MAKALAH INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM
Disusun Oleh: 1. Valentina Luruk (32116061)
PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG 2018
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah yang berjudul “INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM” adalah salah satu syarat dari proses pembelajaran mata kuliah “PEREKONOMIAN INDONESIA” di universitas KHATOLIK WYDIA MANDIRA KUPANG. Dalam kesempatan ini penulis mungucapkan terimakasih kepada : Dosen mata kuliah “PEREKONOMIAN INDONESIA”
di universitas KHATOLIK WYDIA
MANDIRA KUPANG. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberikan motivasi dalam menempuh kegiatan belajar sehingga bisa terselesaikannya makalah ini.
Kupang, 11 DESEMBER 2019
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------
i
DAFTAR ISI
1
------------------------------------------------------------------------------
BAB I : PENDAHULUAN
--------------------------------------------------------------------
2
1.1 Latar Belakang Masalah
--------------------------------------------------------------------
2
1.2 Rumusan Masalah
--------------------------------------------------------------------
3
1.3 Tujuan Makalah
--------------------------------------------------------------------
3
1.4 Manfaat Makalah
--------------------------------------------------------------------
4
BAB II : LANDASAN TEORI --------------------------------------------------------------------
5
2.1 Pengertian Inflasi
--------------------------------------------------------------------
5
2.1.1 Teori -Teori Inflasi
--------------------------------------------------------------------
6
2.1.2 Jenis – Jenis Inflasi
--------------------------------------------------------------------
7
2.1.3 penyebab terjadinya inflasi--------------------------------------------------------------------
8
2.1.4 cara menghitung laju inflasi ------------------------------------------------------------------
10
2.2 pengertian ekonomi
--------------------------------------------------------------------
10
2.2.1 jenis-jenis ilmu ekonomi --------------------------------------------------------------------
11
BAB III : PEMBAHASAN
--------------------------------------------------------------------
13
3.1 Alasan pemerintah menaikan BBM ----------------------------------------------------------
13
3.2 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) -----------------------------------
13
3.3 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian
15
3.4 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional ------------------------------------------
16
3.5 Dampak Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Sosial Rakyat Indonesia ---------------------
17
3.6 Pengaruh Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Politik Rakyat Indonesia -------------------
18
3.7 Dampak Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Kesehatan Rakyat Indonesia ---------------
18
3.8 Pengaruh Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Pendidikan Rakyat Indonesia -------------
19
3.9 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi -------------------------------------------------
19
BAB IV : PENUTUP
-----------------------------------------------------------------------------
22
4.1 Kesimpulan
-----------------------------------------------------------------------------
22
4.2 SARAN
-----------------------------------------------------------------------------
22
DAFTAR PUSTAKA -----------------------------------------------------------------------------
23
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri menyebabkan perubahan perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa ini menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Jika terjadi kenaikan harga BBM di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan (demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan (Rosyidi, 2009:291). Sementara penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari masyarakat menurun. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya biaya produksi dari barang dan jasa. Ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, “Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah” (Jaka, 2007:58). Masalah lain yang akan muncul akibat dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi perekonomian Indonesia juga akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan menurun, munculnya pengangguran baru, dan sebagainya. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunanpembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional. Dengan naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, demi menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berhubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini adalah dampak konkret dari kenaikan harga BBM. Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan menurunkan tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Dari latar belakang diatas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian Indonesia”.
1.2 Rumusan Masalah Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian Indonesia, yang didalamnya juga berdampak pada tingkat inflasi. Masalah ini diambil karena kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dalam makalah ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa saja dampak dari kenaikan harga BBM? 2. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan perekonomian Indonesia? 3. Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM?
1.3 Tujuan Makalah Dari masalah diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai dampak dari kenaikan harga BBM. Adapun tujuan dari makalah ini adalah agar dapat mengetahui secara jelas mengenai : 1. Dampak dari kenaikan harga BBM, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. 2. Dapat mengetahui mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang akan terjadi. 3. Mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi.
1.4 Manfaat Makalah Makalah ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan ilmu, sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi: 1. penulis, seluruh kegiatan penyusunan dan hasil dari penyusunan makalah ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan ilmu dari masalah yang dibahas dalam makalah ini; 2. pembaca, makalah ini daharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan sumber informasi dalam menambah wawasan pembaca.
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Inflasi Dalam ilmu ekonomi, kata inflasi sering muncul, terutama jika dalam pembahasan mengenai ilmu ekonomi makro. Begitu juga dalam masalah keuangan dan perbankan. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai turunnya atau melemahnya nilai mata uang akibat banyaknya jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata inflasi memiliki arti kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (Depdiknas, 2005:423). Menurut Jaka (2007:113) menyatakan, Inflasi adalah suatu gejala ekonomi dimana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar atau suatu keadaan yang menyatakan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan menunjukan suatu proses turunnya nilai uang secara continue. Pendapat lain menyatakan bahwa inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Samuelson, 1986:292). Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga bahan pokok, harga bahan bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik (Samuelson, 1986:293). Ada beberapa pengertian inflasi yang disampaikan para ahli. Menurut A.P. Lehner, inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Ahli yang lain, yaitu Ackley memberi pengertian inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Sedangkan menurut Boediono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. Dalam definisi lain, inflasi merupakan proses dimana terjadinya kenaikan harga barangbarang dan jasa-jasa secara menyeluruh dalam satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Inflasi terjadi ketika harga mengalami kenaikan, sementara nilai uang mengalami penurunan. Inflasi juga dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang yang diakibatkan karena
jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia.Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus-menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Kenaikan yang sifatnya sementara tidak dikatakan inflasi dan kenaikan harga terhadap satu jenis komoditi juga tidak dikatakan inflasi.
2.1.1
Teori-Teori Inflasi
Secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah sebagai berikut: a. Teori Kuantitas Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan hargaharga. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:
Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (uang kartal dan uang giral).
Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang.
b. Teori keynes Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Pross infasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rizeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflatiory gap). Selama inflationary gap tetap ada, selama itu pula proses inflasi berkelanjutan. c. Teori Strukturalis Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Disebut teori inflasi jangka panjang karena teori ini mencari factor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan
inflasi? Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Jenis – jenis Inflasi
2.1.2
a. Berdasarkan Tingkat Keparahan
Inflasi ringan (creeping inflation) : Besarnya inflasi ini di bawah 10% dalam setahun.
Inflasi sedang : Besarnya inflasi antara 10% - 30% setahun.
Inflasi berat : Besarnya inflasi antara 30% - 100%.
Hiperinflasi : Besarnya inflasi ini diatas 100% dalam setahun.
b. Laju inflasi dapat berbeda antar asatu Negara dengan Negara lainnya atau dalam satu Negara dalam waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi maka Inflasi dapat di bagi ke dalam tiga kategori yaitu :
Inflasi merayap (creeping Inflation) Di tandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.
Inflasi Menengah (galloping Inflation) Ditandai dengan laju inflasi yang cukup besar dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi (harga dalam waktu mingguan atau bulanan) efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi yang merayap (creeping inflation)
Inflasi tinggi (Hyper inflation) Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang merosot dengan tajam sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang.
c. Berdasarkan Sumbernya
Importer Inflation : Inflasi ini berasal atau bersumber dari luar negeri, yang terjadi karena adanya kecenderungan kenaikan barang-barang di luar negeri.
Domestic Inflation : Inflasi ini berasal atau bersumber dari dalam negeri sendiri, yang akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Domestic
inflation terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasaryang berakibat harga mengalami kenaikan.
d. Berdasarkan Penyebabnya
Demand Full Inflation : Adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan yang sangat tinggi terhadap permintaan barang dan jasa.
Cost Push Inflation : Adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa, bukan karena adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran.
Selain demand full inflation dan cost push inflation, ada beberapa jenis inflasi jika dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu:
Inflasi Tarikan Permintaan terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
Inflasi dorongan biaya terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi proses produksi dari suatu perusahaan.
Inflasi struktural terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.
2.1.3
Penyebab Terjadinya Inflasi
Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga bahan pokok, harga bahan bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik. Selain itu, inflasi juga diakibatkan oleh: a. Pengeluaran pemerintah lebih banyak dari permintaan, b. Adanya tuntutan upah yang tinggi, c. Adanya lonjakan permintaan barang-barang dan jasa-jasa, d. Adanya kenaikan dalam biaya produksi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan distribusi (kurangnya produksi (product or service) juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh
Pemerintah (Government) sepertikebijakan fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastrukturdan regulasi. Inflasi tarikan permintaan(demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksimeningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment,dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga termasuk adanya kelangkaan distribusi,meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan danpenawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting. Jika dihubungkan dengan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi disebabkan oleh adanya tekanan dalam proses produksi dan distribusi. Para produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan diproduksi atas pertimbangan biaya produksi yang melonjak. Kalaupun proses produksi tetap lancar, proses distribusi lah yang akan menghambatnya. Akibat dari kenaikan harga BBM biaya atau ongkos untuk mendistribusikan barang hasil produksi akan mengalami kenaikan.
2.1.4
Cara Menghitung Laju Inflasi
Dalam menghitung laju inflasi, dapat menggunakan tiga metode, yaitu : a.
Indeks Harga Konsumen Indeks Harga Konsumen (IHK) biasanya digunakan untuk mengukur biaya pembelian sekelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen.
b.
Indeks Harga Perdagangan Besar Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) biasanya digunakan untuk mengukur biaya yang dibeli oleh produsen, meliputi bahan mentah dan barang setengah jadi.
c. GNP Deflator Gross National Product Deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli.
2.2 Pengertian ekonomi Sebelum membahas perekonomian, perlu dibahas mengenai ilmu ekonomi. Menurut Samuelson (1986:5) mengatakan, Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih dan menggunakan sumberdaya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya - baik saat ini maupun dimasa depan – kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sementara secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos, yang berarti rumah tangga, dan Nomos,yang berarti aturan. Jadi ekonomi secara bahasa adalah aturan rumah tangga (Jaka, 2007:96). Secara istilah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (Depdiknas, 2005:287). Sementara perekonomian diartikan sebagai tindakan (aturan atau cara) berekonomi (Depdiknas, 2005:287). Dalam suatu Negara, ekonomi merupakan suatu tata kehidupan yang sangat penting. Perekonomian di suatu Negara merupakan suatu system yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
2.2.1 Jenis – jenis ilmu ekonomi a. Ekonomi Deskriptif Ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keteranganketerangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. llmu ekonomi dipergunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan keadaan ekonomi, baik makro maupun mikro. b. Teori Ekonomi Teori ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan, artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dalam perkembangan Ekonomi Makro berkaitan dengan masalah ekonomi publik (negara). Aspek analisis dalam Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan nasional 2. Investasi 3. Kesempatan kerja 4. Inflasi 5. Neraca pembayaran Ekonomi Mikro Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya pada bagian kecilnya, artinya bagian kecilnya yaitu seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam perkembangan ekonomi mikro yang kini telah melahirkan beragam teori dan konsep mengenai ekonomi regional, ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, dan ekonomi sumber daya alam. Dalam aspek analisis Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut: 1. Analisis biaya dan manfaat 2. Teori permintaan dan penawaran 3. Elastisitas 4. Model-model pasar 5. Industri 6. Teori produksi 7. Teori harga
c. Ekonomi Terapan Ekonomi terapan adalah bagian ilmu ekonomi yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif.
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Alasan Pemerintah Menaikkan BBM Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlampau tinggi hingga mencapai ratusan triliun di tanah air telah lama mengguncang anggaran pengeluaran pemerintah. Para analis perekonomian negara menilai pemerintah harus segera memangkas jumlah subsidi BBM tersebut sebelum melakukan transisi ke pemerintahan yang baru. Selama ini subsidi BBM memang dianggap cukup meresahkan mengingat besaran dananya dapat dialokasikan untuk sejumlah proyek insfrastruktur yang perlu segera di bangun. 1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tajam Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,12 persen pada kuartal II-2014 atau yang paling lambat sejak 2009 khususnya karena ketegangan konflik Timur Tengah yang melambungkan harga minyak. 2. defisit transaksi berjalan yang kian membengkak. defisit transaksi berjalan Indonesia yang tercatat masih tinggi atau 4,3 persen dari PDB pada kuartal II. Data CIMB menjelaskan, pembengkakan tersebut dipicu impor minyak yang terlalu tinggi. 3. Untuk memangkas subsidi BBM Memangkas subsidi BBM dapat memberikan lebih banyak ruang fiskal pada pemerintah untuk mengalihkannya ke sektor infrastruktur dan secara bersamaan meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkap para analis CIMB dalam laporannya. subsidi BBM tercatat lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas dan dianggap kurang tepat sasaran. Subsidi tersebut tak banyak dirasakan rakyat-rakyat kecil.
3.2 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi. Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.
1. Dampak Positif
Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.
Pembangunan Nasional akan lebih pesat Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.
Mengurangi Pencemaran Udara Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.
2. Dampak negatif
Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.
Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.
Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
Inflasi Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.
3.3 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Inflasi akan terjadi karenaapabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, kerena penghasilan masyarakat yang tetap.
Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat
kesejahteraan terganggu. Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang. Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak, dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga. Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.
3.4 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut: 1. Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat, 2. Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat, 3. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif,tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakaninvestasi dan produksikarena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri ataukaryawan swasta serta kaumburuh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur. Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.
3.5 Dampak Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Sosial Rakyat Indonesia Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak
dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini. 1. Kenaikan BBM Berdampak Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok Kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat dari satu aspek, tapi yang dikhawatirkan banyak pihak adalah multiplier effect-nya terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga bisa dipastikan masyarakat kecil yang akan menerima dampak yang paling berat. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil langkah menaikkan harga BBM. APBN kita memang berat menanggung seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah melihat salah satu opsi untuk menstabilkan APBN dengan mengurangi subsidi BBM. Sebagai gantinya, pemerintah berencana mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jazuli Juwaini mengatakan, dirinya memahami BLSM sebagai bentuk pengaman sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan BBM. Di luar efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya, sejatinya BLSM hanya mengatasi persoalan dalam jangka pendek karena sifatnya yang sementara dan tunai. “multiplier effect kenaikan harga BBM dampaknya jangka panjang dalam menambah beban kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Dalam jangka panjang kehidupan rakyat yang miskin akan semakin sulit. Jika kenaikan harga BBM tak terelakkan maka pemerintah tak boleh merasa cukup dengan penyaluran BLSM. Pemerintah wajib meningkatkan dan menggalakkan program-program pemberdayaan fakir miskin dengan dukungan anggaran yang memadai dan manajemen program yang lebih terintegrasi, transparan dan akuntabel, tepat sasaran, dan terukur (targetted). Anggaran kemiskinan dalam APBN saat ini baru berupa bantuan sosial sekitar Rp 60 triliun yang tersebar di sekitar 19 kementerian/lembaga. Sayangnya anggaran sebesar itu tidak terkoordinasi dengan baik, lemah dalam perencanaan dan implementasi yang dapat dilihat dari serapan anggaran, sehingga tidak berdampak signifikan pada penanggulangan kemiskinan. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 uu no. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN sebesar 2,23 tercapai seperti dalam usulan pemerintah. 2. Pengangguran di Kalangan Masyarakat
Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.
3.6 Pengaruh Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Politik Rakyat Indonesia Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia. 3.7 Dampak Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Kesehatan Rakyat Indonesia Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi
kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak. 3.8 Pengaruh Kenaikan Bbm Terhadap Kondisi Pendidikan Rakyat Indonesia Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April 2012 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan demokrasi. 3.9 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Moneter a. Politik Diskonto Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut denganRediscount Policy atau kebijakan suku bunga. b. Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy) Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral. c. Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)
Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang. d. Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control) Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat. e. Margin Requirements Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga. 4. Kebijakan Fiskal 1. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Sehingga tidak melampaui batas yang telah direncanakan yang dapat mendorong pertambahan uang beredar dan sebaliknya. 2. Peningkatan dan Penurunan Tarif Pajak. Dengan mengontrol kebijakan mengenai tarif pajak dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan kemampuan produksi barang dan jasa.
5. Kebijakan Nonmoneter dan Nonfiskal a. Menambah Hasil Produksi Pemerintah dapat memberikan subsidi atau membuat peraturan yang mendorong pengusahapengusaha menjadi lebih produktif sehingga hasil produksinya bisa bertambah. Dengan adanya hasil produksi yang lebih banyak, akan ada banyak barang yang bisa dibeli masyarakat, sehingga jumlah uang beredar bisa kembali seimbang. b. Mempermudah Masuknya Barang Impor Pemerintah juga bisa menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan menetapkan kebijakan yang mempermudah masuknya barang impor. Seperti dengan penurunan bea masuk impor atau membuat peraturan yang mempermudah impor. c. Menstabilkan Pendapatan Masyarakat Inflasi juga bisa ditanggulangi dengan menjaga tingkat upah(tidak membiarkan gaji yang naik terus menerus) sehingga biaya produksi perusahaan bisa ditekandan harga barang menjadi lebih rendah.
6. Kebijakan Lain 1. Peningkatan Produksi. Meski jumlah uang beredar bertambah jika di iringi dengan peningkatan produksi, maka tidak akan menyebabkan inflasi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi.
2. Kebijakan Upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) masyarakat. 3. Pengawasan Harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha dapat diatasi dengan adanya pengawasan harga pasar. 7. Perbaikan Prilaku Masyarakat Dalam mengatasi inflasi, selain kebijakan-kebijakan di atas perlu adanya perbaikan prilaku masyarakat. sesungguhnya stabilitas nilai mata uang tidak didasarkan kepada zat mata uang, sehingga berefek pada tindakan revolusioner yang mengubah seluruh zat mata uang dari kertas ke logam mulia emas dan perak, melainkan dengan perbaikan perilaku ekonomi manusia yang berada di sekitar mata uang tersebut. Ciri kerusakan mata uang dînâr-dirham dan mata uang kertas adalah sama, yakni sama-sama diakibatkan oleh perilaku ekonomi yang destruktif. Mata uang dînâr-dirham pernah rusak karena penimbunan dan pemalsuan, sedangkan mata uang kertas pernah rusak karena pembungaan dan spekulasi. Krisis moneter di akhir tahun sembilan puluhan dan krisis global yang terjadi baru-baru ini, bersumber dari pembungaan dan spekulasi tersebut. Sedangkan menurut M. Hatta[3] setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter
BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang dibahas. Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (continue). Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi. 4.2 SARAN Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 2. Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang terjadi.
DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka. Hamid, Edi Suandi. (2000).Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer. Jogjakarta: UII Press. Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka Mandiri. Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.