif dapat menjadi bagian penting dalam praktik konsultasi sebuah organisasi. Perundingan kolektif mengacu pada semua negosiasi yang berlangsung antara satu atau lebih pemberi kerja atau organisasi si pemberi kerja, di satu sisi, dan satu atau lebih organisasi pekerja (serikat buruh), di sisi lain, untuk menentukan kondisi kerja dan syarat kerja atau untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.1 Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan.

1 Definisi ini berdasarkan pada Organisasi Buruh Internasional (ILO) Konvensi 154, ‘Konvensi tentang Perundingan Kolektif’, 1981.

4

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap hubungan tenaga kerja/manajemen dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

402-1

a. Jumlah minggu pemberitahuan minimum yang biasanya diberikan kepada para karyawan dan perwakilan mereka sebelum pengimplementasian perubahan operasional yang signifikan yang dapat memberi pengaruh besar kepada mereka. b. Untuk organisasi dengan perjanjian perundingan kolektif, laporkan apakah periode pemberitahuan dan ketentuan konsultasi serta negosiasi dijelaskan secara spesifik dalam perjanjian kolektif.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimal dapat ditemukan dalam kebijakan perusahaan dan kontrak kerja kepegawaian standar. Pernyataan kebijakan berbeda dapat terjadi pada tingkat regional. Suatu organisasi dapat mengidentifikasi perjanjian perundingan kolektif yang dirujuk dalam Pengungkapan 102-41 dari GRI 102: Pengungkapan Umum, dan mengulas klausul periode pemberitahuan dalam dokumendokumen tersebut. Latar belakang Organisasi diharapkan untuk memberikan masa pemberitahuan yang pantas tentang perubahan operasional yang signifikan kepada para karyawan dan perwakilan mereka, serta kepada pihak berwenang pemerintah yang tepat. Periode pemberitahuan minimum adalah pengukur kemampuan organisasi dalam mempertahankan kepuasan dan motivasi karyawan selagi mengimplementasikan perubahan signifikan dalam operasi. Pengungkapan ini memberikan wawasan mengenai praktik organisasi dalam memastikan diskusi tepat waktu tentang perubahan operasional yang signifikan, dan melibatkan para karyawan dan perwakilan mereka untuk bernegosiasi dan mengimplementasikan perubahan tersebut, yang dapat memiliki implikasi positif atau negatif kepada para pekerja.

6

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

Pengungkapan ini juga memungkinkan penilaian praktik konsultasi organisasi sehubungan dengan harapan yang dinyatakan dalam norma internasional yang relevan. Inti dari konsultasi adalah manajemen mempertimbangkan sudut pandang pekerja ketika membuat keputusan tertentu. Oleh karena itu, penting bahwa konsultasi dilakukan sebelum keputusan dibuat. Konsultasi yang bermakna mencakup pemberian semua informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan informasi bagi para pekerja atau perwakilan mereka. Konsultasi yang tulus melibatkan dialog; survei opini dan kuesioner tidak dianggap sebagai konsultasi. Konsultasi yang bermakna dan tepat waktu memungkinkan pihak-pihak yang terkena untuk memahami dampak dari perubahan, seperti kemungkinan kehilangan pekerjaan. Konsultasi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk bekerja secara kolektif untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin (lihat rujukan 11 dan 12 pada bagian Rujukan). Praktik konsultasi yang menghasilkan hubungan industri yang baik membantu dalam memberikan lingkungan kerja positif, mengurangi pergantian karyawan, dan meminimalkan gangguan operasional.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. 2. Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak-Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama’, 1949. 3. Konvensi 135 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’, 1971. 4. Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perundingan Kolektif’, 1981. 5. Konvensi 158 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja’, 1964. 6.  Organisasi Buruh Internasional (ILO), Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (KILM), http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 1 September 2016. 7. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Internet LABORSTA, http://laborsta.ilo.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016. 8. Rekomendasi 91 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Persetujuan Bersama’, 1951. 9. Rekomendasi 94 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Kerja Sama di tingkat Pelaksanaan’, 1952. 10. Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Perundingan Kolektif’, 1981. 11. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial, 2006. 12. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 402: Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-073-3

GRI 403: KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2016

GRI

403

Daftar Isi Pendahuluan

3

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik  Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan  Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan  Pengungkapan 403-3 P  ara pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka Pengungkapan 403-4 T  opik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh

5 7

Rujukan

12

7 8 10 11

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik kesehatan dan keselamatan kerja. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standard GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim yang sesuai, atau pernyataan penggunaan, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 403 membahas topik tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Hak untuk tempat kerja yang sehat dan aman diakui sebagai hak asasi manusia dan dibahas dalam sejumlah instrumen internasional yang berotoritas. Kesehatan dan keselamatan pekerja dapat dipengaruhi baik oleh pekerjaan yang mereka lakukan maupun tempat mereka melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, sebuah organisasi diharapkan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dari: •

seluruh pekerja yang melakukan pekerjaan yang dikendalikan oleh organisasi;

•

seluruh pekerja yang tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi, baik pekerjaan mereka di bawah kendali organisasi maupun tidak.

Prinsip dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja termasuk mengembangkan kebijakan, menganalisis serta mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan, menyediakan pelatihan, serta mencatat dan menyelidiki terjadinya kasus kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan kerja melibatkan pencegahan terhadap bahaya, serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan.

4

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Pencegahan terhadap bahaya berarti mengikuti standar tinggi dan praktik terbaik sehubungan dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Praktik terbaik mencakup mengikuti hierarki pengontrolan kebersihan industri dan pendekatannya untuk mengendalikan bahaya guna mencegah risiko. Praktik terbaik juga mencakup penghormatan terhadap kapasitas manusia dan toleransi sebagaimana dijelaskan oleh ilmu ergonomi dan toksikologi. Praktik terbaik menyertakan juga implementasi dari prinsip-prinsip Manajemen Keamanan Proses. Dampak kesehatan dan keselamatan dapat timbul dari penggunaan peralatan, mesin-mesin, proses, dan praktik yang tidak aman. Dampak ini juga dapat timbul dari penggunaan zat-zat berbahaya, seperti agen kimia, fisika, dan biologis. Promosi kesehatan dan kesejahteraan juga harus dipertegas dengan hak-hak sah para pekerja untuk mendapatkan privasi medis, dan dibatasi oleh genuine occupational requirement organisasi. Dalam batasan ini, promosi aktif tentang kesehatan dan keselamatan dapat mencakup program sukarela pada area seperti kesehatan jiwa, ergonomi, kebugaran fisik, atau berhenti merokok. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kesehatan dan keselamatan pelanggan, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan • Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan • Pengungkapan 403-3 P  ara pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka • Pengungkapan 403-4 T  opik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi pelapor juga dapat mendeskripsikan mengenai program bantuan tentang penyakit berbahaya untuk:

6

•

pekerja yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi; serta keluarga mereka;

•

anggota masyarakat.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Deskripsi ini juga dapat mencakup apakah program tersebut melibatkan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pengukuran terkait pencegahan dan pengendalian risiko terhadap penyakit, atau perawatan.

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemenpekerja untuk kesehatan dan keselamatan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

403-1

a. Di tingkat mana komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan biasanya beroperasi di dalam organisasi. b. Persentase pekerja yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya, dikendalikan oleh organisasi, yang diwakili oleh komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 403-1-b, organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan bagaimana persentase tersebut dihitung, termasuk seluruh asumsi yang dibuat, seperti pekerja mana yang dimasukkan dalam penghitungan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 403-1 Pengungkapan ini mencakup komite kesehatan dan keselamatan resmi yang membantu memonitor, mengumpulkan tanggapan dan memberi nasihat mengenai program keselamatan kerja. Komite ini dapat berada di tingkat fasilitas, atau multi-fasilitas, regional, kelompok, atau organisasi. Komite resmi adalah komite yang keberadaan dan fungsinya terintegrasi dalam struktur organisasi dan kewenangan organisasi, dan beroperasi menurut peraturan tertulis tertentu yang sudah disepakati. Panduan untuk Pengungkapan 403-1-b Pengungkapan ini mencakup pekerja yang melakukan pekerjaan yang berada di bawah pengontrolan langsung organisasi pelapor, serta pekerja yang melakukan pekerjaan di lokasi yang dikontrol oleh organisasi tersebut, bahkan jika pekerjaan itu sendiri tidak dikontrol oleh organisasi. Pengungkapan ini mewajibkan dilaporkannya persentase pekerja yang diwakili oleh komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan. Pengungkapan ini tidak mensyaratkan dilaporkannya persentase pekerja yang merupakan anggota dari komite ini. Latar belakang Penghargaan bagi hak-hak pekerja dan partisipasi mereka dalam keputusan kesehatan dan keselamatan

merupakan hal yang paling utama. Ini mencakup hak para pekerja untuk: •

sepenuhnya mengetahui tentang bahaya pekerjaan mereka;

•

menerima seluruh pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman;

•

menolak pekerjaan yang tidak aman tanpa takut adanya pembalasan;

•

 erpartisipasi penuh dalam pengembangan b dan penerapan dari kebijakan, prosedur, penyelidikan dan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

Sebuah komite kesehatan dan keselamatan dengan perwakilan gabungan dapat memfasilitasi budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Penggunaan komite adalah salah satu cara untuk melibatkan para pekerja dalam menggerakkan peningkatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Partisipasi dapat dilakukan melalui para perwakilan pekerja kesehatan dan keselamatan yang dipilih secara benar dan independen, serta melalui para pekerja yang menjadi anggota komite gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan. Pengungkapan ini memberikan pengukuran terhadap sejauh mana para pekerja yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya dikendalikan oleh sebuah organisasi, terlibat secara aktif dalam kesehatan dan keselamatan kerja. GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

7

Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jenis kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja (TKK), tingkat penyakit akibat kerja (TPAK), tingkat hari kerja yang hilang (THKH), tingkat ketidakhadiran (TK), dan kematian terkait pekerjaan, untuk seluruh karyawan, dengan perincian berdasarkan: i. wilayah;

Pengungkapan

403-2

ii. jenis kelamin.

b. Jenis kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja (TKK), dan kematian terkait pekerjaan, untuk seluruh pekerja (tidak termasuk karyawan) yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya, dikendalikan oleh organisasi, dengan perincian berdasarkan: i. wilayah;

ii. jenis kelamin.

c. Sistem peraturan yang berlaku dalam mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan. 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 403-2, organisasi pelapor harus:

2.2.1 mengindikasikan apakah kecelakaan kerja kecil (tingkat pertolongan pertama) termasuk atau tidak termasuk dalam tingkat kecelakaan kerja (TKK);



2.2.2 memasukkan korban jiwa dalam tingkat kecelakaan kerja;



2.2.3 dalam menghitung ‘hari kerja yang hilang’, mengindikasikan:



2.2.3.1

apakah ‘hari’ berarti ‘hari kalender’ atau ‘hari kerja yang sudah dijadwalkan’;



2.2.3.2 mulai kapan penghitungan ‘hari kerja yang hilang’ dilakukan (contohnya, satu hari setelah kecelakaan atau tiga hari setelah kecelakaan).

Rekomendasi pelaporan 2.3 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 403-2, organisasi pelapor sebaiknya:

8

2.3.1 melaporkan tingkat penyakit akibat kerja (TPAK), tingkat hari kerja yang hilang (THKH), dan tingkat ketidakhadiran(TK) dari seluruh pekerja (tidak termasuk karyawan) yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi, dengan perincian berdasarkan:



2.3.1.1

wilayah;



2.3.1.2

jenis kelamin;



2.3.2 menjelaskan bagaimana informasi dalam Pengungkapan 403-2-b dihitung, termasuk seluruh asumsi yang dibuat, seperti pekerja mana yang dimasukkan dalam penghitungan;



2.3.3 dalam situasi di mana undang-undang nasional mengikuti Kode Praktik Pencatatan dan Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja dari ILO (Kode Praktik), sebutkan fakta tersebut dan praktik tersebut mengikuti undang-undang;



2.3.4 dalam situasi di mana undang-undang nasional tidak mengikuti Kode Praktik dari ILO, indikasikan sistem peraturan mana yang berlaku dan hubungannya dengan Kode Praktik ILO.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Pengungkapan 403-2 Lanjutan Panduan Panduan untuk Pengungkapan 403-2

Panduan untuk klausul 2.3.3 dan 2.3.4

Lihat juga definisi dari ‘pekerja yang mangkir’ dan ‘penyakit akibat pekerjaan’ dalam Daftar Istilah Standar GRI.

Kode Praktik ILO telah dikembangkan untuk pelaporan, pencatatan, dan pemberitahuan tentang kecelakaan di tempat kerja.

Panduan untuk Pengungkapan 403-2-c

Latar belakang Rendahnya kecelakaan kerja dan tingkat ketidakhadiran umumnya dihubungkan dengan tren positif dalam semangat dan produktivitas. Pengungkapan ini menunjukkan apakah praktik manajemen kesehatan dan keselamatan menghasilkan lebih sedikit insiden kesehatan dan keselamatan kerja. Mengevaluasi tren dan pola juga dapat mengindikasikan potensi ketidaksetaraan di tempat kerja.

Sebuah organisasi diharapkan mengidentifikasi sistem yang digunakan untuk melacak dan melaporkan kejadian serta kinerja kesehatan dan keselamatan, dan untuk memastikan bahwa sistem ini mencakup seluruh operasi dan lokasi geografis yang signifikan. Dalam beberapa kasus, beberapa sistem dapat digunakan di seluruh bagian organisasi.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

9

Pengungkapan 403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

403-3

a. Apakah ada pekerja yang pekerjaannya, atau tempat kerjanya, dikendalikan oleh organisasi, yang terlibat dalam aktivitas kerja dengan tingkat kecelakaan kerja tinggi atau risiko penyakit tertentu yang tinggi. Panduan Latar belakang Pengungkapan ini memiliki relevansi khusus bagi organisasi yang bekerja di negara dengan risiko tinggi atau kejadian penyakit menular, dan mereka yang profesinya memiliki tingkat penyakit khusus yang tinggi. Mencegah penyakit berbahaya berkontribusi terhadap tingkat kesehatan, kepuasan, dan tingkat pergantian yang rendah.

10

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Pengungkapan 403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Apakah perjanjian resmi (baik lokal atau global) dengan serikat buruh mencakup kesehatan dan keselamatan.

Pengungkapan

403-4

b. Jika iya, sampai sejauh mana, dalam bentuk persentase, berbagai topik kesehatan dan keselamatan dicakup oleh perjanjian ini. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 403-4

Latar belakang

Perjanjian pada tingkat lokal biasanya membahas topik yang dapat mencakup:

Perjanjian resmi dapat mempromosikan penerimaan tanggung jawab oleh kedua pihak dan pengembangan budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Pengungkapan ini mengungkap sejauh mana para pekerja terlibat secara aktif dalam perjanjian resmi antara tenaga kerja dan manajemen yang menentukan pengaturan manajemen kesehatan dan keselamatan.

•

peralatan pelindung pribadi;

•

k omite gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan

•

partisipasi perwakilan pekerja dalam pemeriksaan dan audit kesehatan dan keselamatan, serta penyelidikan kecelakaan;

•

pelatihan dan pendidikan

•

mekanisme pengaduan.

•

hak menolak pekerjaan yang tidak aman;

•

pemeriksaan rutin.

Perjanjian pada tingkat global biasanya membahas topik yang dapat mencakup: •

kepatuhan terhadap ILO;

•

 engaturan atau struktur untuk p menyelesaikan masalah;

•

k omitmen terkait standar kinerja target, atau tingkat praktik untuk diterapkan.

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

11

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Kode Praktik Pencatatan dan Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, 1996. 2. Konvensi 155 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja’ serta Protokol 155 yang terkait, 1981. 3. Konvensi 161 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja’, 1985. 4. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Pedoman tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ILO-OSH 2001), 2001. 5. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial, 2006. 6. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

12

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

13

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 14

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-074-0

GRI 404: PELATIHAN DAN PENDIDIKAN 2016

GRI

404

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan  Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Pengungkapan 404-3 Persentase  karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier

5 6 6

Rujukan

10

8 9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 404: Pelatihan dan pendidikan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik pelatihan dan pendidikan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 2

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 404 membahas topik pelatihan dan pendidikan. GRI ini mencakup pendekatan organisasi terhadap pelatihan dan peningkatan keterampilan karyawan, serta tinjauan pengembangan karier dan kinerja. Di dalamnya termasuk juga program bantuan peralihan untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkesinambungan, dan manajemen akhir karier karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait pelatihan dan pendidikan, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

4

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan • Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan • Pengungkapan 404-3 P  ersentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Rata-rata jam pelatihan yang telah dilakukan karyawan organisasi tersebut selama periode pelaporan, berdasarkan:

Pengungkapan

404-1



i. jenis kelamin;

ii. kategori karyawan.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 404-1, organisasi pelapor sebaiknya:

2.1.1 menyatakan jumlah karyawan baik berdasarkan jumlah kepala atau Setara Purna Waktu (FTE), serta mengungkap dan menerapkan pendekatan ini secara konsisten dalam periode tersebut, dan di antara periode-periode;



2.1.2 menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 di GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total karyawan;



2.1.3 mengambil dari informasi yang digunakan untuk Pengungkapan 405-1 di GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara untuk mengidentifikasi jumlah karyawan berdasarkan kategori karyawan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 404-1 Pengungkapan ini memberikan wawasan terhadap skala investasi sebuah organisasi dalam pelatihan, dan tingkat sejauh mana dilakukannya investasi ke seluruh karyawan. Dalam konteks Standar ini, ‘pelatihan’ mengacu pada: •

semua jenis instruksi dan pelatihan kejuruan;

•

c uti pendidikan dibayar yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya;

•

 elatihan atau pendidikan yang dijalankan secara p eksternal dan dibayar penuh atau sebagian oleh organisasi;

•

pelatihan tentang topik spesifik.

Pelatihan tidak mencakup pembinaan di lokasi oleh supervisor.

Untuk menghitung informasi dalam Pengungkapan 404-1, organisasi pelapor dapat menggunakan rumus berikut: Rata-rata jam pelatihan per karyawan = Jumlah total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan Jumlah total karyawan Rata-rata jam pelatihan bagi perempuan = Jumlah total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan perempuan Jumlah total karyawan perempuan

6

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Pengungkapan 404-1 Lanjutan Rata-rata jam pelatihan bagi laki-laki = Jumlah total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan laki-laki Jumlah total karyawan laki-laki Rata-rata jam pelatihan per kategori karyawan = Jumlah total jam pelatihan yang diberikan kepada setiap kategori karyawan Jumlah total karyawan dalam kategori Sejumlah penghitungan dapat dilakukan untuk melaporkan kategori karyawan. Penghitungan ini bersifat spesifik untuk setiap organisasi.

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

7

Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jenis dan ruang lingkup program yang diterapkan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan.

Pengungkapan

404-2

b. Program bantuan peralihan yang disediakan untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkesinambungan dan manajemen akhir karier karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 404-2

Latar belakang

Program pelatihan karyawan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dapat mencakup:

Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan memungkinkan organisasi merencanakan perolehan keterampilan yang menyiapkan karyawan untuk memenuhi target strategis dalam lingkungan kerja yang berubah. Lebih banyaknya jumlah karyawan yang terampil meningkatkan modal sumber daya manusia organisasi dan juga berkontribusi pada kepuasan karyawan, yang sangat berkorelasi dengan meningkatnya kinerja. Bagi mereka yang menghadapi pensiun, hubungan percaya diri dengan kualitas kerja ditingkatkan oleh pemahaman bahwa mereka didukung dalam masa peralihan dari bekerja ke pensiun.

•

kursus pelatihan internal;

•

bantuan dana untuk pelatihan atau pendidikan eksternal;

•

 emberian periode cuti panjang dengan jaminan p dapat kembali pada pekerjaan.

Program bantuan peralihan yang diberikan untuk mendukung karyawan yang akan pensiun atau yang kena pemutusan hubungan kerja dapat mencakup:

8

•

perencanaan sebelum pensiun untuk yang memang bermaksud untuk pensiun;

•

pelatihan kembali bagi mereka yang ingin terus melanjutkan bekerja;

•

pembayaran pesangon, yang dapat mempertimbangkan usia karyawan dan masa kerja;

•

layanan penempatan kerja;

•

 antuan (seperti pelatihan, penyuluhan) mengenai b peralihan ke masa hidup tidak bekerja.

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Pengungkapan 404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

404-3

a. Persentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kategori karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier selama periode pelaporan.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 404-3, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1 menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 di GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total karyawan;



2.2.2 mengambil dari informasi yang digunakan untuk Pengungkapan 405-1 di GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara untuk mengidentifikasi jumlah karyawan berdasarkan kategori karyawan.

Panduan Latar belakang Pengungkapan ini mengukur sejauh mana sebuah organisasi melakukan penilaian kinerja karyawan secara rutin. Hal ini membantu pengembangan pribadi dari masing-masing karyawan. Hal ini juga berkontribusi terhadap manajemen keterampilan dan pembangunan sumber daya manusia di dalam organisasi. Pengungkapan ini juga mendemonstrasikan sejauh mana sistem ini berlaku di seluruh organisasi, dan apakah ada akses yang tidak setara untuk kesempatan ini.

Tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan, yang berkorelasi dengan meningkatnya kinerja organisasi. Pengungkapan ini membantu mendemonstrasikan bagaimana sebuah organisasi bekerja untuk memantau dan mempertahankan seperangkat keterampilan karyawannya. Ketika dilaporkan sehubungan dengan Pengungkapan 404-2, pengungkapan ini juga membantu memberi ilustrasi bagaimana organisasi melakukan pendekatan terhadap peningkatan keterampilan.

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

9

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 140 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Cuti Pendidikan yang Dibayar’, 1974. 2. Konvensi 142 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pembangunan Sumber Daya Manusia’, 1975. 3. Konvensi 155 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja’ serta Protokol 155 yang terkait, 1981. 4. Konvensi 168 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Promosi Pekerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran’, 1988. 5. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial, 2006. 6. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

10

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

11

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 12

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-075-7

GRI 405: KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA 2016

GRI

405

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Pengungkapan 405-2 R  asio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki

5 6 6

Rujukan

8

7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik keanekaragaman dan kesempatan setara. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101

Standar topik spesifik

Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103 Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial).

300

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut.

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 405 membahas topik pendekatan organisasi terhadap keanekaragaman dan kesempatan setara di tempat kerja. Ketika organisasi secara aktif mendorong keanekaragaman dan kesetaraan di tempat kerja, organisasi tersebut dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi organisasi itu maupun para pekerjanya. Misalnya, organisasi dapat memperoleh akses ke kelompok pekerja potensial yang lebih besar dan lebih beragam. Manfaat ini juga akan mengalir di masyarakat secara umum, karena kesetaraan yang lebih besar mendorong stabilitas sosial dan dukungan bagi pengembangan ekonomi lebih lanjut. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait keanekaragaman dan kesetaraan di tempat kerja, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: • GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan • GRI 406: Non-diskriminasi

4

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan • Pengungkapan 405-2 R  asio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap keanekaragaman dan kesempatan setara dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk keanekaragaman dan kesempatan setara, organisasi pelapor juga dapat menggambarkan lingkungan hukum dan sosial ekonomi yang memberikan kesempatan untuk, dan hambatan pada, kesetaraan gender.

Hal ini dapat mencakup pangsa pekerja perempuan yang melakukan kegiatan organisasi, kesetaraan remunerasi mereka, dan partisipasi mereka di tingkat tata kelola tertinggi.

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut:

Pengungkapan

405-1



i. Jenis kelamin;



ii. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30 – 50 tahun, di atas 50 tahun;

iii.  Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan). b. Persentase karyawan per kategori karyawan dalam setiap kategori keanekaragaman berikut:

i. Jenis kelamin;



ii. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30 – 50 tahun, di atas 50 tahun;



iii. Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan).

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 405-1, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total karyawan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 405-1

Latar belakang

Badan tata kelola yang ada dalam organisasi dapat berupa dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi non-korporasi.

Pengungkapan ini menyediakan langkah-langkah kuantitatif keanekaragaman dalam organisasi dan dapat digunakan sehubungan dengan tolok ukur sektoral atau regional. Perbandingan antara keanekaragaman karyawan yang luas dan keanekaragaman tim manajemen menawarkan informasi tentang kesempatan setara. Informasi yang dilaporkan dalam pengungkapan ini juga membantu dalam menilai isu mana yang memiliki relevansi dengan segmen-segmen tertentu dari badan tata kelola atau karyawan.

Suatu organisasi dapat mengidentifikasi indikator keberagaman lain yang digunakan dalam pemantauan dan pencatatannya sendiri yang relevan dengan pelaporan.

6

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

405-2

a. Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki untuk setiap kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. b. Definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 405-2, organisasi pelapor sebaiknya melandaskan remunerasi pada pembayaran rata-rata dari setiap kelompok jenis kelamin dalam setiap kategori karyawan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 405-2

Latar belakang

Organisasi pelapor dapat menggunakan informasi yang digunakan untuk Pengungkapan 405-1 untuk mengidentifikasikan jumlah total karyawan dalam setiap kategori karyawan berdasarkan jenis kelamin.

Suatu organisasi dapat berperan aktif dalam meninjau operasi dan keputusannya, untuk mempromosikan keanekaragaman, menghapus bias gender, dan mendukung kesempatan setara. Prinsip-prinsip ini berlaku setara pada perekrutan, kesempatan untuk peningkatan, dan kebijakan remunerasi. Kesetaraan remunerasi juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat.

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

7

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Upah’, 1951. 2. Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1964. 3. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial, 2006. 4. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 'Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)’, 1979. 6. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. 7. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan’, 1981. 8. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1963. 9. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak Orang untuk Menjadi Bagian suatu Kebangsaan atau Etnik, Agama, dan Bahasa Minoritas’, 1992. 10. Deklarasi Organisasi Pendidikan, Ilmu, dan Budaya (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi mengenai Ras dan Prasangka yang berhubungan dengan Ras’, 1978. 11. Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Global Compact PBB, ‘Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011. 12. Konferensi Dunia Keempat PBB mengenai Perempuan, ‘Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi’, 1995.

8

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

9

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 10

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-076-4

GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016

GRI 406: NON­- DISKRIMINASI 2016

GRI

406

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 406: Non-diskriminasi

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

5 6 6

Rujukan

7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 406: Non-diskriminasi menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik nondiskriminasi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 406: Non-diskriminasi adalah topik spesifik Standar GRI dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 406: Non-diskriminasi, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 406 membahas topik mengenai non-diskriminasi Untuk tujuan Standar ini, diskriminasi didefinisikan sebagai tindakan dan hasil dari memperlakukan seseorang secara tidak setara dengan memberlakukan beban yang tidak merata atau menolak pemberian tunjangan alih-alih memperlakukan setiap orang dengan adil berdasarkan prestasi individu. Diskriminasi juga dapat mencakup pelecehan. Hal ini didefinisikan sebagai komentar atau tindakan yang tidak dikehendaki, atau seharusnya secara masuk akal diketahui sebagai tidak dikehendaki, terhadap orang yang dituju. Suatu organisasi diharapkan untuk menghindari diskriminasi terhadap siapa pun dengan alasan apa pun, termasuk menghindari diskriminasi terhadap pekerja di tempat kerja. Organisasi diharapkan juga menghindari diskriminasi terhadap pelanggan terkait dengan pengadaan produk dan layanan, atau terhadap pemangku kepentingan lain, termasuk pemasok atau mitra bisnis. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan.

4

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

Sejumlah konvensi dan deklarasi internasional membahas diskriminasi terhadap kelompok orang tertentu atau mengenai alasan tertentu. Contoh-contohnya mencakup Konvensi PBB mengenai Penghapusan semua bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Konvensi Internasional PBB mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait diskriminasi, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

GRI 406: Non-diskriminasi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap non-diskriminasi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan. b. Status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut: Pengungkapan

406-1



i. Insiden yang ditinjau oleh organisasi;



ii. Rencana remediasi yang sedang dilaksanakan;



iii. Rencana remediasi yang telah diterapkan, dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin;



iv. Insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan.

2.1 Saat menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 406-1, organisasi pelapor harus mencakup insiden diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, keturunan, atau asal sosial seperti yang didefinisikan oleh ILO, atau bentuk diskriminasi lain yang relevan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal di seluruh operasi dalam periode pelaporan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 406-1

Latar belakang

Dalam konteks pengungkapan ini, sebuah ‘insiden’ mengacu pada tindakan hukum atau pengaduan yang didaftarkan pada organisasi pelapor atau badan yang berwenang melalui proses formal, atau contoh dari ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang ditetapkan. Prosedur yang ditetapkan untuk mengidentifikasikan contoh ketidakpatuhan dapat mencakup audit sistem manajemen, program pemantauan formal, atau mekanisme penanganan pengaduan.

Berdasarkan instrumen ILO, diskriminasi dapat terjadi dengan dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, keturunan, dan asal-usul sosial. Diskriminasi juga dapat terjadi berdasarkan faktor-faktor antara lain seperti usia, disabilitas, status migran, HIV dan AIDS, jenis kelamin, orientasi seksual, predisposisi genetik, dan gaya hidup.1

Suatu insiden tidak lagi menjadi subjek tindakan jika telah diselesaikan, kasus telah berakhir, atau organisasi tidak lagi membutuhkan tindakan lebih lanjut. Misalnya, sebuah insiden yang tidak lagi memerlukan tindakan lebih lanjut dapat mencakup kasus-kasus yang ditarik kembali atau kasus di mana keadaan yang mendasari insiden tidak ada lagi.

Keberadaan dan penerapan efektif atas kebijakan untuk menghindari diskriminasi adalah ekspektasi dasar dari perilaku bertanggung jawab secara sosial.

1 Sumber: Organisasi Buruh Internasional (ILO), Laporan I(B) - Kesetaraan di tempat kerja: Tantangan berkelanjutan – Laporan Global sebagai tindak lanjut untuk Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak di tempat kerja, 2011.

6

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Upah’, 1951. 2. Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958. 3. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 4. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)’, 1979. 5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. 6. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966, dan Protokol terkait. 7. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan’, 1981. 8. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1963. 9. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak Orang untuk Menjadi Bagian suatu Kebangsaan atau Etnik, Agama, dan Bahasa Minoritas’, 1992. 10. Deklarasi Organisasi Pendidikan, ilmu dan Budaya (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi mengenai Ras dan Prasangka yang berhubungan dengan Ras’, 1978. 11. Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Global Compact PBB, ‘Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011. 12. Konferensi Dunia Keempat PBB mengenai Perempuan, ‘Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi’, 1995.

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 406: Non-diskriminasi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-077-1

GRI 407: KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF 2016

GRI

407

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik  Pengungkapan 407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.

Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut. Pengungkapan 102-41 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum mensyaratkan pelaporan persentase total karyawan yang tercakup dalam perjanjian perundingan kolektif.

Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101 Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 407 membahas topik kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Kebebasan Berserikat adalah hak asasi manusia seperti yang dijabarkan oleh deklarasi-deklarasi dan konvensikonvensi internasional. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat mengacu pada hak pemberi kerja dan karyawan untuk membentuk, bergabung dengan, dan menjalankan organisasi mereka sendiri tanpa izin sebelumnya atau campur tangan dari negara atau entitas lainnya Hak pekerja untuk melakukan perundingan secara kolektif terhadap syarat dan kondisi kerja juga diakui secara internasional sebagai hak asasi manusia. Perundingan kolektif mengacu pada semua negosiasi yang berlangsung antara satu atau lebih pemberi kerja atau organisasi si pemberi kerja, di satu sisi, dan satu atau lebih organisasi pekerja (serikat buruh), di sisi lain, untuk menentukan kondisi kerja dan syarat kerja atau untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.1

1 Definisi ini berdasarkan Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perundingan Kolektif’, 1981.

4

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 407-1Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan apa informasi yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Rekomendasi pelaporan 1.2 Organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan satu atau lebih kebijakan yang dianggap akan berpengaruh pada keputusan pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh, untuk melakukan perundingan secara kolektif atau untuk terlibat dalam aktivitas serikat buruh.

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

407-1

a. Operasi dan pemasok di mana hak-hak pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan kolektif mungkin dilanggar atau sedang mengalami risiko signifikan dalam hal:

i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;



ii. negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko.

b. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan mendukung hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 407-1 Proses untuk mengidentifikasi operasi dan pemasok, sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 407-1, dapat mencerminkan pendekatan organisasi pelapor terhadap penilaian risiko atas masalah ini. Proses ini juga dapat menggunakan sumber data internasional yang diakui, seperti berbagai macam hasil dari badan Supervisor ILO dan rekomendasi dari Komite Kebebasan Berserikat ILO (lihat rujukan 4 dalam bagian Rujukan). Ketika melaporkan tindakan yang dilakukan, organisasi dapat merujuk pada ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’ ILO dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional untuk panduan lebih lanjut. Latar belakang

Pengungkapan ini juga bertujuan untuk mengungkapkan langkah yang telah diambil untuk mendukung hak-hak ini di seluruh jangkauan operasi organisasi. Pengungkapan ini tidak mewajibkan organisasi untuk mengekspresikan opini spesifik tentang kualitas sistem legal nasional. Perjanjian kolektif dapat dilakukan pada tingkat organisasi, tingkat industri, di negara-negara tempat organisasi berpraktik; atau keduanya. Perjanjian kolektif dapat mencakup kelompok pekerja tertentu, misalnya, pekerja yang melakukan aktivitas khusus atau bekerja di lokasi khusus. Suatu organisasi diharapkan menghormati hak para pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Organisasi juga diharapkan untuk tidak mengambil keuntungan dari atau berkontribusi pada pelanggaran semacam itu melalui hubungan bisnisnya (contohnya, pemasok).

Pengungkapan ini menyangkut uji tuntas sebuah organisasi dengan memperhatikan dampak negatif apa pun dari kegiatannya terhadap hak asasi manusia para pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan untuk melakukan perundingan kolektif. Pengungkapan ini dapat mencakup kebijakan dan proses dengan memperhatikan hubungan bisnis organisasi, termasuk pemasoknya. Pengungkapan ini juga dapat mencakup proses uji tuntas untuk mengidentifikasi operasi dan pemasok di mana hak-hak ini sedang berisiko.

6

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. 2. Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak-Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama’, 1949. 3.

Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perundingan Kolektif’, 1981.

4. Organisasi Buruh Internasional (ILO), NORMLEX, kasus-kasus Kebebasan Berserikat, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO:::, diakses pada tanggal 1 September 2016. 5.

Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Perundingan Kolektif’, 1981.

6. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’, 2006. 7. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaanperusahaan Multinasional, 2011. 8. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 9.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): •

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948.

•

 onvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan K Politik’, 1966.

•

 onvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, K dan Budaya’, 1966.

10. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 11. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-078-8

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

GRI 408: PEKERJA ANAK 2016

GRI

408

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 408: Pekerja anak

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 408-1 O  perasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak

5 6

Rujukan

8

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 408: Pekerja anak menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik pekerja anak. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 408: Pekerja anak 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 408: Pekerja Anak adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 408: Pekerja anak, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 408: Pekerja anak 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101 Landasan untuk informasi lebih lanjut.

Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya adalah 18 tahun untuk semua negara. Pekerja anak berbahaya didefinisikan oleh Pasal 3 (d) Konvensi 182 ILO ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak’ sebagai ‘pekerjaan yang, karena sifat atau keadaan di mana pekerjaan dilakukan, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.’ Uji tuntas diharapkan dari organisasi untuk mencegah penggunaan pekerja anak dalam kegiatannya. Organisasi diharapkan juga untuk menghindari berkontribusi terhadap, atau menjadi terlibat dalam, penggunaan pekerja anak melalui hubungannya dengan pihak lain (misalnya, pemasok, klien). Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari ILO, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait pekerja anak, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 408 membahas mengenai topik pekerja anak. Menghapuskan pekerja anak adalah prinsip utama dan tujuan dari instrumen-instrumen dan legislasi-legislasi hak asasi manusia utama, serta merupakan subjek dari legislasi nasional di hampir semua negara. Pekerja anak adalah pekerjaan yang ‘mencabut anak-anak dari masa kecil mereka, potensi mereka dan martabat mereka, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka termasuk dengan cara mengganggu pendidikan mereka. Terutama, jenis-jenis pekerjaan yang tidak diizinkan untuk anak-anak di bawah usia minimum yang relevan.’1 Pekerja anak tidak merujuk pada tenaga kerja muda atau anak yang bekerja. Pekerja anak merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pemahaman yang disepakati secara internasional mengenai arti pekerja anak ditetapkan dalam Konvensi 138 Organisasi Buruh Internasional (ILO) ‘Konvensi Usia Minimum’.

1 Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Pemberi Kerja Internasional (IOE), Bagaimana melakukan bisnis sehubungan dengan hak-hak anak untuk terbebas dari pekerja anak: alat panduan pekerja anak ILO-IOE untuk bisnis, 2015.

4

GRI 408: Pekerja anak 2016

GRI 408: Pekerja anak

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan apa informasi yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap pekerja anak dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 408: Pekerja anak 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden:

Pengungkapan

408-1



i. pekerja anak;



ii. pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya.

b. Operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dalam hal:

i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;



ii. negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko.

c. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak secara efektif.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 408-1

Latar belakang

Proses untuk mengidentifikasi operasi dan pemasok, sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 408-1, dapat mencerminkan pendekatan organisasi pelapor terhadap penilaian risiko atas masalah ini. Proses ini juga dapat menggunakan sumber data internasional yang diakui, seperti Informasi dan laporan ILO tentang penerapan Konvensi dan Rekomendasi (lihat rujukan 1 di bagian Rujukan).

Pekerja anak tunduk pada Konvensi 138 ILO ‘Konvensi Usia Minimum’ (Konvensi 138 ILO) dan 182 ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak’ (Konvensi 182 ILO).

Ketika melaporkan tindakan yang dilakukan, organisasi dapat merujuk pada ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’ ILO dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional untuk panduan lebih lanjut. Dalam konteks Standar GRI, seorang ‘pekerja muda’ didefinisikan sebagai orang di atas usia kerja minimum yang berlaku dan lebih muda dari 18 tahun. Perhatikan bahwa Pengungkapan 408-1 tidak mewajibkan pelaporan kuantitatif tentang pekerja anak atau jumlah pekerja muda. Sebaliknya, pengungkapan itu meminta untuk melaporkan tentang operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak atau pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya.

6

GRI 408: Pekerja anak 2016

‘Pekerja anak’ mengacu pada pelanggaran, agar tidak rancu dengan ‘anak yang bekerja’ atau dengan ‘orang muda yang bekerja’, yang mungkin bukan merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Konvensi 138 LO. Usia minimum untuk bekerja berbeda di setiap negara. Konvensi 138 ILO menetapkan usia minimum 15 tahun atau usia ketika telah menyelesaikan wajib sekolah (yang mana yang lebih tinggi). Namun, terdapat pengecualian di negara-negara tertentu dengan fasilitas pendidikan dan perekonomian yang tidak berkembang secara mencukupi dan usia minimal 14 tahun mungkin diberlakukan. Negara-negara kekecualian ini disebutkan oleh ILO dalam tanggapan terhadap penerapan khusus oleh negaranegara bersangkutan dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan karyawan dan pekerja.

Pengungkapan 408-1 Lanjutan Konvensi 138 ILO menetapkan bahwa ‘undangundang atau peraturan nasional mungkin mengizinkan dipekerjakannya atau kerja untuk mereka yang berusia 13 sampai 15 tahun pada pekerjaan ringan yang (a) tidak mungkin berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; dan (b) tidak berpengaruh pada kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam program orientasi atau pelatihan kejuruan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang atau kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari instruksi yang diterima’. Sementara pekerja anak mengambil banyak bentuk yang berbeda, prioritasnya adalah untuk menghapus tanpa penundaan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak seperti yang didefinisikan oleh Pasal 3 Konvensi 182 ILO. Hal ini mencakup semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan (seperti penjualan, perdagangan,

kerja paksa atau wajib kerja, perhambaan, perekrutan untuk konflik bersenjata); penggunaan, penyediaan, atau penawaran anak untuk prostitusi atau kegiatan terlarang dan pekerjaan apa pun yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Konvensi 182 ILO dimaksudkan untuk menetapkan prioritas untuk negara-negara; namun, organisasi diharapkan untuk tidak menggunakan konvensi ini untuk menjustifikasi bentukbentuk pekerja anak. Pekerja anak menghasilkan pekerja yang kurang terampil dan tidak sehat untuk masa depan serta melanggengkan kemiskinan lintas generasi, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penghapusan pekerja anak penting untuk pembangunan ekonomi dan manusia.

GRI 408: Pekerja anak 2016

7

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Laporan III - Informasi dan laporan tentang penerapan Konvensi dan Rekomendasi, diperbarui setiap tahun. 2.

Konvensi 138 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Usia Minimum’, 1973.

3.

Konvensi 142 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pembangunan Sumber Daya Manusia’, 1975.

4.

Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak’, 1999.

5. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’, 2006. 6. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaanperusahaan Multinasional, 2011. 7.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi mengenai Hak-Hak Anak’, 1989.

8. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 9. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 10. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

8

GRI 408: Pekerja anak 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 408: Pekerja anak 2016

9

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 10

GRI 408: Pekerja anak 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-079-5

GRI 409: KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA 2016

GRI

409

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik  Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kerja paksa atau wajib kerja. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 409: Kerja paksa atau Wajib kerja, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101 Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi.

Korban-korbannya kemungkinan besar berasal dari kelompok yang mengalami diskriminasi atau yang melakukan pekerjaan dengan dasar yang tidak resmi atau berbahaya. Hal ini dapat mencakup perempuan dan anak perempuan yang dipaksa untuk masuk dalam prostitusi, migran yang terjebak dalam ikatan utang, dan para pekerja pabrik dengan kondisi kerja yang memprihatinkan (sweatshop) atau pekerja pertanian.4 Uji tuntas diharapkan dari organisasi untuk mencegah dan melawan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam kegiatannya. Organisasi diharapkan juga untuk menghindari berkontribusi terhadap, atau menjadi terkait dalam, penggunaan kerja paksa atau wajib kerja melalui hubungannya dengan orang lain (misalnya, pemasok, klien). Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari ILO, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kerja paksa atau wajib kerja, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut. Pengungkapan mengenai topik terkait pekerja anak bisa ditemukan di: •

GRI 408: Pekerja anak

GRI 409 membahas mengenai topik kerja paksa atau wajib kerja. Tidak harus tunduk pada kerja paksa atau wajib kerja adalah hak asasi manusia yang mendasar. Menurut Konvensi 29 ‘Konvensi Kerja Paksa’ Organisasi Buruh Internasional (ILO), kerja paksa atau wajib kerja didefinisikan sebagai ‘semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari siapa pun yang berada di bawah ancaman hukuman apa pun dan untuk itu orang tersebut tidak melakukannya dengan sukarela.’1 Kerja paksa dan wajib kerja memiliki efek di semua wilayah dunia, negara, dan sektor ekonomi, dan mencakup para pekerja dalam hal pekerjaan resmi dan tidak resmi.2 Beberapa bentuk yang paling umum dari kerja paksa termasuk kerja paksa dalam penjara (kecuali untuk tahanan yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dan yang pekerjaannya berada di bawah pengawasan dan pengendalian otoritas publik), perdagangan manusia dengan tujuan kerja paksa, pemaksaan dalam pekerjaan, kerja paksa yang berhubungan dengan sistem kontrak buruh yang mengeksploitasi, dan kerja paksa akibat utang, yang diketahui juga sebagai ‘ikatan utang’ atau ‘buruh terikat’.3 1 Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Kerja Paksa’, 1930. 2 Organisasi Buruh Internasional (ILO), Melawan Kerja Paksa. Buku Pegangan untuk Pemberi Kerja & Bisnis, 2015. 3 Organisasi Buruh Internasional (ILO), Melawan Kerja Paksa. Buku Pegangan untuk Pemberi Kerja & Bisnis, 2015. 4 Organisasi Buruh Internasional (ILO), Kerja paksa, perdagangan manusia dan perbudakan, http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 1 September 2016.

4

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • P  engungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 409-1 O  perasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik yang spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kerja paksa atau wajib kerja dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

Pengungkapan

409-1

a. Operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja dalam hal:

i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;



ii. negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko.

b. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 409-1

Latar belakang

Proses mengidentifikasi operasi dan pemasok, sebagaimana dijelaskan dalam Pengungkapan 409-1, dapat mencerminkan pendekatan organisasi pelapor terhadap penilaian risiko atas masalah ini. Proses ini juga dapat menggunakan sumber data internasional yang diakui, seperti Informasi dan laporan ILO tentang penerapan Konvensi dan Rekomendasi (lihat rujukan 1 di bagian Rujukan).

Kerja paksa atau wajib kerja ada secara global dalam berbagai bentuk. Contoh paling ekstrem adalah buruh perbudakan dan kerja paksa untuk membayar utang (bonded labor), namun utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pekerja dalam keadaan kerja paksa. Indikator kerja paksa dapat juga termasuk penahanan dokumen identitas, mewajibkan simpanan wajib, dan memaksa pekerja, di bawah ancaman pemecatan, untuk bekerja lembur yang tidak disepakati sebelumnya.

Ketika melaporkan tindakan yang dilakukan, organisasi dapat merujuk pada ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’ ILO dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional untuk panduan lebih lanjut.

Menghapus kerja paksa masih menjadi tantangan yang penting. Kerja paksa bukan hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mendasar, namun juga melanggengkan kemiskinan dan menjadi halangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. 5 Keberadaan dan penerapan efektif atas kebijakan untuk menghapus segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja adalah ekspektasi dasar dari perilaku bertanggung jawab secara sosial. Organisasi dengan operasi multinasional diwajibkan oleh hukum di beberapa negara untuk memberikan informasi tentang upaya mereka dalam membasmi kerja paksa di rantai pasokan mereka.

5 Organisasi Buruh Internasional (ILO), Standar Buruh Internasional tentang Kerja Paksa. http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/forced-labour/lang--en/index.htm#P23_4987, diakses pada tanggal 1 September 2016.

6

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Laporan III - Informasi dan laporan tentang penerapan Konvensi dan Rekomendasi, diperbarui setiap tahun. 2. Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Kerja Paksa’, 1930. 3. Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa’, 1957. 4. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Protokol Konvensi 29’, 2014. 5. Rekomendasi 203 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi Kerja Paksa (Langkah-Langkah Tambahan)’, 2014. 6. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’, 2006. 7. Konvensi Liga Bangsa-Bangsa, ‘Konvensi untuk Menghapus Perdagangan Budak dan Perbudakan’, 1926. 8. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaanperusahaan Multinasional, 2011. 9. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948. 10. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 11. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 12. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. 13. Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Institusi serta Praktik yang Serupa dengan Perbudakan’, 1956.

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-080-1

GRI 410: PRAKTIK KEAMANAN 2016

GRI

410

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 410: Praktik Keamanan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 410-1 P  etugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan oleh GSSB.

Ruang lingkup

GRI 410: Praktik Keamanan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik praktik keamanan. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 410: Praktik Keamanan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 410: Praktik Keamanan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 410 membahas topik praktik keamanan. Topik ini berfokus pada perilaku petugas keamanan terhadap pihak ketiga, dan potensi risiko adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia lain. Petugas keamanan dapat mengacu pada karyawan dari organisasi pelapor atau karyawan dari organisasi pihak ketiga yang menyediakan pasukan keamanan. Penggunaan petugas keamanan dapat memiliki potensi dampak negatif pada populasi lokal, dan pada penegakan hak asasi manusia dan aturan hukum. Memberikan pelatihan yang efektif tentang hak asasi manusia membantu memastikan bahwa petugas keamanan mengerti kapan waktunya menggunakan kekuatan dengan tepat, dan bagaimana memastikan untuk menghormati hak asasi manusia. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait praktik keamanan, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

4

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

GRI 410: Praktik Keamanan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 410-1 P  etugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap praktik pengadaan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan.

Pengungkapan

410-1

b. Apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 410-1-a, organisasi pelapor sebaiknya:

2.1.1 menghitung persentase dengan menggunakan jumlah total petugas keamanan, apakah mereka karyawan dari organisasi atau karyawan dari organisasi pihak ketiga;



2.1.2 mengatakan apakah karyawan dari organisasi pihak ketiga juga termasuk dalam penghitungan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 410-1 Pelatihan dapat mengacu pada pelatihan yang khusus tentang hak asasi manusia atau modul hak asasi manusia di dalam program pelatihan umum. Pelatihan dapat meliputi masalah seperti penggunaan kekuatan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau diskriminasi, atau identifikasi dan pendaftaran. Latar belakang Penggunaan petugas keamanan dapat berperan penting dalam memungkinkan sebuah organisasi beroperasi dengan cara yang aman dan produktif, serta dapat berkontribusi pada keamanan masyarakat lokal dan penduduk. Namun, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Internasional untuk Penyedia Layanan Keamanan Swasta, penggunaan petugas keamanan juga dapat memiliki potensi dampak negatif pada populasi lokal dan pada penegakan hak asasi manusia dan aturan hukum.

Menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, ‘pendidikan hak asasi manusia merupakan kontribusi penting bagi pencegahan jangka panjang terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mewakili investasi penting dalam upaya menggapai masyarakat yang adil di mana hak asasi semua manusia dihargai dan dihormati.’1 Pelatihan petugas keamanan tentang hak asasi manusia karena itu dapat membantu memastikan perilaku mereka yang tepat kepada pihak ketiga, khususnya terkait penggunaan kekuatan. Pengungkapan ini mengindikasikan proporsi pasukan keamanan yang dapat dengan wajar diasumsikan menyadari ekspektasi organisasi mengenai kinerja hak asasi manusia. Informasi yang diberikan dalam pengungkapan ini dapat mendemonstrasikan sejauh mana sistem manajemen yang berkaitan dengan hak asasi manusia diberlakukan.

1 Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx, diakses pada tanggal 1 September 2016.

6

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Rujukan relevan: 1. Pedoman Perilaku Internasional untuk Penyedia Layanan Keamanan Swasta, 2010. 2. Prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia, http://voluntaryprinciples.org/, diakses pada tanggal 1 September 2016.

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 410: Praktik Keamanan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-081-8

GRI 411: HAK-HAK MASYARAKAT ADAT 2016

GRI

411

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 5 2. Pengungkapan topik spesifik 7 Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat 7

Rujukan

8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 411: Hak Masyarakat Adat menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik hakhak masyarakat adat. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial).

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut.

Banyak masyarakat adat yang telah mengalami penderitaan karena ketidakadilan historis, oleh karena itu dianggap sebagai kelompok rentan. Kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita atas beban ekonomi yang tidak proporsional, dampak lingkungan dan/atau sosial dari kegiatan organisasi.2 Selain hak-hak kolektif mereka, setiap orang yang termasuk dalam masyarakat adat juga memiliki hak asasi manusia universal yang sama. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi Buruh Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait hakhak masyarakat adat, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 411 membahas hak-hak masyarakat adat. Walau tidak ada definisi universal dari masyarakat adat, mereka pada umumnya diidentifikasi sebagai:1 •

masyarakat-masyarakat suku di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan mereka yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau regulasi khusus;

•

masyarakat di negara merdeka yang dipandang sebagai pribumi karena mereka merupakan keturunan dari populasi yang telah menghuni negara tersebut, atau sebuah wilayah geografis di mana negara itu berada, pada masa penaklukkan atau kolonisasi atau pembentukan batasan negara saat ini dan mereka yang, terlepas dari status legal mereka, mempertahankan seluruh atau beberapa dari institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

1 Sumber: Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 169, ‘Konvensi Masyarakat Hukum Adat’, 1991. 2 Sumber: Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa’, 2007.

4

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap hak masyarakat adat dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional ‘Masyarakat Hukum Adat’ membahas hakhak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif dan individual, sebagaimana dijelaskan dalam instrumen-instrumen ini.

Hak-hak kolektif masyarakat adat mencakup, misalnya, hak untuk memelihara adat istiadat dan institusi mereka sendiri, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat PBB, hak untuk menentukan nasib sendiri memungkinkan masyarakat adat untuk 'menentukan dengan bebas status politik mereka dan melanjutkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka dengan bebas' dan memiliki hak untuk 'otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal yang terkait dengan masalah internal dan lokal mereka, juga cara dan sarana untuk membiayai fungsi otonomi mereka.'

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Masyarakat adat juga berhak untuk menempati dan menggunakan tanah atau wilayah mereka, termasuk mereka yang memiliki atau menggunakan tanah berdasarkan hak yang tidak formal atau hak-hak adat. Masyarakat adat tidak dapat direlokasi tanpa persetujuan bebas, sukarela dan terinformasi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perbaikan jika tanah atau sumber daya mereka diduduki atau dirusak tanpa persetujuan bebas, sukarela dan terinformasi mereka.

6

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

Sebuah organisasi diharapkan melakukan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran hak-hak masyarakat adat melalui kegiatan dan keputusannya. Sebuah organisasi juga diharapkan menghormati hak masyarakat adat atas persetujuan bebas, sukarela dan terinformasi dalam masalah-masalah tertentu yang berakibat kepada mereka. Ini adalah kasus ketika, misalnya, sebuah organisasi bermaksud untuk memulai operasi di tanah yang ditempati atau dimiliki oleh masyarakat adat.

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. b. Status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut:

Pengungkapan

411-1



i. Insiden yang ditinjau oleh organisasi;



ii. Rencana remediasi yang sedang dilaksanakan;



iii. Rencana remediasi yang telah diterapkan, dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin;



iv. Insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 411-1, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan insiden yang melibatkan hak-hak masyarakat adat di antara:

2.1.1 pekerja yang menjalankan kegiatan organisasi;



2.1.2 masyarakat yang kemungkinan besar terkena dampak kegiatan organisasi yang sudah ada atau yang direncanakan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 411-1

Latar belakang

Dalam konteks pengungkapan ini, sebuah 'insiden' mengacu pada tindakan hukum atau pengaduan yang didaftarkan pada organisasi pelapor atau badan yang berwenang melalui proses formal, atau contoh dari ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang ditetapkan. Prosedur yang ditetapkan untuk mengidentifikasikan contoh ketidakpatuhan dapat mencakup audit sistem manajemen, program pemantauan formal, atau mekanisme penanganan pengaduan.

Jumlah insiden tercatat yang melibatkan hak-hak masyarakat adat yang memberikan informasi tentang penerapan kebijakan organisasi terkait masyarakat adat. Informasi ini membantu mengindikasikan keadaan hubungan dengan komunitas pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting di wilayah-wilayah di mana masyarakat adat hidup, atau memiliki kepentingan di dekat lokasi operasi organisasi.

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

7

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Konvensi Buruh Internasional (ILO) 169, ‘Konvensi Masyarakat Hukum Adat’, 1991. 2.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966.

3.

 onvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan K Budaya’, 1966.

4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak atas Pembangunan’, 1986. 5.

 eklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak D Masyarakat Adat’, 2007.

6. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948. Rujukan relevan lainnya: 7. Korporasi Keuangan Internasional (IFC), ‘Standar Kinerja mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial’, 2012.

8

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

9

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 10

GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-082-5

GRI 412: PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA 2016

GRI

412

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak  Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia

5 7

Rujukan

10

7 8 9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik penilaian hak asasi manusia. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan.

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI

1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan.

Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 412 membahas tentang topik penilaian hak asasi manusia. Standar internasional yang menetapkan ekspektasi atas perilaku yang bertanggung jawab untuk organisasi sesuai dengan hak asasi manusia adalah ‘PrinsipPrinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia’ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011. Suatu organisasi dapat berdampak langsung pada hak asasi manusia, melalui tindakan dan operasinya sendiri. Organisasi juga dapat berdampak pada hak asasi manusia secara tidak langsung, melalui interaksi dan hubungannya dengan pihak lain, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pemasok, serta melalui investasinya. Organisasi bertanggung jawab atas dampak mereka pada keseluruhan rentang hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak-hak ini mencakup, minimal, semua hak yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ‘Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja’. Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional mencakup tiga instrumen:

4

•

Deklarasi PBB, ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948.

•

 onvensi PBB, ‘Kovenan Internasional tentang K Hak Sipil dan Politik’, 1966.

•

Konvensi PBB, ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

Selain tiga instrumen kunci ini, kerangka hukum internasional untuk hak asasi manusia menyertakan lebih dari 80 instrumen lain, mulai dari deklarasi dan prinsip-prinsip pemandu sampai ke traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang mengikat. Instrumen-instrumen itu juga bermacam-macam dari instrumen universal sampai regional. Untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak hak asasi manusia, suatu organisasi dapat melakukan tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak atas operasinya. Organisasi juga bisa mengimplementasikan pelatihan khusus yang membekali karyawan untuk menangani masalah hak asasi manusia dalam pekerjaan rutin mereka. Selain itu, organisasi dapat mengintegrasikan kriteria hak asasi manusia dalam penyaringan, atau memasukkan kriteria hak asasi manusia dalam persyaratan kinerja ketika membuat kontrak dan perjanjian dengan pihak lain, seperti usaha patungan dan anak perusahaan. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang pendekatan organisasi untuk mencegah dan memitigasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Standar GRI lainnya berurusan dengan hak asasi manusia khusus (seperti GRI 408: Pekerja Anak atau GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat). Selain itu, penilaian terhadap pemasok untuk dampak terkait hak asasi manusia dapat dilaporkan dengan GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak • Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia • Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap penilaian hak asasi manusia dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk hak asasi manusianya, organisasi pelapor juga bisa menjelaskan:

6

•

s trateginya untuk memperluas kebijakan dan prosedur yang berlaku ke pihak-pihak eksternal, seperti usaha patungan dan anak perusahaan;

•

penggunaan kriteria atau klausul hak asasi manusia dalam kontrak, termasuk jenis klausul dan jenis kontrak dan perjanjian di mana biasanya klausulklausul itu diterapkan, seperti investasi dan usaha patungan.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak Persyaratan pelaporan Pengungkapan

412-1

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total dan persentase operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.

Panduan Latar belakang Informasi yang dilaporkan untuk pengungkapan ini dapat menunjukkan sejauh mana organisasi mempertimbangkan hak asasi manusia ketika membuat keputusan di lokasi-lokasi operasinya. Pengungkapan ini juga dapat memberikan informasi untuk menilai potensi organisasi untuk diasosiasikan dengan, atau untuk dianggap terlibat dalam, pelanggaran hak asasi manusia.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

7

Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

412-2

a. Jumlah total jam dalam periode pelaporan yang dikhususkan untuk pelatihan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi. b. Persentase karyawan yang dilatih selama periode pelaporan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 412-2, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan data dari Pengungkapan 102-7 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total karyawan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 412-2

Latar belakang

Pengungkapan ini meliputi pelatihan karyawan tentang kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi, termasuk daya terap kebijakan atau prosedur hak asasi manusia pada kerja karyawan.

Informasi yang dihasilkan dari pengungkapan ini menawarkan wawasan mengenai kapasitas organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur hak asasi manusianya.

Pelatihan dapat mengacu pada pelatihan yang khusus tentang hak asasi manusia atau modul hak asasi manusia di dalam program pelatihan umum. Pelaporan jumlah total jam pelatihan untuk karyawan dicakup dalam GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan.

8

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

Hak asasi manusia dikukuhkan dengan baik dalam standarstandar dan undang-undang internasional, dan hal ini telah mewajibkan organisasi untuk melaksanakan pelatihan khusus yang membekali karyawan dalam menangani hak asasi manusia dalam kerja rutin mereka. Jumlah total karyawan yang dilatih dan jumlah pelatihan yang mereka terima, berkontribusi pada penilaian kedalaman pengetahuan organisasi mengenai hak asasi manusia.

Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausulklausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

a. Jumlah total dan persentase perjanjian serta kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia.

412-3

b. Definisi yang digunakan untuk ‘perjanjian investasi signifikan’.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 412-3, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1  memasukkan jumlah total perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang diselesaikan selama periode pelaporan yang memindahkan organisasi ke posisi kepemilikan di entitas lain, atau memulai proyek investasi modal yang penting untuk rekening keuangan;



2.2.2 memasukkan hanya perjanjian dan kontrak yang signifikan dalam hal ukuran atau kepentingan strategis.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 412-3

Latar belakang

Penyaringan hak asasi manusia mengacu pada proses formal atau terdokumentasi yang menerapkan serangkaian kriteria kinerja hak asasi manusia sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah akan menjalin hubungan bisnis.

Pengungkapan ini merupakan salah satu ukuran sejauh mana pertimbangan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam keputusan ekonomi organisasi. Hal ini khususnya relevan untuk organisasi yang beroperasi, atau mitra dalam usaha patungan di wilayah-wilayah di mana perlindungan hak asasi manusia merupakan kekhawatiran besar.

Perjanjian dan kontrak signifikan dapat ditentukan berdasarkan tingkat persetujuan yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk investasi. Kriteria lain juga dapat digunakan untuk menentukan signifikansi jika kriteria itu dapat secara konsisten diterapkan pada semua perjanjian. Jika beberapa perjanjian investasi yang signifikan dilakukan dan kontrak ditandatangani dengan mitra yang sama, jumlah total perjanjian mencerminkan jumlah total proyek terpisah yang dilakukan atau entitas yang dibuat.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

9

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional, ‘Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak di Tempat Kerja’, 1998. 2.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):



• Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948.



• Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966.



• Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966.

‘Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak di Tempat Kerja’ ILO, dibuat berdasarkan delapan Konvensi inti ILO1: 3.

Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Kerja Paksa’, 1930.

4.  Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. 5.  Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak-Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama’, 1949. 6.

Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Upah’, 1951.

7.

Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa’, 1957.

8. Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958. 9.

Konvensi 138 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Usia Minimum’, 1973.

10. Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak’, 1999. Konvensi-konvensi regional yang berpegang teguh pada prinsip universalitas dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional, untuk wilayah-wilayah tempat organisasi pelapor beroperasi, termasuk: 11. Piagam Uni Afrika, ‘Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia’, 1981. 12. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, ‘Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar’, 1950. 13. Liga Negara-Negara Arab, ‘Piagam Arab mengenai Hak Asasi Manusia’, 1994. 14. Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), ‘Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia’, 1969. Konvensi yang melindungi hak-hak individu yang dapat terkena dampak pekerjaan organisasi, termasuk tapi tidak terbatas pada: 15. Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Masyarakat Adat’, 1957. 16. Konvensi Buruh Internasional (ILO) 169, ‘Konvensi Masyarakat Hukum Adat’, 1991.

1 Konvensi 100 dan 111 berkaitan dengan non-diskriminasi; Konvensi 87 dan 98 berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif; Konvensi 138 dan 182 berkaitan dengan penghapusan pekerja anak; dan Konvensi 29 dan 105 berkaitan dengan pencegahan kerja paksa atau wajib kerja.

10

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

17.  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)’, 1979. 18. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas’, 2006. 19. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi mengenai Hak-Hak Anak’, 1989. 20. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. 21. D  eklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat’, 2007. Referensi tambahan meliputi: 22. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Laporan III - Informasi dan laporan tentang penerapan Konvensi dan Rekomendasi, diperbarui setiap tahun. 23.  Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijaksanaan Sosial’, 2006. 24. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka’, 1990. 25. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1963. 26. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak atas Pembangunan’, 1986. 27. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa’, 2000. 28. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi dan Program Aksi Wina’, 1993. 29. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 30. P  erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 31. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. Rujukan relevan lainnya: 32. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pedoman Bisnis Global Compact untuk Penilaian Dampak Konflik dan Manajemen Risiko, 2002. 33. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prinsip-prinsip untuk Investasi Bertanggung jawab (PRI), Pedoman mengenai Bisnis Bertanggung Jawab di Wilayah yang Terkena Konflik dan Berisiko Tinggi: Sumber Daya untuk Perusahaan dan Investor, 2010.

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

11

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

12

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 13

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-084-9

GRI 413: MASYARAKAT LOKAL 2016

GRI

413

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 413: Masyarakat Lokal

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan  Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal

5 7

Rujukan

11

7 9

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan apa pun tentang Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 413: Masyarakat Lokal menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik masyarakat lokal. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 413: Masyarakat Lokal adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 413: Masyarakat Lokal, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 413 membahas topik mengenai masyarakat lokal. Dalam Standar GRI, masyarakat lokal didefinisikan sebagai orang-orang atau kelompok orang yang tinggal dan/atau bekerja di wilayah yang secara ekonomi, sosial, atau lingkungan terkena dampak (positif maupun negatif) dari operasi organisasi. Masyarakat lokal dapat memiliki rentang dari orang yang tinggal di dekat operasi organisasi, hingga mereka yang tinggal jauh tapi masih terkena dampak operasi. Kegiatan organisasi dan infrastruktur dapat memiliki dampak ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan yang signifikan pada masyarakat lokal. Jika memungkinkan, organisasi diharapkan untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif pada masyarakat lokal. Menetapkan proses identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat waktu dan efektif adalah penting untuk membantu organisasi memahami kerentanan masyarakat lokal dan bagaimana hal ini mungkin dipengaruhi oleh kegiatan organisasi. Karena sifat heterogen masyarakat lokal, sebuah organisasi diharapkan untuk mempertimbangkan sifat masyarakat yang berbeda-beda serta kerentanan berbeda dan khusus yang dapat diderita kelompok ini sebagai akibat dari kegiatan organisasi.

4

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait masyarakat lokal, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

GRI 413: Masyarakat Lokal

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 413-1 O  perasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan • Pengungkapan 413-2 O  perasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap masyarakat lokal dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk masyarakat lokalnya, organisasi pelapor juga bisa menjelaskan: •

cara yang membuat para pemangku kepentingan diidentifikasikan dan dilibatkan;

•

kelompok rentan mana yang telah diidentifikasi;

•

•

•

6

Latar belakang Masyarakat memiliki hak-hak individu dan kolektif yang berasal dari, antara lain, konvensi dan deklarasi internasional seperti: •

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948;

hak-hak kolektif atau individu yang telah diidentifikasi yang merupakan kekhawatiran tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan;

•

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966;

bagaimana organisasi terlibat dengan kelompok pemangku kepentingan yang khusus bagi masyarakat (misalnya, kelompok yang ditentukan berdasarkan usia, latar belakang masyarakat adat, etnisitas, atau status migrasi);

•

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966,

•

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak atas Pembangunan’, 1986.

cara yang dipakai departemen organisasi dan badan lainnya untuk mengatasi risiko dan dampak, atau mendukung pihak ketiga independen untuk terlibat dengan pemangku kepentingan serta mengatasi risiko dan dampak.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Standar-standar lain seperti Standar Kinerja (PS) Korporasi Keuangan Internasional (IFC) juga menyediakan pendekatan-pendekatan praktik baik yang diterima luas untuk penilaian organisasi, keterlibatan dan perlakuan terhadap isu-isu dampak terkait masyarakat (lihat IFC PS1- Pengkajian dan Pengelolaan atas Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial, serta PS4 - Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat).

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan/atau program pengembangan, termasuk penggunaan:

Pengungkapan

413-1



i. penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif;



ii. penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus menerus;



iii. pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial;

iv. program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal;

v. rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan;



vi. komite konsultasi masyarakat lokal luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan;



vii. dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, serta badan-badan perwakilan pekerja lain untuk menangani dampak;



viii. proses pengaduan keluhan masyarakat lokal secara formal.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 413-1, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan data dari pengungkapan 102-7 dalam GRI 102: Pengungkapan Umum untuk mengidentifikasi jumlah total operasi. Panduan Latar belakang Elemen penting dalam mengelola dampak pada orangorang dalam masyarakat lokal adalah penilaian dan perencanaan untuk memahami dampak aktual dan potensial, serta keterlibatan yang kuat dengan masyarakat lokal untuk memahami harapan dan kebutuhan mereka. Terdapat banyak elemen yang dapat digabungkan ke dalam keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Pengungkapan ini berupaya untuk mengidentifikasi elemen mana yang telah secara konsisten diterapkan, di keseluruhan organisasi.

Jika mungkin, organisasi diharapkan untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif pada masyarakat lokal. Jika tidak mungkin, atau jika dampak residual tetap ada, organisasi diharapkan untuk mengelola dampak-dampak tersebut dengan tepat, termasuk keluhan, dan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat lokal atas dampak negatif.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

7

Pengungkapan 413-1 Lanjutan Menetapkan proses identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat waktu dan efektif adalah penting untuk membantu organisasi memahami kerentanan masyarakat lokal dan bagaimana hal ini mungkin dipengaruhi oleh kegiatan organisasi. Sebuah proses keterlibatan pemangku kepentingan baik di tahap perencanaan awal maupun selama operasi, dapat membantu membangun jalur komunikasi antara berbagai departemen dalam organisasi (perencanaan, keuangan, lingkungan, produksi, dll.) dan kelompok kepentingan pemangku kepentingan utama di masyarakat. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan pandangan pemangku kepentingan masyarakat dalam keputusannya, dan untuk mengatasi dampak potensialnya pada masyarakat lokal dengan tepat waktu.

Sebuah organisasi diharapkan untuk mempertimbangkan sifat masyarakat lokal yang berbeda-beda serta melakukan tindakan khusus untuk mengidentifikasikan dan melibatkan kelompok rentan. Hal ini mungkin memerlukan penggunaan langkah-langkah yang dibedakan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dari kelompok rentan, seperti menyediakan informasi dalam bahasa atau format alternatif bagi mereka yang tidak melek huruf, atau yang tidak memiliki akses ke bahan cetak. Jika perlu, organisasi diharapkan untuk melakukan proses tambahan atau terpisah sehingga dampak negatif pada kelompok rentan atau kurang beruntung dapat dihindari, diminimalisasi, dikurangi, atau dikompensasi.1

Organisasi dapat memanfaatkan sejumlah alat yang berguna untuk melibatkan masyarakat, termasuk penilaian dampak hak asasi manusia dan sosial, yang meliputi serangkaian beragam pendekatan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan karakteristik masyarakat secara tepat. Hal ini dapat berdasarkan kepada isu-isu seperti latar belakang etnis, keturunan masyarakat adat, jenis kelamin, usia, status migran, status sosial ekonomi, tingkat melek huruf, disabilitas, tingkat penghasilan, ketersediaan infrastruktur, atau kerentanan kesehatan manusia tertentu yang mungkin ada dalam masyarakat pemangku kepentingan.

1 Korporasi Keuangan Internasional (IFC), Catatan Panduan: Standar Kinerja mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, 2012.

8

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk:

Pengungkapan

413-2

i. lokasi operasi;

ii. potensi dampak negatif dan aktual yang signifikan dari operasi.

Rekomendasi pelaporan 2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 413-2, organisasi pelapor sebaiknya:

2.2.1 melaporkan kerentanan dan risiko terhadap masyarakat lokal dari potensi dampak negatif yang diakibatkan faktor-faktor termasuk:



2.2.1.1



2.2.1.2 tingkat pengembangan sosial ekonomi, termasuk derajat kesetaraan gender dalam masyarakat;



2.2.1.3 keadaan infrastruktur sosial ekonomi, termasuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan;



2.2.1.4

kedekatan dengan operasi;



2.2.1.5

tingkat organisasi sosial;



2.2.1.6 kekuatan dan mutu tata kelola institusi lokal dan nasional di sekitar masyarakat;



derajat keterasingan ekonomi atau fisik masyarakat lokal;

2.2.2 melaporkan paparan masyarakat lokal ke operasinya yang disebabkan penggunaan sumber daya bersama yang lebih tinggi dari rata-rata atau dampak pada sumber daya bersama, termasuk:



2.2.2.1 penggunaan zat-zat berbahaya yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia secara umum, dan khususnya memengaruhi kesehatan reproduksi;



2.2.2.2

volume dan jenis polusi yang dilepaskan;



2.2.2.3

status sebagai pemberi kerja utama di masyarakat lokal;



2.2.2.4

konversi lahan dan pemukiman;



2.2.2.5

konsumsi sumber daya alam;



2.2.3 untuk setiap dampak ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan pada masyarakat lokal dan hak-hak mereka, jelaskan:



2.2.3.1

intensitas atau keparahan dampak tersebut;



2.2.3.2

durasi yang mungkin dari dampak tersebut;



2.2.3.3

reversibilitas dampak;



2.2.3.4

skala dampak.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

9

Pengungkapan 413-2 Lanjutan

10

Panduan untuk Pengungkapan 413-2

Latar belakang

Sumber informasi internal tentang potensi dampak negatif dan dampak negatif aktual operasi terhadap masyarakat dapat mencakup:

Pengungkapan ini difokuskan pada potensi dampak negatif dan dampak negatif aktual yang berkaitan dengan operasi organisasi, dan bukan pada investasi atau donasi masyarakat, yang dibahas oleh GRI 201: Kinerja Ekonomi.

•

data kinerja aktual;

•

rencana investasi internal dan penilaian risiko terkait;

•

seluruh data yang dikumpulkan dengan pengungkapan topik spesifik karena terkait dengan masing-masing masyarakat. Misalnya: GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung, GRI 301: Material, GRI 302: Energi, GRI 303: Air, GRI 304: Keanekaragaman Hayati, GRI 305: Emisi, GRI 306: Air Limbah (efluen) dan Limbah, GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, GRI 408: Pekerja Anak, GRI 409: Kerja paksa atau wajib kerja, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat, dan GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Pengungkapan ini memberi tahu para pemangku kepentingan mengenai kesadaran organisasi akan dampai negatifnya pada masyarakat lokal. Pengungkapan ini juga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan dengan lebih baik serta meningkatkan perhatian seluruh bagian organisasinya kepada masyarakat lokal.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaanperusahaan Multinasional, 2011. 2. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Alat Kesadaran Risiko untuk Perusahaanperusahaan Multinasional di Zona-Zona dengan Tata Kelola yang Lemah, 2006. 3.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966.

4.

 onvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, K dan Budaya’, 1966.

5.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak-Hak atas Pembangunan’, 1986.

6.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948.

Rujukan relevan lainnya: 7. Korporasi Keuangan Internasional (IFC), Standar Kinerja mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, 2012. 8. Korporasi Keuangan Internasional (IFC), Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Pedoman Praktik Baik untuk Perusahaan yang Melakukan Bisnis di Pasar-Pasar yang Baru Tumbuh, 2007.

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

11

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

12

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 13

GRI 413: Masyarakat Lokal 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-085-6

GRI 414: PENILAIAN SOSIAL PEMASOK 2016

GRI

414

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 414-1 S eleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial  Pengungkapan 414-2 D  ampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

5 7 7

Rujukan

9

8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik penilaian sosial pemasok. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101

Standar topik spesifik

Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103 Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial).

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal

102

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut.

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan

Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di:

Standar GRI mencakup:

• GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok

Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar.

Jika organisasi pelapor telah mengidentifikasi kedua topik sebagai material, organisasi tersebut bisa mengombinasikan pengungkapannya dengan GRI 308 dan GRI 414. Misalnya, jika organisasi menggunakan pendekatan yang sama untuk mengelola kedua topik, organisasi tersebut dapat menyediakan satu penjelasan yang dikombinasikan dari pendekatan manajemennya.

Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 414 membahas topik tentang penilaian sosial pemasok. Suatu organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Uji tuntas diharapkan dari sebuah organisasi untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial negatif dalam rantai pasokan. Ini termasuk dampak organisasi, baik yang menyebabkan atau berkontribusi pada, atau yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini dapat memberikan informasi tentang pendekatan organisasi untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial negatif dalam rantai pasokannya. Pemasok dapat dinilai berdasarkan serentang kriteria sosial, termasuk hak asasi manusia (seperti pekerja anak dan kerja paksa atau wajib kerja); praktik kepegawaian; praktik kesehatan dan keselamatan; hubungan industri; insiden (seperti pelanggaran, pemaksaan atau pelecehan); gaji dan kompensasi; dan jam kerja. Beberapa dari kriteria ini tercakup dalam Standar GRI dalam seri 400 (topik Sosial).

4

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial • Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap penilaian sosial pemasok dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk penilaian sosial pemasok, organisasi pelapor juga bisa mengungkapkan:

•

proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasikan dan menilai dampak sosial aktual dan potensial signifikan dalam rantai pasokan;

•

•

bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk penilaian dampak sosial;

Sistem yang digunakan untuk menyeleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial, dan daftar kriteria sosial yang digunakan untuk menyeleksi pemasok baru;

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan •

•

6

tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan, dan apakah tindakan dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau melakukan remediasi terhadap dampak; bagaimana harapan dibentuk dan ditetapkan dalam kontrak dengan pemasok untuk mempromosikan pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan, termasuk sasaran dan tujuan;

•

apakah pemasok diberi insentif dan imbalan untuk pencegahan, mitigasi, dan remediasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan;

•

praktik untuk menilai serta mengaudit pemasok dan produk serta layanan mereka dengan menggunakan kriteria sosial;

•

daftar jenis, sistem, ruang lingkup, frekuensi, penerapan terkini penilaian dan audit, serta bagian mana dari rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit;

•

sistem yang digunakan untuk menilai potensi dampak negatif dari pengakhiran hubungan dengan pemasok sebagai akibat dari penilaian terhadap pemasok untuk dampak sosial, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

Kriteria atau penilaian sosial pemasok untuk dampak sosial dapat mencakup topik pada seri 400 (topik Sosial). Dampak negatif dapat mencakup hal-hal yang disebabkan atau dikontribusikan oleh suatu organisasi, atau hal-hal yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Penilaian dapat menggunakan informasi dari audit, kajian kontrak, keterlibatan dua arah, dan keluhan serta mekanisme penanganan pengaduan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dampak sosial dapat mencakup mengubah praktik pengadaan organisasi, menyesuaikan ekspektasi kinerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, perubahan proses, serta pengakhiran hubungan dengan pemasok. Penilaian dan audit atas pemasok serta produk dan jasa mereka dengan menggunakan kriteria sosial dapat dilakukan oleh organisasi, oleh pihak kedua, atau oleh pihak ketiga.

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial Persyaratan pelaporan Pengungkapan

414-1

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria sosial.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 414-1 Kriteria sosial dapat mencakup topik dalam seri 400 (topik Sosial). Latar belakang Pengungkapan ini menginformasikan pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak dengan tunduk pada proses uji tuntas untuk dampak sosial.

Organisasi diharapkan untuk memulai uji tuntas sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Dampak mungkin bisa dicegah atau dikurangi pada tahap menyusun kontrak atau perjanjian lainnya, serta melalui kerja sama terus menerus dengan pemasok.

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

7

Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak sosial. b. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan. Pengungkapan

c. Dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan.

414-2

d. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian. e. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian, serta penyebabnya.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 414-2, organisasi pelapor sebaiknya, ketika menyediakan konteks yang sesuai mengenai dampak yang signifikan, memberikan perincian informasi berdasarkan:

2.1.1

lokasi pemasok;



2.1.2

dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 414-2

Latar belakang

Dampak negatif mencakup hal-hal yang disebabkan atau dikontribusikan oleh suatu organisasi, atau hal-hal yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok.

Pengungkapan ini menginformasikan pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi akan dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan.

Penilaian untuk dampak sosial dapat mencakup topik dalam seri 400 (topik Sosial). Penilaian dapat dilakukan terhadap ekspektasi kinerja yang disepakati yang sudah ditetapkan serta dikomunikasikan kepada pemasok sebelum penilaian. Penilaian dapat menggunakan informasi dari audit, kajian kontrak, keterlibatan dua arah, dan keluhan serta mekanisme penanganan pengaduan. Perbaikan dapat mencakup perubahan praktik pengadaan organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan perubahan proses.

8

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal mengenai Masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. Rujukan relevan lainnya: 4.

 lobal Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pedoman Bisnis Global Compact untuk Penilaian Dampak Konflik G dan Manajemen Risiko, 2002.

5.

Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prinsip-prinsip untuk Investasi Bertanggung jawab (PRI), Pedoman mengenai Bisnis Bertanggung Jawab di Wilayah yang Terkena Konflik dan Berisiko Tinggi: Sumber Daya untuk Perusahaan dan Investor, 2010.

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-086-3

GRI 415: KEBIJAKAN PUBLIK 2016

GRI

415

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 415: Kebijakan Publik

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 415-1 Kontribusi politik

5 6 6

Rujukan

7

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar peramban, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela peramban baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 415: Kebijakan Publik adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 415: Kebijakan Publik, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 415 membahas mengenai topik kebijakan publik. Hal ini mencakup partisipasi organisasi dalam pengembangan kebijakan publik, melalui kegiatan seperti melobi dan membuat kontribusi keuangan atau sejenisnya kepada partai-partai politik, politisi, atau alasanalasan politik. Sementara organisasi dapat mendukung proses politik publik secara positif dan mendorong pengembangan kebijakan publik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, hal ini juga dapat membawa risiko, di antaranya adalah risiko yang diasosiasikan dengan korupsi, suap, dan pengaruh yang tidak layak. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kebijakan publik, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

GRI 415: Kebijakan Publik

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 415-1 Kontribusi politik

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kebijakan publik dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Rekomendasi pelaporan 1.2 Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan:

1.2.1 masalah signifikan yang merupakan fokus dari partisipasinya dalam pengembangan kebijakan publik dan pelobian;



1.2.2 sikapnya terhadap isu-isu ini, dan perbedaan apa pun antara posisi yang dilobinya dan kebijakan, tujuan, atau posisi publik lain yang disebutkannya.

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 415-1 Kontribusi politik Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: Pengungkapan

415-1

a. Total nilai moneter kontribusi politik baik secara finansial maupun dalam bentuk benda/barang yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat. b. Jika berlaku, bagaimana nilai moneter kontribusi berupa benda/barang diperkirakan. 2.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 415-1, organisasi pelapor harus menghitung kontribusi politik keuangan sesuai dengan aturan akuntansi nasional, bila hal ini berlaku. Panduan Latar belakang Tujuan pengungkapan ini adalah untuk mengidentifikasi dukungan organisasi terhadap tujuan-tujuan politik. Pengungkapan ini dapat memberikan indikasi sejauh mana kontribusi politik organisasi sejalan dengan kebijakan, tujuannya, atau posisi publik lainnya yang telah disebutkan.

6

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

Kontribusi langsung atau tidak langsung pada alasan politik juga dapat menghadirkan risiko korupsi, karena kontribusi tersebut dapat digunakan untuk memberikan pengaruh yang tidak layak pada proses politik. Banyak negara memiliki undang-undang yang membatasi jumlah yang dapat dikeluarkan organisasi untuk partai-partai dan kandidat politik untuk tujuan kampanye. Jika sebuah organisasi menyalurkan kontribusi secara tidak langsung melalui perantara, seperti pelobi atau organisasi yang terkait dengan alasan politik, organisasi tersebut mengelak dari undang-undang seperti itu dengan tidak benar.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011. 2. Prinsip-Prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD’, 2015. 3. Rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Rekomendasi Dewan mengenai Prinsip-Prinsip untuk Transparansi dan Integritas dalam Pelobian’, 2010.

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 415: Kebijakan Publik 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-087-0

GRI 416: KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN 2016

GRI

416

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 416-1 P  enilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa  Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa

5 7

Rujukan

9

7 8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSBB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan.

Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101

Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, jika ini adalah salah satu topik materialnya.

Standar Universal

Standar topik spesifik

Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103 Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial).

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan.

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut.

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut.

D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 416 membahas topik kesehatan dan keselamatan pelanggan, termasuk upaya sistematis sebuah organisasi untuk menangani kesehatan dan keselamatan di seluruh siklus kehidupan dari sebuah produk atau jasa, dan kepatuhannya terhadap regulasi dan peraturan sukarela tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kesehatan dan keselamatan pelanggan, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut. Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: • GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan

4

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 416-1 P  enilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa • Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

5

Pengungkapan pendekatan manajemen Lanjutan Panduan Ketika melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan, organisasi pelapor juga dapat mengungkap apakah dampak kesehatan dan keselamatan produk dan jasa dinilai untuk perbaikan di setiap tahap siklus hidup berikut ini:

6

•

Pengembangan konsep produk

•

Penelitian dan pengembangan

•

Sertifikasi

•

Manufaktur dan produksi

•

Pemasaran dan promosi

•

Penyimpanan, distribusi, dan pemasokan

•

Penggunaan dan layanan

•

Pembuangan, penggunaan kembali, atau daur ulang

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa Persyaratan pelaporan Pengungkapan

416-1

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a.  Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dinilai dampak kesehatan dan keselamatannya untuk perbaikan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 416-1 Pengukuran ini membantu mengidentifikasi keberadaan dan berbagai upaya sistematis untuk menangani kesehatan dan keselamatan di seluruh siklus hidup suatu produk atau jasa. Dalam melaporkan informasi dalam Pengungkapan 416-1, organisasi pelapor juga dapat menggambarkan kriteria yang digunakan untuk penilaian.

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

7

Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela yang menyangkut dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, berdasarkan: Pengungkapan

416-2



i. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman;



ii. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan;



iii. insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela.

b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 416-2, organisasi pelapor harus:

2.1.1 tidak memasukkan insiden ketidakpatuhan di mana organisasi dinyatakan tidak bersalah;



2.1.2 tidak memasukkan insiden ketidakpatuhan yang berkaitan dengan pelabelan. Insiden yang berkaitan dengan pelabelan dilaporkan dalam Pengungkapan 417-2 dari GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan;



2.1.3 jika berlaku, identifikasikan insiden ketidakpatuhan apa pun yang berkaitan dengan kejadiankejadian dalam periode sebelum periode pelaporan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan, apakah itu terjadi dalam periode sebelum periode pelaporan atau bukan. Latar belakang Perlindungan kesehatan dan keselamatan adalah tujuan yang diakui oleh banyak peraturan nasional dan internasional. Pelanggan mengharapkan produk dan jasa

8

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

untuk menjalankan fungsi secara memuaskan sebagaimana mestinya, dan tidak memberi risiko bagi kesehatan dan keselamatan. Pelanggan memiliki hak atas produk yang tidak berisiko bahaya. Jika kesehatan dan keselamatan mereka terpengaruh, maka pelanggan juga berhak untuk menuntut ganti rugi. Pengungkapan ini membahas siklus hidup dari produk atau jasa setelah tersedia untuk digunakan, oleh karena itu tunduk kepada regulasi dan peraturan sukarela yang menyangkut kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-088-7

GRI 417: PEMASARAN DAN PELABELAN 2016

GRI

417

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

5 6 6

Rujukan

9

7 8

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 417 membahas topik informasi dan pelabelan produk dan jasa dan komunikasi pemasaran. Hal ini termasuk akses pelanggan ke informasi yang akurat dan memadai tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif dan negatif dari produk dan jasa yang mereka konsumsi – baik dari pelabelan produk dan jasa maupun dari perspektif komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, juga akses terhadap informasi tentang komposisi produk, serta cara penggunaan dan pembuangannya yang tepat, dapat membantu pelanggan dalam membuat keputusan terinformasi. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait pelabelan dan komunikasi pemasaran produk dan jasa, dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut.

4

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa • Pengungkapan 417-2 Insiden  ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa • Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap pemasaran dan pelabelan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Apakah masing-masing jenis informasi berikut ini disyaratkan oleh prosedur organisasi untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa:

Pengungkapan

417-1



i. Sumber komponen produk atau jasa;



ii. Isi, khususnya yang berhubungan dengan zat yang mungkin menghasilkan dampak lingkungan atau sosial;



iii. Penggunaan produk atau jasa dengan aman;



iv. Pembuangan produk dan dampak lingkungan atau sosial;



v. Lainnya (jelaskan).

b. Persentase kategori produk atau jasa yang signifikan yang dicakup dan dinilai kepatuhannya terhadap prosedur tersebut.

Panduan Latar belakang Pelanggan dan pengguna akhir membutuhkan informasi yang memadai dan dapat diakses tentang dampak lingkungan dan sosial baik positif maupun negatif dari produk dan jasa. Hal ini dapat mencakup informasi

6

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

tentang penggunaan sebuah produk atau jasa dengan aman, pembuangan produk tersebut, atau sumber dari komponennya. Akses terhadap informasi ini membantu pelanggan membuat pilihan terinformasi tentang apa yang akan dibeli.

Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela yang menyangkut pelabelan dan informasi produk dan jasa, berdasarkan: Pengungkapan

417-2



i. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman;



ii. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan;



iii. insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela.

b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 417-2, organisasi pelapor harus:

2.1.1 tidak memasukkan insiden ketidakpatuhan di mana organisasi dinyatakan tidak bersalah;



2.1.2  Jika berlaku, identifikasikan insiden ketidakpatuhan apa pun yang berkaitan dengan kejadiankejadian dalam periode sebelum periode pelaporan.

Panduan Panduan untuk Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan, apakah itu terjadi dalam periode sebelum periode pelaporan atau bukan. Latar belakang Menyediakan informasi dan pelabelan yang tepat sehubungan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan terhadap regulasi, undang-undang, dan peraturan jenis tertentu. Misalnya, terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan,

undang-undang nasional, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional. Hal ini juga mungkin terkait dengan kepatuhan terhadap strategi untuk pembedaan merek dan pasar. Penyajian serta penyediaan informasi dan pelabelan untuk produk dan jasa menjadi subjek banyak peraturan dan undang-undang. Ketidakpatuhan dapat mengindikasikan baik prosedur dan sistem manajemen internal yang tidak memadai atau penerapan yang tidak efektif. Tren yang diungkapkan oleh pengungkapan ini tersebut dapat mengindikasikan perbaikan atau kemunduran dari efektivitas pengendalian internal.

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

7

Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela yang menyangkut komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan pensponsoran, berdasarkan: Pengungkapan

417-3



i. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman;



ii. insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan;



iii. insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela.

b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 417-3, organisasi pelapor harus:

2.2.1 tidak memasukkan insiden ketidakpatuhan di mana organisasi dinyatakan tidak bersalah;



2.2.2  Jika berlaku, identifikasikan insiden ketidakpatuhan apa pun yang berkaitan dengan kejadiankejadian dalam periode sebelum periode pelaporan. Panduan Panduan untuk Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan, apakah itu terjadi dalam periode sebelum periode pelaporan atau bukan. Latar belakang Pemasaran adalah metode komunikasi yang penting antara organisasi dan pelanggan, dan menjadi subjek banyak regulasi, undang-undang, dan peraturan sukarela, seperti Kode Etik Terkonsolidasi mengenai Periklanan dan Praktik Komunikasi Pemasaran dari Kamar Dagang

8

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

Internasional (ICC). Suatu organisasi diharapkan untuk menjalankan praktik yang adil dan bertanggung jawab dalam berbisnis dan berhubungan dengan pelanggannya. Pemasaran yang adil dan bertanggung jawab mengharuskan organisasi untuk berkomunikasi secara transparan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari merek, produk, dan jasanya. Pemasaran yang adil dan bertanggung jawab juga menghindari segala klaim yang menipu, tidak jujur, atau diskriminatif, dan tidak mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan atau pilihan seorang pelanggan.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaanperusahaan Multinasional, 2011. Rujukan relevan lainnya: 2. Kamar Dagang Internasional (ICC), Kode Etik Terkonsolidasi mengenai Periklanan dan Praktik Komunikasi Pemasaran, 2011.

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

9

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

10

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 11

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-089-4

GRI 418: PRIVASI PELANGGAN 2016

GRI

418

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 418: Privasi Pelanggan

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 418-1 P  engaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 418: Privasi Pelanggan menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial). Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 418: Privasi Pelanggan adalah topik yang spesifik Standar GRI dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar. Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

102 Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 418: Privasi Pelanggan, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi. Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut. D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 418 membahas mengenai topik privasi pelanggan, termasuk hilangnya data pelanggan dan pelanggaran terhadap privasi pelanggan. Hal ini bisa berasal dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan/ atau standar sukarela yang sudah ada mengenai perlindungan privasi pelanggan. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait privasi pelanggan, dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

4

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

GRI 418: Privasi Pelanggan

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 418-1 P  engaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap privasi pelanggan dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Jumlah total pengaduan yang berdasar yang diterima mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan, yang dikategorikan berdasarkan: Pengungkapan

418-1



i. pengaduan yang diterima dari pihak luar dan diperkuat oleh organisasi;



ii. pengaduan dari badan regulatif.

b. Jumlah total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi. c. Jika organisasi tidak mengidentifikasi pengaduan yang berdasar apa pun, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. 2.1 Ketika menyusun informasi yang spesifik dalam Pengungkapan 418-1, organisasi pelapor harus mengindikasikan jika sejumlah besar pelanggaran ini berkaitan dengan kejadian-kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Panduan Latar belakang Perlindungan privasi pelanggan adalah tujuan yang diakui secara umum dalam peraturan-peraturan nasional dan kebijakan-kebijakan organisasi. Sebagaimana diatur dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional, organisasi-organisasi diharapkan untuk ‘menghormati privasi pelanggan dan mengambil langkah yang layak untuk memastikan keamanan data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, proses, atau sebarkan’. Untuk melindungi privasi pelanggan, sebuah organisasi diharapkan untuk membatasi pengumpulan data pribadi, mengumpulkan data dengan cara yang sesuai hukum, dan

6

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

bersikap transparan tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan diamankan. Organisasi juga diharapkan untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi pribadi pelanggan untuk tujuan apa pun selain dari yang sudah disetujui, dan untuk mengomunikasikan setiap perubahan dalam kebijakan perlindungan data atau langkah langsung kepada pelanggan. Pengungkapan ini memberi evaluasi terhadap kesuksesan sistem manajemen dan prosedur terkait perlindungan privasi pelanggan.

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-090-0

GRI 419: KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI 2016

GRI

419

Daftar Isi

Pendahuluan

3

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi

5

1. Pengungkapan pendekatan manajemen 2. Pengungkapan topik spesifik Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

5 6

Rujukan

7

6

Tentang Standar ini Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Ruang lingkup

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi menetapkan persyaratan pelaporan mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumendokumen berikut. GRI 101: Landasan GRI 103: Pendekatan Manajemen Daftar Istilah Standar GRI Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah digarisbawahi.

Tanggal berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

Pendahuluan

A. Ikhtisar Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar GRI disusun sebagai standar modular yang saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh di www.globalreporting.org/standards/. Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: GRI 101: Landasan GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 103: Pendekatan Manajemen

Gambar 1 Ikhtisar rangkaian Standar GRI Titik awal untuk menggunakan Standar GRI

Landasan

GRI

101 Standar Universal Pengungkapan Umum

Pendekatan Manajemen

GRI

GRI

103

Untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi

Standar topik spesifik

Untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

GRI

GRI

GRI

200

Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk topik tersebut. GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi adalah Standar GRI topik spesifik dalam seri 400 (topik Sosial). B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut memiliki informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar.

102

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), dan 400 (Topik sosial).

300

400

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan. 1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi, jika ini adalah salah satu topik materialnya. 2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang dipublikasikan.

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

3

C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan Standar GRI mencakup: Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah disusun sesuai dengan Standar. Rekomendasi. Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.  anduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi P latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut.

D. Konteks latar belakang Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial dari keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. GRI 419 membahas mengenai topik kepatuhan sosial ekonomi. Ini termasuk catatan kepatuhan organisasi secara keseluruhan, dan juga kepatuhan terhadap undangundang atau peraturan spesifik di bidang sosial dan ekonomi. Kepatuhan dapat berkaitan dengan penipuan akuntansi dan pajak, korupsi, penyuapan, kompetisi, penyediaan produk dan jasa, atau masalah tenaga kerja, misalnya seperti diskriminasi di tempat kerja. Ini termasuk kepatuhan terhadap deklarasi, konvensi, dan traktat internasional, dan juga regulasi nasional, provinsi, regional, dan lokal. Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi: lihat Rujukan. Pengungkapan pada Standar ini bisa menyediakan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan dengan instrumen lain.

4

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

Pengungkapan tambahan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di: • GRI 307: Kepatuhan Lingkungan Jika organisasi pelapor telah mengidentifikasi kedua topik sebagai material, organisasi tersebut bisa mengombinasikan pengungkapannya untuk GRI 307 dan GRI 419. Misalnya, jika organisasi menggunakan pendekatan yang sama untuk mengelola kedua topik, organisasi tersebut dapat bisa menyediakan satu penjelasan yang dikombinasikan dari pendekatan manajemennya.

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi

Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik yang spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: • Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103) • Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

1. Pengungkapan pendekatan manajemen Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan. Persyaratan pelaporan 1.1 Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap kepatuhan sosial ekonomi dengan menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

5

2. Pengungkapan topik spesifik

Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi Persyaratan pelaporan Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: a. Denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan di bidang sosial dan ekonomi dalam hal: Pengungkapan

419-1



i. nilai moneter total dari denda yang signifikan;



ii. jumlah total sanksi non-moneter;



iii. kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa.

b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang dan/atau peraturan, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. c. Konteks timbulnya denda yang signifikan dan sanksi non-moneter.

Rekomendasi pelaporan 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan pada Pengungkapan 419-1, organisasi pelapor sebaiknya mencantumkan sanksi administratif dan yudisial karena kegagalan mematuhi undang-undang dan/atau peraturan tentang wilayah sosial dan ekonomi, termasuk:

2.1.1 deklarasi, konvensi, dan traktat internasional;



2.1.2 peraturan nasional, provinsi, regional, dan lokal;



2.1.3 kasus yang diajukan melawan organisasi melalui penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional atau nasional yang diawasi oleh pihak berwenang pemerintah.

Panduan

6

Panduan untuk Pengungkapan 419-1

Latar belakang

Informasi yang relevan untuk pengungkapan ini dapat mencakup data sebagaimana dilaporkan oleh GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan dan GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan.

Ketidakpatuhan dalam sebuah organisasi dapat mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dalam beberapa keadaan, ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya kewajiban remediasi atau liabilitas lainnya yang mahal. Kekuatan catatan kepatuhan sebuah organisasi juga dapat berakibat pada kemampuannya untuk memperluas operasinya atau mendapatkan izin.

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

Rujukan

Dokumen-dokumen berikut menginformasikan pengembangan Standar ini dan dapat membantu dalam memahami dan menerapkannya. Instrumen antarpemerintah resmi: 1. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk PerusahaanPerusahaan Multinasional, 2011.

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

7

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

8

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

Kewajiban hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 9

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-091-7

DAFTAR ISTILAH STANDAR GRI 2016

GRI Daftar Istilah Standar

Catatan untuk penggunaan Daftar Istilah Standar GRI Istilah dan definisi berikut ini berlaku dalam konteks penggunaan Standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Jika ada istilah yang tidak didefinisikan dalam Daftar Istilah Standar GRI, berlaku definisi yang umum digunakan dan dimengerti.

Tentang Daftar Istilah Standar GRI Tanggung jawab

Daftar Istilah Standar GRI ini diterbitkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk digunakan bersama-sama dengan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI), yang bisa diunduh di www.globalreporting.org/standards. Tanggapan terkait Daftar Istilah Standar GRI dapat dikirimkan ke [email protected] untuk dipertimbangkan GSSB.

Tanggal berlaku

Daftar Istilah Standar GRI ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke sumber lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

2

Daftar Istilah Standar GRI 2016

anak orang yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia selesai wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi

Catatan 1: Pengecualian dapat dilakukan di negara-negara tertentu dengan fasilitas pendidikan dan perekonomian yang tidak berkembang secara mencukupi dan usia minimal 14 tahun diberlakukan. Negara-negara kekecualian ini disebutkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam tanggapan terhadap penerapan khusus oleh negara-negara bersangkutan dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan karyawan dan pekerja.



Catatan 2: Konvensi ILO 138, 'Konvensi Usia Minimum', mengacu pada buruh anak dan pekerja muda.

badan tata kelola komite atau dewan yang bertanggung jawab untuk panduan strategis organisasi, pemantauan manajemen yang efektif, dan akuntabilitas manajemen ke organisasi yang lebih luas dan pemangku kepentingannya

badan tata kelola tertinggi

kelompok formal dari orang-orang yang ditugasi kewenangan tertinggi dalam sebuah organisasi

Catatan: Pada contoh-contoh di mana badan kelola tertinggi terdiri dari dua tingkat, kedua tingkat ini dimasukkan.

bantuan finansial tunjangan finansial langsung atau tidak langsung yang tidak mewakili transaksi barang-barang dan jasa, tapi merupakan insentif atau kompensasi untuk tindakan yang dilakukan, biaya dari aset, atau biaya yang ditimbulkan Catatan: Penyedia bantuan finansial tidak mengharapkan keuntungan finansial secara langsung dari bantuan yang ditawarkan.

Batasan topik deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material, dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut Catatan: Batasan Topik bervariasi berdasarkan topik yang dilaporkan.

Cakupan emisi GRK

klasifikasi batasan operasional di tempat emisi GRK terjadi



Catatan 1: Cakupan mengklasifikasi apakah emisi GRK dibuat oleh organisasi itu sendiri, atau dibuat oleh organisasi lain yang terkait, sebagai contoh pemasok listrik atau perusahaan logistik.



Catatan 2: Terdapat tiga klasifikasi Cakupan: Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3.



Catatan 3: Klasifikasi Cakupan berasal dari Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), ‘Standar Pelaporan dan Akuntansi Korporat Protokol GRK’, Edisi Revisi, 2004.

clawback pembayaran kembali atas kompensasi yang sebelumnya sudah diterima yang diwajibkan untuk dilakukan oleh eksekutif kepada pemberi kerjanya jika kondisi atau sasaran kerja tertentu tidak terpenuhi

cuti melahirkan

cuti yang diberikan kepada karyawan pria dan wanita karena kelahiran seorang anak

Daftar Istilah Standar GRI 2016

3

dampak Dalam Standar GRI, kecuali dinyatakan sebaliknya, ‘dampak’ mengacu pada efek dari organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat, yang pada saatnya dapat mengindikasikan kontribusinya (positif atau negatif) kepada pembangunan berkelanjutan.

Catatan 1: Dalam Standar GRI, istilah ‘dampak’ dapat mengacu pada dampak positif, negatif, aktual, potensial, langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang, disengaja, atau tidak disengaja.



Catatan 2: Dampak pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat juga bisa dikaitkan dengan konsekuensi untuk organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah dampak pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat dapat menuntun pada konsekuensi untuk model bisnis, reputasi, atau kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

dampak yang signifikan pada keanekaragaman hayati dampak yang dapat secara negatif memengaruhi integritas suatu area atau wilayah geografis, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan mengubah secara substansial fitur, struktur, dan fungsi ekologinya di seluruh wilayah, dan untuk jangka panjang, sehingga habitat, tingkat populasinya, dan spesies tertentu yang membuat habitat itu penting tidak dapat dipertahankan

Catatan 1: Pada tingkat spesies, suatu dampak signifikan menyebabkan penurunan populasi atau perubahan distribusi sehingga rekrutmen alami (reproduksi atau imigrasi dari wilayah yang tidak terpengaruh) tidak dapat kembali ke tingkat semula dalam jumlah generasi yang terbatas.



Catatan 2: Dampak signifikan juga dapat memengaruhi penggunaan sumber daya kehidupan atau komersial sampai ke tingkat kesejahteraan pengguna terpengaruh juga dalam jangka panjang.

daur ulang dan penggunaan kembali air tindakan untuk memproses air dan air limbah yang sudah digunakan melalui siklus lain sebelum dilepas ke pengolahan akhir dan dilepas ke lingkungan Catatan: daur ulang dan penggunaan kembali air dapat mencakup air limbah yang didaur ulang kembali dalam proses yang sama atau penggunaan yang lebih tinggi dari air daur ulang dalam siklus proses; air limbah didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses yang berbeda, tetapi dalam fasilitas yang sama; dan air limbah digunakan kembali di fasilitas lain organisasi.

diskriminasi tindakan dan hasil dari memerlakukan seseorang secara tidak setara dengan memperlakukan beban yang tidak seimbang atau menolak pemberian tunjangan alih-alih memperlakukan setiap orang dengan adil berdasarkan prestasi individu Catatan: Diskriminasi juga dapat mencakup pelecehan yang didefinisikan sebagai komentar atau tindakan yang tidak dikehendaki, atau seharusnya secara masuk akal diketahui sebagai tidak dikehendaki, terhadap orang yang dituju.

dukungan layanan layanan yang memberikan manfaat publik baik melalui pembayaran langsung biaya operasi atau melalui penyediaan staf fasilitas atau layanan dengan karyawan organisasi itu sendiri Catatan: Manfaat publik juga dapat mencakup layanan publik.

eksekutif senior anggota peringkat tinggi dari manajemen organisasi yang mencakup Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) dan individu yang melapor langsung ke CEO atau ke badan tata kelola tertinggi Catatan: Setiap organisasi mendefinisikan anggota tim manajemen yang mana yang merupakan eksekutif senior.

4

Daftar Istilah Standar GRI 2016

emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung

Emisi GRK yang timbul dari listrik, pemanasan, pendinginan, dan tenaga uap yang dibeli atau didapatkan yang dikonsumsi oleh organisasi

emisi karbon dioksida (CO2) biogenik

emisi CO2 dari pembakaran atau biodegradasi biomassa

emisi GRK (Cakupan 1) langsung Emisi GRK dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah organisasi

Catatan 1: Sumber GRK adalah unit atau proses fisik apa pun yang melepaskan GRK ke atmosfer.



Catatan 2: Emisi GRK (Cakupan 1) langsung dapat mencakup emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar.

emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya emisi GRK tidak langsung tidak termasuk dalam Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung yang terjadi di luar organisasi, termasuk emisi hulu dan hilir

emisi udara yang signifikan

emisi udara diatur berdasarkan konvensi internasional dan/atau hukum atau regulasi nasional



Catatan: Emisi udara yang signifikan mencakup emisi yang terdaftar pada izin lingkungan untuk operasi sebuah organisasi.

gaji pokok jumlah minimal, tetap yang dibayarkan kepada karyawan karena telah melaksanakan tugasnya, tidak termasuk segala jenis tambahan remunerasi, seperti pembayaran uang lembur atau bonus

gas rumah kaca (GRK)

gas yang berkontribusi pada efek gas rumah kaca dengan menyerap radiasi infra merah

hari kerja yang hilang waktu (hari) yang tidak dapat digunakan untuk bekerja (dan dengan demikian ‘hilang’) sebagai konsekuensi dari seorang pekerja atau beberapa pekerja yang tidak dapat menjalankan pekerjaan biasa mereka karena penyakit akibat pekerjaan atau kecelakaan Catatan: Kembali ke tugas terbatas atau pekerjaan alternatif untuk organisasi yang sama tidak termasuk dalam hari kerja yang hilang.

indikator keberagaman

indikator keberagaman yang datanya dikumpulkan oleh organisasi

Catatan: Contoh indikator keberagaman dapat mencakup usia, asal keturunan dan etnis, kewarganegaraan, keyakinan, disabilitas, dan jenis kelamin.

infrastruktur fasilitas yang dibangun terutama untuk menyediakan layanan publik atau barang alih-alih bertujuan komersial, dan organisasi tersebut tidak mencari keuntungan ekonomi langsung dari fasilitas itu Catatan: Contoh fasilitas di antaranya dapat mencakup fasilitas pemasokan air, jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

5

inisiatif efisiensi dan konservasi modifikasi organisasi atau teknologi yang memungkinkan proses atau tugas yang telah ditentukan untuk dilakukan dengan menggunakan lebih sedikit energi Catatan: Inisiatif efisiensi dan konservasi mencakup proses perancangan ulang, konversi dan penyesuaian peralatan seperti pencahayaan dengan energi yang efisien, atau penghilangan penggunaan energi yang tidak dibutuhkan akibat perubahan perilaku.

insiden korupsi yang terbukti insiden korupsi yang telah ditemukan terbukti Catatan: Insiden korupsi yang terbukti tidak mencakup insiden korupsi yang masih dalam penyelidikan dalam periode pelaporan.

Jenis kontrak ketenagakerjaan Purnawaktu: Seorang 'karyawan purnawaktu' adalah karyawan yang jam kerjanya setiap minggu, bulan, atau tahun ditentukan sesuai dengan legislasi dan praktik nasional terkait waktu kerja (seperti legislasi nasional yang menentukan bahwa 'purnawaktu" berarti minimum sembilan bulan per tahun dan 30 jam per minggu). Paruh waktu: seorang karyawan paruh waktu adalah karyawan yang jam kerjanya setiap minggu, bulan, atau tahun, kurang dari 'purnawaktu' sebagaimana dijelaskan di atas.

karyawan individu yang berada dalam hubungan kepegawaian dengan organisasi, berdasarkan hukum nasional atau penerapannya

kawasan lindung

wilayah geografis yang dirancang, diregulasi, atau dikelola untuk mencapai tujuan konservasi tertentu

kategori karyawan uraian karyawan berdasarkan tingkat (seperti manajemen senior, manajemen menengah) dan fungsi (seperti teknis, administrasi, dan produksi) Catatan: Informasi ini diambil dari sistem sumber daya manusia organisasi tersebut.

kategori produk atau jasa kelompok produk atau jasa yang berhubungan, yang berbagi sekumpulan fitur sama yang terkelola yang memuaskan kebutuhan spesifik dari pasar yang dipilih

kecelakaan kerja

kecelakaan kerja yang bersifat fatal atau tidak yang timbul dari, atau pada saat sedang melakukan, pekerjaan

kebebasan berserikat  hak pemberi kerja dan karyawan untuk membentuk, bergabung dengan, dan menjalankan organisasi mereka sendiri tanpa izin sebelumnya atau campur tangan dari negara atau entitas lainnya

1 Transparansi Internasional 2 Definisi ini berbasis pada Transparansi Internasional, ‘Prinsip-Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan’, 2011.

6

Daftar Istilah Standar GRI 2016

kelompok rentan kelompok atau bagian kelompok orang dengan kondisi atau karakteristik fisik, sosial, politik, atau ekonomi spesifik yang membuat kelompok itu mempunyai risiko lebih tinggi menderita suatu beban, atau berisiko menderita beban yang tidak proporsional dari dampak sosial, ekonomi atau lingkungan operasi organisasi

Catatan 1: K  elompok rentan dapat mencakup anak-anak dan pemuda, orang tua, penyandang disabilitas, bekas pejuang, pengungsi internal, pengungsi atau pengungsi yang kembali, rumah tangga yang terkena HIV/AIDS, masyarakat adat, dan etnis minoritas.



Catatan 2: Kerentanan dan dampak dapat berbeda bergantung pada jenis kelamin.

kelompok sosial yang kurang terwakili populasi yang, relatif terhadap jumlahnya di masyarakat tertentu, memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan pandangan ekonomi, sosial, atau politiknya Catatan: Kelompok khusus yang termasuk dalam definisi ini tidak seragam untuk setiap organisasi. Sebuah organisasi mengidentifikasi kelompok yang relevan berdasarkan konteks operasinya.

kemampuan kerja yang berkesinambungan

adaptasi terhadap tuntutan yang berubah di tempat kerja melalui pemerolehan keterampilan baru

kematian terkait pekerjaan kematian seorang pekerja yang terjadi pada periode pelaporan yang sedang berjalan, yang disebabkan oleh penyakit akibat pekerjaan atau cedera yang didapat ketika menjalankan pekerjaan yang dikendalikan oleh organisasi atau yang dilakukan di tempat kerja yang dikendalikan organisasi

Catatan 3: kematian terkait pekerjaan dapat dilaporkan untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

kerja paksa atau wajib kerja seluruh pekerjaan dan layanan yang dituntut dari siapa pun yang berada di bawah ancaman hukuman sehingga orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela

Catatan 1: C  ontoh paling ekstrem dari kerja paksa atau wajib kerja adalah buruh perbudakan dan kerja paksa untuk membayar utang (bonded labor), namun utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pekerja dalam keadaan kerja paksa.



Catatan 2: Indikator kerja paksa termasuk penahanan dokumen identitas, mewajibkan simpanan wajib, dan memaksa pekerja, di bawah ancaman pemecatan, untuk bekerja lembur yang tidak disepakati sebelumnya.



Catatan 3: Definisi ini berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 29, ‘Konvensi tentang Kerja Paksa’, 1930.

klausul hak asasi manusia ketentuan spesifik dalam perjanjian tertulis yang menentukan harapan kinerja minimum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai persyaratan untuk investasi

kompensasi total tahunan

kompensasi yang diberikan dalam waktu satu tahun

Catatan: Kompensasi total tahunan dapat termasuk kompensasi seperti gaji, bonus, pemberian saham, pemberian opsi, kompensasi program insentif bukan ekuitas, perubahan nilai pensiun dan nonqualified deferred compensation earnings (pendapatan kompendasi yang ditangguhkan dan belum dapat diperhitungkan sebagai pendapatan), serta seluruh kompensasi lainnya.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

7

komunikasi pemasaran kombinasi dari strategi, sistem, metode, dan kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mempromosikan reputasi, merek, produk, dan jasanya ke khalayak sasaran Catatan: Komunikasi pemasaran dapat mencakup kegiatan seperti periklanan, penjualan pribadi, promosi, hubungan masyarakat, media sosial, dan pensponsoran.

kondisi awal

titik awal yang digunakan untuk pembandingan

Catatan: Dalam konteks pelaporan energi dan emisi, kondisi awal adalah proyeksi konsumsi atau emisi energi dengan tidak adanya aktivitas penurunan apa pun.

konflik kepentingan situasi ketika seorang individu harus memilih antara kewajiban fungsinya dan kepentingan pribadinya

kontribusi politik bantuan finansial atau bentuk dukungan lainnya yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik, perwakilan terpilihnya, atau orang yang mengincar jabatan politik

Catatan 1: Kontribusi finansial dapat mencakup donasi, pinjaman, pensponsoran, pengikat, atau pembelian tiket untuk acara penggalangan dana.



Catatan 2: Kontribusi bentuk lainnya dapat mencakup periklanan, penggunaan fasilitas, desain dan pencetakan, donasi peralatan, atau pemberian keanggotaan dewan, pekerjaan atau pekerjaan konsultasi bagi politisi terpilih atau kandidat untuk jabatan.

kontribusi politik tidak langsung bantuan finansial atau bentuk dukungan lainnya terhadap partai politik, perwakilan mereka, atau kandidat untuk jabatan yang dibuat melalui organisasi perantara seperti pelobi atau badan amal, atau dukungan yang diberikan ke sebuah organisasi seperti sebuah lembaga pemikir atau asosiasi dagang yang berhubungan dengan atau mendukung partai politik atau tujuan tertentu

kontrak kerja kepegawaian kontrak yang diakui oleh hukum atau praktik nasional yang dapat berbentuk tertulis, lisan, atau implisit (yaitu, ketika semua karakteristik ketenagakerjaan ada, tetapi tanpa kontrak tertulis atau kontrak lisan dengan saksi) Kontrak tak terbatas atau permanen: Sebuah kontrak kerja kepegawaian permanen adalah kontrak dengan seorang karyawan, untuk pekerjaan purnawaktu atau paruh waktu, untuk periode yang tidak ditentukan. Kontrak jangka tetap atau sementara: sebuah kontrak kerja kepegawaian jangka yang ditetapkan adalah sebuah kontrak kerja kepegawaian sebagaimana dijelaskan di atas yang berakhir ketika jangka waktu spesifiknya berakhir, atau ketika tugas spesifik yang memiliki estimasi waktu yang terikat dengan tugas itu sudah selesai. Kontrak kerja kepegawaian temporer adalah kontrak dengan durasi terbatas, dan diakhiri oleh suatu kejadian spesifik, termasuk berakhirnya sebuah proyek atau fase kerja atau kembalinya karyawan yang digantikan.

korupsi penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dipercayakan untuk keuntungan pribadi,1 yang dapat dimulai oleh individu atau organisasi Catatan: Dalam Standar GRI, korupsi mencakup praktik seperti penyuapan, pembayaran fasilitas, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Korupsi juga mencakup penawaran atau penerimaan segala macam hadiah, pinjaman, bayaran, imbalan, atau keuntungan lainnya kepada atau dari siapa pun sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan.2 Hal ini dapat mencakup tunjangan uang tunai atau bentuk lain, seperti barang, hadiah, dan liburan gratis, atau layanan pribadi khusus yang diberikan dengan tujuan keuntungan yang tidak benar, atau yang dapat menghasilkan tekanan moral jika menerima keuntungan semacam itu. 8

Daftar Istilah Standar GRI 2016

layanan

tindakan organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan

masyarakat adat

masyarakat adat pada umumnya diidentifikasi sebagai: • orang-orang suku di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau regulasi khusus; • orang-orang di negara merdeka yang dipandang sebagai pribumi karena leluhur mereka dari populasi yang telah menghuni negara tersebut, atau sebuah wilayah geografis yang dimiliki negara, pada masa penaklukkan atau kolonisasi atau pembentukan batasan negara saat ini dan mereka yang, terlepas dari status legal mereka, mempertahankan seluruh atau beberapa dari institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Catatan: Definisi ini berasal dari Konvensi Buruh Internasional (ILO) 169, ‘Konvensi Masyarakat Hukum Adat’, 1991.

masyarakat lokal orang atau kelompok orang yang tinggal dan/atau bekerja di wilayah yang secara ekonomi, sosial, atau lingkungan terkena dampak (positif maupun negatif) dari operasi organisasi Catatan: masyarakat lokal dapat memiliki rentang dari orang yang tinggal di dekat operasi organisasi, hingga mereka yang tinggal jauh tapi masih terkena dampak operasi.

material tak terbarukan

sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam periode waktu singkat

Catatan: Contoh materi tak terbarukan dapat mencakup mineral, metal, minyak, gas, atau batu bara.

Material input dari daur ulang material yang menggantikan bahan mentah (virgin material), yaitu bahan yang dibeli atau didapatkan dari sumber-sumber internal atau eksternal, dan itu bukan merupakan keluaran produk sampingan atau keluaran yang bukan produk (NPO) yang diproduksi oleh organisasi

material terbarukan material yang didapat dari sumber daya yang berlimpah yang dengan cepat tersedia kembali akibat siklus ekologi atau proses pertanian, sehingga layanan yang disediakan oleh material ini dan sumber daya lain yang terkait tidak terancam dan tetap tersedia untuk generasi berikutnya Catatan: Rujukan berikut ini menjelaskan definisi material terbarukan:

• Jaringan Observasi dan Informasi Lingkungan Eropa (EIONET), GEMET Thesaurus – Material Mentah Terbarukan, http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=7084, diakses pada tanggal 1 September 2016.



• P  usat Tanaman Non-Pangan Nasional (NNFCC), Daftar Istilah - Material Terbarukan, http://www.nnfcc.co.uk/glossary, diakses pada tanggal 1 September 2016.



•Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), Produktivitas Sumber Daya di G8 dan OECD – Sebuah laporan dalam Kerangka Kerja Rencana Aksi 3R Kobe, http://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf, diakses pada tanggal 1 September 2016.



• P  erserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Eropa (EC), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), dan Bank Dunia, Akuntansi Ekonomi dan Lingkungan Terintegrasi – Buku Panduan Akuntansi Nasional, 2003.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

9

mekanisme penanganan pengaduan

s istem yang terdiri atas prosedur, peran, dan peraturan untuk menerima pengaduan dan memberikan pemulihan

Catatan: mekanisme penanganan pengaduan yang efektif diharapkan untuk bersifat sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, kompatibel dengan hak-hak, dan merupakan sumber belajar terus menerus. Agar mekanisme tingkat operasional efektif, mekanisme diharapkan untuk berbasis pada keterlibatan dan dialog. Untuk penjelasan dari masing-masing kriteria ini, lihat Prinsip-Prinsip Panduan 31 dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),‘Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Kerangka kerja PBB “Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” ’, 2011.

metode pembuangan limbah

metode pengolahan atau pembuangan limbah

Catatan: Metode pembuangan limbah dapat mencakup pengomposan, penggunaan kembali, pendaurulangan, pemerolehan kembali, pembakaran, penimbunan, injeksi sumur dalam, dan penyimpanan di lokasi.

operasi yang memiliki potensi dampak negatif signifikan atau operasi yang secara aktual memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal pengoperasian, yang secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan karakteristik dari masyarakat lokal, memiliki potensi dampak negatif, atau dampak negatif aktual yang lebih tinggi dari rata-rata, terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, atau lingkungan masyarakat lokal

Catatan: Contoh dampak negatif pada masyarakat lokal dapat mencakup dampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat lokal.

pekerja

orang yang melakukan pekerjaan



Catatan 1: Istilah 'pekerja' meliputi, tapi tidak terbatas pada, karyawan.



Catatan 2: Contoh selanjutnya dari pekerja, termasuk pemagang, orang yang sedang belajar dalam pekerjaan, wiraswasta, dan orang-orang yang bekerja untuk organisasi yang bukan organisasi pelapor, misalnya pemasok.



Catatan 3: Dalam konteks Standar GRI, dalam sejumlah kasus dijelaskan apakah suatu bagian khusus dari pekerja akan digunakan.

pekerja yang mangkir

 ekerja yang mangkir kerja karena ketidakmampuan jenis apa pun, bukan hanya karena kecelakaan kerja atau p penyakit yang berhubungan dengan kerja.



Catatan: Pekerja yang mangkir tidak termasuk absen cuti yang diizinkan seperti hari libur, pendidikan, cuti bersalin/pasangan melahirkan, dan cuti berkabung.

pelabelan dan informasi produk dan jasa informasi dan pelabelan digunakan dengan arti yang sama, dan menjelaskan komunikasi yang disampaikan bersama dengan produk atau jasa, yang menjelaskan karakteristiknya

pelanggaran terhadap privasi pelanggan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang sudah ada dan standar (sukarela) terkait perlindungan privasi pelanggan

10

Daftar Istilah Standar GRI 2016

pemangku kepentingan entitas atau individu yang layak diharapkan akan secara signifikan terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa organisasi pelapor; atau yang tindakannya layak diharapkan untuk memengaruhi kemampuan organisasi untuk menerapkan strategi atau mencapai tujuannya dengan berhasil

Catatan 1: Pemangku kepentingan mencakup entitas atau individu yang haknya menurut hukum atau konvensi internasional memberi mereka klaim yang sah terhadap organisasi.



Catatan 2: Pemangku kepentingan bisa mencakup mereka yang berinvestasi dalam organisasi (seperti karyawan dan pemegang saham), serta orang yang memiliki hubungan lain dengan organisasi (seperti pekerja lain yang bukan karyawan, pemasok, kelompok rentan, masyarakat lokal, dan LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya, di antara lainnya).

pemasok organisasi atau orang yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam rantai pasokan organisasi pelapor

Catatan 1: Pemasok selanjutnya ditandai dengan hubungan komersial asli yang langsung atau tidak langsung dengan organisasi.



Catatan 2: Contoh pemasok dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada: • Makelar: Orang atau organisasi yang membeli dan menjual produk, jasa, atau aset untuk orang lain, termasuk badan kontraktor yang memasok buruh. • Konsultan: Orang atau organisasi yang memberikan saran dan layanan ahli dengan dasar profesional dan komersial yang diakui secara sah. Konsultan adalah mereka yang diakui secara sah sebagai wiraswasta atau yang secara sah diakui sebagai karyawan dari organisasi lain. • Kontraktor: Orang atau organisasi yang bekerja di lokasi organisasi atau di luar lokasi atas nama sebuah organisasi. Kontraktor dapat mengontrakkan pekerja mereka sendiri secara langsung, atau mengontrak sub-kontraktor atau kontraktor independen. • Distributor: Orang atau organisasi yang memasok produk kepada lainnya. • Pemegang waralaba atau pemegang lisensi: Orang atau organisasi yang diberikan waralaba atau lisensi oleh organisasi pelapor. Waralaba dan lisensi mengizinkan aktivitas komersial spesifik, seperti pemroduksian dan penjualan sebuah produk. • Pekerja dari rumah: Orang yang berada di rumah atau di lokasi yang mereka pilih, yang bukan tempat kerja pemberi kerja, yang menjalankan pekerjaan untuk mendapat remunerasi dan yang menghasilkan sebuah produk atau jasa seperti yang ditentukan pemberi kerja, tanpa memandang siapa yang menyediakan peralatan, material atau input lain yang digunakan. • Kontraktor independen: Orang atau organisasi yang bekerja pada sebuah organisasi, kontraktor, atau sub-kontraktor. • Pemanufaktur: Orang atau organisasi yang membuat produk untuk dijual. • Produsen utama: Orang atau organisasi yang menanam, memanen, atau mengekstrak bahanbahan mentah. • Sub-kontraktor: Orang atau organisasi yang bekerja di lokasi organisasi atau di luar lokasi atas nama organisasi yang memiliki hubungan kontrak langsung dengan kontraktor atau subkontraktor, tapi tidak harus dengan organisasi tersebut. Sub-kontraktor dapat mengontrakkan pekerja mereka sendiri secara langsung atau mengontrak kontraktor independen. • Pedagang grosiran: Orang atau organisasi yang menjual produk dalam jumlah besar untuk dijual secara eceran oleh orang lain.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

11

pemasok lokal organisasi atau orang yang memberikan produk atau jasa kepada organisasi pelapor, dan yang berbasis di pasar geografis yang sama dengan organisasi pelapor (yaitu, tidak ada pembayaran antarnegara yang dilakukan kepada pemasok lokal) Catatan: Definisi geografis dari 'lokal' dapat mencakup masyarakat di sekitar daerah operasi, suatu wilayah dalam sebuah negara atau suatu negara.

pembangunan berkelanjutan/kesinambungan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Catatan 1: Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi: ekonomi, lingkungan, dan sosial.



Catatan 2: Pembangunan berkelanjutan mengacu pada kepentingan lingkungan dan sosial yang lebih luas, bukannya pada kepentingan organisasi spesifik.



Catatan 3: Dalam Standar GRI, istilah ‘kesinambungan’ dan ‘pembangunan berkelanjutan’ digunakan secara bergantian.

pembayaran uang pesangon seluruh pembayaran yang dilakukan dan tunjangan yang diberikan kepada eksekutif yang keluar atau anggota badan tata kelola tertinggi yang masa jabatannya dihentikan Catatan: Pembayaran uang pesangon melampaui pembayaran moneter sampai pada pemberian properti dan hak insentif otomatis atau dipercepat yang diberikan sehubungan dengan keluarnya seseorang dari pekerjaan.

pengaduan yang berdasar pernyataan tertulis oleh badan regulasi atau badan serupa yang ditujukan kepada organisasi yang mengidentifikasi pelanggaran terhadap privasi pelanggan, atau pengaduan yang dikeluhkan kepada organisasi yang telah diakui legitimasinya oleh organisasi

pengeluaran biaya perlindungan lingkungan hidup pengeluaran untuk perlindungan lingkungan oleh, atau atas nama organisasi, untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan dan mendokumentasikan aspek, dampak, dan bahaya pada lingkungan Catatan: Pengeluaran biaya perlindungan lingkungan hidup juga mencakup pengeluaran untuk pembuangan, pengolahan, sanitasi, dan pembersihan.

pengendalian risiko terhadap penyakit

praktik yang berusaha untuk membatasi paparan terhadap dan penularan penyakit

pengungkapan pendekatan manajemen

 enjelasan naratif mengenai cara organisasi mengelola topik materialnya serta dampak yang berkaitan p dengannya

Catatan: Pengungkapan tentang pendekatan manajemen organisasi juga memberikan konteks untuk informasi yang dilaporkan dengan menggunakan Standar topik spesifik (seri 200, 300, dan 400).

pengurangan energi

jumlah energi yang tidak lagi digunakan atau dibutuhkan untuk menjalankan proses atau tugas yang sama

Catatan: Pengurangan energi tidak mencakup pengurangan keseluruhan dalam konsumsi energi dari pengurangan kapasitas produksi atau kegiatan pengalihdayaan organisasi.

12

Daftar Istilah Standar GRI 2016

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) penurunan dalam emisi GRK atau peningkatan dalam penghilangan atau penyimpanan GRK dari atmosfer, relatif terhadap emisi kondisi awal Catatan: Efek utamanya akan menghasilkan penurunan GRK, dan juga beberapa efek sekunder. Inisiatif pengurangan total GRK dihitung sebagai jumlah efek primer terkaitnya dan semua efek sekunder yang signifikan (yang dapat saja melibatkan penurunan atau peningkatan pengimbangan pada emisi GRK).

penjaminan penuh

aset program yang memenuhi atau melampaui kewajiban program

penyakit akibat pekerjaan

 enyakit yang muncul akibat situasi atau aktivitas pekerjaan, atau dari kecelakaan yang berhubungan dengan p pekerjaan



Catatan: Contoh situasi atau aktivitas pekerjaan yang dapat menyebabkan penyakit akibat pekerjaan dapat mencakup stres atau pemaparan secara teratur terhadap bahan kimia berbahaya.

penyakit berbahaya gangguan kesehatan karena pekerjaan atau bukan dengan konsekuensi yang serius bagi pekerja

Catatan 1: Penyakit serius dapat juga berdampak pada keluarga pekerja dan masyarakat mereka.



Catatan 2: Penyakit serius dapat mencakup HIV/AIDS, diabetes, cedera regangan berulang-ulang (RSI), malaria, dan stres.



Catatan 3: Penyakit serius dapat dilaporkan untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

perdagangan emisi gas rumah kaca (GRK)

pembelian, penjualan, atau pentransferan offset atau allowance emisi GRK



Catatan 1: Privasi pelanggan mencakup hal-hal seperti perlindungan data; penggunaan informasi atau data hanya untuk tujuan yang dimaksudkan pada awalnya, kecuali jika secara spesifik disetujui sebaliknya; kewajiban untuk menghormati kerahasiaannya; dan perlindungan informasi atau data dari penyalahgunaan atau pencurian.



Catatan 2: Pelanggan dipahami sebagai termasuk pelanggan akhir (konsumen) serta pelanggan bisnis ke bisnis.

pergantian karyawan  karyawan yang meninggalkan organisasi secara sukarela atau karena pemecatan, pensiun, atau meninggal dalam masa kerja

periode pelaporan

rentang waktu spesifik yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan



Catatan: Kecuali dinyatakan lain, Standar GRI mewajibkan informasi dari periode pelaporan yang dipilih organisasi.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

13

perilaku anti-persaingan tindakan organisasi atau karyawan yang dapat menyebabkan kolusi dengan pesaing potensial, dengan tujuan membatasi pengaruh kompetisi pasar

Catatan : Contoh perilaku anti-persaingan dapat mencakup penetapan harga, mengoordinasikan tawaran, membuat batasan pasar atau hasil, memberlakukan kuota geografis, atau mengalokasikan pelanggan, pemasok, wilayah geografis, dan lini produk.

perjanjian resmi dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan maksud bersama untuk tunduk pada apa yang tertulis dalam dokumen Catatan: Suatu perjanjian resmi dapat mencakup, misalnya, perjanjian perundingan kolektif lokal, atau perjanjian kerangka kerja nasional atau internasional.

perubahan operasi yang signifikan perubahan pola operasi organisasi yang berpotensi memiliki dampak positif atau negatif signifikan pada pekerja yang menjalankan aktivitas organisasi Catatan: Perubahan operasi yang signifikan dapat mencakup restrukturisasi, pengalihdayaan operasi, penutupan, ekspansi, pembukaan baru, akuisisi, penjualan semua atau sebagian dari organisasi, atau penggabungan.

perundingan kolektif semua negosiasi yang berlangsung antara satu atau lebih pemberi kerja atau organisasi si pemberi kerja, di satu sisi, dan satu atau lebih organisasi pekerja (serikat buruh), di sisi lain, untuk menentukan kondisi kerja dan syarat kerja atau untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja

Catatan 1: Perjanjian kolektif dapat pada tingkat organisasi, tingkat industri, di negara-negara tempat organisasi berpraktik; atau keduanya.



Catatan 2: Perjanjian kolektif dapat mencakup kelompok pekerja tertentu, misalnya, pekerja yang melakukan aktivitas khusus atau bekerja di lokasi khusus.



Catatan 3: Definisi ini berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 154, ‘Konvensi Perundingan Bersama’, 1981.

petugas keamanan individu yang diperkerjakan untuk tujuan melindungi properti organisasi; mengendalikan keramaian; mencegah kehilangan; dan menjaga orang, barang-barang, dan hal-hal berharga

potensi pemanasan global (PPG) nilai yang mendeskripsikan dampak pengaruh radiasi (radiative forcing) satu unit GRK tertentu relatif terhadap satu unit CO2 selama periode waktu yang diberikan Catatan: Nilai PPG mengkonversi data emisi GRK dari gas yang bukan CO2 menjadi unit-unit yang setara dengan CO2.

praktik anti-trust dan monopoli tindakan organisasi yang dapat menyebabkan kolusi untuk membuat penghalang untuk masuk ke sektor, atau tindakan kolusif lainnya yang mencegah kompetisi Catatan: Contoh tindakan kolusif dapat mencakup praktik bisnis tidak adil, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger yang antikompetisi, dan penetapan harga.

privasi pelanggan

14

hak pelanggan terhadap privasi dan perlindungan pribadi

Daftar Istilah Standar GRI 2016

Prinsip-Prinsip Pelaporan konsep yang mendeskripsikan hasil yang diharapkan untuk dicapai sebuah laporan, dan yang memandu keputusan yang dibuat sepanjang proses pelaporan mengenai isi atau kualitas laporan

produk

 arang atau unsur yang ditawarkan untuk dijual atau merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh b sebuah organisasi

program pensiun iuran pasti program tunjangan pasca-pekerjaan di mana entitas membayar kontribusi tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak akan memiliki kewajiban legal atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki cukup aset untuk membayar semua tunjangan karyawan terkait jasa karyawan pada periode yang sedang berjalan dan sebelumnya

program pensiun manfaat pasti

program tunjangan pasca-pekerjaan selain dari program pensiun iuran pasti

program pengembangan masyarakat rencana yang memperinci tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi bagi dampak sosial dan/atau ekonomi yang merugikan, dan/atau untuk mengidentifikasi kesempatan atau tindakan untuk meningkatkan dampak positif sebuah proyek terhadap komunitas

rantai pasokan

rangkaian kegiatan atau pihak-pihak yang menyediakan produk atau jasa kepada sebuah organisasi

rantai nilai Rantai nilai sebuah organisasi terdiri dari kegiatan yang mengubah input menjadi hasil dengan menambahkan nilai. Rantai nilai mencakup entitas yang memiliki hubungan bisnis secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi tersebut dan yang memasok produk atau jasa yang berkontribusi terhadap produk atau jasa organisasi itu sendiri, atau (b) menerima produk atau jasa dari organisasi.

Catatan 1: Definisi ini berdasarkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tanggung jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan Interpretatif, 2012.



Catatan 2: Rantai nilai meliputi rentang lengkap aktivitas hulu dan hilir organisasi, yang mencakup siklus hidup lengkap dari sebuah produk atau jasa, dari konsepsi hingga penggunaan akhir.

reclaimed mengacu pada pengumpulan, penggunaan kembali, atau pendaurulangan produk dan material pengemasnya pada akhir masa gunanya

Catatan 1: Pengumpulan dan pengolahan dapat dilakukan oleh pemanufaktur produk tersebut atau oleh kontraktor.



Catatan 2: Barang-barang yang di-reclaimed dapat mencakup produk dan material pengemasnya yang dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi; dipisahkan menjadi bahan dasar (seperti besi, kaca, kertas, beberapa jenis plastik) atau komponen; dan/atau digunakan oleh organisasi atau pengguna lain.

remunerasi

gaji pokok ditambah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada seorang pekerja



Catatan: Contoh jumlah tambahan yang dibayarkan kepada seorang pekerja dapat mencakup tambahan berdasarkan jumlah tahun kerja, bonus termasuk uang tunai dan ekuitas seperti saham, pembayaran tunjangan, uang lembur, utang waktu, dan tunjangan tambahan lain apa pun, seperti transportasi, tunjangan biaya hidup, dan perawatan anak. Daftar Istilah Standar GRI 2016

15

sektor

s ubdivisi ekonomi, masyarakat, atau lingkup kegiatan, yang ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik yang sama



Catatan: Jenis sektor dapat mencakup klasifikasi seperti sektor publik atau swasta, serta kategori spesifik industri seperti sektor edukasi, teknologi, atau finansial.

seleksi pemasok proses formal atau terdokumentasi yang menerapkan serangkaian kriteria kinerja sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah akan menjalin hubungan dengan pemasok atau tidak

setara karbon dioksida (CO2) pengukuran yang digunakan untuk membandingkan emisi dari beberapa jenis gas rumah kaca (GRK) berdasarkan pada potensi pemanasan globalnya (PPG) Catatan: setara CO2 untuk gas ditentukan dengan mengalikan metrik ton dari gas dengan PPG yang diasosiasikan dengannya.

setara trichlorofluoromethane (CFC-11) pengukuran yang digunakan untuk membandingkan beragam zat berdasarkan pada potensi penipisan ozon (ODP) relatif mereka Catatan: R  ujukan tingkat 1 adalah potensi trichlorofluoromethane (CFC-11) dan dichlorodifluoromethane (CFC-12) untuk menyebabkan penipisan ozon.

sistem dewan dua tingkat sistem tata kelola ditemukan dalam sejumlah yurisdiksi di mana supervisi dan manajemen dipisahkan atau ketika hukum lokal menyediakan dewan supervisi yang diambil dari non-eksekutif untuk memantau dewan manajemen eksekutif

sumber daya energi terbarukan sumber energi yang dapat diisi kembali dalam periode waktu yang singkat melalui siklus ekologi atau proses pertanian

Catatan: Sumber daya energi terbarukan dapat termasuk geotermal, angin, matahari, air, dan biomassa.

sumber energi tak terbarukan sumber energi yang tidak dapat diisi kembali, diproduksi kembali, ditumbuhkan, atau dihasilkan dalam periode waktu yang singkat melalui siklus ekologi atau proses pertanian Catatan: Sumber energi tak terbarukan dapat mencakup bahan bakar yang disuling dari minyak bumi atau minyak mentah, seperti bensin, bahan bakar diesel, bahan bakar jet, dan minyak pemanas; gas alam, seperti gas alam terkompresi (CNG), dan gas alam cair (LNG); bahan bakar yang diekstrak dari proses gas alam dan penyulingan minyak bumi, seperti butana, propana, dan gas minyak bumi cair (LPG); batu bara; dan tenaga nuklir.

tahun dasar

data historis (seperti tahun) yang dipakai untuk memantau pengukuran sepanjang waktu

tindakan kolektif untuk memerangi korupsi keterlibatan sukarela dengan inisiatif dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lingkungan dan budaya operasi yang lebih luas, guna melawan korupsi Catatan: Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi dapat mencakup kolaborasi proaktif dengan rekan, pemerintah, dan sektor publik yang lebih luas, serikat buruh serta organisasi masyarakat sipil. 16

Daftar Istilah Standar GRI 2016

tingkat hari kerja yang hilang

 ampak dari penyakit akibat pekerjaan dan kecelakaan sebagaimana tercermin pada waktu tidak bekerja d pekerja yang terkena



Catatan 1: Tingkat hari kerja yang hilang dinyatakan dengan membandingkan total hari kerja yang hilang dengan total jam kerja yang dijadwalkan untuk pekerja dalam periode pelaporan.



Catatan 2: Tingkat hari kerja yang hilang dapat dihitung untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

tingkat ketidakhadiran mengukur kehilangan hari kerja aktual karena pekerja yang mangkir, dinyatakan sebagai persentase total hari kerja seharusnya dari pekerja untuk periode yang sama  Catatan: Tingkat ketidakhadiran dapat dihitung untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

tingkat kecelakaan kerja

frekuensi kecelakaan kerja, relatif terhadap total waktu bekerja oleh seluruh pekerja selama periode pelaporan

Catatan: Tingkat kecelakaan kerja dapat dihitung untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

tingkat penyakit akibat kerja frekuensi penyakit akibat pekerjaan relatif terhadap total waktu bekerja oleh seluruh pekerja selama periode pelaporan Catatan: Tingkat penyakit akibat kerja dapat dihitung untuk kategori pekerja tertentu (misalnya, karyawan). Hal ini disebutkan jelas dalam pengungkapan masing-masing dalam Standar GRI.

tinjauan hak asasi manusia

 roses penilaian formal atau terdokumentasi yang memberlakukan serangkaian kriteria kinerja hak asasi p manusia

tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier

tinjauan berdasarkan kriteria yang diketahui karyawan dan atasannya

Catatan 1: Tinjauan dilakukan dengan sepengetahuan karyawan paling tidak satu kali per tahun. Catatan 2: Tinjauan dapat mencakup evaluasi oleh atasan langsung karyawan, rekan-rekan kerja atau karyawan dari rentang yang lebih luas. Tinjauan juga dapat melibatkan bagian sumber daya manusia.

tumpahan pelepasan zat berbahaya secara tidak sengaja yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, tanah, vegetasi, perairan, dan air tanah

tumpahan yang signifikan

t umpahan yang termasuk dalam laporan keuangan organisasi, misalnya yang disebabkan oleh liabilitas, atau yang tercatat sebagai tumpahan oleh organisasi

Daftar Istilah Standar GRI 2016

17

tunjangan tunjangan langsung yang diberikan dalam bentuk kontribusi finansial, perawatan yang dibayarkan oleh organisasi, atau penggantian pengeluaran yang telah ditanggung oleh karyawan Catatan: Pembayaran redundansi yang melampaui dan di atas batas aturan minimum, pembayaran pemutusan hubungan kerja, tunjangan ekstra karena kecelakaan kerja, tunjangan ahli waris, dan hak dibayar ekstra pada hari libur dapat juga dimasukkan sebagai tunjangan.

tunjangan standar

tunjangan biasanya ditawarkan kepada mayoritas karyawan purnawaktu



Catatan: Tunjangan standar tidak perlu ditawarkan kepada setiap karyawan purnawaktu organisasi. Tujuan pelaporan mengenai tunjangan standar adalah untuk mengungkapkan apa yang sewajarnya diharapkan karyawan purnawaktu.

topik

subjek ekonomi, lingkungan, atau sosial



Catatan 1: Dalam Standar GRI, topik-topik dikelompokkan sesuai dengan tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial.



Catatan 2: Untuk menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI, sebuah organisasi diwajibkan untuk melaporkan topik materialnya.

topik material

t opik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi pelapor; atau yang secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan



Catatan 1: Untuk informasi lebih lanjut tentang mengidentifikasi topik material, lihat Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan dalam GRI 101: Landasan.



Catatan 2: Untuk menyiapkan sebuah laporan sesuai dengan Standar GRI, sebuah organisasi diwajibkan untuk melaporkan topik materialnya.



Catatan 3: Topik material bisa termasuk, namun tidak terbatas pada, topik yang dicakup dalam Standar GRI dalam seri 200, 300, dan 400.

total pengambilan air jumlah semua air yang diambil ke dalam batasan organisasi dari semua sumber untuk penggunaan apa pun selama masa periode pelaporan Catatan: Sumber-sumber pengambilan air dapat mencakup air permukaan, air tanah, air hujan, dan pasokan air kota.

uji tuntas Dalam konteks Standar GRI, 'uji tuntas' mengacu pada proses untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memberikan penjelasan bagaimana sebuah organisasi menangani dampak negatifnya yang aktual dan potensial. Catatan: Definisi ini berdasarkan pada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional, 2011, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Menerapkan Kerangka Kerja "Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan" Perserikatan Bangsa-Bangsa', 2011.

18

Daftar Istilah Standar GRI 2016

undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan semua jenis isu lingkungan yang berlaku pada organisasi



Catatan 1: Isu-isu lingkungan dapat mencakup isu-isu seperti emisi, pembuangan, dan limbah, serta penggunaan material, energi, air, dan keanekaragaman hayati.



Catatan 2: Undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup dapat mencakup perjanjian sukarela yang mengikat yang dibuat bersama otoritas berwenang dan dikembangkan sebagai pengganti penerapan peraturan baru.



Catatan 3: Perjanjian sukarela dapat berlaku jika organisasi bergabung langsung dalam perjanjian, atau jika instansi publik membuat perjanjian tersebut berlaku kepada organisasi-organisasi di wilayahnya melalui legislasi atau regulasi.

upah minimum regional

kompensasi minimum untuk pekerjaan per jam, atau unit waktu lainnya, yang dibolehkan secara hukum

Catatan: Beberapa negara memiliki upah minimum yang bervariasi, seperti berdasarkan negara bagian atau propinsi, atau berdasarkan kategori pekerjaan.

upah karyawan entry-level

gaji purnawaktu dalam kategori kepegawaian terendah

Catatan: Upah magang tidak dianggap sebagai gaji upah karyawan entry-level.

wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi wilayah yang tidak menjadi subjek perlindungan hukum, tapi diakui sebagai fitur keanekaragaman penting oleh sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah

Catatan 1: w  ilayah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi termasuk habitat yang merupakan prioritas untuk konservasi, yang sering didefinisikan dalam Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional yang disusun menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 'Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati', 1992.



Catatan 2: B  eberapa organisasi konservasi internasional telah mengidentifikasi wilayah tertentu dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

wilayah yang dilindungi wilayah yang dilindungi dari segala bentuk perusakan selama kegiatan operasional, dan lingkungan tetap dalam keadaan aslinya dengan ekosistem yang sehat serta berfungsi

wilayah yang direstorasi wilayah yang digunakan selama atau terkena akibat dari kegiatan operasional, serta di mana langkah-langkah pemulihan telah memulihkan lingkungan kembali ke keadaan aslinya, atau ke keadaan ketika wilayah itu memiliki ekosistem yang sehat serta berfungsi

zat yang menipiskan ozon (ODS) zat dengan potensi penipis ozon (ODP) jauh lebih besar dari 0 yang dapat menipiskan lapisan ozon di stratosfer Catatan: Kebanyakan ODS dikendalikan di bawah Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), ‘Protokol Montreal mengenai Zat yang Menipiskan Lapisan Ozon’. 1987, dan amandemennya, dan termasuk klorofluorokarbon (CFC), hidroklorofluorokarbon (HCFC), halon, dan metil bromida.

Daftar Istilah Standar GRI 2016

19

Ucapan terima kasih

Terjemahan Indonesian ini dilakukan oleh Language Scientific dan telah ditinjau oleh individu berikut: Josephine Satyono, Executive Director, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia, Chair of the Peer Review Committee Louise Gerda Pessireron, Manager of Project Management & Evaluation, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ricky Santana, Specialist Reporting & Data Management, External Affairs and Sustainable Development Division, PT. Kaltim Prima Coal, Indonesia Ali Darwin, Chairman Board of Director and also Executive Director of National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Indonesia Bob Eko Kurniawan, Country Program Manager, GRI Office, Indonesia Semerdanta Pusaka, Sinta Kaniawati, Timotheus Lesmana Wanadjaja, Yaya Winarno Junardy

Terjemahan ini disponsori oleh:

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI ini dikembangkan dan disiapkan dalam bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan terjemahan ini, naskah dalam bahasa Inggris tetap merupakan naskah yang bersifat otoritatif jika ada pertanyaan atau perbedaan yang muncul dari terjemahan. Versi terbaru Standar GRI berbahasa Inggris dan semua pembaruan terhadap versi bahasa Inggris dipublikasikan dalam situs web GRI (www.globalreporting.org).

20

Daftar Istilah Standar GRI 2016

Daftar Istilah Standar GRI

Kewajiban Hukum Dokumen ini disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan melalui proses konsultasi yang spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan dari organisasiorganisasi serta para pengguna informasi laporan dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi yang terkait oleh semua organisasi, namun penyusunan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh pihak yang mengeluarkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan interpretasi terkait dalam persiapan penyusunan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

[email protected] www.globalreporting.org GRI PO Box 10039 1001 EA Amsterdam Belanda 21

Daftar Istilah Standar GRI 2016

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini atau kutipannya tidak dapat direproduksi, disimpan, dialihbahasakan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GRI. Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative. © 2016 GRI Semua hak cipta dilindungi undang-undang. ISBN: 978-90-8866-083-2