Bab I Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu lingkungan 45%,
perilaku 30%, pelayanan
kesehatan 20% dan
keturunan 5%.1 Lingkungan
mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan program kesehatan wajib seperti program upaya kesehatan lingkungan yang salah satunya melalui cakupan pengawasan sarana jamban yang merupakan sanitasi dasar.1,2 Sanitasi, secara khusus dibahas pada tujuan enam Sustainable Development Goals (SDGs), salah satu tujuannya untuk mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS), mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi pada tahun 2030.3 Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya.4 Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) 2006 menunjukan 47% masyarakat masih berperilaku dari buang air di sembarang tempat (BABS) ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Data angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 /1000 penduduk pada semua umur dan 16 provinsi mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 2,52.4 Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama
1
(6,7%), dan fasilitas umum (4,2%). Meskipun sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi (84,9%) dibandingkan di perdesaan (67,3%); sedangkan proporsi rumah tangga BAB di fasilitas milik bersama dan umum maupun BAB sembarangan di perdesaan (masing-masing 6,9%, 5,0%, dan 20,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (6,6%, 3,5%, dan 5,1%).5 Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Karawang 2014-2018 didapatkan 38,77% masyarakat belum memiliki akses terhadap jamban dan masih melakukan BABS. Kepemilikan jamban di Kabupaten Karawang baru mencapai 62% dengan rincian memiliki dan menggunakan 60% jamban pribadi, 2% MCK/WC Umum dan 38% BABS.6 Berdasarkan data pencatatan program pengawasan jamban keluarga di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang, dalam bentuk angka yang sudah diolah dan disajikan dalam PKP dan laporan tahunan program tahun 2018, didapatkan cakupan pengawasan jamban keluarga yaitu 59,69% dari target 75% dengan besar masalah 20,41% dan cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 48,03% dari target 75% dengan besar masalah 35,96%. Di puskesmas Cilamaya, kunjungan sepuluh penyakit terbanyak adalah ISPA, dispepsia, mialgia, hipertensi, common cold, sakit kepala, gangguan pada kulit, diabetes melitus, diare, konjungtivitis dan penyakit lainnya. Dimana terdapat diare di dalamnya yang sangat berhubungan erat dengan program pengawasan jamban.
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan evaluasi program untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengawasan jamban keluarga, dan jumlah jamban yang memenuhi syarat di Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
2
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang didapat berupa: 1. Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya. 2. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program(ISSDP) 2006 menunjukan 47% masyarakat masih berperilaku dari buang air di sembarang tempat (BABS). 3. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama (6,7%), dan fasilitas umum (4,2%).Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. 4. Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Karawang 2014-2018 didapatkan 38,77% masyarakat belum memiliki akses terhadap jamban dan masih melakukan BABS. 5. Berdasarkan data pencatatan program pengawasan jamban keluarga di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang, dalam bentuk angka yang sudah diolah dan disajikan dalam PKP dan laporan tahunan program tahun 2018, , didapatkan cakupan pengawasan jamban keluarga yaitu 59,69% dari target 75% dengan besar masalah 20,41% dan cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 48,03% dari target 75% dengan besar masalah 35,96%.
1.3.Tujuan 1.3.1. Tujuan Umum Untuk mengetahui masalah, penyebab masalah, dan penyelesaian masalah yang ada dalam program pengawasan jamban di UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 melalui pendekatan sistem.
3
1.3.2. Tujuan Khusus 1. Diketahuinya jumlah sarana jamban keluarga yang ada, jumlah jamban keluarga yang diperiksa, jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. 2. Diketahuinya hasil dari cakupan program pengawasan jamban keluarga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. 3. Diketahuinya presentase cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
1.4.Manfaat 1.4.1. Bagi Evaluator 1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat di bangku kuliah. 2. Melatih serta mempersiapkan diri dalam mengatur suatu program khususnya program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban. 3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengambil langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Menumbuhkan minat dan pengetahuan mengevaluasi. 5. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis.
1.4.2.
Bagi Perguruan Tinggi 1. Mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi. 2. Mewujudkan kampus sebagai masyarakat ilmiah dalam peran sertanya di bidang kesehatan.
4
3. Mewujudkan Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) sebagai universitas yang menghasilkan dokter yang berkualitas.
1.4.3.
Bagi Puskesmas yang dievaluasi 1. Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2. Mengetahui masalah dan hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program upaya kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban di wilayah
kerja UPTD Puskesmas Cilamaya, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat. 3. Dapat meningkatkan motivasi pemegang program dan pelaksana program agar dapat berjalan dengan baik. 4. Memperoleh masukan dari saran-saran yang diberikan sebagai umpan balik agar keberhasilan program di masa mendatang dapat tercapai secara optimal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengawasan jamban sehingga mutu dari pada pelayanan puskesmas ini menjadi lebih baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
1.4.4. Bagi Masyarakat 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya 2. Dengan tercapainya keberhasilan program, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 3. Masyarakat dapat memperoleh akses fasilitas jamban yang memenuhi syarat untuk kebutuhan sehari-hari
1.5.Sasaran Rumah Tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
5
Bab II Materi dan Metode
2.1. Materi Materi yang dievaluasi dalam program pengawasan jamban periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, antara lain: Data Sekunder
Penyuluhan tentang jamban sehat keluarga
Pencatatan dan Pelaporan
Pendataan jumlah sarana jamban keluarga yang ada.
Jumlah penduduk yang menggunakan jamban
Jumlah jamban keluarga yang diperiksa
Jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat
Jenis jamban yang ada atau yang digunakan
Pemetaan sarana jamban keluarga yang memenuhi syarat
Pengawasan jamban sehat keluarga
2.2. Metode Evaluasi program ini dilaksanakan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pelaksanaan program pengawasan jamban di UPTD Puskesmas Cilamaya periode
Januari
2018
sampai
dengan
Desember
2018
dengan
cara
membandingkan cakupan hasil program terhadap tolak ukur yang telah ditetapkan dan menemukan penyebab masalah dengan menggunakan pendekatan sistem.
Bab III 6
Kerangka Teoritis
3.1. Bagan Sistem
Bagan 1. Teori Pendekatan Sistem
Gambar di atas menerangkan sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan dengan suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Bagian atau elemen tersebut dapat dikelompokkan dalam lima unsur, yaitu : 1. Masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan dibutuhkan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut, terdiri dari tenaga (man), dana (money), sarana (material), metode (method), mesin atau alat yang digunakan (machine), jangka alokasi waktu (minute), lokasi masyarakat (market), dan informasi (information). 2. Proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang ada di dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Terdiri dari unsur perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pemantauan (controlling).
7
3. Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. 4. Lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem, terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik. 5. Umpan balik (feed back) adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan dari sistem tersebut, berupa pencatatan dan pelaporan yang lengkap, monitoring, dan rapat bulanan. 6. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran dari suatu sistem.
3.2. Tolak Ukur Tolak ukur merupakan nilai acuan atau standar yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai target yang harus dicapai pada tiap-tiap variabel sistem, yang meliputi masukan, proses, keluaran, lingkungan, dan umpan balik pada program pengawasan jamban keluarga. Digunakan sebagai pembanding atau target yang harus dicapai dalam program pengawasan jamban keluarga. Berdasarkan jumlah keseluruhan jamban yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya dan jumlah sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan atau merupakan fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan sendiri atau bersama,yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit sesuai Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) salah satu pilar dan indikator adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan) atau Open Defecation Free (ODF).
8
Bab IV Penyajian Data 4.1. Sumber Data Sumber data dalam evaluasi ini diambil, berasal dari data sekunder, yaitu: 1.
Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Cilamaya Kabupaten Karawang tahun 2018
2.
Laporan Bulanan Data Dasar Penyehatan Lingkungan, UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
3.
Data demografi UPTD Puskesmas Cilamaya Kabupaten Karawang tahun 2018
4.2 Data Umum 4.2.1
Data Geografis
a. Puskesmas Cilamaya terletak di Jalan Raya Cilamaya, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. b. Luas wilayah kerja puskesmas : ± 6158 Ha. Puskesmas Cilamaya memiliki wilayah kerja terdiri dari 7 Desa (Desa Cikarang, Desa Cikalong, Desa Tegalsari, Desa Tegalwaru, Desa Mekarmaya, Desa Cilamaya, Desa Muara), 73 RW, 154 RT. Jarak antara Puskesmas Cilamaya ke pusat kota Karawang adalah + 34 km. c. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Cilamaya: a. Sebelah Utara
: Laut Jawa
b. Sebelah Selatan
: Kecamatan Banyusari
c. Sebelah Barat
: Kecamatan Cilamaya Kulon
d. Sebelah Timur
: Kabupaten Subang
9
4.2.2
Wilayah Administrasi
Wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya terdiri dari 7 desa, 33 Dusun, 73 RW dan 154 RT. Desa-desa tersebut adalah: 1. Desa Cikarang 2. Desa Cikalong 3. Desa Tegalsari 4. Desa Tegalwaru 5. Desa Mekarmaya 6. Desa Cilamaya 7. Desa Muara 4.2.3
Data Demografi Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya pada Tahun 2017 adalah 51.292 jiwa dimana laki-laki sebanyak 24.842 jiwa dan perempuan sebanyak 26.450 jiwa dan jumlah kartu keluarga sebanyak 15.734. No
Desa
Jumlah
Jumlah
Penduduk
KK
1
Cikarang
7.492
2.317
2
Cikalong
4.671
1.458
3
Tegalsari
5.147
1.699
4
Tegalwaru
7.320
2.386
5
Mekarmaya
7.592
2.551
6
Cilamaya
14.304
3.945
7
Muara
4.766
1.378
Jumlah
51.292
15.734
Sumber: Data Demografi wilayah kerja Puskesmas Cilamaya Tahun 2018
10
Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya paling banyak adalah tamat SD. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani sebesar 60,0%. Sebagian besar penduduk beragama Islam. 4.2.4
Data Fasilitas Kesehatan Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada wilayah kerja Puskesmas Cilamaya, antara lain : Puskesmas (1), Posyandu (43), Balai Pengobatan 24 Jam (1), Praktik Dokter Umum (3), Praktik Dokter Gigi (1), Praktik Bidan (22).
4.2.5
Data Sarana Pendidikan Sarana pendidikan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya: 1) Taman Kanak-Kanak
: 5 buah
2) SD Negeri
: 27 buah
3) SMP
: 2 buah
4) SMA
: 5 buah
4.2.6 Mata Pencaharian Mata pencaharian terbanyak di Kecamatan Cilamaya adalah buruh tani yakni berjumlah 30.775 orang (60%).
4.3.Data Khusus 4.3.1. Masukan A. Tenaga (Man)
Penanggung jawab program pengawasan jamban keluarga: 1 orang sebagai koordinator program dan pelaksana program
B. Dana (Money) Dana untuk pelaksanaan program diperoleh dari :
11
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
: Tersedia
C. Sarana (Material) 1. Sarana medis:
Sanitarian kit
: Ada
2. Sarana non medis:
Infocus
: Ada
Layar
: Ada
Leaflet
: Ada
Lembar balik
: Tidak ada
Poster
: Ada
Formulir wawancara/
formulir pengawasan sarana jamban : Ada
Buku pedoman Kesling
: Ada
Alat tulis
: Ada
Sarana transportasi dinas
: Ada
D. Metode (Method) 1. Pendataan dilakukan setiap awal tahun berupa jumlah jamban yang ada, jumlah penduduk yang memakai sarana jamban, jenis jamban yang digunakan dan jumlah akses fasilitas yang memadai. Pendataan biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan/inspeksi. Data tentang jumlah jamban yang ada juga didapatkan melalui data bidan desa. 2. Penyuluhan/pemicuan mengenai sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan yang berdasarkan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Penyuluhan dilakukan di dalam dan di luar gedung. 3. Pemetaan jamban yang sudah memenuhi syarat. Pemetaan jamban dilakukan setahun sekali di balai desa, terutama di desa binaan. Pemetaan dilakukan setelah pertengahan tahun atau di akhir tahun yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan program yang sudah dijalankan melalui lingkup
12
area/daerah. Dimana pemetaan berisikan tentang kondisi sarana jamban yang ada, rumah yang memakai jamban, akses fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dan rumah dengan kasus diare/penyakit berbasis lingkungan yang diakibatkan oleh sarana jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan. 4. Pengawasan/inspeksi sarana jamban keluarga Inspeksi dilakukan secara berkala 12 kali dalam 1 bulan (1 minggu 3 kali) oleh petugas kesehatan lingkungan terlatih bersama dengan kader/perangkat desa/bidan dengan mengunjungi satu persatu rumah di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah serta efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.6 Pengawasan/inspeksi jamban diperiksa secara fisik dimana fasilitas pembuangan tinja dan menggunakan septik tank dengan sarana air bersih dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air/tanah. Kemenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) salah satu pilar dan indikator adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BABS. Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBABS), suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBABS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang berupa jamban sehat. Kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu :7
13
Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.
Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitar.
Syarat jamban sehat adalah : 6
Tidak mencemari sumber air minum (jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 -15 meter)
Tidak berbau.
Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus.
Tidak mencemari tanah disekitarnya.
Mudah dibersihkan dan aman digunakan.
Dilengkapi dinding dan atap pelindung.
Penerangan dan ventilasi cukup .
Lantai kedap air dan luas ruangan memadai.
Tersedia air, sabun, dan alat pembersih.
Standar dan pesyaratan kesehatan bangunan jamban, terdiri dari:6 a) Bangunan atas jamban Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan lainnya. Atap memberikan perlindungan kepada penggunanya dari sinar matahari, angin dan hujan. Dapat dibuat dari daun, genting, seng, dan lain-lain. Rangka digunakan untuk menopang atap dan dinding. Dibuat dari bambu, kayu, dan lain-lain. Dinding adalah bagian dari rumah jamban. Dinding memberikan privasi dan perlindungan kepada penggunanya. Dapat dibuat dari daun, gedek/ anyaman bambu, batu bata, seng, kayu, dan lain-lain.
14
b) Bangunan tengah jamban Terdapat dua bagian bangunan tengah jamban yaitu: Lubang tempat pembuangan kotoran tinja dan urin yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban harus terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
Gambar 2. Bangunan Tengah Jamban6
c) Bangunan bawah jamban Merupakan bangunan tempat penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langung maupun tidak langsung. Terdapat dua macam bentuk bangunan bawah jamban, antara lain:
Tangki Septik adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
15
Cubluk merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis. Bentuk cubluk dapat dibuat bundar atau segi empat, dindingnya harus aman dari longsoran, jika diperlukan dinding cubluk diperkuat dengan pasangan bata, batu kali, buis beton, anyaman bambu, penguat kayu, dan sebagainya.
Gambar 3. Bangunan Bawah Jamban
5. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan Petugas
lapangan
mencatat
kegiatan-kegiatan
yang
dikerjakan, dalam format pencatatan pengawasan sarana jamban (register dan formulir lain yang diperlukan) seterusnya membuat penyajian/visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel yang diperbaharui secara periodik (bulanan dan tahunan).
Pelaporan Puskesmas
yang
melaksanakan
kegiatan
ini
melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
16
sesuai format yang telah ada dan diberikan secara periodik (bulanan dan tahunan).
4.3.2. Proses A. Perencanaan
Melakukan pendataan 1 kali setahun setiap awal tahun tentang sarana jamban yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya. Pendataan sarana jamban keluarga meliputi jumlah rumah, jumlah jamban keluarga yang ada, jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat, jumlah jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat, jenis jamban keluarga yang digunakan, dan jumlah keluarga yang tidak memiliki jamban.
Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan/inspeksi sarana jamban sebanyak 12 kali dalam sebulan (1 minggu 3 kali) oleh petugas kesehatan lingkungan terlatih pada hari kerja dari jam 08.00 – 11.00 WIB. Perencanaan kegiatan dibuat 1 bulan sebelumnya mengenai jadwal tempat dan waktu dilakukannya pengawasan jamban.
Merencanakan kegiatan penyuluhan 12 kali (1 bulan 1 kali) yang dilaksanakan
oleh
petugas
kesehatan
lingkungan
melalui
kerjasama dengan lintas program (Program Promosi Kesehatan) dan lintas sektor (RT dan RW setempat). Bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
kesehatan lingkungan dan sosialisi program STBM.
Pencatatan dan pelaporan : -
Pencatatan
: setiap kegiatan dilaksanakan (pada hari kerja
pada pukul 12.00-14.00 WIB). -
Pelaporan
: setiap awal bulan.
17
B. Pengorganisasian Terdapat struktur tertulis dan pembagian tugas yang teratur dalam melaksanakan tugasnya:
Bagan 2. Struktur organisasi bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Cilamaya. Pengorganisasian
dalam
program
pengawasan
jamban
dibagi
berdasarkan jabatan:
Kepala Puskesmas Sebagai penanggung jawab program Monitoring pelaksanaan kesehatan lingkungan
18
Melakukan
evaluasi
data
hasil
pelaksanaan
kegiatan
kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas Wanakerta.
Koordinator Kesehatan Lingkungan/Pelaksana Koordinator program. Menerima pelaporan hasil kegiatan kesehatan lingkungan dari wilayah setempat. Melakukan pencatatan hasil keberhasilan program dan melaporkan hasil pencatatan kepada Kepala Puskesmas Wanakerta setiap awal bulan.
C. Pelaksanaan Sesuai dengan rencana dan metode yang telah ditetapkan, dilaksanakan secara berkala:
Dilakukan pendataan 1 kali selama 1 tahun di tiap-tiap desa di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya, yang dilakukan pada awal tahun yakni pada bulan Januari 2018. Data yang didapatkan merupakan data jumlah rumah, jumlah jamban keluarga yang ada, data didapatkan melalui data bidan desa. Sedangkan pendataan jumlah jamban yang diperiksa dan jumlah jamban yang memenuhi syarat kesehatan dilakukan setiap bulan.
Dilakukan kegiatan pengawasan/inspeksi sarana jamban hanya 2 kali dalam 1 bulan.
Sudah dibuat pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat.
Penyuluhan jamban sehat dari petugas kesehatan lingkungan ataupun lintas program dan lintas sektor dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun.
Pencatatan dilakukan setiap melakukan kegiatan dan dilakukan pelaporan setiap awal bulan.
D. Pengawasan 19
Adanya pencatatan setiap melakukan kegiatan dan pelaporan secara berkala tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat Kabupaten minimal 1 bulan sekali.
Adanya rapat bulanan di Puskesmas Cilamaya tentang hasil pencapaian program pengawasan jamban antara programmer dengan kepala puskesmas dalam rapat mini lokakarya bulanan.
4.3.3. Keluaran A. Cakupan Hasil Pengawasan/Inspeksi Jamban Keluarga
Cakupan
: (1182 / 1980) x 100% = 59.69%
Target
: 75%
Kesimpulan
: Cakupan belum mencapai target, jadi besarnya masalah adalah (75% - 59,69%) = 15,31 lalu 15,31/75 x100% = 20,41%
B. Cakupan Jamban Keluarga yang Memenuhi Syarat
20
Cakupan
: (951 / 1980) x 100% = 48,03%
Target
: 75%
Kesimpulan
: Cakupan belum mencapai target, jadi besarnya masalah adalah (75% - 48,03%) = 26,97 lalu 26,97/75 x 100% = 35,96%
Keterangan : (*) diambil dari hasil laporan bulanan pemeriksaan dan data dasar penyehatan lingkungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
C. Catatan dan Pelaporan
Laporan yang disajikan merupakan laporan cakupan hasil pengawasan/inspeksi jamban yang terdiri dari jumlah jamban yang diperiksa serta jumlah jamban yang memenuhi syarat.
4.3.4. Lingkungan A. Lingkungan Fisik
Lokasi : Semua lokasi sarana jamban dapat dijangkau dengan sarana transportasi yang ada (sepeda motor) karena terdapat akses jalan yang bisa dilalui mobil dan sepeda motor. Sebagian jalan masih berlubang dan rusak bahkan ada beberapa jalan yang belum diaspal sehingga mempengaruhi pelaksanaan program terutama saat musim hujan sehingga beberapa tempat menjadi tergenang air sehingga sulit dilewati karena tidak terlihat mana jalanan yang berlubang dan membahayakan petugas.
Iklim : Iklim
tidak
mempengaruhi
pelaksanaan
program
secara
signifikan. Tetapi bila musim hujan akses ke beberapa desa di
21
wilayah kerja Puskesmas Wanakerta sulit dilewati karena banjir dan lubang-lubang di jalan yang tergenang air sehingga sulit dilewati karena tidak terlihat mana jalanan yang berlubang.
Kondisi Geografis : Kondisi geografi tidak mempengaruhi program pengawasan jamban.
B. Lingkungan Non Fisik
Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan program.
Perilaku masyarakat yang masih sering BAB sembarangan seperti di saluran irigasi, sungai, pinggir pantai, dan sawah mempengaruhi keberhasilan program.
4.3.5. Umpan Balik Adanya rapat kerja bulanan bersama Kepala Puskesmas setiap bulan yang membahas laporan kegiatan evaluasi program yang telah dilaksanakan.
4.3.6. Dampak A. Langsung Masyarakat tidak mudah terkena penyakit yang penularannya melalui fekal oral. B. Tidak langsung Meningkatkan derajat kesehatan keluarga yang kaitannya dengan kesehatan lingkungan
22
Bab V Pembahasan Masalah 5.1 Masalah Menurut Variabel Keluaran No Variabel 1
Tolok Ukur (%)
Cakupan hasil pengawasan /
Pencapaian (%)
Masalah (%)
75
59,69
(+) 20,41
75
48,03
(+) 35,96
inspeksi jamban keluarga 2
Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat
5.2 Masalah Menurut Variabel Masukan No Variabel 1
2
3
Tolok Ukur
Pencapaian
Masalah
Tenaga
Tersedianya petugas
Terdapat 1 orang tenaga
(+)
(Man)
sebagai koordinator dan
yang merangkap sebagai
pelaksana program
koordinator dan pelaksana
pengawasan jamban yang
program pengawasan
terampil di bidangnya
jamban
Dana
Tersedianya dana yang
Ada
(+)
(Money)
berasal dari BOK
Sarana
Sanitarian kit
Ada
(-)
(Material)
Infocus
Ada
Layar
Ada
Leaflet
Ada
Lembar balik
Tidak ada
Poster
Ada
Formulir wawancara
Ada
Buku pedoman
Ada
Alat tulis
Ada
Sarana transportasi dinas
Ada
23
4
Metode
1. Pendataan
(Method)
Telah dilakukan pendataan
(-)
1 kali setiap tahun
2. Penyuluhan mengenai
Penyuluhan hanya
sarana jamban yang
dilakukan 1 kali dalam 1
memenuhi syarat
tahun
(+)
kesehatan yang dilakukan di dalam dan di luar gedung
3. Pemetaan jamban yang sudah memenuhi syarat
Sudah dilakukan pemetaan
(-)
sarana jamban yang memenuhi syarat
4. Pengawasan/inspeksi sarana jamban
Pengawasan/inspeksi
(+)
sarana jamban hanya dilakukan 2 kali dalam sebulan
5.3
Masalah Menurut Variabel Proses
No
Variabel
Tolok Ukur
Pencapaian
Masalah
1.
Perencanaan
Terdapat perencanaan
Jadwal yang dibuat
(+)
mengenai jadwal
tersebut tidak mencakup
kegiatan pengawasan /
tempat dan waktu
inspeksi jamban yang
kegiatan secara rinci.
dilakukan 1 bulan sebelumnya.
24
2.
Pengorganisasian
Dibentuk struktur
Koordinasi di lintas
organisasi, kepala
program dan lintas
puskesmas sebagai
sektoral antar petugas
penanggung jawab
pelaksana program
program, melimpahkan
pengawasan jamban
kekuasaan kepada
belum optimal.
(+)
koordinator program (programmer), kemudian melakukan koordinasi dengan pelaksana program 3.
Pelaksanaan
Pendataan
Pendataan dilakukan 1
(+)
kali setahun
Pengawasan/inspeksi
Pengawasan/inspeksi
dilakukan 12 kali dalam
hanya dilakukan 2
1 bulan
kali dalam 1 bulan
Pemetaan sarana jamban
sudah dilakukan
yang memenuhi syarat 1
pemetaan jamban
(+)
(-)
tahun sekali
Penyuluhan dilakukan
Penyuluhan yang
12 kali dalam 1 tahun
hanya dilakukan 1
(+)
kali dalam 1 tahun
25
5.4 Masalah Menurut Variabel Lingkungan No Variabel 1
Tolak Ukur
Pencapaian
Fisik
1.
Masalah
Semua lokasi dapat dijangkau dengan
sarana
1. (-)
trasportasi
yang ada 2.
Bila musim hujan jalanan becek
dan
banjir
2. (-)
namun
masih bisa dilalui 3.
Kondisi
geografis
mempengaruhi
tidak
3. (-)
kegiatan
program 2
Non Fisik
1.
1. (+)
Sebagian besar penduduk Kecamatan
cilamaya
bermata sebagai
pecaharian petani
termasuk
penduduk dengan tingkat ekonomi rendah.
2.
Perilaku
masyarakat
yang
2. (+)
masih BAB sembarangan
5.5 Masalah Menurut Variabel Umpan Balik No Variabel
Tolak Ukur
1
Rapat kerja bulanan untuk Adanya rapat bulanan dengan
Umpan Balik
Pencapaian
Masalah
membahas laporan kegiatan Kepala Puskesmas Wanakerta evaluasi
program
dilaksanakan
yang mengenai
laporan
kegiatan
evaluasi program
Bab VI 26
(-)
Perumusan Masalah
6.1 Masalah Sebenarnya (Menurut Keluaran) A. Cakupan hasil pengawasan/inspeksi jamban keluarga yaitu 59,69% dari target 75% dengan besar masalah 20,41% B. Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 48,03% dari target 75% dengan besar masalah 35,96% 6.2 Masalah dari Unsur Lain (Penyebab) 6.2.1 Masukan A. Tenaga (Man) Terdapat 1 orang tenaga yang merangkap sebagai koordinator dan pelaksana program pengawasan jamban, namun dalam melaksanaan pekerjaanya kurang optimal karena beliau tidak bekerja hanya sebagai petugas kesehatan lingkungan. Oleh sebab hanya seorang diri dengan wilayah kerja yang luas/jumlah KK yang banyak maka hasil kerjanya kurang optimal. B. Dana (Money) Dana dari BOK tersedia, namun tidak jelas besar dan perincian dananya. C. Metode (Method) Pengawasan jamban belum optimal, kurangnya penyuluhan mengenai jamban sehat dan perilaku stop BABS.
6.2.2 Proses A. Perencanaan Sudah dibuat jadwal kegiatan pengawasan / inspeksi jamban setiap 1 bulan sebelum kegiatan, namun jadwal yang dibuat tersebut tidak mencakup tempat dan waktu kegiatan secara rinci.
B. Pengorganisasian
27
Struktur organisasi sudah jelas namun koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas pelaksana program pengawasan jamban belum optimal. C. Pelaksanaan o Pengawasan/inspeksi hanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan o Penyuluhan yang dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun
6.2.3 Lingkungan Non Fisik
Tingkat
ekonomi
penduduk
rendah.
Hal
tersebut
akan
mempengaruhi penduduk untuk memiliki sarana jamban yang memadai.
Perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan
Bab VII Prioritas Masalah
7.1 Masalah Menurut Keluaran A. Cakupan hasil pengawasan / inspeksi jamban keluarga yaitu 59,69% dari target 75% dengan besar masalah 20,41% B. Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 48,03% dari target 75% dengan besar masalah 35,96%
7.2 Prioritas Masalah Tidak dibuatnya prioritas masalah karena pada keluaran hanya terdapat dua masalah dalam program.
28
Bab VIII Penyelesaian Masalah
8.1. Masalah I Kurangnya cakupan hasil pengawasan/inspeksi jamban keluarga yaitu 59,69% dari target 75% dengan besar masalah 20,41% Masalah II Kurangnya cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat yaitu 48,03% dari target 75% dengan besar masalah 35,96%
8.2.Penyebab 8.1. Penyebab Masalah I dan Masalah II Masukan A.
Tenaga (Man) Hanya terdapat 1 orang tenaga yang merangkap sebagai koordinator dan pelaksana program pengawasan jamban
B.
Dana (Money) Dana dari BOK tersedia, namun tidak jelas besar dan perincian dananya.
C.
Sarana (Material) Tidak lengkapnya sarana yang digunakan untuk membantu Program Sarana Jamban Keluarga terutama dalam hal penyuluhan, seperti lembar balik.
Proses A.
Perencanaan Jadwal yang dibuat tidak mencakup tempat dan waktu kegiatan secara rinci.
B.
Pengorganisasian
29
Struktur organisasi sudah jelas namun koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas pelaksana program pengawasan jamban belum optimal. C.
Pelaksanaan Pengawasan/inspeksi hanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan Penyuluhan yang dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun
Lingkungan Non Fisik
Tingkat ekonomi penduduk rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi penduduk untuk memiliki sarana jamban yang memadai.
Perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan
8.2. Penyelesaian Masalah I dan Masalah II Masukan A. Tenaga (Man) Menambah jumlah petugas / kader yang dapat membantu pelaksanaan program pengawasan jamban di daerah UPTD Puskesmas DTP Wanakerta. Selain itu dilakukan pelatihan terhadap petugas yang menjalankan program kesehatan lingkungan agar lebih terampil dalam menjalankan tugasnya. Juga dilakukan pelatihan kader-kader di masyarakat agar dapat meringankan pekerjaan pelaksana program kesehatan lingkungan. B. Dana (Money) Dilakukan pembukuan secara rinci terhadap dana yang telah diterima dan dana yang telah digunakan. Selain itu juga mencari sumber-sumber dana yang baru di Puskesmas untuk menambah pemasukan dana jika memang dibutuhkan. C. Sarana (Material) Di buatnya poster dan dipasang dekat pemukiman agar masyarakat membaca melihat dan memahami bagaimana budaya BAB sembarangan merupakan budaya yang tidak baik, dan petugas kesling dapat
30
menyampaikan penyuluhan secara lebih luas dan lebih terarah agar masyarakat lebih memahami pentingnya jamban sehat. D. Metode (Method) Melakukan pendataan terhadap jenis jamban dan pemetaan yang memenuhi syarat dan melatih kader-kader dari tiap-tiap desa yang ada untuk dapat melakukan pengawasan/inspeksi dan pemetaan sarana jamban secara berkala di daerah tempat tinggalnya.
Proses A. Perencanaan Dibuat jadwal yang lebih rinci mengenai tempat dan waktu dilakukannya pengawasan jamban. Sehingga dalam melakukan program pengawasan jamban dapat lebih terarah. A.
Pengorganisasian Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab dengan koordinator program, koordinator dengan pelaksana serta mengoptimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan bekerja sama dengan promosi kesehatan, bidan desa, kader dan sebagainya.
B.
Pelaksanaan Pengawasan/inspeksi jamban dilakukan lebih sering. Minimal 1 minggu 1 kali dilakukan pengawasan jamban.
Lingkungan Non Fisik Dilakukan penyuluhan secara intensif dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan tidak hanya 6x dalam 1 bulan, bervariasi dengan memberikan contoh sarana jamban yang memadai dan yang tidak memenuhi syarat di lapangan. Penyuluhan tentang pentingnya sarana jamban sehat dengan kesehatan. Penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan masyarakat sehingga mengubah sikap dan perilaku dalam hal
BABS. Mulai
31
mensosialisasikan dan menerapkan sistem program STBM yang salah satu pilarnya adalah ODF atau stop BABS.
Bab IX Kesimpulan
Jumlah sarana jamban yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cilamaya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah 1980, jumlah sarana jamban yang diperiksa selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah 1182, dan jumlah sarana jamban yang memenuhi syarat adalah 951. Cakupan hasil pengawasan/inspeksi jamban keluarga periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah 49,46% dari target 75%. Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah 51,20% dari target 75%. Menurut hasil evaluasi program yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan program pengawasan jamban keluarga di UPTD Puskesmas Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dikatakan hasil yang dicapai belum sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.
Saran A. Saran bagi kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab program: Memantau (supervise) kegiatan pengawasan jamban keluarga dengan cara membandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, juga bertanya kepada pemegang dan pelaksana program mengenai kendala apa saja yang ditemui. Memotivasi petugas kesehatan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengawasan jamban keluarga.
32
Menggalakkan promosi kesehatan untuk memberikan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak/jamban sehat.
B. Saran bagi pemegang program pengawasan jamban Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dengan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), bidan desa dan sebagainya. Mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral seperti mengikuti rapat mingguan desa
dan
kecamatan,
melakukan
pelatihan
dan
memotivasi
untuk
memberdayakan kader masyarakat dalam pengawasan jamban sehat dan kegiatan BABS pada daerah tersebut (lintas sektoral). Melakukan penyuluhan/pemicuan kepada masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggalnya sehingga penyuluhan yang intensif dapat tercapai di setiap desa. Mengumpulkan dan melatih kader-kader dari tiap-tiap desa yang ada untuk dapat melakukan pengawasan/inspeksi dan pemetaan sarana jamban secara berkala di daerah tempat tinggalnya. Melakukan pendataan meliputi jenis jamban untuk melihat wilayah kerja yang belum memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak/jamban sehat. Meminta koperasi unit desa setempat untuk memberikan kredit pembuatan jamban. Besar harapannya semoga melalui saran di atas dapat membantu berjalannya program pengawasan jamban pada periode yang akan datang sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai target yang diharapkan.
33
Daftar Pustaka
1. WSP-EAP. Economic Impacts of Sanitation in Indonesia. Research Report. 2008:21 - 30. 2. Kandun IN. Manual Pemberantasan Penyakit Menular. 17 ed. Jakarta: Info Medika; 2007. p. 65. 3. sanitasi dan Sustainable Development Goals (SDGs) diunduh dari http://www.sanitasi.or.id/?p=709 22 Desember 2018 4. Sanitasi
total
berbasis
masyarakat.
2017.
Diunduh
dari
:
www.sanitasi.net/sanitasi-total-berbasis-masyarakat.html. 22 Desember 2018 5. RISKESDAS 2013. Riset kesehatan dasar. 2013. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI .h.89-91. 6. Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018. Diunduh
dari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aGhRbnVdTi8J:ppsp .nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/mp/kab.karawang/BAB%2 520I%2520MPS%2520oke.docx+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id.
22
Desember 2018. 7. Aditama YT. Pedoman Pelaksaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2011. Jakarta : Direktorat Jeneral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jakarta : Kementeria Kesehatan; 2014. H.12-5.
34