Delik Diluar Kuhp

BAB I LINGKUNGAN BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG Pasal 1 (1) Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. (2) Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Pasal 2 Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana) Pasal 3 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 4 Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang melakukan diluar Indonesia : 1e. Salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis pada 1e. 127 dan 131; 2e. suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau disuruhkan oleh pemerintah Indonesia; 3e. pemalsuan tentang surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang ditanggung Indonesia, daerah (gewest) atau sebagian daerah, talon-talon, surat-surat hutang sero atau surat-surat bunga hutang yang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan ganti surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan demikian itu seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsukan; 4e. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan pasal 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Pasal 5 (1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonsia yang melakukan diluar Indonesa : 1e. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451; 2e. Suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan.

(2) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada ke-2e boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Pasal 6 Berlakunya pasal 5 Ayat (1) angka 2e itu dibatasi hingga tidak boleh dijatuhkan hukuman mati untuk perbuatan yang tiada diancam dengan hukuman mati menurut undang-undang negeri termpat perbuatan itu dilakukan. Pasal 7 Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi pegawai negara Indonesia yang melakukan diluar Indonesia, salah satu kejahatan yang diteranngkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua. Pasal 8 Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang-penumpang alat pelayar (kapal-perahu) Indonesia yang ada diluar Indonesia, juga waktu mereka tidak ada diatas alat pelayar melakukan salah satu peristiwa pidana yang diterangkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab. IX Buku Ketiga, demikian juga dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas kapal di Indonesia dan dalam “Ordonansi Kapal 1927”. Pasal 9 Berlakunya pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum antar negara. BAB. II HUKUMAN-HUKUMAN Pasal 10 Hukuman-hukuman ialah : a. Hukuman-hukuman pokok: 1e. hukuman mati 2e. hukuman penjara 3e. hukuman kurungan 4e. hukuman denda b. Hukuman-hukuman tambahan : 1e. pencabutan beberapa hak yang tertentu, 2e. perampasan barang yang tertentu. 3e. pengumuman keputusan hakim. Pasal 11 Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. (1)

Pasal 12 Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut (KUHP. 97). (3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena gabungan kejahatan atau karena berulangulang membuat kejahatan atau karena aturan pasal 52 (KUHP. 57. 104, 106, 107-2, 108-2, 111-2, 124-2, 130-2, 187-3. 194-2, 196-3, 198-2, 2003, 204-2, 399 s, 365. 486 s). (4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun/ Pasal 13 Orang yang dihukum penjara dibagi atas beberapa kelas (KUHP. 29).

Pasal 14 Orang yang dihukum penjara wajib melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, menurut peraturan untuk menjalankan pasal 29. (KUHP 24 s). Pasal 14 a (1) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempu percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu. (2) Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak negeri, maka kekuasaan itu pada hakim juga apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran tentang penghasilan negeri jika tentang itu telah ditentukan bahwa atas hukuman denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat kedua. (3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan jika hakim tidak menentukan yang lain. (4) Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa jika sekiranya janji itu diadakan juga.

(5) Keputusan yang memberi perintah yang disebut dalam ayat pertama itu, harus mengandung sebab-sebabnya atau hal ikhwal yang menjadi alasan keputusan itu. Pasal 14b (1) Bagi perkara kejatahan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun bagi perkara pelanggaran yang lain setinggitingginya dua tahun. (2) Tempo percobaan itu mulai demi keputusan itu sudah tetap, tidak dapat diubah lagi dan sudah diberitahukan kepada siterhukum menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang. (3) Tempo percobaan itu tidak berlaku selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan syah. Pasal 14c (1) Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa siterhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa siterhukum akan mengganti kerugian yang akan timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu. (2) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan maupun hukuman kurungan kerena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintah itu hakim berkuasa mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang kelakukan siterhukum yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau dalam sebahagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah itu. (3) Perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agar dan kemerdekaan politik. Pasal 14d (1) Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungkan pada amtenar yang akan menyuruh menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untukmenjalankannya. (2) Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya hakim boleh mewajibkan kepada sebuah balaik yangmempunyai hak dan badan hukum (rechtpersoon) dan berkedudukan di negara Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan disitu, atau kepada seorang amtenar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum tentang menepati perjanjian istimewa itu. (3) Peraturan untuk seterusnya mengatur pengawasan dan bantuan tadi dan untuk seterusnya menunjukkan balai dan orang yang memegang balai boleh diwajibkan membaeri bantuan itu ditetapkan dalam ordonansi. Pasal 14e

Baik sesudah menerima usul dari amtenar yang disebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan siterhukum maka dalam tempo percobaan itu, hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya atau tempo berlaku perjanjian itu diadakannya dalam tempo percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain dari pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya tempo percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih daripada seperdua tempo yang terlama yang dapat ditentukan untuk tempo percobaan. Pasal 14f (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal diatas, maka yang pertama menjatuhkan hukuman telah menerima usul dari amtenar yang tersebut dalam pasal pertama dari pasal 14d, boleh memerintahkan supaya keputusannya dijalankan, atau boleh menetapkan bahwa siterhukum akan diberikan perngatan atas nama hakim tadi, yaitu jika siterhukum dalam tempo percobaan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan keputusan perkara itu tidak dapat diubah lagi, atau jika salah satu perjanjian tidak dipenuhi ataupun jika siterhukum sebe;um tempo percobaan itu berakhir disebabkan suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukannya sebelum tempo percobaab itu dijalankan telah dihukum dengan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal memberi peringatan, maka hakim menetapkan juga dengan cara bagaimana peringatan itu harus diberikan. (2) Perintah untuk menjalankan hukuman tidak dapat diberikan lagi, jika tempo percobaan sudah habis, kecuali kalau siterhukum sebelum habis tempo percobaan, dituntut karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir dengan keputusan hukuman yang tak dapat diubah lagi. Pada masa itu, dalam hal yang demikian, maka dalam tempo 2 bulan sejak keputusan tadi dapat diubah lagi, bolehlah hakim memberi perintah menjalankan keputusan hukuman yang dipertanggungkan tadi. Pasal 15 (1) Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah dua peetiga bagian dari hukuman yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman. (2) Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi siterhukum itu dan diadakan perjanjian yang harus diturtnya selama tempo percobaan. (3) Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan syah.

Pasal 15a (1) Perlepasan dengan perjanjian itu harus dengan perjanjian umum, bahwa siterhukum tak akan melakukan perbuatan yang terancam hukuman,

(2) (3) (4) (5)

(6)

ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana juapun. Kepada perlepasan dengan perjanjian itu boleh pula diadakan perjanjian yang istimewa tentang kelakukan siterhukum, asal saja perjanjian itu tidak membatasi kemerdekaan agama dan politkk. Pengawasan dalam hal menepati segala perjanjian itu dipertanggungkan kepada amtenar yang tersebut dalam ayat pertama dari pasal 14d. Juga dapat diadakan pengawasan yangistimewa dalam hal menepati perjanjian itu, yang semata-mata bermaksud akanmemberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum. Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh diubah, boleh dicabut begitupun dapat ditetapkan perjanjian yang istimewa, dapat juga diadakan pengawasan istimewa dan pengawasan yang istimewa itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada yang sudah dipertanggungkan dahulu. Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan surat permisi, dimana diterangkan segala perjanjian yang dijanjikan kepadanya. Kalau ayat yang diatas ini dilakukan, maka diberikan padanya surat permisi yang baru.

Pasal 15b (1) Perlepasan dengan perjanjian itu boleh dicabut kembali, jika siterhukum selama tempo percobaan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam surat permisinya. Jika ada dugaan keras tentang perbuatan demikian, maka perlepasan itu boleh ditunda oleh menteri kehakiman. (2) Waktu yang berjalan diantara perlepasan dan menjalani hukuman kembali, tidak terhitung dalam lamanya hukuman.