Edaran Nomor: 03.e/31/djb/2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI EDARAN NOMOR: O?>.E/?>1/DJB/2009 TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 Sehubun9an den9an lelah diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 lenlan9 Pertamban9an Mineral dan Balubara (UU PMB 2009), LN RI Tahun 2009 No. 4 dan TLN RJ No.4959, dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanibangan minerai dan balubara sebelum lerbitnya peraluran pemerlnlah aebagai pelaksanasn UU PMB 2009 dangan kelenluan: A. Gubernur dan BupatilWalikola di seluruh Indonesia agar mempertJalikan sabagel berlkut:

ha~hal

.

1. Kuasa Pertambangan (KP) yanglelah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, lermasuk peningkatan lahapen kegialannya .letap diberlakukan sampai jangka waklu berakhirnya KP dan wajlb dlsesuaikan menjadi lUI' berdasarkan· UU PMB 2009 paling lambal 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 Ini. 2. Menghentikan sementara penerbitan IZin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai den9an diterbitkannya peraturan pemerlntah sebagal pelaksanaan UU PMB 2009. 3. Berkoordlnasi dengan Dlrekloral Jenderal Minerai, Batubara, dan Panas Bum; alas semua permohonan penlngk~lan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan lermasuk perpanJangannya untuk d,proses sesuai dengan UU PMR ?Mo 4. MenYd,,,~a;~d"

'cpada Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi semua permohonan Kuasa Pertamban.gan yang telah diajukan, dan telah mendapat persetuJuan pencadangan wilayah sebalum be,lakunya UU PMB 2009, untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam ,angka mempersiapkan Wilayah Izin Usaha Partambangan (WIUP) sesuai dangan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bldang tata ruang nasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak Edaran inl d~erbitkan. 5. Memberitahukan kepada para pemegang KP yang telah melakukan tshapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 (enam) bulan sajak be~akunya UU PMB 2009 harus menyampaikan rencana keglatan pada seluruh wllayah KP sampal dengan Jangka waktu berakhirnya KP untuk mendapatkan persetujuan pemberi Izin KP. dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minerai, Batubara dan Pana~ Burni. 6. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang d~erbitkan Menter!, GUbernur, BupalilWalikota setelah tanggal 12 Januar; 2009 dinyatakan batal dan tldak beMku. . 7. Oirektorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bum; akan mengeluarkan format penerbttan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi PrOduksl. 8. Permohonan baru Surat Izin Pertambangan Oaerah bahan galian golongan 'ge termasuk perpanjangannya yang dlajukan sebelum be~akunya UU PMB 200 , tetap dlproses menJadl IUP sesuai dengan UU PMB 2009 setelah berkoordlnasl dengan Gubernur. B. Permohonan Kontrak Karya dan Pe~anjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubarasebagalmana dlmaksud dalam Pasal 172 UU PMB 2009, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 in! harus membentuk Badan 'Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam memproses IUP sesuai dengan UU PMB 2009 . Oemiklan Edaran inl dibuat untuk diketahul dan dipatuhi. Ottetapkan dl Jakarta

...._=",j ada tanggal

30 Januar:l 2009 ten Energi dan Sumber Daya Mineral ur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (I

. . . _-'N .

IT. Bambang Setiawan

IP. 100005432

Tembusan: 1, Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral 2. Monton Oalom Niger; 3. Sekretari. Jenderal Departemen Energl dan Sumber Daya Minerai 4. Kopala 61ro Hukum dan Huma. Dep.~omen Enel'\ll dan Sumbar Daya Mineral 5. Dlroktur Pembinaan Pengu.ohaan Mlnor.1 dan Batubara 6. Dlrektur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubar. dan Panas Bumi 7. DJrektur Pembinaan Program Mineral, 8atubara dan Panas Burni.