Dasar - Dasar Manajemen Perpajakan.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar – besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun dari manca Negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Bonanza minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan Negara dimasa lalu kini tinggal catatan sejarah. Kondisi perekonomian nasional sejak krisis moneter (krismon) tahun 1997 sampai saat ini masih belum mantap. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor non migas, khusunya pajak, yang kini menjadi primadona penerimaan Negara. Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan Negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang, dan akan dihadapi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya. 1.2 Rumusan Masalah  Apa itu Tax Planning dan Tax Management  Bagaimana Konsep Manajemen Secara Umum  Bagaimana Strategi Pajak yang bisa digunakan  Kapan Tax Planning Bisa Digunakan  Apa Saja Unsur Penting yang Harus Diketahui oleh Wajib Pajak  Apa itu Resistensi Pajak  Apa saja Persyaratan Tax Planning yang Baik  Apa saja Tax Planning yang Masih Berlaku 1

1.3 Tujuan  Mengetahui tentang Tax Planning dan Tax Management  Mengenal Konsep Manajemen Secara Umum  Mengetahui Unsur Penting yang Harus Diketahui Setiap Wajib Pajak  Mengetahui Strategi Pajak  Mengetahui Fungsi – Fungsi Manajemen Perpajakan  Mengetahui Manfaat dan Tujuan Perencanaan Pajak  Mengetahui Persyaratan Tax Planning yang Baik  Mengetahui Kapan Dilaksanakannya Tax Planning  Mengetahui tentang Resistensi Pajak  Mengetahui Cara – Cara Pengelakan Pajak  Mengetahui Tahapan Pokok Tax Planning  Mengetahui Perangkat Tax Planning  Mengetahui Strategi Tax Planning  Mengetahui Tax Planning yang Masih Berlaku

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)  Pengertian Tax Planning Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. 2.2 Pengertian Manajemen Perpajakan (Tax Management)  Pengertian Tax Management Manajemen Perpajakan (Tax Management) adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari ornag pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. 2.3 Konsep Manajemen Secara Umum Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (tax management) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar tax planning. Sebagai tax management, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya – upaya sistematis yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam tax management. Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi – fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam melaksanakan fungsi tax management, tax planning merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah tax planning lebih popular daripada tax management itu sendiri. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi tax planning ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (tax planner) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-update diri dengan setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu. 2.4 Unsur – Unsur Penting yang Harus diketahui Setiap Wajib Pajak Dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari – hari secara optimal, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Pekerjaan perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi : 1. Tax Compliance Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak bila biaya untuk mematuhinya (compliance cost) relatif murah. 3

2. Tax Planning Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara – cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (in legal way). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan. 3. Tax Litigation Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah – masalah yang tidak ada aturannya secara jelas antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, tax litigation berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surar ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan, dan cara – cara lain yang sesuai dengan undang – undang. 4. Tax Research Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi :  Menentukan fakta – fakta yang akan dianalisis.  Mengidentifikasi isu –isu pajak yang berkaitan dengan fakta – fakta tersebut.  Menentukan pihak – pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi.  Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh.  Mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi.  Mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat. 2.5 Strategi Pajak Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu : 1. Tax Saving Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contoh : Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangi sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final). 2. Tax Avoidance Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajka dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contoh : Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengigat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiscal, atau memiliki kompensasi kerugian fiscal dalam jumlah yang relatif besar di tahun – tahun sebelumnya. 4

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh : Ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material atas suatu transaksi pembelian jasa professional atau jasa lain (yang menjadi objek pemotongan withholding tax) yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, misalnya pada akhir bulan Agustus 2014, maka dengan penundaan transfer pembayaran jasa 1 (satu) hari saja ke tanggal 1 September 2014 akan mengakibatkan penggeseran/penundaan pembayaran pajak selama 1 (satu) bulan ke bulan berikutnya. Bukankah cara ini akan membantu posisi cash flow perusahaan? 4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak di bidang pabrikan, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan (untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008). Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak (100%) diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi bila dibebankan sebagai baiya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 25%, itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan deductible expenses. 5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dala tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasila Pasal 25 (KEP-537/PJ./2000). Pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus melampiri :  Proyeksi penghitungan laba rugi tahun berjalan.  Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.  Proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya angsuran tidak dikurangi.  Bukti – Bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan. b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan ini harus melampiri :  Proyeksi impor setiap bukan dalam tahun yang bersangkutan.  Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.  Proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22.  Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

5

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. Dalam buku ini akan dibahas pula peraturan pokok perpajakan, khususnya yang berbeda dengan kelaziman di bidang akuntansi komersial. 2.6 Fungsi – Fungsi Manajemen Perpajakan 1. Tax Planning Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar – benar efisien. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni : a. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) b. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak) c. Tax Saving (Penghematan Pajak) Kalau Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Tax Evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak itu bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang – undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiscal atau kriminal. Oleh sebab out, seorang tax planner yang baik tidak direkomendasikan tax evasion. Lain halnya dengan Tax Saving yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, bila kita belanja teh botol di warung, tentu tidak akan ada pengenaan Pajak Restoran atas konsumsi tersebut, namun bila kita memesan teh botol di hotel atau restoran besar, kita akan terbebani pajak restoran (yang sebenarnya bisa dihindari) sebagai implikasi perpajakannya. 2. Tax Administration/Tax Compliance Tax Administration/tax compliance mencakup usaha – usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. 3. Tax Audit Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding. 4. Other Tax Matters Masalah yang mencakup fungsi – fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan – ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak – pihak atau bagian – bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan 6

standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax (PPh Ps 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi sertas objek wtholding tax lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staff tang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. 2.7 Manfaat Perencanaan Pajak Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat : 1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. 2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengna perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menuyusun anggaran kas secara lebih akurat. 2.8 Tujuan Perencanaan Pajak Secara umum tujuan pokok yang ingin di capai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah : 1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha–usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan yang tidak melanggar peraturan perpajakan. 2. Memaksimalkan laba setelah pajak 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. 4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi : a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang – undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23). 2.9 Persyaratan Tax Planning yang Baik 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion. 2. Secara bisnis masuk akal. Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arms length price atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi. 3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO) Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari

7

pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (delivery order), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta pembukuannya (general ledger). 2.10 Kapan Dilaksanakan Tax Planning Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan sejak awal, misalnya perusahaan baru berdiri, kemudian muali berjalan, dan tidak lama bubar. Jadi walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai. Maka planning nya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai, banyak sekali tax management yang harus dilaksanakan. Pada saat perusahaan bubar atau pada saat WP orang pribadi meninggal, masalah pajaknya masih ada. Jadi pajak tidak habis karena WP meninggal, karena warisan – warisan ini oleh fiskus masih diotak – atik. 2.11 Resistensi Pajak Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha – usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga Negara menurut R. Santoso Brotodiharjo (1993:13-14), yakni : 1. Perlawanan Pasif : Meliputi hambatan – hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. 2. Perlawanan Aktif : Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni :  Tax Avoidance (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang – undnag dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.  Tax Evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang – undang dan peraturan perpajaakn. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran huku,/tindak pidana fiscal, atau criminal. Oleh sebab itu, tax planner yang bai, cara ini tidak direkomendasikan untuk di applikasikan. Tax evasion adalah kebalikan dari tax avoidance.  Tax Saving (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang ada [ajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

8

2.12 Cara – Cara Pengelakan Pajak Ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikan, yaitu : 1. Penggeseran pajak (tax shifting) 2. Kapitalisasi (capitalization) 3. Transformasi (transformation) 4. Penyelundupan Pajak (tax evasion) 5. Penghindaran Pajak (tax avoidance) 6. Pengecualian Pajak (tax exemption) Penggeseran pajak (tax shifting) ialah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggapinya. Ada dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak : 1. Penggeseran Pajak ke Depan (Forward shifting) Penggeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen. Misalnya PPN. Penggeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebesar pajak (PPN) yang dikenakan. 2. Penggeseran Pajak ke Belakang (Backward shifting) Penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari kosumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan. Penggeseran ini mengakibatkan pemotongan harga jual sebesar pajak yang dikenakan kepadanya. Kapitalisasi Pajak adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian, harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengalihan pajak ke belakang. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasar. Supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang maka beban pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen, dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi. Tax Avoidance merujuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan Tax Evasion berada di luar bingkai peraturan perpajakn, seperti yang telah diuraikan diatas. Pengecualian Pajak (tax Exemption) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang – undang pajak. Ada beberapa pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini, misalnya:  PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja 9

Pada Kategori Usaha Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun2001 yang diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.  Pasal 3 Undang – Undang PBB No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU PBB No. 12 Tahun 1994 Tentang Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. c. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. d. Digunakan oleh badan atau perwakialn organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selain karena adanya kesengajaan untuk mengurangi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga sering lalai dan baru sadar setelah ada pemeriksaan fiskus. Kelalaian memenuhi kewajiban pajak yang harus dilakukan wajib pajak tidak saja terbatas pada tangan dan penggelapan dalam segala bentuknya. 2.13 Tahapan Pokok Tax Planning Agar tax plan sesuai harapan, Barry Spits (1983:861) mengemukakan tahapan – tahapan yang harus ditempuh, yakni : 1. Analysis of the existing data base (Melakukan analisis data base yang ada) 2. Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak) 3. Evaluating a tax plan (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak) 4. Debugging the tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak) 5. Updating the tax plan (Memutakhirkan rencana pajak) Tahapan Pertama merupakan tahap analisis terhadap komponen – komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing – masing elemen pajak, baik secara mandiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Data base yang harus dianalisis antara lain meliputi :  Apakah terdapat kejanggalan atau komponen – komponen yang berbeda : a. Dalam pembayaran dan pelaporan pajak bulanan PPh Psl 21, PPh Badan, dan PPN b. Dalam pemotongan dan pelaporan pajak bulanan (PPh Psl 23/26, PPh Psl 4 (2) c. Dalam SPT Tahunan PPh Psl 21 dan PPh Badan, dengan senantiasa mengkaitkannya atau mengkonsiliasikannya dengan pembukuan perusahaan  Analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang. 10

Tahapan Kedua Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model – model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternative untuk menentukan tax plan mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contoh :  Pemilihan Bentuk Usaha. Pada saat seorang investor akan membuat suatu usaha, dia akan memilih bentuk usaha apa saja yang bisa memberikan hasil akhir (net profit after tax) yang lebih besar buat dia, apakah perseroan terbatas (PT), usaha perseorangan, atau firma/CV  Bagi badan usaha yang sudah go internasional atau perusahaan multinasional, treaty shopping dapat dilakukan oleh para pengusaha dengan memanfaatkan tariff pajak dan fasilitas perpajakan yang terdapat dalam berbagai tax treaty yang telah disetujui oleh masing – masing kepada Negara, yang lebih menguntungkan dia. Tahapan Ketiga Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review). Dengan memperhatikan contoh tersebut, pengendalian pajak dapat dilakukan sebagai berikut : a. Melakukan review atas pengkreditan pajak masukan, apakah faktur pajak yang diterima memenuhi syarat sebagai faktur pajak standar b. Melakukan review apakah faktur pajak telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu c. Melakukan review apakah retur yang telah dicatat dan dilaporkan telah benar, baik secara formal maupun materi. Tahapan Keempat Dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian (controlling) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (tax plan) adalah bentuk pengawasan represif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan di review terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, baik yang disebabkam adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan tax plan tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu. Penambahan biaya yang terjadi akibat adanya perubahan rencana pajak harus dilihar dari perspektif ekonomi, yakni bahwa benefit yang diperoleh harus lebih besar dari cost yang dikeluarkan, atau kita bersikap konsevatif selama masih diperoleh penghematan pajak yang lebih besar dengan mengantisipasi kerugian yang akan timbul pada tingkat kerugian yang minimum. Tahapan Kelima Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam tax plan. Tax plan tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran , diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti. Sebagai bagian dari pemutakhiran tax plan tersebut, pengembangan rencana atau perangkat tindakan dapat dilakukan, misalnya dengan mengadakan atau mengintegrasikan sistem informasi 11

(information system) yang memadai, dalam kaitannya dengan penyampaiannya tax plan kepada petugas yang memonitor implementasi tax plan tersebut dan juga keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak – pajak lainnya yang terkait dengan masalah – masalah perpajakan yang dicantumkan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan perpajakan. 2.14 Perangkat Tax Planning Pajak ini dianggap suatu beban dan secara umum orang menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dalam pengorganisasian dibuat perangkat – perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat itu adalah : 1. Pemahaman Ketentuan Perpajakan Agar berhasil dengan baik, tax planning ini harus dikaitkan dengan kondisi tax administration setempat. Bukan hanya terhadap Undang – Undang tetapi juga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Pengadilan Pajak, Keputusan Dirjen, Surat Edaranm bahkan kadang – kadang ada private ruling/surat – menyurat kepada individu. Semakin banyak yang dikuasi seorang tax planner, semakin efektif pula hasilnya. Untuk yang sifatnya pajak daerah/lokal, tax planner tentu juga harus paham berbagai ketentuan pajak daerah. Suatu hal yang menantang adalah bahwa pemahaman tax planner harus selalu up to date, semacam continuing professional education. Para tax planner harus secara kontinyu mengikuti professional education, mengupdate pengetahuan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. 2. Pengadministrasian atau Pendokumentasian yang Baik Penyelenggaraan pembukuan yang baik dan lengkap merupakan suatu persyaratan untuk pengorganisasian suatu tax management yang baik. Pembukuan itu sendiri bisa direkayasa untuk meminimalisasi beban pajak. Karena dalam pembukuan ini ada berbagai macam opsi dalam pajak. Opsi dalam pajak ini merupakan suatu masukkan untuk membuat planning. Tidak ada opsi tidak aka nada planning, banyak opsi aka nada banyak planning. Sama dengan tidak ada perbedaan treaty kurang bagus, semakin banyak perbedaan treaty makin banyak peluang karena makin banyak pilihan. Dan kecenderungan setiap Negara, secara politis akan memperbanyak treaty, walaupun tidak efektif. Apalagi bagi Negara besar, semakin banyak treaty, semakin bagus dari segi politik perpajakan. Makin banyak treaty, makin banyak investor yang akan datang untuk memanfaatkan peluang pajak. 3. Menjaga Hubungan dan Komunikasi yang Baik Menjaga hubungan baik dengan fiskus perlu dilakukan, terutama di Negara berkembang. Kalau di Negara maju, hubungan itu sifatny proposional saja. Di Negara berkembang, personal approach sangat menentukan, karena banyak informasi yang tertutup. Law enforcement masih merupakan barang yang sangat mahal. Selain dengan fiskus, penting juga untuk selalu menjalin komunikasi dalam manajemen internal. a. Komunikasi dengan Kepala Divisi/Bagian Sebagai bagian dari tax plan, seorang tax manager harus mengkomunikasikan ketentuan dan prosedur perpajakan terkini kepada bagian – bagian lain dalam perusahaan, seperti bagian penjualan, pembelian, akuntansi, dan kepegawaian. Masing – masing bagian diberi suatu perangkat manual tax plan yang hanya berkenaan dnegan fungsi dan aktivitas mereka masing – masing, agar pelaksanaannya tidak menyimpang.

12

b. Komunikasi dengan Top Management dan Asosiasi Dalam melaksanakan tax plan, sangat dibutuhkan dukungan dari top manajemen, sebab kebijakan perpajakan yang diambil merupakan bagian dari corporate policy yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap jajaran manajemen, mulai dari top hingga ke lower management, karena hal itu berdampak pada pencapaian net profit after tax. Oleh sebab itu top management harus banyak dilibatkan dalam pemilihan strategi perpajakan yang diambil agar selaras dengan master plan perusahaan. c. Komunikasi dengan Konsultan Pajak Konsultan pajak berfungsi sebagai penyuluh dan jembatan antara wajib pajak dengan fiskus, serta sebagai kuasa wajib pajak di pengadilan pajak, selain fungsi – fungsi lain. Keberadaan konsultan pajak harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tujuan perusahaan tercapai. Sehubungan dengan ini, sebelum memilih konsultan pajak, sudah selayaknya jika kita mengetahui kualifikasi dan pengalaman mereka dalam menagani hal serupa. Jangan sampai penunujukan konsultan pajak justru makin memperburuk kondisi perusahaan dan menimbulkan beban pajak yang lebih besar. Hal ini banyak terjadi dalam praktik, dan diketahui waktu perusahaan diperiksa oleh fiskus. 4. Implementasi Perencanaan Pajak Dalam perencanaan pajak ada proses yang disebut staffing, maksudnya menentukan ornag – orang, tax planner atau konsultan pelaksana yang ditugasi saat closing conference, menjelang tahap akhir proses pemeriksaan pajak. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi perencanaan pajak sehingga apa yang sudah direncenakan harus proporsional, sehingga hasilnya tidak bagus. Suatu transaksi yang sudah “direkayasa”, harus berul – betul dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai rencana, sebagai bentuk responsibility tax accounting. Misalnya, kalau kewajiban menyerahkan SPT Masa PPN disampaikan lewat dari tanggal akhir bulan berikutnya akan dikenakan denda sebesar Rp. 500 ribu. Kalau satu tahun terlambat terus, dendanya menjadi Rp. 6 juta. Agar implementasi sesuai dengan rencana, dibutuhkan suatu kontrol. 2.15 Strategi Tax Planning Secara umum konsepsi tentang tax planning diberikan paling kurang pada tujuh situasi : a. Pada saat mempertimbangkan bentuk usaha sebelum usaha dimulai Contohnya, sekarang tahun 2014, aturannya berbeda, tarifnya berbeda. Sebelum mulai usaha, muali dipikirkan apa bentuk usahanya, perseorangan atau badan. Kalau usaha perseorangan akan kena tariff progresif, bila estimasi penghasilannya Rp. 50 juta, tarifnya 5%, tapi bagi perorangan berlaku ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 24.300.000 untuk WP sendiri, dan Rp. 2.025.000 untuk istri dan masing – masing anaknya (maksimum 3 orang). Kalau badan dikenai tarif tunggal 25% (sejak 2010) dan tidak ada PTKP. Sebagai badan, penerapan tarif PPh sama untuk PT, Firma, dan CV. Firma pajaknya sama dengan CV, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. b. Mempertimbangkan kembali struktur usaha  Perusahaan sudah berjalan, tapi ada kemungkinan untuk dipertimbangkan kembali. Misalnya adanya perubahan Undang – Undang Pajak menyebabkan berkurangnya optimalisasi struktur yang ada sekarang. Kalau perubahaan ini memperlonggar tidak ada masalah, tetapi kalau mempersempit orang akan meributkannya. Contoh : Dalam UU PPh No 17 Tahun 2000, kepemilikan saham di perusahaan anak (subsidiary company), agar bebas dari pajak deviden kepemilikan saham harus sekurang 13

– kurangnya 25% dari jumlah modal yang disetor, dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Jadi kalau semua yang punya saham 10%, dan yang lain lagi 15%, supaya bebas mereka harus merger atau sahamnya dititipkan. Kalau UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku nya mulai tahun 2009, syaratnya harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham, dihilangkan.  Ada salah satu anti avoidance yang biasanya dicantumkan di treaty, biasanya ini ide beneficial owner atau pemilik manfaat. Mereka bisa menitipkan sahamnya, seolah – olah yang menerima itu satu perusahaan, tapi nanti akan dilihat secara transparan, siapa pemilik manfaat itu, apakah betul mereka atau milik orang lain.  Tentang time dimention juga dapat diperoleh sebagai suatu planning. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and the latest, yaitu membayar dalam sejumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh ketentuan perpajakan. Ada perubahan peraturan yang harus dimanfaatkan secepatnya. Detik – detik terakhir tax planning itu sebelum tanggal 31 Desember, maka pergunakan tanggal tersebut sebagai the latest minutes tax planning. c. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (merger/akuisisi) Kalau terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, umumnya tax planner akan mencari model transaksi yang tidak dikenai pajak.  Kalau terjadi merger, tax planner akan menggunakan nilai buku, karena penggunaan nilai buku tidak menimbulkan capital gain yang merupakan objek pajak penghasilan. Wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Merger atau Pemekaran Usaha diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak pemohon terdaftar, paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger. Untuk memenuhi ketentuan formal, permohonan merger diajukan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta.  Jika penjualan saham lewat BEI dikenai pajak 0,1%, dia akan mencoba untuk tidak lewat BEI. d. Apabila perusahaan mempertimbangkan suatu transaksi/proyek/perolehan asets dalam rangka meminimalkan beban pajak  Transaksi impor dan jual beli  Untuk impor dia akan berusaha agar barang yang diimpor bebas bea masuk, bebas PPh Pasal 22, bebas PPN, dan sebagainya.  Pada transaksi penjualan tanah/bangunan, dia akan mencoba untuk memaksimalkan penggunaan NJOPTKP agar BPHTB nya tidak kena, misalnya transaksi penjualan tanah/bangunan dipecah – pecah.  Dalam perolehan aktiva, kalau ini menyangkut fixed assets yang jumlahnya besar, bisa dicoba berbagai kemungkinan, apakah mungkin untuk membangun sendiri, meminjam, membeli, atau dengan leasing (dengan hak opsi). e. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) yang cukup besar dalam satu tahun, maka dia akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak  Income atau objek yang taxable, apa pun objeknya akan dkurangi. Jika tarifnya progresif, pengakuan penghasilannya akan ditunda (deferred), atau pengakuan biayanya dipercepat. 14

Tapi kalau tarifnya flat, upaya untuk menunda atau mempercepat sudah tidak penting lagi. Kalau tarifnya flat, karena beban pajaknya sama, uoaya mempercepat atau menunda ini dilakukan dengan melihat cash flow. Kalau cash flow tidak terganggu, tidak ada masalah, tapi kalau terganggu, karena perlu mengalokasikan sumber daya untuk keperluan yang lain, maka pengakuannya akan ditunda.  Contoh lain, dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, ditetapkan tarif PPh Badan sebesar 25% berlaku mulai tahun 2010, sedangkan untuk tahun 2009 tarif PPh Badan adalah sebesar 28%. Biasanya tax planner akan melihat transaksi penghasilan apa saja yang terjadi di penghujung tahun 2009 yang dapat digeser pengakuannya ke tahun 2010 untuk menghemat selisih tarif PPh sebesar 3%, yang berarti akan mengurangi beban pajak perusahaan.  Profit itu tidak identik dengan cash available. Profit itu angka, tapi uang tidak identic dengan profit. Jadi profit besar belum tentu uangnya besar juga. Sebaliknya, meskipun profitnya kecil tetapi uangnya banyak berarti cash flow nya lancer.  Biaya akan diakui dalam Laporan Laba/Rugi apabila liability nya sudah ada, walaupun belum dibayar. Maka untuk penghasilan, tax planner akan mencoba menggeser sedapat mungkin pengakuan pendapatannya, sekaligus untuk averaging atau meratakan penghasilan. Kalau ada expense akan di akrual, walaupun belum dibayarkan, tapi seolah – olah billing nya terjadi sekarang. f. Apabila terjadi perubahan keadaan individu WP (pension, perkawinan, pisah)  Kalau pesangon dibayarkan sekaligus akan dikenakan PPh final sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50 juta, b. sebesar 5% atas penghasilan bruto diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta, c. sebesar 15% atas penghasilan bruto diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta, d. sebesar 25% atas penghasilan bruto diatas Rp. 500 juta. ( Per-Menkeu No. 16/PMK.03/2010). Tapi kalau pension bulanan (lumpsum) akan kena pajak normal da nada PTKP. Secara total, apakah lebih untung dibayar kumpsum sekaligus, atau average setiap bulan? Lalu aturan pensiunnya bagaimana, apakah boleh dibayar bulanan? Ini harus dianalisis untuk melihat apakah perusahaan bisa menghemat pajak dari penerapan salah satu pembayaran tersebut tanpa mengesampingkan aturan.  Status menikah atau bertambah anggota keluarga. PTKP umumnya hanya diberikan atau diberdayakan (critical time nya) pada awal tahun. Jadi kalau menikahnya di pertengahan tahun, sampai akhir tahun dianggap masih sendiri. Kalau calon suami – istri bekerja, pajaknya bagaimana? Suami – istri akan mendapat PTKP Rp. 24.300.000 masing – masing, ditambah Rp. 2.025.000 untuk isterinya dan masing – masing anaknya (maksimal 3 orang). Jadi pajak ini pro pernikahan. Kalau digabung aka nada progresifitas tarif. Kalau penghasilan suami dan isteri digabung dan jumlahnya lebih dari Rp. 50 juta, akan terkena bracket yang besar. Jadi fenomenanya disini adalah adanya tambahan Rp. 2.025.000 untuk PTKP isteri dan kemungkinan terkena taxable bracket tinggi karena penghasilan yang digabung tersebut. g. Apabila perusahaan/orang pribadi akan menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau orang meninggal dunia. Kalau sampai meninggal belum dibagi, maka tidak ada PTKP dan dikenakan tarif progresif. Jadi sebelum meninggal lebih baik dibagi dulu, supaya mendapat PTKP untuk masing – masing bagian dan tarifnya lebih murah.

15

2.16 Tax Planning yang Masih Berlaku Beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tax planning perusahaan, yaitu : a. Memaksimalkan biaya – biaya yang dapat dikurangkan Seringkali petugas pembukuan menggunakan istilah yang kurang tepat untuk biaya – biaya tertentu, sehingga waktu dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, biaya – biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Contohnya : biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran, dilakukan dengan nama sumbangan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) sumbangan tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalanan direksi yang mengesankan sebagai biaya liburan. Ini akan dikoreksi oleh fiskus. Biaya latihan pegawai dilakukan sebagai biaya rekreasi. Ini juga akan dikoreksi oleh fiskus karena tidak dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. b. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung Dalam satu kelompok usaha, kadang – kadang terdapat perusahaan yang terus – menerus merugi sebelum menghasilkan laba, sedangkan di perusahaan lain yang sejenis sudah langsung menghasilkan laba. Dengan demikian secara kelompok, perusahaan membayar PPh atas laba yang lebih besar dari laba sebenarnya. Menurut pasal 3 Per-Menkeu No. 43/PMK.03/2008, bila kedua perusahaan tersebut digabungkan (merger) dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri atau wajib pajak yang dilebur. Akumulasi kerugian perusahaan yang merugi bisa dikompensasi dengan “selisih lebih atas penilaian kembali aktiva tetap” hasil revaluasi aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan nilai pasar yang wajar, dan atas selisih lebih setelah kompensasi kerugian tersebut dikenai PPh Final 10%. c. Menunda Penghasilan Misalnya buku perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Disamping itu, angsuran PPh 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen agar penyerahan barang dilakukan pada awal bulan Januari tahun berikutnya sebab dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda satu tahun. d. Percepat Pembebanan Biaya Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya – biaya yang dapat dibebankan pada tahun ini. Misalnya biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, perusahaan dapat menunda pembayaran pajaknya selama setahun.

e. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan Strategi perusahaan untuk efisiensi pajak dapat dilakukan dengan cara merekayasa biaya – biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan, tetapi tergantung pada kondisi perusahaan : 1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak dan pengenaan PPh badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan 16

karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Jadi meskipun PPh Pasal 21 akan menjadi besar, tetapi karena bisa dibiayakan, dampaknya terhadap PPh Badan menjadi lebih rendah. Kebijakannya akan berbeda jika perusahaan masih merugi, di mana pemberian dalam bentuk natura justru harus diupayakan semaksimal mungkin karena bisa memperkecil PPh Pasal 21. 2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenai PPh final, sebaiknya memberi kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan, karena pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian dan kenikmatan tersebut mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya – biaya. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura atau kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil. f. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri Banyak kejadian dalam praktik bisnis internasional, perusahaan lokal terpaksa menanggung pajak yang seharusnya menjadi beban perusahaan luar negeri tersebut karena tidak teliti melihat klausul perpajakannya dalam kontrak perjanjian. Hal ini dapat dihindari bila kita memahami aspek perpajakan international, seperti Tax Treaty, Bentuk Usaha Tetap (BUT), PPh Pasal 26. Tentang PPN juga tidak diatur dalam perpajakan interasional. Misalnya atas pembelian barang/jasa dari luar negeri, tetapi bila penyerahan barang/jasa kena pajaknya dilakukan di dalam negeri (dalam daerah pabean pajak Indonesia), maka atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut terutang PPN. Lalu siapa yang harus menanggung PPN–nya, penjual atau pembeli, principal atau agen? Ini semuanya harus dituangkan klausul kontrak perjanjian kedua belah pihak.

17

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkn sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program – program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarkat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan menigkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Kajian Perpajakan dan Perencanaan Pajak (Tax Planning) akan selalu tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Tidak banyak literature tentang perencanaan pajak yang kontekstual dengan perpajakan Indonesia, padahal pengetahuan yang menyangkut masalah perpajakan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita khususnya praktisi bisnis dan mahasiswa yang mempelajari atau memperdalam ilmu perpajakan. Manajemen Perpajakan juga dibutuhkan oleh para birokrat dalam memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan Negara dari sektor pajak yang lebih stabil di tengah – tengah krisis keuangan global sekarang ini.

18