Binter Fixxxxx.docx

SISTEM POLITIK Sistem Politik adalah struktur, proses dan aktivitas dimana bangsa mengatur dirinya sendiri. Artinya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin di capai masyarakat dan dapat di laksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. A. Budaya dan Politik Sistem politik ini sangat berhubungan erat atau terkait dengan budaya karena sistem politik suatu negara berasal dari sejarah dan budaya. Selain hal tersebut, faktor-faktor seperti populasi, ras, pendapatan perkapita juga ikut mempengaruhi sistem politik suatu negara. B. Partisipasi Politik Mencirikan suatu sistem politik biasanya dengan melihat yang berpartisipasi di dalamnya dan sejauh mana mereka berpartisipasi. Contoh partisipasi terjadi ketika orang menyuarakan pendapat mereka, memilih, dan menunjukkan persetujuan umum atau ketidaksetujuan dari system tersebut. C. Ideologi Politik Selanjutnya mengenai ideology politik, ada tiga ideologi politik di dunia dalam skala horizontal yakni: a. Totalitarianisme, keyakinan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat harus dikontrol pemerintah agar terjadi sistem politik yang efektif. b. Anarkisme, keyakinan bahwa hanya individu dan kelompok golongan yang harus mengendalikan kegiatan politik bangsa. c. Plurarisme, kepercayaan bahwa kelompok golongan maupun pemerintah memainkan peran penting dalam kegiatan politik suatu negara. Dalam Politik juga dikenal istilah demokrasi yaitu sistem politik dimana pemimpin atau pemerintah dipilih langsung oleh masyarakat luas. Dalam Demokrasi masyarakat memilih perwakilan dari kelompok mereka untuk mewakili kebutuhan politik mereka. Demokrasi juga cenderung mempertahankan lingkungan bisnis yang stabil melalui hukum yang melindungi hak kekayaan individu. RISIKO POLITIK

Semua perusahaan yang melakukan bisnis di dalam negeri atau internasional kemungkinan akan menghadapi risiko politik. Perubahan politik bisa berdampak negatif terhadap aktivitas bisnis lokal. Risiko politik di luar negeri mempengaruhi berbagai jenis perusahaan dengan cara yang berbeda. Hal itu bisa mengancam pasar eksportir, manufaktur, atau kemampuan perusahaan untuk ambil keuntungan dari negara tempat mereka memperolehnya keuntungan. Pemahaman akan nilainilai lokal, adat istiadat, dan tradisi dapat membantu mengurangi paparan risiko politik perusahaan. A. Jenis Resiko Politik Terdapat dua tingkatan risiko politik, yaitu risiko politik mikro dan makro. Risiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus pada risiko suatu industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu saja. Manajemen risiko politik mikro lebih sederhana daripada manajemen risiko politik makro. Sedangkan. risiko politik makro lebih sulit dikendalikan dan dimitigasi, karena bila negara tujuan investasi tertimpa kejadian politik yang ekstrem makro nyaris memiliki dampak yang sama terhadap seluruh pelaku/organisasi di suatu negara. Risiko politik makro juga bersumber dari akumulasi dan gabungan kejadian politik di tingkat lokal, nasional, dan kawasan yang saling terkait. Kejadian politik di tingkat lokal dapat pula merembet dan mempengaruhi pemangku kepentingan di tingkat makro. Berikut ini lima peristiwa yang bisa menyebabkan risiko politik: I.

Konflik dan Kekerasan. Konflik dalam negeri bisa menghambat investasi internasional. Konflik dalam negeri dapat

membuat perusahaan internasional tidak ke negara tersebut. Gangguan konflik dan kekerasan dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk, mendapatkan bahan dan peralatan, dan merekrut tenaga berbakat. Adanya konflik dan kekerasan juga mengancam aset fisik perusahaan (seperti kantor dan pabrik) dan kehidupan keluarganya para karyawan. II.

Terorisme dan Penculikan. Kegiatan terorisme digunakan untuk membuat pernyataan politik. Kelompok tidak puas

dengan situasi politik atau sosial saat ini mencoba untuk memaksa perubahan melalui ketakutan dan kehancuran terhadap negara yang dituju. Penculikan dan penyanderaan dengan meminta uang tebusan untuk mendanai terorisme. Perusahaan besar yang berskala internasional sering menjadi target utama para penculik karena bos mereka memiliki "kantong tebal" untuk membayar uang tebusan yang besar.

III.

Penyitaan properti. Risiko politik yang paling berat adalah penyitaan yaitu perampasan aset‐aset perusahaan

tanpa pembayaran. Pemerintah dapat melakukan Pengambilalihan dengan mengambil sebuah investasi tetapi memberikan pembayaran ganti rugi untuk aset‐aset tersebut. Sering kali investasi yang diambil alih dinasionalisasikan, yang artinya dijalankan oleh pemerintah. Risiko jenis ketiga adalah domestikasi. Hal ini terjadi ketika negara tuan rumah secara sedikit demi sedikit mengalihkan investasi asing kepada kendali dan kepemilikan nasional, melalui serangkaian surat keputusan pemerintah dengan memerintahkan kepemilikan lokal dan keterlibatan keterlibatan nasional yang lebih besar dalam manajemen sebuah perusahaan. Tujuan utama domestikasi adalah untuk memaksa memaksa investor-investor yang membagi lebih banyak kepemilikan, manajemen dan keuntungan dengan warga negara asli dibandingkan sebelum dilakukannya domestikasi. IV.

Perubahan Kebijakan Perubahan kebijakan pemerintah merupakan hasil dari berbagai pengaruh, termasuk cita-

cita partai politik yang baru terealisai, tekanan politik dari kepentingan khusus, dan masyarakat atau kerusuhan sosial. Salah satu alat kebijakan yang umum membatasi kepemilikan pada perusahaan domestik atau batasan domestik kepemilikan oleh perusahaan nondomestic untuk saham minoritas. V.

Persyaratan konten local Persyaratan atau penetapan hukum yang mengharuskan adanya penggunaan sumber daya

local dalam proses produksi perusahaan asing. B. Manajemen Risiko Politik Perusahaan berskala harus selalu melakukan pemantauan dan mencoba memprediksi perubahan politik yang dapat berdampak negatif terhadap aktivitas mereka. Perusahaan harus mampu membuat suatu keputusan investasi berdasarkan tingkar risiko yang ada. Berikut ini adalah tiga metode utama dalam manajemen risiko politik: a. Adaptasi Memasukkan risiko ke dalam strategi bisnis, seringkali dengan bantuan pejabat lokal. Ada empat strategi yang ada, yakni:



Kemitraan dapat digunakan untuk meningkatkan rencana ekspansi melalui pengaturan resmi atau usaha patungan, aliansi strategis, dan lintas kepemilikan saham perusahaan.



Ekuitas lokal dan utang melibatkan kegiatan usaha pembiayaan lokal dengan bantuan perusahaan lokal, serikat pekerja, lembaga keuangan, dan pemerintah.



Lokalisasi memerlukan operasi memodifikasi, bauran produk, atau Unsur lain yang sesuai dengan selera dan budaya lokal.



Bantuan pembangunan perusahaan yang telah berskala internasional membantu negara tuan rumah atau suatu wilayah dalam mengembangkan distribusi dan komunikasi jaringan dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk setempat.



Asuransi dapat digunakan untuk melindungi perusahaan terhadap kerugian dan dapat menyediakan pembiayaan proyek.

b. Pengumpulan Informasi Perusahaan berskala internasional berusaha mengumpulkan informasi yang akan membantu mereka memprediksi dan mengelola risiko politik. Dua sumber yang digunakan perusahaan untuk melakukan peramalan risiko politik yang akurat adalah: Karyawan yag memiliki informasi yang relevan artinya, karyawan yang telah bekerja di sebuah negara yang cukup lama san memiliki wawasan tentang budaya dan politik local. Sedangkan yang kedua dalah lembaga yang mengkhususkan diri pada layanan risiko politik. Ini termasuk bank, konsultan politik, publikasi berita, dan layanan penilaian risiko. c. Mempengaruhi Politik Lokal Manajer harus bekerja sesuai peraturan dan peraturan masing-masing. Lingkungan bisnis nasional mengenai hukum bisnis di kebanyakan negara sering mengalami perubahan dengan terciptnya undang-undang baru yang diberlakukan dan yang sudah ada dimodifikasi. Mempengaruhi politik lokal berarti berurusan dengan anggota parlemen setempat dan politisi secara langsung atau melalui pelobi. Melobi adalah kebijakan mempekerjakan orang untuk mewakili pandangan perusahaan mengenai masalah politik.

LEGAL SISTEM

Sistem hukum suatu negara adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara tersebut. Faktor-faktor seperti budaya, termasuk pergerakan sosial, agama dan individualisme mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Demikian juga, undang-undang dan peraturan diberlakukan untuk melindungi nilai-nilai budaya dan kepercayaan dalam Negara tersebut. Sistem politik suatu negara juga mempengaruhi sistem hukumnya. Pemerintahan totaliter cenderung memberlakukan undang-undang yang membatasi perilaku kewirausahaan. Sebaliknya, demokrasi cenderung mendorong aktivitas kewirausahaan dan melindungi bisnis dengan undangundang hak kepemilikan yang kuat. Hak dan tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi bisnis juga berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, sistem politik dan sistem hukum secara alami akan saling terkait. Sistem politik sebuah negara mengilhami dan mendukung sistem hukumnya, dan sistem hukumnya melegitimasi dan mendukung sistem politiknya. Jenis sistem hukum yang digunakan di seluruh dunia 1. Common Law Praktik common law berasal dari Inggris abad kesebelas dan diadopsi di wilayah bekas kolonikoloninya di seluruh dunia. Oleh karena itu, sistem hukum A.S sebagian besar didasarkan pada tradisi common law. Sistem hukum common law akan dipengaruhi tiga elemen: 1. Tradisi. Sejarah hukum suatu negara 2. Preseden. Kasus-kasus sebelumnya yang pernah ada di depan pengadilan 3. Pemakaian. Bagaimana hukum diterapkan dalam situasi spesifik Berdasarkan common law, sistem peradilan memutuskan kasus dengan menafsirkan undangundang berdasarkan tradisi, preseden, dan pemakaiannya. Namun setiap undang-undang dapat ditafsirkan dengan agak berbeda dalam setiap kasus penerapannya. Ada saat dimana setiap interpretasi baru menetapkan preseden yang mungkin diikuti dalam kasus selanjutnya. Sebagai preseden baru muncul, undang-undang diubah untuk mengklarifikasi kata-kata yang tidak jelas atau untuk mengakomodasi situasi yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Tradisi common law berlaku di Australia, Inggris, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. 2. Hukum perdata

Asal usul tradisi hukum perdata dapat ditelusuri ke Roma pada abad kelima. Ini adalah tradisi hukum tertua dan paling umum di dunia. Sistem hukum perdata didasarkan pada serangkaian peraturan tertulis dan undang-undang tertulis yang merupakan kode hukum. Hukum perdata bisa jadi lebih tidak beralasan daripada common law karena cenderung tidak menafsirkan apa yang dijatuhkan untuk hukum tertentu. Karena semua hukum dikodekan dan ringkas, pihak-pihak dalam kontrak cenderung lebih peduli hanya dengan kata-kata eksplisit dari kode tersebut. Semua kewajiban, tanggung jawab, dan hak istimewa langsung mengikuti kode yang relevan. Oleh karena itu, dalam masalah hukum biasanya menghabiskan lebih sedikit waktu dan uang. Tapi sistem hukum perdata dapat mengabaikan keadaan khusus dari kasus-kasus tertentu. Hukum perdata dipraktekkan di Kuba, Puerto Riko, Quebec, seluruh Amerika Tengah dan Selatan, sebagian besar Eropa Barat, dan banyak negara di Asia dan Afrika. 3. Hukum Teokratis Tradisi hukum berdasarkan ajaran agama disebut hukum teokratis. Tiga sistem hukum teokratis yang menonjol adalah hukum Islam, Hindu, dan Yahudi. Meskipun undang-undang Hindu dibatasi oleh konstitusi India tahun 1950, di mana negara menggunakan sebagian besar fungsi legal, namun undang-undang tersebut tetap bertahan sebagai kekuatan budaya dan spiritual. Demikian juga, walaupun hukum Yahudi tetap merupakan kekuatan religius yang kuat, namun hanya memiliki beberapa fungsi legal sejak abad kedelapan belas, ketika sebagian besar masyarakat Yahudi kehilangan otonomi peradilannya. Hukum Islam adalah sistem hukum teokratis yang paling banyak dipraktekkan saat ini. Hukum Islam awalnya merupakan kode yang mengatur perilaku moral dan etika dan kemudian diperluas ke transaksi komersial. Ini membatasi jenis investasi yang dapat dibuat perusahaan dan menetapkan pedoman untuk transaksi bisnis. Menurut hukum Islam, misalnya, bank tidak dapat mengenakan bunga pinjaman atau membayar bunga atas deposito. Sebagai gantinya, bank menerima sebagian dari profit yang diperoleh oleh investor yang meminjam dana dan membayar deposan dari pendapatan ini. Demikian juga, karena produk dari bisnis terkait alkohol dan tembakau melanggar kepercayaan Islam, fraksi yang mematuhi hukum Islam tidak dapat berinvestasi di perusahaan semacam itu. GLOBAL LEGAL ISSUES (Masalah Hukum Global)

Perusahaan internasional berupaya mengatasi hambatan yang dihadapi sistem politik yang asing. Demikian juga, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang berbeda di pasar global. Beberapa masalah hukum penting yang dihadapi perusahaan yang aktif dalam bisnis internasional adalah sebagai berikut. 1. Standardisasi Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang berbeda karena tidak ada badan hukum internasional yang diterima semua negara. Ada gerakan untuk menstandarkan interpretasi dan penerapan undang-undang di lebih dari satu negara, namun tidak melibatkan standarisasi keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan dalam sistem hukum dapat memaksa perusahaan untuk melanjutkan mempekerjakan pakar hukum di setiap negara tempat mereka beroperasi. 2. Hak milik intelektual Properti yang dihasilkan dari bakat dan kemampuan intelektual seseorang disebut kekayaan intelektual. Ini mencakup desain grafis, novel, perangkat lunak komputer, desain alat mesin, dan formula rahasia, seperti untuk membuat Coca-Cola. Secara teknis, ini menghasilkan properti industri (dalam bentuk paten atau merek dagang) atau hak cipta dan memberikan monopoli terbatas pada pemegangnya. Sebagian besar sistem hukum nasional melindungi hak kepemilikan - hak legal atas sumber daya dan pendapatan yang mereka hasilkan. Mirip dengan jenis properti lainnya, kekayaan intelektual dapat diperdagangkan, dijual, dan dilisensikan dengan imbalan biaya dan / atau pembayaran royalti. Hukum kekayaan intelektual dirancang untuk memberi kompensasi kepada orang-orang yang hak kepemilikannya dilanggar. Undang-undang hak kekayaan intelektual sangat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Properti Industri Properti industri mencakup hak paten dan merek dagang, yang seringkali merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Hukum yang melindungi properti industri dirancang untuk memberi penghargaan pada aktivitas inventif dan kreatif. Properti industri dilindungi secara internasional di bawah Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (www.wipo.int), yang ditandatangani hampir 100 negara.

Paten adalah hak yang diberikan kepada penemu produk atau proses yang mengecualikan orang lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan ini. Ketentuannya adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. WTO biasanya memberikan hak paten untuk jangka waktu 20 tahun. Jangka waktu 20 tahun dimulai saat permohonan paten diajukan ke kantor paten negara, bukan saat diberikan secara umum. Paten dapat dicari untuk penemuan yang baru, berguna, dan bukan bagi individu dengan keterampilan biasa di bidang teknis yang relevan. Paten memotivasi perusahaan untuk mengejar penemuan dan membuatnya tersedia bagi konsumen karena mereka melindungi investasi yang dilakukan perusahaan dalam penelitian dan pengembangan. Merek dagang adalah kata atau simbol yang membedakan produk dan pabrikannya. Hukum merek dagang menciptakan insentif bagi produsen untuk berinvestasi dalam mengembangkan produk baru. Ini juga menguntungkan konsumen karena mereka tahu apa yang diharapkan saat membeli merek tertentu. Contohnya saat membeli minuman Coca-Cola, Anda tidak akan mengharapkan minuman ringan kalengan berlabel "Coca-Cola" rasanya seperti label "Sprite." Perlindungan merek dagang biasanya berlangsung tanpa batas waktu, asalkan kata atau lambang terus menjadi khas. Ironisnya, ketentuan ini menghadirkan masalah bagi perusahaan seperti Coca-Cola dan Xerox, yang merek dagangnya "Coke" dan "Xerox" telah berkembang menjadi istilah generik untuk semua produk dalam kategori masing-masing. Hukum merek dagang berbeda dari satu negara dengan negara lain, meskipun beberapa kemajuan menuju standarisasi sedang terjadi. Designer yang memiliki merek dagang, seperti Chanel, Christian Dior, dan Gucci, telah lama diganggu oleh tas tangan, sepatu, kemeja, dan produk palsu lainnya. Tapi baru-baru ini, muncul produk bajakan dengan kualitas setara atau hampir sama, terutama di Italia. Sebagian besar pemilik brand dari produk kulit dan perhiasan mewah misalnya melakukan outsource produksi ke produsen kecil. Tidaklah sulit bagi perajin yang sama untuk memproduksi salinan produk tambahan dari produk brand mewah tersebut. Salinan bajakan dari ransel Prada yang berharga $ 500 di New York dapat dibeli dengan harga kurang dari $ 100 di Roma. Toko perhiasan di Milan bisa membeli jam tangan palsu yang berlabel Bulgari dan Rolex seharga $ 300 dan menjualnya seharga $ 2.500. Hak Cipta

Hak Cipta memberi pencipta karya original kebebasan untuk menerbitkan atau membuangnya sesuai pilihan mereka. Hak cipta biasanya dilambangkan dengan simbol yang terkenal ©, tanggal, dan nama pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak hukum untuk: 1. Mereproduksi karya berhak cipta. 2. Turunkan karya baru dari karya berhak cipta. 3. Menjual atau mendistribusikan salinan karya berhak cipta. 4. Lakukan karya berhak cipta. 5. Tampilkan karya berhak cipta di depan umum. Hak cipta diberikan untuk ekspresi berwujud dari sebuah gagasan, bukan untuk gagasan itu sendiri. Misalnya, tidak ada yang bisa memberi hak cipta ide untuk film tentang tenggelamnya Titanic. Tapi begitu sebuah film dibuat yang mengekspresikan gagasannya, film itu bisa menjadi hak cipta. Mungkin lagu yang paling terkenal di seluruh dunia, "Happy Birthday to You", sebenarnya dilindungi undang-undang hak cipta A.S. Lagu ini disusun pada tahun 1859 dan dilindungi hak cipta pada tahun 1935. Meskipun hak cipta tersebut ditetapkan untuk berakhir pada tahun 2010 pada ulang tahun hak cipta lagu yang ke-75, Kongres AS memperpanjangnya sampai 2030. Time Warner memiliki hak cipta dan memperoleh keuntungan sebanyak $ 20 juta dari ekstensi. 3. Keamanan dan Kewajiban Produk Undang-undang keamanan produk di kebanyakan negara menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh produk manufaktur. Kewajiban produk memegang produsen, penjual, perorangan, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas kerusakan, cedera, atau kematian yang disebabkan oleh produk yang cacat. Pihak yang dirugikan dapat menuntut kompensasi uang melalui tuntutan hukum perdata dan untuk pemenjaraan melalui tuntutan hukum pidana. Negara-negara maju memiliki undang-undang pertanggungjawaban produk yang paling sulit, sedangkan negara berkembang memiliki hukum yang paling lemah. Biaya asuransi bisnis dan biaya hukum lebih besar di negara-negara dengan hukum pertanggungjawaban produk yang kuat, di mana akibat dari kerusakan bisa besar.

4. Perpajakan Pemerintah nasional menggunakan pajak pendapatan dan penjualan untuk berbagai tujuan. Mereka menggunakan pendapatan pajak untuk membayar gaji pemerintah, membangun kemampuan militer, dan mengalihkan pendapatan dari orang-orang dengan pendapatan tinggi kepada orang miskin. Suatu negara melewati pajak tidak langsung, yang disebut "pajak konsumsi", yang membantu membayar konsekuensi penggunaan produk tertentu. Konsumsi pajak atas produk seperti alkohol dan tembakau membantu membayar biaya perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit akibat produk ini. Demikian pula, pajak bensin membantu membayar perbaikan jalan dan jembatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari traffic dan pelapukan. 5. Peraturan Antimonopoli Undang-undang yang dirancang untuk mencegah perusahaan dari harga yang tidak wajar, pasar bersama, dan memperoleh keuntungan monopoli yang tidak adil disebut undang-undang antimonopoli. Undang-undang ini mencoba memberi konsumen beragam produk dengan harga yang wajar. Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah regulator antimonopoli paling ketat di dunia. Di Jepang, Komisi Perdagangan Adil (Fair Trade Commission ) memberlakukan undang-undang antimonopoli namun seringkali tidak efektif karena bukti pembatalan mutlak diperlukan untuk mengajukan tuntutan. Perusahaan yang berbasis di negara-negara antimonopoli yang ketat sering berpendapat bahwa mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing yang negara asalnya yang memiliki antimonopoli yang lemah, dimana pesaing setuju untuk hanya melayani segmen pasar tertentu yang ditentukan. Dengan tidak adanya lembaga penegakan antimonopoli global, perusahaan internasional harus memperhatikan undang-undang antimonopoli masingmasing negara tempat mereka berbisnis. Sebenarnya, sebuah negara (atau kelompok negara) dapat menghalangi merger atau akuisisi antara dua perusahaan nondomestic jika perusahaan tersebut melakukan banyak urusan di sana. ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL Ketika sebuah perusahaan berjalan secara global, para manajernya menghadapi banyak peraturan budaya asing yang mengatur perilaku manusia. Kerangka hukum bisnis bervariasi dari

negara ke negara. Sayangnya, pencarian profits dapat menarik perusahaan untuk mengeksploitasi perbedaan dalam standar hukum dengan menemukan operasi bisnis tertentu di negara-negara di mana mereka tidak akan terlalu banyak dibatasi. Dengan cara ini, perbedaan hukum nasional bisa menjadi masalah etika bagi para manajer. Perilaku etis adalah perilaku pribadi sesuai dengan pedoman perilaku baik atau moralitas. Bila ada undang-undang untuk membimbing seorang manajer ke arah tindakan yang benar secara benar, jalan itu harus diikuti. Dalam dilema etis, tidak ada keputusan benar atau salah. Ada alternatif yang mungkin sama berlaku dalam istilah etika tergantung pada perspektif seseorang. Selain kebutuhan manajer individual untuk berperilaku etis, bisnis diharapkan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan , praktik melampaui kewajiban hukum untuk secara aktif menyeimbangkan komitmen kepada investor, pelanggan, perusahaan lain, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan (atau CSR, seperti yang diketahui) mencakup beragam kegiatan, termasuk memberi kepada orang miskin, membangun sekolah di negara-negara berkembang, dan melindungi lingkungan global. CSR terdiri dari tiga lapisan aktivitas. Lapisan pertama adalah filantropi tradisional, di mana perusahaan menyumbangkan uang dan mungkin waktu kerja untuk tujuan sosial tertentu. Lapisan kedua terkait dengan manajemen risiko, di mana perusahaan mengembangkan kode etik yang akan diikuti dalam operasi globalnya dan setuju untuk beroperasi dengan transparansi yang lebih besar. Lapisan ketiga adalah CSR strategis, di mana bisnis membangun tanggung jawab sosial ke dalam operasi intinya untuk menciptakan nilai dan membangun keunggulan kompetitif. Berikut adalah teori utama etika dan CSR. 1. Filsafat Etika dan Tanggung Jawab Sosial Ada empat filosofi bisnis dan tanggung jawab sosial yang umum. Ekonom Milton Friedman mengatakan bahwa tanggung jawab perusahaan adalah memaksimalkan profit untuk pemiliknya (atau pemegang saham) saat beroperasi di dalam undang-undang. Bayangkan sebuah perusahaan yang memindahkan operasi pencemar polusi dari negara yang memiliki undang-undang perlindungan lingkungan yang ketat dan mahal ke negara yang tidak memiliki undang-undang semacam itu. Manajer yang mengikuti filosofi Friedman akan memuji keputusan ini. Mereka berpendapat bahwa perusahaan melakukan tugasnya untuk meningkatkan profits bagi pemiliknya

dan beroperasi di dalam hukum di luar negeri. Banyak orang tidak setuju dengan argumen ini dan mengatakan bahasannya bukan apakah perusahaan memiliki kewajiban CSR tapi bagaimana hal itu akan memenuhi kewajiban mereka. Pandangan relativisis budaya mengatakan bahwa perusahaan harus menerapkan etika lokal di manapun ia beroperasi karena semua sistem kepercayaan ditentukan dalam konteks budaya. Relativisme budaya memandang kebenaran adalah relatif dan berpendapat bahwa benar dan salah ditentukan dalam situasi yang spesifik. Pandangan moralis yang benar mengatakan bahwa sebuah perusahaan harus menjaga etika suatu negara di manapun ia beroperasi karena pandangan etis dan tanggung jawab dari negara asal lebih tinggi daripada pandangan orang lain. Pandangan utilitarian mengatakan bahwa perusahaan harus bersikap dengan cara yang memaksimalkan hasil "baik" dan meminimalkan hasil "buruk" di manapun ia beroperasi. Manajer utilitarian mengajukan pertanyaan, "Hasil apa yang harus saya perjuangkan?" Dan menjawab, "Hal itu menghasilkan hasil terbaik bagi semua pihak yang terkena dampak." Dengan kata lain, para pemikir utilitarian mengatakan bahwa perilaku yang benar adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. 2. Isu CSR Perusahaan seharusnya tidak menyuarakan kampanye hubungan masyarakat yang menyajikan bisnis sebagai tanggung jawab sosial jika tidak benar-benar menerapkan prinsip CSR. Pemimpin bisnis yang teliti menyadari bahwa masa depan perusahaan mereka bergantung pada tenaga kerja dan lingkungan yang sehat di seluruh dunia. Misalnya, pembuat minuman ringan mendukung segala macam inisiatif lingkungan karena mereka mengerti bahwa masa depan mereka bergantung pada persediaan air bersih yang cukup banyak. SUAP DAN KORUPSI. Mirip dengan unsur budaya dan politik lainnya, prevalensi korupsi bervariasi dari satu bangsa ke negara lain. Di negara-negara tertentu, suap dibayarkan secara rutin kepada distributor dan pengecer untuk mendorong produk perusahaan melalui jalur distribusi. Korupsi itu merugikan masyarakat dan bisnis, antara lain, korupsi dapat mengirimkan sumber daya ke penggunaan yang tidak efektif, melukai pembangunan ekonomi, mendistorsi kebijakan publik, dan merusak integritas nasional. Negara menilai tingkat korupsi mereka yang dirasakan. Semakin tinggi nilai sebuah negara terhadap corruption perceptions index (CPI), semakin sedikit korupsi

yang dirasakan oleh manajer internasional. Negara-negara miskin dan negara-negara terbelakang cenderung dianggap paling korup (seperti Rusia, sebagian besar Afrika, dan wilayah di Timur Tengah). Ini merefeksikan keragu-raguan pihak perusahaan internasional tentang investasi di negara-negara yang korup. KONDISI KETENAGAKERJAAN DAN HAK ASASI MANUSIA. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, perusahaan memantau tindakan karyawan mereka sendiri dan karyawan perusahaan tempat mereka menjalankan bisnis. Tekanan dari aktivis hak asasi manusia mendorong perusahaan pakaian jadi untuk mengenalkan kode etik dan mekanisme pemantauan untuk pemasok internasional mereka. Levi-Strauss mempelopori penggunaan kode praktis untuk mengendalikan kondisi kerja di tempat kerja kontraktor. Perusahaan hanya melakukan bisnis dengan mitra yang memenuhi " Terms of Engagement ", yang menetapkan pedoman minimal mengenai perilaku etis, persyaratan lingkungan dan hukum, standar ketenagakerjaan, dan keterlibatan masyarakat. PRAKTEK PERDAGANGAN ADIL(FAIR TRADE PRACTICES). Starbucks bekerja keras untuk beroperasi secara bertanggung jawab secara sosial dengan mencoba mengurangi nasib warga negara di negara penghasil kopi yang malang. Fair Trade USA adalah organisasi nonprofit yang secara independen memberikan produk perdagangan yang adil seperti kopi Starbucks. Model Perdagangan Adil memperjuangkan lebih dari satu juta petani dan buruh tani di 58 negara berkembang di seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Produk Trade Fair sekarang termasuk kopi, teh, herbal, coklat, coklat, buah, beras, gula, makanan ringan, madu, dan rempah-rempah. Fair Trade USA menyatakan bahwa suatu produk memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Fair Prices. Kelompok produser menerima harga minimum minimum yang dijamin. 2. Kondisi Kerja Adil(Fair Labor Conditions). Pertanian tidak mempekerjakan anak-anak, dan pekerja diberi kebebasan berserikat, kondisi kerja yang aman, dan upah yang layak. 3. Perdagangan langsung(Direct Trade) Bila memungkinkan, importir membeli dari kelompok produsen untuk menghilangkan perantara.

4. Pengembangan Masyarakat Demokratis(Democratic Community Development). Petani dan pekerja memutuskan bagaimana membelanjakan premi Fair Trade mereka dalam proyek pengembangan sosial dan bisnis. 5. Ketahanan lingkungan(Environmental Sustainability). Metode pertanian melindungi kesehatan petani dan melestarikan ekosistem. LINGKUNGAN HIDUP. Perhatian terhadap lingkungan dan ekosistem tidak lagi diserahkan kepada instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Saat ini perusahaan mengejar inisiatif "green" untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profit margin . Jejak karbon adalah dampak lingkungan dari gas rumah kaca (diukur dalam satuan karbon dioksida) yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Ini terdiri dari dua komponen: 1. Jejak Primer. Emisi karbon dioksida langsung dari pembakaran bahan bakar fosil, termasuk konsumsi energi domestik dan transportasi (seperti listrik dan bensin). 2. Jejak Sekunder. Emisi karbon dioksida tidak langsung dari keseluruhan siklus hidup produk (dari pembuatannya hingga kerusakan akhirnya). Perusahaan di ujung tombak gerakan hijau mencetak sejumlah produk mereka yang mewakili gram karbon dioksida yang dipancarkan dari produksi dan pengirimannya ke pengecer. Angka tersebut menandakan dampak lingkungan dari semua bahan, bahan kimia, dan sebagainya, digunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang. Misalnya, merek makanan ringan merek dagang Inggris Raya Walker label "75 g" pada paket keripik kentang keju dan bawang yang disukai yang berarti 75 gram karbon dioksida dipancarkan dalam memproduksi dan mengirimkan setiap paket. Pembuat alas kaki dan pakaian Timberland menerapkan sistem yang berbeda. Perusahaan ini memberi label produknya dengan skor berkisar antara 0 sampai 10. Skor "0" berarti memproduksi dan mengirimkan produk yang dipancarkan kurang dari 2,5 kilogram karbon dioksida, sebuah produk dengan skor "10" memancarkan 100 kilogram karbon dioksida yang kirakira setara dengan mengendarai mobil dengan kecepatan 240 mil. BISNIS DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan politik antara negara asal perusahaan dan negara-negara di mana ia melakukan bisnis mempengaruhi kegiatan bisnis internasionalnya. Hubungan politik yang kondusif mendorong lingkungan bisnis yang stabil dan meningkatkan kerja sama internasional di banyak bidang, termasuk pengembangan infrastruktur komunikasi dan distribusi internasional. Secara umum, hubungan politik yang baik menyebabkan meningkatnya peluang bisnis dan risiko yang lebih rendah. Untuk menghasilkan lingkungan bisnis yang stabil, beberapa negara telah beralih ke kesepakatan multilateral atau kesepakatan di antara beberapa negara, yang masing-masing setuju untuk mematuhi persyaratan perjanjian bahkan jika ketegangan meningkat. Menurut perjanjian pendirian, barang, jasa, dan warga negara anggota Uni Eropa, bebas untuk bergerak melintasi perbatasan anggota. Setiap bangsa harus terus mematuhi persyaratan semacam itu meski ada yang bentrok dengan anggota lain. Misalnya, walaupun Inggris dan Prancis tidak setuju dalam banyak hal, keduanya tidak dapat memperlakukan barang, layanan, dan masyarakat yang datang dan pergi antara kedua negara mereka secara berbeda daripada memperlakukan barang, layanan, dan warga negara anggota lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa Meskipun masing-masing negara terkadang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya peristiwa di beberapa bagian dunia, mereka tidak dapat memantau aktivitas politik di semua negara sekaligus. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk memberikan kepemimpinan dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. PBB dan banyak agennya menyediakan makanan dan persediaan medis, perlengkapan dan pelatihan pendidikan, dan sumber keuangan bagi negara-negara anggota yang lebih miskin. PBB menerima pendanaannya dari iuran anggota yang didasarkan terutama pada produk nasional bruto. Hampir semua negara di dunia adalah anggota PBB - kecuali beberapa negara kecil dan wilayah yang memiliki status pengamat. PBB dipimpin oleh sekretaris jenderal yang dipilih oleh semua anggota dan yang bertugas untuk masa jabatan lima tahun. Sistem PBB terdiri dari enam badan utama: 1. Semua anggota memiliki suara yang sama di Majelis Umum, yang membahas dan merekomendasikan tindakan terhadap masalah apapun yang termasuk dalam Piagam PBB. Ini menyetujui anggaran PBB dan susunan badan lainnya.

2. Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota. Lima (Cina, Prancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat) bersifat permanen. Sepuluh lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. Dewan bertanggung jawab untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional, dan semua anggota PBB seharusnya terikat oleh keputusannya. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, yang bertanggung jawab atas ekonomi, hak asasi manusia, dan masalah sosial, mengelola sejumlah organisasi dan badan khusus yang lebih kecil. 4. Dewan Perwalian terdiri dari anggota tetap Dewan Keamanan dan mengelola semua wilayah wali amanat di bawah pengawasan PBB. 5. Pengadilan Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Ini hanya bisa mendengar perselisihan antar negara, bukan kasus yang diajukan terhadap individu atau perusahaan. Ini tidak memiliki yurisdiksi wajib, dan keputusannya dapat, dan telah dikesampingkan oleh negara-negara tertentu. 6. Dipimpin oleh sekretaris jenderal, Sekretariat mengelola operasi PBB. 7. Badan penting dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Organisasi ini memiliki mandat yang luas di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Ini menjadi tuan rumah konferensi mengenai isu-isu pembangunan yang mendesak termasuk kewirausahaan, AIDS, kemiskinan, dan hutang nasional. Konferensi tertentu dirancang untuk mengembangkan keterampilan manajemen bisnis individu di negara-negara berkembang.

SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi suatu negara terdiri dari struktur dan proses yang digunakannya untuk dialokasikan sumber dayanya dan melakukan aktivitas komersialnya. Tidak ada negara yang benar-benar individualis atau sepenuhnya kolektivis dalam orientasi budayanya. Demikian juga, ekonomi semua bangsa menampilkan perpaduan nilai individu dan kelompok. Dengan kata lain, tidak ada ekonomi sepenuhnya berfokus pada penghargaan individu dengan mengorbankan kesejahteraan sosial. Juga tidak ada ekonomi jadi benar-benar fokus pada kesejahteraan sosial sehingga tidak memberi nilai pada insentif individu dan perusahaan. Ekonomi yang direncanakan secara terpusat adalah sistem di mana sebuah negara, pabrik, dan pabrik lainnya sumber daya ekonomi dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah membuat hampir semua ekonomi- keputusan terkait - termasuk siapa yang menghasilkan apa dan berapa harga produknya, tenaga kerja, dan modal akan. Badan perencanaan pusat menentukan tujuan produksi pabrik dan unit produksi lainnya, dan mereka bahkan memutuskan harga. Di bekas Uni Soviet, untuk Misalnya, pejabat komunis menetapkan harga untuk susu, roti, telur, dan barang penting lainnya. Tujuan akhir dari perencanaan pusat adalah mencapai berbagai macam masalah politik, sosial, dan sosial tujuan ekonomi dengan mengambil kendali penuh atas produksi dan distribusi sumber daya bangsa. ASAL PERENCANAAN PEREKONOMIAN PUSAT Perencanaan pusat berakar pada ideologi bahwa kesejahteraan kelompok lebih penting daripada kesejahteraan individu. Sama seperti budaya kolektivis menekankan kelompok atas tujuan individu, ekonomi yang direncanakan secara terpusat berusaha mencapai ekonomi dan kesetaraan sosial. Karl Marx mempopulerkan gagasan perencanaan ekonomi pusat di Indonesia abad kesembilan belas. Marx merumuskan gagasannya sambil menyaksikan kesulitan yang dialami oleh kelas pekerja orang-orang di Eropa selama dan setelah Revolusi Industri. Berbagai versi gagasan Marx diimplementasikan pada abad ke-20 dengan cara pergolakan kekerasan Revolusinya membangun sistem ekonomi dan politik totaliter di Rusia di Indonesia 1917, di China dan Korea Utara pada akhir 1940-an, dan di Kuba pada tahun 1959. Pada 1970-an, pusat Perencanaan adalah hukum ekonomi di tanah yang membentang di Eropa Tengah dan Timur (Albania, Bulgaria,

Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Yugoslavia), Asia (Kamboja, Cina, Korea Utara, dan Vietnam), Afrika (Angola dan Mozambik), dan bahasa Latin Amerika (Kuba dan Nikaragua). Pada akhir 1980an, bangsa demi bangsa mulai membongkar perencanaan pusat komunis yang mendukung ekonomi berbasis pasar. Ekonom, sejarawan, dan ilmuwan politik mengaitkan penurunan ekonomi yang direncanakan terpusat dengan kombinasi beberapa faktor. 1) Gagal menciptakan nilai ekonomi, perencana pusat tidak memperhatikan tugasnya memproduksi barang dan jasa berkualitas dengan biaya serendah mungkin. Dengan kata lain, mereka gagal melihat bahwa kegiatan komersial berhasil ketika mereka menciptakan nilai ekonomi bagi pelanggan. 2) Gagal menyediakan insentif kepemilikan pemerintah atas sumber daya ekonomi secara drasti mengurangi insentif bagi bisnis untuk memaksimalkan output yang diperoleh dari sumber daya tersebut. Kecuali untuk kedirgantaraan, tenaga nuklir, dan ilmu pengetahuan lainnya (di mana para ilmuwan pemerintah unggul), di sana sedikit insentif untuk menciptakan teknologi baru, produk baru, dan metode produksi baru. 3) Gagal mencapai pertumbuhan yang cepat, pemimpin di negara-negara komunis mencatat tingkat suku bunga tinggi pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan- disebut empat harimau Asia. Bahwa wilayah yang dulu miskin sekali telah berkembang dengan pesat pertumbuhan yang mencengangkan membangunkan perencana pusat pada kemungkinan. Mereka menyadari bahwa ekonomi Sistem berbasis kepemilikan pribadi mendorong pertumbuhan jauh lebih baik daripada yang terhambat oleh sentral perencanaan. 4) Kegagalan memuaskan kebutuhan konsumen, orang-orang di ekonomi terpusat telah bosan dengan standar kehidupan yang telah tergelincir jauh di bawah yang ditemukan di ekonomi pasar. Ironisnya, meskipun perencanaan pusat dipahami sebagai sarana untuk menciptakan sistem penyaluran yang lebih merata, namun terlalu banyak perencana pusat gagal menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan yang memadai, perumahan, dan perawatan medis.

MUNCULNYA PUSAT PASAR: CHINA

Cina memulai eksperimennya dengan perencanaan pusat pada tahun 1949, saat komunis mengalahkan nasionalis dalam perang sipil yang panjang dan berdarah. Saat ini, para pemimpin negara menyusun filsafat ekonomi sebagai "sosialisme dengan ciri Cina." Pada tahun 1979, Cina memulai reformasi pertanian yang memperkuat insentif kerja di sektor ini. Unit keluarga kemudian bisa menumbuhkan tanaman apa saja yang mereka pilih dan bisa menjual hasilnya dengan harga pasar. Jika ada satu sifat yang dibutuhkan oleh semua perusahaan swasta di China, itu adalah kesabaran Terlepas dari perbedaan ideologis yang nyata antara dirinya dan sektor swasta. Sentuhan pribadi merupakan unsur penting lain untuk sukses di China. Awalnya, sejajar dengan ideologi komunis, perusahaan non-Cina dilarang berpartisipasi di perekonomian China. Meskipun terjadi resesi global, ekonomi China terus melakukan reformasi dan tumbuh di antara 7 sampai 9 persen per tahun. Masalah politik dan sosial, adalah ancaman terhadap kinerja ekonomi China di masa depan. Masalah potensial lainnya adalah pengangguran. Intensifikasi persaingan dan masuknya internasional perusahaan ke Cina menempatkan penekanan lebih besar pada efisiensi dan pemotongan gaji di beberapa industri. Namun penyumbang terbesar sektor pengangguran tampaknya adalah pekerja migran. Ratusan ribu pekerja telah meninggalkan peternakan mereka dan sekarang pergi dari kota ke kota mencari pekerjaan pabrik atau pekerjaan konstruksi yang lebih baik. Ketidakbahagiaan dengan kemajuan ekonomi di pedesaan dan kesengsaraan pekerja migran merupakan sumber potensial kerusuhan sosial yang serius. Setiap kesempatan reunifikasi Taiwan dengan daratan Cina bergantung pada bagaimana caranya Cina mengelola Hong Kong dan Makau. Untuk saat ini, reunifikasi nampaknya lebih mungkin sebagai ekonomi hubungan antara China dan Taiwan terus berkembang. Taiwan barubaru ini membatalkan larangan 50 tahun itu membatasi ukuran investasi di China. EKONOMI CAMPURAN Ekonomi campuran adalah sistem di mana tanah, pabrik, dan sumber daya ekonomi lainnya terbagi antara kepemilikan pribadi dan pemerintah. Dalam ekonomi campuran, pemerintah memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit daripada ekonomi terpusat. Namun Dalam ekonomi campuran, pemerintah cenderung mengendalikan sektor ekonomi yang dianggapnya

penting bagi keamanan nasional dan stabilitas jangka panjang. Banyak negara campuran juga memelihara sistem kesejahteraan yang dermawan untuk mendukung pengangguran dan untuk memberikan perawatan kesehatan bagi masyarakat umum. Ekonomi campuran ditemukan di seluruh

dunia:

Denmark,

Prancis,

Jerman,

Norwegia,

Spanyol, dan Swedia di Eropa Barat; India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Korea Selatan di Asia; Argentina di Amerika Selatan; dan Afrika Selatan. Advokat ekonomi campuran berpendapat bahwa suksesnya sistem ekonomi tidak hanya harus efisien dan inovatif namun juga harus melindungi masyarakat dari ekses individualisme yang tidak terkendali dan keserakahan organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat rendahnya pengangguran, rendahnya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang mantap, dan pemerataan kekayaan oleh sarana kebijakan yang paling efektif. Para pendukung menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dan pertumbuhan Eropa dan A.S. hampir identik selama puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua. Banyak ekonomi campuran yang mengubah dirinya menjadi mirip dengan pasar bebas. Kepemilikan pemerintah yang luas di tingkat nasional cenderung mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban, kenaikan biaya, produk yang cacat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi pemerintah di negara campuran perlu infus uang pembayar pajak untuk bertahan sebagai pesaing kelas dunia, yang menaikkan pajak dan harga untuk barang dan jasa. Mendasari pergerakan

menuju

sistem

berbasis

pasar

adalah

penjualan

bisnis milik pemerintah. Penjualan sumber daya ekonomi milik pemerintah ke operator swasta disebut privatisasi. Privatisasi membantu menghilangkan bahan, tenaga kerja, dan modal bersubsidi sebelumnya diberikan kepada perusahaan milik pemerintah. Ini juga membatasi praktik menunjuk manajer untuk alasan politik dan bukan untuk keahlian profesional mereka. Untuk bertahan, baru diprivatisasi perusahaan harus menghasilkan produk yang kompetitif dengan harga yang wajar karena mereka tunduk pada kekuatan pasar bebas. Tujuan keseluruhan privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar hidup. EKONOMI PASAR

Dalam ekonomi pasar, mayoritas tanah suatu negara, pabrik, dan sumber ekonomi lainnya dimiliki secara pribadi, baik oleh individu atau bisnis. Seiring perubahan penawaran dan permintaan untuk barang atau jasa, demikian juga harga jualnya. Semakin rendah harga produk, semakin besar permintaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin rendah pula permintaan. Dalam hal ini, disebut harga mekanisme atau mekanisme pasar yang menentukan penawaran dan permintaan. Kekuatan pasar dan kekuatan alam yang tidak terkendali dapat mempengaruhi harga produk, terutama komoditas. Ekonomi pasar berakar pada keyakinan bahwa kekhawatiran individu harus ditempatkan di atas masalah kelompok. Menurut pandangan ini, kelompok tersebut mendapatkan keuntungan ketika individu menerima insentif dan penghargaan untuk bertindak dengan cara tertentu. Kanada dan Amerika Serikat adalah contoh ekonomi pasar kontemporer. Ini bukan kecelakaan bahwa kedua negara ini memiliki budaya individualis (walaupun Kanada agak tingkat lebih rendah daripada Amerika Serikat). Sebanyak penekanan pada individualisme menumbuhkan demokrasi Bentuk pemerintahan, juga mendukung ekonomi pasar. Untuk berfungsi dengan lancar dan benar, ekonomi pasar membutuhkan tiga hal: 1) Pilihan gratis memberi akses kepada individu ke pilihan pembelian alternatif. Dalam ekonomi pasar, beberapa pembatasan ditempatkan pada kemampuan konsumen untuk membuat keputusan sendiri. Misalnya, belanja konsumen untuk mobil baru dijamin beragam yang bisa dipilih. Konsumen dapat memilih di antara para dealer, model, ukuran, gaya, warna, dan spesifikasi mekanis seperti ukuran mesin dan tipe transmisi. 2) Perusahaan bebas menentukan barang dan jasa apa yang akan dihasilkan. Perusahaan bebas memasuki jalur baru dan berbeda bisnis, memilih pasar geografis dan segmen pelanggan untuk dikejar, mempekerjakan pekerja, dan mengiklankan produk mereka. Oleh karena itu, mereka menjamin hak untuk mengejar kepentingan yang menguntungkan ke mereka. 3) Fleksibilitas harga memungkinkan sebagian besar harga naik dan turun untuk mencerminkan kekuatan penawaran dan permintaan. Sebaliknya, ekonomi nonpasar sering menetapkan dan mempertahankan harga pada tingkat yang ditentukan. Dalam ekonomi pasar, pemerintah memiliki keterlibatan langsung yang relatif sedikit dalam kegiatan bisnis. Meski begitu, biasanya memainkan empat peran penting, yaitu:

a) Menegakkan Hukum Antimonopoli, ketika satu perusahaan mampu mengendalikan pasokan produk dan oleh karena itu, dianggap memonopolikan harga. Di industri kompetitif, harga tetap rendah oleh kekuatan persaingan. Dengan memberlakukan undang-undang antimonopoli, pemerintah mencegah pelaku usaha pedagang monopoli dan kombinasi bisnis yang mengeksploitasi konsumen dan membatasi pertumbuhan perdagangan. b) Melestarikan Hak Kepemilikan, sebuah ekonomi pasar yang berjalan dengan baik terletak pada sistem hukum yang melindungi hak kepemilikan individu. Dengan melestarikan dan melindungi hak kepemilikan individu, pemerintah mendorong individu dan perusahaan untuk mengambil risiko seperti investasi dalam teknologi, menemukan produk baru, dan memulai bisnis baru. c) Menyediakan Lingkungan Fiskal dan Moneter yang Stabil, ekonomi yang tidak stabil sering terjadi ditandai dengan tingginya inflasi dan tingkat pengangguran. Kekuatan ini menciptakan ketidakpastian umum tentang kesesuaian suatu bangsa sebagai tempat berbisnis. Pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal yang efektif (kebijakan mengenai perpajakan dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga). Ekonomi yang lingkungannya stabil, dapat membantu perusahaan membuat memperkirakan biaya, pendapatan, dan masa depan yang lebih baik di bidang bisnis pada umumnya. Kondisi tersebut mengurangi risiko yang terkait dengan investasi masa depan, seperti pengembangan produk baru dan perluasan bisnis. d) Melestarikan Stabilitas Politik, suatu ekonomi pasar bergantung pada pemerintahan yang stabil untuk kelancaran operasi dan untuk eksistensi masa depannya. Stabilitas politik membantu bisnis terlibat dalam kegiatan tanpa mengkhawatirkan terorisme, penculikan, dan ancaman politik lainnya. Kesejahteraan ekonomi satu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain tercermin dalam tingkat perkembangan ekonomi negara tersebut. Ini mencerminkan beberapa ekonomi dan Indikator manusia, termasuk output ekonomi suatu negara (pertanian dan industri), infrastruktur (sarana listrik dan transportasi), dan kesehatan fisik dan tingkat pendidikan masyarakat. Perbedaan budaya, politik, hukum, dan ekonomi antar negara dapat menyebabkan perbedaan besar pertumbuhan ekonomi. Produktivitas adalah faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya standar hidup. Produktifitas hanyalah rasio output (apa yang tercipta) terhadap input

(sumber daya yang digunakan untuk membuat output). Kita bisa berbicara tentang produktivitas sebuah bisnis, industri, atau keseluruhan ekonomi. Bagi perusahaan Untuk meningkatkan produktivitasnya, ia harus meningkatkan nilai outputnya dengan menggunakan jumlah masukan yang sama, dibuat nilai output yang sama dengan masukan yang lebih sedikit, atau lakukan keduanya secara bersamaan. PRODUKSI NASIONAL Ukuran

pembangunan

ekonomi

terluas

adalah

nasional

bruto

produk (GNP), yang merupakan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam negeri dan kegiatan internasional selama periode satu tahun. Produk domestik bruto (PDB) adalah nilainya dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi domestik selama periode satu tahun. PDB adalah sebuah Angka lebih sempit yang tidak termasuk pendapatan suatu negara yang dihasilkan dari ekspor, impor, dan internasional operasi perusahaannya. PDB per kapita suatu negara hanya GDP-nya dibagi oleh penduduknya. GNP per kapita dihitung sama. PDB per kapita dan GNP per capita mengukur pendapatan suatu bangsa per orang. Pemasar sering menggunakan angka PDB atau GNP per kapita untuk menentukan apakah populasi suatu negara cukup kaya untuk mulai membeli produknya. Dengan berbagai alasan, banyak transaksi negara tidak dihitung dalam PDB atau GNP. Beberapa kegiatan yang tidak termasuk adalah: -

Kerja sukarela

-

Pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar

-

Kegiatan ilegal seperti perjudian dan transaksi pasar gelap (bawah tanah)

-

Transaksi yang tidak dilaporkan dilakukan secara tunai Dalam beberapa kasus, ekonomi yang tidak dilaporkan (bayangan) begitu besar dan

makmur yang resmi Statistik seperti GDP per kapita hampir tidak ada artinya. Statistik pemerintah bisa menutupi sebuah ekonomi bayangan yang berkembang didorong oleh perbedaan antara mata uang resmi dan pasar gelap nilai tukar. Di banyak negara kaya, ekonomi bayangan adalah dari sepersepuluh sampai seperlima sebesar ekonomi resmi. Tapi di lebih dari 50 negara, ekonomi bayangan setidaknya 40 persen seukuran PDB terdokumentasi. Di negara bagian Eurasian di Georgia, misalnya, Transaksi yang tidak dilaporkan diperkirakan sama dengan 73 persen transaksi

yang dilaporkan. Sedangkan PDB resmi Georgia sekitar $ 20,3 miliar, ekonomi bayangannya layak untuk yang lain $ 14,8 miliar. Angka-angka produk kotor tidak memberi tahu kita apakah ekonomi suatu negara adalah negara tumbuh atau menyusut, mereka hanyalah gambaran dari output ekonomi satu tahun. Manajer akan ingin melengkapi data ini dengan informasi mengenai kinerja ekonomi masa depan yang diharapkan. Sebuah negara dengan PDB moderat atau angka GNP mengilhami kepercayaan investor yang lebih besar dan menarik lebih banyak investasi jika tingkat pertumbuhan yang diharapkan tinggi. Ingatlah bahwa angka per kapita memberi angka rata-rata untuk keseluruhan negara. Angka-angka ini sangat membantu dalam memperkirakan kualitas hidup nasional, namun rata-rata tidak memberi gambaran yang sangat rinci tentang pembangunan. Daerah perkotaan di kebanyakan negara lebih berkembang dan memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Di negara-negara yang kurang maju, daerah dekat pelabuhan atau sarana transportasi lainnya biasanya lebih berkembang dari pada daerah pedalaman. Demikian juga, kawasan industri yang menawarkan perusahaan dengan teknologi maju dalam produksi atau desain dapat menghasilkan bagian penghasilan negara yang tidak proporsional. Misalnya, angka PDB atau GNP per kapita untuk China menyesatkan karena Shanghai dan daerah pesisir China jauh lebih maju dibanding interior negara. Perbandingan negara yang menggunakan angka produk kotor dapat menyesatkan. Bila membandingkan produk kotor per kapita, mata uang masing-masing negara harus dibandingkan diterjemahkan ke unit mata uang lain (biasanya dolar) dengan kurs resmi. Tapi resmi nilai tukar hanya memberi tahu kita berapa banyak unit dari satu mata uang yang dibutuhkan untuk membeli satu unit unit lainnya. Mereka tidak memberi tahu kami apa yang bisa dibeli mata uang di negara asalnya. Oleh karena itu, untuk memahami Nilai sebenarnya dari mata uang di negara asalnya, kita menerapkan konsep paritas daya beli. PARITAS DAYA BELI(Purchasing power parity) Daya beli adalah nilai barang dan jasa yang bisa dibeli dengan satu unit mata uang suatu negara. Paritas daya beli adalah kemampuan relatif dari mata uang dua negara untuk membeli "keranjang" barang yang sama di kedua negara tersebut. Keranjang barang ini merupakan barang

biasa, barang keperluan sehari-hari seperti apel, nasi, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Perkiraan produk kotor per kapita di paritas daya beli memungkinkan kita melihat apa yang benar-benar dapat dibeli oleh mata uang secara riil. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita membandingkan kekayaan beberapa negara dengan negara Amerika Serikat dengan menyesuaikan PDB per kapita untuk mencerminkan paritas daya beli . Jika kita mengubah franc Swiss menjadi dolar dengan nilai tukar resmi, kami memperkirakan GDP Swiss per kapita di $ 47.900. Ini lebih tinggi dari PDB per kapita resmi Amerika Serikat ($ 39.700). Tetapi menyesuaikan GDP Swiss per kapita untuk paritas daya beli memberi kita angka revisi sebesar $ 34.700, yang lebih rendah dari angka PDB A.S. sebesar $ 39.700. Mengapa bedanya? PDB per kapita di paritas daya beli lebih rendah di Swiss karena biaya hidup yang tinggi di negara tersebut. Biaya lebih mahal untuk membeli sekeranjang barang yang sama di Swiss daripada di Amerika Serikat. Fenomena sebaliknya terjadi pada kasus Republik Ceko. Karena biaya hidup di sana lebih rendah daripada di Amerika Serikat, PDB per kapita Republik Ceko naik dari $ 10.600 menjadi $ 18.600 saat PPP dipertimbangkan. Paritas daya beli akan dijelaskan secara lebih rinci di Bab 10. PEMBANGUNAN MANUSIA (Human Development) Konsep paritas daya beli melakukan hal yang cukup baik untuk mengungkapkan perbedaan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional. Sayangnya, ini adalah indikator buruk dari total kesejahteraan masyarakat. Negara-negara terpilih menentukan peringkat menurut Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNI) - ukuran sejauh mana pemerintah secara adil memberikan warganya dengan kehidupan yang panjang dan sehat, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Tabel 4.1 juga menggambarkan disparitas yang dapat hadir antara kekayaan suatu negara dan Indeks Pengembangan Manusia. Sebagai contoh, kita melihat bahwa Amerika Serikat berada di urutan 10 dalam hal pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita namun berada di urutan ke-4 dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Contoh yang mencolok dalam tabel adalah masuknya Afrika Selatan; negara ini menempati peringkat 79 dalam hal GNI per kapita namun berada di peringkat ke-123 dalam hal HDI.

Tidak seperti langkah-langkah lain yang telah kita bahas, HDI terlihat melampaui kekayaan finansial. Dengan menekankan aspek manusia dalam pembangunan ekonomi, ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional yang tinggi saja tidak menjamin kemajuan manusia - walaupun pentingnya pendapatan nasional tidak boleh diremehkan. Negara membutuhkan uang untuk membangun sekolah yang baik, memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas, mendukung industri ramah lingkungan, dan menanggung program lain yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup. Penyebaran penyakit menular di negara-negara termiskin di dunia sangat mengkhawatirkan. Penyakit ini menyebabkan kerugian manusia dan ekonomi, disintegrasi sosial, dan ketidakstabilan politik. Biaya perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk memerangi penyakit tersebut dapat secara signifikan mengganggu upaya menuju pembangunan berkelanjutan.

KLASIFIKASI NEGARA (Classifying Countries) Bangsa-bangsa umumnya diklasifikasikan sebagai sedang dikembangkan, industri baru, atau berkembang. Klasifikasi ini didasarkan pada indikator seperti produksi nasional, porsi ekonomi yang ditujukan untuk pertanian, jumlah ekspor dalam bentuk barang industri, dan struktur ekonomi secara keseluruhan. Tidak ada satu pun daftar negara yang disetujui di setiap kategori, bagaimanapun, dan negara-negara perbatasan sering diklasifikasikan secara berbeda dalam daftar yang berbeda. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing klasifikasi ini. 1. Negara Maju (Develop Country) Negara-negara industri yang sangat efisien, dan orang-orangnya menikmati kualitas hidup yang tinggi, adalah negara maju. Orang-orang di negara maju biasanya menerima perawatan kesehatan terbaik dan mendapatkan keuntungan dari sistem pendidikan terbaik di dunia. Sebagian besar negara maju juga mendukung program bantuan untuk membantu negara-negara miskin memperbaiki ekonomi dan standar kehidupan mereka. Negara-negara dalam kategori ini termasuk Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan semua negara Eropa barat. 2. Negara Industri Baru (Newly Industrialized Country) Negara-negara yang baru saja meningkatkan porsi produksi dan ekspor nasional mereka yang berasal dari operasi industri adalah negara-negara industri baru. Negara industri baru terletak

terutama di Asia dan Amerika Latin. Sebagian besar daftar negara industri baru termasuk "empat harimau" Asia (Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan), Brasil, China, India, Malaysia, Meksiko, Afrika Selatan, dan Thailand. Bergantung pada kriteria penting yang digunakan untuk klasifikasi, sejumlah negara lain dapat ditempatkan dalam kategori ini, termasuk Argentina, Brunei, Cile, Republik Cheska, Hungaria, Indonesia, Filipina, Polandia, Rusia, Slowakia, Turki, dan Vietnam. Ketika kita menggabungkan negara-negara industri baru dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menjadi industri baru, kita sampai pada sebuah kategori yang sering disebut emerging markets. Umumnya, pasar negara berkembang telah mengembangkan beberapa (tapi tidak semua) kemampuan operasi dan ekspor yang terkait dengan negara industri baru. Perdebatan berlanjut, bagaimanapun, mengenai karakteristik yang menentukan dari klasifikasi seperti negara industri baru dan pasar yang sedang berkembang. 3. Negara Berkembang Negara-negara dengan infrastruktur termiskin dan pendapatan pribadi paling rendah disebut negara-negara berkembang (juga disebut negara-negara terbelakang). Negara-negara ini sering bergantung pada satu atau beberapa sektor produksi, seperti pertanian, pertambangan mineral, atau pengeboran minyak. Mereka mungkin menunjukkan potensi untuk menjadi negara industri baru, namun mereka biasanya kekurangan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Sebagian besar daftar negara berkembang mencakup banyak negara di Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara komunis termiskin di Eropa Timur dan Asia. Negara-negara berkembang (dan negara industri baru) kadang-kadang dicirikan oleh dualisme teknologi yang tinggi - penggunaan teknologi terbaru di beberapa sektor ekonomi ditambah dengan penggunaan teknologi usang pada orang lain. Sebaliknya, negara maju biasanya menggabungkan kemajuan teknologi terbaru di semua sektor manufaktur. TRANSISI EKONOMI(Economic Transition) Selama dua dekade terakhir, negara-negara dengan ekonomi terpusat telah membangun kembali citra pasar yang lebih kuat. Proses ini, yang disebut transisi ekonomi, melibatkan perubahan organisasi ekonomi fundamental sebuah negara dan menciptakan institusi pasar bebas

benar-benar baru. Beberapa negara melakukan transisi lebih jauh daripada yang dilakukan orang lain, namun prosesnya biasanya melibatkan beberapa langkah reformasi kunci: -

Menstabilkan ekonomi, mengurangi defisit anggaran, dan memperluas ketersediaan kredit

-

Membiarkan harga mencerminkan penawaran dan permintaan

-

Mengesahkan bisnis pribadi, menjual perusahaan milik negara, dan mendukung hak kepemilikan

-

Mengurangi hambatan perdagangan dan investasi dan memungkinkan konvertibilitas mata uang

Hambatan untuk Transisi (Obstacles to Transition) Transisi dari perencanaan pusat ke ekonomi pasar bebas menghasilkan peluang bisnis internasional yang luar biasa. Namun, kesulitan yang timbul dari tahun-tahun prinsip ekonomi sosialis menghambat kemajuan sejak awal, dan beberapa negara masih bertahan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Mari pelajari kunci hambatan yang tersisa bagi negara-negara yang sedang dalam masa transisi: kurangnya keahlian manajemen, kekurangan modal, perbedaan budaya, dan degradasi lingkungan. 1. Kurangnya Keahilan Manajemen Dalam perencanaan pusat, hanya ada sedikit kebutuhan untuk strategi produksi, distribusi, dan pemasaran atau bagi individu terlatih untuk merancangnya. Perencana pusat memutuskan semua aspek kegiatan komersial bangsa. Tidak perlu menyelidiki keinginan konsumen dan tidak perlu riset pasar. Sedikit pemikiran diberikan pada harga produk atau kebutuhan ahli dalam operasi, inventori, distribusi, atau logistik. Manajer pabrik di perusahaan milik pemerintah hanya memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan oleh perencana pusat. Bahkan, beberapa produk berguling dari jalur perakitan hanya untuk ditumpuk di luar pabrik karena mengetahui ke mana mereka harus mengejar produksi-dan siapa yang membawa mereka ke sana-bukanlah tugas manajer pabrik. Beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, melihat manajemen berkualitas lebih tinggi di negara-negara transisi. Alasan untuk tren ini meliputi peningkatan pendidikan, kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar negeri, dan perubahan kebiasaan kerja yang disebabkan oleh investasi perusahaan secara lokal. Beberapa manajer dari bekas negara komunis

bahkan menemukan peluang manajerial di Eropa Barat dan Amerika Serikat dengan perusahaan multinasional besar. 2. Pendapatan Modal Tidak mengherankan, transisi ekonomi itu mahal. Untuk memfasilitasi proses dan meringankan rasa sakit, pemerintah biasanya menghabiskan banyak uang untuk melakukannya: -

Mengembangkan sistem telekomunikasi dan infrastruktur, termasuk jalan raya, jembatan, jaringan kereta api, dan terkadang kereta bawah tanah.

-

Buat lembaga keuangan, termasuk pasar saham dan sistem perbankan.

Pemerintah di banyak negara dalam masa transisi tidak dapat membeli semua investasi yang dibutuhkan dari mereka. Di luar sumber modal tersedia, bagaimanapun, termasuk perusahaan nasional dan internasional, pemerintah lain, dan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia. Beberapa negara transisi berhutang sejumlah besar uang kepada pemberi pinjaman internasional, namun hal ini menjadi kurang menjadi masalah hari ini daripada di era transisi ekonomi. 3. Perbedaan Budaya Peralihan dan reformasi ekonomi membuat kesan budaya yang mendalam pada bangsa bangsa. Beberapa budaya lebih terbuka untuk berubah daripada yang lain. Demikian juga, budaya tertentu menyambut perubahan ekonomi dengan lebih mudah daripada yang dilakukan orang lain. Transisi menggantikan ketergantungan pada pemerintah dengan penekanan lebih besar pada tanggung jawab, insentif, dan hak individu. Tapi pemotongan pembayaran kesejahteraan secara mendadak, tunjangan pengangguran, dan pekerjaan pemerintah yang terjamin dapat menghadirkan kejutan besar bagi bangsa bangsa. Mengimpor praktik pengelolaan modern ke dalam budaya negara transisi bisa menjadi sulit. Daewoo Motors dari Korea Selatan (www.daewoo.com) menghadapi bentrokan budaya saat memasuki Eropa Tengah. Sistem manajemen Korea didasarkan pada struktur hirarkis yang kaku dan etos kerja yang kuat. Manajer di pabrik mobil Daewoo di Korea Selatan tiba lebih awal untuk bekerja untuk berdiri dan menyapa pekerja di gerbang perusahaan. Tapi masalah muncul saat manajer Daewoo tidak sepenuhnya memahami budaya di pabriknya di Eropa Tengah. Daewoo

menjembatani kesenjangan budaya dan tempat kerja dengan mengirim pekerja Eropa Tengah ke jalur perakitan staf di Korea dan mengirim manajer dan teknisi Korea untuk bekerja di Eropa Tengah dan Timur. 4. Degradasi Lingkungan Kebijakan ekonomi dan sosial mantan pemerintah komunis di Eropa Tengah dan Timur menjadi bencana bagi lingkungan alam. Dampak langsung dari kerusakan lingkungan tampak pada tingkat penyakit dan penyakit yang tinggi, termasuk asma, kekurangan darah, dan kanker - yang menurunkan produktivitas di tempat kerja. Negara-negara dalam masa transisi sering mengalami masa-masa dimana dampak negatif dari ekonomi pasar tampaknya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan kata lain, sulit untuk menikmati gaji yang lebih besar saat cerobong asap mencemari udara dan taman dan sungai tercemar. Tapi seiring berlanjutnya transisi, populasi yang lebih luas mulai menikmati keuntungan dari ekonomi pasar.

REFERENSI Wild, Jhon J, Kenneth L Wild. 2014. International Business, The Challenges of Globalization. United States of America: Courier/Kendalville.