Budaya & Sosialisasi Politik Di Indonesia

1

BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi 1. Judul dan Ruang Lingkup Modul Modul 7 yang membahas tentang Budaya Politik di Indonesia. Ruang lingkup dan isi pembahasannya terbagi dalam empat kegiatan belajar, yaitu : Kegiatan Belajar 1 yang membahas tentang : Pengertian Budaya Politik Kegiatan Belajar 2 yang membahas tentang : Tipe-tipe Budaya Politik yang Berkembang Dalam Masyarakat Indonesia Kegiatan Belajar 3 yang membahas tentang : Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik Kegiatan Belajar 4 yang membahas tentang : Peran Serta Budaya Politik Partisipan 2. Kaitan dengan Modul Lain Pembahasan yang ada pada modul 7 diharapkan dapat dipahami sebagai dasar untuk memahami modul berikutnya yang mempunyai hubungan erat dalam memahami materi pembelajaran di kelas XI. Di mulai dengan memahami tentang budaya politik di Indonesia, siswa diharapkan mampu menganalisis budaya demokrasi di Indonesia menuju masyarakat madani, sehingga siswa sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu berperan sebagai warga dunia yang memiliki pengetahuan tentang hubungan internasional dan organisasi internasional, sehingga memahami sistem hukum dan peradilan internasional. 3. Hasil Belajar yang akan Dicapai Setelah menguasai modul ini, diharapkan siswa mengerti, memahami, dan memiliki wawasan tentang pengertian budaya politik yang berkembang di Indonesia serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, warga negara Republik Indonesia, maupun masyarakat Internasional. 4. Manfaat Kompetensi dalam Dunia Kerja Memiliki pengetahuan dan pemahaman budaya politik di Indonesia sangat penting untuk membentuk sikap dan kepribadian siswa SMK. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik di Indonesia, siswa memiliki wawasan yang luas tentang politik yang berkembang di Indonesia, sehingga siswa memiliki sikap politik yang jelas dan mampu pengambilan keputusan politik yang tepat yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan yang berlaku, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang merusak kehidupan politik di Indonesia. 2 5. Deskripsi Materi : Budaya Politik di Indonesia Sebagai pengantar untuk memahami tentang budaya politik di Indonesia secara garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut : Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kehidupan suatu negara tidak terlepas dari kegiatan politik. Kegiatan politik yang identik dengan kekuasaan dalam kehidupan bernegara dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Perkembangan budaya politik di wujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Partai politik selalu berusaha untuk merebut simpati rakyat dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang partainya dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Untuk itu, agar masyarakat memiliki pandangan politik yang sesuai, sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan yang ada. Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna, tetapi kita harus berusaha agar perkembangan budaya politik berkembang sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai kepentingan bersama, sehingga masyarakat yang memegang peranan penting dalam perkembangan budaya politik suatu negara mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. B. Prasyarat Untuk dapat mempelajari dan memahami modul ini, diharapkan siswa telah memiliki pemahaman dasar tentang : 1. Pengertian tentang budaya 2. Konsep kenegaraan 3. Politik dan Partai Politik 4. Peranan manusia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 3 C. Petunjuk Penggunaan Modul Perhatikan petunjuk penggunaan modul dibawah ini : 1. Petunjuk bagi siswa a. Pelajari modul ini dengan teliti dan sistematis, mulai dari awal sampai akhir pembahasan, sehingga setiap siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara lengkap dan benar tentang budaya politik di Indonesia. b. Lengkapi dengan sumber-sumber lain yang mendukung tentang perkembangan budaya politik di Indonesia, seperti UU tentang Partai Politik, Kebijak-kebijakan pemerintah tentang kehidupan politik di Indonesia, ataupun data-data yang diperoleh dari instansi terkait, seperti KPU. c. Jika telah menyelesaikan modul ini, maka buatlah : 1) Resume tentang budaya politik di Indonesia 2) Analisis perkembangan budaya politik yang berkembang pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 3) Analisis apa yang telah dilakukan oleh siswa dalam partisipasi politik . d. Prosedur sertifikasi : Jika pemahaman siswa terhadap modul ini telah mencapai 90%, maka siswa dinyatakan telah memahami modul ini. Indikatornya : 1) 90% soal-soal test dapat dijawab dengan benar 2) Dapat mengerjakan soal-soal test dan non test yang ada pada modul ini 3) Dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam kehidupan e. Bertanyalah kepada guru/nara sumber tentang hal-hal yang berhubungan tentang budaya politik di Indonesia yang belum dipahami. 2. Petunjuk bagi guru a. Mengontrol, membantu, dan mengarahkan siswa untuk merencanakan persiapan

dalam mempelajari modul tentang Budaya Politik di Indonesia b. Memeriksa test tertulis dan non test yang diberikan kepada siswa. Apabila masih ada siswa yang belum dapat mengerjakan tugas dengan benar, maka guru membimbing dan menjelaskan kembali sampai siswa dapat memahami tentang Budaya Politik di Indonesia. c. Menjawab pertanyaan siswa tentang hal-hal yang belum dipahami mengenai Budaya Politik di Indonesia. d. Mencatat pencapian kemajuan belajar siswa yang telah memahami Budaya Politik di Indonesia. e. Memberikan penilaian kepada siswa yang telah mengerjakan soal-soal test maupun non test tentang Budaya Politik di Indonesia. f. Menjelaskan kembali kepada siswa tentang beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan memberitahukan untuk rencana pembelajaran modul 8 yang membahas tentang Budaya Demokrasi Menuju Masyrakat Madani 4 D. Tujuan Akhir 1. Kinerja yang diharapkan a. Siswa dapat menjelaskan pengertian budaya politik b. Siswa dapat menjelaskan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. c. Siswa dapat menjelaskan tujuan dari sosialisasi pengembangan budaya politik d. Siswa memiliki kemampuan untuk berperan serta dalam budaya politik partisipan 2. Kriteria keberhasilan a. Pengetahuan (Kognitif) (1) Pengertian budaya politik (2) Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia (3) Sosialisasi pengembangan budaya politik b. Sikap (Afektif) (1) Kesadaran berpolitik (2) Bijaksana dalam menerima perkembangan budaya politik c. Keterampilan (Psikomotor) (1) Partisipasi dalam kegiatan politik (2) Perilaku politik yang sesuai (3) Mengambil keputusan politik yang tepat 3. Kondisi atau variabel yang diberikan a. Penjelasan modul b. Pembimbingan penggunaan modul c. Latihan mengerjakan soal-soal test dan non test d. Tanya jawab yang aktif dan komunikatif antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. e. Umpan balik dan tindak lanjut E. Kompetensi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 2 2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 4 3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya

politik 4 Menganalisis budaya politik di Indonesia 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan 4 5 F. Cek Kemampuan 1. Jelaskan pengertian budaya politik! 2. Jelaskan ciri-ciri budaya politik! 3. Sebutkan macam-macam budaya politik! 4. Sebutkan faktor-faktor penyebab berkembangnya budaya politik di Indonesia! 5. Jelaskan dampak perkembangan budaya politik bagi kehidupan politik di Indonesia! 6. Jelaskan pentingnya sosialisasi budaya politik terhadap kesadaran politik masyarakat! 7. Sebutkan dan jelaskan fungsi partai politik! 8. Sebutkan bentuk-bentuk budaya politik partisipan dalam masyarakat! 9. Sebutkan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat! 10. Sebutkan contoh perilaku berperan aktif dalam politik yang berkembang di masyarakat! 6

BAB II PEMBELAJARAN A. Rencana Kegiatan Belajar No. Jenis Kegiatan Waktu Tempat Pencapaian Keterangan 1. Kegiatan Belajar 1 : Pengertian budaya politik 2 Kelas dan perpustakaan Teori dan latihan 2. Kegiatan Belajar 2 : Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 4 Kelas dan perpustakaan Teori dan latihan 3. Kegiatan Belajar 3 : Pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 4 Kelas dan perpustakaan Teori, pengamatan, dan latihan 4..

Kegiatan Belajar 4 : Peran serta budaya politik partisipan 4 Kelas dan perpustakaan Teori, pengamatan, dan latihan B. Kegiatan Belajar 1. Kegiatan Belajar 1 a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 Apabila telah mempelajari kegiatan belajar 1 dengan baik, maka pada akhir kegiatan belajar dapat : (1) Mendeskripsikan pengertian budaya politik (2) Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik (3) Mendeskripsikan macam-macam budaya politik (4) Menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya budaya politik (5) Mengidentifikasi perkembangan budaya politik (6) Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat b. Uraian Materi 1 PENGERTIAN BUDAYA POLITIK Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal, Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Ciri-ciri umum dari kebudayaan adalah dipelajari, diwariskan dan diteruskan, hidup dalam masyarakat, dikembangkan dan berubah, dan terintegrasi. 7 Beberapa pengertian tentang politik menurut beberapa ahli : 1. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. 2. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Pokoknya selalu ada kekuatan/kekuasaan. 3. Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana jaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Budaya politik (kebudayaan politik) menurut Almond dan Verba merupakan dimensi psikologis dari sistem politik, maksudnya adalah budaya politik bukan lagi sebagai sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat, melainkan kultur politik yang berkembang dan dipraktekkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan masyarakat tersebut mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya

politik yang berkembang. Perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga budaya politik, yaitu : (1) Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif) (2) Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi) (3) Budaya politik partisipatif (aktif) Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : (1) Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat (2) Tingkat ekonomi masyarakat, semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera masyarakat maka partisipasi masyarakat pun semakin besar (3) Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik) (4) Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas) (5) Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri) Selanjutnya, Almond dan Verba mengemukakan, bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarkat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada : 8 (1) Orientasi kognitif, yang merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah (2) Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. (3) Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yan gsecara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. c. Rangkuman Materi 1 1. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana jaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri 2. Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi perbedaan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat akan menimbulkan perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat tersebut. d. Penugasan Buatlah menjadi empat kelompok dalam kelas, kemudian diskusikan hal-hal berikut : (1) Jelaskan perbedaan budaya pendidikan politik dalam masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan dilihat dari perbedaan tingkat pendidikannya! (2) Jelaskan bagaimana budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia! (3) Jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya politik dalam masyarakat Indonesia! (4) Jelaskan orientasi psikomotor, afektif, dan psikomotor dalam perkembangan

budaya politik dalam masyarakat! 9 2. Kegiatan Belajar 2 a. Tujuan Kegiatan Belajar 2 Apabila telah mempelajari kegiatan belajar 2 dengan baik, maka pada akhir kegiatan belajar dapat : (1) Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik (2) Mengidentifikasikan tipe budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia (3) Menganalisis dampak perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku. b. Uraian Materi 2 TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI DALAM MASAYARAKAT INDONESIA Menurut Aristoteles (384 – 322 M) manusia adalah zoon politicon atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Manusia saling ketergantungan satu sama lain untuk mememnuhi kebutuhannya. Pada dasarnya anggota masyarakat saling terkait sebagai satu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas yang dikarenakan latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang keikutsetaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat politik yang terdiri dari elite politik dan massa politik menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. Ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut : 1. Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama hak pilih aktif 2. Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan sikap : a. menerima sebagaimana adanya b. menolak dengan alas an tertentu atau c. ada yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa 3. Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya 4. Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah Budaya politik yang berkembang di setiap negara sangat beragam, hal ini di pengaruhi oleh karakter budaya politiknya masing-masing. Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa dapat diukur melaui beberapa dimensi yang berkembang dalam masyarakat, yaitu : (1) Tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negaranya (2) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan 10 (3) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah (4) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan bernegara, serta pemahmanya akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara Perbedaan dimensi tersebut menurut Almond dan Verba melahirkan beberapa tipe budaya politik yang berkembang dalam negara, yaitu : (1) Budaya Politik Parokial (parochial political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut diatas

sangat rendah. Tidak ada peran-peran politik masyarakat yang bersifat khusus, sehingga peranan politik, baik yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius sepenuhnya diserahkan kepada pengambil kebijakan/pemimpin yang biasanya dipegang oleh seorang kepada suku/adat, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat yang peranannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (2) Budaya Politik Subjek (subject political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap dimensi pengetahuan dan pemahaman cukup tinggi, tetapi masih bersifat pasif, artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, namun mereka belum memiliki orientasi dimensi pemahaman mengenai penguatan kebijakan dan partisipasi dalam kegiatan politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka menerima apa adanya, sehingga sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua kelompok, ada yang menerima atau menolak. (3) Budaya Politik Partisipan (participan political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut diatas lebih baik, masyarakat mulai bersifat aktif dalam peran-peran politik, meskipun perasaan dan evaluasi masyarakat terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Budaya politik yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kondisi masyarakat yang hetorogen selain dapat memberkaya berkembangnya budaya politik yang beragam, juga dapat menjadi suatu ancaman terhadap keutuhan bangsa. Untuk menghindari terjadi disintegrasi bangsa, perlu kiranya menanamkan nilai-nilai dasar yang dapat mengikatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti toleransi, kekeluargaan, musyawarah mufakat, gotong royong, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang terpenting dalam hal ini adalah bukan membicarkan perbedaan yang ada tetapi bagaimana menyatukan pendangan yang lebih menekankan pada kepentingan nasional. Clifford Geerts, seorang antropolog berkebangsaan Amerika mengemukakan tentang tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia yaitu : (1) Budaya Politik Abangan, yaitu budaya politik masyarakat yang lebih menekankan pada aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Ciri khas dari budaya politik abangan ini adalah tradisi selamatan, yang berkembang pada kelompok masyarakat petani pada era tahun 60-an, diyakini dapat mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Kelompok masyarakat abangan sering kali berafiliasi dengan partai semacam PKI dan PNI. 11 (2) Budaya Politik Santri, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat santri biasanya diidentikan dengan kelompok masyarakat yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan mereka ditempuh melalui pendidikan pesantren , madrasah, atau mesjid. Kelompok masyarakat santri biasanya memiliki jenis pekerjaan sebagai pedagang. Kelompok masyarakat santri pada masa lalu sering kali berafiliasi dengan partai NU atau Masyumi, namun pada masa sekarang mereka berafiliasi pada partai, seperti PKS, PKB, PPP, atau partai-partai lainnya yang menjadikan Islam sebagai dasarnya. (3) Budaya Politik Priyayi, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan pada keluhuran tradisi. Kelompok priyayi sering kali dikontraskan dengan kelompok petani, dimana kelompok priyayi dianggap sebagai kelompok atas yang menempati pekerjaan sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Pada masa lalu

kelompok masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI, sekarang mereka berafiliasi dengan partai Golkar Dalam perkembangannya tipe-tipe budaya politik dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkemabngan sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu tipetipe dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu : A. Masa Orde Lama Pemilu nasional pertama dilaksanakan pada masa Orde Lama, dilaksanakan secara bertingkat, tanggal 29 September 1955 Pemilu untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar). Jumlah kursi yang diperebutkan adalah anggota DPR adalah 260 orang untuk anggota DPR dan 520 orang Badan Konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 berdasarkan pada UU No. 27 Tahun 1948 jo. UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu yang diikuti oleh lebih dari 170 partai politik, termasuk perseorangan calon independent yang terbagi dalam 15 distrik pemilih, disesuaikan dengan wilayah provinsi yang ada pada saat itu. Yang memiliki hak suara adalah WNI, keturuanan Arab, Cina dan Erapa, serta anggota tentara dan polisi. Pada masa ini budaya politik yang berkembang berada dibawah pengaruh dominasi agama Islam yang merupakan agama mayoritas dari masyarakat Indonesia. Namun demikiran, menurut Deliar Noer, umat Islam di Indonesia secara politis sering terlibat kontroversi teoritis dan ideologis, baik dengan pihak nasionalis sekuler maupun antarsesama umat Islam sendiri. Perpecahan komunitas muslim ini melahirkan kebangkitan berbagai partai politik. Dengan pola multi partai, partai politik yang ada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang menganut asas politik agama, seperti Partai keagamaaseperti Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU) Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai PersatuanTarekat Islam Indonesia, dan Angkatan Kesatuan Umat Islam, partai nasionalis dan yang menganut asas politik sekuler seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan partai komunis adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Namun kenyataannya partai12 partai politik tersebut tidak menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Kondisi seperti ini sangat rentan, sehingga menimbulkan banyaknya penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hasil Pemilu 1955 yang memperoleh suara empat besar adalah : No. Partai Politik Anggota DPR Persentase Anggota Konstituante Persentase 1. PNI 57 kursi 21,9 119 kursi 22,8 2. Masyumi 57 kursi 21,9 112 kursi 21,5 3. Nahdlatul Ulama 45 kursi 17,3 91 kursi 17,5 4. PKI 39 kursi 15 80 kursi 15,4 Jumlah 198 kursi 402 kursi Sedang partai lain dan perseorangan yang mendapat kursi di DPR adalah : No. Partai politik DPR 1. PSII 8 kursi 2. Parkindo 8 kursi 3. Partai Katolik 6 kursi 4. PSI 5 kursi 5. IPKI 4 kursi 6. Perti 4 kursi 7. PRN 2 kursi

8. Partai Buruh 2 kursi 9. GPPS 2 kursi 10. PRI 2 kursi 11. PPPRI 2 kursi 12. Partai Murba 2 kursi 13. Baperki 1 kursi 14. PIR Wongsonegoro 1 kursi 15. PIR Huzairin 1 kursi 16. Gerina 1 kursi 17. Permai 1 kursi 18. Partai Persatuan Dayak 1 kursi 19. PPTI 1 kursi 20. AKUI 1 kursi 21. PRD 1 kursi 22. ACOMA 1 kursi 23. R. Soedjono Prawirosoedarso 1 kursi Jumlah 58 kursi 13 B. Masa Orde Baru Pemilu pertama padaMasa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971 yang didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. Peserta Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dengan sistem proporsional di daerah pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut : No. Partai Perolehan Suara Persentase Jumlah Kursi 1. Golkar 34.348.673 62,82 236 2. NU 10.213.650 18,68 58 3. Parmusi 2.930.746 5,36 24 4. PNI 3.793.266 6,93 20 5. PSII 1.308.237 2,39 10 6. Parkindo 733.359 1,34 7 7. Katolik 603.740 1,10 3 8. Perti 381.309 0,69 2 9. IPKI 338.403 0,61 10. Murba 48.126 1,08 Jumlah 54.669.509 100,00 360 Pemilu pada tahun 1971 lahir sebagai koreksi total terhadap pemerintahan Orde Lama yang dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 berdasarkan UU Pemilu No. 4 Tahun 1975 dengan sistem proporsional di daerah pemilihan. Pada masa Orde Baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa, walaupun masih dengan pola multi partai. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 1977 terjadi penyederhanaan partai politik peserta pemilu berdasarkan UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar yaitu sebagai berikut : a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam, dan Perti. b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba c. Golongan Karya (Golkar) yang merupakan kumpulan dari berbagai golongan masyarakat Indonesia dari berbagai profesi. Hasil Pemilu tahun 1977 adalah sebagai berikut : No. Partai Perolehan Suara Persentase Jumlah Kursi 1. Golkar 39.750.096 62,11 232

2. PPP 18.743.491 29,29 99 3. PDI 5.504.757 8,60 29 Jumlah 63.998.344 100,00 360 Kedua partai politik dan satu golongan ini tetap bertahan sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1982 berdasarkan UU Pemilu No. 2 Tahun 1980, 1987 berdasarkan UU Pemilu No. 1 Tahun 1985 dan terus dipakai sampai pelaksanaan Pemilu tahun 1992. 14 Perolehan suara mulai tahun 1977 selalu didominasi oleh Golkar. Dalam perkembangannya, ternyata Orde Baru pun masih melakukan penyimpanganpenyimpangan yang hampir sama dengan pemerintahan Orde Lama, bahkan dalam kaitannya dengan masalah rasial terjadi kesalahan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena budaya politik yang berkembang pada masa Orde Baru lebih bersifat pada nilai sentralistik dan budaya politik yang tertutup. Pemerintahan Orde Baru dianggap telah gagal dalam melakukan koreksi terhadap apa yang telah terjadi pada pemerintahan yang lalu. C. Reformasi Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama setelah Presiden Suharto lengser yang merupakan babak baru yang dikenal dengan reformasi. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu No. 3 tahun 1999 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan B.J. Habiebie yang diikui oleh 48 partai politik. Awal terjadinya reformasi di Indonesia dipicu dengan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Reformasi lahir di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap kekeliruan-kekeliruan politik yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia dan berupaya merubah tatanan kehidupan budaya politik yang kondusif, transparan dan inklusif. Dengan tetap mempertahankan pola multi partai, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan partai politik pada masa Orde Baru, pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1997 diikuti oleh 48 partai politik dengan perolehan suara sebagai berikut : No. Partai Suara DPR Kursi Tanpa SA Kursi dengan SA 1. PDI 35.689.073 153 154 2. Golkar 23.741.749 120 120 3. PPP 11.329.905 58 59 4. PKB 13.336.982 51 51 5. PAN 7.528.956 34 35 6. PBB 2.049.708 13 13 7. Partai Keadilan 1.436.565 7 6 8. PKP 1.065.686 4 6 9. PNU 679.179 5 3 10. PDKB 550.846 5 3 11. PBI 364.291 1 3 12. PDI 345.720 2 2 13. PP 655.052 1 1 14. PDR 427.854 1 1 15. PSII 375.920 1 1 16. PNI Front Marhaenis 365.176 1 1 17. PNI Massa Marhaen 345.629 1 1 18. IPKI 328.654 1 1 19. PKU 300.064 1 1 20. Masyumi 456.718 1 21. PKD 216.675 1 22. PNI Supeni 377.137 - -

15 No. Partai Suara DPR Kursi Tanpa SA Kursi dengan SA 23. Krisna 369.719 - 24. Partai KAMI 289.489 - 25. PUI 269.309 - 26. PAY 213.979 - 27. Partai Republik 328.564 - 28. Partai MKGR 204.204 - 29. PIB 192.712 - 30. Partai SUNI 180.167 - 31. PCD 168.087 - 32. PSII 1905 152.820 - 33. Masyumi Baru 152.589 - 34. PNBI 149.136 - 35. PUDI 140.980 - 36. PBN 140.980 - 37. PKM 104.385 - 38. PND 96.984 - 39. PADI 85.838 - 40. PRD 78.730 - 41. PPI 63.934 - 42. PID 62.901 - 43. Murba 62.006 - 44. SPSI 61.105 - 45. PUMI 49.839 - 46. PSP 49.807 - 47. PARI 54.790 - 48. PILAR 40.517 - Jumlah 105.786.661 462 462 Dalam pelaksanannya reformasi malah melahirkan euphoria politik yang kebablasan sehingga melahirkan perubahan perilaku politik yang anarkis, peranan legislatif yang lebih dominan dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, semua pihak dituntut untuk lebih menyadari akan pentingnya nilai-nilai kesatuan, karena dengan adanya berbagai kepentingan yang berbeda sangat memungkinkan lahirnya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Perilaku politik yang dijalankan harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku, termasuk pendayagunaan lembaga-lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, sehingga diharapkan dapat melahirkan budaya politik yang diharapkan. c. Rangkuman Materi 2 1. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang keikutsetaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat politik yang terdiri dari elite politik dan massa politik menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. 16 2. Ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut : (1) Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama hak pilih aktif (2) Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan sikap : i. menerima sebagaimana adanya ii. menolak dengan alas an tertentu atau iii. ada yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa

(3) Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya (4) Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah 3. Tipe-tipe budaya politik berkembang dipengaruhi oleh karakteristik yang ada dalam masyarakat. Tipe-tipe budaya politik ini dapat dibedakan dalam (1) Budaya Politik Parokil, (2) Budaya Politik Subjek dan (3) Budaya Politik Partisipan. 4. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia menurut Clifford Geerts adalah (1) Budaya Politik Abangan, (2) Budaya Politik Santri, dan (3) Budaya Politik Priyayi. 5. Dalam perkembangannya tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik yang berlaku, sehingga di Indonesia terbagi dalam tiga kelompok (1) Orde lama, (2) Orde Baru, dan (3) Reformasi, dengan melaksanakan multi partai yang berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat. d. Penugasan Analisis oleh siswa tentang perkembangan tipe-tipe budaya politik di Indonesia berdasarkan pendapat Clifford Geertz. 3. Kegiatan Belajar 3 a. Tujuan Kegiatan Belajar 3 Apabila telah mempelajari kegiatan belajar 3 dengan baik, maka pada akhir kegiatan belajar dapat : (1) Menjelaskan makna sosialisasi kesadaran politik (2) Menguraikan mekanisme sosialisasi dalam pengembangan budaya politik (3) Mengidentifikasikan fungsi partai politik b. Uraian Materi 3 . SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK Sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada. Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna, tetapi kita harus berusaha agar perkembangan budaya politik berkembang sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai kepentingan bersama. Ada dua hal yang harus diperhatikan dengan baik dalam melakukan sosialisasi politik : 17 a. Semakin homogen suatu masyarakat dan semakin lama ia bertahan menurut waktu, semakin memungkinkan proses sosialisasinya menjadi didefiniskan secara jelas dan relatif dipersatukan, dan tampaknya berlangsung dampak yang sama dalam masyarakat-masyarakat yang berusaha terang-terangan untuk mengontrol proses sosialisasinya. b. Semakin heterogen suatu masyarakat dan terjadi perubahan radikal berkali-kali, proses sosialisasinya menjadi terpenggal-penggal dan dapat diterapkan pada bermacam-macam kelompok dalam masyarakat, tidak kepada masyarakat secara keseluruhan. Pada satu masa menurut waktunya, adalah mungkin untuk menetapkan satu kebudayaan politik tertentu bagi suatu masyarakat, yang dapat didefinisikan sebagai nilai yang relevan secara poltik dan sebagai sikap-sikap dari masyarakatnya. Hubungan antara kebudayan politik dan sosialisasi politik menjadi penting karena dengan bantuan proses yang terakhir ini, nilai-nilai dan sikap-sikap yang relevan secara politis tadi disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah oleh rakyat melalui lembagai legislatif mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan jaminan hak

asasi manusia. Sistem politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan dalam praktek ketatanegaraan, mulai dari penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya dalam rakngka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, masyarakat hendaknya memberikan respon positif terhadap perkembangan-perkembangan budaya politik di Indonesia melalui cara-cara sebagai berikut : a. Mengerti dan mampu malaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara b. Berpartisipasi aktif dalam pelaknaan pemilu c. Malaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah d. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat e. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia f. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku g. Mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa Perkembangan budaya politik yang ada di wujudkan dengan terciptanya partaipartai politik. Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi : 1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat tinggalnya. 18 3. Sebagai sarana rekuitmen politik, yaitu untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik (political recruitment) dan untuk melakukan pengkaderan terhadap generasi muda melalui pendidikan politik. 4. Sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) artinya apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat maka partai politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. c. Rangkuman Materi 3 1. Sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada, semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik memperhatikan aspek homogenitas dan heterogenitas. 2. Di negara Indonesia fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah oleh rakyat melalui lembaga legislatif mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. 3. Sistem politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan dalam praktek ketatanegaraan, mulai dari penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya dalam rakngka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 4. Perkembangan budaya politik di wujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Fungsi dari partai politik adalah : a. Sarana komunikasi politik b. Sarana sosialisasi politik c. Sarana rekuitmen politik d. Sarana pengatur konflik (conflict management) d. Penugasan

Diskusikan dengan kelompok, tentang : (1) Seberapa penting sosialisasi politik dalam meningkatkan peranan politik masyarakat di suatu negara? (2) Bagaimana fungsi partai politik di negara Indonesia dalam menciptakan warga negara yang melek politik? 4. Kegiatan Belajar 4 a. Tujuan Kegiatan Belajar 4 Apabila telah mempelajari kegiatan belajar 4 dengan baik, maka pada akhir kegiatan belajar dapat : (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik dan contohnya (2) Menunjukan budaya politik yang sesuai dengan semangat pembangunan politik bangsa (3) Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (4) Mendemontrasikan budaya politik partisipan 19 b. Uraian Materi 4 PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Manusia sebagai insan politik memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas politik dalam kehidupan bernegara, baik sebagai aktor utama maupun sebagai obyek tujuan politik. Setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berhubungan dengan warga negara secara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Kegiatan manusia sebagai insan politik terbentuk dalam partasipasi politik sebagai berikut : 1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. 2. Lahirnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. 3. Pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk partisipasi nyata masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan hak dipilih dan ikut serta dalam kegiatan kampanye. 4. Lahirnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui kegiatan demonstrasi, unjuk rasa, petisi, protes, dan sebagainya yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 20 Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam buku The Comparative Studi of Politics menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam bentuk piramida sebagai berikut : Perilaku yang menyimpang : pembunuh politik, pembajak, teroris Pejabat umum, pejabat partai sepenuh

Aktivis waktu, pimpinan kelp. kepentingan Partisipan Petugas kampanye, aktif dalam partai/ kelp.kepentingan, aktif dalam proyekproyek sosial Menghadiri rapat umum, anggota kelp. kepentingan, usaha meyekinkan orang, Pengamat memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik perhatian pada perkembangan politik

Orang yang apolitis Samuel Huntington dan Joan Nelson mengemukan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, yaitu : (1) Kegiatan pemilihan Kegiatan pemilihan termasuk sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dan mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan (2) Lobbying Merupakan usaha-usaha perorangan atau kelompok untuk menghubungi penguasa-penguasa pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan mempengarui hasil keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sebagian besar orang (3) Kegiatan organisasi Meliputi kegiatan organisasi dalam bentuk partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan utama untuk mempengaruhi pemerintah (4) Mencari koneksi (contacting) 21 Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan kepada penguasa-penguasa pemerintah yang biasanya bertujuan untuk memperoleh manfaat hanya untuk orang-orang tertentu saja. (5) Tindakan kekerasan (violence) Merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang diambil sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap manusia atau pun harta benda Partisipasi yang dikembangkan di negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila adalah partisipasi yang mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dihindarkan dan dilaksanakan dalam partisipasi politik yang sesuai dengan norma-norma dan budaya bangsa Indonesia, yaitu : 1. Perilaku yang harus dihindarkan, seperti : a. Bersikap angkuh b. Egois c. Ekstrim d. Meremehkan orang lain e. Individualis f. Tidak menerima kritikan orang lain 2. Perilaku yang harus dilaksanakan, seperti : a. Saling menghormati b. Menghargai orang lain c. Toleransi d. Berperilaku demokratis e. Mengembangkan sikap kekeluargaan f. Musyawarah untuk mufakat c. Rangkuman Materi 4

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 2. Bentuk-bentuk partisipasi politik : (1) Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat (2) Lahirnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (3) Pelaksanaan Pemilu (4) Lahirnya kelompok-kelompok kontemporer 3. Bentuk partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson adalah (1) Kegiatan pemilihan (2) Lobbying (3) Kegiatan organisasi (4) Mencari koneksi (contacting) (5) Tindakan kekerasan (violence) 22 4. Bentuk partisipasi politik yang dikembangkan di negara Indonesia adalah partisipasi yang mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional dan di wujudkan dengan menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila d. Penugaskan Diskusikan dalam kelompok, bagaimana peranan masyarakat dalam kegiatan politik di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? 23

BAB III EVALUASI A. Test Tertulis I. Pilihlah jawaban yang paling benar! 1. Pelaksanaan demokrasi sangat berhubungan dengan … A. universalitas D. peradaban manusia B. tata nilai sosial E. sejarah suatu negara peradaban manusia C. hak asasi manusia 2. Pengertian politik adalah …. A. pengambilan keputusan melalui sarana umum B. mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab C. berbagai macam kegiatan dalam sistem politik suatu negara D. selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi/golingan E. pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat 3. Kontrol sosial (socio control) dari rakyat sangat penting bagi lancarnya pemerintahan demokrasi, apabila masyarakat …. A. mampu mengadili pemerintah B. bebas berdemonstrasi demi keadilan C. memberikan simpati pada pengeritik pemerintah D. memberikan dukungan sepenuhnya kepada TNI/Polri E. membantu mengawasi tindakan pemerintah melalui DPR 4. Tata cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan …. A. pendekatan D. mentaati peraturan pimpinan B. pemungutan suara E. berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi C. musyawarah untuk mufakat 5. Pelaksanaan pemilu bagi negara yang menganut demokrasi adalah …. A. tujuan negara D. sarana demokrasi B. asas demokrasi E. pelaksanaan demokrasi

C. tujuan demokrasi 6. Salah satu fungsi terbentuknya partai politik adalah…. A. mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dinamis B. tempat penyaluruan aspirasi rakyat secara bebas/luas C. sebagai wadah untuk memperoleh kekuasaan secara legal D. menjadi alat untuk mencapai tujutn-tujuan politik masyarakat E. salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik masyarakat 24 7. Hak mengeluarkan pikiran dan pendapat sewajarnya diimbangi dengan …. A. memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain B. mengabaikan pikiran atau pendapat dari pihak lain C. penyatuan pendapat orang lain dengan golongan sendiri D. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya E. memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita 8. Bila pendapat kita ditolak dalam suatu rapat, maka sikap kita …. A. menerima penolakan tersebut dengan lapang dada B. menyerahkan sepeuhnya kepada keputusan pimpinan rapat C. keluar atau meninggalkan ruang rapat sebelum rapat berakhir D. meminta bicara terus terang sampai pendapat tersebut disetujui oleh rapat E. mengemukakan kembali pendapat tersebut dengan segala alasannya yang dapat diterima oleh peserta rapat 9. Dalam menentukan mekanisme komposisi pemerintahan secara periodik, sarana utama yang digunakan untuk partisipasi politik individu adalah… A. sosialisasi politik berjalan baik B. terlaksanaknya rekruitmen politik C. sarana pengatur konflik berfungsi baik D. adanya dewan perwakilan yang berfungsi baik E. sistem pemilihan ang terlaksana dengan baik 10. Masyarakat politik terdiri dari …. A. eksekutid dan legislatif B. elite politik dan massa politik C. masyarakat yang tahu tentang politik D. para pemimpin partai dan simpatisan E. anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para pemimpinnya 11. Ciri-ciri masyarakat politik yang berkultur dan berperadaban tinggi adalah …. A. tingginya partisipasi warga dalam membangun negaranya B. tingginya partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan publik C. tingginya semangat partai oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa D. tingginya semangat warga untuk tidak menerima berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa E. tingginya partisipasi dan tingkat kekritisan warga negara terhadap berbagi fenomena politik yang terjadi di sekitar lingkungannya 12. Tingginya kultur politik yang dimiliki oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh. . A. tingkat kemiskinan yang kecil B. tingkat perekonomian negara yang tinggi C. kemakmuran dan kesejahteraan warganegaranya D. tingkat intelektualitas politik wara negara tersebut E. pendapatan per kapita penduduk yang tinggi dalam negara tersebut 25 13. Pendidikan politik baik bagi anggota kader politik maupun masyarakat yaitu untuk .…

A. menyodorkan kepada masyarakat agar menjadi anggota partai politik B. meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh budaya-budaya asing C. meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat D. memperoleh massa sebanyak-banyaknya dalam pendukung perolehan suara dalam pemilu E. meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan aturan 14. Kedudukan Pancasila bagi organisasi sosial politik di Indonesia, adalah sebagai ... A. jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia B. dasar dan structural bagi organisasi sosial politik C. salah satu asas dalam kehidupan organisasi sosial politik D. pedoman dalam menyusun rencana pelaksanaan pemilu E. pedoman dan penuntun warga negara dalam bermasyarakat 15. Pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah .… A. pengambilan keputusan melalui sarana umum B. masalah apa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana C. pengambilan keputusan kolektif atau perbuatan kebijaksanaan untuk masyarakat D. bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam system politik suatu negara E. bahwa politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang 16. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai rekruitmen. Ini berarti, partai politik berperan .… A. menanamkan nilai dan norma B. mencari dan mengajak orang berbakat C. menanamkan solidaritas kepada anggotanya D. menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat E. sebagai sara mengatasi berbagai macam konflik 17. Bila partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, berarti partai politik melaksanakan fungsi …. A. sosialisasi politik B. pengatur konflik C. komunikasi politik D. rektuitmen politik E. interst articulation 18. Politik adalah pertimbangan tertentu yang dianggap menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang dikehendaki. Ini merupakan pengertian politik dalam arti , .… A. kekuasaan B. wewenang C. kebijakan (policy) D. kepentingan umum E. organisasi kekuasaan 26 19. Kegiatan siswa yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik warga negara adalah .… A. aktif sebagai anggota OSIS B. aktif sebagai pengurus OSIS C. aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan D. menggunakan hak pilih aktif dalam pemilu E. menggunakan hak pilih pasif dalam pemilu 20. Suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik tertentu di dalam suatu negara disebut .… A. insan politik B. budaya politik C. perilaku politik D. sosialisasi politik E. kepentingan politik II. Isilah jawaban di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian budaya politik! 2. Analisis tipe-tipe budaya politik di Indonesia, pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi! 3. Jelaskan fungsi partai politik! 4. Berikan contoh perilaku yang harus dihindarkan dalam partisipasi politik yang sesuai dengan norma-norma dan budaya bangsa Indonsia! 5. Berikan contoh perilaku yang harus dilaksanakan dalam partisipasi politik yang sesuai dengan norma-norma dan budaya bangsa Indonsia B. Non Test Buatlah laporan berupa kliping yang membahas tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan politik, kemudian analisis untuk dipresentasi di kelas oleh masing-masing kelompok. 27 TES FORMATIF A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar! 1. Tuliskan pengertian budaya politik menurut pendapat para ahli! 2. Sebutkan ciri-ciri masyarakat politik! 3. Jelaskan mengapa budaya politik partisipan dianggap sebagai tipe budaya politik yang ideal! 4. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan zoon politicon menurut pendapat Aristoteles! 5. Sebutkan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia! B. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang berarti .... A. cipta B. karya C. karsa D. akal E. pikiran 2. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut dikemukan oleh.... A. Aristoteles B. Joyce Mitchell C. Almond dan Verba D. Wirjono Projodikoro E. Miriam Budiardjo 3. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dapat diukur melalui .... A. banyaknya partai politik D. partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik B. lahirnya tokoh-tokoh politik E. kegiatan kampanye dalam pelaksanaan pemilu C. pelaksanaan pemilu langsung 4. Manusia sebagai insan politik harus memiliki pemahaman dan kemampuan tentang .... A. keadaran hukum D. kesadaran hidup bersama B. kesadaran berkuasa E. kesadaran akan hak dan kewajiban C. kesadaran berkumpul 5. Salah satu orientasi budaya politik dalam masyarakat adalah keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat, hali ini dikemukan oleh Almond dan Verba sebagai orientasi .... A. kognitif B. afektif C. psikomotor D. evaluatif E. normatif 28 6. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik sangat rendah dan masyarakat menyerahkan seluruh kepada pengambil kebijakan, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Hal tersebut merupakan tingkatan budaya politik ....

A. santri B. abangan C. subjek D. participan E. parokial 7. Kegiatan untuk mencari dan mengajak orang-oran gyang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan untuk melakukan pengkaderan terhadap generasi muda melalui pendidikan, merupakan salah satu fungsi partai politik sebagai sarana .... A. komunikasi politik B. sosialisasi politik C. pendidikan politik D. rekruitmen politik E. pengatur konflik 8. Menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah dukungan masyarakat kepada calon dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan, merupakan bentuk parisipasi .... A. lobbying D. kegiatan organisasi B. contacing E. kegiatan pemilihan C. tindakan kekerasan 9. Kegiatan politik lebih banyak dilaksanakan untuk kepentingan .... A. bangsa dan negara D. organisasi profesional B. pribadi/perseorangan E. organisasi kemasyarakatan C. kepentingan partai politik 10. Penerapan sistem politik di dalam suatu negara harus bersifat ..... A. sukarela untuk menarik masyarakat B. memaksa agar negara memiliki wibawa C. memaksa agar semua orang mematuhinya D. memaksa untuk mengikat masyarakat E. sukarela guna mencari simpati masyarakat 11. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk ..... A. berkomunikasi dengan pemerintah B. melakukan tindakan-tindakan politis C. mempengaruhi pemilihan pejabat publik D. mempengaruhi proses pembuatankeputusan E. mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 12. Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik tertentu di dalam suatu negara disebut ..... A. insan politik B. budaya politik C. perilaku politik D. sosialisasi politik E. kepentingan politik 29 13. Salah satu hak warga negara dalam kegiatan politik adalah .... A. menyampaikan aspirasi politiknya B. melawan kekuasaan negara yang sah C. mengembangkan kebebasan untuk berusaha D. menolak terbentuknya partai politik selain partainya E. menciptakan gejolak politik sesuai dengan keinginnya 14. Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi rakyat dan wujud nyata partasipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Pemilu pada tahun 1955 di ikuti oleh .... A. 3 partai politik B. 10 partai politik C. 24 partai politik D. 48 partai politik E. 50 partai politik 15. Sejak masa pemerintahan Orde Baru, Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak.... A. 3 kali B. 5 kali C. 7 kali D. 8 kali E. 9 kali 16. Hal yang mendorong masyarakat untuk mendirikan partai politik adalah .... A. kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul B. persamaan kepentingan, cita-cita, dan keyakinan

C. kebebasan untuk menyampaikan pendpat dan pikiran D. kecenderungan manusia untuk mencari kekuasaan E. kesadaran tentang jaminan hak-hak asasi manusia 17. Setiap warga negara diarapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, karena .... A. pemilu merupakan sarana mewujudkan aspirasi rakyat B. ikut pemilu berarti ikut menentukan kekuasaan negara C. tanpa dukungan warga negara, kekuasaan negara akan goyah D. tanpa partisipasi warga negara, tidak akan terpilih pemimpin yang baik E. pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali 18. Komunikasi politik melalui media pers dapat dilakukan dengan cara .... A. menyampaikan orasi melalui mimbar bebas B. diskusi interaktif dengan berbagai tokoh masyarakat C. menggelar acara kesenian dengan mengundang para artis D. memasang tanda gambar partai politik dan foto ketua partai E. menyampaikan pengumuman pelaksanaan kampanye melalui radio dan TV 19. Berikut ini merupakan contoh perilaku politik manusia yang tidak etis adalah .... A. mengikuti votting D. membujuk orang agaar memilih dirinya B. memberikan uang agar dipilih E. memberikan janji-janji saat kampanye C. memberi agar mendapat imbalan 30 20. Contoh kewajiban manusia sebagai insan politik antara lain .... A. mengikuti arus perkembangan informasi B. memilih dan dipilih dalam pemilihan umum C. memupuh kerjasama berdasarkan kekeluargaan D. turut serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang keahliannya E. mengembangkan konsep musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan LEMBAR KERJA A. Dengan memanfaatkan media buku, koran, TV, dan internet, carilah informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi untuk menganalisis pertanyaan dibawah ini! 1. Perkembangan budaya politik yang berkembang pada masa pemerintahan Orde lama, Orde Baru dan Reformasi 2. Pelaksanaan Pemilu pada masa pemerintahan Orde lama, Orde Baru dan Reformasi 31 B. Untuk lebih memahami tentang macam-macam budaya politik yang berkembang, isilah kolom di bawah ini No. Budaya Politik Ciri-cirinya Kelebihannya Kekurangannya 1. Parokial 2. Subjek 3. Partisipan 4. Abangan 5. Santri 6. Priyayi 32

BAB IV PENUTUP Setelah mempelajari modul ini, coba cek kemampuan kalian dengan mengerjakan evaluasi. Soal-soal dalam evaluasi hendaknya kalian jawab dulu semuanya, setelah semua terjawab, baru kalian cocokan dengan kunci jawaban yang ada. Hitunglah perolehan skor yang kalian peroleh, sehingga kalian dapat mengetahui nilai yang kalian

peroleh untuk mengukur seberapa besar materi yang kalian pahami dari modul ini. Berdasarkan skor dan nilai yang kalian peroleh, apabila kalian telah memenuhi standar skor/nilai minimal kelulusan, yaitu 6,5, maka kalian dapat melanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. Jika skor/nilai kalian belum mencapai standar minimal kelulusan, pelajari kembali modul ini, kemudian minta petunjuk Bapak/Ibu guru kalian untuk melakukan kegiatan “remedial”. 33

GLOSARIUM zoon politicon atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang keikutsetaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kehidupan suatu negara tidak terlepas dari kegiatan politik Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih memilih pempinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal, Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana jaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Masyarakat madani adalah masyarakat yang dapat hidup secara mandiri Reformasi adalah perubahan atau pembaharuan untuk perbaikan di bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat/negara