Belajar Dari Manajemen Perekonomian China

BELAJAR DARI MANAJEMEN PEREKONOMIAN CHINA Oleh: Dodik Ariyanto1 Selama beberapa tahun terakhir, berkembang wacana mengenai perlunya Indonesia belajar dari China berkenaan dengan pendirian zona-zona ekonomi khusus di wilayah-wilayah Indonesia. Salah satu argumen dari himbauan tersebut adalah bahwa kesuksesan ekonomi yang dicapai oleh China selama kurang lebih 30 tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari pragmatisme kebijakan « Reformasi dan Loncatan Jauh Kedepan » yang digulirkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, di mana salah satu manifestasinya adalah pendirian Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones-SEZs) di wilayah-wilayah Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen yang pada gilirannya menjadi motor pertumbuhan ekonomi China sekaligus menjadi model bagi zona-zona ekonomi khusus lainnya. Menggaris-bawahi wacana tersebut, dan sesuai dengan momentum pendirian zona-zona ekonomi khusus di 11 (sebelas) wilayah Indonesia, artikel ini disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang lebih detail terhadap statement mengenai relevansi perlunya Indonesia belajar dari pengalaman China dalam mengelola perekonomiannya, sekaligus upaya memberi kontribusi terhadap penyusunan konsep kebijakan SEZ di Indonesia. Reformasi, Politik Pintu Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Pada akhir tahun 1970-an, pemerintah China memformulasikan strategi modernisasi yang disusun dalam tiga tahap: Pertama, Gross Domestic Product (GDP) China harus di-dua-kali-lipatkan pada tahun 1980an sehingga masyarakat China akan lepas dari kemiskinan; Kedua, kue ekonomi China harus di-empat-kali-lipatkan pada akhir abad ke-20 sehingga China akan menjelma menjadi masyarakat sejahtera, dan; Terakhir, membawa China sebagai negara medium-developped yang sejahtera dan demokratis pada pertengahan abad ke-21. Dengan demikian, sejak tahun 1970an, China mulai menapak jalan panjang ke arah modernisasi, di mana manajemen perekonomiannya diletakkan di atas prinsip-prinsip kapitalisme.

1

Penulis adalah PhD Candidate bidang Ilmu Politik di University of Canterbury

Rowo Thole [email protected]

Selama 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi GDP China mencapai rata-rata 9,3%, yang berarti jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai dunia dan bahkan Jepang serta negara-negara ekonomi industri baru di Asia (Taiwan, Korea Selatan, Singapura) selama masa take-off mereka. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang super-cepat tersebut, GDP China pada tahun 2009 mencapai 13.651,5 milyar Yuan RMB, pendapatan perkapita mencapai 1200 US$, dan lebih dari 200 juta masyarakat China berhasil lepas dari status miskin. Namun demikian, ditengah capaian ekonomi yang luar biasa tersebut, China masih masuk pada kategori negara yang berpendapatan perkapita rendah. Sebagai gambaran, nilai GDP China hanya sepersepuluh dari Amerika Serikat dan GDP Perkapitanya hanya senilai 3% dari GDP perkapita negara-negara maju secara keseluruhan. Di China sendiri, terdapat disparitas yang menyolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Hal tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa China sesungguhnya baru mencapai tahap awal modernisasi, meskipun dengan capaian-capaian yang pantas membuat iri negara-negara berkembang lainnya. Grafik Pertumbuhan ekonomi China kurun waktu 1978-2004 16 14 12 10 8 6 4 2 78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

China'seconomicgrowthrate

Singkat cerita, kesuksesan pembangunan ekonomi yang dicapai oleh China, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahnya, yaitu kebijakan reformasi dan pintu terbuka yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat. 2

Reformasi ekonomi telah memberi semacam great impetus terhadap ekonomi China dan menjadikan perusahaan-perusahaan China menjadi lebih kompetitif. Strategi “membuka pintu” telah memberi China kesempatan untuk mempelajari teknologiteknologi maju serta manajemen modern yang membantu integrasi ekonomi China secara bertahap kepada perekonomian dunia. Grafik Perdagangan Internasional China 1978-2004 16000

50 14273.9

40

12000 11278.0

8000

8316.2

6070.8

30 20 10

4982.1

4000

4744.4

3611.7

3253.0

2814.4

3243.6

2902.7

0

2364.5

1956.8 1655.0 1358.3

0

1027.4

703.1

206.6

293.3

379.7

431.3

407.4

435.3

747.8

1102.4

1163.2

-10

829.0

516.1

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 foreign trade, 0.1bil.USD

Rate of FT,%

Reformasi Ekonomi China Sebelum reformasi, China mengadopsi sistem perencanaan ekonomi pra-Uni Soviet, di mana institusi negara mengontrol secara ketat perekomian nasional melalui caracara

tertentu,

dari

sejak

tahap

perencanaan,

pengadministrasian,

hingga

pelaksanaannya. Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi, ketidakefektifan sistem lama tersebut mulai terlihat jelas. Salah satu persoalan yang timbul adalah kesulitan yang dialami oleh pemerintah pusat dalam menerapkan kontrol ketat yang secara serius telah menghambat kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh otoritas lokal serta membatasi ruang gerak perusahan-perusahaan swasta. Masalah serius lainnya adalah kesulitan untuk mengintegrasikan secara smooth antara pelaku ekonomi dengan birokrat pemerintah yang mengakibatkan macetnya proyek-proyek 3

pembangunan nasional. Kenyataan inilah yang melatarbelakangi diterapkannya reformasi ekonomi China pada tahun 1978.

Grafik Nilai Ekspor China 2005-2000 (USD milliar-Bn$))

Grafik Impor China 2005-2000 (USD milliar-Bn$)

1000 800

762

Reformasi tersebut di susun dalam 4 tahap. Tahap pertama (1978-1984) merupakan tahap permulaan sekaligus penerapan secara parsial prinsip-prinsip ekonomi pasar dengan penekanan pada wilayah pedesaan. Tahap kedua (1984-1992) merupakan

600

eksplorasi penuh sistem ekonomi pasar dengan penekanan di wilayah perkotaan. 4

Pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah lokal dan perusahaan-perusahaan swasta. Pada periode ini, harga-harga pasar secara bertahap disesuaikan menurut hukum penawaran dan permintaan, meskipun kebijakan tersebut pada saat itu masih terkesan tanpa arah karena sistem ekonomi pasar yang diterapkan masih bercampur aduk dengan sistem perencanaan terpusat. Tahap ketiga (sejak 1992) dimulai ketika China secara tegas menyatakan bahwa target reformasi adalah untuk membangun sistem ekonomi pasar sosialis yang baru, melalui mana target reformasi market-oriented di segala bidang disusun secara jelas. Tahap terakhir (2003) dimulai ketika Komisi Sentral Konggres (CPC) mengeluarkan keputusan “Penyempurnaan Sistem Ekonomi Pasar Sosialis”, di mana dinyatakan bahwa kesempurnaan sistem tersebut akan dicapai pada tahun 2020. Secara konsep, kesempurnaan tersebut diletakkan pada lima pilar, yaitu: titik berat pada wilayah perkotaan dan pedesaan secara bersama-sama; pembangunan wilayah

lokal,

pembangunan

sosial

dan

ekonomi,

keseimbangan

antara

pembangunan manusia dan alam, peningkatan pembangunan internal dan kerjasama internasional (konsep yang kurang lebih serupa juga terlihat dalam rencana induk pembangunan nasional Indonesia). Strategi membuka pintu Kebijakan membuka diri terhadap dunia internasional telah memainkan peran yang sangat penting terhadap proses modernisasi China. Modernisasi China memerlukan input dalam jumlah besar, meliputi modal , teknologi, prasarana dan manajemen modern yang lebih maju. Cara terbaik untuk menyerap semua itu adalah dengan membuka diri. Pada akhir tahun 1970an, Jepang dan beberapa Negara Industri Baru di Asia harus bersaing serta melakukan berbagai penyesuaian akibat naiknya harga faktor produksi. Mereka perlu melakukan relokasi industri-industri padat karyanya ke negara-negara berkembang guna memangkas ongkos produksi. Menyambut perkembangan tersebut, China menyatakan diri siap menampung relokasi industriindustri tersebut dan menawarkan insentif guna menarik berbagai investasi asing langsung (FDI). Semakin banyak investor datang ke China oleh karena faktor kekayaan sumber alam, upah buruh yang murah, serta potensi pasar yang besar. 5

China dengan cepat menjadi lahan yang subur bagi FDI di Asia, khususnya bagi industri-industri padat karya. Hongkong juga memainkan peran tersendiri terhadap kebijakan membuka diri China. Sebagai pelabuhan bebas terbesar dan pusat finansial internasional di Timur jauh, Hongkong telah menjadi lorong utama yang menghubungkan China dengan pasar dunia. Lebih dari sepertiga ekspor China dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Hongkong, dan hampir setenggah FDI dibawa dari dan melalui Hongkong. Investorinvestor yang berasal dai Taiwan, Jepang, AS, negara-negara Eropa mayoritas memperoleh jalan mereka ke China melalui Hongkong.

Daftar 6 (Enam) Terbesar Aktor Perdagangan Dunia

2005 t op s i x 3000 2500 volume

2000 1500 1000 500 0 1

2

3

4 or der

5

6

6

Grafik Pertumbuhan 6 (enam) aktor utama perdagangan dunia

3000

The top

2500

2000

1500

1000

500 2003

2004

2005

USAEI G EM ANYEI CHINAEI

JAPANEI FRANCEEI UKEI

Grafik Pertumbuhan FDI China 1984-2004

800

600

400

200

0 84

86

88

90

92

94

96

FDI,0.1bil. USD

7

98

00

02

04

Tiga Tahap Membuka Diri Mempertimbangkan kondisi spesifik China yang memiliki wilayah sedemikian luas, perbedaan menyolok dalam hal tingkat perkembangan antar-wilayah, dan kurangnya pengalaman menyangkut pengelolaan modal internasional, kebijakan membuka diri hanya akan berhasil apabila ditempuh secara progresif. Secara umum, kebijakan membuka diri dimulai dari daerah-daerah pesisir, yang kemudian diteruskan ke daerah-daerah pedalaman. Diperlukan waktu sekitar sepuluh tahun hingga kebijakan tersebut menjangkau seluruh wilayah China. Tahap pertama---percobaan di SEZs Sebagai permulaan pada tahun 1979 China mendirikan 4 SEZs di wilayah tenggara yang berbatasan dengan Hongkong, Makao, dan Taiwan. Kewenangan administratif yang lebih besar diberikan terhadap SEZs dan berbagai insentif juga ddiberikan terhadap investor yang menanamkan investasi di zona-zona tersebut. Kebijakan khusus duterapkan di SEZs sehingga menjadikan mereka sangat menarik bagi para investor. Selama 20 tahun pertama, pertumbuhan tahunan GDP SEZs mencapai 20%. Pada tahun 2005, nilai FDI mereka mencapai 1/10 (sepersepuluh) dan total ekspor mereka mencapa 1/5 (seperlima) dari keseluruhan GDP dan ekspor China, padahal jumlah penduduk mereka hanya 1% dari penduduk China yang mencapai 1,3 milyar. Tahap kedua---membuka diri sepenuhnya Dari SEZs, China memperluas kebijakan membuka diri ke seluruh kota-kota pelabuhan pada pertengahan 1980an, dan mendirikan 14 Zona Pembangunan Ekonomi dan Teknologi (Economic and Technology Development Zones-ETDZ), di mana kebijakan-kebijakan khusus sebagaimana diterapkan terhadap SEZs juga diberlakukan. Pada awal 1990an, kebijakan terbuka telah menjangkau wilayahwilayah pedalaman. ETDZs didirikan di sepanjang Sungai Yangtze dan mayoritas kota-kota di perbatasan dibuka lebar-lebar untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena faktor perbedaan historis dan alasan geografis, terdapat disparitas yang menyolok antara China bagian timur dan bagian barat serta antara wilayah pantai dengan wilayah inland. Guna mempersempit kesenjangan tersebut, pemerintah China mulai menerapkan 8

strategy pembangunan yang memprioritaskan wilayah barat sejak sepuluh tahun terakhir. Investasi dalam jumlah besar telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan berbagai kebijakan khusus juga diterapkan guna mengembangkan wilayah tersebut. Tahap ketiga---era WTO China masuk menjadi anggota WTO tahun 2001 yang berarti bahwa perekonomian China telah sepenuhnya terintegrasi kepada ekonomi dunia. Di tahun-tahun kedepan, akan lebih banyak lagi sektor-sektor ekonomi China yang dibuka untuk investor asing, serta lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan China yang Go International

untuk

berkompetisi

dengan

pesaing-pesaing

global

di

pasar

internasional. Daftar Sumber dan Kumulatif FDI China

SEZs dalam Politik Pintu Terbuka Dalam proses membuka diri di China, SEZs dan zona-zona serupa lainnya memainkan peranan yang sangat vital. Mereka didirikan dengan tujuan yang berbeda, memperoleh jenis kebijakan yang berbeda, dan menghasilkan output yang berbeda pula. 9

Jenis-jenis Zona Bebas di China Tipe

SEZ

ETDZ

Zona terkait

Zona

EPZs

perbatasan Jumlah

5

49

15

14

40

Fungsi Utama

FDI,

FDI,

Export

Export

Export

Teknologi,

Teknologi,

Processing,

Processing,

processing

Ekspor,

Ekspor

Logistik

Border trade

1984

1990

1992

Proyek percontohan, Kota baru Tahun pendirian

1980

1998

Kebijakan-kebijakan khusus yang diterapkan di SEZs adalah: Bantuan Finansial Pemerintah pusat tidak melakukan investasi langsung dalam konstruksi infrastruktur di hampir semua SEZs, melainkan menerapkan preferensi kebijakan guna mendorong masing-masing daerah untuk menggalang dana bagi pembangunannya. Bentuknya adalah: a) Bank-bank pemerintah menyediakan pinjaman jangka panjang berbunga rendah—discount bunga sebesar 50%; b) Kuota atas revenue dan upeti “foreign exchange turnover” kepada pemerintah pusat ditiadakan; c) 50% pajak industri dan komersial dikembalikan ke SEZs dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dan d) Impor barang-barang modal di SEZs dibebaskan dari tarif apapun. Insentif investasi a) 15% pajak pendapatan diturunkan berdasarkan kasus-per kasus (mencapai lebih 50%); b) Bebas remisi dan pajak keuntungan dari perdagangan luar negeri; c) Pemberian tax refund bagi barang-barang ekspor; d) Pembebasan cukai untuk barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan mentah, bahan bakar, kendaraan kargo, dan peralatan kantor yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di SEZs. Penyederhanaan prosedur visa

10

a) Kepada investor asing yang yang sering keluar masuk SEZ diberikan multi-entry visa; b) penyediaan fasilitas visa sementara di pintu masuk imigrasi; c) wisatawan ke SEZs diberikan bebas masuk selama 72 jam. Kekuasaan administratif yang lebih besar a) Pemerintah SEZs diperkenankan mengeluarkan ijin dagang internasional bagi perusahaan-perusahaan SEZs; b) Pemerintah SEZs boleh menolak atau menyetujui proyek investasi asing yang nilainya kurang dari 30 US$ milyar; c) Pemerintah SEZs dapat memberikan insentif pengurangan pajak pada perusahaan-perusahaan. Pelajaran mendasar dari Reformasi ekonomi China Mengakhiri tulisan ini, kita dapat memperoleh paling tidak empat poin penting dari manajemen perekonomian China yang kiranya layak untuk dijadikan pelajaran, yaitu: 1. Pembangunan ekonomi sebagai tugas utama dan pertama pemerintah Selama 30 tahun sebelum 1978, terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan kegagalan perekonomian China, diantaranya yang terutama adalah bahwa pemerintah tidak memfokuskan perhatiannya pada pembangunan ekonomi. Sejak tahun 1978 Pemerintah China berketetapan bahwa China harus memajukan pembangunan ekonomi. Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah China dengan secara konsisten menerapkan kebijakan yang difokuskan pada pembangunan ekonomi, meskipun di tengah situasi politik domestik dan internasional yang tidak menentu di akhir era 80an. 2 Kebijakan dan tahap-tahap membuka diri dengan memperhitungkan situasi serta karakter asli Bangsa China Membuka diri di bidang perekonomian selalu bersifat relatif dan kondisional di tiaptiap negara berkembang. Pemerintah manapun harus bersikap hari-hati dalam mengambil kebijakan semacam itu dengan mempertimbangkan timing, action dan dampaknya. Disamping itu, kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan dinamika keunggulan komparatif negara yang bersangkutan, daya saing industri lokal, dan kapasitas kontrol makro-ekonomi, sehingga tidak membahayakan kepentingan nasional. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang nyaris tidak menyentuh sama sekali perekonomian China menjadi pejaran berharga dalam hal ini. Salah satu 11

alasan utama mengapa China tidak terimbas krisis adalah karena pasar finansial China

tidak dibuka bagi investor asing sementara Pemerintah China justru

membuka lebar-lebar sektor-sektor lainnya. Tujuan dari reformasi China adalah untuk mencari jalan baru sosialisme dengan mengadopsi karakter China. Dengan kata lain, China ingin belajar sebanyak mungkin dari pengalaman dan kemajuan negara-negara lain namun tetap mempperhatikan kondisi unik dan karakter asli bangsa China. Ketika mengadopsi pengalaman bangsa-bangsa

lain tersebut, China memodifikasinya sehingga

sesuai dengan kondisi spesifik bangsanya 3. Melakukan transformasi secara gradual ke arah ekonomi pasar Reformasi ekonomi yang dimulai sejak tahun 1970an merupakan proses panjang yang kompleks. Mengingat tak seorangpun dapat menjamin keberhasilan selama proses reformasi, pilihan terbaik adalah melakukan reformasi secara bertahap. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru, reformasi di China dijalankan dengan resiko terkecil pada tahap awal, yaitu dengan diterapkannya contractual land reform diwilayah pedesaan pada tahun 1978. Para petani yang selama 30 tahun lebih terkekang kebebasannya dalam mengelola tanah menyambut dengan antisias reformasi tersebut hingga kebijakan tersebut akhirnya menuai sukses besar (output pertanian, kesejahteraan petani, dan pasokan pangan meningkat tajam). Reformasi di bidang-bidang yang lain diterapkan secara sangat hati-hati dan bertahap, seperti reformasi perburuhan, perbankan, investasi, finansial, dsb. 4. Menjaga keseimbangan antara reformasi, pembangunan dan stabilitas Reformasi ekonomi China merupakan revolusi mendasar

karena kebijakan

tersebut telah membawa dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakatnya. Guna mensukseskan pekerjaan besar tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas politik yang menopang struktur kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karenanya, selama 20 tahun terakhir, pemerintah China terlihat sangat hati-hati dalam

menerapkan

kebijakan

serta

melakukan

penyesuaian-penyesuaian

reformasi yang ia jalankan. Setiap kebijakan diambil dengan memperhatikan berbagai dampak sosial yang mungkin timbul, tanpa harus meninggalkan reformasi itu sendiri. 12