E12ydd.pdf

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT. SUKA JAYA MAKMUR, KALIMANTAN BARAT

YULIFA DEVI DWIJAYANTI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT. SUKA JAYA MAKMUR, KALIMANTAN BARAT

YULIFA DEVI DWIJAYANTI

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

RINGKASAN YULIFA DEVI DWIJAYANTI. E14080073. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat. Dibimbing oleh EFI YULIATI YOVI. PT. Suka Jaya Makmur sebagai salah satu perusahaan IUPHHK-HA, tidak terlepas dari aktivitas yang melibatkan tenaga kerja dengan peralatan dan metode kerja yang memiliki risiko bahaya yang cukup besar. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenaker 05/MEN/1996). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi K3, mengkaji penerapan SMK3, mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 serta membandingkan hasil kajian penerapan SMK3 dengan hasil identifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengisian kuesioner oleh responden, pengamatan langsung di lapangan dan studi pustaka. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan pengolahan data dilakukan menggunakan software Microsoft Office Excel 2007 dan Expert Choice 2000. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi K3 dan hasil kajian penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur sedangkan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur, data dianalisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Teknik pengkajian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara kepada P2K3 yang ada di perusahaan. Kegiatan K3 di perusahaan dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap P2K3 menunjukkan bahwa SMK3 yang sedang diterapkan oleh perusahaan merupakan kriteria emas menurut Permenaker 05/MEN/1996 yaitu sebanyak 92,17%. Berdasarkan perhitungan AHP, prinsip yang paling dominan dalam penerapan SMK3 adalah komitmen dan kebijakan yaitu sebesar 0,514. Aktor yang paling berperan adalah top management yaitu sebesar 0,619. Tujuan utama adalah pencegahan kecelakaan kerja yaitu sebesar 0,861. Alternatif tindakan berupa sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan merupakan prioritas pertama yaitu sebesar 0,573. Perbedaan prioritas yang dimiliki oleh pihak perusahaan dapat disebabkan oleh SMK3 yang merupakan peraturan wajib oleh pemerintah.

Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja

SUMMARY YULIFA DEVI DWIJAYANTI. E14080073. Implementation of Occupational Safety and Health Management System (SMK3) at PT. Suka Jaya Makmur, West Kalimantan. Supervised by EFI YULIATI YOVI. PT. Suka Jaya Makmur, one of IUPHHK-HA companies, can not be separated from the activities involving workforce with tools and working methods that have a risk of considerable danger. Such conditions may cause occupational accidents in the implementation of the company's activities. Therefore, it is necessary to have Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in accordance with the applicable regulation (Decree of the Minister of Workforce and Transmigration 05/MEN/1996). This research was conducted to obtain information about Occupational Safety and Health (K3), review SMK3 implementation, identify problems in the implementation of SMK3 and compare the results of the study on SMK3 implementation with problem identification result in the implementation of SMK3 at PT. Suka Jaya Makmur. The data used in this study were primary data and secondary data, which were gathered through interviews, questionnaires, direct field observation and literature. The sampling was done by purposive sampling with data processing using Microsoft Office Excel 2007 and Expert Choice 2000. The data analysis used was descriptive analysis to describe the condition of K3 and the result of SMK3 implementation at PT. Suka Jaya Makmur, while to identify problems in the implementation of SMK3 at PT. Suka Jaya Makmur, the data were analyzed by using Analytical Hierarchy Process (AHP). The study technique used in this research was the interviews with Advisory Committee on Occupational Safety and Health (P2K3) of the company. K3 activities in the company involved planning, implementation, monitoring and evaluation. The result of the interviews with P2K3 showed that SMK3 being implemented by the company belonged to a gold criterion according to Decree of the Minister of Workforce and Transmigration 05/MEN/1996, because it was as high as 92.17%. Based on the calculation of AHP, the dominant principle in the implementation of SMK3 was commitment and policy, reaching 0.514. The actor playing the most significant role was top management with a score of 0.619. The main goal was the prevention of occupational accidents and it amounted to 0.861. Alternative measures such as socialization, education, and training was the first priority with a score of 0.573. Different priorities adopted by the company could be caused by SMK3, which is required by the government regulations.

Keywords: Occupational Safety and Health, implementation of Occupational Safety and Health Management System, Advisory Committee on Occupational Safety and Health

5

SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks atau dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2012

Penulis

Judul Penelitian

: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat

Nama

: Yulifa Devi Dwijayanti

NRP

: E14080073

Menyetujui: Dosen Pembimbing,

Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc NIP. 19740724 199903 2 003

Mengetahui: Ketua Departemen Manajemen Hutan,

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401 199403 1 001

Tanggal Lulus:

i

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini disusun untuk memberikan suatu informasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur. Penerapan SMK3 yang dilakukan diharapkan sesuai dengan Permenaker 05/MEN/1996 sehingga tujuan yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, oleh sebab itu Penulis menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2012

Penulis

ii

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Juli 1990 dari pasangan DYS Setiabudi Achmadi dan Rinto Hastiningsih, S.Pd. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sluke pada tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rembang dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rembang pada tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI), di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. Selanjutnya penulis mengambil program minor Perlindungan Hutan. Selama masa perkuliahan, penulis ikut berpartisipasi dalam Organisasi Mahasiswa Daerah Himpunan Keluarga Rembang di Bogor (HKRB). Penulis juga cukup aktif di lembaga kemahasiswaan dan berbagai kepanitiaan, yaitu sebagai staf Divisi Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor periode 2009-2010, Panitia BIMANTARA (Bina Masyarakat Sejahtera), Panitia Seminar Kehutanan Nasional "Smile of Human", Panitia Bina Corps Rimbawan 2010 serta Panitia Temu Manajer 2010. Selain itu penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Dendrologi tahun 2010 dan Lolos seleksi PKM-P program pendanaan tahun 2011 dengan judul Studi Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Obat di Gunung Kapur Cibadak Bogor. Penulis telah melaksanakan Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan pada tahun 2010 di Cagar Alam Pangandaran dan Suaka Margasatwa Gunung Sawal, Praktik Pengelolaan Hutan pada tahun 2011 di Hutan Pendidikan Gunung WalatSukabumi, dan Praktik Kerja Lapang pada tahun 2012 di IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur. Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat dibimbing oleh Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc.

iii

UCAPAN TERIMA KASIH Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materiil. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak DYS Setiabudi Achmadi dan Ibu Rinto Hastiningsih, S.Pd, selaku orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh agar terselesaikannya studi tepat waktu. Kedua saudaraku Qorry Ika Septiningtyas, S.Pd dan Rizki Tria Saputra serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

2.

Ibu Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, ilmu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

3.

Ibu Dr. Ir. Arzyana Sunkar, MSc selaku dosen penguji dan Ibu Dr. Dra. Nining Puspaningsih, MS selaku ketua sidang yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan saran pada skripsi ini.

4.

Ibu Maria, Ibu Prasti, Bapak Hendra Tambora, Bapak Joko Widiyanto, Bapak Mujoto dan seluruh pihak dari PT. Suka Jaya Makmur yang telah mengizinkan dan bersedia meluangkan waktu dan partisipasinya selama proses penelitian.

5.

Teman satu PKL (Yunensih, Linda Lestari, Ramdhani dan Toni Dokles) yang telah membantu dalam pengambilan data di lapangan.

6.

Seluruh staf pengajar dan tata usaha Departemen Manajemen Hutan IPB.

7.

Teman-teman satu bimbingan (Widya Prajawati, Muhibudin dan Reza Ahda) untuk motivasi, kebersamaan dan kerjasamanya selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini.

8.

Destika Restyani, Hapriza Aprilia, Desty Sri Kurnia, Wieke Herningtyas, Yulia Devy A dan teman-teman mahasiswa MNH IPB angkatan 45 atas kerja sama, kepedulian dan kebersamaannya selama ini.

9.

Sherly Andika Sari, Novita L Zahro, Septi Prima Yesti, Maika Fitriana, Nurul Hidayati, Ade Nelvia, Shaibatul Islamiah dan seluruh Wismo Ayu Crew atas doa, dukungan, kepedulian dan kebersamaannya selama ini.

10. Teman-teman HKRB 45 untuk segala semangat, kebersamaan dan kekeluargaannya selama berada di perantauan ini. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i RIWAYAT HIDUP ................................................................................................. ii UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................................. iii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ viii BAB I ...................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Tujuan Penelitian......................................................................................... 2 1.3 Manfaat Penelitian....................................................................................... 2 1.4 Rumusan Masalah ....................................................................................... 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................................... 4 2.1 Kecelakaan Kerja ........................................................................................ 4 2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ..................................................... 4 2.3 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia ......................... 5 2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ................ 8 2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia.......... 9 BAB III ................................................................................................................. 11 METODE PENELITIAN ...................................................................................... 11 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................... 11 3.2 Alat Penelitian ........................................................................................... 11 3.3 Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 11 3.4 Pengolahan dan Analisis Data ................................................................... 12 3.4.1

Statistik Deskriptif .......................................................................... 12

3.4.2

Analytical Hierarchy Process (AHP).............................................. 12

BAB IV ................................................................................................................. 20 KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ........................................................ 20 4.1 Letak dan Luas .......................................................................................... 20

v

4.2 Kondisi Fisik ............................................................................................. 20 4.2.1 Iklim ..................................................................................................... 20 4.2.2 Topografi .............................................................................................. 21 4.2.3 Geologi ................................................................................................. 21 4.2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) ............................................................... 22 4.3 Kondisi Sumber Daya Hutan..................................................................... 22 4.4 Kondisi Sosial ........................................................................................... 22 4.4.1

Kependudukan................................................................................. 22

4.4.2

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) ................................ 23

BAB V................................................................................................................... 25 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 25 5.1 Kondisi K3 PT. Suka Jaya Makmur .......................................................... 25 5.2 Kajian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ................ 27 5.3 Penyusunan Struktur Hierarki ................................................................... 38 5.4 Analisis Prioritas Faktor, Aktor, Tujuan dan Alternatif ............................ 44 5.5 Perbandingan Hasil Kajian Penerapan SMK3 dengan Hasil Identifikasi Permasalahan Dalam Penerapan SMK3............................................................ 46 BAB VI ................................................................................................................. 48 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................. 48 6.1 Kesimpulan................................................................................................ 48 6.2 Saran .......................................................................................................... 48 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 49 LAMPIRAN .......................................................................................................... 50

vi

DAFTAR TABEL Halaman 1 Nilai skala banding secara berpasang .......................................................

14

2 Matriks pendapat individu ........................................................................

16

3 Matriks pendapat gabungan ......................................................................

16

4 Curah hujan dan hari hujan rata-rata bulanan di areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur .............................................................................

21

5 Luas areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur berdasarkan kelas lereng ...

21

6 Kriteria-kriteria SMK3 menurut Permenaker 05/MEN/1996 yang diterapkan pada PT. Suka Jaya Makmur ..................................................

27

7 Peringkat prioritas aktor pada P2K3 terhadap 5 prinsip dalam penerapan SMK3.......................................................................................

42

8 Peringkat prioritas aktor pada P2K3 terhadap tujuan penerapan SMK3 ..

42

9 Susunan prioritas faktor atau unsur menyeluruh terbobot ........................

44

10 Susunan prioritas aktor menyeluruh terbobot ...........................................

45

11 Susunan prioritas tujuan menyeluruh terbobot .........................................

45

12 Susunan prioritas alternatif tindakan menyeluruh terbobot ......................

46

vii

DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Hierarki identifikasi permasalahan ...........................................................

14

2 Nilai RI untuk matriks berukuran n (1−15) ..............................................

18

3 Kerangka pemikiran penelitian..................................................................

19

4 Susunan hierarki permasalahan penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur .............................................................................

43

viii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 Daftar pertanyaan wawancara kepada pihak PT. Suka Jaya Makmur ......

51

2 Kuesioner penelitian (AHP) ......................................................................

53

3 Pembuatan hierarki (software Expert Choice 2000) .................................

62

4 Pengolahan data AHP ................................................................................

63

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu tujuan sekaligus indikator kesuksesan suatu perusahaan serta merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Menurut Suardi (2007), tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja adalah

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan K3 dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal. Selain itu, dengan adanya jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan selama bekerja, maka tenaga kerja akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih dari penerapan sistem manajemen K3 adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Kondisi K3 pada suatu perusahaan dapat menentukan kinerja perusahaan tersebut. PT. Suka Jaya Makmur sebagai salah satu perusahaan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), tidak terlepas dari aktivitas yang melibatkan tenaga kerja dengan peralatan dan metode kerja yang memiliki risiko bahaya yang cukup besar. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan terutama pada bagian produksi dan mekanik. Yovi (2009) menyebutkan bahwa pekerjaan di bidang kehutanan termasuk pekerjaan dengan risiko tinggi karena harus menghadapi lingkungan kerja yang sulit, pekerjaan fisik yang berat dan risiko tinggi terhadap kecelakaan dengan berbagai keterbatasan. Menurut Suma’mur (1977), angka kecelakaan kerja pada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menduduki 70% dari seluruh kecelakaan pada pekerjaan kehutanan. Kegiatan lainnya meliputi 15% kecelakaan pemeliharaan hutan, 5% akibat pembuatan jalan dan 10% karena akibat lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

2

Kerja (SMK3) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja, SMK3 juga merupakan skema sertifikasi yang dapat digunakan untuk peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap perusahaan. Peraturan yang mengatur mengenai penerapan SMK3 diantaranya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 Tahun 1996 (Permenaker 05/MEN/1996) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012. Pada penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu Permenaker 05/MEN/1996.

1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Memperoleh informasi mengenai kondisi K3 PT. Suka Jaya Makmur. 2. Mengkaji penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur. 3. Mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur berdasarkan hierarki penyusunnya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). 4. Membandingkan hasil kajian penerapan SMK3 dengan hasil identifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur.

1.3 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi peneliti Dapat

memberikan

suatu

pengetahuan

mengenai

pelaksanaan

dan

permasalahan dalam penerapan SMK3 pada suatu perusahaan. 2. Bagi institusi Dapat dijadikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas dan kinerja pada suatu perusahaan. 3. Bagi peneliti lain Dapat dijadikan rekomendasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Rumusan Masalah 1. Bagaimana kondisi K3 di PT. Suka Jaya Makmur?

3

2. Bagaimana penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur? 3. Faktor-faktor apa yang menjadi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur? 4. Bagaimana hasil perbandingan antara hasil kajian penerapan SMK3 dengan hasil identifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur?

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang timbul akibat atau selama pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal dan kecelakaan kerja yang tidak fatal. Sedangkan penyakit akibat kerja yaitu suatu penyakit yang didapatkan sebagai akibat suatu pemajanan terhadap faktor risiko yang timbul dari kegiatan pekerjaan (ILO 1998). Istilah kecelakaan akibat kerja meliputi seluruh kecelakaan yang dikarenakan oleh pekerjaan dan semua penyakit-penyakit akibat kerja. Suatu kecelakaan disebabkan oleh suatu peristiwa luar yang tiba-tiba dan tak terduga; suatu penyakit akibat kerja adalah akibat pengaruh buruk yang lama seperti oleh getaran atau kebisingan (Suma’mur 1977). Kecelakaan dan sakit di tempat kerja membunuh dan memakan lebih banyak korban jika dibandingkan dengan perang dunia. Riset yang dilakukan badan dunia ILO menghasilkan kesimpulan bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal yang setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak ketimbang wanita karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan, kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun (Suardi 2007).

2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan kerja adalah praktik-praktik meningkatkan kesehatan tenaga kerja dengan setinggi-tingginya, baik kuratif, maupun preventif. Sasarannya adalah faktor manusia dan lingkungannya. Tujuan akhirnya adalah tenaga kerja yang sehat, sejahtera, gairah dan produktif. Ruang lingkup kesehatan kerja dalam uraian ini adalah:

5

1. Kesehatan kuratif, yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis di perusahaan dan bermaksud menekan keadaan sakit menjadi sekecil-kecilnya dengan upaya kedokteran yang sebaik-baiknya serta efisien. 2. Kesehatan preventif untuk mencegah tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan atau penyakit, baik oleh karena keadaan umum, maupun oleh akibat pekerjaan. 3. Pengamanan bahaya-bahaya oleh karena proses produksi yang mungkin berakibat buruk kepada tenaga kerja atau masyarakat luas. 4. Penserasian di antara tenaga kerja dengan pekerjaannya dengan tujuan kegairahan dan efisiensi kerja Keselamatan kerja bertujuan, agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan keselamatan pada pekerjaannya dari bahaya-bahaya kecelakaan yang bersumber kepada mesin dan peralatan kerja, lingkungan dan faktor-faktor manusia sendiri (Suma’mur 1977).

2.3 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Menurut Anonim (2005), berdasarkan kategorinya, peraturan K3 dibedakan menjadi 6, yaitu: 1 Undang-Undang a

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

b

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida 3 Peraturan Menteri a

Peraturan Tenaga Kerja, Transkop Nomor: Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan

b

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

RI

No.

Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu

6

c

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

R.I.

No.

Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan kerja d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1979 tentang

Kewajiban

Latihan

Hygiene

Perusahaan

Kesehatan

dan

Keselamatan Kerja bagi Tenaga para Medis Perusahaan e

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

f

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

g Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja h

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

R.I.

No.

Per.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las i

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

j

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

k

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

l

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

m Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7

n Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kesehatan o

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasihat

4 Keputusan Menteri tentang K3 a

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 125/Men/82, tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

b

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja

c

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

d

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional

e

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

f

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.197/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

g

Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

R.I.

No.

Kep.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 5 Instruksi Menteri Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran 6 Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan a

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No.

8

Kep.84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan b Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.331/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) SMK3 adalah struktur, tanggung jawab, praktik dan prosedur sumber daya perusahaan untuk menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ILO 1998). Menurut Permenaker 05/MEN/1996, definisi dari SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, untuk terciptanya tempat keja yang aman, efisien dan produktif. Menurut Suardi (2005) terdapat tujuan dan manfaat dari penerapan SMK3, yaitu: 1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggitingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas. 2. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaankecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan bekerja. Adapun manfaat dari penerapan SMK3 yaitu: 1. Melindungi karyawan 2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang 3. Mengurangi biaya 4. Membuat sistem manajemen yang efektif 5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

9

2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Menurut Permenaker 05/MEN/1996, terdapat 5 prinsip dan 12 elemen yang menjadi pedoman untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lima prinsip ini merupakan siklus yang berkesinambungan, sedangkan 12 elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lima prinsip yang menjadi pedoman untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu: 1. Komitmen dan kebijakan Salah satu bentuk komitmen sebuah perusahaan menerapkan SMK3 adalah dengan menyediakan sumber daya yang memadai. 2. Perencanaan Perusahaan diharuskan merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran dan tujuan K3 yang telah diterapkan. Perencanaan yang baik harus memiliki kedua hal yang penting diterapkan yaitu manajemen risiko yang baik dan pemenuhan peraturan standar yang ada. 3. Penerapan -

Kemampuan menyiapkan sumberdaya yang andal dan profesional.

-

Integrasi SMK3 ke dalam sistem manajemen perusahaan sehingga dapat berjalan secara selaras dan seimbang.

-

Kesadaran semua pihak untuk mendukung.

4. Pengukuran dan evaluasi Perusahaan perlu mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3. Adapun pelaksanaannya meliputi inspeksi dan pengujian peralatan, metode dan temuan yang terdapat pada pekerjaan. 5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen Tinjauan berkala berguna untuk meningkatkan SMK3 dengan tujuan meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan. Menurut Suardi (2007), langkah-langkah penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu:

10

1. Tahap persiapan Merupakan tahapan atau langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi atau perusahaan. Langkah ini melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personil, mulai dari menyatakan komitmen sampai dengan menetapkan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Adapun tahap persiapan ini, antara lain: a Komitmen manajemen puncak b Menentukan ruang lingkup c Menetapkan cara penetapan d Membentuk kelompok penerapan e Menetapkan sumber daya yang diperlukan 2. Tahap penerapan dan pengembangan Sistem dalam tahapan ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan melibatkan banyak personil, mulai dari menyelenggarakan penyuluhan dan melaksanakan sendiri kegiatan audit internal serta tindakan perbaikannya sampai dengan melakukan sertifikasi. Adapun tahap penerapan dan pengembangan ini, antara lain: a Menyatakan komitmen b Menetapkan cara penerapan c Membentuk kelompok kerja penerapan d Menetapkan sumber daya yang diperlukan e Kegiatan penyuluhan f Peninjauan sistem g Penyusunan jadwal kegiatan h Pengembangan sistem manajemen K3 i Penerapan sistem j Proses sertifikasi

11

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ini dilaksanakan di PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat pada bulan Maret sampai dengan April 2012.

3.2 Alat Penelitian Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a Personal komputer yang dilengkapi software Microsoft Office 2007 dan Expert Choice 2000. b Kuesioner penelitian. c Kamera dan alat tulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data Proses penelitian harus menggunakan data, maka data perlu dikelompokkelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data primer terdiri dari: a. Data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara semi terstruktur oleh pihak manajemen, b. Data hasil pengamatan langsung di lapangan dan c. Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh pihakpihak terkait yang dianggap berkompeten dan paham mengenai SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur.

12

2. Data sekunder meliputi gambaran umum perusahaan, statistik kecelakaan dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengambilan sampel responden menggunakan metode purposive sampling, dimana responden ditentukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemilihan responden atau informan dilakukan dengan memperhatikan tingkat jabatan pada organisasi P2K3 di PT. Suka Jaya Makmur.

3.4 Pengolahan dan Analisis Data 3.4.1

Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam

bentuk kuantitatif dengan tidak menyertakan pengambilan keputusan melalui hipotesis. Data dipresentasikan ke dalam bentuk deskriptif tanpa diolah dengan teknik-teknik analisis statistik lainnya (Sarwono 2009). Digunakan metode analisis statistik deskriptif untuk mengetahui kondisi K3 dan pelaksanaan penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur.

3.4.2

Analytical Hierarchy Process (AHP) Pengolahan data untuk identifikasi permasalahan penerapan SMK3

menggunakan metode AHP. Untuk mengolah data dengan menggunakan metode AHP dilakukan dengan aplikasi software Expert Choice 2000. Menurut Fewidarto (1996), metode AHP ini ditujukan untuk memodelkan problem-problem

dan

pendapat-pendapat

sedemikian

rupa,

dimana

permasalahan yang ada telah benar-benar dinyatakan secara jelas, dievaluasi, diperbincangkan dan diprioritaskan untuk dikaji. Dalam penerapan AHP, sedapat mungkin dihindari adanya penyederhanaan seperti dengan jalan membuat asumsi-asumsi agar diperoleh model-model kuantitatif, sebaliknya kita harus mempertahankan model yang kompleks seperti semula. Agar model ini realistis kita harus memasukkan dan mengukur semua hal penting baik yang nyata maupun yang tak nyata, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Penerapan AHP membuka kesempatan adanya perbedaan pendapat dan konflik sebagaimana yang ada dalam kenyataan sehari-hari,

13

dalam usaha mencapai konsensus. Oleh karena itu, penggunaan metode AHP untuk mengkaji masalah dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kerangka kerja AHP, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk menyusun hierarki. Hierarki disusun sesuai dengan kebutuhan serta didasarkan pada teori dalam literatur dan hasil wawancara dengan pihak perusahaan yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Kuesioner diberikan untuk mengetahui pembobotan setiap unsur pada setiap tingkatan dalam hierarki. Data yang diperoleh dari responden kemudian diproses dengan menggunakan software Expert Choice 2000 dan software Microsoft Office Excel 2007. Langkah-langkah dalam analisis metode AHP secara umum dibagi dalam 8 langkah (Saaty 1991), yaitu: 1. Mendefinisikan persoalan dan merinci pemecahan yang diinginkan. Fokus dari analisis ini adalah strategi penerapan SMK3 pada perusahaan. Setelah ditentukan fokus analisis, selanjutnya ditentukan komponen-komponen dan pendefinisian masing-masing komponen. 2. Membuat hierarki dari sudut pandang manajemen secara menyeluruh. Setelah komponen-komponen dari fokus analisis diketahui, lalu dilakukan pembuatan hierarki. Hierarki merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antar komponen dan dampaknya terhadap sistem. Pembuatan hierarki bertujuan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan analisis. Penyusunan hierarki terdiri dari beberapa tingkatan, dari seperangkat peubah. Pada fokus identifikasi permasalahan tersusun beberapa tingkatan seperti tingkat 1 adalah fokus sasaran, tingkat 2 adalah faktor atau kriteria masalah, tingkat 3 adalah aktor atau pelaku, tingkat 4 adalah tujuan yang ingin dicapai yang sesuai dengan sasaran pada tingkat 1 dan di tingkat 5 adalah alternatif kegiatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang ada. Contoh hierarki dari identifikasi permasalahan penerapan SMK3 dapat dilihat pada Gambar 1.

14

Tingkat 1

Identifikasi masalah

Fokus/ultimate goal

(UG)

Tingkat 2 Faktor/kriteria masalah

F1

F2

F3

F4

A1

A2

A3

A4

T1

T2

T3

T4

S1

S1

S1

S1

Tingkat 3 Aktor/pelaku Tingkat 4 Tujuan/penyebab masalah Tingkat 5 Skenario/alternatif

Gambar 1 Hierarki identifikasi permasalahan (Saaty 1991). 3. Menyusun matriks gabungan Matriks gabungan berpasangan adalah matriks yang membandingkan bobot unsur dalam suatu hierarki dengan unsur-unsur dalam hierarki atasnya. 4. Mengumpulkan

semua

pertimbangan

yang

dilakukan

dari

hasil

perbandingan yang diperoleh pada langkah 3. Tabel 1 Skala banding secara berpasang Nilai Skala 1

Definisi Kedua elemen sama penting

Penjelasan Dua elemen menyumbangnya sama besar pada sifat itu.

3

Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya.

Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya.

5

elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya. Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya. Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya.

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya.

7

9

2,4,6,8

Nilai-nilai antara di antara dua pertimbangan yang berdekatan. Sumber: Saaty (1991)

Satu elemen dengan kuat disokong, dan dominannya terlihat dalam praktik. Bukti yang menyokong elemen yang satu atas lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.

15

Lanjutan Tabel 1 Nilai Skala Kebalikan

Penjelasan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i. Sumber: Saaty (1991)

Setelah matriks perbandingan berpasangan antar unsur dibuat, selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan antar setiap unsur pada kolom ke-i dengan setiap unsur pada kolom ke-j, yang berhubungan dengan fokus identifikasi permasalahan. Pembandingan berpasangan antar unsur-unsur tersebut dilakukan dengan pertanyaan: “seberapa kuat unsur pada baris kei didominasi, dipengaruhi, dipenuhi atau diuntungkan oleh fokus permasalahan, dibandingkan dengan kolom ke-j?” jika unsur-unsur yang diperbandingan merupakan suatu peluang atau waktu, maka pertanyaannya adalah “seberapa lebih mungkin suatu unsur baris ke-i dibandingkan dengan unsur kolom ke-j, sehubungan dengan fokus?”. Menurut Saaty (1991), untuk mengisi matriks banding berpasangan, digunakan skala banding yang tertera pada Tabel 1. Pengisian matriks hanya dilakukan untuk bagian di atas garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. 5. Memasukkan nilai-nilai kebalikan beserta bilangan 1 sepanjang diagonal utama. Angka 1−9 digunakan bila F1 lebih mendominasi atau dipengaruhi sifat G dibandingkan dengan F2 , sedangkan F1 kurang mendominasi atau mempengaruhi dibandingkan F2 maka digunakan angka kebalikannya. 6. Melaksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hierarki tersebut. Pembandingan dilakukan untuk semua unsur pada setiap tingkat keputusan yang terbatas pada hierarki, berkenaan dengan kriteria unsur di atasnya. Matriks pembandingan dalam model AHP dibedakan menjadi: a. Matriks Pendapat Individu (MPI) Matriks ini merupakan matriks hasil pembandingan yang dilakukan oleh individu, dengan unsur yang disimbolkan dengan aij, yaitu unsur matriks pada baris ke-i dalam kolom ke-j (Tabel 2).

16

Tabel 2 Matriks pendapat individu G A1 A2 A3 ... Am

A1 a11 a21 a31 ... am1

A2 a12 a22 a32 ... am2

A3 a13 a23 a33 ... am3

... ... ... ... ... ...

An a1n a2n a3n ... amn

b. Matriks Pendapat Gabungan (MPG) Matriks yang terdiri dari susunan baru yang unsurnya (gij) berasal dari rataan geometrik pendapat-pendapat individu yang rasio inkonsistennya lebih kecil atau sama dengan 10% dan setiap unsur pada baris dan kolom yang sama dari MPI yang satu dengan MPI yang lain tidak terjadi konflik (Tabel 3). Tabel 3 Matriks pendapat gabungan G G1 G2 G3 ... Gm

G1 g11 g21 g31 ... gm1

G2 g12 g22 g32 ... gm2

G3 g13 g23 g33 ... gm3

... ... ... ... ... ...

Gn g1n g2n g3n ... gmn

Rataan geometrik dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut: ....................................................... (1) keterangan: gij

= unsur MPG baris ke-i, kolom ke-j.

aij(k)

= unsur baris ke-i, kolom ke-j dari MPI ke-k

k

= indeks MPI dari individu ke-k yang memenuhi persyaratan = perkalian dari unsur k=1 sampai k=m

7. Mensintesis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor-vektor prioritas. Pengolahan matriks pendapat terdiri dari dua tahap yaitu pengolahan horizontal dan pengolahan vertikal. Kedua jenis pengolahan tersebut dapat dilakukan untuk MPI maupun MPG. Pengolahan vertikal dilakukan setelah MPI dan MPG diubah secara horizontal, dimana MPI dan MPG harus memenuhi persyaratan rasio inkonsistensi. a. Pengolahan Horizontal Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas unsur keputusan untuk satu level hierarki keputusan terhadap unsur yang

17

berada satu level di atasnya. Tahapan yang harus ditempuh sebagai berikut:  Pengolahan baris (Zi) dengan menggunakan rumus: ................................................. (2) keterangan: Zi = unsur pendapat gabungan i, j n 

= 1, 2, 3, ..., n

= jumlah unsur.

Perhitungan vektor prioritas dengan rumus: .................................................(3) keterangan: VPi = Unsur vektor prioritas ke-i.

 Perhitungan nilai eigen maksimum dengan menggunakan rumus: VA

= aiVPi

dengan VA = (VAi)

VA

=

dengan VB = (VABi) Untuk i = 1, 2, 3, ..., n ........................... (4)

VA = VB = Vektor antara. b. Pengolahan Vertikal Pengolahan vertikal digunakan untuk menyusun proiritas pengaruh setiap unsur pada tingkat hierarki keputusan terhadap sasaran utama. Hasil akhir dari pengolahan vertikal ini merupakan bobot prioritas pengaruh setiap unsur pada tingkat keputusan paling bawah terhadap sasaran utama. Rumus yang digunakan yaitu: NPpq =

.................. (5)

Untuk p = 1, 2, 3, ..., n

q = 1, 2, 3, ..., n

keterangan: NPHpq(t,q-1)

= nilai prioritas pengaruh unsur ke-p tingkat ke-q terhadap unsur ke-t pada tingkat di atasnya (q−1), nilai diperoleh dari pengolahan horizontal

18

NPTt(q-1)

= nilai prioritas pengaruh unsur ke-t pada tingkat ke(q−1) terhadap sasaran utama

r

= jumlah unsur yang ada pada tingkat ke-q

s

= jumlah unsur yang ada pada tingkat ke-(q−1)

q

= tingkat atau level dalam hierarki.

Kedua proses pengolahan di atas dapat dilakukan pada Matriks Pendapat Individu (MPI) dan Matriks Pendapat Gabungan (MPG). Pengolahan vertikal dapat dilakukan setelah pengolahan horizontal selesai dilakukan, dengan cara syarat MPI atau MPG memenuhi persyaratan rasio konsistensi (CR). Rasio konsistensi diperoleh dari nilai perbandingan antara indeks konsistensi (CI) dengan indeks acak (RI). Jika rasio konsistensi (CR) ≤ 0,1 (10%), maka tingkat konsistensinya baik dan dapat diterima. Tingkat konsistensi (CI) dirumuskan dengan (Fewidarto 1996): ............................................................................. (6) keterangan: λmax = eigen value maksimum n

= jumlah unsur yang diperbandingkan.

Nilai nisbah konsistensi diperolah dari: ............................................................................. (7) keterangan: RI = random indeks. RI merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Oak Ridge Laboratory dari matriks yang berorde 1−15 dengan menggunakan contoh berukuran 100. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.34 1.41 1.45 1.49

1.51

1.48

1.56

1.67

1.59

Gambar 2 Nilai RI untuk matriks berukuran n (1−15). Jika indeks konsistensi terlalu tinggi, maka dicari simpangan RMS ............................................. (8) keterangan: ai ... an = set angka hasil percobaan bi ... bn = set angka yang diketahui n

= set jumlah unsur atau percobaan.

19

8. Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hierarki. Langkah terakhir adalah mengevaluasi setiap indeks konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas utama kriteria yang bersangkutan dengan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan persyaratan sejenis menggunakan indeks inkonsistensi acak yang sesuai dengan dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama, pada setiap indeks inkonsistensi acak dibobot berdasarkan prioritas kriteria yang bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Untuk memperoleh hasil yang baik, rasio inkonsistensi hirarki ≤ 10%. PT. Suka Jaya Makmur

Kondisi K3 di PT. Suka Jaya Makmur

Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Identifikasi masalah dan kendala dalam penerapan SMK3

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Membandingkan antara hasil kajian penerapan SMK3 dengan hasil identifikasi permasalahan dalam penerapan SMK3

Rekomendasi alternatif perbaikan penerapan SMK3 bagi perusahaan

Gambar 3 Kerangka pemikiran penelitian.

Umpan Balik

20

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas Berdasarkan Surat Keputusan Hak pengusahaan No. 106/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000, PT. Suka Jaya Makmur diberi kepercayaan untuk mengusahakan areal hutan seluas 171.340 ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Pesaguan-Sungai Tayap-Sungai Biya, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan SK. IUPHHK No. 106/KPTS-II/2000, maka luas Hutan Produksi Terbatas sebesar 158.340 ha dan Hutan Produksi Tetap sebesar 13.000 ha. Menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai, Matan Hilir Selatan dan Sokan, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pembagian administrasi kehutanan, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk ke dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Ketapang dan Sintang Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur terletak di antara 100020’ BT-111020’ BT dan 01020’ LS-01055’ LS (PT. Suka Jaya Makmur 2011b).

4.2 Kondisi Fisik 4.2.1 Iklim Kondisi iklim di areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk tipe iklim A, dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 1500−3000 mm/tahun. Tabel 4 menyajikan hasil pengukuran curah hujan dan hari hujan rata-rata di stasiun pengamat cuaca terdekat dengan areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur (Stasiun Pengamat Cuaca Tumbang Titi).

21

Tabel 4 Curah hujan dan hari hujan rata-rata bulanan di areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur Bulan Curah hujan (mm) Januari 203 Februari 212 Maret 232 April 248 Mei 237 Juni 189 Juli 147 Agustus 156 September 219 Oktober 314 November 325 Desember 289 Jumlah 2.761 Rata-rata 230 Sumber: PT. Suka Jaya Makmur (2011b)

Hari hujan (hari) 11,5 8,9 9,4 10,4 9,2 6,4 5,1 5,7 6,9 9,5 10,9 12,4 184,1 8,7

4.2.2 Topografi Topografi areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur umumnya bergelombang, datar, landai hingga agak curam. Areal tersebut memiliki ketinggian minimum 300 mdpl dan maksimum 700 mdpl, dengan rata-rata ketinggian 500 mdpl dengan persentase kemiringan lapangan seperti yang disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 Luas areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur berdasarkan kelas lereng Klasifikasi Kelerengan (%) Datar 0−8 Landai 8−15 Agak Curam 15−25 Curam 25−40 Sangat curam > 40 Jumlah Sumber: PT. Suka Jaya Makmur(2011b)

Luas (ha) 35.726,02 26.883,34 55.777,57 40.885,27 11.349,00 171.340,00

Persentase (%) 20,85 15,69 32,55 20,74 10,17 100,00

4.2.3 Geologi Berdasarkan peta geologi Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa batuan yang terdapat pada areal unit hutan produksi IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur adalah basal bunga, batuan gunung api Kerabai, granit Laur, granit Sangiyang dan granit Sukadana. Formasi-formasi tersebut mengandung sedikit kadar magnetik yang merupakan peleburan dari sisa-sisa letusan gunung api. Pada areal hutan produksi ini tidak terdapat tambang. Sesuai

22

dengan peta tanah Provinsi Kalimantan Barat, jenis tanah yang terdapat pada areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur hampir seluruhnya terdiri atas tanah podsolik merah kuning (PT. Suka Jaya Makmur 2011b). 4.2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan pembagian administrasi kehutanan, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk ke dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Ketapang dan Sintang Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pembagian kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk ke dalam wilayah DAS Pawan sub DAS Pesaguan (sub-sub DAS Pending, sub-sub DAS Burung), sub DAS Kerabai, sub DAS Tayap dan sub DAS Pinoh (PT. Suka Jaya Makmur 2011b). 4.3 Kondisi Sumber Daya Hutan Kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk tipe hutan hujan tropika basah yang didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae antara lain meranti kuning, meranti merah, melapi, keruing, medang, sawang, benuang, kempas, mersawa dan jenis-jenis komersil lainnya. Berdasarkan peta paduserasi (RTRWP & TGHK) Provinsi Kalimantan Barat dan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur seluas 171.340 ha terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 153.185 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 18.175 ha (PT. Suka Jaya Makmur 2011b).

4.4 Kondisi Sosial 4.4.1

Kependudukan Areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur termasuk ke dalam wilayah

Kecamatan Hulu Sungai (Menyumbung), Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Nanga Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dari data kependudukan (PT. Suka Jaya Makmur 2011b) ditinjau dari asal suku bangsanya terdiri dari suku Dayak sebanyak 12.784 jiwa

23

(93,83%), suku Melayu 87 jiwa (0,64%), suku Cina 33 jiwa (0,24%), suku Jawa 72 jiwa (0,53%) dan suku Sanganan 649 jiwa (4,76%). 4.4.2 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Keberadaan IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur sampai saat ini sangat berpengaruh sekali terhadap pelaku penduduk desa baik yang berpengaruh positif maupun negatif. Tetapi apabila dilihat dari segi manfaatnya bagi penduduk desa, maka keberadaan IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur sangat banyak membantu dan memperlancar berbagai keperluan masyarakat seperti dalam hal transportasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan komunikasi. Hal ini dilihat dengan beroperasinya IUPHHK-HA, masyarakat desa dapat bepergian ke daerah lain lebih cepat dengan menggunakan fasilitas angkutan IUPHHK-HA, sehingga fasilitas angkutan air menjadi lebih banyak ditinggalkan

masyarakat

desa,

kecuali

urusan

pemerintahan

masih

menggunakan transportasi air untuk wilayah desa yang belum ada prasarana jalan ke wilayah kecamatan. Selain mudah di dalam transportasi dan komunikasi, secara tidak disadari kawasan tersebut telah terbuka dari isolasi atau keterpencilan, sehubungan dengan dibukanya akses jalan ke wilayah desa dan jalan IUPHHK-HA menuju ibukota kecamatan. PT. Suka Jaya Makmur selain melalui kegiatan PMDH yang ada, juga membantu di dalam pengadaan pangan masyarakat melalui koperasi yang ada atau melalui aktivitas pasar murah dan memberikan bantuan subsidi. Selain itu, dengan adanya IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur hasil pertanian atau ladang masyarakat desa bisa dipasarkan ke perusahaan dengan harga yang sesuai, juga dengan adanya IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi karyawan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada intinya dengan beroperasinya IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur lebih banyak memberikan pengaruh positif daripada negatifnya. Pengaruh negatif yang mungkin dikhawatirkan penduduk desa di dalam atau di sekitar areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur adalah hal-hal berikut: 1 Ganti rugi yang tidak diberikan atau kurang memuaskan terhadap tanaman masyarakat akibat aktivitas atau kegiatan IUPHHK-HA.

24

2 Pelanggaran terhadap adat istiadat yang ada oleh masyarakat pendatang. 3 Pencemaran lingkungan terutama air sungai. 4 Tidak diberikan kesempatan bekerja bagi penduduk desa di dalam atau di sekitar areal IUPHHK-HA. Hal-hal tersebut telah diantisipasi oleh pihak IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur dengan melakukan sosialisasi tentang aktivitas IUPHHK-HA dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam pengelolaan hutan, baik melalui pelaksanaan program PMDH maupun melalui media lain seperti rapat dewan adat maupun tokoh-tokoh masyarakat desa serta aparat lain atau instansi terkait lainnya. Aspek sosial diarahkan pada pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan, selain itu juga diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai serta terciptanya kesadaran perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan sehingga dapat meningkatkan keamanan hutan secara swakarsa dan dapat mengendalikan peladang berpindah (PT. Suka Jaya Makmur 2011b).

25

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kondisi K3 PT. Suka Jaya Makmur Kegiatan produksi di perusahaan mengandung bahaya cukup tinggi terutama pada kegiatan penebangan, penyaradan dan pengangkutan. Selain itu, kegiatan mekanik di show room juga memiliki tingkat risiko bahaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang menjalankan dan mengembangkan program K3 pada perusahaan. P2K3 adalah suatu panitia yang dibentuk untuk memberikan saran tentang K3. Komposisi panitia tersebut meliputi wakil pengusaha dan wakil pekerja ( ILO 1998). P2K3 dibentuk dengan usulan dari perusahaan yang diajukan ke Depnaker Ketapang kemudian diresmikan pada bulan Juni 2009 oleh petugas di Ketapang. Tujuan dari pembentukan P2K3 yaitu: 1. Agar perusahaan memiliki organisasi yang secara jelas menangani K3 di perusahaan terutama di bagian camp 2. Menunjukkan kepada pemerintah bahwa perusahaan telah melakukan penanganan K3 dengan etika yang baik 3. Untuk melindungi karyawan dari bahaya atau risiko kecelakaan kerja 4. Adanya kejelasan tugas (job description) untuk masing-masing pihak dan disosialisasikan sehingga seluruh pihak bertanggung jawab terhadap tugasnya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Kegiatan K3 di perusahaan dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan perencanaan yang dilakukan yaitu analisis dan perincian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan K3 dilakukan dengan kegiatan sosialisasi pemakaian alat pelindung diri (APD). Selain itu, perusahaan juga mensosialisasikan cara pengobatan yang sesuai, mengadakan training teknik dan logistik serta sosialisasi penanganan dan pemanfaatan limbah. Kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu pemeriksaan penggunaan APD pada seluruh bidang pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan mengacu pada berita kecelakaan kerja dan hasil pemeriksaan pengunaan APD pada seluruh bidang pekerjaan. Untuk mendukung pelaksanaan

26

K3, manajemen membuat kebijakan tentang petunjuk kerja K3 berupa Standard Operating Procedure (SOP) TNK 47. Tujuan utama adanya SOP TNK 47 yaitu untuk mencegah kecelakaan, menjaga keselamatan serta kesehatan pekerja yang dapat merugikan dan mengganggu aktivitas produksi atau pekerjaan. SOP tersebut berisi tentang prosedur kerja untuk masing-masing kegiatan yang ada di perusahaan, prosedur tata cara evakuasi terhadap kecelakaan kerja, laporan dan evaluasi K3 serta ketentuan pemakaian APD dan sangsi pelanggarannya. Tingkat kecelakaan di PT. Suka Jaya Makmur dikategorikan atas cara penanganannya, yaitu: 1. Diobati di tempat kejadian, contoh kecelakaannya yaitu kaki tergigit lipan 2. Dibawa ke poliklinik camp, contoh kecelakaannya yaitu terpeleset di atas crane 3. Dibawa ke Puskesmas Nanga Tayap, contoh kecelakaannya yaitu mulut terkena jack hydraulic 4. Dibawa ke Rumah Sakit Agoes Jam-Ketapang, contoh kecelakaannya yaitu terpeleset dan terkena batu 5. Dibawa ke Rumah Sakit Pontianak, contoh kecelakaannya yaitu jatuh dari sepeda motor 6. Dibawa ke rumah sakit provinsi lain, contoh kecelakaannya yaitu pinggang kena tarik jack (korban dibawa ke rumah sakit di Yogyakarta) Sampai saat ini kecelakaan yang terjadi sebagian besar diobati di poliklinik camp sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kecelakaan tergolong pada tingkat yang masih rendah. Perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan K3 dengan berbagai cara, seperti: 1. Membuat aturan baku tentang K3 dengan mengacu pada peraturan pemerintah. 2. Melakukan analisis dan perincian kecelakaan kerja yang mungkin terjadi (preventif). 3. Melakukan analisis mengenai kesehatan kerja baik itu dari fisik, biologis maupun kimia. 4. Mengadakan sosialisasi mengenai pemakaian APD. 5. Melakukan monitoring di semua lingkungan kerja setiap bulannya. 6. Melakukan evaluasi sistem K3 yang mengacu pada hasil monitoring bulanan.

27

5.2 Kajian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengkajian SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur mengacu pada Permenaker 05/MEN/1996 dan dilakukan pada P2K3 yang ada di perusahaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap P2K3, penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur yaitu: Tabel 6 Kriteria-kriteria SMK3 menurut Permenaker 05/MEN/1996 yang diterapkan pada PT. Suka Jaya Makmur No. 1 2

3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

Indikator Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis. Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus. Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat khusus. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala. Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan didokumentasikan. Penunjukkan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya. Perusahaan mendapatkan saran-saran dari ahli bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan pelatihan. Kinerja keselamatan dan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan dan dievaluasi. Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

Keterangan √ Berasal dari pimpinan perusahaan. √ Kebijakan ditandatangani oleh main camp manager. √ √

√ √ √

√ Tanggung jawab diserahkan kepada P2K3 yang telah dibentuk dan disahkan oleh main camp manager dan pemerintah setempat. √ √ √ √ √

28

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

Keterangan

14

Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja telah ditetapkan. Pengurusan tanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan. Hasil tinjauan ulang dimasukkan ke dalam perencanaan tindakan manajemen. Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkala Hasil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan. Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan.

√

15

16 17 18 19

20

21 22

23 24

25 26 27

28 29

30

Dibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3). Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak.

Sekretaris adalah Ahli K3. P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur. Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kesealamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan. Tenaga kerja diberi informasi tentang struktur kelompok kerja yang telah dibentuk. Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi, yang berhubungan dengan operasi. Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang teridentifikasi, yang berhubungan dengan operasi.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

√ √ Ada data dan dievaluasi. √ √ √ Contoh kegiatan yang dilakukan yaitu diskusi mengenai pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). √

√ √ Ketua P2K3 adalah pengurus yang merupakan manajer PHLP PT. Suka Jaya Makmur. √ √

√ √ Pelaksanaan K3 juga menjadi tanggung jawab kepala kelompok organisasi terkecil yang ada pada PT. Suka Jaya Makmur. √ √ Analisis risiko kecelakaan telah dibuat dan didokumentasikan. √

29

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

Keterangan

31

Rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat. Rencana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya. Rencana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya. Manual Sistem Manajemen K3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Apabila diperlukan, telah dibuat manual khusus yang berkaiatan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan. Informasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja disebarkan kepada seluruh tenaga kerja perusahaan.

√

32

33

34

35

36 37

38

39

40

41

42

43

Catatan-catatan informasi keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dan disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja. Prosedur dan terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau perancangan ulang. Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian sarana produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perancangan. Petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan verifikasi bahwa perancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan. Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasi, didokumentasi, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang. Prosedur yang didokumentasikan harus mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan masyarakat, di mana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

√ √

√

√

Daerah operasional yang luas. √ Perusahaan juga telah melakukan pelatihan dan sosialisasi SOP K3, penyebaran slogan-slogan K3 serta pemasangan himbauan/larangan di seluruh areal kerja. √

√ Analisis risiko K3 telah dibuat termasuk cara penanggulangannya. √

√

√ Pembaharuan dilakukan agar menghasilkan data yang selalu relevan. √

30

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

Keterangan

44

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten. Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan. Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.

√

45

46 47

48 49

50

51

52

53

54

55

56

Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus. Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila memungkinkan, diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya. Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang. Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli. Spesifikasi pembelian untuk setiap saran produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi dan standar keselamatan dan kesehatan kerja dicantumkan dalam spesifikasi pembelian. Konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dicantumkan dalam spesifikasi pembelian.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

√ Kontrak pemasok dievaluasi/dinilai oleh manajemen Pontianak/Jakarta √ √ √ √ Pengendalian dokumen yang ada dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen dipelihara dalam jangka waktu lima tahun. √

√ Tersedia lembar amandemen dan persetujuannya pada SOP-K3. √ √ Terdapat SOP pengendalian dokumen. √ Terdapat SOP pemesanan dan pembelian serta pengeluaran barang √

√ Perusahaan juga menerima dan mempertimbangkan masukan dari karyawan yang berpengalaman dibidangnya.

31

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

Keterangan

57

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangkan serta ditinjau ulang sebelum pembelian, dan pemakaian sarana dan bahan kimia. Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

√

58

59

60 61

62

63

64

65

66

67

68

69 70

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya. Catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini. Produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentifikasikan dengan jelas. Petugas yang bekompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai risiko-risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. Terdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem “Ijin Kerja” untuk tugas-tugas yang berisiko tinggi. Prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh risiko yang teridentifikasi didokumentasikan. Kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja. Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas dan prosedur disahkan oleh pejabat untuk ditunjuk. Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai. Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Upaya pengendalian risiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses kerja. Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

√ Quality control dilakukan di bagian logistik PT. Suka Jaya Makmur. √ Contoh kegiatan yang dilakukan yaitu pengecekan part number. √ √ Analisis risiko K3 telah dibuat termasuk cara penanggulangan-nya. √ √ Karyawan tidak diperbolehkan untuk memaksakan bekerja pada situasi yang berisiko tinggi. √ √ Perusahaan mengacu pada UU No.1/1970 dan SOP-K3. √

√ √ Dilakukan pengecekan sesuai dengan spek pesanan. √ √

32

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

71

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas.

72

Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. Pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, dan wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus. Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi. Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk.

73

74 75

76

77

78

Terdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk.

79

Fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat dipasang.

80

81

82

83 84 85

Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku. Semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara. Sarana produksi yang harus terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku. Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personil yang berkompeten. Apabila memungkinkan, sarana produksi yang akan diubah harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

Keterangan Pengawasan dilakukan terhadap setiap jenis pekerjaan dan dievaluasi risikonya. √ √

√ √ Penempatan karyawan disesuaikan dengan keahlian dan karyawan tersebut harus sehat. √ √ Pembatasan ijin yang ada pada perusahaan diantaranya yaitu SOP limbah, portal, pamhut dan pamwil, dan lain-lain. √ Tidak semua orang diperbolehkan dan masuk dengan mudah ke lingkungan kerja yang berbahaya. √ √ Rambu-rambu/petunjuk mengenai keselamatan dan tanda serta slogan K3 dipasang di tempat-tempat yang strategis. √

√

√ √ √

33

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

86

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentan mengenai peralatanperalatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki. Terdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Prosedur persetujuan untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan. Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan. Keadaan darurat yang potensial (di dalam atau di luar tempat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan. Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang berkompeten. Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko. Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus. Instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperhatikan secara jelas/menyolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan. Alat dan sistem keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala.

87

88

89

90

91

92

93

94

95 96

97

98

Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

Keterangan √ Terdapat SOP pemeliharaan dan perbaikan peralatan. √

Perusahaan lebih banyak hanya memberikan tanda/label saja. √ Peralatan yang telah diperbaiki diberikan tanda “OK”. √ Hingga saat ini perusahaan belum pernah secara resmi menyediakan pelayanan seperti disebut di atas sehingga prosedur yang disyaratkan belum ada. √ Prosedur belum ada akan tetapi kegiatan tersebut sudah dilakukan melalui organisasi. √ Contoh dari tindakan tersebut yaitu dengan adanya SOP penanganan kebakaran. Hanya sesekali dilakukan. √ √ Hanya sebagian tenaga kerja.

Perusahaan hanya melakukan perencanaan sistem dalam keadaan daruratnya. √ Perusahaan telah menempatkan alat pemadam kebakaran dan alat-alat lainnya sesuai dengan tempatnya.

34

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

99

Perusahaan telah mengevaluasi alat PPPK dan menjamin bahwa sistem PPPK yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku. Petugas PPPK telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. Inspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya. Inspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi. Laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan. Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya. Pemantauan lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara. Pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis. Terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan. Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas yang berkompeten. Kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau. Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan di mana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

100 101 102

103 104 105 106 107

108 109

110 111

112

113

114

115

116

Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya, personil perlu diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

Keterangan √ Perusahaan melakukan pengecekan kelengkapan dan tanggal kadaluarsanya setiap saat. √ Pelaksanaan inspeksi tidak teratur. √

√ √ √ √ Pelaksanaan hanya sesekali/tidak rutin. √ √ Kalibrasi alat kesehatan. √ √

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh juru rawat/mantri. √ √ Perusahaan melakukan pendataan mengenai penyakit yang sering diderita karyawan. Belum ada prosedur secara formal tentang proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

35

Lanjutan Tabel 6 No. 117

118

119

120

121 122

123

124 125

126

127

128 129

130

131

132

Indikator Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagai mana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dilaporkan. Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah dilatih. Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan. Tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan. Tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya kecelakaan. Efektivitas tindakan perbaikan dipantau. Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul dan sesuai denngan peraturan perundangan yang berlaku. Tenaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan menerima informasi kemajuan penyelesaiannya. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten. Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Prosedur untuk penanganan bahaya meliputi metode pencegahan tehadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang bisa rusak atau kadaluarsa.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

Keterangan √ Setiap kecelakaan kerja yang terjadi dibuat berita acaranya. √ √ Setiap kecelakaan kerja dibuat berita acaranya dan dievaluasi penyebabnya. √ Laporan penyelidikan berisi saran dan solusi perbaikan. √ √

√ Kegiatan ini dilakukan tidak secara formal. √ √ SOP yang ada disosialisasikan. √

√

√ √

√ Prosedur mengenai penanganan dan perbaikan alat di lapangan. √

√

36

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

Keterangan

133

Terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman. Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya. Lembar Data Bahan yang komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya harus mudah didapat. Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya. Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan perundangan dan standar yang berlaku. Terdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara amana bahanbahan berbahaya. Petugas yang menangani bahan-bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai cara penanganan yang aman. Perusahaan mempunyai prosedur yang mengidentifikasi, mengumpulkan, mengarsipkan, memeliha dan menyimpan catatan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat. Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara. Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rehabilitasi kesehatan dipelihara. Data keselamatan dan kesehatan kerja yang etrbaru dikumpulkan dan dianalisis. Laporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan.

√

134

135 136 137

138

139

140

141

142 143 144 145 146

147

148

149

150

151

Audit Sistem Manajemen K3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut efektif. Audit internal Sistem manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan. Laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan. Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. Analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan.

Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

= belum diterapkan di perusahaan

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ Analisis dilakukan oleh P2K3. √ Laporan dan evaluasi tahunan ditujukan kepada semua kepala bagian. √

√ Dilakukan oleh petugas P2K3. √ √ √ Terdapat analisis training K3.

37

Lanjutan Tabel 6 No.

Indikator

152

Rencana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semua tingkatan dalam perusahaan-perusahaan. 153 Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahliannya. 154 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku. 155 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif. 156 Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan. 157 Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk me\njamin peningkatan secara berkelanjutan. 158 Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif. 159 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. 160 Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. 161 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. 162 Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. 163 Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja. 164 Perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. 165 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk meberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. 166 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau pengoperasian peralatan. Keterangan : √ = diterapkan di perusahaan -

Keterangan √ √ √ Pelatihan diberikan oleh pihak Depnaker. √ √ Terdapat daftar dan sertifikasinya. √ √ √

√ √

√ √ √

√

√ Terdapat pelatihan cara pemeliharaan dan pengoperasian untuk setiap alat yang ada.

= belum diterapkan di perusahaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 92,17% dari 166 kriteria yang ada telah diterapkan pada PT. Suka Jaya Makmur sehingga SMK3

38

yang telah dan sedang diterapkan oleh perusahaan adalah baik dan merupakan kriteria emas. Kategori baik yang dimaksud dalam penelitian ini melihat dari ketetapan pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan sertifikasi tingkat pencapaian kinerja SMK3 pada perusahaan sesuai dengan Permenaker 05/MEN/1996 yang berisikan tiga kategori SMK3 perusahaan. Tiga kategori penghargaan pencapaian kinerja SMK3 yaitu: 1. Kriteria emas (sertifikat dan bendera emas) Untuk tingkat pencapaian keberhasilan penerapan SMK3 85−100% dari kriteria audit yang digunakan. 2. Kriteria perak (sertifikat dan bendera perak) Untuk tingkat pencapaian keberhasilan penerapan SMK3 60−84% dari kriteria audit yang digunakan. 3. Tingkat pembinaan (pelanggaran peraturan) Untuk tingkat pencapaian keberhasilan penerapan SMK3 0−59% dari kriteria audit yang digunakan.

5.3 Penyusunan Struktur Hierarki Penelitian ini menggunakan model hierarki yang terdiri dari lima tingkat, yang rinciannya dapat dilihat pada Gambar 4. Tingkat pertama pada hierarki adalah fokus atau goals, yaitu permasalahan penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur. Tujuan dari pemilihan fokus ini yaitu untuk mengetahui prioritas alternatif yang dilakukan dalam pemecahan masalah penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur. Tingkat kedua dari hierarki adalah faktor atau kriteria masalah yang dipilih yaitu prinsip penerapan SMK3 yang terdiri dari lima prinsip. Prinsip pertama yaitu komitmen dan kebijakan terhadap K3. Prinsip kedua yaitu pembuatan perencanaan untuk perencanaan keberhasilan penerapan SMK3. Prinsip yang ketiga yaitu penerapan, penerapan yang dimaksud yaitu setiap personil mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. Prinsip yang keempat yaitu pengukuran dan evaluasi, dimana perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja SMK3 dan menganalisis hasil guna menentukan keberhasilan serta untuk melakukan identifikasi tindakan

39

perbaikan. Prinsip kelima yaitu tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan dari K3. Kelima prinsip tersebut terdapat pada pedoman penerapan SMK3 menurut Permenaker 05/MEN/1996. Tingkat ketiga yaitu aktor yang merupakan pihak-pihak yang berhubungan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur. Aktor kunci yang dipilih untuk mengetahui permasalahan penerapan SMK3 pada perusahaan yaitu P2K3 PT. Suka Jaya Makmur. Aktor yang ada pada hierarki ini terdiri dari top management, middle management dan operational management. Top management merupakan pihak yang memberikan persetujuan untuk seluruh kegiatan atau kebijakan yang ada, yaitu ketua P2K3. Middle management merupakan pihak yang bertugas menginterpretasikan kebijakan K3, yaitu sekretaris P2K3 yang merupakan ahli K3 umum yang ada pada perusahaan. Operational management merupakan pihak yang bertindak sesuai dengan prosedur dari kebijakan yang telah diterapkan di perusahaan, yaitu anggota P2K3 yang merupakan perwakilan karyawan perusahaan. Pemilihan aktor tersebut merupakan tingkatan organisasi dalam P2K3 PT. Suka Jaya Makmur. Pada tingkat keempat, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur adalah untuk pencegahan kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan dan untuk pengendalian biaya produksi perusahaan. Tingkat kelima yang ada pada hierarki adalah alternatif tindakan yang dilakukan agar penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur berjalan efektif dan efisien. Terdapat tiga alternatif tindakan yang dilakukan perusahaan, yang pertama yaitu sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, yang kedua yaitu pengadaan pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran, serta alternatif ketiga yaitu dengan mengikuti perlombaan K3 yang diadakan oleh pemerintah setempat. Kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya yaitu sosialisasi K3 terhadap karyawan baru, sosialisasi kesehatan yang bekerjasama dengan dokter puskesmas Nanga Tayap serta training yang berhubungan dengan K3 dan risiko-risiko kecelakaan kerja oleh depnaker, dinas

40

kesehatan dan karyawan perusahaan yang lebih berpengalaman dan telah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Untuk kegiatan perlombaan K3, perusahaan mendapatkan undangan dari pihak depnaker untuk mengikuti kegiatan bulan K3. Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh pihak P2K3, didapatkan hasil prioritas aktor atau masing-masing tingkat manajemen pada P2K3 terhadap lima prinsip dalam penerapan SMK3 dan proiritasnya terhadap tujuan penerapan SMK3 seperti terlihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Pada prinsip komitmen dan kebijakan, pihak top management memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,709. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam komitmen dan kebijakan, P2K3 berpendapat pihak top management memiliki peran penting. Pendapat ini sesuai dengan Permenaker 05/MEN/1996 yang menyatakan bahwa pada prinsip komitmen

dan

kebijakan,

pengusaha

dan

pengurus

perusahaan

harus

menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam menempatkan organisasi P2K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3, menempatkan personil yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3, perencanaan K3 yang terkoordinasi serta melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Selain komitmen dari pengurus dan pengusaha, tinjauan awal K3 dan kebijakan K3 juga diperlukan pada prinsip yang pertama ini. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa top management memegang peranan penting. Segala kegiatan yang dilakukan haruslah mendapatkan persetujuan dari top management. Pada prinsip perencanaan, nilai tertinggi juga dimiliki oleh pihak top management yaitu sebesar 0,641. Pihak perusahaan, khususnya top management telah melakukan kegiatan analisis keselamatan dan kesehatan kerja yang berisi tentang analisis risiko kesehatan (kimia, biologi dan fisika) kerja dan analisis keselamatan kerja. Analisis keselamatan dan kesehatan kerja ini menjelaskan tentang identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, solusi dan pengendalian risiko, evaluasi dan monitoring serta penunjukan penanggung jawab (PT. Suka Jaya Makmur 2011a). Selain melakukan kegiatan tersebut, pihak top management juga melakukan penetapan tujuan penerapan SMK3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak top management tersebut telah sesuai dengan persyaratan

41

pada Permenaker 05/MEN/1996, yang menyatakan bahwa perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3. Pada prinsip penerapan, setiap tingkatan manajemen memiliki nilai yang hampir sama besarnya yaitu 0,381 pada top management, 0,309 pada middle management

dan

0,309

pada

operational

management.

Hasil

tersebut

menunjukkan bahwa untuk penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur tiap tingkat manajemen memiliki peranan yang sama. Pada prinsip pengukuran dan evaluasi, top management dan middle management memiliki nilai yang hampir sama yaitu 0,423 dan 0,416 tetapi pihak operational management memiliki nilai yang kecil yaitu 0,161. Hal ini berarti peran operational management pada pengukuran dan evaluasi sangatlah lemah. Padahal, seharusnya seluruh tingkatan manajemen memiliki peranan yang sama dalam penerapan SMK3. Kegiatan pengukuran dan evaluasi seharusnya tidak hanya melibatkan top management dan middle management akan tetapi pihak operational management juga harus turut serta. Untuk prinsip peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen, pihak top management memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa pihak top management memegang peran penting pada kegiatan peninjauan dan peningkatan oleh pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan Suardi (2007) yang menyatakan bahwa manajemen puncak harus meninjau kinerja SMK3 organisasi. Tinjauan manajemen juga menjadi media untuk melakukan evaluasi pencapai sasaran K3 dan melakukan perubahan terhadap kebijakan dan sasaran K3.

42

Tabel 7 Peringkat prioritas aktor pada P2K3 terhadap 5 prinsip dalam penerapan SMK3 Prinsip dalam penerapan SMK3 Aktor

Komitmen dan kebijakan

Perencanaan

Penerapan

Pengukuran dan evaluasi

Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen

Top management

0,709

0,641

0,381

0,423

0,646

Middle management

0,196

0,281

0,309

0,416

0,281

Operational management

0,095

0,078

0,309

0,161

0,073

Untuk prioritas aktor atau masing-masing tingkat manajemen pada P2K3 terhadap tujuan penerapan SMK3, didapatkan hasil bahwa pencegahan kecelakaan kerja memiliki nilai yang lebih tinggi dari kontrol biaya produksi yaitu 0,888 pada top management, 0,825 pada middle management dan 0,799 pada operational management. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama diterapkannya SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur yaitu untuk pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja ini akan berguna untuk melindungi tenaga kerja dari risiko bahaya. Hal ini sesuai dengan Suardi (2007) yang menyatakan bahwa tujuan inti penerapan SMK3 adalah memberikan perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga kesehatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Tabel 8 Peringkat prioritas aktor pada P2K3 terhadap tujuan penerapan SMK3 Aktor Top management Middle management Operational management

Tujuan penerapan SMK3 Pencegahan kecelakaan kerja Kontrol biaya produksi 0,888 0,112 0,825 0,175 0,799 0,201

43

Fokus

Strategi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Suka Jaya Makmur

Faktor/ kriteria masalah

Aktor

Tujuan

Alternatif tindakan

Komitmen dan kebijakan (0,514)

Perencanaan (0,208)

Top management (0,619)

Penerapan (0,150)

Middle management (0,253)

Pencegahan kecelakaan kerja (0,861)

Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan (0,573)

Pengukuran dan evaluasi (0,083)

Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen (0,045)

Operational management (0,128)

Kontrol biaya produksi (0,139)

Simulasi penanggulangan kebakaran (0,354)

Gambar 4 Susunan hierarki permasalahan penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur.

Mengikuti perlombaan K3 (0,072)

44

5.4 Analisis Prioritas Faktor, Aktor, Tujuan dan Alternatif Hasil pengolahan dari level dua (faktor atau unsur) menunjukkan bahwa unsur-unsur SMK3 yang ada pada PT. Suka Jaya Makmur berturut-turut adalah komitmen dan kebijakan (0,514), perencanaan (0,208), penerapan (0,150), pengukuran dan evaluasi (0,083) serta tinjauan ulang (0,045) seperti terlihat pada Tabel 9. Unsur utama yang menjadi perhatian dalam penerapan SMK3 dapat diketahui dengan memilih nilai bobot tertinggi sebagai prioritas utama. Dengan demikian, komitmen dan kebijakan, perencanaan serta penerapan menjadi unsur utama yang mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan unsur-unsur SMK3 lainnya. Dari ketiga unsur utama yang ada, komitmen dan kebijakan menjadi unsur yang dianggap paling penting dalam penerapan SMK3. Hal ini dikarenakan unsur ini merupakan suatu bentuk komitmen yang dimiliki oleh P2K3 terhadap K3 dan cara P2K3 merumuskan kebijakan K3 yang dibuat sehingga K3 yang ada pada perusahaan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Unsur terpenting berikutnya adalah perencanaan yang berfungsi untuk mencapai keberhasilan dari penerapan SMK3 pada perusahaan. Dengan membuat perencanaan yang efektif, maka penerapan dapat dilakukan sesuai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Penerapan menempati peringkat ketiga dari unsur penting yang ada. Unsur ini menjadi penting karena untuk penerapan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, perusahaan harus menempatkan personil yang mempunyai kualifikasi yang sesuai. Tabel 9 Susunan prioritas faktor atau unsur menyeluruh terbobot Unsur

Bobot

Prioritas

Komitmen dan kebijakan Perencanaan Penerapan Pengukuran dan evaluasi Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen

0,514 0,208 0,150 0,083 0,045

1 2 3 4 5

Hasil pengolahan pada level tiga (aktor) menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam penerapan SMK3 secara berurutan adalah top management (0,619), middle management (0,253) dan operational management (0,128) seperti terlihat pada Tabel 10. Aktor utama yang bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 ini dapat dipilih berdasarkan nilai bobot yang terbesar hingga yang

45

terendah. Dengan demikian top management merupakan aktor terpenting dalam penerapan SMK3. Top management mempunyai peranan yang terpenting dalam pelaksanaan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur. Hal ini dikarenakan semua keputusan yang akan dijalankan organisasi harus berada di bawah persetujuan top management. Selanjutnya pihak middle management akan menginterpretasikan kebijakankebijakan yang telah diputuskan oleh top management. Setelah kebijakan diinterpretasikan oleh middle management, pihak operational management akan melaksanakan kebijakan yang diputuskan sesuai ketentuan yang telah disahkan. Tabel 10 Susunan prioritas aktor menyeluruh terbobot Aktor Top management Middle management Operational management

Bobot

Prioritas

0,619 0,252 0,128

1 2 3

Hasil pengolahan pada level empat menunjukkan bahwa secara berurutan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan SMK3 adalah pencegahan kecelakaan (0,861) dan kontrol biaya produksi (0,139) seperti yang terlihat pada Tabel 11. Pemilihan tujuan utama dilakukan dengan pemilihan bobot yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecelakaan menjadi prioritas pertama dan kontrol biaya produksi menjadi proiritas kedua. Dengan adanya jaminan K3 selama bekerja maka karyawan dapat terlindungi dari bahaya kecelakaan, kerusakan atau timbulnya penyakit akibat kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran biaya yang timbul dari kejadian tersebut. Salah satu biaya yang dapat dikurangi yaitu biaya premi asuransi. Dari nilai prioritas tinggi yang dimiliki oleh prinsip komitmen dan kebijakan, tujuan perusahaan mengurangi kecelakaan keja yaitu untuk pemenuhan Undang-Undang. Akan tetapi, selain itu perusahaan juga bertujuan untuk perlindungan terhadap HAM para tenaga kerja. Dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja maka tenaga kerja akan bekerja lebih optimal. Tabel 11 Susunan prioritas tujuan menyeluruh terbobot Tujuan Pencegahan kecelakaan kerja Kontrol biaya produksi

Bobot

Prioritas

0,861 0,139

1 2

46

Hasil pengolahan pada level lima (alternatif tindakan) menunjukkan bahwa secara berurutan alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk membuat penerapan SMK3 berjalan efektif adalah sosialisasi dan pendidikan (0,573), simulasi penanggulangan kebakaran (0,354) serta mengikuti perlombaan K3 (0,072) seperti yang terihat pada Tabel 12. Prioritas pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai SMK3. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman karyawan terhadap K3 yang berdampak pada kurangnya keinginan untuk mendukung penerapan K3 yang ada. Selain itu, kegiatan pendidikan dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pola pikir karyawan, agar mampu bekerja dengan mengedepankan K3 untuk mendukung penerapan SMK3. Prioritas kedua dalam alternatif yang dilakukan oleh P2K3 PT. Suka Jaya Makmur adalah simulasi penanggulangan kebakaran. Dengan adanya pelatihan dan simulasi kebakaran, diharapkan seluruh karyawan dapat bertindak secara tepat dan tanggap apabila kebakaran terjadi pada areal PT. Suka Jaya Makmur. Mengikuti perlombaan K3 menduduki prioritas ketiga. Dengan demikian, mengikuti perlombaan K3 sebaiknya dilakukan apabila kedua alternatif sebelumnya telah diperbaiki. Mengikuti perlombaan K3 merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan karena dengan mengikuti perlombaan perusahaan mengharapkan kepedulian akan K3 yang dimiliki oleh karyawan akan meningkat. Tabel 12 Susunan prioritas alternatif tindakan menyeluruh terbobot Alternatif Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan Simulasi penanggulangan kebakaran Mengikuti perlombaan K3

Bobot

Prioritas

0,573 0,354 0,072

1 2 3

5.5 Perbandingan Hasil Kajian Penerapan SMK3 dengan Hasil Identifikasi Permasalahan Dalam Penerapan SMK3 Hasil pengkajian penerapan SMK3 di PT. Suka Jaya Makmur melalui kegiatan wawancara menunjukkan bahwa SMK3 yang diterapkan adalah baik. Akan tetapi, dari hasil penyusunan dan pengolahan struktur hierarki dengan

47

menggunakan AHP menunjukkan bahwa untuk kriteria unsur atau prinsip dalam penerapan SMK3 masih terdapat prinsip yang menjadi prioritas utama serta prinsip yang masih diabaikan perusahaan dan dianggap tidak penting. Prinsip yang dianggap prioritas utama oleh perusahaan yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan serta penerapan sedangkan prinsip pengukuran dan evaluasi serta prinsip tinjauan ulang dan perbaikan oleh pihak manajemen dianggap kurang penting oleh perusahaan. Padahal secara teori kelima prinsip dalam penerapan SMK3 tersebut seharusnya memiliki prioritas yang sama karena kelimanya sama penting. Perbedaan prioritas yang dimiliki oleh pihak perusahaan dapat disebabkan oleh SMK3 yang merupakan peraturan wajib oleh pemerintah sehingga kunci utama untuk menerapkan SMK3 pada perusahaan yaitu adanya komitmen dan kebijakan yang besar pada top management.

48

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Kegiatan K3 di perusahaan yaitu dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil pengkajian SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur menunjukkan bahwa SMK3 yang telah dan sedang diterapkan oleh perusahaan adalah baik dan merupakan kriteria emas menurut standar pemerintah pada Permenaker 05/MEN/1996 yaitu sebanyak 92,17%. Unsur atau prinsip yang paling dominan dalam penerapan SMK3 pada PT. Suka Jaya Makmur berdasarkan hierarki penyusunannya adalah komitmen dan kebijakan. Aktor yang paling berperan dalam penerapan SMK3 adalah top management. Tujuan utama dari penerapan SMK3 adalah pencegahan kecelakaan kerja. Alternatif tindakan berupa

sosialisasi,

pendidikan,

dan

pelatihan

(prioritas

1),

simulasi

penanggulangan kebakaran (prioritas 2) dan mengikuti perlombaan K3 (prioritas 3). Perbedaan prioritas yang dimiliki oleh pihak perusahaan dapat disebabkan oleh SMK3 yang merupakan peraturan wajib oleh pemerintah sehingga kunci utama untuk menerapkan SMK3 pada perusahaan yaitu adanya komitmen dan kebijakan yang besar pada top management.

6.2 Saran Saran dari penelitian ini yaitu: 1. Perusahaan perlu melakukan peninjauan ulang SMK3 dengan melengkapi beberapa klausul yang belum dilaksanakan. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,17% dari 166 kriteria yang ada telah diterapkan oleh perusahaan. Dengan nilai tersebut, perusahaan perlu melakukan internal assessment untuk verifikasi yang dapat digunakan untuk memperoleh sertifikasi resmi. 3. Perusahaan perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk menambah pemahaman karyawan mengenai pentingnya K3.

49

DAFTAR PUSTAKA [Anonim]. -. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996. http://proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/H01-00005.pdf [31 Januari 2012]. [Anonim]. 2005. CD Rom Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RI. http://www.portalk3.com [31 Januari 2012]. [ILO] International Labour Office. 1998. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Kehutanan. Yanri Z, penerjemah; Elias, Widiatmoko P, editor. International Labour Office. Geneva. Terjemahan dari: Safety and Health in Forestry Work. PT. Suka Jaya Makmur. 2011a. Analisa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Suka Jaya Makmur. Ketapang: Alas Kusuma Group-Camp Pawan Selatan. PT. Suka Jaya Makmur. 2011b. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2005 s/d 2014. Ketapang: PT. Suka Jaya Makmur. Saaty, T.L. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Terjemahan). Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. Sarwono, J. 2009. Statistik itu Mudah: panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Suardi, R. 2007. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PPM. Suma’mur. 1977. Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Pekerjaan Kehutanan dan Industri Perkayuan. Jakarta: Lembaga Nasional Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Pusat Bina Hiperkes dan Keselamatan Kerja) Bekerja sama dengan ILO. Umar, H. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Wulandari, R. 2009. Kajian Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pada PT. Unitex Tbk, Bogor [skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Yovi, E.Y. 2009. Assessing Occupational Safety and Health (OSH) Protection on Forestry Work Through Competency Approach. Majalah Ilmu Faal Indonesia VIII(2):94─100.

50

LAMPIRAN

51

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara kepada pihak PT. Suka Jaya Makmur Tahap I 1. Bagaimana kondisi umum perusahaan? 2. Bagaimana kondisi K3 di PT. Suka Jaya Makmur? 3. Bagaimana statistik kecelakaan perusahaan? 4. Bagaimana penerapan SMK3 pada perusahaan, terkait klausul-klausul yang ada? Tahap II 1. Menurut

Permenaker

05/MEN/1996,

identifikasi

permasalahan

berdasarkan unsur-unsur SMK3 mencakup: a. Komitmen dan kebijakan 1) Kepemimpinan dan komitmen 2) Tinjauan awal K3 (initial review) 3) Kebijakan K3 b. Perencanaan 1) Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko 2) Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya 3) Tujuan dan sasaran 4) Indikator kinerja 5) Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung c. Penerapan 1) Jaminan kemampuan 2) Kegiatan pendukung 3) Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko d. Pengukuran dan evaluasi 1) Inspeksi dan pengujian 2) Audit SMK3 3) Tindakan perbaikan dan pencegahan e. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen 1) Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3 2) Tujuan, sasaran dan kinerja K3

52

Lanjutan Lampiran 1 3) Hasil temuan audit SMK3 4) Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubah SMK3 2. Siapa saja pihak yang berperan dan bertanggungjawab dalam penerapan SMK3? 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak yang terlibat dalam penerapan SMK3? 4. Apa tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan SMK3? Tahap III 1. Tindakan apa yang dapat menjadi solusi adanya permasalahan dalam penerapan SMK3?

53

Lampiran 2 Kuesioner penelitian (AHP) PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT SUKA JAYA MAKMUR, KALIMANTAN BARAT

Oleh: Yulifa Devi Dwijayanti E14080073 Saya mengharapkan kesediaan dari Bapak/Ibu, untuk mengisi kuesioner ini secara benar dan obyektif, karena hasil dari kuesioner ini akan digunakan untuk bahan penelitian dengan tujuan ilmiah. Seluruh informasi yang anda berikan dalam survei ini akan dirahasiakan. Atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

Identitas Responden: Nama

:

Jabatan

:

Pengalaman Kerja

:

Pendidikan Terakhir

:

Tanggal Pengisian Kuesioner :

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

54

Lanjutan Lampiran 2 A. PETUNJUK I. UMUM 1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden dengan menjawab setiap pertanyaan tertulis . 2. Jawaban dapat merupakan jawaban pribadi ataupun hasil diskusi atau pemikiran dengan orang lain. 3. Pertanyaan yang ditujukan adalah membandingkan data 2 faktor berdasarkan tingkat kepentingan/besarnya peranan dengan memberikan skala penilaian (lihat petunjuk II). 4. Dalam pengisian kuesioner ini, diharapkan responden melakukan dengan sekaligus (tidak tertunda).

II. SKALA PENILAIAN Berilah nilai pada kolom yang tersedia pada tabel skala penilaian dengan memilih nilai yang ditentukan, berdasarkan tingkat/besarnya peranan dari faktor yang dibandingkan dengan ketentuan di bawah ini. Misalnya A dibandingkan dengan B, maka berilah nilai: Faktor

Lebih penting 9

A

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

9

√

B √ √ √ √

Skala Penilaian: 9

Mutlak lebih penting

7

Sangat jelas lebih penting

5

Jelas lebih penting

3

Sedikit lebih penting

1

Sama penting

2, 4, 6, 8

Faktor

Sedikit perbedaan dan diantara kedua pertimbangan di atas.

55

Lanjutan Lampiran 2 CONTOH Apabila jenis kebutuhan hidup seperti bernafas, minum dan jalan-jalan dibandingkan dengan tingkat kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka jika:  Bernafas sedikit lebih penting dari minum  Bernafas mutlak lebih penting dari jalan-jalan  Minum jelas lebih penting dari jalan-jalan Dapat diukur dengan memberikan nilai skala banding berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

3

1

3

5

√

Bernafas Bernafas

Lebih penting 9

Minum

√

Jalan-jalan √

Minum

7

Faktor

Jalan-jalan

B. PERTANYAAN I. Menurut PERMENKER 05/MEN/1996, dalam kaitannya dengan fokus hierarki yaitu strategi penerapan SMK3, faktor/kriteria masalah yang teridentifikasi adalah: 

Komitmen dan kebijakan

: Komitmen dan kebijakan terhadap K3.



Perencanaan

: Pembuatan perencanaan untuk keberhasilan penerapan SMK3.



Penerapan

: Personel mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.



Pengukuran dan evaluasi

: Memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja SMK3 dan analisis hasil guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

56

Lanjutan Lampiran 2 

Tinjauan ulang dan peningkatan : Pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 oleh pihak manajemen

secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3.

Untuk itu, dibandingkanlah besarnya peranan/pengaruh/tingkat kepentingan kriteria masalah tersebut: Faktor

Lebih penting 9

Komitmen

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9 Perencanaan

dan kebijakan Komitmen

Penerapan

dan kebijakan Komitmen

Pengukuran

dan

dan evaluasi

kebijakan Komitmen

Tinjauan

dan

ulang dan

kebijakan

peningkatan oleh manajemen

Perencana-

Penerapan

an Perencana-

Pengukuran

an

dan evaluasi

Perancana-

Tinjauan

an

ulang dan peningkatan oleh manajemen

Penerapan

Pengukuran dan evaluasi

57

Lanjutan Lampiran 2 Penerapan

Tinjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen

Pengukur-

Tinjauan

an dan

ulang dan

evaluasi

peningkatan oleh manajemen

II. Menurut Wulandari (2009), dalam kaitannya dengan faktor/kriteria masalah di atas, aktor-aktor yang berperan dalam penerapan SMK3 adalah:  Top management

: Pihak yang memberikan persetujuan untuk seluruh kegiatan/kebijakan yang ada.



Middle management

: Pihak yang bertugas menginterpresentasikan kebijakan K3.



Operational management : Pihak yang bertindak sesuai dengan prosedur dari kebijakan K3 yang telah diterapkan.

a. Dalam masalah komitmen dan kebijakan, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing aktor berikut: Faktor

Lebih penting 9

Top management

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9 Middle management

Top management

Operational management

Middle

Operational

management

management

b. Dalam masalah perencanaan, bandingkan tingkat kepentingan dari masingmasing aktor berikut:

58

Lanjutan Lampiran 2 Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Top management

Middle management

Top management

Operational management

Middle

Operational

management

management

c. Dalam masalah penerapan, bandingkan tingkat kepentingan dari masingmasing aktor berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Top management

Middle management

Top management

Operational management

Middle

Operational

management

management

d. Dalam masalah pengukuran dan evaluasi, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing aktor berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Top management

Middle management

Top management

Operational management

Middle

Operational

management

management

e. Dalam masalah tinjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing aktor berikut: Faktor

Lebih penting 9

Top management

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9 Middle management

59

Lanjutan Lampiran 2 Top management

Operational management

Middle

Operational

management

management

III. Dalam kaitannya dengan aktor-aktor yang berpengaruh/bertanggung jawab dalam penerapan SMK3, tujuan yang ingin diraih adalah: 

Pencegahan kecelakaan kerja

: pengurangan bahkan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dapat diwujudkan, termasuk dari bahaya kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.



Kontrol biaya produksi

: mengontrol biaya produksi perusahaan sehingga dapat mengurangi pengeluaran

a. Berdasarkan tingkat perhatian top management, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing tujuan berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Pencegahan

Kontrol biaya

kecelakaan kerja

produksi

b. Berdasarkan tingkat perhatian middle management, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing tujuan berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Pencegahan

Kontrol biaya

kecelakaan kerja

produksi

c. Berdasarkan tingkat perhatian operational management, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing tujuan berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Pencegahan

Kontrol biaya

kecelakaan kerja

produksi

60

Lanjutan Lampiran 2 IV. Dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin diraih terkait penerapan SMK3, maka alternatif kegiatan/tindakan yang dapat diambil, antara lain melalui: 

Sosialisasi, pendidikan

: Kegiatan ini dilakukan untuk

dan pelatihan

meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan tentang K3.



Simulasi penanggulangan : Kegiatan ini dilakukan untuk melatih kebakaran

karyawan dalam hal penanggulangan jika kebakaran tejadi pada kawasan IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur.



Mengikuti perlombaan K3 : Dalam kaitannya dengan undangan yang diberikan dari pemerintah setempat, pihak perusahaan ingin mengikuti perlombaan tentang K3 agar dapat meningkatkan minat dan kepedulian karyawan pada K3.

a. Dalam tujuan pencegahan kecelakaan kerja, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing alternatif berikut: Faktor

Lebih penting 9

7

5

Lebih penting 3

1

3

5

7

Faktor

9

Sosialisasi,

Simulasi

pendidikan dan

penanggulangan

pelatihan

kebakaran

Sosialisasi,

Mengikuti

pendidikan dan

perlombaan K3

pelatihan Simulasi

Mengikuti

penanggulangan

perlombaan K3

kebakaran

b. Dalam tujuan kontrol biaya produksi, bandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing alternatif berikut:

61

Lanjutan Lampiran 2 Faktor

Lebih penting 9

7

Lebih penting

5

3

1

3

5

7

Faktor

9

Sosialisasi,

Simulasi

pendidikan dan

penanggulangan

pelatihan

kebakaran

Sosialisasi,

Mengikuti

pendidikan dan

perlombaan K3

pelatihan Simulasi

Mengikuti

penanggulangan

perlombaan K3

kebakaran

--TERIMA KASIH--

62

Lampiran 3 Pembuatan hierarki (software Expert Choice 2000)

63

Lampiran 4 Pengolahan data AHP A. Penentuan bobot faktor (output dari software Expert Choice 2000)

B. Penentuan bobot aktor KK : Komitmen dan kebijakan Per : Perencanaan Pen : Penerapan PE : Pengukuran dan Evaluasi TUPPM : Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen Faktor

Aktor Top Middle Operational

KK

Per

Pen

PE

TUPPM

Bobot akhir

0,709 0,196 0,095

0,641 0,281 0,078

0,381 0,309 0,309

0,423 0,416 0,161

0,646 0,281 0,073

0,619 0,253 0,128

C. Penentuan bobot tujuan PK : Pencegahan kecelakaan KBP : Kontrol biaya produksi Aktor

Tujuan PK KBP

Top

Middle

Operational

Bobot akhir

0,888 0,112

0,825 0,175

0,799 0,201

0,861 0,139

D. Penentuan bobot alternatif (output dari software Expert Choice 2000)