Demokrasi Indonesia.pptx

(etimologis)  Yunani Demos  rakyat Cratos/cratein  pemerintahan/kekuasaan

 Bahasa

Etimologis  pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat – Abraham Lincoln, 1863) Demokrasi  langsung dan tidak langsung



Demokrasi langsung mengikutsertakan warganegaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang



Demokrasi tidak langsung demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan  biasanya dilaksanakan melalui pemilu

Kebebasan /persamaan (freedom/equality)  Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) (Maswadi Rauf, 1997) 



Machiavelli membedakan bentuk pemerintahan 1. Monarki, pemerintahan kerajaan  kepala negara: raja, ratu, kaisar atau sultan. 2. Republik, pemerintahan yg dipimpin presiden atau perdana menteri

Kesadaran akan pluralisme  Prinsip musyawarah  Adanya pertimbangan moral permufakatan yang jujur dan adil  Pemenuhan segi-segi ekonomi  Kerjasama antar warganya  Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan (Nurcholis Madjid) 



Demokrasi Desa pemilihan kepala desa, adanya rembug desa  demokrasi asli (Moh. Hatta) Unsur demokrasi desa: 1. rapat 2. mufakat 3. gotong-royong 4. hak mengadakan protes bersama 5. hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut

Demokrasi Modern Indonesia  Demokrasi di bidang politik  Demokrasi di bidang ekonomi

 Demokrasi di bidang sosial

Demokrasi Pancasila  Nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Pem-

bukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern (ajaran demokrasi).  Nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah sbb: 1. kedaulatan rakyat 2. republik 3. negara berdasar atas hukum 4. pemerintah yang konstitusional 5. sistem perwakilan 6. prinsip musyawarah 7. prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila  Luas  kedaulatan rakyat yang didasarkan pada ni-

lai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial

 Sempit  kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

PERIODE PELAKSANAN DEMOKRASI INDONESIA  Masa revolusi tahun 1945 sampai 1950

 Masa orde lama terdiri:

1. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965  Masa orde baru tahun 1966 sampai 1998  Masa transisi tahun 1998 sampai 1999  Masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang



Kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara “struktur” yang demokratis dengan “kultur” yang demokratis.



Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat “institusi demokrasi” dan sekaligus berjalannya “perilaku demokrasi”

Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab  Parlemen  Lembaga pemilu  Organisasi politik  Lembaga swadaya masyarakat  Media massa 

Damai dan sukarela  Adil menghargai perbedaan  Menghormati kebebasan  Memahami keanekaragaman  Teratur  Paksaan yang minimal  Memajukan ilmu 

 

Mewujudkan masyarakat demokratis

Pendidikan Demokrasi

 Adalah

sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya dapat diterima dan dijalankan oleh warganegara  Bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi

 Paling

menjamin hak-hak warga masyarakat  Pilihan terbaik dari yang terburuk  Sebuah learning process yang lama tidak sekedar meniru dari masyarakat lain

Kewarganegaraan  Tuntutan dari Negara Demokrasi  sesuai amanat International Commission of Jurist (Bangkok, 1965).

 Pendidikan

Syarat dasar terselenggaranya pem yg demokratis:  Perlindungan hak asasi manusia  Badan peradilan yang bebas dan tidak memihak  Pemilu yang bebas  Kebebasan menyatakan pendapat  Kebebasan berserikat  Pendidikan kewarganegaraan (Mirriam Budiardjo, 1977)

 Civic

education (peranan, tugas, hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warganegara dlm semua aspek kehidupan bernegara)  Pendidikan nilai dan karakter bangsa  Sebagai pendidikan bela negara  Sebagai pendidikan demokrasi (politik)