Ekologi_pemerintahan(1).docx

NAMA

: RIZKA HASANAH / 27

NPP

: 23.0467

KELAS

: H1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

DOSEN

: DR. JAMES ROBERT PUALILLIN,M.SI

RESUME BUKU PENGANTAR EKOLOGI PEMERINTAHAN

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis dimana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi,maka dari itu perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya baik dalam segi internal maupun eksternalnya. Pada hakekatnya permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran dimana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Alexander Von Humbolt mengembangkan pemikiran ekologi dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa pemerintahan merupakan organisme hidup (living organism) yang lahir, hidup, berkembang, dan kemungkian kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem lainnya. Berdasarkan asusmsi titulah maka dikembangkan kajian ilmu tentang ekologi pemerintahan. 2. ASAL-USUL DAN SUDUT PANDANG KAJIAN EKOLOGI PEMERINTAHAN Kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan,mem-verifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa hal penting yang mengenai kajian ekologi yaitu : a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem; Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekositem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya b. Penggunaan paradigma antroposentrik; Menggunakan cara pandang inimaka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara c. Penggunaan pendekatan holistik; Pendekatan holistik merupakan cara pandang dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis; Reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan pemerintah yang tidak diperhitungkan dengan cermat, dapat menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan dan tumbangnya pemerintahan. Reformasi di indonesia tahun 1997 merupakan contoh konkret munculnya ketidakseimbangan sistem pemerintahan yang mengakibatkan jatuhnya rezim orde baru. Kajian tentang ekologi politik sangat dekat dengan ekologi pemerintahan, menurut Robbins banyak sekali pemahaman para ahli mengenai defenisi ekologi politik. Ada yang

memberi tekanan pada ekonomi politik,lembaga-lembaga politik tergantung sudut pandang yang digunakan.Salah satu defenisi ekologi politik menurut para ahli yaitu menurut Greenberg & Park (1994) “ A synthesis of “political economy, with its insistence on the need to link the distribution of power with productive activity and ecological analysis,with its broader vision of bioenvironmental relationship” Ruang lingkup kajian ekologi pemerintahan meliputi : 1. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah,subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan,masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan 2. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi 3. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungannya 4. Mempelajari keberadaan dan pengaruh “pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan yang formal Dengan memahami kondisi suatu masyarakat,bangsa,dan negara kita dapat menyusu dan mengembangkan susatu sistem administrasi negara yang cocok dengan kondisi masyarakat,bangsa,dan negara yang bersangkutan. Kajian ekologi pemerintahan dikategorikan sebagai sebuah pendekatan (approach). Ada enam pendekatan dalam mempelajari administrasi publik, yakni : 1. Behavioural approach 2. System approach 3. Ecological approach 4. Structural approach 5. Functional approach 6. Public choice approach 7. Contingency approach 3. MEMAHAMI PEMERINTAHAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM Konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem, dimana sistem ekologi terbentuk karena adanya hubugan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkunganny dan suatu tempat dimana makhuk hidup mupun tak hidup saling berinteraksi disebut ekosistem. Masing-masing komponen yang ada memiliki fungsinya masing-masing, selama komponen tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik maka ekosistem tersebut berada dalam suatu keseimbangan. Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki keseimbangan agar dapat bekerja secara optimal. Demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem pemerintahan semua anggota harus paham mengenai teori sistem dan bekerja secara sistemik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan mekanisme umpan balik dengan menyediakan kotak saran,membuka jejaring sosial utuk memeroleh informasi yang aktual dan akurat maupun umpan ke depan. Sistem dalam basic level di kategorikan dalam 2 bagian : 1. Sistem tertutup dimana sistem tersebut yang secara efektif terisolasi dari pengaruh yang datang dari luar sistem 2. Sistem terbuka adalah dimana sebuah sistem yang melakukan pertukaran berbagai hal dengan lingkungannya. sistem bukan hanya sekedar jumlah dari bagian-bagian tetapi sistem merupakan suatu kupulan dari bagian-bagian menjadi satu kesatuan dan terbangun sebuah sinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3.1 Sistem Dilihat Secara Hierarkis Sutherland mengemukakan bahwa ada empat tipe utama struktur hierarki yaitu sebagai berikut : a. Tipe pertama yakni dominasi struktural dimana dalam sebuah sistem terdapat sistem yang memiliki kedudukan tinggi dan rendah, dimana sistem tertinggi memiliki kewenangan tertinggi. contoh : pembentukan daerah otonom oleh pemerintah pusat b. Tipe kedua yaitu komponen-komponen yang tidak dapat di asumsikan secra penuh dihambat oleh unit-unit yang lebih tinggi. Tipe ini terdapat pada negara persemakmuran dimana negara-negara yang masih berdaulat penuh membangun hubungan bilateral maupun multilateral yang bersepakat untuk menangani masalah urusan bersama atau karena kesamaan sejarah . contoh : ASEAN c. Tipe ketiga yakni satu kompoen pada tingkatan tinggi dikembangkan dari komponen yang lebih rendah. Contoh : Negara Federal (USA) d. Tipe keempat yakni sesuatu yang mempunyai sifat kuhusus yakni pergantian sebuah hierarki pada tingkat tertinggi secara sederhana dimana beberapa negara membuat kesepakatan dalam bidang politik dan ekonomi dimana pimpinan sekretariatnya dijabat secara bergiliran dari masing-masing negara. Contoh : European Union (EU) dalam menggunakan mata uang bersama Ada tiga prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai sebuah sistem : 1. Hubungan antara suprasistem,sistem,subsistem,su-subsistem diatur melalui berbagai asas yang disepakati dan dipahami 2. Sistem yang berada dalam susunan yang lebih rendah harus tunduk kepada sistem yang berada dalam susunan yang paling tinggi 3. Sususnan sistem yang lebih besar dan tinggi berkewajiban melindungi dan memberdayakan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil 3.2 Sistem Secara Fungsional Selain secara hierarkis, sistem dapat pula dilihat secara fungsional. Komponenkomponen sistem dilihat secara fungsional meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Masukan (input) Proses (process) Keluaran (output) Nilai guna (outcome) Dampak (impact) Manfaat (benefit) Umpan balik (feedback) Umpan ke depan (feedforward) Lingkungan (environment)

3.2.1 KOMPONEN SISTEM SECARA UMUM 3.2.1.1 Masukan Idealnya sistem yang baik dijalankan oleh orang-orang yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam menguasai sistem. Dalam hal ini komponen sistem secara umum yang dimaksud berupa 6M , yaitu : 1. Man (orang yang berada dibelakang sistem) 2. Money (anggaran yang diperlukan) 3. Material (bahan untuk menggerakkan sistem;alat tulis kantor) 4. Maethod (metode,cara,prosedur,mekanisme dan peraturan yang mengatur sistem) 5. Machine (alat utama dalam menggerakkan sistem berupa mesin-mesin besar) 6. Minute (target waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sistem) 3.2.1.2 Proses Proses merupakan aktivitas mengubah komponen input menjadi output. Dalam hal ini komponen kedua inilah yang disebut komponen paling rumit dan unik, karena proses yang sudah terjadi hari ini tidak akan sama dengan proses yang akan terjadi nanti. Contohnya adalah penyusunan RAPBN/RAPBD tahun ini berbeda dengan RAPBN/RAPBD ditahun depan. 3.2.1.3 Output Komponen ketiga ini merupakan produk yang dihasilkan dari proses. Wujud keluaranya berupa barang dan/jasa maupun bangunan fisik. Namun pada pendekatn sistem yang baru hasil dari proses tidak hanya berhenti pada output saja meainkan berlanjut pada nilai guna. Misalkan sebuah sekolah tidak hanya menargetkan siswanya lulus 100% melainkan menargetkan siswanya banyak diterima diperguruan tinggi terkenal. 3.2.1.4 Outcome Komponen ini berupa nilai manfaat dari keluaran sebuah sistem bagi sistem lainnya. Pada komponen ini lebih menekankan pada kualitasnya. 3.2.1.5 Dampak Agar sebuah sistem dapat dinyatakan bekerja dengan baik, maka besaran dampak yang memungkinkan untuk terjadi baik itu dampak langsung maupun tidak langsung-dampak positif maupun negtif- harus diperhitungkan. 3.2.1.6 Manfaat Komponen manfaat dari sistem berupa nilai tambah langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem. Dalam hal ini bentuk keluaran baik secara kualitas maupun kuantitas dapat digunakan oleh anggota sistem atau oleh sistem lainnya yang terkait. 3.2.1.7 Umpan balik Komponen ini arahnya lebih kepada internal sistem. Umpan balik merupakan mekanisme memberikan masukan balik bagi setiap komponen sistem sehingga terciptanya suatu keseimbangan dan eksistensi sistem dapat terjaga. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara survai,polling,kotak saran,maupun kritik di jejaring sosial. 3.2.1.8 Umpan ke depan Komponen umpan ke depan atau feedforward berupa masukan dari sistem yang lebih kecil dan rendh kepada sistem yang lebih besar dan tinggi susunannya. Komponen ini lebih megarah keluar sistem,terutama memberi masukan bagi sistem lainnya.

3.2.1.9 Lingkungan Lingkungan ini berupa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem. 3.2.2 KOMPONEN SISTEM PEMERINTAHAN 3.2.2.1 Masukan Dalam sistem pemerintahan komponen masukan ini dapat dibedakan menjadi dua macam,yakni yang terukur(tangible) berupa uang dan yang tidak terukur (intangible) berupa susasan kerja,budaya organisasi,isi kebijakan dsb. 3.2.2.2 Proses Proses dalam sistem pemerintahan berupa proses pembuatan kebijakan,perizinan,penyediaan pelayanan dasar,fasilitas umum,ketentraman,dan ketertiban. 3.2.2.3 Output Komponen keluaran(output) dari sistem pemerintahan berupa barang dan jasa publik. Wujudnya dapat berupa layanan kesehatan,pendidikan,jalan umum,jembatan,pelabuhan laut, serta berupa barang yang dibentuk memang untuk melayani kepentingan publik. 3.2.2.4 Outcome Nilai guna pada sistem pemerintahan dapat berupa nilai manfaat dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang-barang publik. 3.2.2.5 Dampak Agar sebuah sistem dapat dinyatakan bekerja dengan baik, maka besaran dampak yang memungkinkan untuk terjadi baik itu dampak langsung maupun tidak langsung-dampak positif maupun negtif- harus diperhitungkan antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar,sehingga tercipta kestabilan niai tukar rupiah,tikngkat kejahatan menurun,dll. 3.2.2.6 Manfaat Komponen manfaat dari sistem berupa keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi,kestabilan politik,keamanan,dll. 3.2.2.7 Umpan balik Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara survai,polling,kotak saran,maupun kritik di jejaring sosial berupa pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar,demonstrasi oleh masyarakat,diskusi-diskusi dalam rapat dinas dsb. 3.2.2.8 Umpan ke depan Komponen umpan ke depan atau feedforward berupa masukan dari sistem yang lebih kecil dan rendh kepada sistem yang lebih besar dan tinggi susunannya. Komponen ini lebih megarah keluar sistem,terutama memberi masukan bagi sistem lainnya. Misalnya dari pemerintah desa,kabupaten/kota,provinsi kepada pemerintah pusat yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kebijakan publik. 3.2.2.9 Lingkungan Lingkungan ini berupa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem.

Sebuah sistem mempunyai batas yang dinamakan ”boundary system”, batas ini merupakan sebuah batas yang dapat bersifat maya yakni hanya ada adalam konsep berpikir dan dapat pula bersifat nyata. Batas nyatanya berupa batas wilayah administrasi pemerintahan,tugu batas negara, antarprovinsi, antarkabupaten/kota, dan antardesa. Sedangakan batas maya berupa adanya nilai-nilai bersama yang dipahami dan ditaati oleh anggota sistem yang bersangkutan. 4. LINGKUNGAN INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN Lingkungan internal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Visi dan Misi Organisasi Budaya Organisasi Organisasi/Pemerintahan Bayangan Hubungan pemerintah dengan subsistemnya dan sub-subsistemnya

4.1 Visi dan Misi Organisasi Visi menggambarkan garis besar keinginan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu yang dibentuk lebih spesifik dan menggambarkan kesuksesan atau keunggulan yang diinginkan dalam waktu tertentu. Dalam upaya terciptanya kinerja organisasi yang prima dibutuhkan keterkaitan yang runtut antara 6 variabel, yaitu : a) Visi b)Misi c)Tujuan d)Strategi e)Kebijakan f)Program. Visi dan misi organisasi dalam konteks ekologi dipengaruhi dimensi waktu,dimensi ruang,dan konteks. Dimensi waktu. Salah satu ciri visi dan misi yang baik adalah terikat pada waktu. Dapat dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Visi dan misi organisasi yang telah tercapai akan ditinggalkan dan digantikan dengan visi dan misi yang baru yang lebih menantang. Dimensi Ruang. Dimensi ini menggambarkan bahwa visi dan misi organisasi pemerintah berlaku untuk wilayah administratif tertentu. Misalkan ada visi dan misi organisasi pemerintah nasional dan adapula visi dan misi organisasi pemerintah subnasional. Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih besar harus menjadi rujukan bagi organisasi dibawahnya (disebut pendekan atas kebawah top down approach). Sedangkan Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih rendah menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi yang lebih tinggi (disebut pendekatan bawah ke atas bottom up approach). Dimensi Konteks. Dalam dimensi ini sebuah visi dan misi organisasi dibedakan baik dalam konteks perencanaan pembangunan,konteks keunggulan wilayah, dalam visi dan misi pemerintahan,pencalonan kepala daerah maupun kepala daerah yang sudah terpilih dan lain sebagainya. 4.2 Budaya Organisasi Secara ekologis budaya organissi mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem pemerintahan. Dimana penjelasan mengenai hal ini mengenai latar belakang pendidikan,pengalaman serta hasil olah pikirnya. Secara sederhana kata “pemeritah” merujuk

kepada badan atau orang atau isa disebut sebagai organisasi tertinggi dalam suatu negara yang diberi tugas memerintah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Jones Budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang telah dipahami berama yang diunakan untuk mengendalikan interaksi anggota organisasi yang satu dengan lainnya. Schein memberikan sepuluh kategori yang dapat diasosiakan dengan budaya yaitu : 1) Perilaku yang dapat diobservasi pada saat pejabat pemerintah berinteraksi antara lain dalam penggunaan bahasa nasional maupun bahasa daerah. 2) Norma-norma kelompok. 3) Organisasi pemerintahan tidak semuanya memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang coba ingin dicapai,sehingga banyak pegawainya yang bekerja secara naluriah,bekerja karena perintah peraturan atau atasan. 4) Filosofi formal yang berisi garis-garis kebijakan dan prinsip ideologis 5) Dalam setiap organisasi pemerintahan harus mempunyai “aturan main” , baik dalam konotasi positif maupun negatif. 6) Iklim organisasi berkaitan dengan tata letak ruang, sirkulasi pegawai, atau bahkan kantin untuk makan siang yanh representatif. 7) Keahlian. 8) Paradigma kebiasaan berpikir, model/mental. 9) “Makna yang disebar-luaskan” maksudnya adalah berbagai pesan moral yng disampaikan secara terus menerus akan menjadi komitmrn bersama. 10) Konsep lambang-lambang terintegrasi. 4.3 Organisasi/Pemerintah Bayangan Dalam setiap organisasi formal akan selalu diikuti adanya organisasi informal. Posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditempatkan pada faktor internal ataupn faktor eksternal,tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah bayangan tersebut. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam pemerintahan resmi yang mencari jalan terobosan yang cenderung melanggr aturan, maka pemerintah bayangan ini dikelompokkan kedala faktor internal. Sebaliknya jika komposisi dan pernnya diisi oleh orang luar maka dapat dikategorikan sebagi faktor eksternal. Pemerintah byangan sering sekali dikaitkan dengan jarigan mafia karena punya tujuan yang sama yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal sekecilkecilnya tanpa terjerat oleh hukum.Pemerintah bayangan inilah yang menentukan siapa yang direkomendasikan menjadi meneteri dan perusahaan manakah yang akan menggarap proyek raksasa. Dalam kebijakan pengelolaan anggaran negara, dalam hal untuk menambah anggaran suatu kegiatan, kementerian/lembaga tingkat nasional harus berbicara dengan komisi-komisi di DPR-RI,bukan dengan Ketua BAPPENAS atau Menteri Keuangan, padahal pada saat yang sama DPR-RI mempunyai fungsi pengawasan,termasuk pengawasan penggunaan APBN. Bagaimana mungkin mengawasi dengan baik apabila “wasit ikut dalam permainan”.

4.4 Hubungan Pemerintah dengan Subsistem dan Sub-subsistemnya Dilihat secara hierarkis sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari suprasistem (pemerintahan nasional), sistem (pemerintah provinsi), subsistem (pemerintah kabupaten / kota) , dan sub-subsistem(pemerintahan desa). Hubungan pemerintahan nasional dengan pemerintahan subasional tergantung pada tiga hal, yakni: 1)bentuk negara; 2)sistem politik; serta 3)sistem pemerintahannya. Menurut Made Suwandhi, hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan subnasional dapat dilihat dari tujuh elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah sekaligus menjadi fokus hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan subnasional. Ketujuh elemen dasar tersebut adalah : a) Kewenangan atau urusan pemerintahan Urusan pemerintahan meliputi kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk mengurus dan melaksanakan yang terdiri atas : - Kewenangan yang mengatur mutlak urusan pemerintah (kewenangan yang mengatur jika kewenangan tersebut secara eksplisit ditetapkan oleh suatu undangundang) - Kewenangan mengatur yang bersifat konkuren (pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur jika dan selama pemerintah belum menggunakan wewenang tersebut baik melalui undang-undang,pp,kepres dan peraturan lainnya. - Kewenangan mengatur bersifat kerangka ( pemerintah pusat mengatur secara umum pengaturan urusan pemerintahan dan pemerintah daerah mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah) - Kewenangan mengatur yang bersifat pararel (pemerintah dan pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu seara bersamaan. b) Kelembagaan c) Personil d) Keuangan Daerah e) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban f) Hubungan Intervensi antara pemerintah dengan pemerintahan daerah g) Hubungan Wilayah kerja Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasioanl sebagai sebuah sistem dalam konteks ekologi pemerintahan dimaksudkan sebagai mekanisme homeostatis. Tujuannya adalah agar sistem pemeritahan tetap dapat bergerak secara dinamis,tetapi dalam koridor keseimbangan. Apabila mekanisme homeostatis ini tidak berfungsi, ada kemungkinan sistem tersebut akan rusak. 5. LINGKUNGAN EKSTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN Lingkungan eksternal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Ideologi dan Politik; Ekonomi; Sosial Budaya; Agama; Pertahanan dan Keamanan; Teknologi Informatika dan Komunikasi.

5.1 Ideologi dan Politik Dalam awal terbentuknya pemerintahan , faktor yang terpenting adalah adanya ideologi dan politik , karena kedua hal tersebut yang akan menentukan bentuk negara,sistem politik,serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu contoh pentingnya Ideologi suatu bangsa adalah bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosisalisme. Selain itu untuk memperkuat posisi menghadapi persaingan diberbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya kekuatan ekonomi baru yakni China juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi yang sangat pesat. China menganut politik jalan tengah dengan mengawinkan antara sosialisme dan kapitalisme liberal dalam bentuk ideologi martket sosialism,diikuti dengan sistem ekonomi socialist market economy yang cebderung menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik. 5.2 Ekonomi Pada sistem pemerintahan yang berideologi sosialisme, kegiatan ekonomi bangsa dikendalikan oleh pemerintah. Pada sektor swasta relatif terbatas. Birokrasi negara memegang peran penting dalam mengatur jalannya ekonomi bangsa. Model ini memiliki keunggulan apabila dikendalikan oleh pimpinan pemerintahan yang jujur dan memiliki integritas jika sebaliknya akan menyebabkan pemerintahan yang otoriter dan berpotensi besar untuk korupsi. 5.3 Sosial dan Budaya Sistem pemerintahan daerah a dan sistem pemerintahan daerah b sedikit banyak memiliki budaya pemerintahan yang berbeda. Mulai dari cara berpakaian,cara berbahasa,maupun cara menjalankan pemerintahan. Pandangan Nasabitt dalam menghadapi era globalisasi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan membangkitkan kekuata budaya lokal untuk dapat berkiprah dikancah global. Faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan oleh para aktor penyelenggara pemerintahan. Sebab pabila salah memahami kondisi sosial budaya masyarakat dimana mereka bekerja melayani publik,justru akan timbul masalah. 5.4 Agama Bangsa Indonesia dikenal sebgai bangsa yang religius. Konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Ada agama tertentu yang sangat kental pada tata kelola pemerintahan,ada pula yang sekedar formalitas. 5.5 Pertahanan dan Keamanan Salah satu fungsi utama pemerintah negara adalah menjaga kedaulatan bangsa terhadap serangan musuh dari luar dan menjaga keamanan. Maka dari itu memang sudah seharusnya secara mutlak urusan pertahanan dan keamanan dikuasai oleh pemerintah pusat. Pembentukan daerah otonom baru, pemilihan Ibukota pusat pemerintahan, ataupun pengembangan wilayah perbatasan negara memperhitungkan aspek pertahanan. Dan dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah mekanisme koordinasi yang tertampung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkompida) yang menggambar pentingnya faktor pertahanan dalam proses pemerintahan.

5.6 Teknologi Informatika dan Komunikasi Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka dengan ciri utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun e-goverment (e-govt). Obama berpandangan bahwa dengan paradigma pemerintahan yang terbuka akan memperkuat demokrasi,mendorong efisiensi, dan efektivitas pemerintahan.

6. LINGKUNGAN FISIK DAN NONFISIK 6.1 Lingkungan Fisik a. Letak Geografis Indonesa merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia memiliki kekuatan maupun kelemahan yang berbeda dengan negara daratan, sehingga perlu dikelola dengan cara-cara yang spesifik. Karakteristik geografis Indonesia memang berbeda dengan negara daratan pada umumnya, maka perlu para peneyelenggara pemerintahannya perlu memahami dalam menjalankan tata kelolanya. Selama ini bangsa Indonesia lupa memelihara beranda depan rumah, sehingga terbengkalai dan mudah dimasuki orang lain. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta berada dipersimpangan lalu lintas laut skala internasional antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak yang strategis tersebut seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia menjadi sebuah negara terkemuka didunia. Apalagi menurut Son Daiamar(2010) 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut. Dan dari jmlah tersebut, 40% nya diangkut melewati wilayah Indonesia. Banyak paradoks yang terjadi akibat salah urus negara karena sebagian penyelenggara negaranya masih merupakan bagian dari “rent-seeking government”. b. Bentuk dan Kondisi Geografis Pola penerapan kebijakan di Indonesia adalah dengan “one-fit for all” yang serba seragam. Padahal melihat bentuk negara Indonesia, tentunya pengelolaan wilayah daerah pedalaman maupun kepulauan berbeda dengan mengelola daerah perkotaan dataupun daratan. Hal ini terjadi karena para penyelenggara negara kurang paham mngenai ekologi pemerintahan, karena dengan ekologi yang berbeda maka diperlukan pola dan model pemeritahan yang berbeda pula. 6.2 Lingkungan Non Fisik Lingkungan non fisik berupa filosofi,norma, tata nilai yang secara nyata memberi warna dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, sudah ada filosofi yang disepakati bersama yakni Pancasila. Indonesia dihuni ole banyak sekali suku bangsa dengan kebudayaan msing-masing. Bersatunya suku bangsa yang bervariasi tersebut tidak lepas dari jasa Kerajaan Majapahit yang dalam masa kejayaannya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil melalu cara persuasif. Model pendekatan ini juga diteruskan oleh Soekarno, sehingga dia dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok negeri.

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu jawabannya asalkan arah perubahannya terprogram dan terkendali, sebab desentralisasi asimetris yang sangat luas dinegara unitaris hanya tinggal selangkah menuju bentuk negara federasi. Pada negara federal, sumber kekuasaanya justru datang dari bawah yakni negara bagin atau provinsi yag semula merupakan sebuah negara merdeka yang berdaulat yang kemudian secara sukarela maupun dipaksa bergabung menjadi bagian dari sebuah negara bagian dengan sistem pemerintahan federal. Pada negara unitaris, sumber kekuasaan datang dari pemerintaan nasional yang kemudian ditransfer kepada entitas pemerintahan subnasional. Agar sebuah entitas subnasional dapat memperoleh atau memiliki desentralisasi asimetris secara adil, pemerintah nasional perlu membuat parameter yang disepakati bersama. Parameter tersebut antara lain mencakup kekhasan geografi, demografi, sejarah, politik, ekologi,kebudayaan, yang memungkinkan sebuah entitas subnasional dikelola secara berbeda dibandingkan entitas subnasional lainnya 7. MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN EKOLOGIS 7.1 Perubahan Paradigm Mengenai Ekologi Bencana alam yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh alam (nature disaster) maupun ulah manusia (manmade disaster). Pemerintah sebagai lembaga tinggi negara harus mampu menjadi pelopor pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Banyak buku yang berkembang sekitar tahun 1990-an menjelaskan mengenai perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci mengenai permasalahanpermasalahan lingkungan yang terjadi di antaranya tentang kelangkaan air, ancaman terumbu karang, kebijakan energi alternatif, maningkatnya pemanasan global. Ungkapan yang mengatakan “ bumi yang kita gunakan bukan milik kita, melainkan pinjaman dari anak cucu yang harus dikembalikan dengan utuh dan lestari”, sejalan dengan pemikiran Senge,dkk. Senge, dkk. Mengemukakan empat elemen nilai pemegang saham yang mempengaruhi perubahan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam menatap masa depan, yaitu : 1) Innovation and respositioning 2) Grow Path ang Trajectory 3) Cost and Risk Reduction 4) Reputatio and Legitimacy 7.2 Membangun Kecerdasan Ekologis Kesadaran ekologis harus dimiliki oleh para politisi dan pejabat pemerintahan yang akan membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Kesadaran tersebut juga harus dimiliki oleh para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan terutama hakim, agar para penghancur bumi yang hanya mengejar keuntungan sesaat dapat dihukum berat sehingga menimbulkan efek jera. Selain itu, kesadaran ekologis juga harus dimiliki oleh para pebisnis, karena merekalah yang bekerja mengubah sumber daya alam menjadi produk-produk industri yang mendatangkan keuntungan. Banyak perilaku jahat yang menghancurkan bumi mendapat dukungan dari politisi busuk, birokrasi bandit, serta penegak hukum yang korup. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1996, Woolard, mantan presiden perusahaan kimia Dupont mengemukakan tiga prinsip di dalam mengelola lingkungan (the three principles of environmental management), yaitu sebagai berikut :

1) The first principle, companies should play a major role in cleaning up the environment; Prinsip ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat aturan dan masyarakat tidak dapat menduga apa yang dikerjakan selanjutnya. Maka dari itu berbagai perusahaan perlu bekerja secara sungguh-sungguh untuk menciptakan masyarakat ekonomi yang melindungi lingkungan. 2) The second principle, the bussiness sector should respect the opinions of the environmental sector; Dalam prinsip kedua ini pada sektor bisnis menegaskan pelunya perusahaan memperhatikan pelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang bisnis. 3) The third principle, the development of “greenfields” (greenbelts) and “brownfields” (wastelans). Dalam pembangunan pabrik, perkantoran, ataupun kompleks permukiman harus menaruh perhatian terhadap limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. 7.3 Menyelenggarakan “Green Goverment” Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai penjaga kelestarian wilayah, perlu dibangun sebuah paradigma bari bagi para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan subnasional, yakni paradigma pemerintahan pro-lingkngan hidup atau “green goverment”. “Pemerintahan hijau” merupakan lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat nasional maupun subnasional yang bekerja untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Titik tekannya pada bekerja secara langsung, dan memberi contoh konkret – bukan hanya membuat kebijakan dan berbicara. Karena dengan kebijakan yang konsisten dan contoh nyata, masyarakat luas akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks peyelengggaraan pemerintahan secara lebih meluas, sudah saatnya mulai memasukkan kesadaran ekologis dalam dunia pemerintahan dalam bentuk: 1. Memperluas dan memperdalam materi kuliah ekoloi pemerintahan yang telah diberikan pada pendidikan sarjana maupun pascasarjana. 2. Memasukkan materi ekologi pemerintahan dalam program-prigram pendidikan dan pelatihan untuk pejabata pemerintahan pada semua tingkatan 3. Membuat model pembagian urusan pemerintahan yang lebih berorientasi ekologis menuju bentuk pemerintahan hijau. 4. Menyusun organisasi pemerintah, ditingkat nasional maupun daerah yang lebih perduli pada dimensi ekologis, 5. Mengalokasikan dana negara yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong terbentuknya “green goverment”. Dalam pembagian urusan pemerintahan, PP Nomor 38 Tahun 2007 menggunakan model cafetaria, bentuknya pemerintah pusat menyediakan seperangkat urusan pemerintahanyang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Masing-masing daerah dapat mengambil urusan pemerintahan sesuka hatinya, karena tidak ada kriteria yang jelas untuk memilihnya. Akibatnya sebagian daerah mengambil semua urusan pilihan tanpa memperhitungkan resikonya, yakni organisasinya menjadi besar dn anggaran untuk belanja publik menjadi sedikit karena terpakai untuk belanja aparatur (gaji,tunjangan,biaya operasional,honorarium,dlsbg).

Dalam hal ini perlu dilakukan penataan ulang organisasi pemerintah daerah dengan tetap menggunakan prinsip structure follow function secara sungguh-sungguh. Artinya PP yang mengatur tentang pedoman organisasi pemerintah daerah perlu membuka peluang agar masing-masing daerah dapat menyusun organisasi sesuai karakteristik unggulan daerahnya. Daerah yang memiliki visi unggulan di bidang pertanian dimungkinkan membuat organisasi dinas pertanian yang berbeda dan lebih besar dengan daerah lainnya. Kedalaman struktur organisasi disini dimaksudkan dilihat dari nomenklatur, titelatur maupun jumlah dan jenjang susunan organisasinya. Apabila konsep penataan ulang organisasi pemerintahan daerah yang didasarkan pada ekologi pemerintahan digunakan, akan tercipta susunan organisasi pemerintahan yang beraneka ragam, tetapi fungsional bagi daerah bersangkutan. Hal ini seklaigus sebagai bentuk hilir dari desentralisasi asimetris, yang memberi kesempatan bagi daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat dalam ikata Negara Kesatuan Republik Indonesia.