Ekonomi Pertanian Ketahan Pangan Inten.docx

EKONOMI PERTANIAN KETAHANAN PANGAN

Kelompok 4 :

Desy Mar’atul Fadlilah

512015047

Novita Ikawati

512015053

Yosie Apriliana

512015058

Inten Sharon

512015062

Tegar Gilang Setyoaji

512015063

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS SALATIGA 2019

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ DAFTAR IS ................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1.2 Tujuan ................................................................................................................... BAB II DASAR TEORI ..................................................................................................... 2.1 Pengertian Pangan ................................................................................................ 2.2 Keamanan Pangan ................................................................................................. 2.3 Ketahanan pangan ................................................................................................. 2.4 Swasembada Pangan ............................................................................................. 2.5 Kemandirian Pangan ............................................................................................. BAB III ARTIKEL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 3.1 Artikel ................................................................................................................... 3.2 Pembahasan .......................................................................................................... BAB V KESIMPULAN ..................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu.Ketahanan memiliki beberapa aspek diantaranya aspek pasokan, aspek daya beli, dan aspek aksesibilitas. Aspek mencakup produksi dan distribusi pangan, aspek daya beli mencakup tingkat pendapatan individu dan rumah tangga, serta aspek aksesibilitas mencakup hal berkaitan dengan keterbukaan, kesempatan individu, dan keluarga mendapatkan pangan. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli mereka. Peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya , kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan juga mempertahankan lahan produktif. Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

1.2. Tujuan 1. Mengetahui perbedaan keamanan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan, dan kemandirian pangan. 2. Bagaimana permasalahan pangan di dunia 3. Bagaimana permasalahan dan tantangan pangan di Indonesia 4. Bagaimana tidak pentingnya impor pangan

BAB II DASAR TEORI 2.6

Pengertian Pangan Pangan dan makanan mempunyai fungsi yang sangat penting dan menentukan

kelangsungan hidup manusia. Pangan adalah semua produk yang dikonsumsi manusia baik dalam bentuk bahan mentah, setengah jadi atau jadi, yang meliputi produk-produk industri, restoran , katering, serta makanan tradisional atau jajanan.Untuk itu makanan sebaiknya memenuhi standar kesehatan yaitu aman, sehat, bergizi serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyakit. Makanan yang aman merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yg dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang RI No.7 tahun 1996). 2.2

Keamanan Pangan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Persyaratan keamanan pangan yang akan dikonsumsi tersebut semestinya menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum persyaratan lainnya. Menurut Lily Arsanti L. terdapat tiga jejaring yang diperlukan dalam sistem keamanan pangan terpadu yaitu : 1. Food Intelligence, adalah jejaring yang menghimpun informasi kegiatan pengkajian resiko keamanan pangan dari lembaga terkait seperti surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan. 2. Food Safety Promotion, adalah jejaring keamanan pangan yang meliputi pengembangan bahan promosi, kegiatan pendidikan dan serta penyuluhan tentang keamanan pangan untuk industri pangan. 3. Food Safety Control, adalah jejaring kerjasama antar lembaga dalam kegiatan yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan yang meliputi pengujian laboratorium, sertifikasi pangan (Control, 2011). 2.3

Ketahanan pangan Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem,

yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan

demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi. Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas.bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Millenium Development Goals (MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi: (i) Berorientasi pada rumah tangga dan individu; (ii) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses; (iii) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (iv) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan (v) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif (Nuhfil Hanani AR, 2008). 2.4

Swasembada Pangan Pada level nasional pengertian ketahanan pangan telah menjadi perdebatan selama

tahun 1970 sampai tahun 1980 an. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan Stevens et al (2000) dalam (Heri, 2011). 2.5

Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi

Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan

pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi". Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya (Bulog, 2014). Tantangan global yang menghadang di depan mata adalah sebagai berikut : 1. Penduduk dunia nanti tahun 2050 akan mencapai 9,2 milyar, dan 6,5 milyar 2005. Guna membebaskan 9 milyar manusia dari kelaparan, produksi pangan harus dilipat dua.

Pertumbuhan penduduk didominasi negara berkembang dan terjadi di

perkotaan.

Berarti ada tuntutan meningkatkan produktivitas pedesaan untuk

menghasilkan produksi yang lebih besar dengan sumberdaya tenaga kerja yang menciut, yang tentunya memerlukan investasi besar. 2. Dengan menciutnya populasi petani, untuk ekspansi produksi, pembukaan areal pertanian baru merupakan keniscayaan, namun tetap harus memperhatikan ekosistem,

karena bagaimanapun mesti ada pengaruhnya terhadap kualitas

lingkungan. 3. Tantangan besar perubahan iklim, hal inilah yang kita saksikan pada tahun 2010 lalu, sehingga untuk komoditas tertentu seperti gandum gandum dan biji-bijian lainnya stok akhir diperkirakan menipis. 4. Kenaikan harga BBM menambah tantangan penyediaan pangan global. Kenaikan harga BBM berarti pertanian semakin penting untuk menghasilkan bioenergi. Potensi pasar bioenergi sangat besar, sehingga bisa mengubah sistem pasar pertanian ke depan. (Nainggolan, 2011). Pembangunan ketahan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan yang cukup secara berkelanjutan

bagi seluruh penduduk, utamanya dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup,

aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu. Berbagai permasalahan yang

mempengaruhi upaya pembangunan ketahanan pangan pada ketiga subsistemnya, antara lain sebagai berikut : 1. Ketersediaan pangan Laju peningkatan kebutuhan pangan, untuk beberapa komoditas, lebih cepat dari laju peningkatan produksi. Disamping produktivitas tanaman di tingkat petani pada berbagai komoditas pangan relatif stagnan, juga disebabkan terbatasnya komoditas produksi. Stagnasi produktivitas antara lain disebabkan oleh lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi, sera rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi secara optimal. Kita mestinya masih ingat bahwa keberhasilan Revolusi Hijau I terjadi pada kepemilikan lahan yang memadai dikombinasikan dengan jaringan irigasi yang baik. Inilah tantangan masa depan jika kita melanjutkan ke Revolusi Hijau II, yaitu skala usaha dan legalitas kepemilikan lahan petani yang menyebabkan kemiskinan dan keresahan sosial di berbagai negara berkembang. 2.

Distribusi pangan Sistem distribusi yang efisien menjadi persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu.

Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran

distribusi masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di wilayah bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi, tingginya biaya angkutan dibandingkan negara lain, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. 3.

Konsumsi Pangan Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensi manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi

ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang adalah besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi, dan masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras (Nainggolan, 2011).

BAB III Artikel dan Pembahasan 3.1 Artikel 19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pangan dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun strategi ini terbukti tidak efektif sebab walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Anggota Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto A. Patunru mengatakan, fokus pemerintah pada pasokan pangan nasional mengacu pada pemahaman yang ketinggalan zaman tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan. Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan. "Kedua dimensi ini mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan dan hal ini yang diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan,” jelas Arianto melalui rilis ke Kompas.com. Konsepsi keamanan pangan ini menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan dan penurunan harga. Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah.

Para elit politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan. Mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup. Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia. Data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan. Misalnya saja, data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian data mengenai jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian. Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan. Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. "Penundaan yang disebabkan oleh proses ini telah mengakibatkan kerugian Rp 303 miliar atau setara dengan 22 juta dollar AS untuk pembayar pajak Indonesia sejak tahun 2010,” jelas mantan Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) periode 2009-2012 ini. Ia mengatakan, harga daging sapi, beras dan beberapa komoditas lainnya di Indonesia telah melambung di atas harga pasar internasional. Harga makanan eceran seringkali jauh lebih tinggi di Indonesia daripada di negara tetangga dan negara yang jauh lebih kaya. Harga yang tinggi ini sudah membebani konsumen sekitar 98 miliar dollar AS antara 2013 hingga 2015, bahkan melebihi jumlah pungutan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada konsumen Eropa. Selain melambungnya harga pangan yang memberatkan konsumen, petani justru tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Sebanyak dua per tiga dari petani Indonesia adalah konsumen yang terkena dampak dari tingginya harga pangan. Mereka yang terdampak adalah para petani skala kecil yang memegang kurang dari 0,25 hektar lahan di Jawa Tengah dan hanya menghasilkan Rp 500.000 atau sama dengan 36,35 dollar AS per orang per bulan. Kebijakan swasembada, lanjutnya, dimaksudkan untuk melindungi petani. Tetapi para perantara, penggilingan beras dan pedagang besar adalah pihak yang memperoleh manfaat terbesar kebijakan ini

3.2 PEMBAHASAN 1. Artikel Ketahanan pangan menyangkut ketersedian dan keterjangkauan terhadap pangan cukup dan bermutu. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan strategis. Beras merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Posisi komoditas beras hampir sebagian besar penduduk Indonesia karena sebagai bahan makanan utamanya, sehingga aspek penyediaannya sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih kurang meskipun pemerintah Indonesia sudah mengatasi masalah pemenuhan pangan dan meningkatkan produksi beras yang lebih tinggi. Namun strategis tersebut belum efektif dikarenakan 19,4 warga belum memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini juga dikarenakan pemerintah hanya memaknai ketersedian domestik dan stabilitas pasokan pangan tanpa memperhatikan keamanan dan manfaat gizi. Organisasi pertanian dan pertanian PBB menambahkan akses individu dimana keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) keduanya merupakan cerminan yang diabaikan oleh pemerintah sebagai menjamin keamanan pangan. Dengan adanya cerminan dimensi yang dikatakan di atas maka keamanan pangan merupakan solusi yang efisien dalam mengatasi masalah ini adalah peningkatan persaingan pasar domestik yang dimana mengarah pada kemajuan teknologi , penurunan harga dan

peningkatan mutu makanan. Dengan konsep tersebut

ketersedian pangan secara pasar pangan domestik akan membuka peluang terciptanya pasar dan impor yang murah. Secara garis besar, permasalahan ketahanan pangan di Dunia muncul disisi permintaan dan penawaran dimana: terjadi kenaikan permintaan global atas produk pangan seiringpertambahan jumlah populasi penduduk dan terjadi penurunan ketersediaan pangan akibat berkurangnya jumlah produksi pangan, baik karena faktor alam, perubahan fungsi lahan, serta memadainya investasi di sektor pertanian. sedangkan permasalahan pangan di Indonesia sendiri adalah bertambahanya jumlah penduduk sehingga persedian pangan perlu ditambah memalui impor dari luar, harga beras yang mahal dan rendahnya kualitas gabah, dan dari segi kualitas berhbungan dengan kurangnya riset berbasis teknologi. Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu misalnya 10 tahun kedepan diharapkan dapat diprediksi lebih akurat. Tantang yang akan dihadapi kedepan adalah penyediaan pasokan pangan dimana lima yang perlu

diperhatikan antara lain, 1. kendala sumber daya alam, Kompetisi pemanfaatan lahan termasuk air karena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan penduduk dengan jumlah yang besar, 2. Perubahan iklim global seperti pola dan intensitas curah hujan, kenaikan suhu udara, banjir, dan sebagainya berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan, 3. Usahatani skala kecil, Petani kecil akan dihadapkan dengan persoalan yang klasik seperti permodalan,informasi, dan teknologi, 4.Ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah, 5. Kehilangan hasil panen dan pemborosan maksudnya ketidaktepatan penanganan pangan saat panen sampai pengolahan dan berlanjut ke pemasaran. Sedangkan tantangan kedua pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Perubahan selera konsumsi pangan hal ini dipengaruhi secara kuat perkembangan teknologi dan informasi yang menjajakan makanan minuman yang tren dan masa kini, 4. Persaingan permintaan komoditas pangan untuk dikonsumsi oleh manusia, ternak, energi, dan bahan industri. Bagaimana tidak pentingnya impor pangan. Menurut pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan perlu dilakukan impor, namun beberapa elit politik di Indonesia memiliki pemahaman kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Tidak pentingnya impor pangan khususnya beras akan berdampak negatif bagi petani dengan anjloknya harga gabah, sehingga harganya dapat merosot dari ketentuan harga pembeli dan tidak menguntungkan bagi petani.

KESIMPULAN Berdasarkan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Perbedaan dari Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan, Ketahanan pangan adalah meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Sedangkan swasembada pangan nasional di Indonesia tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki , dan Kemandirian pangan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 2. Situasi pangan dunia diperkirakan manusia mengalami kelaparan, berkurangnya penghasilan manusia sehingga menjadi golongan miskin, produksi pangan di negara berkembang mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, lahan tanaman pangan mengalami degradasi, bahkan dampak buruk perubahan iklim. 3. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang bersangkut dengan ketahanan pangan seperti persoalan distribusi pangan, harus mendapatkan prioritas, karena bersangkut dengan dampak pada aspek sosial ekonomi, khususnya keamanan dan pungutan liar, sepanjang jalur transportasi di Indonesia, tetap masih marak. 4. Jangan sampai mengirim barang dari pulau Jawa ke Medan misalnya, ongkosnya lebih mahal dibandingkan mengirim barang dari pulau Jawa ke Thailand.

DAFTAR PUSTAKA Bulog. 2014. Ketahanan Pangan: Bulog.co.id. Hanani AR, Nuhfil, 2008. Ketahanan Pangan, Sumber:http://ajangberkarya.wordpress.com/2008/05/20/pengertian-ketahananpangan/ https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidakdapat-memenuhi-kebutuhan-pangan. Heri, S. 2011.Ketahan Pangan. Jurnal Sosial Humaniora. 2:(2): 188. Nainggolan, Kaman. 2011. Persoalan Pangan Global dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Pangan Vol 20 No 1 ; 1-13. Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996. Tentang Pangan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.