Evrog Jamban Yola.docx

Bab I Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Menurut Hendrik L Blum, derajat kesehatan seseorang ataupun masyarakat dipengaruhi oleh

empat faktor, yaitu lingkungan 45%, perilaku 30%, pelayanan kesehatan 20% dan keturunan 5%.1 Status kesehatan akan tercapai secara optimal bila keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal. Lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan program kesehatan wajib seperti program upaya kesehatan lingkungan yang salah satunya melalui cakupan pengawasan sarana jamban yang merupakan sanitasi dasar.1,2 Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu tujuan pada sector lingkungan hidup dari progam SDG’s (Sustainable Development Goals) dalam forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak 21 Oktober 2015 dengan tenggang waktu sampai tahun 2030 yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia dan bumi. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2014 terdapatlebih dari 2,4 miliar penduduk bumi (40% dari total populasi dunia), khususnya di Afrika dan Asia tidak memiliki akses sanitasi dasar seperti toilet atau jamban. Sebanyak 1 miliar penduduk masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan 1.8 milyar penduduk dunia menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi feses. Akibatnya, sekitar 1.000 anak meningggal setiap hari karena diare dan kerugian materi hingga 7 persen dari pendapatan dunia. Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) 2006 menunjukan bahwa 47% masyarakat masih berperilaku buang air di sembarang tempat (BABS) ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka. Kondisi tersebut jelas berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Dimana buruknya kondisi sanitasi, merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap

1

tahunnya. Menurut World Health Organization (WHO) 2007, menyatakan bahwa melalui pendekatan sanitasi total dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 94%.3 Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2016 menyatakan bahwa penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai kematian. Data angka kejadian diare nasional pada tahun 2016 sebanyak 6.897.463 orang dimana telah terjadi KLB di 3 provinsi dengan angka Case Fatality Rate (CFR) yaitu sebesar 3,04%. Di Kabupaten Karawang sendiri kasus diare berdasrkan jenis kelamin lakilaki maupun perempuan yaitu sebanyak 93,946 dan menduduki peringkat ke – 8 dari total keseluruhan 26 Kabupaten/Kota di Jawa barat. Selain diare, penyakit lain yang diakibatkan sanitasi dan perilaku PHBS yang buruk yaitu demam thypoid. Dimana dari data Riskesdas 2007, prevalensi demam typoid sebesar 1,7% dan distribusi tertingi pada usia 5-14 tahun (1,9%). Di Indonesia, demam thypoid mendapat perhatian khusus karena penyakit ini bersifat endemis dan permasalahan menjadi lebih kompleks dengan meningkatnya kasus carrier dan relaps dan resistensi terhadap obat-obatan sehingga menyulitkan upaya penyembuhan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama (6,7%), dan fasilitas umum (4,2%). Meskipun sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi (84,9%) dibandingkan di perdesaan (67,3%); sedangkan proporsi rumah tangga BAB di fasilitas milik bersama dan umum maupun BAB sembarangan di perdesaan (masing-masing 6,9%, 5,0%, dan 20,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (6,6%, 3,5%, dan 5,1%).4 Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Karawang 2014-2018 didapatkan 38,77% masyarakat belum memiliki akses terhadap jamban dan masih melakukan BABS. Kepemilikan jamban di Kabupaten Karawang baru mencapai 62% dengan rincian memiliki dan menggunakan 60% jamban pribadi, 2% MCK/WC Umum dan 38% BABS.5 Berdasarkan data pencatatan program pengawasan jamban keluarga di UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang, dalam bentuk angka yang sudah diolah dan disajikan dalam PKP dan laporan tahunan program, didapatkan cakupan hasil pengawasan / inspeksi jamban keluarga yaitu 2

35,40% dari target 75% dengan besar masalah 52,80% dan cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 42,24% dari target 75% dengan besar masalah 56,30%. Berdasarkan buku Kumpulan Peraturan dan Pedoman Teknik Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Karawang tahun 2014 terdapat beberapa penyakit berbasis lingkungan yang diakibatkan kurang memadai nya jamban sehat maupun pengawasan terhadap jamban yaitu ; diare, tifus, shigellosis, kolera, poliomyelitis, enteritis, amoebiasis, giardiasis, dan cacingan. Di puskesmas kecamatan Klari , kunjungan sepuluh penyakit terbanyak pada tahun 2017 adalah ISPA, dermatitis, hipertensi, gastritis, DM, myalgia, cephalgia, febris, influenza, dan diare. Dimana terdapat diare didapatkan 1.520 (8,29%) kasus, yang sangat berhubungan erat dengan program pengawasan jamban. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan evaluasi program untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengawasan jamban keluarga, dan jumlah jamban yang memenuhi syarat di di UPTD Puskesmas DTP PONED Klari Kabupaten Karawang periode Januari sampai dengan Desember 2017.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang didapat berupa: 1. Menurut Hendrik L. Blum, derajat kesehatan dipengaruhi lingkungan 45%, perilaku 30%, pelayanan kesehatan 20% dan keturunan 5%. 2. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan salah satu program SDGs. Berdasarkan Bank Dunia tahun 2014, lebih dari 2,4 miliar (40%) penduduk bumi tidak memiliki akses jamban, 1 miliar penduduk masih BABS, 1.8 milyar penduduk menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi feses 3. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan salah satu program SDGs. Berdasarkan Bank Dunia tahun 2014, lebih dari 2,4 miliar (40%) penduduk bumi tidak memiliki akses jamban, 1 miliar penduduk masih BABS, 1.8 milyar penduduk menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi feses. 4. Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya.

3

5. Sanitasi dan perilaku PHBS yang buruk menjadi penyebab dari demam thypoid pada usia 5-14 tahun (1,9%) dan permasalahan carier, relaps, dan resistensi obat semakin berkembang sehingga menyulitkan penyembuhan. 6. Hasil

studi

Indonesia

Sanitation Sector

Development

Program

(ISSDP)

2006 menunjukan 47% masyarakat masih berperilaku dari buang air di sembarang tempat (BABS). 7. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama (6,7%), dan fasilitas umum (4,2%). Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. 8. Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Karawang 2014-2018 didapatkan 38,77% masyarakat belum memiliki akses terhadap jamban dan masih melakukan BABS. 9. Berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil pencatatan program pengawasan jamban di UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang periode Januari sampai dengan Desember 2017 didapatkan cakupan hasil pengawasan / inspeksi jamban keluarga yaitu 35,40% dari target 75% dengan besar masalah 52,80% dan cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 32,77% dari target 75% dengan besar masalah 56,30%.

1.3. Tujuan 1.3.1. Tujuan Umum Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam program pengawasan jamban keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017.

1.3.2. Tujuan Khusus 1. Diketahuinya jumlah sarana jamban keluarga yang ada, jumlah jamban keluarga yang diperiksa, dan jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017.

4

2. Diketahuinya cakupan program pengawasan jamban keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017. 3. Diketahuinya cakupan presentase jamban keluarga yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017. 4. Diketahuinya penyuluhan tentang sarana jamban keluarga/program pengawasan jamban keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017.

1.4 Manfaat 1.4.1 Bagi Evaluator 1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat di bangku kuliah. 2. Melatih serta mempersiapkan diri dalam mengatur suatu program khususnya program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban.’.’. 3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengambil langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Menumbuhkan minat dan pengetahuan mengevaluasi. 5. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis.

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi 1. Mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi. 2. Mewujudkan kampus sebagai masyarakat ilmiah dalam peran sertanya di bidang kesehatan. 3. Mewujudkan Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) sebagai universitas yang menghasilkan dokter yang berkualitas.

1.4.3 Bagi Puskesmas yang dievaluasi 1. Mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengwasan jamban di ruang lingkup kerja UPPTD Puskesmas DTP PONED Klari. 5

2. Mengetahui masalah dan hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban di ruang lingkup kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari. 3. Dapat meningkatkan motivasi pemegang program dan pelaksana program agar dapat berjalan dengan baik. 4. Memperoleh masukan dari saran-saran yang diberikan sebagai umpan balik agar keberhasilan program di masa mendatang dapat tercapai secara optimal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengawasan jamban sehingga mutu dari pada pelayanan puskesmas ini menjadi lebih baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1.4.4 Bagi Masyarakat 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas DTP PONED Klari. 2. Dengan tercapainya keberhasilan program, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 3. Masyarakat dapat memperoleh akses fasilitas jamban yang memenuhi syarat untuk kebutuhan sehari-hari

1.5. Sasaran 1. Semua keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada periode Januari sampai Desember 2017

6

Bab II Materi dan Metode 2.1. Materi Materi yang dievaluasi dalam program pengawasan jamban periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 di UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas ) Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, antara lain: 1. Pendataan jumlah sarana jamban keluarga yang ada. 2. Jumlah penduduk yang menggunakan jamban. 3. Jenis jamban yang ada atau yang digunakan. 4. Jumlah jamban keluarga yang diperiksa. 5. Jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat. 6. Penyuluhan tentang sarana jamban keluarga 7. Pemetaan sarana jamban keluarga yang memenuhi syarat. 8. Program pengawasan/inspeksi jamban keluarga. 9. Pencatatan dan Pelaporan.

2.2. Metode Evaluasi program ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data program jamban keluarga di UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017 dengan cara membandingkan cakupan hasil program terhadap tolak ukur yang telah ditetapkan dan menemukan penyebab masalah dengan menggunakan pendekatan sistem, sehingga dapat ditemukan masalah pada program jamban keluarga. Usulan dan saran diberiksan berdasarkan penyebab dari masingmasing unsur keluaran sebagai pemecahan masalah.

7

Bab III Kerangka Teoritis 3.1. Kerangka Teoritis

Bagan 1. Teori Pendekatan Sistem

Gambar di atas menerangkan sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan dengan suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Bagian atau elemen tersebut dapat dikelompokkan dalam lima unsur, yaitu : 1. Masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan dibutuhkan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut, terdiri dari tenaga (man), dana (money), sarana (material), metode (method), mesin atau alat yang digunakan (machine), jangka alokasi waktu (minute), lokasi masyarakat (market), dan informasi (information). 2. Proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang ada di dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Terdiri dari unsur perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pemantauan (controlling). 3. Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. 8

4. Lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terqhadap sistem, terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik. 5. Umpan balik (feed back) adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan dari sistem tersebut, berupa pencatatan dan pelaporan yang lengkap, monitoring, dan rapat bulanan. 6. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran dari suatu sistem.

3.2. Tolok Ukur Tolok ukur merupakan nilai acuan atau standar yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai target yang harus dicapai pada tiap-tiap variabel sistem, yang meliputi masukan, proses, keluaran, lingkungan, dan umpan balik pada program pengawasan jamban keluarga. Digunakan sebagai pembanding atau target yang harus dicapai dalam program pengawasan jamban keluarga. Berdasarkan jumlah keseluruhan jamban yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari dan jumlah sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan atau merupakan fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan sendiri atau bersama, yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit sesuai Kepmenkes no.852/Menkes/KS/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) salah satu pilar dan indikator adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan) atau Open Defecation Free (ODF). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa dilengkapi dengan septik tank atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air/tanah.

9

Bab IV Penyajian Data 4.1. Sumber Data Sumber data dalam evaluasi ini diambil, berasal dari data sekunder, yaitu: 1. Profil kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2017. 2. Data geografi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2017. 3. Data demografi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2017. 4. Laporan data dasar kesehatan lingkungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Klari, Kabupaten Karawang Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2017. 5. Laporan bulanan pemeriksaan kesehatan lingkungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Klari, Kabupaten Karawang Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2017.

4.2. Data Umum 4.2.1

Data Geografis

4.2.1.1 Luas Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Klari Lokasi UPTD Puskesmas DTP PONED Kecamatan Klari terletak di jalur Ring Road atau Jalan Provinsi yaitu Jalan Raya Kosambi. Komplek UPTD Puskesmas DTP PONED Klari terletak di desa Duren dan berada di depan kantor kepala desa Duren di samping kiri kantor Kecamatan Klari, di belakang terdapat TK Mawar dan di samping kanan rumah penduduk. 4.2.1.2 Batas Wilayah Kerja Puskesmas Klari a. Sebelah Utara

: Puskesmas Majalaya

b. Sebelah Selatan

: Puskesmas Curug & Puskesmas Ciampel

c. Sebelah Barat

: Puskesmas Anggadita

d. Sebelah Timur

: Puskesmas Purwasari 10

4.2.1.3 Wilayah Administrasi Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Kecamatan Klari ± 2563,90 Ha, mencakup 8 desa, 67 RW, 314 RT. Kedelapan desa tersebut adalah: 1. Desa Duren 2. Desa Pancawati 3. Desa Walahar 4. Desa Kiarapayung 5. Desa Sumurkondang 6. Desa Cibalongsari 7. Desa Klari 8. Desa Belendung

4.1.1.1 Data Geologi Wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang berada pada wilayah dataran rendah.

4.1.1.2 Iklim Sesuai dengan bentuk morfologinya, Klari merupakan dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata 26-310C. Tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% dan kelembaban 80%. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100-3.200 mm/tahun. Pada bulan Januari sampai April beriup angin muson laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin muson tenggara. Kecepatan angin antara 30-35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5-7 jam.

4.2.2

Data Demografi Berdasarkan data dari masing-masing desa, jumlah penduduk secara keseluruhan di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang tahun 2017 adalah 91.032 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46.248 jiwa dan perempuan sebanyak 43.904 jiwa. Dari seluruh jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari, 22.313 jiwa diantaranya merupakan penduduk lanjut usia. Mata pencaharian terbanyak di Kecamatan Klari, Kabupaten 11

Karawang, tahun 2017 adalah karyawan pabrik (41,65%), pedagang (26,01%), buruh (8,25%), petani (6,55%).

4.2.3

Data Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan yang ada pada wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang tahun 2016: Tidak pernah sekolah (22,9%), Tidak tamat SD (25,4%), SD (23,6%), SMP (14,7%), SMA (6,4%), Diploma (4,0%), Sarjana (3,0%).

4.2.4

Data Fasilitas Kesehatan (Lampiran 3) Fasilitas Kesehatan yang ada pada wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, tahun 2017: Puskesmas Induk (1), Puskesmas Pembantu (2), Puskesmas keliling (1), Klinik 24 Jam (9), Klinik bersalin (3), Apotik (6), Balai Pengobatan sore (6), Posyandu (84), Posbindu (8), Pos UKK (1). Tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas Klari, yaitu 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 11 perawat, 28 bidan puskesmas dan bidan desa, 1 tenaga teknis kefarmasian, 1 nutrisionist, dan 1 petugas laboratorium.

4.3

Data Khusus 4.3.1 Masukan A. Tenaga (Man) -

Kepala Puskesmas

: 1 orang (sebagai penanggung jawab)

-

Koordinator dan Pelaksana Program

: 1 orang ( sebagai coordinator dan

pelaksana program kesehatan lingkungan ) -

Dokter Umum

: 3 orang

-

Dokter gigi

: 1 orang

-

Bidan

: 28 orang 12

-

Perawat

: 11 orang

B. Dana (Money) Dana untuk pelaksanaan program diperoleh dari : -

APBD

: Tersedia

-

BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)

: Tersedia

C. Sarana (Material) 1. Sarana medis: -

Sanitarian kit

: Tidak ada

2. Sarana non medis: -

Infocus

: Ada

-

Layar

: Ada

-

Leaflet

: Ada

-

Lembar balik

: Tidak ada

-

Poster

: Ada

-

Formulir wawancara/ formulir pengawasan sarana jamban

: Ada

-

Buku pedoman Kesling

: Ada

-

Alat tulis

: Ada

-

Sarana transportasi dinas

: Ada

D. Metode (Method) -

Pendataan Pendataan dilakukan setiap awal tahun sampai akhir tahun berupa jumlah jamban yang ada, jumlah rumah penduduk yang memakai sarana jamban, jenis jamban yang digunakan dan jumlah akses fasilitas yang memadai. Pendataan biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan/inspeksi. Data tentang jumlah jamban yang ada juga didapatkan melalui data kecamatan yaitu buku potensi desa yang disesuaikan dengan UPTD Puskesmas DTP PONED Klari.

-

Penyuluhan

13

Penyuluhan/pemicuan mengenai sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan program STBM. Penyuluhan dilakukan di dalam dan di luar gedung. -

Pemetaan jamban yang sudah memenuhi syarat Pemetaan jamban dilakukan setahun sekali di balai desa, terutama di desa binaan. Pemetaan dilakukan setelah pertengahan tahun atau di akhir tahun yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan program yang sudah dijalankan melalui lingkup area/daerah, dimana pemetaan berisikan tentang kondisi sarana jamban yang ada, rumah yang memakai jamban, akses fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dan rumah dengan kasus diare/penyakit berbasis lingkungan yang diakibatkan oleh sarana jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

-

Pengawasan/inspeksi sarana jamban keluarga Inspeksi dilakukan secara berkala sebanyak 8 kali dalam sebulan (1 minggu 2 kali) oleh petugas kesehatan lingkungan terlatih bersama dengan kader/perangkat desa/bidan dengan mengunjungi satu persatu rumah di wilayah kerja Puskesmas Klari. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah serta efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.7 Pengawasan/inspeksi jamban diperiksa secara fisik, dimana diperiksa fasilitas pembuangan tinja dan penggunaan septik tank dengan sarana air bersih, kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup, serta pembuangan akhir yang tidak mencemari sumber air/tanah. Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang STBM salah satu pilar dan indikator adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BABS. 14

Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBABS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:7 

Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.



Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitar. Syarat jamban sehat, serta standar dan persyaratan kesehatan

bangunan jamban,8 dapat di lihat pada (Lampiran 5) -

Pencatatan dan Pelaporan a) Pencatatan Petugas lapangan mencatat kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, dalam format pencatatan pengawasan sarana jamban (register dan formulir

lain

yang

diperlukan)

seterusnya

membuat

penyajian/visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel yang diperbaharui secara periodik (bulanan dan tahunan). b) Pelaporan Puskesmas yang melaksanakan kegiatan ini melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai format yang telah ada dan diberikan secara periodik (bulanan dan tahunan).

4.3.2 Proses A. Perencanaan 

Melakukan pendataan 1 kali Melakukan pendataan 1 kali setahun setiap awal tahun tentang sarana jamban keluarga yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari. Pendataan sarana jamban keluarga meliputi jumlah penduduk yang menggunakan jamban, jumlah jamban keluarga yang ada, jumlah jamban keluarga yang diperiksa, jumlah jamban keluarga yang 15

memenuhi syarat, jenis jamban keluarga yang digunakan, dan jumlah keluarga yang tidak memiliki jamban. 

Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan/inspeksi sarana jamban sebanyak 8 kali dalam sebulan (1 minggu 2 kali) oleh petugas kesehatan lingkungan terlatih pada hari kerja dari jam 08.00 – 11.00 WIB. Perencanaan kegiatan dibuat 1 bulan sebelumnya mengenai jadwal tempat dan waktu dilakukannya pengawasan jamban.



Merencanakan pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat 1 tahun sekali pada pertengahan tahun sekitar bulan Juni-Juli.



Merencanakan kegiatan penyuluhan 12 kali (1 bulan 1 kali) yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan melalui kerjasama dengan lintas program (Program Promosi Kesehatan) dan lintas sektor (RT dan RW setempat). Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan sosialisi program STBM.



Pencatatan dan pelaporan : -

Pencatatan

: setiap kegiatan dilaksanakan (pada hari kerja pada pukul

12.00-14.00 WIB). -

Pelaporan

: setiap awal bulan.

B. Pengorganisasian Terdapat struktur organisasi tertulis yang terinci dan jelas dalam menjalankan program pengawasan jamban keluarga, berupa pembagian tugas secara umum di Puskesmas Klari, yaitu kepala puskesmas sebagai penanggung jawab program, melimpahkan kekuasaan kepada koordinator program (programmer), kemudian programmer melakukan koordinasi dengan pelaksana program; Pengorganisasian dalam

program

pengawasan jamban

keluarga

dibagi

berdasarkan jabatan: 1. Kepala Puskesmas (H. Wawan Gunawan, SKM): -

Sebagai penanggung jawab program

-

Monitoring pelaksanaan kesehatan lingkungan tingkat kecamatan 16

-

Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari

2. Koordinator Program Kesehatan Lingkungan (H.Ana Sugih Gumilar, SKM): -

Sebagai koordinator dan pelaksana program

-

Menerima pelaporan hasil kegiatan kesehatan lingkungan dari wilayah setempat

-

Melakukan pencatatan hasil keberhasilan program dan melaporkan hasil pencatatan kepada kepala Puskesmas Klari setiap awal bulan.

Kepala Puskesmas Klari H. Wawan Gunawan, SKM Kasubag TU UKM

Salon

Koordinator dan Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Klari H. Ana Sugih Gumilar, SKM

Bagan 2. Struktur Organisasi Bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Klari

C. Pelaksanaan Sesuai dengan rencana dan metode yang telah ditetapkan, dilaksanakan secara berkala: -

Dilakukan pendataan sebanyak 1 kali selama 1 tahun di seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Klari, yang dilakukan pada awal tahun. Data yang didapatkan merupakan data jumlah rumah dan jumlah jamban keluarga yang ada, data didapatkan melalui data kecamatan. Sedangkan pendataan jumlah jamban yang diperiksa dan jumlah jamban yang memenuhi syarat kesehatan dilakukan setiap bulan. 17

-

Kegiatan pengawasan/inspeksi sarana jamban keluarga dilakukan setiap bulan, namun tidak sesuai dengan rencana yaitu 8x/bulan.

-

Tidak dibuat pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat.

-

Kegiatan penyuluhan dilakukan 2-3 kali dalam setahun dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan melalui lintas program dan lintas sektor.

-

Pencatatan dilakukan setiap melakukan kegiatan dan dilakukan pelaporan setiap awal bulan.

D. Pengawasan 1. Adanya pencatatan setiap melakukan kegiatan dan pelaporan secara berkala tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat Kabupaten minimal 1 bulan sekali. 2. Adanya rapat bulanan di Puskesmas Klari tentang hasil pencapaian program pengawasan jamban antara programmer dengan kepala puskesmas dalam rapat mini lokakarya bulanan. 4.3.3 Keluaran A. Cakupan Hasil Pengawasan / Inspeksi Jamban Keluarga 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

Cakupan

: (10.825*/30.575*) x 100% = 35,40%

Target

: 75% per tahun, untuk periode Januari sampai dengan Desember 2017 (Berdasarkan Target Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang).

Kesimpulan

: Cakupan belum mencapai target, jadi besarnya masalah adalah 75% - 35,40% = (39,60/75) x 100% = 52,80%

B. Cakupan Jamban Keluarga yang Memenuhi Syarat 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

18

Cakupan

: (10.020*/30.575*) x 100% = 32,77%

Target

: 75% per tahun, untuk periode Januari sampai Desember 2017 (Berdasarkan Target Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang).

Kesimpulan

: Cakupan belum mencapai target, jadi besarnya masalah adalah 75% - 32,76% = (42,23/75) x 100% = 56,30%

Keterangan : (*) diambil dari hasil laporan bulanan pemeriksaan dan data dasar penyehatan lingkungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017. (Lampiran 6) C. Catatan dan Pelaporan 1. Laporan

yang

disajikan

merupakan

laporan

cakupan

hasil

pengawasan/inspeksi jamban yang terdiri dari jumlah jamban yang diperiksa serta jumlah jamban yang memenuhi syarat. 2. Laporan tentang jenis jamban yang digunakan oleh penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari. 3. Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat 4.3.4 Lingkungan a.

Lingkungan Fisik Sesbagian -

Lokasi : Semua lokasi sarana jamban dapat dijangkau dengan sarana transportasi yang ada (sepeda motor) karena terdapat akses jalan yang bisa dilalui sepeda motor, namun sebagian jalan masih berlubang dan rusak bahkan ada beberapa jalan yang belum diaspal sehingga mempengaruhi pelaksanaan program terutama saat musim hujan karena beberapa tempat menjadi tergenang air sehingga sulit dilewati dengan kendaraan bermotor dan tidak terlihat mana jalanan yang berlubang sehingga dapat membahayakan petugas.

-

Kondisi Geografis : Wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari berada pada dataran rendah. Kondisi geografi tidak mempengaruhi program pengawasan jamban keluarga. 19

b. Lingkungan Non Fisik -

Sebagian besar penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari bermata pencaharian sebagai karyawan pabrik. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini dapat mempengaruhi keberhasilan program.

-

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Klari masih rendah yaitu sebagian besar tidak tamat SD.

-

Perilaku masyarakat yang masih sering BAB sembarangan seperti di saluran irigasi, sungai, selokan, sawah, dan kebun mempengaruhi keberhasilan program

4.3.5 Umpan Balik 1. Adanya rapat kerja bulanan bersama Kepala Puskesmas satu bulan satu kali yang membahas laporan kegiatan evaluasi program yang telah dilaksanakan. 2. Adanya pencatatan dan pelaporan yang lengkap sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program pengawasan jamban selanjutnya.

4.3.6 Dampak a. Langsung Berupa menurunnya angka morbiditas dan mortalitas penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan tifoid belum dapat dinilai. b. Tidak langsung Masalah

penyediaan dan pengawasan jamban sehat tidak lagi menjadi

permasalahan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum dapat dinilai.

20

Bab V Pembahasan Masalah 5.1 Masalah Menurut Variabel Keluaran No Variabel 1

Tolak Ukur (%)

Cakupan hasil pengawasan /

Pencapaian (%)

Masalah (%)

75

35,40

(+) 52,80

75

32,77

(+) 56,30

inspeksi jamban keluarga 2

Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat

5.2 Masalah Menurut Variabel Masukan No Variabel

Tolak Ukur

Pencapaian

1

Tenaga

Tersedianya petugas sebagai Terdapat 1 orang tenaga yang (+)

(Man)

koordinator

dan

Masalah

pelaksana merangkap

program pengawasan jamban koordinator yang terampil di bidangnya

sebagai dan

pelaksana

program pengawasan jamban yang terampil/kompeten di bidangnya,

namu

tidak

mencukupi karena wilayah kerja yang luas 2

3

Dana

Tersedianya

dana

yang Ada, namun tidak jelas besar Tidak dapat

(Money)

berasal dari APBD dan BOK

dan perincian dananya

diukur

Sarana

Sanitarian kit

Tidak ada

(+)

(Material)

Infocus

Ada

Layar

Ada

Leaflet

Ada

Lembar balik

Tidak ada

Poster

Ada

Formulir wawancara

Ada

Buku pedoman

Ada 21

4

Metode

Alat tulis

Ada

Sarana transportasi dinas

Ada

1. Pendataan

1. Pendataan dilakukan tetapi

(Method)

1. (+)

hanya terbatas pada jumlah jamban

yang

jumlah

ada

dan

jamban

yang

memenuhi syarat. Tidak ada pendataan mengenai jenis

jamban

yang

digunakan 2. Pengawasan/inspeksi

2. Pengawasan/inspeksi

sarana jamban 8x/bulan

sarana

jamban

2. (+)

hanya

dilakukan 1-2 kali dalam sebulan. 3. Pemetaan

jamban

yang 3. Tidak dilakukan pemetaan

sudah memenuhi syarat

sarana

jamban

yang

memenuhi syarat 4. Penyuluhan

mengenai 4. Penyuluhan

3. (+) hanya

sarana jamban dilakukan

dilakukan 2-3 kali dalam

sebanyak 12 kali dalam

setahun.

4. (+)

setahun (1 bulan sekali)

5. Pencatatan dan pelaporan

5. Ada

pencatatan

dilakukan kegiatan pelaporan

setiap

setiap dan

5. (-)

awal

bulan

22

5.3

Masalah Menurut Variabel Proses

No

Variabel

Tolak Ukur

1.

Perencanaan

Terdapat

Pencapaian perencanaan Sudah

dibuat

mengenai jadwal kegiatan kegiatan pengawasan

/

Masalah jadwal (+)

pengawasan

/

inspeksi inspeksi jamban setiap 1

jamban yang dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan, bulan sebelumnya.

namun jadwal yang dibuat tersebut tidak mencakup tempat dan waktu kegiatan secara rinci.

2.

Pengorganisasian

Dibentuk

struktur Struktur organisasi sudah (+)

organisasi,

kepala jelas namun koordinasi di

puskesmas

sebagai lintas program dan lintas

penanggung program,

jawab sektoral

antar

petugas

melimpahkan pelaksana

kekuasaan

program

kepada pengawasan jamban belum

koordinator

program optimal

(programmer),

kemudian

melakukan

koordinasi

dengan pelaksana program 3.

Pelaksanaan

Sesuai dengan rencana dan metode ditetapkan

yang

telah

dilaksanakan

secara berkala: 1. Pendataan dilakukan 1 kali setahun

1. Pendataan dilakukan

telah 1. (+) 1

tahun

sekali. Namun datanya terbatas

hanya

pada

jumlah jamban yang ada dan jumlah jamban 23

yang memenuhi syarat. Tidak

ada

data

mengenai jenis jamban yang digunakan. 2. Pengawasan/inspeksi

2. Pengawasan/inspeksi

dilakukan 8 kali dalam 1

hanya dilakukan 1-2

bulan

kali dalam 1 bulan

3. Pemetaan

sarana

3. Tidak

dilakukan 3. (+)

jamban yang memenuhi

pemetaan jamban yang

syarat 1 tahun sekali

memenuhi syarat.

4. Penyuluhan dilakukan 12 kali dalam 1 tahun

2. (+)

4. (+) 4. Penyuluhan dilakukan 2-3 kali dalam setahun

5. Pencatatan

dan

5. (-) 5. Pencatatan

pelaporan

setiap

dilakukan melakukan

kegiatan dan dilakukan pelaporan setiap awal bulan. 4.

Pengawasan

1. Pencatatan

dan

1. Pencatatan

dilakukan 1. (-)

pelaporan

setiap

setiap

bulan/tahunan

secara

kegiatan dan pelaporan

berkala

tentang

kegiatan

pengawasan

jamban

ke

melakukan

setiap awal bulan

tingkat

Kabupaten 2. Rapat

bulanan

pencapaian

hasil

2. Adanya rapat bulanan

2. (-)

program

pengawasan jamban

24

5.4

Masalah Menurut Variabel Lingkungan

No Variabel

Tolak Ukur

1

1. Keadaan

Non Fisik

Pencapaian sosial

Masalah

1. Sebagian besar penduduk 1. (+)

ekonomi

Kecamatan Klari memiliki tingkat ekonomi rendah.

2. Tingkat pengetahuan

2. Tingkat

pengetahuan 2. (+)

masyarakat kesehatan

tentang lingkungan

masih rendah. 3. Perilaku masyarakat yang 3. (+)

2. Perilaku masyarakat

masih BAB sembarangan

5.5

Masalah Menurut Variabel Umpan Balik

No Variabel

Tolak Ukur

1

Rapat kerja bulanan untuk Adanya rapat bulanan dengan

Umpan Balik

Pencapaian

Masalah (-)

membahas laporan kegiatan Kepala Puskesmas DTP PONED evaluasi

program

dilaksanakan

yang Klari mengenai laporan kegiatan evaluasi program

25

Bab VI Perumusan Masalah 6.1 Masalah Sebenarnya (Menurut Keluaran) A. Cakupan hasil pengawasan / inspeksi jamban keluarga yaitu 35,40% dari target 75% dengan besar masalah 52,80% B. Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 42,77% dari target 75% dengan besar masalah 56,30%

6.2 Masalah dari Unsur Lain (Penyebab) 6.2.1 Masukan A. Tenaga (Man) Terdapat 1 orang tenaga yang merangkap sebagai koordinator dan pelaksana program pengawasan jamban yang terampil/kompeten di bidangnya, namun tidak mencukupi karena wilayah kerja yang luas/jumlah KK yang banyak, sehingga hasil kerjanya kurang optimal. Tenaga tersebut juga baru dilakukan pelatihan tentang penggunaan sanitarian kit. B. Dana (Money) Dana tersedia, namun tidak jelas besar dan perincian dananya. C. Sarana (Material) Tidak lengkapnya sarana yang digunakan untuk membantu Program Sarana Jamban Keluarga terutama dalam hal penyuluhan, seperti lembar balik mengenai sarana jamban atau perilaku stop BABS dan sanitari KIT. D. Metode (Method) Tidak ada pendataan tentang jenis jamban yang digunakan di rumah tangga, dan tidak ada pemetaan tentang sarana jamban yang memenuhi syarat. 6.2.2 Proses A. Perencanaan Sudah dibuat jadwal kegiatan pengawasan / inspeksi jamban setiap 1 bulan sebelum kegiatan, namun jadwal yang dibuat tersebut tidak mencakup tempat dan waktu kegiatan secara rinci. 26

B. Pengorganisasian Struktur organisasi sudah jelas namun koordinasi lintas sektoral antar petugas pelaksana program pengawasan jamban belum optimal. C. Pelaksanaan -

Pendataan yang dilakukan hanya terbatas jumlah rumah, jumlah jamban yang ada dan jumlah jamban yang memenuhi syarat sedangkan jenis jamban tidak masuk dalam pendataan.

-

Pengawasan/inspeksi hanya dilakukan 1-2 kali dalam 1 bulan.

-

Tidak dilakukan pemetaan jamban yang memenuhi syarat.

-

Penyuluhan hanya dilakukan 2-3 kali dalam setahun.

6.2.3 Lingkungan -

Sebagian besar penduduk Kecamatan Klari bermata pecaharian sebagai karyawan pabrik dan termasuk penduduk dengan tingkat ekonomi rendah.

-

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih rendah.

-

Perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan

27

Bab VII Prioritas Masalah Pada keluaran hanya didapatkan 2 masalah, sehingga tidak dilakukan prioritas masalah.

28

Bab VIII Penyelesaian Masalah

8.1. Masalah I Kurangnya cakupan pengawasan / inspeksi jamban keluarga yaitu 35,40% dari target 75% dengan besar masalah 52,80% Penyebab Masalah I Masukan A. Tenaga (Man) Hanya terdapat 1 orang tenaga yang merangkap sebagai koordinator dan pelaksana program pengawasan jamban. B. Dana (Money) Dana tersedia, namun tidak jelas besar dan perincian dananya. C. Metode (Method) Pendataan

terhadap jenis jamban tidak dilakukan, dan tidak dibuatnya

pemetaan sarana jamban. Proses A. Perencanaan Jadwal yang dibuat tidak mencakup tempat dan waktu kegiatan secara rinci. B. Pengorganisasian Struktur organisasi sudah jelas namun koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas pelaksana program pengawasan jamban belum optimal. C. Pelaksanaan -

Pendataan yang dilakukan hanya terbatas jumlah rumah, jumlah jamban yang ada dan jumlah jamban yang memenuhi syarat sedangkan jenis jamban tidak masuk dalam pendataan.

-

Pengawasan/inspeksi hanya dilakukan 1-2 kali dalam 1 bulan.

-

Belum dilakukan pemetaan jamban yang memenuhi syarat.

29

8.1.1. Penyelesaian Masalah I Masukan A. Tenaga (Man) Menambah jumlah petugas / kader dan memberdayakan kader yang sudah ada agar dapat membantu pelaksanaan program pengawasan jamban di wilayah kerja Puskesmas Klari. Selain itu dilakukan pelatihan terhadap petugas yang menjalankan program kesehatan lingkungan agar lebih terampil dalam menjalankan tugasnya. Juga dilakukan pelatihan terhadap kader-kader di masyarakat agar dapat meringankan pekerjaan pelaksana program kesehatan lingkungan. B. Dana (Money) Dilakukan pembukuan secara rinci terhadap dana yang telah diterima dan dana yang telah digunakan. Selain itu juga mencari sumber-sumber dana yang baru di Puskesmas untuk menambah pemasukan dana jika memang dibutuhkan. C. Metode (Method) Melakukan pendataan terhadap jenis jamban dan pemetaan jamban yang memenuhi syarat dan melatih kader-kader dari tiap-tiap desa yang ada untuk dapat melakukan pengawasan/inspeksi dan pemetaan sarana jamban secara berkala di daerah tempat tinggalnya. Proses A. Perencanaan Dibuat jadwal yang lebih rinci mengenai tempat dan waktu dilakukannya pengawasan jamban. Sehingga dalam melakukan program pengawasan jamban dapat lebih terarah. B. Pengorganisasian Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab dengan koordinator program, koordinator dengan pelaksana serta mengoptimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan, bekerja sama dengan promosi kesehatan, bidan desa, kader dan sebagainya.

30

C. Pelaksanaan Pengawasan/inspeksi jamban dilakukan lebih sering. Minimal 1 minggu 1 kali dilakukan pengawasan jamban. Selain itu, perlu dilakukan pendataan mengenai jenis jamban dan pemetaan jamban yang telah memenuhi syarat. 8.2. Masalah II Kurangnya cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 32,77% dari target 75% dengan besar masalah 56,30% 8.2.1. Penyebab Masalah II Masukan A. Sarana (Material) Tidak lengkapnya sarana yang digunakan untuk membantu Program Sarana Jamban Keluarga terutama dalam hal penyuluhan, seperti lembar balik mengenai sarana jamban atau perilaku stop BABS, sehingga sasaran target penyuluhan kurang optimal. Proses A. Pengorganisasian Struktur organisasi sudah jelas namun koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas pelaksana program pengawasan jamban belum optimal. B. Pelaksanaan Penyuluhan hanya dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Lingkungan Non Fisik -

Sebagian besar penduduk Kecamatan Klari bermata pecaharian sebagai karyawan pabrik dan termasuk penduduk dengan tingkat ekonomi rendah.

-

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih rendah.

-

Perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan.

8.2.2. Penyelesaian Masalah II Masukan A. Sarana (Material) Petugas kesehatan lingkungan lebih aktif untuk membuat poster, leaflet atau selembaran yang dapat membantu masyarakat untuk memahami jamban sehat

31

dan mengetahui pentingnya menggunakan jamban yang sehat serta mendorong masyarakat untuk memiliki jamban yang sehat. Proses A. Pengorganisasian Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab dengan koordinator program, koordinator dengan pelaksana serta mengoptimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan bekerja sama dengan promosi kesehatan, bidan desa, kader dan sebagainya. B. Pelaksanaan Meningkatkan penyuluhan di dalam dan di luar gedung, minimal 1-2 bulan sekali. Lingkungan Non Fisik Dilakukan penyuluhan secara intensif dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan minimal 1x dalam 1 bulan atau lebih terutama pada saat angka kunjungan tertinggi pasien di puskesmas, saat dilakukan puskesmas keliling di desa binaan, penyuluhan perseorangan pada saat dilakukan pengawasan/ kunjungan rumah dengan cara bervariasi ; 1. Menggunakan sarana poster pada penyluhan luar gedung seperti saat puskesmas keliling, penyuluhan perseorangan dan kunjungan rumah. 2. Membuat stiker sebagai reward pada rumah dengan jamban yang telah memenuhi syarat sehingga dapat memicu tetangga sekitar untuk mencapai hal tersebut, dan membuat sang pemilik rumah merasa pengetahuan nya telah benar dan dapat mempertahan dan membagi pengetahuan tersebut. Hal ini juga dapat membantu petugas program kesehatan dalam pendataan rumah yang telah memenuhi syarat pada periode selanjutnya (lebih mempersingkat waktu). Penyuluhan yang dilakukan mengenai syarat jamban sehat, contoh jamban yang sehat dan penyakit berbasis lingkungan yang terkait jamban.

32

Bab IX Penutup 9.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil evaluasi program yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Pengawasan Jamban Keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP PONED Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017 dikatakan belum berhasil, sebab tidak sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan. Dari hasil kegiatan program, didapatkan : 1. Jumlah sarana jamban yang ada di wilayah kerja Puskesmas Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017 sebanyak 30.575. Jumlah jamban yang diperiksa pada periode tersebut sebanyak 10.826 dan jumlah jamban yang memenuhi syarat sebanyak 10.020. 2. Cakupan pengawasan / inspeksi jamban keluarga periode Januari sampai dengan Desember 2017 yaitu 35,40% dari target 75% dengan besar masalah 52,80% 3. Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat periode Januari sampai dengan Desember 2017 yaitu 32,77% dari target 75% dengan besar masalah 56,30% 4. Penyuluhan tentang sarana jamban yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Klari periode Januari sampai dengan Desember 2017 belum mencapai target, yaitu sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

9.2.

Saran Saran bagi kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab program: 

Memantau (supervise) kegiatan pengawasan jamban keluarga

dengan cara

membandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, juga bertanya kepada pemegang dan pelaksana program mengenai kendala apa saja yang ditemui. 

Memotivasi petugas kesehatan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengawasan jamban keluarga.



Menggalakkan promosi kesehatan untuk memberikan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak/jamban sehat. 33

Saran bagi pemegang program pengawasan jamban 

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dengan program promosi kesehatan terutama PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), bidan desa dan sebagainya. Mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan, melakukan pelatihan dan memotivasi untuk memberdayakan kader masyarakat dalam pengawasan jamban sehat dan kegiatan BABS pada daerah tersebut (lintas sektoral).



Melakukan perincian dana terhadap dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan untuk pengawasan jamban sehat.



Melakukan penyuluhan/pemicuan kepada masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggalnya sehingga penyuluhan yang intensif dapat tercapai di setiap desa.



Mengumpulkan dan melatih kader-kader dari tiap-tiap desa yang ada untuk dapat melakukan pengawasan/inspeksi dan pemetaan sarana jamban secara berkala di daerah tempat tinggalnya.



Melakukan pendataan meliputi jenis jamban untuk melihat wilayah kerja yang belum memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak/jamban sehat.

Besar harapannya semoga melalui saran di atas dapat membantu berjalannya program pengawasan jamban pada periode yang akan datang sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai target yang diharapkan.

34

Daftar Pustaka

1. Notoadmodjo S. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Edisi revisi 2011. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. 2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Buku Kumpulan Peraturan dan Pedoman Teknis Kesehatan Lingkungan. Propinsi Jawa Barat. 2014 3. Sanitasi total berbasis masyarakat. 2017. Diunduh dari : www.sanitasi.net/sanitasi-totalberbasis-masyarakat.html. 15 November 2018 4. RISKESDAS 2013. Riset kesehatan dasar. 2013. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI .h.89-91. 5. Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018. Diunduh dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aGhRbnVdTi8J:ppsp.nawasis.in fo/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/mp/kab.karawang/BAB%2520I%2520MPS%252 0oke.docx+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. 15 November 2018. 6. Aditama YT. Pedoman Pelaksaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2012. Jakarta : Direktorat Jeneral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jakarta : Kementeria Kesehatan; 2014. H.12-5.

35