Fajar Muhammad B11116341.docx

PROPOSAL SKRIPSI PERAN APARAT DESSA TERHADAP DALAM PIDANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA

A. LATAR BELAKANG MASALAH Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi

lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Aparat desa sebagai pihak ototoritas dalam lingkungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan diharapka yayang menjadi kontak pertama terhadap kasus yang terjadi di lingkungannya terlebih lagi jika lingkungan desa tersebut termasuk desa pedalaman yang jauh dari akses kantor polisi sehingga pelaporan akan membutuhkan waktu yg lama maka kontak pertama

B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapatdirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana peran aparat desa terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya? 2. Apakah aparat desa dapat menginterferensi secara langsung tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannnya?

C. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana peran aparat desa terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya? 2. 2.untuk mengetahui apakah aparat desa dapat menginterferensi secara langsung tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannnya?

Manfaat Penelitian 1.manfaat teoritis

a.untuk melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yangdituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. b.untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana terutamayang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian. 2. manfaat praktis a.agar orang

tua,

keluarga, masyarakat serta pemerintah

dan

negara dapat

melakukan perlindungan hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT b.diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum,terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

Metode Penelitian Penelitian adalah salah satu upaya untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis umtuk memberikan pengetahuan yang benar dan objektif mengenai gejala sosial di dalam mayarakat yang ditinjau dari segi hokum yang berlaku.penelitian ini sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah, Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa kasus dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 1.Metode deskriptif

Metode ini memiliki sebuah tujuan untuk bisa mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga actual. Di dalam sebuah penelitian biasanya akan di jelaskan mengenai gejala-gejala yang sudah ada misalnya tentang masalah serta meneliti kondisi yang tetap berlaku. Penelitian ini juga menjadikan perbandingan tentang apa yang bisa di lakukan untuk menentukan sebuah solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Sehingga di saat memakai metode penelitia ini, maka artinya penelitian mempunyai sebuah tujuan penelitian untuk bisa menggambarkan secara sistematis dari suatu fakta khusus secara teliti dan juga actual. Selain itu, metode ini bukan sekedar memaparkan analisan tetapi juga di padukan dengan klasifikasi serta organisasi. Bisa di simpulkan jika penelitian deskriptif ini adalah sebuah metode penelitian yang mencari dan menentukan sebuah ilmu pengetahuan yang mana sesuai dengan penemuan yang sesuai fakta di lapangan. Sehingga pada saat praktiknya, metode ini akan jauh lebih menekan pada observasi lapangan dalam kondisi yang alami.

Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian literature, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.Teknik wawancara Yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang jelas. Jadi sebelum mengadakan wawancara peneliti akan membuat draf pertanyaan serinci mungkin untuk ditanyakan kepada subjek wawancara. Informasi apa yang dibutuhkan, sudah ditulis lengkap dalam draf pertanyaan yang dibuat. Jadi peneliti tidak akan kebingungan mencari pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian.

Jenis Data 1.Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari sumbr asliu tanpa melalui media perantara yang berupa opini subjek baik secara individual ataupun kelompok dari responden dengan menggunakan pedoman wawancara. 2.Data Sekunder Data yang diperoleh dari data yang sudah tersaji secra tidak langsug melalui media perantara,melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penulisan tugas akhir.

Proses Pengumpulan Data cara yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan. untuk mendukung memperoleh data secara teoritis penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari : • Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin • Buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki penulis.

Proses Pengolahan Data dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data sekunder dengan cara, yaitu meneliti dan menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat.

Analisa Data

Berkenaan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Garis Besar dalam Tinjauan Pustaka A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1. Pengertian KDRT Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa:“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Menurut Arif Gositabahwa (1993, dalam Pradipta, 2013:34) yang dimaksud dengan KDRT adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis mendefinisikan KDRT adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau 8 ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

b. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa 1. Pemerintahan Desa a. Pengertian Pemerintahan Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut: 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Samual Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan emerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu : 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara. 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara. Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”. Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.