Etika Profesi Ti

Etika Profesi

4 Etika Profesi TI Dosen Pengasuh: Paulus & Erwin S Panjaitan

Mengapa Perlu Kode Etik Profesi TI? 

 

Kita memiliki kebanggaan pada pekerjaan kita dan ingin pekerjaan kita diberikan pengakuan dan rasa hormat. Kita ingin melindungi mata pencaharian kita. Komputer memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang positif maupun dampak yang negatif atau mempengaruhi ke arah yang positif maupun negatif.

Etika Profesional Komputer 



Secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer:  Jujur dan adil; memegang kerahasiaan; memelihara kompetensi profesi; memahami hukum yang terkait; menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi; menghindari merugikan pihak lain; dan menghargai hak milik. Berbagai contoh kode etik profesi komputer:  IEEE-CS/ACM (Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice) (http://www.acm.org/about/se-code)  ACM Code of Ethics and Professional Conduct (http://www.acm.org/about/code-of-ethics)  British Computer Society Code of Conduct and Code of Good Practice (http://www.bcs.org/upload/pdf/conduct.pdf dan http://www. bcs.org/upload/pdf/cop.pdf )

IEEE-CS/ACM Code of Ethics and Professional Practice 

3.

Dikembangkan berdasarkan 8 prinsip: 1. Kepentingan umum 2. Klien dan atasan 3. Produk 4. Keputusan 5. Manajemen 6. Profesi 7. Rekan sejawat 8. Diri sendiri Pengembang sistem seharusnya bertindak konsisten dengan kepentingan umum  Menyetujui sistem jika memiliki keyakinan yang kuat bahwa sistem aman, memenuhi standar, melewati berbagai pengujian dan tidak mengurangi kualitas hidup, privasi, atau mengganggu lingkungan.  Menyingkap setiap bahaya potensial pada pengguna.  Adil dan hindari kecurangan dalam setiap pernyataan terkait dengan sistem.

IEEE-CS/ACM Code of Ethics and Professional Practice (cont.) 1.

2.

Pengembang sistem seharusnya bertindak dalam cara yang memberikan perhatian terbesar pada klien atau atasannya, konsisten dengan kepentingan umum.  Jujur akan keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya.  Simpan setiap informasi rahasia, konsisten dengan kepentingan umum dan hukum. Pengembang sistem seharusnya meyakinkan bahwa produknya dan segala perubahannya memenuhi standar profesional tertinggi yang mungkin.  Berupaya untuk mutu yang tinggi, biaya yang wajar, dan jadwal yang beralasan.  Lakukan pengujian, penghapusan bug, dan pengkajian yang memadai terhadap sistem dan dokumen yang terkait.  Hadapi setiap perawatan sistem dengan profesionalisme yang sama dengan pengembangan baru.

IEEE-CS/ACM Code of Ethics and Professional Practice (cont.) 1.

2.

Pengembang sistem seharusnya memelihara integritas dan independensinya dalam membuat suatu keputusan profesional  Tidak terikat dengan praktik keuangan yang keliru.  Perlihatkan ke semua pihak yang terkait, konflik kepentingan yang terjadi yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Manajer/pemimpin pengembangan sistem seharusnya mengikuti dan mendorong pendekatan etis terhadap manajemen pengembangan sistem.  Yakini bahwa para pengembang sistem telah diberitahukan standar-standar yang akan digunakan.  Memberikan honor yang adil dan memadai.  Tidak memberikan sanksi kepada siapapun yang memberikan perhatian etis mengenai proyek.

IEEE-CS/ACM Code of Ethics and Professional Practice (cont.) 1.

3.

Pengembang sistem seharusnya menaikkan integritas dan reputasinya konsisten dengan kepentingan umum.  Memasyarakatkan pengetahuan umum akan pengembangan sistem.  Akurat dalam menyatakan karakteristik perangkat lunak yang dikerjakannya.  Bertanggung jawab untuk mendapatkan, memperbaiki, dan melaporkan kesalahan dalam sistem dan dokumentasi yang terkait yang sedang dikerjakannya. Pengembang sistem seharusnya adil dan memberi dukungan kepada rekan sejawatnya.  Hargai pekerjaan orang lain  Berikan pemahaman yang adil akan pendapat, perhatian, dan keberatan dari rekan sejawat.  Untuk hal-hal di luar kompetensi yang dimiliki, minta pendapat dari profesional yang berkompetensi di bidang tersebut.

IEEE-CS/ACM Code of Ethics and Professional Practice (cont.) 1.

Pengembang sistem seharusnya belajar terus terkait dengan praktik profesinya dan seharusnya mendukung pendekatan etis dalam praktik profesinya.  Menambah pengetahuannya  Meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan sistem berkualitas yang aman, andal, dan berguna  Meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan dokumentasi yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik.

Pedoman Tambahan untuk Profesional TI 





Pahami apa itu keberhasilan  Pengembang (terutama) dan pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program Kembangkan untuk pengguna  Untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, pengguna harus dilibatkan dalam tahap-tahap pengembangan sistem. Rencanakan dan jadwalkan secara seksama  Memperhatikan kedetilan, lakukan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek serta sewaktu membuatkan penawaran

Pedoman Tambahan untuk Profesional TI (cont.) 





Mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak  Jangan mengasumsikan bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali Melindungi  Perlu jaminan yang meyakinkan akan keamanan sistem Jujur  Jujur dan terbuka mengenai kemampuan, keamanan, dan keterbatasan dari perangkat lunak

Bagaimana Menghadapi Masalah Profesional yang terkait Etika? 1.

2.

Brainstorming • Daftarkan risiko, isu, masalah, dan akibat yang ada • Daftarkan pihak-pihak yang terlibat • Daftarkan tindakan/perbuatan yang mungkin Analisis • Identifikasi tanggung jawab dari pembuat keputusan • Identifikasi hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat • Pertimbangkan dampak dari pilihan-pilihan tindakan terhadap pihak-pihak tersebut • Temukan pedoman dalam kode etik profesi anda (jika ada). Kategorikan tiap pilihan tindakan sebagai “wajib secara etis”, “dilarang secara etis”, atau “dapat diterima secara etis” • Pertimbangkan manfaat dari tiap pilihan tindakan, dan pilihlah salah satu

CYBER LAW

ISTILAH LAIN  



Cyber Law Hukum teknologi informasi (Law of information technology) Hukum mayantara (Virtual World Law)

Konsep Dasar Awalnya cyber law sesuatu yang sulit untuk menjadi hukum nyata  Dulu pencurian listrik tidak bisa dibuktikan sekarang bisa dibuktikan  Mestinya cyber law juga bisa.  Meskipun tidak nyata tetapi akibatnya sangat nyata dan jelas Contoh:  Pencurian lewat Internet, perusakan database pada perusahaan tertentu.  Contoh di atas akibatnya sangat jelas, tapi untuk pembuktian dengan hukum biasa (misal KUHP) sangat sulit 

PENDEKATAN CYBER LAW •

•

•

Pendekatan teknologi  diarahkan pada pembuktian secara teknologi Pendekatan budaya dan etika  berkaitan dengan kebiasaan Pendekatan hukum  sebagai upaya untuk menjerat pelaku dengan hukum positif  di Indonesia sudah disahkan UU tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

ASAS DALAM PENEGAKAN HUKUM 1.

2.

3.

Subjective territoriality, tempat tindak pidana dilakukan dan penyelesaian kasusnya di negara lain. Objective territoriality, Hukum yang diterapkan di negara dimana akibat perbuatan itu merugikan negara tertentu. Nationality, didasarkan pada kewarganegaraan pelaku kejahatan (hukum negara pelaku).

ASAS DALAM PENEGAKAN HUKUM (cont) 1.

•

Passive nasionality, didasarkan pada kewarganegaraan korban (hukum negara korban). Protective principle, berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya  korbanya pemerintah/negara.  komputer pentagon USA disusupi virus dari orang Philipina.

ASAS DALAM PENEGAKAN HUKUM (cont) 1.

2.

Asas Universality, perlu mendapatkan perhatian karena siapa saja yang melanggar dalam dunia cyber negara akan menangkap dan menghukum tidak perduli warga manapun dan siapapun yang dirugikan. Biasanya dipakai dengan pertimbangan yang dilakukan adalah kejahatan serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Asas Universality 





Asas ini disebut juga “Universal Interrest jurisdiction/tempat berlakunya hukum Sehingga dalam Cyber Law perlu aturan tersendiri yang secara spesifik mengatur tentang dunia maya yang tanpa batas. Atau dalam bahasa hukum yang bisa dipakai adalah istilah lex informatica  khusus mengatur tentang persoalan2 TI

BEBERAPA TEORI DUNIA CYBER 1.

2. 3.

The Theory of the Uploader and the Downloader. The Law of the Server The Theory of International Space

The Theory of the Uploader and the Downloader Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Contohnya: Suatu negara dapat melarang untuk uploading & downloading kegiatan perjudian di wilayahnya.  indobetonline.com

The Theory of the Uploader and the Downloader (cont) Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan ketentuan ini. Dalam konteks ini jika tidak mempunyai perangkat/teknologi sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan. Terlebih jika belum ada perangkat/aturan hukumnya.

The Law of the Server Pendekatan ini memperlakukan server di mana WEBPAGES secara fisik berlokasi, di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Misalnya sebuah WEBPAGES yang berlokasi di Stanford University maka akan tunduk pada hukum California. Teori ini sulit dilakukan jika Uploader berada dalam yurisdiksi asing.

The Theory of International Space  

 

Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Analoginya adalah tidak terletak pada kesamaan fisik semata melainkan sifat internasional. Tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini. Semua tempat dapat dimasuki teori ini, karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang maya.

INSTRUMEN INTERNASIONAL DI BIDANG KEJAHATAN CYBER •

•

Awalnya tidak pernah mendapat perhatian internasional. Namun setelah muncul tindakan kejahatan baru yang bersifat lintas batas (Transnasional)  apapun kejahatan itu, pokoknya melalui  Internet  cyber crime

Apakah Ada Instrumen/Alatnya? 





Covention on Cyber Crime tahun 2001 yang digagas Uni Eropa. Sangat memungkinkan untuk diratifikasi atau diikuti/disetujui/ditandatangani oleh negara lain. Biasanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR (termasuk Indonesia).

ISI DARI CYBER LAW 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hak cipta Hak merek Pencemaran nama baik Fitnah, penistaan, dan penghinaan Serangan terhadap fasilitas komputer Pengaturan tentang sumber daya internet seperti IP-address, Domain Name, dan sejenisnya.

ISI DARI CYBER LAW   



   

Kenyamanan individu/privacy. Prinsip kehati-hatian (Duty Care) Tindakan kriminal (Criminal Liability) biasa yang menggunakan TI sebagai alat. Kontrak dan transaksi elektronik serta tanda tangan digital/elektronik. Pornografi, termasuk pornografi anak-anak. Pencurian melalui Internet Perlindungan konsumen Pemanfaatan Internet dalam aktivitas keseharian manusia  e-gov, e-edu, e-health, dll

Thank You