Disaster Risk Management

PENDEKATAN MANAGEMEN RESIKO TERHADAP BENCANA DAN KEDARURATAN

GEMPA DANGKAL M>6.0

1

7 2

8 9

6 3

10 4

5

Secara nasional, wilayah-wilayah indonesia rawan bencana dan kedaruratan Gempa di laut berpotensi menimbulkan tsunami

 Daya

rusak yang sangat serius yang menyebabkan hilang, rusak dan tidak berfungsinya secara meluas sumber-sumber kehidupan masyarakat baik berupa material, ekonomi, lingkungan, sosial, politik dan budaya.

 Daya

rusak ada yang bersifat natural dan human, serta gabungan keduanya.  Stetiap terjadi bencana dan kedaruratan secara langsung akan menimbulkan pemiskinan dan penderitaan masyarakat semakin dalam

 Pengalaman

dalam penanganan bencana selama ini dilakukan secara sporadis tak terkoordinasi dan tidak ada sinergi.  Potensi masyarakat (pengetahuan, pengalaman, kearifan, dan sumberdaya lainnya) belum dikelola secara optimal.

 Penanganan

bencana selama ini banyak diwarnai kepentingan politik dan bisnis.  Penanganan bencana selama ini dikelola secara terpusat dan belum diintegrasikan dengan kebijakan otonomi daerah.  Rendahnya tingkat Transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan bencana selama ini bahkan terjadi korupsi.

 Indonesia

belum memiliki sistem manajemen resiko bencana yang efektif (preventif maupun kuratif).  Kondisi tersebut belum menjadi kesadaran dan praktek dalam proses pembangunan.

LINGKUP DISASTER RISK MANAGEMENT Peringatan  dini/Early  Warning system

Tanggap  darurat/emergency  respon

Kesiapsiagaan/ Disaster  Preparedness

Menghindari/memi nimalisasi resiko/  Disaster Mitigation

Disaster

Perbaikan/  Rehabilitation Pencegahan/  Disaster  Prevention

Penataan kembali/  Reconstruction

PRINSIP UMUM CBDM PERANSERTA MURNI  masyarakat setempat, khususnya para korban bencana, benar-benar terlibat secara sadar dan terwakili secara murni dalam keseluruhan proses program pemulihan dan pemanfaatan hasil-hasilnya OTONOMI LOKAL  memperkuat kemampuan dan otonomi kelembagaan lokal untuk menentukan pilihan-pilihan dan membuat keputusan mereka sendiri  asas subsidiarity KESETIAKAWANAN WARGA  mengedepankan tradisi saling tolong-menolong dan gotong-royong warga  menempatkan bantuan dari luar hanya sebagai pelengkap BERTANGGUNG-GUGAT  adanya pertanggung-gugatan yang terbuka  di kalangan warga setempat sendiri, maupun terhadap semua fihak luar yang mendukung



KEBERLANJUTAN  menciptakan landasan bagi prakarsa dan kemandirian lokal dalam jangka-panjang  bukan pendekatan ‘proyek sesaat’

SASARAN Kerangka kerja/framework  Kolaborasi  Kesadaran Public  Standardisasi manajemen  Leadership  Jaringan kerja aksi/Network  Kelembagaan 

STRATEGI UMUM Mengurangi tingkat kemiskinan  Mengembangkan human skill ,  Mengembangkan infrastruktur sosial di masyarakat, organisasi-organisasi sosial untuk mengurangi tingkat resiko).  Perubahan Dalam sistem & regulasi perencanaan Pembangunan  Membantu meningkatkan kemampuan pelayanan-pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, pangan, psikologi, energi, ekonomi dan budaya) 

Memasukkan pendekatan kultural dalam langkah-langkah preventif  Mengadakan dan mengembangkan pusatpusat informasi bencana  Membantu pengembangan dan penguatan kepemimpinan dan kerjasama ditingkat kawasan.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengkonsolidasikan sumberdaya lokal termasuk didalamnya budaya dan organisas-organisasi lokal. 

PROGRAM Policy advocacy  Capacity building  Community Organizing  Education & training  Information Center  Network Building  Collaborative building 