|1 ANALISIS SPASIAL
KASUS SEJUTA HEKTAR LAHAN SAWIT KASSUS POSISI KABUPATEN BULUNGAN K N dan KABU UPATEN NU UNUKAN1 merupakan du ua dari bebeerapa kabupateen di Provinsi Kalimantaan Timur [K Kaltim] yang terkena imbas Proyek SEJUTA HEK KTAR LAHAN SSAWIT. Proyeek gagal yangg ternyata berujung di m meja hijau meenyeret Gubeernur Kalimaantan Timur pada waktu itu, Suwarn na A.F., dan n pengusahaa yang malaang melintaang dalam bisnis b M a.k.a a. Pung Kian n Hwa, dari SURYA DUM MAI GROUP [SDG]. Ikutt juga kehutanaan di Riau, Martias tersangku ut kasus terssebut, Mantan Kepala Kan ntor Wilayah h Departemen Kehutanan n dan Perkeb bunan [Kakanwil Dephutbun n] Provinsi K Kalimantan T Timur Uuh A Aliyudin, Man ntan Kepala Dinas Kehuttanan K T Timur, Robiaan, dan Man ntan Direkturr Jendral Pen ngusahaan Hutan H [Kadishut] Provinsi Kalimantan P], Waskito Su uryodibroto.. Produksi [Dirjen PHP
G GAMBAR 1: KA ABUPATEN NU UNUKAN DAN KABUPATEN BULUNGAN D DI PULAU KAL LIMANTAN
1 S Salah satu dataa spasial yang digunakan dalaam analisis ini adalah, shapeffile wilayah adm ministrasi kabu upaten yang dikelu uarkan BAKOSU URTANAL padaa periode tahu un 2000‐2006. Hingga pemetaaan wilayah yaang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa llokasi perkebun nan tersebut diiantaranya beraada di wilayah K Kabupaten Bulu ungan dan Kabu upaten Nunukan. Dengan D demikiian, dalam tulissan ini, lokasi Kecamatan Sessayap merujuk k pada lokasi kecamatan k di wilayah w Kabupaten Bulungan, dan lokasi Kecamatan Nunukan, SSembakung, Lum mbis, Sebatik dan Krayan merrujuk pada kecaamatan h Kabupaten Nunukan. N Untuk diketahui bahwa Kabupatten Nunukan baru b terbentuk k pada tahun 1999. di wilayah Sedangkan pada tahun 2007, wilayah Kecamatan Sembaakung dari Kabupaten Nunukaan, dan Kecamaatan Sesayap, Seesayap Hilir, dan T Tanah Lia, dimerrkarkan hinggaa termasuk dalam wilayah baru u yaitu Kabupatten Tanah Lia.
ELSDA In nstitute
|2 Suwarna diputus bersalah karena telah memberikan berbagai kemudahan dan izin dan rekomendasi di luar kewenangannya untuk sebelas perusahaan dalam holding SDG untuk membangun perkebunan sawit hingga 180 ribu hektar. Kesebelas perusahaan tersebut juga kemudian diberikan Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] dengan penuh kemudahan, yang memungkinkan pemiliknya untuk secara leluasa merambah hutan dan mengeksploitasi kayu pada area tersebut tanpa harus membayar sepeserpun. Permasalahan menjadi lebih jelas ketika terbukti bahwa dari keseluruhan perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan [IUP] tersebut justru tidak melakukan penanaman budidaya perkebunan. Lahan yang telah dibuka (land clearing) dibiarkan terlantar begitu saja. Motif perusahaan‐perusahaan itu menjadi jelas – kayu – dan Suwarna beserta pejabat yang terlibat lainnya memfasilitasi motif tersebut. Hutan memang terlanjur rusak, tapi kerugian negara harus diganti. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berhasil memaksa pelaku yang menikmati harta hasil kejahatan tersebut, Martias, untuk mengganti kerugian negara sebesar 346 milyar rupiah. ANALISIS SPASIAL: DEFORESTASI Pada tahun 2000 Mantan Gubernur Suwarna, memberikan rekomendasi untuk perkebunan kelapa sawit atas perusahaan‐perusahaan yang tergabung dalam SDG. Kesebelas perusahaan dengan total luas 180.850 hektar tersebut sebagian besar tersebar di dua kabupaten di Provinsi Kaltim, yaitu Kabupaten Bulungan dan Nunukan. NO
NAMA PERUSAHAAN
LUAS KEBUN (ha)
LOKASI
KABUPATEN 1 PT Bumi Simanggaris Indah 20.000 Nunukan 2 PT Kaltim Bhakti Sejahtera 30.000 Nunukan 3 PT Marsam Citra Adiperkasa 20.000 Nunukan 4 PT Tirta Madu Sawit Jaya 9.900 Nunukan 5 PT Sebuku Sawit Perkasa 20.000 Nunukan 6 PT Bulungan Argo Jaya 17.700 Bulungan 7 PT Rapenas Bhakti Utama 20.000 Bulungan 8 PT Bulungan Hijau Perkasa 6.000 Nunukan 9 PT Borneo Bhakti Sejahtera 20.000 ‐ 10 PT Bumi Sawit Perkasa 19.250 Bulungan 11 PT Berau Perkasa Mandiri 18.000 ‐ TOTAL 180.850 TABEL 1: PERUSAHAAN KELOMPOK SURYA DUMAI GROUP DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 2
Atas dasar IUP dan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Dirjen PHP, perusahaan‐perusahaan tersebut juga menerima Izin Pemanfaatan Kawasan di daerah Kabupaten Nunukan dan Bulungan sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5
NAMA IPK PT Bumi Simanggaris Indah PT Kaltim Bhakti Sejahtera PT Tirta Madu Sawit Jaya PT Marsam Citra Adiperkasa PT Bulungan Hijau Perkasa
LUAS IPK 12.500 20.000 9.900 20.000 6.750
TAHUN 2000 2000 2000 2000 2000
LOKASI KABUPATEN Nunukan
KECAMATAN
DESA
Nunukan
Simangaris
Sembakung
‐ ‐
2 Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Kehutanan Atas Nama H. Suwarna Abdul Fatah. Presentasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah pelatihan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan: Follow the Money, yang diadakan ELSDA Institute di Jakarta. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung, atas nama terdakwa Suwarna A.F.
ELSDA Institute
|3 6 7 8 9 10 11
PT B Bulungan Argo JJaya 17.700 2000 Sebidai Bulu ungan Sesayap PT B Bumi Sawit Perk kasa 20.000 2000 Sengkon ng PT R Rapenas Bhakti Utama 20.000 2000 Tagul PT B Borneo Bhakti S Sejahtera 19.250 2000 ‐ ‐ ‐ PT SSebuku Sawit Peerkasa 20.000 2000 Nun nukan Nunukan Simangaaris PT B Berau Perkasa M Mandiri 18.000 2000 ‐ ‐ ‐ TA ABEL 2: PERU USAHAAN KEL LOMPOK SURY YA DUMAI GRO OUP DAN IZIN N PEMANFAAT TAN KAYU 3
GAMBAR 2 2: LOKASI PER RKEBUNAN SD DG DI KABUPA ATEN NUNUKA AN DAN BULU UNGAN
3 P Putusan MA ataas nama terdakw wa Suwarna A.F F. Hal 19.
ELSDA In nstitute
|4 KABUP PATEN NUNU UKAN
D Dengan luas 1.583.268 hektar, Kab bupaten Nun nukan, kabu upaten paling utara Pro ovinsi Kalimanttan Timur, dihuni d setidaaknya oleh enam e lokasi perkebunan n, yaitu: PT Bumi Siman ngaris Indah [PT T BSI], PT Kaltim K Bhakti Sejahtera [PT [ KBS], PT T Marsam Citra Adiperkaasa [PT MCA A], PT Tirta Saw wit Madu Peerkasa [PT TSMP]. T PT Sebuku S Saw wit Perkasa [PT [ SSP] PT T Bulungan Hijau Perkasa [[PT BHP] dan PT Bumi SSawit Perkasa [PT BSP]. IIni berarti peerkebunan m milik SDG, deengan total luass 125.900 hek ktar, mengisii 8 persen wiilayah Kabup paten Nunuk kan. NO
LUAS
LU UAS
PRO OS
1 Perkebunan SD P G 12 25.900 8 2 Wilayah Kab. N W unukan 1.58 83.268 100 KEBUNAN DA TABEL 3: PER T AN WILAYAH K KABUPATEN N NUNUKAN
Atas dasar IUP dan SK Pellepasan Kaw A wasan, perusaahaan‐perusaahaan terseb but juga dibeerikan Izin Pem manfaatan Kaawasan [IPK]]. Dalam perrsidangan, ahli yang diaajukan Jaksa Penuntut Umum U [JPU], yaaitu Lilik Budi Prasetyo dari Institu ut Pertanian Bogor [IPB B], berusaha memperlihaatkan kepada m majelis hakim m yang dipim mpin oleh Gussrizal melalui citra satelitt bahwa denggan bermodaal IPK yang cacaat hukum, perusahaan‐p p perusahaan tersebut t telaah merambaah hutan tanpa menanam minya kembali dengan d perk kebunan saw wit sebagaimana kontrak k kerjanya. Analisis A yang ELSDA laku ukan4, menunjuk kkan meman ng terjadi peerubahan tu utupan lahan n hutan padaa Kabupaten n Nunukan. Mulai M dari tahu un 2001, sep panjang 5 taahun setidak knya hutan di Kabupateen Nunukan telah berku urang hingga 25 58 ribu hektaar.
GA AMBAR 3: TUT TUPAN HUTAN N DAN DEFOR RESTASI KABU UPATEN NUNU UKAN TAHUN 2001‐2006
4 A Analisis dilakuk kan dengan citrra LANDSAT ETM,
ELSDA In nstitute
|5 ELSDA mengeestimasi tutupan hutan Kabupaten Nunukan taahun 2001 setidaknya s s seluas 3 hektar, seedangkan tah hun 2006 tu utupan hutaan tersebut berkurang hingga h 1.244 4.075 1.502.693 hektar – aatau berkuraang hingga 18 8 persen darri tutupan hu utan tahun 20 001. N NO
TAHUN
LUAS
PROS
1 Tahun 20 001 1.502.693 100 2 Tahun 20 006 1.244.075 82 3 Deforesasi 258.618 18 TABEL 4 4: LUAS TUTU UPAN HUTAN DAN DEFORE STASI KABUP PATEN NUNUK KAN
Lebih lan njut, melihat GAMBAR 2 di atas tersebut setidakn nya ada 8 titiik wilayah yaang terdeforeestasi cukup paarah, diantaraanya: NO
KOORDINA AT
KE ECAMATAN
1 115°40’ BT 3°54 Kerayaan 4’ LU 2 116°29’ BT 3°58 Lumbiis 8’ LU 3 117°02’ BT 3°54 Sebuk ku dan Sembaku ung 4’ LU 4 117°02’ BT 3°46 Sembaakung 6’ LU 5 117°13’ BT 4°10 Nunuk kan 0’ LU 6 117°16’ BT 4°01 Nunuk kan 1’ LU 7 117°31’ BT 3°59 Nunuk kan 9’ LU 8 117°38' BT 4°01 1' LU Nunuk kan TAB BEL 5: KOORD DINAT LOKASII DEFORESTASSI KABUPATE N NUNUKAN
GAM MBAR 4: DELA APAN TITIK DE EFORESTASI D DI KABUPATE EN NUNUKAN
ELSDA In nstitute
|6 Dapat teerlihat bahw wa sebagian besar deforrestasi terjadi di Kecam matan Nunuk kan. Dari 4 titik tersebut, secara kesseluruhan Kecamatan Nunukan N Kab bupaten Nu unukan denggan luas wilayah 205.311 hektar terdeeforestasi hiingga sekitarr 101 ribu hektar h – ham mpir setengaah dari totall luas nya. wilayahn NO O
DEFORE ESTASI KE ECAMATAN (ha)
1 18.524 Kerrayan 2 22.524 Lum mbis 3 60.738 Sem mbakung 4 7.988 Seb batik 5 47.347 Seb buku 6 101.493 Nunukan 7 1 Lum mbis TO OTAL TABEL 6: DEFO T ORESTASI KEC CAMATAN DI KABUPATEN NUNUKAN
Hal ini tid dak mengherrankan menggingat 4 (em mpat) dari seb belas perusaahaan yang d diberikan IPK K oleh Suwarna memang beerlokasi di Keecamatan Nu unukan, tepaatnya Desa Simangaris. S E Empat dari lokasi l perkebun nan total luas hingga 79 ribu hektar, yaitu PT BSI, PT KBS, PT T SSP, dan PT TMSJ beraada di Desa Sim mangaris Keccamatan Nu unukan yangg memiliki lu uas 205.311 1 hektar. Inii berarti wilayah perkebun nan tersebut menghuni seetidaknya leb bih dari sepeertiga wilayaah Kecamatan n Nunukan.
GAMBAR 5: K ECAMATAN N NUNUKAN
NO
WIL LAYAH
LUAS S
1 Perkebunan 79.90 00 [PT BSI, PT KBSS, PT SSP, PT TM MSJ] 2 Kabupaten Nun nukan 1.583.26 68 3 Kecamatan Nun nukan 205.31 11 4 Deforestasi Keccamatan Nunuk kan 101.49 93 TABEL 7: ST TATISTIK DEF ORESTASI KE CAMATAN NU UNUKAN
ELSDA In nstitute
|7 Meskipun, analisis ini tidak dapat menentukan secara lebh akurat bahwa deforestasi tersebut memang berada pada lokasi perkebunan sehubungan dengan tidak adanya peta lokasi perkebunan. Namun, ada indikasi kesesuaian antara luasan IPK yang ada pada Kecamatan Nunukan dengan deforestasi pada wilayah tersebut. Apabila, memang deforestasi tersebut setidaknya disebabkan oleh pembukaan lahan para pemilik IPK dari SDG, maka jumlah tebangan yang berhasil dinikmati oleh perusahaan perkebunan yang berada pada Kecamatan Nunukan sekurang‐ kurangnya adalah 13,4 juta meter kubik5. Jaksa Penuntut Umum, namun demikian, mengajukan angka yang berbeda. Dalam persidangan JPU mengungkapkan bahwa dengan IPK cacat hukum tersebut, perusahaan‐ perusahaan SDG menikmati hasil eksploitasi dengan jumlah 697.260 meter kubik. Empat perusahaan yang berada di Kecamatan Nunukan pun hanya melakukan penebangan sejumlah 349.416 meter kubik. NO
PERUSAHAAN
JUMLAH TEBANGAN
(meter kubik) 1 PT Bumi Simanggaris Indah 50.641 2 PT Kaltim Bhakti Sejahtera 72.736 3 PT Tirta Madu Sawit Jaya 210.233 4 PT Sebuku Sawit Perkasa 15.806 TOTAL TABEL 8: JUMLAH TEBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG IPK YANG BEROPERASI DI NUNUKAN
Kembali lagi kepada indikator deforestasi, apabila diasumsikan potensi kayu di wilayah tersebut adalah 168.3 meter kubik per hektar, maka masing‐masing pemegang IPK di Kecamatan Nunukan tersebut turut andil dalam deforestasi seluas: NO
PERUSAHAAN
JUMLAH ESTIMASI TEBANGAN DEFORESTASI (meter kubik) MENURUT TEBANGAN (ha)
1 PT Bumi Simanggaris Indah 56.641 336,5 2 PT Kaltim Bhakti Sejahtera 72.736 432,1 3 PT Tirta Madu Sawit Jaya 210.233 1249,1 4 PT Sebuku Sawit Perkasa 15.806 93,9 TOTAL 2.111 TABEL 9: ESTIMASI DEFORESTASI MENURUT JUMLAH TEBANGAN
Mengikuti logika analisis tersebut, maka dapat disimpulkan apa yang didakwakan oleh JPU hanyalah sebagian kecil dari harta yang berhasil dinikmati oleh Martias. Menimbang deforestasi yang terjadi berdasarkan analisis citra pada Kecamatan Nunukan, yaitu sebesar 101 ribu (Lihat TABEL 5), ini berarti 98 persen kerugian negara lainnya belum terungkap. Hal ini sesuai juga dengan keterangan Lilik pada persidangan, yang menyatakan bahwa setidaknya pada wilayah PT
5 Angka potensi kayu yang digunakan adalah 168.3 meter kubik per hektar. Angka ini merupakan angka potensi kayu di wilayah Kalimantan untuk kayu dengan diameter 10 cm, hasil penelitian Simangunsong. Digunakan angka diatas diameter 10 cm menimbang kegiatan eksploitasi yang dilakukan perusahaan‐perusahaan perkebunan tersebut adalah pembukaan lahan (land clearing). Lihat.. Simangunsong. 2003. Nilai Ekonomi Hutan Produksi. IWGFF. Jakarta.
ELSDA Institute
|8 KBS sajaa, deforestasi yang terjaadi dari tahu un 2001 hin ngga 2006 adalah a seluaas 4.117 hektar6. Kalaupun n diperhitun ngkan dengaan rasio yan ng sama, maka m setidak knya perusaahaan‐perusaahaan tersebut setidaknya bertanggungg jawab atass sekitar 16 ribu hektar lahan yang terdeforestaasi di Kecamataan Nunukan. NO
WIL LAYAH
LUAS S
1 P Perkebunan 26.7 750 [ [PT MCA, PT BH HP] 2 Kabupaten Nun K nukan 1.583.2 268 3 Kecamatan Sem K mbakung 229.9 976 4 Deforestasi Kec D camatan Sembak kung 60.7 738 TABEL 10: STA T ATISTIK DEFO ORESTASI KEC CAMATAN SEM MBAKUNG
G AMBAR 6: KE CAMATAN SE MBAKUNG
Saama halnya dengan Nunukan, Kecaamatan Semb bakung jugaa mengalamii deforetasi yang cukup paarah. Meskip pun hanya ada a dua peru usahaan perrkebunan yaang beroperaasi di Kecam matan Sembaku ung yaitu: PT Bulungan Hijau Perkasa [PT BHP] lu uas 6.000 dan n PT Marsam m Citra Adiperkasa [PT MCA] dengan luaas 20.000 heektar. Keduanya diberikaan IPK seluas 26.750 hek ktar. Dengan n luas s 229 ribu, Kecam matan Sembaakung terdefo forestasi hinggga 60 ribu hektar sepan njang wilayah sebesar tahun 2001‐2006. PU hanya meenuntut PT BHP maupun PT MCA atass kayu ilegal sejumlah, 13 38,658 ribu m meter JP kubik daan 64,297 rib bu meter ku ubik. Padahaal, dengan an nalisis yang sama, dapaat diperhitun ngkan kemungk kinan deforestasi yang terjadi akibatt pembalakaan sejumlah kayu terseb but hanya seekitar 1200 hek ktar. Asumsi y yang lagi‐laggi jauh meleb bihi estimasi deforestasi y yang terjadi. 6 A Arfi Bambani A Arwi,Detik Com.Hanya 3 dari 13 3 PT Tanam Saw wit di Proyek Su uwarna AF. Lilik k menyatakan, ""Tahun 1999‐2001, lahan terbukaa sebesar 2.441 hektar. Lalu pada tahun 20 006, jika diaku umulasikan lahaan terbuka mencapai 4.117 hektaar," sambil mem mperlihatkan gaambar pembalaakan hutan yangg masif.
ELSDA In nstitute
|9 NO
KETERAN NGAN
LUAS
PROS
1 Perkeb bunan di Kecam matan Nunukan 79.900 100 2 Deforeestasi Kecamataan Nunukan 101.493 127 3 Perkeb bunan di Kecam matan Sembakung 26.750 100 4 Deforeestasi Kecamataan Sembakung 60.738 227 TABEL 11: ST TATISTIK DEF FORESTASI KA ABUPATEN NU UNUKAN
KABUP PATEN BULU UNGAN
GAMBAR 7: TUTUPAN HU UTAN DAN DEF FORESTASI KA ABUPATEN BU ULUNGAN 200 01‐2006
kebunan yan ng dipermasaalahkan dalaam Kasus SEJJUTA HEKTA AR LAHAN SA AWIT Tiga dari perk p wilayaah administtratif Kabup paten Bulun ngan. Kesem muanya tersebar di wilayah berada pada Kecamataan Sesayap dan d perbatassan dengan Kecamatan Sembakung S N Deengan Kabupaten Nunukan. luas 1.58 81.042 hektaar, Kabupaten Bulungan pada tahun 2001 memiiliki tutupan hutan seluaas 1,3 juta hekttar. Analisis lebih lanjut menunjukkaan bahwa tu utupan lahan n ini kemudiian berkuran ng 21 persen pada p period de 2001 hin ngga 2006. Hingga tutu upan lahan Kabupaten Bulungan telah terdeforeestasi seluas 293 ribu hek ktar pada tah hun 2006.
ELSDA In nstitute
|10 NO
KETERANGAN
LUAS
1 Perkebunan di Kecamatan Sesayap 57.700 2 Deforestasi Kecamatan Sesayap 17.645 3 Luas Kecamatan Sesayap 97.853 4 Deforestasi Kabupaten Bulungan 293.214 5 Luas Kabupaten Bulungan 1.518.042 TABEL 12: TUTUPAN HUTAN DAN DEFORESTASI KABUPATEN BULUNGAN
Dapat kita lihat (pada GAMBAR 7) titik deforestasi sebenarnya tersebar dibeberapa kabupaten melintang diagonal ke kanan dan ke kiri sepanjang daerah aliran sungai. Sementara itu Kecamatan Sesayap, lokasi yang dihuni oleh dua perkebunan SDG yaitu PT Bulungan Argo Jaya (PT BSP), PT Bumi Sawit Perkasa (PT BSP), dan PT Rapenas Bhakti Utama (PT RBU), terdeforestasi seluas 17.645 hektar. NO
PERUSAHAAN
JUMLAH ESTIMASI TEBANGAN DEFORESTASI (meter kubik) MENURUT TEBANGAN (ha)
1 2 3
PT Rapenas Bhakti Utama 80.078 475 PT Bulungan Agro Jaya 22.960 13 PT Bumi Sawit Perkasa 33.574 199 TOTAL 688 TABEL 13: ESTIMASI DEFORESTASI MENURUT JUMLAH TEBANGAN
Seperti halnya yang terjadi pada Kecamatan Nunukan, apabila menggunakan asumsi potensi kayu, maka pembukaan lahan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut sangat kecil. Padahal deforestasi yang terjadi di Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan jauh dari angka itu. SIMPULAN
Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat diindikasikan Pertama. Indikasi bahwa penebangan pada lokasi‐lokasi yang dijadikan perkebunan melebar, mengingat pola pembukaan lahan yang terjadi di Kecamatan Nunukan, misalnya, terpusat pada dua titik besar, sementara disisi lain fakta di persidangan menyatakan bahwa pada lokasi PT KBS hanya terdapat pembukaan lahan seluas 4 ribu hektar. Kedua. Indikasi adanya kerugian negara yang tidak terungkap. Sementara fakta deforestasi menyatakan jumlah yang demikian besar, namun temuan JPU atas kayu ilegal hanya sebagian kecil atas potensi kayu yang mungkin ada pada areal tersebut.
ELSDA Institute