Bi Kel3.docx

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayarn suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Sistem keuangan merupakan satu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan yaitu menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi. Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, terdiri dari sistem keuangan moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (commercial bank). Otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UndangUndang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999. Secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang biasanya disebut otoritas moneter. Disamping itu terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU No 21 tahun 2011, yang merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya kami dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana sejarah perkembangan Bank Sentral di Indonesia. b. Sejarah OJK di Indonesia . 1.3 a. b. c. d. e.

Tujuan Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penulisan makalah ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana sejarah Bank Indonesia Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara dan modal Bank Indonesia Untuk mengetahui apa saja tujuan dan fungsi Bank Indonesia Untuk mengetahui bagaimana sejarah Otoritas Jasa Keuangan Untuk mengetahui apa saja tujuan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Sejarah perkembangan Bank Sentral di Indonesia Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Awal mula dikenalnya Bank Sentral di indonesia yaitu adanya suatu kegiatan lembaga keuangan, dan perbankan yang diperkenalkan oleh VOC dan NHM yang merupakan perusahaan pertama yang menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia, yang secara resmi adalah perusahaan dagang. Pada tanggal 10 oktober 1828 didirikannya De Javasche Bank yang resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank1. Setelah di ambil alihnya kekuasaan dari belanda oleh jepang, De Javasche Bank berganti nama menjadi Syomin Ginko yang pada saat itu dikuasai oleh tentara jepang2. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemeredekaan, bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan. Apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah3. 1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral secara tegas diatur dalam UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dalam pasal 4 menentukan sebagai berikut; (1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. 1 2

3

Drs. Muhamad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 40. Ibid., hlm. 45.

Agnestesia Putri, Bank Sentral, diakses dari http://www.studiobelajar.com/bank-sentral/ , pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.31

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini4. a. Sebagai Lembaga Negara yang Independen Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensitersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dalam pasal 5 ditentukan tempat dan kedudukan sebagai berikut; (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. b.

Sebagai Badan Hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.5

4

DR. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar HUKUM PERBANKAN INDONESIA, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 40. 5http://sejarahbangsaindonesia.wordpress.com/2011/03/31/meringkas-tentang-bank-indonesia/

September 2017 pukul 19.16 WIB.

Diakses pada tanggal 3,

2. Tugas, wewenang, tujuan, dan fungsi Bank Indonesia diantaranya; Tugas Bank Indonesia a.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar, agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan non tunai6. c. Mengatur dan mengawasi perbankan Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengarasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara kesimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Wewenang Bank Indonesia Dalam pelaksaan tugasnya, Bank Indonesia memilik wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu: 1. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang meliputi: a.Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan b.Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi c.Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun valuta asing 2. Wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang meliputi: a. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran

6

Angenestia Putri., op. Cit.

b. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran c. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya 3. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, yang meliputi: a.Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.Menetapkan peraturan c.Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank d.Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran (Pasal 20). Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai (Pasal 21). Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apa pun (Pasal 22)7. Tujuan dan Fungsi Bank Indonesia Dari beberapa wewenang tersebut Bank Indonesia memiliki tujuan atau fungsi yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU-BI) mengatur: (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, BI melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian8. Tujuan dan fungsi bank yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek yaitu: 1. Kestabilan terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing (kurs). Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, Bank Indonesia memiliki tiga tugas utama yang di atur dalam Pasal 8 UU-BI menetapkan: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 7

Ibid., hlm. 40. Abdul Rasyid, TUGAS DAN WEWENANG ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SEKTOR PERBANKAN, diakses dari http://business-law.binus.ac.id/2016/07/30/tugas-danwewenang-antara-bank-indonesia-dengan-otoritas-jasa-keuangan-tehadap-sektor-keuangan-bagian-1-dari-2tulisan/ , pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.40 8

(b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi Bank. Berdasarkan Penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa BI mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan salah satu prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tugas yang diemban BI bukan perkara mudah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dan dibantu oleh asisten gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Asisten Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini : a.

Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.

b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum. d. Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Guberur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. e. Sanksi administrasi dapat berupa :  Denda;  Teguran tertulis;  Pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha;  Pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. 4. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Bertindak sebagai pemegang kas Negara b. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintahterhadap pihak luar negeri. c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia e. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang Negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah. g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya empat atau sebanyakbanyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama sebanyakbanyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur yang disulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh Presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti

melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik selama jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Saat ini (2017), Dewan Gubernur Bank Indonesia dipimpin oleh Agus Martowardojo, dengan Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara, serta beranggotakan empat Deputi Gubernur, yaitu: Perry Warjiyo, Erwin Riyanto, Sugeng dan Rosmaya Hadi. 2.2

Sejarah Perkembangan OJK di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Dari penguraian diatas OJK memiliki beberapa tujuan dan fungsi, diantaranya; 1. Keseluruhan kegiatan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas dan Wewenang OJK Tugas OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap9: 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan . 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9

Wikipedia Bahasa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan , diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.18

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 8. Memberikan dan/atau mencabut: a. Izin usaha; b. Izin orang perseorangan; c. Efektifnya pernyataan pendaftaran; d. Surat tanda terdaftar; e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; f. Pengesahan; g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Di dalam lembaga OJK dikenal adanya Dewan Komisioner yaitu pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas: 1. seorang Ketua merangkap anggota; 2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen; 8. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 9. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan10.

10

Wikipedia Bahasa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan , diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.18

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan BI saat ini direduksi oleh munculnya lembaga baru yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan UU-OJK). Dengan adanya lembaga OJK maka kewenangan BI dalam hal pengawasan keuangan lembaga bank dan non-bank berada pada OJK. Meski demikian, hal penting yang kerap dilupakan adalah tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran dalam sistem keuangan nasional tetap berada pada BI. Hal ini dibuktikan dengan salah satu tugas BI yang penting, yaitu: macroprudential dalam mengawasi terhadap resiko sistemik pada sistem keuangan. Oleh sebab itu, melihat kedudukan BI secara yuridis, maka keberadaannya masih tetap penting meski ada lembaga baru yang bernama OJK.

Daftar Pustaka Djumhana, Muhamad. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung Asikin, Zainal. 2013. Pengantar HUKUM PERBANKAN INDONESIA. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Putri, Agnestesia. Bank Sentral, diakses dari http://www.studiobelajar.com/bank-sentral/ , pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.31 Rasyid, Abdul. TUGAS DAN WEWENANG ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SEKTOR PERBANKAN, diakses dari http://businesslaw.binus.ac.id/2016/07/30/tugas-dan-wewenang-antara-bank-indonesia-dengan-otoritas-jasa-keuangantehadap-sektor-keuangan-bagian-1-dari-2-tulisan/ , pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.40 Wikipedia Bahasa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan , diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 16.18