Cbr Pkn.docx

RINGKASAN BUKU BAB I (RASIONALISASI PENDIDIKAN PANCASILA) Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilannya, menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk' 'meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”. Selanjutnya dinyatakan bahwa ”Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempen tebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa serta sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan.” Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan. ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadian Indonesia. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini berarti ketepatan materi instruksional Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus terus-menerus ditingkatkan, kecocokan metodologi pengajarannya dikembangkan, dan efektivitas manajemen pembelajaran, termasuk kualitas dan prospek karier pengampunya, dibenahi. Pendidikan Pancasila, yang berhasil akan membuahkan Sikap cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik yang disertai dengan perilaku berikut: a. beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, b. berperikemanusiaan yang adil dan beradab, c. mendukung persatuan bangsa, d. mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan, e. mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik lndonesia diharapkan mampu ”Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa‘nya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya ia dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.”

Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan akan lebih dulu menjadi manusia Indonesia sebelum menguasai, memiliki Ipteks yang dipelajarinya. Warganegara Indonesia diharapkan unggul dalam penguasaan lpteks, namun; tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

BAB II (PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA) Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Demikian pula, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya tidak luput dari proses yang panjang tersebut. Sejarah masa lalu, kini, dan masa yang akan datang merupakan suatu keterkaitan yang tidak terpisahkan. Realitas kehidupan sekarang merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu, dan kehidupan yang akan datang merupakan kelanjutan dari kehidupan sekarang. Masa lalu bangsa Indonesia yang penuh dengan kepahitan, kesusahan, kesengsaraan, dan perjuangan yang disertai pengorbanan harta maupun jiwa merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh generasi sekarang. Bahkan pengaruhnya masih dapat dirasakan sampai era reformasi sekarang. Sejarah suram bangsa Indonesia merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menuju masa depan yang lebih baik serta mencapai negara Indonesia baru yang dicita-citakan. Sebelum melihat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu mengkaji rangkaian sejarah bangsa Indonesia. Agenda Utama Masa Reformasi Agenda pertama yang dilaksanakan adalah melantik kabinet "Reformasi Pembangunan" pada tanggal 25 Mei 1998, disusul dengan mengusut kekayaan mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Agenda kedua adalah menegakkan hukum dan keadilan di segala sisi kehidupan bangsa yang didalamnya juga tersirat penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Agenda ketiga yang paling mendesak adalah menstabilkan dan menguatkan ekonomi rakyat. Dan yang keempat yang sering dituntut oleh para mahasiswa adalah penghapusan dwi fungsi ABRI yang telah diselewengkan, di mana ABRI menjadi alat politik penguasa untuk menegakkan kekuasaannya. Pengusutan kasus KKN Soeharto dan kroninya telah diinstruksikan oleh Presiden Habibie kepada Menteri Kehakiman Muladi. Orang pertama yang diperiksa adalah pencetus program nasional (mobnas) Tommy Soeharto yang menjadi tersangka dalam manipulasi pajak sehingga negara menanggung kerugian triliunan rupiah. Hingga kini pemerintahan terus memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan politik bangsa serta negara Indonesia yang terpuruk pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Masa Reformasi ini sudah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan nasional, yang dimulai dari pemerintahan BJ Habibie, kemudian pemerintahan K.H. Abdurachman Wahid yang dilengserkan pada Sidang Tahunan MPR 1999 dan selanjutnya pemerintahan Megawati Soekarno Putri dengan kabinet Gotong Royongnya yang memerintah sampai tahun 2004.

Pada masa Reformasi ini MPR juga berhasil mengamandemen UUD 1945 dan sampai tahun 2002 telah sampai pada perubahan keempat yang mencakup penghapusan salah satu lembaga negara, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

BAB III (SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA) Pengertian Hukum Dasar Ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis (undang-undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi).

Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar) B.CS. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badanbadan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam undangundang dasar. Bagi mereka yang menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang-'. undang dasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif: dan yudikatif (Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika tersebut, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan dengan lima lembaga negara). . Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama kin. Undang-undang dasar juga merekam hubunganhubungan kekuasaan dalam suatu negara (Budiarjo, 1981: 95-96).

3.1.2 Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi) Konvensi adalah hukum yang yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut: 1. Merupakan kebiasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar.

Konvensi misalnya terdapat pada praktek penyelenggara negara yang sudah menjadi hukum dasar yang tidak tertulis, seperti: a. Pidato kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat b. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januarri setiap tahun. c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang Tahunan MPR (yang dimulai sejak tahun 2000). d.Mekanisme pembuatan GBHN.

3.2 Pengertian UUD 1945 Sebelum amandemen, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari: (1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD 1945, yang berisi Pasal l s/d 37 yang dikelompokkan dalam46 bab, Aliipasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan; serta (3) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahpisahkan. Naskah yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7_yang terbit pada tanggal 15 Februari l946-sebuah penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia. UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 18_ Agustus 1945. ' Namun berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan (Lihat Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen keempat). Yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

BAB IV (DINAMIKA PELAKSAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945) Dinamika pelaksanaan UUD 1945 Pelaksanaan UUD 1945 terbagi atas dua kurun waktu, yaitu masa kemerdekaan (tahun 1945 s/d 27 Desember 1949) dan pada tahun 1959 sampai sekarang.

Masa Kemerdekaan (1945 -1949) Kurun waktu ini adalah masa revolusi fisik karena bangsa in'. donesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongronganpanjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB. Namun keadaan ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS berubah menjadi NKRl dengan UUDS'SO. Tapi ternyata pelaksanaan UUDS'SO itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 kali yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Kabinet Natsir (6-9-1950 s'ld 27-4-1951) Kabinet Sukiman (27-4-1951 s/d 3-4-1952] Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955) Kabinet Burhanudin Harahap (12-8-1955 sld 24-3-1956) 6 KabinetAliSastroamijoyoll (24-31956 s/d 94-1957) 7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-74959)

Masa Orde Lama (1959-1966) Pengertian Orde Lama Orde lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Marat 1966 saat diserahkannya Supersemar oleh Presiden kepada Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden. Ciri-ciri Orde Lama adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai landasan idiil Pancasila dan landasan struhura] UUD 1945. ' 2. Mempunyai tujuan: a. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. b. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materal maupun spiritual dalam wadah NKRI. c. Membentuk kerja sama yang baik dengan semua negara di dunia; terutama dengan negara-negara di kawasan AsiaAfrika. d. Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.

Masa Orde Baru Pengertian Orde Baru Orde Baru lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966. Ciri-ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap UUD 1945, tetapi landasan struk-_ turalnya adalah kabinet Ampera sedangkan landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang umum ke IV tahun 1966. Selain itu, tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan ' keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara konstitusional. Adapun pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan konsekuen. Orde

Baru menghendaki kepentingan nasional tetapi tidak meninggalkan komitmen antikolonialisme. Orde Baru menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil serta melaksanakan cita-cita demokrasi politik. Strategi dan taktik Orde Baru ini tercermin dalam pro_ gram kabinet Ampera.

BAB V (MEMAHAMI ARTI DAN PENTINGNYA PEMBUKAAN UUD 1945) PEMBUKAAN UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang masingmasing memiliki spesifikasi tersendiri bila ditinjau dari segi nilainya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal_ pasal di dalam UUD 1945. Bagian-bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan alinea ini memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 berisi hal-hal yang bersifat Rindamental dan asasi bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, ke. dudukannya tetap dan tidak dapat diubah seperu' telah ditetapkan oleh MPR/MPRS yang antara lain mengeluarkan Ketetapan MPR No. 20/MPR/ 1966, No. 9/MPR/1978 serta No. III/MPR/l983. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu Pasal II Aturan Tambahan menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasalpasal. Maka jelaslah bagi kita bahwa Pembukaan UUD 1945, baik secara formal maupun material, tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sebab secara material memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dalam alinea pertama terkandung kalimat ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa Hak kodrati merupakan karunia dari Tuhan Yang Mahajsaangmeekat pada manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Selain sebagai hak kodrati yang bersifat mutlak dan asasi, hak tersebut juga'merupakan hak moral. Karena itu terhadap hak kemerdekaan tersebut tidak sesuai denzan hakikat Enkemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan harus dihauskanDeklarasi kemerdekaan seluruh bangsa di dunia yang terkanung dalam alinea pertama tersebut merupakan suatu Eernyataan yang bersifat universal. Pemyataaninimerupakmmsip bagi bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional dalam Merealisasikan hak asasi manusiabaik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.

BAB VI (MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT) Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat Filsafat negara kita ialah Pancasila, yang diakui dan diterima oleh Bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Sebagaimana telah dirumuskan oleh Presiden Soekarno, Pancasila pada hakikatnya telah hidup sejak dahulu dalam moral, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. "Dengan adanya kemerdekaan Indonesia, Pancasila bukanlah lahir, atau baru dijelmakan, tetapi sebenarnya Pancasila itu bangkit kembali".

Sebagai pandangan hidup bangsa, maka sewajarnyalah asasasas Pancasila disampaikan kepada generasi baru melalui pengajaran dan pendidikan. Pancasila menunjukkan terjadinya proses ilmu pengetahuan, validitas dan hakikat ilmu pengetahuan (teori ilmu pengetahuan). Pancasila menjadi daya dinamis yang meresapi seluruh tindakan kita, dan kita harus merenungkan dan mencerna arti tiap-tiap sila dengan berpedoman pada uraian tokoh-tokoh nasional, agar kita tidak memiliki tafsiran yang bertentangan. Dengan Pancasila sebagai filsafat negara dan bangsa Indonesia, kita dapat mencapai tujuan bangsa dan negara kita. Dengan demikian berdasarkan azas-azas dan kriteria filosofis serta beberapa pendapat tersebut di atas, sistem filsafat Pancasila memiliki kriteria dan sifat-sifat universal dan memilih ciri-ciri khas nasional, sebagai berikut. 1) Sistematis, fundame,ntal universal, integral dan radikal mencari kebenaran yang hakiki 2) Filsafat yang monotheis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa 3) Monodualisme dan monopluralisme atau integralistik yang mengutamakan ketuhanan, kesatuan dan kekeluargaan 4] Satu kesatuan totalitas yang bulat dan utuh antar sila-sila Pancasila 5) Memiliki corak universal, terutama sila I dan _sila II serta corak nasional Indonesia terutama sila III, IV, dan V

BAB VII (PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK) Pengertian Nilai, Moral, dan Norma Pengertian Nilai Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara memuat nilai-nilai luhur dan mendalam, yang menjadi pandangan hidup dan. dasar negara. Nilai-nilai Pancasila secara bertahap harus benar-benar diwujudkan dalam perilaku kehidupan negara dan masyarakat. Di dalam tatanan nilai kehidupan bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. a. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilainilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. b. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembagalembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental, walaupun lebih" rendah daripada nilai dasar, tetapi tidak kalah penting karena nilai ini

mewujudkan nilai umum menjadi konkret serta'sesuai dengan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum.

c. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Semangatnya nilai praksis ini seyogyanya sama dengan nilai dasar dan nilai instrumental.

Pengertian Moral Moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Jadi, moral adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar dipandang dari sudut baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moral dihubungkan dengan etika dan etiket yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila adalah budi pekerti menusia tentang baik dan buruk, salah dan benar dari sikap, perbuatan, dan kelakuan. Dengan kata lain, tata susila adalah falsafah tentang praktekkehidupan manusia yang berasal dari luar dirinya dan memberi pengaruh dalam dirinya. Moral meliputi hidup manusia itu diri sendiri dan dalam kehidupannya bersama dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan dalam negara serta dunia. Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara mempunyai pengertian: 1. Dasar negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. 3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain.

Pengertian Norma a. Pancasila sebagai Sumber Perubahan Hukum Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan: a. cita-cita hukum, b. kerangka berfikir, c. sumber nilai, d. sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia.

Dalam pengertian inilah Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan atau pembaharuan hukum. Materi dalam suatu produk hukum dapat senantiasa diubah sesuai dengan perkembangan zaman iptek serta perkembangan aspirasi rakyat.

Pengertian Etika & Pancasila sebagai Etika Politik Setiap orang pasti mempunyai moral tetapi belum tentu setiap orang berp1k1ran krms tentang moralnva. Pemikiran yang kritis tentang moral milah yang d1sebut etika (DardjiDarmodlhardw. l996' 33). Manusia yang balk tidak cukup hanya bermoral, tetapi luga harus beretika. Dengan berpikir kritis terhadap moral yang diyakininya, ia tidak akan gamang apabila sewaktu-waktu seseorang yang dijadikan panutan moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya. Nilai, norma, dan moral yang terkandung dalam Pancasila . sebagai dasar dan falsafah bangsa lndonesm harus dikali secara kritis, sehingga kita menerima Pancasila bukan sesuatu yang diwariskan dari para orangtua atau pendahulu kita Dengan mengkaji secara objektif dan ilmiah, kita tidak mudah goyah oleh masuknya ideologi lam vang t1dak ”Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai etika. mengarak kita untuk berpikir kritis, otokritik, kaji banding sehingga Pancasila yang kita terima sebagai dasar negara dan dasar khidupan berbangsa benar» benar hasd pilihan bangsa dan negara Indonesia, bukan sesuatu yang dipaksakan.

BAB VIII (PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL) Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara [Erman, 1994: 38). Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luwes, dan fleksibel dan tidak tertutup, kaku, yang akan membuatnya ketinggalan jaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfian, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas tiga dimensi. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain yang sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas/jati diri bangsa Indonesia (AL Marsudi, 2000: 62). Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendakiagar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Moerdiono (BP7 Pusat, 1992: 399) menyebutkan beberapafaktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka: 1. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian tidak semua persolan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologiideologi sebelumnya. 2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxismeleninisme/komunisme. Dewasa ini kubu komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya. ' 3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunisme sangat penting. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawanlawan politik. Kebijaksanaan pemerintah di saat itu menjadi absolut. Konsekuensmya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila . 4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai Satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai catatan, istilah Pancasila sebagai satusatunya asas telah dicabut berdasarkan Ketetapan MPR tahun 1999, namun pencabutan ini kita artikan sebagai pengembalian Fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila harus dijadikan jiwa (volkgeits) bangsa lndoneSia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di samping itu, ada faktor lain, yaitu adanya tekad bangsa lndonesu untuk menjadikan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia.

BAB IX (PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBAGUNAN NASIONAL) Pengertian Paradigma Paradigma ialah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, pn'nsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu (Al Marsudi, 2000: 69). Karena itu, Pancasila 'harus dijadikan paradigma dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sebagai landasan, acuan, metode, nilai dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai.

Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, pedoman pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik lndonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana yang aman, tenteram, tertib serta dinamis dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Asas Pembangunan Nasional

1. Asas Manfaat segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi peningkatan keesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. 2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan: usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 3.Asas demokrasi: demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional berusaha semaksimal mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 4.Asas adil dan merata: hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa Indonesia dan seu'ap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang diperlukan, sesuai dengan darma bakti yang diberikan kepada bangsa dan negara. 5.Asas perikemanusiaan dan keseimbangan: keseimbangan antara kepentingan-kepentingan keduniawian dan akhirat, antara material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan laut, darat, dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

6.Asas kesadaran hukum: setiap warga negara Indonesia harus selalu taat kepada hukum ,dan wajib menegakkan dan menyamin kepastian hukum.

1.Modal Dasar dan Faktor Dominan 1. Modal Dasar Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik yang sudah maupun akan dimiliki dan didayagunakan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu: a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negamlndonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. c.Wilayah nusantara yang luas dan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alamiah yang memiliki berbagai keunggulan. d.Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat maupun laut yang dapat digunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. e.Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. f.Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 'Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai asas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan modal yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. g.Budaya bangsa Indonesia yang dinamis telah berkembang. sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan. h.Potensi dan kekuatan efektif bangsa. yakni segala sesuatu yang secara potensial dan produktif menjadi milik bangsa. temasuk kekuatan sosial politik.

2. Faktor Dominan Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangiman nasional, yaitu: a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis. b. Wilayah bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya. c Sumber daya alam yang beraneka ragam termasuk flora . dan fauna. d. Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat £ Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. h. Kemungkinan pengembangan.

KEUNGGULAN       

Pada bab 1 dijelaskan secara lengkap bagaimana pendidikan pancasila Pada bab 2 dijelaskan beberapa sejarah perjuangan bangsa indonesia Pada bab 3 buku ini lebih menjelaskan tentang UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Dijelaskan masa orde baru dan orde lama pada bab 4 Pada bab 5 buku ini kita dapat memahami arti dan pentingnya pembukaan UUD 1945 dan dijelaskan pula makna dari setiap alineanya Banyak pendapat dari para ahli pada bab 6 buku ini mengenai pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab 8 dijelaskan nilai,moral dan norma serta etika politik

KELEMAHAN Menurut saya buku ini tidak ada kekurangannya karena setiap kajian teori nya dibahas sangat lengkap dan mudah dipahami pembaca