Fix Manajemen Keuangan Syariah Terapan Kel.5.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangn. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi, adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi dan laporan keuangan. Dalam makalah ini kami akan membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pembahasan diawali dengan diskusi tentang tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, serta pengukuran unsur laporan keuangan. Relevansi bab ini adalah sebagai dasar dalam memahami landasan yang digunakan oleh penyusun standar dalam membuat standar akuntansi standar. Telah banyak peneliti di bidang akuntansi, baik muslim maupun nonmuslim yang menelaah teori maupun penelitian tentang tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Kenapa kita mempelajari tentang kerangka dasar laporan keuangan syariah, yaitu agar kitamampu mengetahui seperti apa kerangka dasar laporan keuangan syariah setelah mengetahui dasar kerangka laporan keuangan syariah kita akan lebih mudah untuk membuat laporan keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa tujuan kerangka dasar? 2. Siapa saja yang memakai dan membutuhkan informasi? 3. Bagaimana dasar dari paradigma transaksi syariah?

1

4. Apa saja asas transaksi syariah? 5. Bagaimana karakteristik transaksi syariah? 6. Apa tujuan dari laporan keuangan? 7. Apa itu asumsi dasar? 8. Bagaimana pengukuran unsur laporan keuangan?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui tujuan kerangka dasar. 2. Untuk mengetahui siapa saja yang memakai dan membutuhkan informasi. 3. Untuk mengetahui bagaimana dasar dari paradigma transaksi syariah. 4. Untuk mengetahui apa saja asas transaksi syariah. 5. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik transaksi syariah. 6. Untuk mengetahui apa tujuan dari laporan keuangan. 7. Untuk mengetahui apa itu asumsi dasar. 8. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran unsur laporan keuangan.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Tujuan Kerangka Dasar Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunannya. Kerangka berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: 1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporang keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

B. Pemakai dan Kebutuhan Informasi Pemakai laporan keuangan meliputi : 1. Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. 2. Pemilik dana qardh; untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3. Pemiki dana

syirkah temporer; untuk pengambilan keputusan pada

investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman.

3

4. Pemilik dana titipan; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. 5. Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah, dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. 6. Pengawas syariah; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. 7. Karyawan;

untuk

memperoleh

informasi

tentang

stabilitas

dan

profitabilitas entitas syariah. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. 9. Pelanggan; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya; untuk memperoleh informasi tentang entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional. 11. Masyarakat; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.

C. Paradigma Transaksi Syariah Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Subtansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia

memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang

menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market disipline) yang baik.1

1

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 90-91.

4

D. Asas Transaksi Syariah 1. Persaudaraan (ukhuwah): berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi. 2. Keadilan

(‘adalah):

menempatkan

sesuatu

pada

tempatnya

dan

memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta’alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktifitas operasi. 3. Kemaslahatan (maslahah): transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus mengandung dua unsur yaitu halal dan thayyib. 4. Keseimbangan

(tawazum):

transaksi

harus

memperhatikan

keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian. 5. Universalisme (syumuliyah): transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin.

E. Karakteristik Transaksi Syariah Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas social yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasauntuk mendapat imbalan. Adapun 5

transaksi non-komersial; dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Kedua transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain: 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 6. Tidak mengandung unsur masyir. 7. Tidak mengandung unsur gharar. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money). 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. 2

F. Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : Neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan

2 Nurul Qamar, Makalah Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, di akses dari http://www.academia.edu/28637703/MAKALAH_Kerangka_Penyusunan_dan_Penyajian_Lapran _Keuangan_Syariah, pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 17.15.

6

posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.3 Tujuan laporan keuangan diantaranya adalah : Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya

dan bermanfaat bagi

investor dan kreditur sebagai dasar pengambilan keputusan, penanaman investasi dan pemberian pinjaman, memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke perusahaan dimasa yang akan datang dan memberikan informasi yang menunjukan sumber-sumber ekonomi( aktiva/kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut diperoleh, beserta perubahan-perubahannya.4

G. Asumsi Dasar Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi : 1. Asas Accrual Basic (Dasar Akrual) Laporan keuangan harus disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas, dimana aktiva, kewajiban, ekuiti(modal), penghasilan, dan beban diakui saat kejadian, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. 2. Asas Kesatuan Usaha (Konsep Entitas) Terpisah dari pemilik, asumsi ini menyatakan perusahaan adalah unit usaha yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kekayaan dibedakan antara perusahaan dengan pemiliknya. 3. Asas Going Concern (Kelangsungan Usaha) Konsep kesinambungan mempunyai maksud bahwa laporan keuangan dibuat suatu unit ekonomi yang diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. 4. Asas Pembandingan Pengeluaran Beban dengan Penghasilan (Matching Concept)

3 Wiki Pedia, Laporan Keuangan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/laporan-keuangan, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 15.00. 4 Budi Purwanthoro, Konsep Dasar Penyusunan Keuangan, diakses dari http://www.academia.edu/konsep-dasar-penyusunan-laporan-keuangan, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 15.12.

7

Dalam laporan keuangan, pengeluaran beban yang diakui dalam laporan laba rugi berlandaskan atas dasar hubungan langsung antara biaya dengan penghasilan yang timbul dengan pos penghasilan tertentu. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan penghasilan (matching concept) melibatkan secara bersamaan atau gabungan antara penghasilan dan

beban,

sehingga

laporan

keuangan

yang

disajikan

harus

mempertemukan secara layak antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapayan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang sama.5

H. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Biaya historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (historical) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Biaya kini (current cost) Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.

5 Mochammad, Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keungan, diakses dari http://academia.edu/asumsi-dasar-penyusunan-laporan-keuangan, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15.30.

8

Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontrokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang. 3. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/ settlement value) Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontrokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan.6

6

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 102.

9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Kerangka dasar menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunannya. Kerangka berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Adanya perbedaan karakteristik

antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis

konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusan dan penyajian keuangan bank syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusun dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untu semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta.

10

DAFTAR PUSTAKA Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Nurul Qamar. Makalah Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.Diaksesdari,http://www.academia.edu/28637703/MAKALAH_Ke rangka_Penyusunan_dan_Penyajian_Lapran_Keuangan_Syariah. Wiki Pedia. Laporan Keuangan.Diakses dari http://id.m.wikipedia.org/laporankeuangan. Budi Purwanthoro. Konsep Dasar Penyusunan Keuangan. Diakses dari http://www.academia.edu/konsep-dasar-penyusunan-laporan-keuangan. Mochammad. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keungan. Diakses dari http://academia.edu/asumsi-dasar-penyusunan-laporan-keuangan.

11