Conclusion

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Persepsi fungsional pemeriksa pajak terhadap beban kerjanya mayoritas responden menyatakan bahwa pekerjaan saat ini tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa, sehingga tekanan terhadap pemeriksa tinggi. Meskipun demikian, mayoritas responden masih mempunyai motivasi yang kuat dalam bekerja. Motivasi bekerja lebih karena tanggung jawab. Tanggung jawab bekerja karena adanya jatuh tempo yang berakibat sanksi. 2. Mayoritas fungsional pemeriksa pajak merasa tekanan terhadap pekerjaan tinggi pada hal-hal yang berkaitan dengan; distribusi pemeriksa saat ini belum berdasarkan pada volume dan kompleksitas WP serta spesialisasi pemeriksa per jenis usaha wajib pajak, volume (jumlah) pekerjaan saat ini, kualifikasi pemeriksa saat ini. 3. Fungsional pemeriksa pajak mayoritas menyatakan fasilitas kantor saat ini belum mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemeriksa dalam bekerja, 4. Persepsi fungsional pemeriksa pajak mayoritas menyatakan bahwa akses untuk mendapatkan informasi pengukuran kinerja pegawai (DP3, Angka Kredit, KPI) saat ini tidak mudah, cepat dan langsung. Perangkat penilaian kinerja (DP3, Angka Kredit, KPI) tidak cukup memadai dalam mengukur kinerja pemeriksa, dan kantor. Pengukuran kinerja saat ini bagi pemeriksa yang bekerja di Kantor Pusat, KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Pratama saat ini adalah sama tanpa memperhatikan kompleksitas penugasan 5. Berdasarkan Golongan/Ruang Kerja fungsional pemeriksa pajak di KPP PMA Satu, Dua, dan Empat mayoritas bergolongan IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId. Hal ini berarti struktur pemeriksa ke depan akan terjadi adalah penurunan ‘grade’ pada semua jenjang jabatan. 6. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah maksimum rata-rata SPP yang dapat diselesaikan dengan menggunakan standar National Institute of

136

Universitas Indonesia

137

Health dan PMK Nomor: 140/PMK.01/2006 masing-masing sebanyak 11 SPP dan 8 SPP. 7. Lama hari efektif minimal rata-rata dalam menyelesaikan SPP dengan menggunakan standar National Institute of Health dan PMK Nomor: 140/PMK.01/2006 masing-masing selama 24,24 hari dan 30,24 hari. 8. Jumlah kekurangan fungsional pemeriksa pajak dengan menggunakan standar National Institute of Health masing-masing PMA Satu; 31 orang, PMA Dua; 42 orang, PMA Empat; 33 orang. 9. Jumlah kekurangan fungsional pemeriksa pajak dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 masingmasing PMA Satu; 56 orang, PMA Dua; 67 orang, PMA Empat; 59 orang. 10. Kelemahan dalam penerapan self assessment system seharusnya dapat diantisipasi dengan dukungan pengawasan yang cukup, salah satunya dengan kecukupan tenaga fungsional pemeriksa pajak.

5.2 Saran Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini bagi pemangku kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Pimpinan DJP dalam jangka pendek untuk segera menambah jumlah fungsional pemeriksa pajak khususnya KPP PMA Satu, Dua dan Empat dengan menggunakan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 140/PMK.04/2006 dengan mempetimbangkan volume dan kompleknya wajib pajak yang diperiksa, spesialisasi serta pengalaman fungsional pemeriksa pajak

dan signifikansi penerimaan

negara, 2. Pimpinan DJP sebaiknya membuat sistem dan payung hukum yang dapat mengantisipasi lonjakan pemeriksaan di saat jumlah fungsional pemeriksa terbatas dengan mempertimbangkan analisis beban kerja per unit kantor, 3. Pimpinan DJP membuat kebijakan yang memacu motivasi fungsional pemeriksa pajak untuk terdorong meningkatkan kinerja pemeriksaan dengan reward yang jelas, transparan dan terukur,

Universitas Indonesia

138

4. Pimpinan DJP membuat kebijakan tentang survei waktu efektif rata-rata setiap penugasan di setiap kantor pelayanan pajak dengan melakukan survei jenis pekerjaan yang dilakukan dan lama waktunya, sebagai dasar penentuan standar rata-rata suatu pekerjaan dalam SOP (standar operating prosedure), 5. Pimpinan DJP harus mempertimbangkan ulang penilaian angka kredit bagi fungsional pemeriksa pajak, 6. Pimpinan DJP perlu membuat kebijakan tentang transparansi penilaian kinerja fungsional pemeriksa pajak, 7. Pimpinan DJP perlu memetakan kembali komposisi pangkat/golongan kerja fungsional pemeriksa pajak saat ini yang mayoritas berpangkat IIIb,IIIc,IIId, 8. Kebijakan penambahan dan up grade fasilitas dan sarana kantor guna mendukung kinerja pemeriksaan, 9. Kebijakan pendidikan dan pelatihan transfer pricing, teknologi informasi (manajemen informatika) seperti Accounting Common Language (ACL), dan software pengambilan serta pengolahan data yang diwajibkan untuk semua fungsional pemeriksa pajak, 10. Kebijakan pimpinan DJP untuk mengkaji ulang penggantian biaya-biaya dalam rangka mutasi seperti; biaya-biaya yang berhubungan dengan mutasi, penggantian sewa rumah selama di tempat baru, dan tunjangan kesehatan, 11. Pendidikan dan latihan fungsional pemeriksa pajak bagi yang belum pernah mengikuti.

Universitas Indonesia