Dana Hukum

Ilmu Negara Ilmu Negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Obyek penyelidikan Ilmu Negara ialah negara-negara secara umum sehingga ia sering disebut Ilmu Negara Jelaskan pengertian negara menurut Aristoteles ? Jawab : Menurut Aristoteles Negara merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada Negara. Dalam bukunya “Politica”, Aristoteles menbgatakan bahwa Negara itu merupakan suatu persekutuanyang mempun yai tujuan tertentu. Keberadaan Negara bukan untuk kepentingan Negara, tetapi Negara dibentuk semata – mata untuk melindungi kepentingan warga Negara itu sendiri, baik secara individu maupun kolektif. apa yang disebut negara, sudah jelas berarti ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari suatu negara, bukan hanya mempelajari ilmu negara saja melainkan masih banyak ilmu ilmu lain yang mempelajari suatu negara. Jika ILmu negara dilihat dari sudut tinjauannya dibagi menjadi 2 bagian yakni tinjauan secara sosiologis, dan tinjauan secara yuridis. Tinjauan secara sosiologis disini lebih dominan meninjau sifat - sifat negara itu sendiri, sedangkan tinjauan secara yuridis lebih dominan meninjau konstitusi negara itu sendiri. begitu juga dengan hubungan yang paling erat dalam ilmu negara adalah hubunganya dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, persamaan dari kedua hukum ini adalah sama - sama mempelajari/ menyelidiki/membahas ilmu negara, adapun perbedaanya hanya dari sudut pandanganya yang berbeda. Ilmu negara sifatnya dia tidak terikat oleh ajektif (Tidak terikat oleh keadaan, waktu dan tempat) sedangkan ilmu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan sifatnya lebih ajektif (terikat oleh keadaan/waktu/tempat)

.PENGERTIAN ILMU PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA DAN ILMU NEGARA Ketiga ilmu ini mempunyai obyek yang sama, yaitu negara. Pertanyaannya adalah, dimanakan letak perbedaan antara Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara? Jawabannya adalah meskipun obyek penyelidikan ketiga ilmu pengetahuan tersebut sama, namun disamping tugas yang berbeda, ketiga ilmu tersebut meninjau gejala-gejala negara dari sudut yang berlainlainan. Obyek ilmu hukum tata negara adalah negara tertentu, khususnya hanya mengenai susunan hukum tata negaranya (het staatsrechtelijk bestel). Sehingga dapatlah dimengerti mengapa biasanya ilmu hukum tata negara dimulai dalam bentuk pemberian komentar, yaitu menafsirkan kaidah-kaidah hukum berdasarkan tataurutannya dan penyelidikannya hanya terbatas pada negara tertentu saja.

Obyek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis. Obyek ilmu negara adalah ciri-ciri dan sifat-sifat umum dari negara, dengan maksud mempersatukan dalam suatu komplek tertentu. Tugas ilmu perbandingan hukum tata negara menurut Kranenburg, adalah untuk menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal itu berubah, hilang dan lain sebagainya. Terdapat hubungan yang erat antara ilmu perbandingan hukum tata negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara: a.Ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara: bahwa antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat persamaan maupun perbedaan, adanya bermacam-macam bentuk ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan yang menjadi pokok penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara adalah juga suatu masalah yang menjadi bidang ilmu negara. Di lain pihak, timbulnya mata pelajaran baru yaitu ilmu perbandingan hukum tatanegara, dapat digambarkan sebagai pertumbuhan dari komplek problema khusus ilmu negara; b.Ilmu hukum tata negara positif dengan ilmu perbandingan hukum tata negara: dalam mempelajari ilmu hukum tata negara positif, seringkali kita tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan perbandingan-perbandingan dengan hukum tata negara lainnya. Metode perbandingan yang dipergunakan oleh hukum tata negara hanya dijadikan sebagai sebuah alat dan bukan merupakan tujuan. CF. Strong dalam “Modern Political Cosntitution” adalah yang menempatkan ilmu perbandingan hukum tata negara sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan mempergunakan metode perbandingan sebagai sebuah tujuan. Ilmu perbandingan hukum tata negara menurut Kranenburg adalah suatu ilmu pengetahuan yang dengan mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, melakukan pengumpulan dan melakukan penyusunan bahan-bahan tersebut secara metodis dan sistematis untuk kemudian menganalisisnya. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang dengan mempergunakan metode perbandingan berusaha membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih.

Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang “Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak – umum – universil

 HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek HTN;  Rumusan dr Van Vollenhoven :  HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badanbadan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang & membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.

 HTUN bicara negara yg berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.