Contoh Program Kerja Ppni 4.docx

Garis Besar Program Kerja PPNI Tahun 2010 – 2015 A. Pendahuluan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) pada Keputusan Musyawarah VIII Perrsatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan pokok-pokok kerja organisasi PPNI masa bakti 2010-2015. GBPK ditujukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil Amandemen pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII di Balik Papan tahun 2010. GBPK tersebut dijabarkan sebagai pokok-pokok kegiatan dari masing-masing departemen maupun unsur organisasi sebagai pedoman dan arah bagi seluruh jajaran PPNI menyelenggarakan kegiatan organisasi. GBPK dimaksudkan untuk menetapkan sasaran-sasaran dan langkah-langkah perjuangan organisasi dalam lima tahun mendatang dalam pencapaian tujuan organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan pembangunan Nasional umumnya, sekaligus untuk memenuhi tanggungjawab dan peran PPNI dalam mengisi era kesejagatan. GBPK tersebut merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Garis-Garis Besar Program Kerja PPNI 2005-2010. Garis-Garis Besar Program Kerja ini disusun berlandaskan kepada landasan Idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan UU No.36/tahun 2009 tentang Kesehatan serta landasan operasional yait: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Tahun 2010. Ruang lingkup GBPK meliputi: 1) Pembinaan organisasi, 2) Perlindungan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan politik, 3) Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, 4) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan, 5) Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan 6) Pembinaan Kesejahteraa B. Tujuan Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2010 s/d 2015 bertujuan untuk: 1. Meningkatkan peran organisasi PPNI, yang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan kesehatan nasional serta menjawab tantangan era kesejagatan, 2. Melakukan advokasi hukum dan berpartisipasi dalam menerapkan serta memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan terkait keperawatan,

3. 4. 5. 6.

Meningkatkan hubungan dengan masyarakat, Memfasilitasi penyelenggaraan politik aktif dan pasif anggota PPNI, Membina dan meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri, Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan keperawatan sebagai bagian integral dalam pengembangan sumber daya manusia yang professional sehingga mampu bersaing secara global, 7. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan Indonesia sehingga mampu berkompetisi secara global dan internasional, 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan anggota keperawatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. C. Program Kerja Garis-Garis Besar Program Kerja PPNI periode 2010-2015 dicapai melalui serangkaian program kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan Organisasi Dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan: a. Penguatan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) secara komputerisasi: 1) Jangka Pendek (tahun ke1-2) Melaksanakan penggunaan SIM-K metode Komputerisasi sampai tingkat Kab/Kota 2) Jangka Menengah (tahun ke 3 s.d. 4) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala pelaksanaan SIM-K dengan metode komputerisasi dan mengembangkan berbagai solusi terhadap masalah yang ditemukan. 3) Jangka Panjang (tahun ke 5) Melakukan registrasi keanggotaan PPNI dengan menggunakan SIM-K secara komputerisasi di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. b. Pembinaan Anggota dan Kaderisasi 1) Mengembangkan model pembinaan anggota dan model kaderisasi 2) Mengelola bentuk-bentuk pembinaan dan kaderisasi baik untuk anggota lama, anggota baru, mahasiswa dari tingkat propinsi, Kab/Kota hingga Komisariat. c. Penataan Badan Kelengkapan PPNI 1) Membuat pedoman dan sosialisasi peraturan Organisasi tata kelola dan tata hubungan Organisasi dengan badan kelengkapan PPNI seperti Ikatan/Himpunan, Kolegium, dan KNUKP sesuai AD/ART.

2. Perlindungan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan politik. Perlindungan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan politik dilaksanakan kegiatan-kegiatan: 

Melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan menteri kesehatan nomor 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan dari tingkat propinsi, Kabupaten/Kota hingga Komisariat.  Melakukan pemantauan kinerja tim AdHoc. RUU Keperawatan guna percepatan pegesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik keperawatan.  Melakukan advokasi pengesahan peraturan perundangan tentang kewenangan perawat professional di unit pelayanan kesehatan.  Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan keperawatan, sistem penghargaan terhadap jasa profesi keperawatan.  Membentuk tim advokasi hokum ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota serta mekanisme kerja  Melakukan pemberdayaan politik melalui sosialisasi tentang aspek hukum dan politik serta pemetaan anggota yang potensial untuk menduduki posisi strategis pada lembaga pemerintah atau DPR/DPRD. 3. Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dalam pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri dilaksanakan kegiatankegiatan: 

Berperan aktif dalam kegiatan organisasi profesi termasuk kegiatan Sekretariat Bersama Organisasi Profesi (SEKBER OP).  Mengembangkan program kemitraan atau kerjasama d tingkat Nasional dan International,  Mengembangkan sistem migrasi perawat. 4. Pembinaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Keperawatan. Dalam pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian keperawatan dilaksanakan kegiatan-kegiatan: 

 

Meningkatkan kualitas institusi pedidikan keperawatan (kualitas dosen, ketersediaan sarana dan prasarana, pendukung pendidikan serta mutu manajemen pendidikan). Melakukan advokasi pengembangan sistem regulasi penyelengaaraan pendidikan keperawatan Melakukan sikronisasi dan harmonisasi kurikulum dengan standar kompetensi ditiap jenjang pendidikan Diploma,Ners, Ners Spesialis, dan Ners Konsultan memperdayakan kolegium.



Melakukan penataan dan sinkronisasi peran dan fungsi antara badan PPNI, kolegium, himpunan dan ikatan dalam penetapan kebijakan pendidikan dan pelatihan.  Mengembangkan penelitian profesional perawat dalam penetapan kebijakan dan penyusunan data base penelitian.  Menyusun mekanisme penapisan perawat dari luar negeri dan peningkatan kopetensi perawat Indonesia dengan kualitas dan rekognisi global.  Melakukan penyempurnaan dan sosialisasi pendidika keprofesian berkelanjutan bagi perawat (PKB2P) sert membentuk lembaga PKB2B.  Melakukan advokasi penyusunan kebijakan integrasi paket perijinan pendidikan akademik dan profesi.  Melakukan advokasi penetapan tentang Nomenklatur perawat dan pendidikan keperawatan 5. Pembinaan Pelayanan Keperawatan Dalam pengembangan pelayanan keperawatan dilaksanakan kegiatan-kegiatan: 

Melakukan penyempurnaan dan sosialisasi Standar Profesi Keperawatan  Mengembangan Pedoman Komite Keperawatan dan Patient Safety melalui penyusunan pedoman komite keperawatan dan komite patient safety.  Memfasilitasi tersedianya model pelayanan/asuhan keperawatan yang professional  d. Mengembangkan struktur organisasi keperawatan yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam mendukung pelayanan/asuhan keperawatan professional.  Mengembangkan pedoman managemen pelayanan keperawatan professional termasuk ketenagaan 6. Pembinaan Kesejahteraan Perawat Dalam pengembangan kesejahteraan perawat dilaksanakan kegiatan-kegiatan: 

Pengembangan Sistem Jenjang Karir dan Sistem Penghargaan serta lingkungan kerja yang kondusif,  Pembangunan Kantor Sekretariat PP. PPNI,  Penyusunan Buku Sejarah Perawat Indonesia. Demikian informasi terkait GBPK DPP PPNI yang telah diitetapkan di Balikpapan pada tada tanggal 29 Mei 2010 untuk kita cermati bersama untuk mengawal organisasi profesi kita bersama.