Dprd Memiliki Fungsi Legislasi.doc

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi Legislasi, yaitu bersama dengan gubernur / wakil gubernur,

1)

bupati / wakil bupati, wali kota / wakil wali kota menetapkan peraturan daerah. Fungsi Anggaran, yaitu bersama dengan gubernur / wakil gubernur,

2)

bupati / wakil bupati, walikota / wakil wali kota menetapkan APBD Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap :

3) a)

Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan yang lain;

b)

Pelaksanaan peraturan kepala daerah;

c)

Pelaksanaan APBD; dan

d)

Pelaksanaan

kebijakan

daerah

dalam

melaksanakan

pembangunan daerah DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1)

Membentuk Perda yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk persetujuan bersama

2)

Membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Kepala Daerah

3)

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

4)

Memilih wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah

5)

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah

6)

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah

7)

Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah

8)

Membentuk panitia pengawas pemilihan daerah.

9)

Memberi persetujuan terhadap kerja sama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah

10) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat

Berbagai Masalah dan Langkah-Langkah Aktif dalam Pemecahan Masalah yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Diberlakukannya otonomi daerah telah mampu menggugah partisipasi rakyat dalam

membangun

daerahnya.

Tanggung

jawab

masyarakat

terhadap

perkembangan daerahnya semakin besar. Namun demikian, bukan berarti pelaksanaan otonomi daerah sama sekali tanpa kendala. Ada berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalah tersebut antara lain berikut ini : a.

Pembiayaan Daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber dana pembangunan harus digali seoptimal mungkin bagi daerah. Daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya kurang karena daerahnya kurang potensial, akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka hanya bertumpu pada dana alokasi dari pusat. Akibatnya, kesenjangan antar daerah akan semakin tinggi.

b.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanan otonomi daerah memerlukan sumber daya manusia berkualitas. Dari sisi pemerintah dibutuhkan tenaga-tenaga pemikir yang mampu memajukan daerah, sedangkan dari sisi masyarakat diperlukan tenagatenaga terdidik dan tenaga ahli sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan. Di beberapa daerah tertentu, terutama di daerah pedesaan, hal ini menjadi masalah yang serius c.

Sumber Daya Alam (SDA) Bandingkan berbagai daerah di sekitar tempat tinggalmu! Bagaimana tingkat kesuburan daerahnya ? Bagaimana potensi kekayaan alamnya ? Tidak Semua memiliki sumber daya alam yang subur. Daerah-daerah yang gersang, tidak ada lahan pertanian atau perkebunan yang baik dan tidak memiliki sumber tambang, Lila hanya mengandalkan subsidi pemerintah, maka pembangunannya akan terhambat.

d.

Kesenjangan Antar Daerah Pernahkah kamu mendengar berita atau informasi berikut ini ? Upah Minimal Regional (UMR) para buruh di suatu daerah lebih rendah dari daerah lain; tambahan tunjangan bagi pegawai negeri di suatu daerah lebih tinggi dari daerah lain; setiap pegawai di suatu daerah mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sementara di daerah lain tidak. Contoh tersebut hanya sebagian dari masalah-masalah yang sering mencuat ke permukaan. Mengapa bisa terjadi demikian ? Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, diakui atau tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemakmuran berbeda-beda. Hal ini

bisa menimbulkan keirian antar daerah yang berdampak pada rawannya persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik, antara lain sebagai berikut : a.

Pandangan Ajaran Frederich Ratzel 1)

Dalam hal-hal tertentu, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati

2)

Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Semakin luas potensi ruang tersebut, semakin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)

3)

Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng

4)

Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah / ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya (ekspansi)

b.

Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen 1)

Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang

cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. 2)

Negara merupakan suatu sistem politik / pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik dan krato politik (politik memerintah) Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus

3)

mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya : ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut

Pandangan Ajaran Karl Haushofer

c.

Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak yang dapat mengejar

1)

kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut. 2)

Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya

3)

Rumusan ajaran haushofer lainnya adalah sebagai berikut : Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan keuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan poltik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

AJARAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA 1)

Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”.

2)

Geopolitik Indonesia Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia di dasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.

3)

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia a)

Latar belakang pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila

b)

Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara

c)

Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia

d)

Latar Belakang pemikiran aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia

LATAR BELAKANG FILOSOFIS WAWASAN NUSANTARA 1.

Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptaannya. Kesadaran menumbuhkan cipta, karsa, dan karya

untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. a.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

b.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

c.

Sila Persatuan Indonesia

d.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

e.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.