TUGAS KELOMPOK 6 PEMBELAJARAN PKn DI SD PDGK4201 MODUL 8 HUBUNGAN KONSEP, NILAI, MORAL DAN NORMA DENGAN TUNTUTAN PERILAKU WARGA NEGARA
Disusun oleh Kelompok 8 : KIBAN KRISANTONO NIM 836206608 SITI FAJAR ULFAH NIM 836214296 KANIH SUSILAWATI NIM 836247262 UPBJJ JAKARTA POKJAR KAB. BEKASI
Modul 8: Hubungan Konsep, Nilai, Moral dan Norma dengan Tuntutan Perilaku Warga Negara Kegiatan belajar 1 Konsep, Nilai, Moral dan Norma (KNMN) dalam Hubungan Warga Negara Sebagai awal pembahasan awal modul ini, coba anda simak kembali Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum di SD tahun 2006, untuk memantapkan pemahaman mari kita mengulas kembali apa yang di maksud Konsep, Nilai, Moral dan Norma.
onsep
: pengertian yang menunjukan kepada sesuatu. pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama atau pernyataan .
lai
: sesuatu yang merujuk pada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik atau buruk.
oral
: keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai.
orma
: sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, perilaku, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Agar dapat menguasai materi dengan baik langkah-langkah apa saja yang perlu anda ketahui : 1. Pahami secara mantap konsep nilai, moral dan norma. 2.
Lakuka kajian nilai, moral dan norma dalam kurikulum PKn 2006, termasuk cermati Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta tentukan materi atau indikator yang dapat meletakkan dari ketiga unsur tersebut.
3.
Kaitkan dengan perilaku yang diharapkan dari rumusan nilai atau kompetensi dasar dan indikator tersebut.
Beranjak pada ketiga hal tersebut di atas, dapat kita rumuskan tiga hal sangat berkaitan dengan perilaku yang diharapkan : 1.
Coba anda tentukan berapa Standar Kompetensi dari kurikulum PKn 2006 untuk jenjang SD, kemudian identifikasi kembali secara betul.
2. Rumuskan materi yang mencerminkan ketiga unsur nilai. 3.
Apakah ada dalam contoh materi tersebut hubungan KNKM dengan tuntutan perilaku warga Negara. Mengubah sikap orang tertentu tidak semudah memindahkan barang dari tempet satu, ketempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula, mengenai hal itu ada beberapa pendekatan yang kita kenal :
1. Pendekatan emosional yaitu bertujuan menggugah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati dan meyakini, nilai yang akan ditanamkan. 2.
Pendekatan rasional yaitu bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Tujuan pendidikan dalam pasal 36 ayat (3) undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur tentang kurikulum. Dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : 1.
Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan akhlak mulia; 3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 6. Tuntutn dunia kerja; 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 8. Agama; 9. Dinamika perkembngan global; 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; Penjelasan pasal 37 Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Esensi dari rumuasan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi : 1. Beriman dan bertakwa pada tuhan yang maha esa, 2. Mengembangkan potensi peserta didik, 3. Berakhlak mulia, 4. Sehat, 5. Beilmu, 6. 7. 8. 9.
Cakap, Kreatif, Mandiri, dan Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggng jawab. Kesemua itu, apabila kita cermati, meliputi dimensi spiritual, intelektual, personal dan social. Dimensi spiritual
: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dimensi
: memiliki kecakapan kreatif dan beilmu intelektual
Dimensi personal
: berakhlak mulia, sehat dan mandiri
Dimensi social
: demokratis dan bertanggung jawab
Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut kelihatannya lebih menekankan perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran dan pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945 perlu lebih ditingkatan agar rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembahasan ini bahwa keikut sertaan rakyat di dalam kehidupan bernegara merupakan hal yang mutlak, dalam pemerintah demokrasi pancasila terutama pembangunan.
Di bidang ekonomi berlandasan pada pasal 33 UUD 1945, bahwa cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur diantaranya : 1.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, maksudnya produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. 2. Perekonomian disusun atas kekeluargaan, maksudnya kemakmuran masyarakat di utamakan bukan kemakmuran orang-orang. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia yang mengandung berikut ini : 1. Adanya keselarasan, keserasian dan kebulatan, yang utuh dalam keseuruhan pembangunan. 2. Pembengunan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. 3. Hal yang ingin di bangun manusia dan masyarakaat indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian indonesia pula. Kegiatan belajar 2 Konsep, Nilai, Moral dan Norma (KNMN) dalam Hubungannya dengan sesama Warga Negara Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia adalah membangun sutu wadah tempat mereka berlindung yang di namakan negara, sebagai mana yang anda telah pelajari pada kegiatan dahulu bahkan telah menyangkut kepentingan-kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Rustandi (1988:60 ) “Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk wara negara asing di sebut orang asing (bukan warga negara). Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang orang banga lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan demikian, yang menjadi warga negara adalah sebagai berikut : 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli. 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia asli adalah orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke. Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan (belanda, tionghoa, arab) yang bertempat berkedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Ada legalisasi bagi orang yang menjadi warga dari suatu negara membawa konsekuensi logis bahwa orang yang menjadi warga negara setelah disahkan dengan undang-undang akan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negaranya. Penanaman dan membiasakan sikap yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat perlu dari usia dini dalam rangka pembinaan dan pembentukan warga Negara. Mengapa hal itu sangat perlu! oleh karena itu lebih strategis bila diawali dengan pendidikan dasar. Nilai tersebut, seperti tenggang rasa, tanggung jawab pengendalian diri, tolong menolong, harga menghargai. Pada diri manusia harus ada kemampuan untuk menyelenggarakan kerja sama akal, rasa dan kehendak itu dalam hubungan satuan, akal ialah yang memberi pengetahuan tentang perbuatan
bagaimana yang harus di lakukan, sedangkan kehendaklah yang menentukan sikap akan dilakukan tidaknya. Adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia- manusia Indonesia secara pribadipribadi, yang memiiki nilai-nilai tersebut, landasan utamanya adalah sebagai berikut : 1.
Landasan Idiil Pancasila Dalam hal ini pancasila mengajarkan dalam bekerja sama dengan bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dilandasi pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.
Landasan Struktural Dalam hal ini bidang luar negeri UUD 1945 menyebutkan pasal 11 sebagai berikut: Presiden dengan persetujuan DPR menyataka perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
3.
Landaasan Operasional Sebagai realisasi dan apa yang tercantum dalam pencasila. pembukaan UUD 1945 di atas untuk politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif intinya agar Bangsa Indonesia berkawan baik dengan semua bangsa didunia dan tidak pilih kasih. selama ada masalah masalah kehidupan masyarakat di dunia bangsa Indonesia tidak boleh berpangku tangan, artinya harus ikut aktif mengaasinya. Penegasan tercantum pada penetapn GBHN (ketetapan MPR No. 11 /MPR/1983). Kegiatan belajar 3 Konsep, Nilai, Moral dan Norma (KNMN) dalam Pengembangan Komitmen Bela Negara Wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya berdaasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebgai aspirsi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah tengah lingkungannya dan yang menyimpang dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional. Hal tersebut mengingat letak geografis Indonesia terletak di posisi silang dalam pencaturan lalu lintas dunia internasional, artinya Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulaupulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan di kelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas dan di apit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra-samudra Pasifik dan Indonesia sehingga dengan demikian Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat di namakan NUSA, yang terletak 2 benua dan 2 samudra atau singkatnya NUSANTARA. Mengapa dinamakna Nusantara? istilah tanah air tersebut dipergunakan untuk menamakan kumpulan pulau beserta dengan perairan yang mengelilinginya. Bagaimana upaya pemerintah untuk menggalang dan mempertahanan baik dari aspek alamiyah maupun aspek sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam usahanya mewujudkan tujuan negara melalui pembengunan nasional. Upaya-upaya tersebut antara lain menciptakan ketahanan nasional, yang meliputi berikut ini :
1.
Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin di capai dan agar secara efektif di hindari dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan timbal balik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasioanal yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2.
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. HANKAMNAS adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan negara, dalam rangka penegakan ketahanan nasional, dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Upaya-upaya tersebut di atas dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa (alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), yaitu : ’’mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.