Cbr Profesikependidikan Kel.6.docx

CRITICAL BOOK REVIEW PROFESI KEPENDIDIKAN

DOSEN PENGAMPU : Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd.

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 6: Grace Malini Siburian (11831111) Nurhayati (1183111143) Nur Fadhila (1183111137) Trisa Ayu Sadila (1183111128)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan anugrahNya sehingga kami para penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah Critical Book Review ini. Adapun penulisan makalah critical book ini bertujuan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi kami dan penulisan critical book review ini diselesaikan sebagi tugas yang diberikan oleh dosen. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah critical book ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan makalah critical book ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga kedepannya makalah ini menjadi sempurna. Akhirnya tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai terwujudnya penulisan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Medan, 20 Maret 2019

Tim Penyusun, Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................................................. IDENTITAS BUKU ………………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. B. TUJUAN PENULISAN ............................................................................................ C. MANFAAT ...............................................................................................................

BAB II RINGKASAN ISI BUKU ............................................................................................ A. BUKU UTAMA ....................................................................................................... B. BUKU PEMBANDING …………………………………………………………..

BAB III PEMBAHASAN …………………………………………………………………… A. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUKU UTAMA ........................................ B. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUKUPEMBANDING ……………..…..

BAB IV PENUTUP................................................................................................................... A. KESIMPULAN ........................................................................................................ B. SARAN .................................................................................................................... LAMPIRAN .............................................................................................................................

IDENTITAS BUKU 

Buku Utama

Judul Buku

: Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nama penulis : Dr. Rusyidi Ananda, M.Pd Tahun terbit

: 2018

Kota Terbit

: Medan

Penerbit

: Lembaga Prduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI)

Halaman Buku: 295 halaman ISBN 

: 978-602-51316-0-8

Buku Pembanding

Judul buku

: Profesi Kependidika

Nama Penulis : Prof. Dr. Sudarwa Danim dan Dr. H. Khairil Tahun terbit

: Desember 2012

Kota Terbit

: Bandung

Penerbit

: Alfabeta

Halaman Buku: 238 halaman ISBN

: 978-602-8800-44-0

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajran. Secara khusus dalam pembelajaran pendidik mempnyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing, dan memfasilitas siswa untuk belajar. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989). Semakin dituntutnya profesionalitas seorang guru, maka guru sebagai tenaga pengajar dan pemberi informasi kepada siswanya tentu harus mengetahui bagaimana seorang guru yang professional itu. Secara umum, sikap profesional seorang guru dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai seorang tenaga pendidik. Menurut PP No. 74 Tahun 2008 pasal 1.1 Tentang Guru dan UU. No. 14 Tahun 2005 pasal 1.1 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalar pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik professional dituntut

untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak.

B. Tujuan Penulisan Critical Book Report ini bertujuan : 1.Mengkritik sebuah buku 2. Untuk memenuhi tugas CBR dalam mata kuliah profesi kependidikan 2. Mencari dan mengetahui imformasi yang ada dalam buku 3. Membandingkan isi buku pada keaadaan nyata dan lingkungan sekitar 4. Mengetahui tujuan profesi kependidikan 5. Mengetahui kelebihan dan kelemahan buku

C. Manfaat Penulisan Mamfaat critical book ini adalah: 1. Mengetahui lebih banyak mengenai profesi kependidikan 2. Mengetahui tujuan apa yang akan dicapai dalam profesi kependidikan 3. Menambah wawasan mengenai ilmu keprofesian.

BAB II RINGKASAN ISI BUKU 

BUKU UTAMA

BAB 1 : PENDAHULUAN A. Pengertian Profesi Kata profesi dalam bahasa Inggris adalah “ profession ”, dalam bahasa Belanda “ professie ” yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin “ professio ” yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Kata profesi juga terkait secara generik dengan kata “ okupasi ” (Indonesia), accupation (Inggris), accupatio (Latin) yang bermakna kesibukan atau kegiatan atau pekerjaan atau mata pencaharian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Menurut Tilaar (2002:86) profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hirarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Hal senada dipaparkan Nata (2003:138) bahwa profesi adalah pernyataan atau pengakuan tentang bidang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih. B. Karakteristik Profesi Flexner sebagaimana dikutip Prayitno (2009:466) memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 (enam) karakteristik sebagai berikut: 1. Keintelektualan. Kegiatan professional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia (kegiatan yang memerlukan ketrampilan fisik), lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada kegiatan rutin. 2. Kompetensi professional yang dipelajari. Pelayan professional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. 3. Objek praktek spesifik. Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktek spesifiknya sendiri.

4. Komunikasi. Segenap aspek pelayanan professional meliputi objek praktek spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan atiran kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semuan dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus dijaga kerahasiaannya itu. 5. Motivasi altruistik. Motivasi altruistic ini akan menjauhkan tenaga professional mengutamakan pamrih atau keuntungan pribadi dan sebaliknya mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan jika diperlukan, tenaga professional tidak segansegan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan/kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak. 6. Organisasi profesi. Tenaga professional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas professional. Organisasi profesi itu di samping membesarkan profesi itu sendiri juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan warga negara dan masyarakat luas. C. Tenaga Kependidikan. Kata kependidikan berkenaan dengan bidang pekerjaan mendidik. Kata ini berasal dari kata pendidik mendapat awalan “ke” dan berakhiran “an”, berartti proses atau kegiatan mendidik. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kata pendidikan berarti sama dengan menunjuk kata “keguruan dan ilmu pendidikan” sehingga apabila dikaitkan dengan tenaga kependidikan berarti orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan (Yahya, 2013:17). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Tugas pokok tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XI pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanaka

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. D. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kependidikan Hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan sebagaimana dipaparkan dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan adalah: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi da kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. E. Klasifikasi Tenaga Kependidikan Klasifikasi tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut: 1. Kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Termasuk tenaga kependidikan ini adalah: a. Rektor. b. Kepala sekolah. c. Direktur atau istilah lainnya.

2. Pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Termasuk dalam tenaga kependidikan ini adalah: a. Guru. b. Dosen. c. Konselor. d. Pengawas. e. Pamong belajar. f. Widyaiswara. g. Tutor. h. Fasilitator. i. Ustad dan sebutan dalam istilah lain yang berlaku di masyarakat. 3. Tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan ini adalah: a. Wakil kepala sekolah. b. Pustakawan. c. Laboran. d. Tata usaha. e. Pelatih ekstrakurikuler. f. Petugas keamanan.

BAB II : GURU

A. Pengertian Guru Kata “GURU” terkadang ditengah-tengah masyarakat merupakan akronim dari orang yang di “gugu” dan di “tiru” yaitu orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti (Yamin dan Maisah, 2010:88). Dalam hal ini guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang melaksanakan pendidikan dan pembelajaran ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah dan sebagainya (Djamarah, 2005:31). 1. Peran dan Fungsi Guru Adams dan Dickey sebagaimana dikutip Hamalik (2004:123) yaitu peran guru sesungguhnya sangat luas yang meliputi empat hal besar yaitu: a. Guru sebagai pengajar ( teacher as instructor ). Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas) yaitu menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. b. Guru sebagai pembimbing ( teacher as counsellor ). Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. c. Guru sebagai ilmuwan ( teacher as scientist ). Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Guru bukan saja berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. d. Guru sebagai sebagai pribadi ( teacher as person ). Sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didiknya, oleh orang tua dan masyarakat. B. Hak Dan Kewajiban Guru. Sebagai konsekuensi tugas profesionalnya, maka guru mendapatkan hak-haknya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan hak-hak yang diperoleh guru. sebagai berikut: 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minium dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan

tunjangan maslahat yang terkait tugas guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 5. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 6. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi sosial. 8. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. 9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. 10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya adalah: 1. Merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengawasan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Jabatan dan Pangkat Guru. Di dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 diatur jenjang jabatan dan pangkat fungsional guru. Jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah: 1. Guru pertama. 2. Guru muda. 3. Guru madya. 4. Guru utama.

BAB III : KEPALA SEKOLAH A. Pengertian Kepala Sekolah Secara etimologis, kepala sekolah merupakan padanan dari schoolprincipal yang bertugas menjalankan principalship atau kekepala sekolahan. Istilah kekepalasekolahan artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Selain sebutan kepala sekolah, ada juga sebutan lain yaitu administrator sekolah ( school administrator), pimpinan sekolah ( schoolleader ), manajer sekolah ( school manajer). B. Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah. Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Di dalamnya disebutkan kualifikasi umum dan kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah. Kualifikasi umum harus dimiliki untuk menjadi kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi- tingginya 56 tahun. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah

masing-masing, kecuali di Taman Kanak- kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA. c. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi nonPNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. C. Fungsi dan Peran Kepala Sekolah Fungsi dan peran kepala sekolah dijelaskan oleh Mulyasa (2005:98-120) adalah sebagai berikut: (1) kepala sekolah sebagaiedukator, (2) kepala sebagai manajer, (3) kepala sekolah sebagai administrator, (4) kepala sekolah sebagai supervisor, (5) kepala sekolah sebagai leader, (6) kepala sekolah sebagai inovator, dan (7) kepala sebagai motivator.

BAB IV : PENGAWAS SEKOLAH A. Pengertian Pengawas Sekolah Pemaknaan terhadap kata supervisor (pengawas sekolah) tidak dapat dipisahkan dengan kata supervisi. Secara etimologis kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang terdiri dari kata super dan vision. Kata super bermakna atas atau lebih, sedangkan kata vision berarti lihat atau awasi, dengan demikian dapatlah dimaknai bahwa supervisi yaitu melihat dari atas atau melakukan pengawasan. Sehingga kata supervisor dimaknai sebagai orang atau pihak yang melakukan pengawasan. B. Tugas Pokok Pengawas Sekolah Menurut Yahya (2013:136-137) secara umum pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara

khusus, pengawas pendidikan memiliki tugas membantu guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Membantu guru untuk lebih memahami dan menghayati tujuan-tujuan pendidikan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan baik. 2. Membantu guru untuk lebih memahami kebutuhankebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. 3. Membantu guru dalam menerapkan kepemimpinan efektif dalam rangka meningkatkan profesional guru. 4. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di dalam kelas. 5. Membantu guru dalam mendesain program pembelajaran. 6. Membantu guru meningkatkan kompetensi, baik kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional maupun sosial. 7. Mendorong guru untuk meningkatkan jabatan karirnya. C. Beban dan Sasaran Kerja Pengawas Sekolah Beban kerja pengawas sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya adalah 37,5 jam perminggu termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah/madrasah binaan. Selanjutnya mengenai sasaran kerja pengawasan yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut: 1. Untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru. 2. Untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7

satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran. 3. Untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru. 4. Untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling. 5. Untuk

daerah

khusus,

beban

kerja

pengawas

sekolah paling sedikit 5 (lima)

satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. E. Jenjang Jabatan dan Pangkat Pengawas Sekolah. Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: 1. Pengawas Sekolah Muda. 2. Pengawas Sekolah Madya. 3. Pengawas Sekolah Utama. Jenjang pangkat pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 1. Pengawas Sekolah Muda.

Penata, golongan ruang III/c.

Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d. 2. Pengawas Sekolah Madya. golongan ruang IV/b.

Pembina, golongan ruang IV/a.

Pembina Tingkat I,

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

3. Pengawas Sekolah Utama.

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

Pembina

Utama, golongan ruang IV/e. F. Pengertian dan Tujuan Supervisi Pendidikan 1. Pengertian. Pengertian supervisi pendidikan menurut Rohani (1991:67) adalah segala usaha dari petugaspetugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya untuk memperbaiki pembelajaran, mengembangkan pertumbuhan guruguru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahanbahan pembelajaran, metode mengajar dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya menurut Sahertian (2000:19) supervisi pendidikan tidak lain dari

usaha memberi layanan kepada guruguru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. 2. Tujuan. Sergiovanni sebagaimana dikutip Siahaan dkk (2006) menegaskan tujuan supervisi pendidikan yaitu: (a) pengawasan berkualitas, (b) pengembangan profesional, dan (c) peningkatan motivasi guru.

BAB V : KONSELOR A. Pengertian. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menjelaskan konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. B. Tugas Pokok Konselor. Tugas pokok guru bimbingan konseling adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan program, menganalisis program yang telah dievaluasi serta merumuskan bentuk-bentuk tindak lanjut yang akan diambil untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya. C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Konselor. Di dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 diatur jenjang jabatan dan pangkat fungsional guru. Jenjangjabatan fungsional guru bimbingan dan konseling dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah: 1. Guru pertama. 2. Guru muda. 3. Guru madya. 4. Guru utama.

Selanjutnya jenjang kepangkatan guru bimbingan dan konseling untuk setiap jenjang jabatan tersebut adalah: 1. Guru pertama, meliputi:

Penata muda, golongan ruang III-a.

Penata muda tingkat I, golongan ruang III-b. 2. Guru muda, meliputi: III-c.

Penata, golongan ruang

Penata tingkat I, golongan ruang III-d. 3. Guru madya meliputi:

ruang IV-a.

Pembina tingkat I, golongan ruang IV-b.

ruang IV-c. 4. Guru utama.

Pembina, golongan

Pembina utama muda, golongan

Pembina utama madya, golongan ruang IV-d.

Pembina utama,

golongan ruang IV-a.

BAB VI : TENAGA ADMINISTRASI A. Pengertian Mewacanakan tenaga administrasi tidak terlepas untuk memaknai terlebih dahulu kata “administrasi”. Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu ad yang berarti intensif, dan ministrare yang berarti melayani, membantu, menolong, memudahkan, mengatur atau memenuhi. Dengan demikian administrasi merujuk kepada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, memudahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan (Danim dan Khairil, 2012:207). B. Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Administrasi. Kualifikasi tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

BAB VII : DOSEN A. Pengertian Padanan kata dosen dalam bahasa Inggris yaitu lecturer dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dosen diartikan sebagai pensyarah atau pengajar di perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dijelaskan

dosen

adalah

pendidik

dan

ilmuwan

dengan

tugas

utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi adalah guru besar atau profesor. B. Kedudukan dan Tugas Dosen. Merujuk kepada pemaknaan dosen sebagaimana yang diamanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berperan penting dalam menyebarkan, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, maka dosen memiliki kedudukan sebagai berikut: 1. Dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional yang berfungsi sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta pengabdi kepada masyarakat. 2. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang perguruan tinggi. 3. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama di perguruan tinggi. C. Hak Dan Tanggung Jawab Dosen. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, maka sebagai pendidik dan tenaga profesional, dosen berhak mendapatkan hak-hak sebagai berikut: 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan bagi dosen yang memilki jabatan akademik guru besar dan maslahat tambahan lainnya. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi tersebut dapat berupa kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akademik sesuai dengan prestasi kerja. Adapun penghargaan dapat berupa penghargaan kenaikan pangkat istimewa, penghargaan dalam bentuk finansial, penghargaan dalam bentuk tanda jasa dan penghargaan purna bakti dosen. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas prestasi kerja, seperti perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, seperti pendidikan studi lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, lokakarya, dan sejenisnya. 5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik yaitu kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga. Adapun kebebasan mimbar, yaitu kebebasan yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai yang berlaku. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel dan menentukan kelulusan peserta didik. 7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi keilmuan. 8. Memperoleh cuti. Selanjutnya terkait dengan kewajiban dosen sebagaimana tercantum dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen meliputi: 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-udangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. 6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.



BUKU PEMBANDING

Bab I Esensi dan Ranah Profesi Kependidikan A. Ranah Profesi Kependidikan Profesi kependidikan terdiri dari dua ranah yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dimana didalamnya termasuk pendidik. B. Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional Secara defenisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik profesioal dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Kata guru (teachers) dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (elementary dan secondary level). Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran an keilmuan, tautannya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. C. Profesi dan prinsip-Prinsip profesinalitas Unsur terpenting dalam profesi guru adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan atau keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Connny R. Semiawan mengemukakan tiga kriteria guru yaitu: (1) kowledge criteria yakni kemampuan intelektual, (2) performance criteria adalah kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan dan perilaku dan (3) product criteria adalah kemampuan dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa.

Bab II Pendekatan Pelembagaan profesi

Menurut RD. Lansbury dalam profesionals and management (1978), dalam konteks profesionalisasi istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan (approach) yaitu pendekatan karakteristik, pendekatan institusional dan pendekatan legalistik. A. Pendekatan karakteristik Pendekatan karakteristik (the trait approach) memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Beberapa ahli menyimpulkan sifat atau karakteristik profesi diantaranya kemampuan intelektual, pengetahuan spesialisasi, pengetahuan praktis, teknik kerja yang dapat dikomunikasikan, dll. B. Pendekatan Institusional Pendekatan institusional (the institusional approach) memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. H.L. Wilensky (1976) mengemukakan lima langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. Pertama memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu. Kedua menetapkan sekolah tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Ketiga mendirikan asosiasi profesi. Keempat melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut. Kelima mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. C. Pendekatan Legalistik Pendekatan legalistuk (the legalistic approach) yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. M. Friedman (1976) untuk memperoleh pengakuan terhadap profesi maka ditempuh melalui tiga tahap. Pertama registrasi (registration). Kedua sertifikasi (certification). Ketiga lisensi (lincensing).

Bab III Pengembangan Profesi dan Karir A. Alasan Esensial Pembinaan dan pengembangan guru adalah karakteristik tugas yang berkembang seirama dengan perkembangan iptek, disamping reformasi internal pendidikan itu sendiri. Secara umum kegiatan ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu metode-metode praktis (on the jobtraining and development) yang terdiri dari pelatihan instruksi pekerjaan, magang, rotasi

jabatan, dll. Dan teknik-teknik presentasi atau metode-metode simulasi (off the job training and development) meliputi metode kursus formal, bermain peran, presentasi video, dll.

B. Fokus Pengembangan Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P3KG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik yang terdiri dari lima subkompetensi, kompetensi kepribadian yang terdiri dari lima subkompetensi, kompetensi sosial yang memiliki tiga subranah dan kompetensi profesional yang terdiri dari dua ranah subkompetensi. Sebagai guru yang berkompeten memiliki pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, peguasaan bidang studi baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dan kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

Bab IV Peran dan Tugas Guru A. Peran Guru di Sekolah UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 tentang guru. Mujtahid (2010) mengemukakan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator dan motivator. Guru Sebagai Perancang, tugas guru sebagai perancang yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyususn kebutuhan sarana dan prasarana, dll. Guru sebagai penggerak yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Guru sebagai evaluator yaitu melakukan evaluasi/penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Guru sebagai motivator merupakan penentu keberhasilan yang menggerakkan untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencpai tujuan tertentu. B. Perluasan Peran Guru Guru masa depan harus mampu memainkan perannya dimasa depan sebagai penasihat, sebagai subjek yang memproduksi, sebagai perencana, sebagai inovator, sebagai motivator, sebagai pribadi yang mampu atau capable personal, sebagai pengembang, sebagai penghubung

dan sebagai pemelihara. Keberhasilan belajar siswa dipengarruhi oleh faktor yang berasal dari dala diri siswa berupa kecerdaan, strategi belajar dan motivasi. Faktor yang berasal dari luar misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru serta sistem pemberian umpan balik. Mujtahid (2010) model kondisi motivasional itu adalah perhatian (attention), relevansi (revance), kepercayaan diri (confidence) dan kepuasan (satisfaction). C. Tugas Guru Tugas guru kelas diantaranya menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. Tugas guru mata pelajaran diantaranya menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya. Tugas guru bimbingan dan konseling diantaranya menyusun kurikulum bimbingan dan konseling, menyusun silabus bimbingan dan konseling serta menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling. Bab V Profesionalisasi Bidang Keadministrasian Pendidikan A. Esensi Keadmistrasian Pendidikan Bukan tidak mungkin banyak pemangku kepentingan memandang administrasi atau tatalaksana penting ketika mengalami kemacetan untuk aneka urusan. Ketika semua berjalan lancar banyak orang lupa akan esensi dan eksistensi administrasi atau tatalaksana kantor. Ketika memberikan uang administrasi orang sangat mungkin hanya akan mengingat uangnya bukan administrasinya. Jika urusan administrasi lancar bukan karena mempersepsi bahwa administrasi memang harus lancar, tapi uanglah yang harus memperlancarnya. Djam’an Satori (2006) menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materiil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. B. Administrasi atau Manajemen Pendidikan

Istilah administrasi di Indonesia merupakan padanan kata administratie (bahasa Belanda) dan administration (bahasa Inggris). Administrasi dalam padanan kataadministratie sering dimaknai sebagai tata usaha atau tata laksana. Istilah administrasi umumnya digunakan manakala merujuk pada proses manajerial tingkat puncank (top management) dilihat dari konteks keorganisasaian. Sedangkan istilah manajemen merujuk pada proses kerja manajerial pada tingkat yang lebih operasional. Bab VI Keprofesian Bidang Kekepalasekolahan A. Fungsi Kepala Sekolah Dalam Kemendiknas telah dikembangkan paradigma baru administrasi atau manajemen pendidikan, kepala sekolah minimal harus berfungsi sebagai (1) educator yaitu menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. (2) manager yaitu memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan guru dan tenaga kependidikan melalui persaingan dalam kebersamaan, memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya serta mendorong keterlibatan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. (3) administrator yaitu mampu merencanakan, mengorganisasaikan, menata staff, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut. (4) supervisor yaitu mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru juga tenaga kependidikan. (5) leader yaitu mampu memberikan petunju dan pengawasan, menningkatkan kemauan kemampuan guru dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. (6) inovatif yaitu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin

hubungan

yang

harmonis

dengan

lingkungan,

mencari

gagasan

baru,

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan guru dan tenaga kependidikan serta mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. (7) motivator yaitu memberikan strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada guru dan staff untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Ketujuh fungsi kepala sekolah tersebut sering disebut dengan EMASLIM. B. Kepala Sekolah Sebagai Pejabat Formal Pada hakikatnya kepala sekolah adalah pejabat formal yang diangkat melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peratursn ysng berlaku. Secara sistem, jabatan kepala

sekolah sebagai pejabat atau pemimpin formal dapat diuraikan melalui berbagai pendekatan yakni pengangkatan, pembinaan dan tanggung jawab. Persyaratan administratif calon kepala sekolah meliputi usia maksimal, pangkat, masa kerja, pengalaman dan berkedudukan sebagai tenaga fungsional guru. C. Kriteria Kepala Sekolah Kriteria menjadi kepala TK/RA meliputi berstatus sebagai guru TK/RA, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK/RA dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta kewirausahan di bidang pendidikan. Kriteria menjadi kepala SD/MI meliputi berstatus sebagai guru SD/MI, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SD/MI dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta kewirausahan di bidang pendidikan. Kriteria menjadi kepala SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK meliputi berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta kewirausahan di bidang pendidikan. Kriteria menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di satuan pendidikan khusus dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta kewirausahan di bidang pendidikan khusus. D. Persyaratan Kepala Sekolah Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 telah menetapkan standar sekolah/madrasah, standarnya lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan standar sejenis yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005. E. Peningkatan Mutu Administrator sekolah yang profesional mampu membangun keunggulan sesuai dengan potensi interal dan akses internalnya. Skema keunggulan adalah kemampuan sekolah

menyediakan semacam voucher atau beasiswa bagi anak-anak yang termasuk kategori tidak diuntungkan karena kemiskinan yaatim-piatu, diabaikan oleh keluarga, terisolasi secara geografis, dll. Pada tingkat Dinas Pendidikan dukungan dapat dilakukan dengan penyediaan informasi, membantu sekolah membangun kapasitas melalui pengembangan staff dan pengelolaan keuangan, negoisasi dengan pihak eksternal dan menggaransi akuntabilitas. Bab VII keprofesian Bidang Kepengawasan Sekolah A. Jabatan Supervisor Sekolah Istilah supervisor sekolah tidak cukup jelas dalam produk hukum kependidikan di Indonesia. Istilah supervisor sekolah lebih cenderung merujuk pada fungsi ketika sedang melakukan supervisi ketimbang status formal pelakunya. Fungsi supervisi dilakuan oleh pengawas sekolah yang dalam konteks UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas masuk alam rumpun tenaga kependidikan. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. B. Tugas Pokok Pengawas Sekolah Nana Sudjana (2006) mengemukakan tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun manajerial. Depdiknas (2006) pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspekteknis pendidikan dan pembelajaran. Supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah. C. Fungsi Pengawas Sekolah Depdiknas (2006) supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yan terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. D. Kewenangan Pengawas Sekolah

Beberapa kewenangannya adalah bersama kepala seklah dan guru yang dibinanya menentukan program meningkatkan mutu pendidikan, menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah serta guru pada sekolah yang bersangkutan. Menetukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun dan menetapkan kinerja sekolah (kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guru peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas. E. Kompetensi Pengawas Sekolah Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak atau dapat juga didefenisikan sebagai spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaannya, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Secara akademik, standar kompetensi kepala sekolah dekelompokkan jadi tiga komponen yaitu komponen kompetensi profesional, komponen kompetensi personal dan komponen kompetensi sosial. Bab VIII Profesi Supervisor dan Supervisi Pembelajaran A. Defenisi Supervisi Secara etimologi istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervition” yang berarti pengawasan. Secara morfologis supervisi terdiri dari dua kata yaitu super (atas) dan vision (pandang, lihat, tilik, amati atau awasi). Menurut Adam dan Dickey (1959) dalam buku mereka Basic Principal of Supervision, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki pengajaran yang pada hakikatnya adalah perbaikan belajar dan mengajar. B. Supervisi bukan Inspeksi Titik tekan inspeksi adalah menyalahkan, sedangkan supervisi fokusnya adalah melakukan bimbingan profesional. Inspeksi diambil dari bahasa Belanda yaitu inspectie yang maknanya memeriksa, melihat, menilik bahkan menginterogasi untuk mencari kesalahan subjek yang diinspeksi. Jadi supervisi dapat diartikan sebagai ispeksi inspeksi untuk mencari kelemahankelamahan guru hanya sebatas sebuah diagnosis, yang kemudian ditindaklajuti dengan kegiatan bimbigan profesional terhadap mereka.

C. Tujuan Supervisi Tujuan utama meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Tujuan umumnya memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan menjalankan proses belajar mengajar. Secara khusus diantaranya meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan implementasi kurikulum secara efektif dan efisien bagi kemajuan siswa dan generasi mendatang, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa, dll. D. Fungsi Supervisi dan Supervisor Fungsi supervisi meliputi meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mendorong dan mengoptimalkan unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, fungsi membina dan memimpin. Made Pidarta (2009) merumuskan fungsi supervisor diantaranyasebagai perantara dalam menyampaikan minat para siswa, orang tua dan progra sekolah kepada pemerintah dan badan-badan kompetensi lainnya, memantau penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar, merencanakan program pendidikan untuk generasi selanjutnya, dll. E. Peranan Supervisor Pembelajaran Supervisor pembelajaran dilakukan oleh pengawas profesional yang memerankan diri sebagai supervisor, ketika dia bertindak sebagai supervisor ‘topi pengawasnya’ dilepas. Superpengajaran lebih berperan sebagai ‘gurunya guru’. Mereka adalah orang-orang yang siap membantu kesulitan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tidak terkesan angker, bahkan mungkin mencari-cari kesalahan guru. F. Tugas Pokok Supervisor Pembelajaran Salah satu tugas pokok administrator sekolah, selain sebagai administrator profesional adalah sebagai supervisor (Mulyasa, 2003). Tugas utama pengawas sekolah adalah merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya, melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian, mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah dan memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan. G. Prinsip-Prinsip Supervisi

Tahalele dan Indrafachrudi (1975) merumuskan prinsip supervisi yaitu (a) dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, (b) kreatif dan konstruktif, (c) ilmiah dan efektif, (d) dapat memberi perasaan aman pada guru-guru, (e) berdasarkan kenyataan, (f) memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk melakukan evaluasi diri. H. Tipe-Tipe Supervisi Pembelajaran Supervisi sebagai inspeksi, supervisi yang laisses faire, supervisi yang coersive, supervisi yang bertipe training dan guidance dan supervisi demokratis. I. Teknik Supervisi Sahertian dan Mataheru (1986) membagi teknik supervisi pembelajaran menjadi dua jenis yaitu bersifat (individual devices) dan bersifat kelompok (group devices). J. Pendekatan Supervisi Pembelajaran Sergiovanni (1982) mengemukakan berbagai pendekatan supervisi antara lain supervisi ilmiah (scientific supervision), supervisi klinis (clinical supervision), supervisi artistik, integrasi diantara ketiga pendekatan tersebut. K. Perangkat Supervisi Pembelajaran Bagi supervisor yang akan melaksanakan supervisi, perlu menyiapkan aneka instrumen yang dibutuhkan, khusunya pada tahap persiapan.

Bab IX keprofesian Bidang Bimbingan dan Konseling A. Urgensi Layanan Guru Bimbingan Konseling Ahmad Sudradjat (2008) mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling meliputi fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyelesaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitas dan fungsi pemeliharaan. B. Pengawas Bimbingan dan Konseling Pertama, ekuivalensi kegiatan kerja pengawas Bk terhadap 24 jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang

pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda. Kedua, jumlah guru yang harus dbina untuk pengawas BK paling sedikit 40 dan paling banyak 60 guru BK. C. Penyusunan Program Program kerja merupakan awal tindakan, pengawas BK perlu menyusun program sebagai panduan dasarnya dalam bekerja. D. Pelaksanaan Program Dilaksanakan di sekolah yang berbentuk interaksi langsung, pelaksanakan penilaian dimaksudkan untuk menilai kinerja guru, dilakuka di sekolah binaan sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum, dll. E. Pelaporan Pelaporan merupakan pertanggungjawaban menyeluruh, yang idealnya terdiri dari laporan semester pertama, semester kedua dan laporan akhir, dll. F. Bimbingan dan Pelatihan Beranjak dari kebutuhan nyata guru BK itu sendiri, dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam satu semester, dilaksanakan secara terjadwal.

Bab X Tugas Keprofesian untuk Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan A. Pengantar Pengembanngan KTSP oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan (yang terdiri ari standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan) untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. B. Defenisi dan Prinsip KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan, satuan pendidikan,, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Silabus merupakan

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi daras ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. C. Komponen Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembmangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global serta kalender pendidikan. D. Pengembangan silabus Prinsip pengembangan silabus harus bersifat ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. E. Unit Waktu dan Pengembangan Silabus Penyususnan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun dan alokasi waktu mata pelajaran yang sekelompok, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. F. Langkah-Langkah Pengembangan Silabus Mengkaji standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. G. Pelaksanaan Penyusunan KTSP Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan (yang berbentuk rapat kerja dan atau loka karya sekolah/madrasah dan atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaranbaru) perencanaan sekolah/madrasah. Secara garis besar tahapannya meliputi penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, finalisasi, pemantapan dan penilaian.

BAB III PEMBAHASAN A. Kelebihan dan Kelemahan Buku Utama  Kelebihan Di buku utama ini, banyak menjelaskan terkait profesi kependidikan. Di dalamnya secara jelas dan terperinci di sampaikan penulis kepada para pembaca seperti pengertian dari suatu profesi kependidikan, tujuan profesi kependidikan tersebut, hingga hak dan tanggung jawab dari suatu profesi kependidikan yang dibahas. Buku ini menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti dan menurut kami buku ini cocok dijadikan bahan referensi kepada para mahasiswa dalam mengerjakan tugas perkuliahannya dan untuk menambah wawasan atau pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa. Buku ini juga memiliki sumber referensi yang cuku banyak sehingga memudahkan para pembaca terkhusus mahasiswa untuk mengetahui sumber – sumbernya.  Kelemahan Di buku utama ini mempunyai kelemahan, contohnya di bab yang membahas tentang profesi guru, dimana tidak dijabarkannya cara mengembangkan kurikulum yang nantinya perlu untuk kita jadikan pedoman ketika menjadi seorang guru Adapun pembahasan yang terlalu panjang dan membuat para pembaca cukup bosan ketika membacanya ditambah lagi tidak diberikan sebuah tabel, diagram, ataupun gambar dimana itu akan mengurangi sedikit kebosanan atau kejenuhan para pembacanya sehingga tidak selalu membaca tulisan saja.

B. Kelebihan dan Kekurangan Buku Pembanding  Kelebihan Di dalam buku pembanding, materi yang disajikan mudah dipahami, penjelasan yang disajikan memiliki keterkaitan antara masing – masing bab. Materi yang disajikan berkaitan dengan seluruh pihak – pihak atau aspek – aspek yan mengarah pada dunia pendidikan.

Di dalam buku ini juga penulis enyampaikan materi secara jelas dan terperinci sehingga sangat membantu untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.. Di dalam buku ini, terdapat bab yang menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum dan pembuatan silabus dimana dapat memudahkan para pembaca khususnya mahasiswa yang mempelajari mata kuliah profesi kependidikan  Kelemahan Adapun kelemahan dari buku pembanding ini adalah, tata cara penulisan yang tidak cukup rapi seperti penulisan nama penulis. Terdapat beberapa pembahasan yang sama sehingga menyebabkan pemborosan kertas dan lain sebagainya. Fisik dari buku ini juga terlihat kurang menarik disebabkan karena kertasnya yang buram. Selain itu, seperti buku utama, buku pembanding ini terlalu menjelaskan materi secara terperinci dan tidak disertai dengan tabel ataupun grafik supaya mengurangi tingkat kebosanan ketika membacanya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Di dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang sisdiknas disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Harapan bagi profesi kependidikan adalah terbentuknnya para profesi kependidikan yang professional baik pendidik dan tenaga kependidikannya agar pendidikan semakin maju, berkualitas, dan bermutu. Tantangan yang harus dihadapi para profesi kependidikan antaralain: Profesionalisme Profesi Keguruan, Otoritas Profesional Guru, Kebebasan Akademik, Tanggung Jawab Moral (Responsible) dan Pertanggungjawab Jabatan (Accountabillity)

B. SARAN Demi kesempurnaan CBR ini penulis mengharapkan ktritikan dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya tugas CBR ini dapat lebih baik. Serta Penulis berharap makalah tentang profesi kependidikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi para calon pendidik, dan saran dari penulis adalah agar para calon pendidik nantinya dapat menjadi pendidik yang professional.

LAMPIRAN 

Gambar Buku Utama



Gambar Buku Pembanding