Demokrasi Dan Penerapannya Di Indonesia.docx

Makalah DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DI INDONESIA

Dosen Pendamping : ADHITA DWI HANDAYANI, M.Pd.

Tim Penyusun : “ Kelompok VI ”

1. Robet Syaifun Nawas

(17042093)

2. Nur Kholid Khabib

(17042087)

FAKULTAS EKONOMI – JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS DARUL ULUM LAMONGAN

Tahun Akademik 2017/2018

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayahNya sehinggakami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Demokrasi Dan Pelaksanaan Di Indonesia”tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Dosen Adhita Dwi Handayani, M.Pd. pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perbuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati, kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia ini dapat memberikan manfaat serta memberi informasi terhadap pembaca.

Lamongan, April 2018 Penyusun

ii

Makalah| Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

Daftar Isi

Halaman Sampul ................................................................................................................

i

Kata Pengantar ...................................................................................................................

ii

Daftar Isi ..............................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...............................................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................................

1

1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................................

1

BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................................

2

2.1 Pengertian dan makna demokrasi ..................................................................

2

2.2 Jenis – jenis demokrasi .................................................................................

3

2.3 Nilai – nilai demokrasi ..................................................................................

5

2.4 Pelaksanaan demokrasi di indonesia ............................................................. 10 BAB III PENUTUP ............................................................................................................. 13 3.1 Kesimpulan …………………………………………………………. ........... 13 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 14

iii

Makalah| Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara Umum demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan makna demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah arti dan makna demokrasi? 2. Apa sajakah jenis-jenis demokrasi? 3. Apakah nilai- nilai demokrasi? 4. Bagaimana pelaksanaann demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian dan makna demokrasi. 2. Mengetahui jenis – jenis demokrasi. 3. Mengetahui nilai – nilai demokrasi. 4. Mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di indonesia.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Dan Makna Demokrasi Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratein artinya pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti adanya kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam tulisannya Republic menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

2

Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos (dalam kondisi kekacauan). Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. 2.2 Jenis – Jenis Demokrasi Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek. Berikut jenis-jenis demokrasi yang ada di berbagai negara:  Demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat : 1) Demokrasi Langsung: Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara. 2) Demokrasi Tidak langsung : Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.  Demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian 1) Demokrasi Material Demokrasi material memandang manusia mempunya kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas 2) Demokrasi Formal Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

3

sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Indifidu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal 3) Demokrasi Campuran Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.  Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi 1) Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk mencapai cita-cita kepentingan kolektif. 2) Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh benturan kepentingan hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.  Demokrasi berdasarkan kewenangan negara dan hubungan antar alat negara 1) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yaitu merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat. 2) Demokrasi Sistem parlementer yaitu merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. 3) Demokrasi Sistem pemisahan kekuasaan

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

4

yaitu merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer. 4) Demokrasi Sistem referendum dan inisiatif rakyat yaitu yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.  Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi 1) Demokrasi Liberal Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum 2) Demokrasi Rakyat Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebihmengutamakan kepentingan umum atau negara. 3) Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila. 2.3 Nilai – Nilai Demokrasi Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Diantara yang merupakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kebebasan a) Kebebasan Berpendapat Adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga Negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, perubahan-perubahan di segala bidang sering memunculkan permasalahan baru bagi warga negara atau masyarakat. Apabila problema tersebut membahayakan, maka warga berhak untuk menyatakan Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

5

keluhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Hal ini wajib dijamin oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Semakin cepat dan efektif penyelesaiannya, maka kualitas demokrasi pemerintahan tersebut semakin tinggi. Pada orde lama, kebebasan ini sangat dibatasi. Hanya pendapat yang mendukung pemerintahan yang diterima. Jika ada pendapat yang bertolak belakang dan mengancam kekuasaan pemerintahan maka dilarang untuk disalurkan melalui media apapun. Bahkan banyak dari mereka dipaksa mengaku “bersalah” dan ditempatkan di hotel prodeo. Di masa orde baru, tindakan tersebut berlangsung makin intensif dan sistematis. Bahkan pemerintahan membentuk badan intelijen khusus untuk memantau dan mengawasi segala macam gerakan atau pendapat tokoh masyarakat dan segera menindas mereka bila dianggap membahayakan tanpa memperdulikan hak asasi manusia (HAM). Inilah yang memicu kematian nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Represi terhadap perbedaan pendapat dengan para eksekutif cukup potensial dalam menghadirkan disintegrasi bangsa. Karena demokrasi mengajarkan kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga segala jenis penindasan ini harus dijauhkan agar tidak menghalangi demokratisasi dalam tata kehidupan politik Indonesia. Karenanya, setiap warga berhak memberikan tanggapan dan sikap didalam era keterbukaan ini.

b) Kebebasan Berkelompok Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya (partainya). Berkelompok pada masa orde baru sangat dibatasi kebebasannya. Pembentukan partai selain yang disetujui oleh rezim sangat dilarang pada waktu itu. Kalaupun ada, maka tidak diperbolehkan berkampanye secara luas sampai ke pelosok daerah. Hanya partai pemerintah (Golkar) dan militer yang berhak beraktifitas hingga ke desa-desa. Hasilnya, ketidakadilan semacam ini secara otomatis menguatkan basis Golkar yang merupakan partai pemerintah. Seiring runtuhnya rezim orde baru, segala bentuk diskriminisasi tersebut ternyata tidak mampu memusnahkan eksistensi mereka. Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

6

Golkar menjadi kehilangan banyak pendukung dan sebaliknya jumlah aktivis partai lain (PPP dan PDI) semakin bertambah dan terus berkembang menyusul datangnya era reformasi. Demokrasi telah memberikan banyak alternatif pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan berkelompok. Tidak ada suatu keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari pemerintah atau kelompok tertentu. Dan juga tidak ada rasa takut dalam menyampaikan afiliasinya ke dalam sebuah partai atau kelompoknya selain dari partai pemerintah.

c) Kebebasan Berpartisipasi Secara umum, negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena pada zaman otoriter, semakin banyak pemilih berarti semakin besar kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka, segala bentuk intimidasi kepada warga negara sering dijadikan sarana untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Tetapi saat memasuki era reformasi, tidak ditemukan partai politik yang mampu mengumpulkan lebih dari 50 % suara pemilih. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia sedang melangkah ke arah demokrasi yang didalamnya terdapat jaminan kebebasan berpartisipasi. Hasil positifnya adalah semakin banyak partai yang mampu mengirimkan wakilnya ke DPR ataupun DPRD. Bentuk partisipasi kedua adalah kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Seorang anggota DPR terpilih belum tentu mampu bekerja sesuai harapan masyarakat bahkan presiden yang terpilih secara aklamasi terkadang tidak mampu memenuhi cita-cita masyarakat. Maka, upaya untuk mengontak langsung para pejabat merupakan kebutuhan yang semakin urgen. Rakyat perlu mengontrol dan mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan keputusan para legislatif maupun eksekutif. Meski begitu, masih terdapat kendala utama yakni pendidikan politik kepada masyarakat tentang manfaat partisipasi ini yang belum ditempuh dengan baik. Karena urgensi mengembangkan tingkat kesadaran ini akan membantu masyarakat dalam menemukan solusi mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah adalah jenis partisipasi ketiga. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara berdemokrasi yang bertujuan Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

7

menjadikan sistem politik dapat bekerja maksimal,. Namun perlu diarahkan dengan baik untuk memperbaiki kebijakan dari pemerintah maupun swasta. Tidak diperkenankan protes tersebut bertujuan menciptakan gangguan dan hambatan

bagi

publik.

Merupakan

bentuk

partisipasi

keempat

yakni

mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi. Diharapkan setiap dari mereka akan dapat bertanggung jawab sepenuhnya bila kelak terpilih dan mau menanggung resiko apabila melakukan penyimpangan etika pemerintahan.

2) Kesetaraan Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antar warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan yang dimaksud yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminisasi kelompok etnis, bahasa, daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan. Intimidasi pada masa orde baru sangat menyulitkan untuk mewujudkan suatu kesetaraan. Ketika itu, tidak semua warga berhak dan berkesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Dalam segala bidang terjadi pelanggaran asas kesetaraan yang seharusnya mereka dapat mereka dapatkan secara utuh. Hanya mereka yang mendukung rezim otoriter tersebut yang akan mendapatkan fasilitas melimpah. Semua bentuk penolakan perihal kesetaraan ini tentu berseberangan dengan prinsip dan nilai demokrasi. Namun seiring bangsa ini memasuki era reformasi, nilai-nilai kesetaraan ini perlahan mulai ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bila mampu dipelihara secara kontinyu akan membawa kepada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi perkembangan kesetaraan di lingkungan masyarakatnya.

3) Kedaulatan Rakyat Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tidak diperbolehkan para politisi untuk mengabaikan bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya bisa terlaksana jika para politisi menyadari tanggung jawabnya. Mayoritas politisi zaman orde baru melupakan asal-usulnya dan mengabaikan Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

8

harapan serta tuntutan rakyat.

Mereka selalu memanfaatkan rakyat

dan

mengeksploitasi mereka demi kepentingan pribadi. Karena itu, dalam rezim demokrasi, para politisi seharusnya sadar bahwa amanat yang mereka peroleh dari rakyat harus dikembalikan dengan sebaik mungkin kepada rakyat.

4) Kerjasama Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan, di lain sisi untuk menopang upaya tersebut maka diperlukan kerjasama yang maksimal.

5) Kepercayaan Dalam proses

pemerintahan, kepercayaan

antar kelompok masyarakat

merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa maka semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan dan permusuhan di lingkungan mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun diantaranya adalah semakin sulitnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik disebabkan ketiadaan dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Maka pemerintah diharuskan dapat memupuk nilai-nilai ini pada dirinya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

9

2.4 Pelaksanaan demokrasi Di Indonesia Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. 1)

Demokrasi Liberal (1950 – 1959) Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950— 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Dampaknya, yaitu: 

Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.



Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai.



Dalam sistem multi partai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat.



Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DII/TII, Permesta, APRA, RMS).



Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Presiden

menganggap

bahwa

keadaan

ketatanegaraan

Indonesia

membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950. 2)

Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS No.VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

10

Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial (presidesiil). Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 3)

Demokrasi Pancasila (1966 – sekarang) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yaitu: a.

Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

b.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tunan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

4)

d.

Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e.

Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f.

Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

g.

Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pentingnya Kehidupan Demokrasi Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: a) Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b) Pengakuan akan supremasi hukum (kedaulatan hukum). c) Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. d) Kebebasan

untuk

menyatakan

pendapat,

berserikat,

berkumpul,

dan

mengeluarkan Pendapat e) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. f)

Kebebasan untuk meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

g) Hak asasi manusia dijamin. h) Kebebasan pers. i)

Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

11

Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif, sebagai berikut: a) Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. b) Mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. c) Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. d) Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. e) Tumbuhnya

sikap

saling

menghargai

hak-hak

masing-masing

warga

masyarakat. f)

Menekan terjadinya sikap dan perbuatan negative.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Dari penjabaran dan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa :

a)

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratein artinya pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti adanya kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Demokrasi sendiri secara sinkat bermakna yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

b)

Jenis-jenis demokrasi yang ada di berbagai negara: 1) Demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat : 

Demokrasi Langsung:



Demokrasi Tidak langsung

2) Demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian 

Demokrasi Material



Demokrasi Formal



Demokrasi Campuran

3) Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi 

Demokrasi Rakyat



Demokrasi Konstitusional

4) Demokrasi berdasarkan kewenangan negara dan hubungan antar alat negara 

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum



Demokrasi Sistem parlementer



Demokrasi Sistem pemisahan kekuasaan



Demokrasi Sistem referendum dan inisiatif rakyat

5) Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

c)



Demokrasi Liberal



Demokrasi Rakyat



Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut : 1) Kebebasan Meliputi Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkelompok, Kebebasan Berpartisipasi

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

13

2) Kesetaraan 3) Kedaulatan Rakyat 4) Kerjasama 5) Kepercayaan

d)

Pelaksanaan demokrasi Di Indonesia 1) Demokrasi Liberal (1950-1959) Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. 2) Demokrasi Terpimpin (1959—1966) Menurut TAP MPRS No.VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial (presidesiil). Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 3) Demokrasi Pancasila (1966—sekarang) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

14

Daftar Pustaka

1. Sarinah, Muhtar Dahri, Harmaini, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,2017, Yogyakarta, Deepublish 2. Subakdi.2009. Pendidikan Surya

Saputra,

Kewarganegaraan.

Lukma.2009.Pendidikan

Solo:

PT.

Sekawan

Kewarganegaraan

2

:

Cipta

Karya.

Menumbuhkan

Nasionalisme dan Patriotisme Untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsyanawiyah. Jakarta: PT. Setia Purna Inves. 3. Winarno. 2010. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT Bumi Aksara. 4. Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma. 5. Kaelan MS. 2000. Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi. Yogyakarta : Paradigma. 6. Serba Ada Blog, Arti Dan Makna Demokrasi, 2018, (http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/arti-dan-makna-demokrasi.html), di akses

pada tanggal 2/3/2018, pukul 20:25 7. Dosen Ekonomi, Jenis – Jenis Demkrasi, (https://dosenekonomi.com/ilmuekonomi/moneter/jenis-jenis-demokrasi), di akses pada 2/3/2018, pukul 20:25 8. Tim Siswa Pedia, Nilai – Nilai Demokrasi di Indonesia, 2014, (https://www.siswapedia.com/nilai-nilai-yang-melandasi-demokrasi-di-indonesia/, di akses

pada Tanggal 2/3/2018, pukul 20:30 9. Padamu Pendidikan Indonesia, Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia, (https://www.padamu.net/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia) di akses pada tanggal 2/3/2018, pukul 21:10 10. Syafri Syamsudin, Pengertia Demokrasi Dan Jenis – Jenis Demokrasi, (http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-demokrasidan-jenis-jenis.html) di akses pada tanggal 2/3/2018, pukul 21:15 11. Arthur Dwi A.P., Nilai – Nilai Demokrasi, 2012, (http://arthurdwiputra.blogspot.co.id/2012/11/nilai-nilai-demokrasi.html), di akses pada

tanggal 2/3/2018, pukul 21:15 12. Rudrud Barabai, Prilaku Budaya Demokrasi Dalam Lingkungan Kehidupan, 2016, (http://karyacombirayang.blogspot.co.id/2016/02/perilaku-budaya-demokrasi-dalam.html) di akses pada tanggal 3/3/2018, pukul 21:45

Demokrasi Dan Penerapan Di Indonesia

15