Copy Of Pendidi.kan Pancasila-edited

MUHAMAD SYAFEI • Perum Griya Satria Indah Jl. Jamrud

L-2 Sumampir • 1 Istri 2 Anak • Telp. Rumah 0281-6842464 • Hp. 081391405454 • Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK

MATERI KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA PERTEMUAN MINGGU KE I

1. Objek Bahasan a. Objek Materi : Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara digali dan dirumuskan dari Pandangan Hidup Bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan perwujudan dari keyakinan  terdalam-metafisik bangsa Indonesia tentang asal mula dan nilai-nilai kehidupan. Pancasila bertitik tolak dari pandangan metafisik yang disebut monodualisme. Unsur terdalam dari setiap perwujudan  adalah rohani dan materi sebagai kesatuan bukan rohani atau materi saja. b. Objek Formal: Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yaitu pelaksanaan Pancasila di dalam peraturan-peraturan resmi kenegaraan.

2.

Pengertian Pancasila Sebagai Ilmu Ilmu atau pengetahuan ilmiah adalah kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu: a. Mempunyai objek/sasaran dan titik pusat perhatian tertentu. Pengetahuan yang disebut ilmu dibatasi oleh objek dan titik pusat perhatian tertentu. b. Mempunyai metode. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatannya praktis, dapat dilaksanakan secara rasional, dan terarah. c. Sistematis. Sistematisasi pengetahuan mempermudah seseorang menjadikan pengetahuan mempunyai ikatan satu sama lain, sehingga secara keseluruhan pengetahuan-pengetahuan itu merupakan kesatuan pengertian.

d. Mempunyai sifat objektif. Penelusuran kebenaran bukan karena senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan bergantung kepada alasan yang dapat diterima oleh akal. 3.

a.

b.

c.

d.

Jenis-jenis Pengetahuan Ilmiah Pengetahuan ilmiah yang bersifat deskriptif, yaitu pengetahuan yang mencari jawab atas pertanyaan bagaimana. Pengetahuan deskriptif merupakam gambaran umum, lukisan , keterangan tentang objeknya. Pengetahuan ilmiah yang bersifat kausal, yaitu pengetahuan yang mencari jawab atas pertanyaan mengapa. Pengetahuan kausal merupakan penjelasan tentang asal mula dan sebab musabab objeknya. Pengetahuan ilmiah yang bersifat normatif, yaitu pengetahuan yang mencari jawab atas pertanyaan kemana. Pengetahuan normatif merupakan petunjuk atau pedoman mencapai tujuan hidup manusia. Pengetahuan ilmiah yang bersifat esensial, yaitu pengetahuan yang mencari jawab atas pertanyaan apa. Pengetahuan esensial merupakan pengetahuan tentang hakikat atau inti objeknya.

4. Landasan Kuliah Pendidikan Pancasila a. Landasan Historis Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang, yaitu sejak jaman kerajaan Kutai, Sri Wijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa barat yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia melalui perjalanan sejarah yang panjang telah menemukan kepribadiannya sendiri , yang di dalamnya tersimpul sifat, karakter, dan ciri khas yang membedakannya dengan ciri khas bangsa-bangsa lain.Para pendiri negara merumuskannya menjadi lima sila yang kemudian diberi nama Pancasila. b. Landasan Kultural Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup yang berdasar pada asas kultural yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang terkandung di dalam Pancasila diangkat dari nilai-nilai kulturalnya sendiri, sehingga generasi penerus bangsa perlu mendalaminya secara dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

PERTEMUAN MINGGU KE II

1.

Asal Mula Pancasila. a. Asal Mula Langsung, yaitu semua kegiatan persiapan kemerdekaan yang dilakukan menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Asal mula langsung ini dapat dijelaskan berdasarkan 4 macam sebab terjadinya setiap hal. Pertama, asal mula bahan (causa materialis), yaitu unsur-unsur yang menjadikan adanya Pancasila, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam adat istiadat, kepercayaan/keagamaan, dan kebudayaan Indonesia. Kedua, asal mula bentuk (causa formalis), yaitu bentuk rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD.1945. Bentuk rumusan Pancasila diolah dalam sidang BPUPKI.,yaitu diberi bentuk kesatuan sebagai dasar filsafat negara. Ketiga, asal mula karya (causa Efficient), yaitu semua pembahasan yang dilakukan dengan seksama di dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan calon dasar negara yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara. Keempat, asal mula tujuan (causa finalis), yaitu tujuan dirumuskannya Pancasila adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara.

b. Asal mula tidak langsung, yaitu Pandangan hidup

warga Indonesia di dalam menghadapi diri sendiri, sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan. Pandangan hidup ini merupakan sumber nilai bagi pedoman hidup, sikap hidup, dan tujuan hidup warga Indonesia, yang telah berlangsung jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Hakikat Kedudukan Pembukaan UUD. 1945 a. Tempat terdapatnya rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17-8-45 merupakan pandangan hidup bangsa, sehingga merupakan ketentuan yang tidak tertulis. Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi rumusan resmi Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. b. Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar tertib hukum Indonesia. Peraturan-peraturan hukum bersama akan merupakan suatu tertib hukum (legal order) apabila memenuhi 4 syarat yaitu: Pertama, ada kesatuan subjek penguasa yang berhak mengadakan peraturan-peraturan hukum. Kedua, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi (menjadi dasar)keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Ketiga, ada kesatuan daerah tempat keseluruhan peraturanperaturan hukum berlaku. Keempat,ada keasatuan waktu bagi keseluruhan peraturanperaturan hukum yang berlaku.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah memuat 4 hal yang menjadi syarat bagi suatu tertib hukum, yaitu : Pertama, dengan adanya kalimat tentang suatu pemerintahan Republik Indonesia, maka telah ada kesatuan subjek hukum (penguasa). Kedua, dengan disebutkannya sila-sila Pancasila, maka telah ada kesatuan asas kerohanian. Ketiga, dengan telah disebutkannya seluruh tumpah darah Indonesia, maka telah ada kesatuan daerah. Keempat, dengan telah disebutkannya kalimat disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara, maka telah ditetapkan suatu masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau (sebelum Proklamasi Kemerdekaan) dan merupakan jangka waktu yang masih akan berlangsung terus. Jadi seluruh peraturan-peraturan hukum yang ada di dalam negara Republik Indonesia mulai saat berdirinya merupakan suatu tertib hukum, yaitu tertib hukum Indonesia.

c. Pembukaan UUD. 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental Suatu tertib hukum memuat pembagian susunan yang hierarkhis. UUD.tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, karena di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi UUD., yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis pada hakikatnya terpisah dari UUD. dan convention. Dasar-dasar pokok tersebut dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staatfundamentalnorm). Pokok kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah harus mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu: Pertama, dalam hal terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara. Kedua, dalam hal isinya memuat dasar negara yang dibentuk, dasar cita-cita kerohanian negara, dan asas citacita negara (tujuan negara), serta memuat ketentuan diadakannya UUD. Negara.

Pertama : Pembukaan UUD. 1945 menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh Pembentuk Negara sebagai penjelmaan kehendaknya, yang dalam hakikatnya dipisahkan dari UUD. Bagian Pembukaan UUD. 1945 dibahas oleh suatu Panitia hukum dasar, sedangkan UUD. dibahas oleh suatu Panitia UUD. Kedua: menurt isinya telah memuat asas kerohanian negara (Pancasila), telah memuat asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara(melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial), juga telah menetapkan adanya suatu UUD.negara Indonesia. Jadi Pembukaan UUD. 1945 memenuhi syarat sebagai suatu Pokok Kaidah Negara yang Fundamental menurut pengertian ilmiah. Catatan : Kuliah ditutup dengan penjelasan tugas pada pertemuan ketiga.

PERTEMUAN MINGGU KE III Peranan Pancasila: 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia Nilai-nilai Pancasila sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan ini yang merupakan kenyataan objektif jati diri bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sumber nilai yang dijabarkan sebagai asas-asas dan peraturan-peraturan penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan Nilai-nilai Pancasila sebagai asas untuk mengembangkan, membina, dan membangkitkan persatuan dalam suatu wadah kebangsaan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Perbedaan dapat berujud perbedaan kontrer dan kontradiktif.

Kontrer: perbedaan yang tidak saling meniadakan, jalan keluarnya dicari jalan tengah. Kontradiktif: dua perbedaan yang bertentangan mutlak, sehingga tidak dapat diketemukan jalan tengah. 4. Pancasila sebagai Ideologi Ideologi > "eidos" = gagasan, cita-cita "logos" = ilmu. Secara harafiah: kesatuan gagasan yang dimiliki secara sistematis keilmuan. Ideologi negara adalah ajaran pokok yang dijadikan dasar serta memberikan arah untuk dicapai dalam melangsungkan, mengembangkan hidup, dan kehidupan nasional. Pancasila sebagai Ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, tetapi penjabarannya senantiasa mengikuti perkembangan dan kebutuhan jaman. Ideologi terbuka memiliki 3 dimensi yaitu • Dimensi idealitas: nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap. • Dimensi fleksibilitas: nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam suatu sistem normatis, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. • Dimensi realitas: nilai-nilai Pancasila seharusnya mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek bernegara. Catatan : kuliah ditutup dengan penjelasan tugas untuk pertemuan keempat.

PERTEMUAN MINGGU KE IV Pancasila sebagai sistem filsafat A. Sistem filsafat adalah 1. Kesatuan dari dua atau banyak unsur. 2. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (saling terkait). 3. unsur-unsurnya mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri dan bersifat hierarkhis. 4. Hierarkhi kedudukan dan fungsi dalam sistem filsafat didasarkan pada hierarkhi keluhuran nilai, bukan hierarkhi kepentingan. Jadi, urutan sila-sila Pancasila didasarkan kepada hierarkhi keluhuran nilai yang dikandung masing-masing sila. Sila pertama mengandung nilai religius, sehingga menempati urutan pertama. Berturut-turut diikiti oleh sila-sila yang semakin ke belakang semakin bersifat empiris dan pragmatis. B. Macam-macam Hierarkhi 1. Hierarkhi kepentingan 2. Hierarkhi kegunaan 3. Hierarkhi hukum 4. Hierarkhi nilai

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat (secara ontologis) Hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri. Tuhan sebagai causa prima. Segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan (sila1) Manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan. Negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila2). Negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila3). Terbentuknya persekutuan hidup bersama disebut rakyat. Rakyat hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan bernegara, sebab manusia membentuk negara hakikatnya agar terwujud keadilan (sila5). Catatan : kuliah ditutup dengan penjelasan tugas untuk pertemuan kelima.

PERTEMUAN MINGGU KE V Kesatuan sila-sila Pancasila Kesatuan dan susunan Pancasila 1. Kesatuan Pancasila adalah majemuk tunggal, merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan, dalam hal kesatuannya. Masing-masing bagian mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri, yang meskipun berbeda tidak saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi, bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian, maka tidak boleh satu silapun ditiadakan, merupakan satu kesatuan keseluruhan. 2. Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Bentuk piramid dari kesatuan Pancasila adalah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya menjadi dasar dan tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya.

Sila yang pertama merupakan dasar umum, yaitu dasar yang terbesar lingkungannya dan sila kelima adalah yang paling khusus, yaitu yang lingkungannya paling khusus atau terbatas. Sila-sila Pancasila dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk sebagai suatu bangunan yang bertingkat, yang tingkatannya makin tinggi semakin menjadi kurang luas. Susunan Kesatuan Hierarkhis Piramidal Pancasila adalah Kesatuan bertingkat, yaitu tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan setiap sila berikutnya merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Rumusan Pancasila yang bentuk susunannya hierarkhis piramidal adalah, Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Catatan : kuliah ditutup dengan penjelasan tugas untuk pertemuan keenam.

PERTEMUAN MINGGU KE VI Hierarkhi Nilai Pancasila 1. Pengertian Nilai Istilah nilai didalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan. Menilai adalah kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam melakukan penilaian. Nilai pada hakikatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. 2. Hierarkhi nilai A. Hierarkhi nilai menurut Max Shceler. Max Shceler mengelompokkan nilai menurut urutan keluhurannya menjadi empat tingkatan sebagai berikut: 1.) Nilai-nilai kenikmatan. Tingkatan nilai ini terdiri dari nilai-nilai yang menimbulkan rasa enak jasmaniah, sehingga menyebabkan orang menjadi senang. 2.) Nilai-nilai kehidupan. Tingkatan nilai ini terdiri dari nilai-nilai yang penting bagi kehidupan baik sebagai pribadi maupun warga hidup bermasyarakat, yaitu berupa kesehatan, kebugaran jasmani, dan kesejahteraan umum.

3.) Nilai-nilai kejiwaan. Tingkatan nilai ini terdiri nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, yaitu keindahan, kebenaran, kebaikan, dan kenyataan mutlak. 4.) Nilai-nilai kerohanian. Tingkatan nilai ini terdiri dari nilai-nilai keyakinan religius. Nilai-nilai kerohanian ini terutama terdiri dari nilai-nilai keyakinan pribadi. B. Hierakhi nilai menurut Notonagoro, yaitu: 1.) Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan jasmani manusia. 2.) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktifitas. 3.) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini terdiri dari 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius.

Hierarkhi Nilai dalam Bernegara Tatanan nilai dalam kehidupan bernegara dibedakan tiga tingkatan yaitu, 1. Nilai dasar, adalah asas-asas yang diterima sebagai hal yang luhur dan tidak dipersoalkan kebenarannya. Filsafat dan ideologi termasuk dalam tataran nilai dasar. Filsafat merupakan hasil pemikiran yang paling tinggi dalam upaya mencari kebenaran yang paling dasar. Ideologi berada di tingkat yang lebih rendah dari Filsafat. Filsafat didorong oleh kecintaan kepada kebenaran dan sepenuhnya objektif, sedangkan ideologi didorong oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan kepada suatu tujuan yang ingin dicapai. 2.

Nilai instrumental, adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya berujud norma sosial atau norma hukum bagi masyarakat atau lembaga Negara. Nilai instrumental bersifat dinamik dan kontekstual, yaitu sesuai dengan kebutuhan jaman, dan tempat tertentu. Nilai instrumental merupakan tafsir dari nilai dasar yang umum.

3.

Nilai praksis, adalah asas-asas yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan hidup. Nilai praksis ini dapat dijadikan ukuran apakah nilai dasar dan nilai instrumen sungguh-sungguh hidup dan ditaati oleh warga masyarakat. Strategi termasuk dalam tataran nilai praksis. Strategi adalah upaya berencana yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh ideologi.

Catatan : kuliah ditutup dengan penjelasan tentang ujian tengah smester dan penyusunan makalah untuk diskusi.

PERTEMUAN MINGGU KE VII Hubungan Kesesuaian Nilai-nilai Pancasila dengan Negara RI Pengertian kesesuaian. Kesesuaian menyatakan adanya dua hal dan bahwa diantara dua hal itu ada hubungan. Hubungan ini adalah suatu perbandingan. Dua hal itu adalah pada satu pihak Negara dan pada pihak lain Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Kalau diantara dua hal diadakan perbandingan, maka hasilnya dapat mulai dari sama sampai tidak sama. Kesesuaian tergolong dalam yang tidak sama, adapun tidak sama itu ada perinciannya, yaitu dapat sama sekali tidak sama, dalam arti berlainan atau berbeda tetapi dapat juga dalam arti bertentangan. Kesesuaian tidak mengandung arti berlainan sama sekali dan bertentangan, tetapi mengandung arti bahwa meskipun tidak sama ada unsur kesamaan antara dua hal yang diperbandingkan. Letak kesesuain itu adalah antara sama dan berlainan sama sekali atau bertentangan.

Unsur-unsur hubungan: 1. Subjek relasi: bahwa yang menjadi subjeknya adalah hal yang dibandingkan dengan lain hal. 2. Pangkal hubungan atau pangkal banding yaitu hal yang dengan hal yang lain (subjek) dihubungkan atau dibandingkan. 3. Alasan pertalian atau hubungan. Alasan atau asas hubungan dapat dibedakan tiga macam: 1. Asas hubungan yang berupa sifat. 2. Asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat. 3. Asas hubungan yang berupa sebab dan akibat. Pengertian Sebab Pada dasarnya sebab adalah suatu pengertian yang merupakan hasil abstraksi yaitu abstraksi dari pengalaman, maka mempunyai realitas yang objektif. Sebab adalah suatu asas darimana datang atau terjelma suatu pengaruh yang riil dan yang positif, yang menimbulkan suatu hal yang baru atau perubahan; sehingga terjadinya hal baru atau perubahan tentu mempunyai sebab.

Hubungan Kesesuaian antara nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan Negara Nilai-nilai Pancasila sebagai sebab ke-Tuhan-an ke-manusia-an Negara per-satu-an sebagai akibat ke-rakyat-an ke-adil-an

Hubungan kesesuaian sila-sila Pancasila dengan Negara. 1. Hubungan Tuhan dengan Negara. Negara hakikatnya adalah lembaga kemanusiaan yang disusun oleh manusia. Manusia berasal dari Tuhan sebagai Causa Prima dan asal segala sesuatu yang ada di jagat raya termasuk manusia. Negara dengan Tuhan terdapat hubungan sebab akibat yang tidak langsung yaitu melalui manusia. Tuhan | Manusia | Negara ---

sebagai akibat

2. Hubungan manusia dengan negara. Dalam kaitannya dengan negara, hubungan antara negara dengan manusia mempunyai hubungan yang langsung, karena negara pada hakikatnya merupakan suatu lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari manusia. Jadi, pada hakikatnya pendukung pokok suatu negara adalah manusia.

3. Hubungan satu dengan negara. Secara tidak langsung terdapat hubungan antara negara dengan satu, karena bangsa adalah bersatunya para warga. Penjelmaan satu, yaitu kesatuan rakyat merupakan pendukung timbulnya negara. 4. Hubungan Rakyat dengan negara. Negara Indonesia tersimpul dengan jelas yaitu berasal dari rakyat yang maknanya terkandung dalam asas kedaulatan rakyat. 5. Hubungan adil dengan negara. Hubungan ini memiliki hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Nilainilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mengandung makna bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan adalah tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bagi bangsa Indonesia terwujudnya negara Indonesia adalah realisasi keadilan, jadi sebagai akibat nilai adil. Jadi hubungan antara Negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah bersifat mutlak, karena unsur-unsur Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia ada. Merupakan satu keharusan bagi negara RI senantiasa sesuai dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Hubungan sebab akibat ini ibarat hubungan benih pohon dengan pohonnya.

PERTEMUAN MINGGU KE VIII Isi arti Pancasila 1. Isi arti yang abstrak umum universal. Isi arti Pancasila yang bersifat abstrak umum universal adalah merupakan prinsip dasar bagi setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal ini merupakan sumber segala nilai, norma maupun sifat-sifat yang menyangkut segala hal dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. 2. Isi arti yang umum kolektif. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan pedoman pokok, secara umum kolektif untuk semua warga Bangsa dan Negara Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang khusus kongkrit. Isi arti Pancasila yang khusus kongkrit ini merupakan pelaksaan Pancasila dasar falsafah negara yang diterapkan dalam kehidupan nyata.

Isi arti sila Ketuhanan yang Maha Esa Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau Causa Prima, yang selama-lamanya ada atau abadi, adanya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, ada yang mutlak, yang hanya ada satu merupakan asal mula segala sesuatu, dariNya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam, maka wajib ditaklimi dan ditaati. Istilah sesuai adalah hubungan yang mempunyai sifat keharusan mutlak antara negara Indonesia sebagai akibat dan Tuhan sebagai sebab. Di negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan, tidak boleh ada sikap, dan perbuatan anti Ketuhanan, anti keagamaan. Pengertian kata Tuhan secara tersirat juga terkandung adanya larangan untuk menjadi seotang atheis, yaitu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diamalkan berdasarkan Pembukaan UUD. 1945 alinea III dan IV, serta pasal 29 UUD. 1945.

Bukti-bukti adanya Tuhan 1. Pembuktian dari segi ontologi Tuhan adalah sesuatu (yang ada) yang sempurna. Sesuatu yang sempurna dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai segala sifat (positif) yang ada. Ada adalah suatu sifat. Ada merupakan suatu sifat yang dipunyai oleh objek-objek yang berjenis tertentu, yaitu objek-objek yang ada (nyata). Jadi, sesuatu (yang ada) yang sempurna mempunyai sifat ada (nyata). 2. Pembuktian dari segi kosmologi Segala sesuatu yang terjadi pasti mempunyai suatu sebab. Apa yang sekarang ada dan yang sebelumnya tidak ada, tentu mempunyai sebab, yang dirinya sendiri tentu juga mempunyai sebab, dan begitulah seterusnya. Apabila rangkaian sebab akibat ini berlangsung terus secara tidak berhinga, setiap sebab akan menjadi suatu akibat berarti tak ada sebab (terakhir di dunia). Jika demikian, keadaan yang ada dewasa ini tidak dapat dijelaskan dan diliputi oleh tabir rahasia. Karena itu sudah tentu ada suatu sebab pertama, yang dirinya sendiri tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain.

PERTEMUAN MINGGU KE IX

Isi arti sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Manusia hakikatnya adalah makhluk hidup tersusun dari banyak unsur yang menjadi satu kesatuan. Secara sistematik unsur-unsur hakikat manusia adalah: 1. Susunan kodrat terdiri dari unsur badan dan jiwa sebagai kesatuan yang disebut kesatuan monodualis. a. Badan tersusun atas unsur-unsur benda mati, tumbuhan dan hewani. b. Jiwa memiliki sumber-sumber kemampuan yaitu akal, kehendak, dan rasa. 2. Sifat kodrat terdiri dari unsur-unsur sifat perseorangan dan sifat makhluk sosial dalam kesatuan disebut kesatuan monodualis.

3. Kedudukan kodrat manusia terdiri dari unsur-unsur kedudukan sebagai makhluk bebas dan kedudukan sebagai makhluk Tuhan dalam kesatuan disebut kesatuan monodualis. Jadi hakikat manusia adalah makhluk monopluralis yang tersusun atas tiga pasangan kesatuan monodualis tersebut. Perwujudan konsep manusia sebagai makhluk monopluralis sebagai pedoman hidup sehari-hari disebut pedoman empat tabiat (watak) saleh atau susila yaitu: • Kebijaksanaan atau keberadaban, yaitu berbudaya luhur. Perbuatan didasarkan atas keputusan akal (tertuju pada kebenaran), didorong oleh karsa (tertuju pada kebaikan), dan sesuai dengan pertimbangan rasa (tertuju pada keindahan kejiwaan). • Keadilan adalah memenuhi sebagai wajib semua hak-hak hidup yang tertuju pada diri sendiri, sesama, dan pada Tuhan. • Kesederhanaan adalah kemampuan mengendalikan diri dari kenikmatan. • Keteguhan adalah kemampuan mengendalikan diri dari kesusahan. Jadi, Kemanusiaan Yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap, dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan umumnya. Sila kedua ini diamalkan berdasarkan Pembukaan UUD. 1945 alinea I dan pasal-pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 UUD. 1945.

Isi arti sila Persatuan Indonesia 1. Sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu: a. Mutlak utuh tidak terbagi terpisah dari segala sesuatu yang lain. b. Satu merupakan sifat mutlak dari setiap hal yang ada, yang merupakan pribadi atau barang sesuatu yang mempunyai bangun bentuk tersendiri, sifat-sifat dan keadaan tersendiri, sehingga menjadikan hal yang bersangkutan terpisah dari yang lain. c. Mutlak terpisah adalah mengambil atau mempunyai tempat tersendiri di dalam ruang. 2. Bangsa Indonesia adalah rakyat Indoensia sebagai keseluruhan penjumlah semua orang Indonesia, mempunyai tempat tersendiri terpisah dari manusia yang lain, terpisah dari semua manusia di bagian bumi lainnya, sehingga mempunyai sifat kesatuan sebagai sifat yang mutlak. Persatuan Indonesia mengandung pokok pikiran: 1). Bhinneka Tunggal Ika Semboyan ini memberi arah dalam rangka membina persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai macam suku bangsa.

2). Persatuan Bangsa Pembinaan persatuan harus dilakukan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan nasib, persamaan kepentingan. 3). Nasionalisme Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menghargai bangsa lain seperti juga apa yang dirasakannya mengenai dirinya sendiri. Perbedaan-perbedaan dan pertentangan di dalam bangsa dan negara Indonesia Perbedaan-perbedaan dan pertentangan merupakan hal yang biasa, dengan kebijaksanaan dan pelaksanaan nilai-nilai hidup ialah kenyataan kebenaran, kebaikan, dan keindahan kejiwaan dapat dijadikan bekal dinamika bagi perkembangan hidup kebangsaan, kenegaraan, dan kemanusiaan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus dipelihara, dihidup-hidupkan, dan diperkembangkan dalam arti agar perbedaan-perbedaan yang mempunyai saling daya tarik atau tidak bertentangan agar saling melengkapi untuk memperkaya kehidupan. Lebih lanjut perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertentangan agar dipersatukan dalam suatu sintesa. Sila ketiga ini diamalkan berdasarkan Pembukaan UUD. 1945 alinea II dan pasal-pasal 1, 30, 32, 35, dan 36 UUD. 1945.

PERTEMUAN MINGGU KE X

Isi arti sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. 1. Sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, yaitu keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau lingkungan tertentu. 2. Istilah kerakyatan mengandung cita-cita kefilsafatan, bahwa negara dan segala sifat dan keadaan negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat, yang mengandung pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilsafatan yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. 3.

Demokrasi politik untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan demokrasi politik sebagai dasar syaratnya.

4. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran dengan selalu mempertimbangkan persatuan-kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 5. Permusyawaratan berarti suatu tata cara khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan lebih mengutamakan mufakat. 6. Perwakilan berarti suatu sistem atau tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Sila keempat ini diamalkan berdasarkan Pembukaan UUD. 1945 alinea IV dan pasal-pasal 1, 2, 3, 28, 37 UUD. 1945. Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal Perbedaan mendasar yaitu demokrasi liberal bersumber pada sifat kodrat individulaistik, sedangkan Pancasila bersumber pada sifat kodrat integralistikmonodualistik. Demokrasi Pancasila memungkinkan setiap warga memiliki fungsi dan peranan untuk menjaga, membangun kehidupan bersama, dan sekaligus memiliki peluang dan kebebasan untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Kepentingan warga sebagai perseorangan berjalan serasi dengan kepentingan bersama (kemasyarakatan). Demokrasi Pancasila tidak hanya terbatas pada bidang politik, tetapi termasuk juga bidang sosial dan ekonomi. Demokrasi liberal hanya memusatkan perhatian pada bidang politik.

Isi Arti Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup; wajib lebih diutamakan daripada hak. 1. Terkandung hubungan keadilan segitiga a. Keadilan distributif, yaitu negara mempunyai wajib memenuhi kebutuhan hidup para warga negara b. Keadilan legal , yaitu warga masyarakat, warga negara mempunyai wajib bertaat dan mengabdi pada negara. c. Keadilan komutatif, yaitu sesama warga masyarakat, bangsa, dan negara mempunyai wajib saling menghormati hak-hak hidup masingmasing. 2. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di segala bidang, baik material maupun spiritual. 3. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang baik yang berdiam di wilayah kekuasaan negara RI. maupun warga negara yang berada di negara lain. Sila kelima ini diamalkan berdasarkan Pembukaan UUD. 1945 alinea I dan IV serta pasal-pasal 23, 27, 28, 29, 31, 33, dan 34 UUD.1945.

PERTEMUAN MINGGU KE XI Pelaksanaan Pancasila Pelaksanaan Pancasila Subjektif dan Objektif Pelaksanaan Pancasila Subjektif yaitu pelaksanaan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari rakyat dan bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup. Pelaksanaan Pancasila Objektif yaitu Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara di dalam peraturan-peraturan resmi kenegaraan, dipergunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap kebijaksanaan penyelenggaraan kenegaraan. Tingkat-tingkat pelaksanaan Pancasila subjektif 1. Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang Pancasila 2. Ketaatan: a. Ketaatan hukum. b. Ketaatan etis/susila. c. Ketaatan kodrat. d. Ketaatan religius. 3. Pemilikan: a. Introspeksi b. kesadaran

PERTEMUAN MINGGU KE XII Faedah praktis pengetahuan tentang Pancasila yang abstrak umum universal (Kefilsafatan). Faedah praktis pengetahuan tentang Pancasila yang A.U.U. 1. Hakikat manusia dalam sifatnya monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial dalam keseimbangan kesatuan yang harmonis. Di dalam hal hakikat dan sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dimungkinkan penentuan sikap di antara pelbagai sikap yang ada di seluruh dunia ini dengan tegas yang dapat dipertanggung jawabkan pula secara ilmiah. Negara Indonesia bukan negara individualis dan bukan pula negara yang organis atau kolektif, akan tetapi yang mengandung sifat kedua-duanya dalam keseimbangan yang harmonis merupakan negara kekeluargaan atau negara monodualis. 2. Negara sebagai negara monodualis, warga negara terjamin sifat monodualisnya sebagai individu dan sebagai makhluk sosial kedua-duanya dalam keseimbangan kesatuan yang harmonis.

3. Tujuan dan tugas negara tidak didasarkan atas pertentangan kepentingan perseorangan, tidak hanya untuk memelihara ketertiban dan perdamaian, akan tetapi juga untuk menyalurkan kerjasama antara makhluk-makhluk sosial yaitu memelihara dan mengembangkan keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan kemanusiaan. 4. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit, yang chauvinistis, akan tetapi yang mengandung internasionalisme, yang berperikemanusiaan di antara negara-negara. 5. Asas kemanusiaan dari Pancasila dalam kedudukan yang sederajat dengan dasar kemanusiaan ideologi-ideologi dunia, ialah bahwa sama dengan ideologi-ideologi dunia yang telah ada. Pancasila mempunyai dasar kemanusiaan yang universal. 6. Terkandung pengakuan tentang adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis.

PERTEMUAN MINGGU KE XIII Diskusi Kelompok Tema diskusi: Sikap mengahadapi globalisasi berdasarkan nilai-nilai sila-sila Pancasila. PERTEMUAN MINGGU KE XIV Tema diskusi: Sikap mengahadapi globalisasi berdasarkan nilai-nilai sila-sila Pancasila.

Sumber Pustaka 1. Pustaka Wajib Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjoran Tudjuh, Jakarta. Notonagoro, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pantjoran Tudjuh, Jakarta. 2. Pustaka Pendukung BP-7 Pusat, 1991, Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, Jakarta. Kaelan, 1996, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta. Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta. Noor M Bakry, 1994, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta. Soeryanto Poespowardoyo, 1989, Fisafat Pancasila, Gramedia, Jakarta.