Bayu - Stan - Ham Problematika

Pendahuluan Keputusan Komnas HAM untuk mengusut penyebab kematian Maftuh Fauzi (mahasiswa

Universitas Nasional)

menunjukkan

perkembangan

yang

positif

dalam perjuangan untuk melindungi HAM di Indonesia. Apa pun hasil dari usaha pengusutan ini, menunjukkan bahwa segala macam pelanggaran HAM di Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan tanpa mendapat sanksi atau hukuman yang setimpal. Kematian

Maftuh Fauzi,

yang

telah

ditahan oleh

aparat

kepolisian

sesudah

dipukuli, sebagai akibat penyerbuan polisi karena aksi-aksi mahasiswa UNAS menentang mendapat

kenaikan perhatian

BBM, dari

memang semua

merupakan

kalangan,

persoalan

baik

dari

serius

yang

pemerintahan

perlu

maupun

masyarakat. Sebab, ini bukan hanya masalah kematian seseorang akibat tindakan kekerasan, melainkan berkaitan dengan masalah yang lebih besar dan lebih luas lagi. Di antaranya : masalah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh

aparat-aparat

kekerasan, Tindakan

negara,

dihormatinya aparat

sanksi

atau

hukuman

prinsip-prinsip

kepolisian

dalam

bagi

HAM

menghadapi

para

oleh

pelaku

semua

aksi-aksi

tindakan

golongan.

mahasiswa

perlu

dijadikan pelajaran dan peringatan, walaupun demi tujuan yang mulia yaitu keamanan dan ketertiban umum” atau menjaga “keselamatan negara, aparat-aparat negara tidak boleh bertindak sesukanya atau di luar batas, segala macam penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM inilah yang justru telah dilakukan oleh aparat-aparat rejim militer Suharto dengan Orde Barunya selama puluhan tahun, dengan dalih untuk mempertahankan stabilitas politikatau

bahkan

untuk

menjungjung

tinggi-tinggi

Pancasila.

Pembunuhan berencana terhadap pejuang HAM Munir oleh kalangan BIN adalah salah satu dari banyak pelanggaran HAM yang jadi karakteristik utama dari rejim Dari

Orde

Baru

yang

sudut

inilah

terlihat

Fauzi oleh

berbagai

ditulangpunggungi

kalangan

bahwa

oleh

diangkatnya

mempunyai

arti

dan

Golkar.

persoalan kematian

Maftuh

yang

TNI-AD

besar.

Berbagai

macam

kegiatan atau beragam bentuk aksi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa 1| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

(bukan hanya dari UNAS saja) menunjukkan bahwa kematian Maftuh Fauzi ini merupakan simbol tetap menyalanya api perlawanan kalangan mahasiswa terhadap pelanggaran HAM. PEMBAHASAN A. Kasus yang terjadi Setelah komnas HAM melihat langsung kondisi di kampus Unas, dapat disimpulkan terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penyerbuan tersebut. Misalnya, adanya pelanggaran yang terorganisir, berupa, para mahasiswa dikumpulkan di lapangan bola, kemudian disiksa satu persatu. Pihak kepolisian sama sekali tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak kampus, dalam menangani aksi demo para mahasiswa Unas yang menolak kenaikan BBM tersebut. "Setelah melihat bukti-bukti. Penyerangan ini jelas melanggar HAM, karena adanya penyiksaan. Ini jelas tindakan yang menodai kemanusian kita. Kapolri harus bertanggungjawab dalam kasus ini," ujar Ridha (Wakil Ketua Komnas HAM). Ridha juga berujar bahwa Komnas HAM akan membentuk tim investigasi terkait peristiwa penyerangan pihak kepolisian ke kampus Unas Sedangkan Kepala Divisi Advokasi Kontras, Abdu Said Pelu, menjelaskan, penyerangan terhadap kampus Unas, adalah penyerangan terhadap intelektual. Kontras meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Jakarta Selatan. Sementara itu dapat terlihat, keadaan kampus Unas keesokan harinya setelah kejadian, masih dipenuhi specahan kaca, pecahan botol, dan batu berserakan di mana-mana. Belasan sepeda motor dan mobil teronggok rusak di tempat parkir. Kaca-kaca di ruang ATM, perpustakaan, koperasi, unit kegiatan mahasiswa, laboratorium, tiga blok gedung perkuliahan, dan gedung rektorat juga berantakan. Ceceran darah masih terlihat di beberapa tempat. Ini membuktikan betapa parahnya kekacauan yang dilakukan oleh aparat. Dibalik itu banyak saksi mata yang berpendapat bahwa mahasiswa yang memulai kericuhan diantaranya denagan aksi: memblokir jalan, melempar bom Molotov, dan menghujat petugas keamanan Lalu, untuk lebih memahami pelanggaran HAM apakah yang sebenarnya terjadi, saya akan mencoba menguraikan tenteng Ham. 2| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

B. Pengertian HAM •

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

•

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

•

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

•

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

•

HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

•

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

•

HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara

3| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003). Dalam perjalanannya HAM mendapat perhatian khusus untuk dikaji lebih mendalam, maka terjadi banyak perkembangan pemikiran HAM. C. Perkembangan Pemikiran HAM •

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu : o

Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

o

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

o

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas

4| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. o

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negaranegara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

D. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari: 1. Magna Charta Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi

dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994). 2. The American declaration Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu.

5| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. 3. The French declaration Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. 4. The four freedom Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

E. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:

6| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

o

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama (hak kemerdekaan)

Tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh

F. Uraian Kasus Setelah kita sedikit memahami defnisi dan makna HAM, maka mata kita akan terbuka ketika melihat terjadinya pelanggaran. Terlihat secara jelas kecenderungan aparat keamanan mengabaikan kaidah-kaidah HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam mengendalikan penggunaan senjata api atau alat-alat kekerasan lainnya tampak sangat rendah. Hal itu terlihat pada kecenderungan peningkatan penggunaan senjata api atau alat-alat kekerasan lainnya dalam mengatasi aksi massa (damai) maupun kerusuhan. Kembali pada permasalahan awal maka bentuk pelanggaran yang terjadi pada kasus penyerbuan polisi ke UNAS, diantaranya:  Terjadinya penganiayaan terhadap mahasiswa oleh polisi, penyiksaan dilakukan secara terorganisir. Dikumpulkan di lapangan bola lalu dilakukan penyiksaan.  Pemblokiran jalan raya oleh mahasiswa, ini pelanggaran ham bagi pengguna jalan  Pelemparan bom Molotov dan batu kepada polisi yang dilikukan oleh mahasiswa. Padahal, mulanya polisi bermaksud menertibkan mahasiswa.  Cacian dan hujatan mahasiswa kepada polisi  Maftuh Fauzi, yang telah ditahan oleh aparat kepolisian sesudah dipukuli, sebagai akibat penyerbuan polisi karena aksi-aksi mahasiswa UNAS  warga yang merasa tidak nyaman dengan aksi tersebut. “Sampai pagi kita juga masih persuasif, walau di tengah jalan ada pelemparan, 7| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

masyarakat tetap sabar. Sampai puncaknya menjelang subuh, masyarakat merasa terganggu,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutanto

Jika melihat hakikat HAM yang sebenarnya, tentu akan sangatlah indah dibayangkan apabila HAM yang terjadi di Indonesia benar-benar seperti itu. Akan tetapi realitas yang ada tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. HAM yang katanya sangat dilindungi dan dihormati di injak-injak begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran HAM sering terjadi pada semua aspek kehidupan, setelah dilakukan flashback pelanggaran HAM memang sudah banyak terjadi di Indonesia diantaranya yang berkaitan dengan persoalanpersoalan politik di Indonesia dan beberapa sebab yang lain yang sebenarnya sudah sangat melampui batas. Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia selama Orde Baru sepanjang tahun 1990-1998, seperti yang dikutip dari http//:www.sekitarkita.com, adalah sebagai berikut : 1991 : Pembantaian dipemakaman santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda. Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya 200 orang meninggal. 1992 : 1. Keluar Kepres tentang Monopoli perdagangan oleh perusahaan Tommy Suharto 2. Penangkapan Xanana Gusmao 1993 : 1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993. 1996 : 1. Kerusuhan anti Kristen di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan kerusuhan Tasikmalaya. (26 Desember 1996) Kerusuhan Sambas Sangvaledo. (30 Desember 1996) 1997 : 1. Kasus tanah Kemayoran 2. Kasus pembantaian mereka yang di duga pelaku dukun santet di Ja-Tim 1998 :1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan di perkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13-15 Mei 1998 2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei 3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demontrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lain-lain. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, masih banyak contoh-contoh lain yang tidak dapat semuanya ditulis disini. Setelah melihat berbagai bentuk pelanggaran itu. Kita pasti berfikir tentang ketetapan yang mengatur atau mengadili mengenai HAM. Berikutnya akan diuraikan sedikit mengenai 8| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah ham, berupa aturan yang ditetapkan melalui undang – undang. G. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). kepentingan untuk mengadakan proses peradilan untuk kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme nasional mengharuskan dipenuhinya ketentuan hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.. Dengan berbagai desakan yang muncul tersebut maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam pasal 104 mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada tanggal 8 Oktober 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Perpu No. 1 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut memberikan kewenangan hanya kepada Komnas HAM untuk mengadakan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Lanjutan dari bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah HAM yaitu Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasannya, pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM adalah : Pertama, merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsabangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atau diterima oleh negara Indonesia. Kedua, dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari 9| Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

Pasal 104 ayat 1 Undangundang No. 39 Tahun 1999. Ketiga, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.

(UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

KESIMPULAN HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak dimiliki oleh manusia. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Melihat seluruh kenyataan yang ada penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat memprihatinkan dan masih sangat minim penegakannya. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti : o Telah terjadi krisis moral di Indonesia o Aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang

10 | Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

o Kurang adanya penegakan hukum yang benar. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu :  Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi  Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang  Sanksi yangtegas bagi para pelanggara HAM  Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. SARAN Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. .

11 | Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –

DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia http//:www.sekitarkita.com http://makalah-ibnu.blogspot.com http://www.komnasham.go.id/portal/ http://www.elsam.or.id/

12 | Masalah HAM

Bayu Maula Anhar –