Bank Usbn 2o19 Untuk Mu Siswaku Yts.docx

BANK SOAL Pilihan ganda USBN PPKN KURTILAS 2019, UNTUK MOE SISWAKU YTS YTC I LOVE YOU SO MUCH 1. Universal merupakan salah satu ciri khusus dari Hak Asasi Manusia, yang berarti .... Jawab : A. . Hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. . Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan la innya. * C. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan orang lain. D. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya. E. Hak dasar yang dimiliki semua manusia sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bisa dibagi 2. Di negara Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ideologi negara. Landasan ideologi negara Indonesia adalah…. A. UUD D. Kesatuan bangsa B. Pancasila* E. NKRI C. Hukum 3. Peran serta Pemerintah dalam upaya Penegakan HAM sangatlah penting karena masih banyak kendala yang di hadapi oleh Pemerintah dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM .Salah satu Peraturan Perundang – undangan yang di bentuk Pemerintah untuk menjamin proses perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia adalah…. A. KPK B. Komnas HAM C. Pengadilan HAM D. UU RI No. 39 Tahun 1999* E. UU RI No. 39 Tahun 2000 4. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM ada dua factor yaitu factor Internal dan Eksternal.Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya bagaimana cara mendapatkan haknya. Pernyataan di atas merupakan factor penyebab terjadinya…. A. Pelanggaran hak * B. Pelanggaran Kewajiban C. Pelanggaran hak asasi D. Pengingkaran Kewajiban E. Pelanggaran kewajiban 5. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi .... A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara * C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara 6. Perjanjian Internasional adalah sumber hukum Internasional Tertinggi .Perjanjian Internasional ada dua macam yaitu Perjanjian Bilateral dan Multilateral.Dalam Perjanjian Internasional ada berapa asas salah satunya asas yang harus diterima dan dilaksanakan oleh negara – negara.Asas ini dapat juga disebut sebagai asas Kepastian Hukum.Pernyataan di atas merupakan asas Perjanjian Internasional adalah….

A. Courtesy B. Bonafide C. Reciprocity D. Egality Right E. Pacta Sunt Servanda * 7. Dalam mengadakan Hubungan kerja sama dengan Negara lain di perlukan adanya Perjanjian Internasonal adapun Tahapan urutan dalam membuat Perjanjian Internasional adalah.... A. Pengumuman (declaration), Perundingan (negotiation),Penandatanganan (signature), Pengesahan (ratification) * B. Pengesahan (ratification), Perundingan (negotiation),Penandatanganan (signature),,Pengumuman (declaration) C. Penandatanganan (signature), Perundingan (negotiation) , Pengesahan (ratification) ,Pengumuman (declaration) D. Negosiasi, Perundingan (negotiation),Penandatanganan (signature), Pengesahan (ratification) ,Pengumuman (declaration) E. Perundingan (negotiation),Penandatanganan (signature), Pengesahan (ratification) Pengumuman (declaration) 8. Perjanjian antara Negara dengan subjek adalah hukum internasional lainnya. Terbentuknya Perjanjian internasional, melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan urutan dalam membuat perjanjian internasional adalah....PG 4 A. pengumuman (declaration), perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), pengesahan (ratification) B. pengesahan (ratification), perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), pengumuman (declaration) C. penandatanganan (signature), perundingan (negotiation) , pengesahan (ratification) ,pengumuman (declaration) D. negosiasi, perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), pengesahan (ratification) , pengumuman (declaration) E. perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), pengesahan (ratification) ,pengumuman (declaration)* 9. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu…. A. Hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi* B. Hakiki, individu, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi C. Hakiki, universal, hukum dapat dicabut, tidak dapat dibagi D. Hakiki, universal, dapat dicabut, tidak dapat dibagi E. Hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dapat dibagi 10. Pada undang-undang RI nomor 5 tahun 1998 memuat tentang…. A. Hak asasi manusia B. Pengadilan hak asasi manusia C. Konvenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya D. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia* E. Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik 11. Pada Pancasila terdapat sikap yang ditunjukkan yang berkitan dengan penegakan HAM. Pada sila ke-5 terdapat juga contoh-contoh sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM, salah satunya yaitu…. A. Rela bekerja keras* B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain C. Cinta tanah air dan bangsa D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 12. Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjajian antarnegara atau antara Negara dengan organisasi internasional ynag menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban diantara pihak pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian Internasional memiliki beberapa asas. Yang bukan merupakan asas dalam perjanjian internasional adalah.... A. pacta Sunt Servada B. egality rights

C. D. E.

reciprositas diplomat * courtesy

13. Konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM, yaitu…. A. Memperoleh bantuan dari negara lain B. Memperbesar pengangguran* C. Mudah mencari mitra kerjasama D. Memperbesar pendapatan nasional E. Memperkuat daya beli masyarakat 14. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional dibidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbangan” sehingga masyarakat dapat menyangkal berbagai pengaruh asing yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Alat Pemersatu Bangsa Indonesia, antara lain .... A. lagu wajib, bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, bendera merah putih, Indonesia Raya B. lagu daerah, bhinneka tunggal ika, bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Indonesia Raya C. pancasila, bhinneka tunggal ika, bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Indonesia Raya D. uud 1945, bhinneka tunggal Ika, bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Indonesia Raya E. Burung Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Indonesia Raya * 15. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama adalah pengertian dari…. A. Kejahatan genosida* B. Kekejaman manusia C. Perbudakan D. Penyiksaan E. Perampasan kemerdekaan 16. Contoh dari kejahatan genosida yaitu…. A. Pemusnahan B. Penyiksaan C. Membunuh anggota kelompok* D. Pencemaran nama baik E. Perbudakan 17. Tidak ada Negara di dunia ini yang dapat berdiri sendiri pasti membutuhkan kerjasama dengan Negara lain.Dalam menjalin kerjasama di tempatkan Perwakilan di Negara lain yang terdiri dari dua yaitu Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler.Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas anggota perwakilan Diplomatik adalah.... A. Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah Negara penerima. B. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara – negara lain. C. Proteksi, yaitu melindungi pribadi harta benda dan kepentingan – kepentingan warga negaranya yang berada di Indonesia. D. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya. E. Persahabatan, yaitu menIngkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi * 18. HAM tidak dapat dilaksanaan secara mutlak, karena di dalam kehidupan matarakat. Hubungan antara nilai-nilai sila kedua Pancasila dengan HAM antara lain....31

A.

menjamin untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. B. setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.* C. adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 19. Keanekaragaman yang di miliki bangsa Indonesia tidak menjadikan kitabercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antar golongan dan antarbangsa. Salah satu arti penting sikap yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah …. A. Memperkuat sifat – sifat kedaerahan B. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional untuk menunjang kemajuan negara C. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat dalam mengatur kedudukan atas pemerintah Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap suku atau daerahnya melebihi kecintaannya kepada negara daerah D. Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan bangsa E. Menjadikan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan * 20. Upaya bela negara tidak hanya melauli cara-cara militer saja. Misalnya, sebagai atlet nasional yang mendapat mendali emas dalam olimpiade olahraga,dll Komponen Utama Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta untuk memperkokoh NKRI antara lain.... A. TNI dan POLRI * B. sumber Daya Buatan C. sumber Daya Nasional D. pramuka E. pecinta alam 21. Kita harus memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia seperti suku, ras, bahasa, agama dan lainnya. Dengan demikian yang harus dilakukan rakyat Indonesia agar Bhinneka Tunggal Ika dapat berjalan antara lain …. A. Saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama yang sama B.Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya C.Menjadikannya sebagai landasan dalam menghadapi arus globalisasi di bidang budaya dan teknologi D.Mengembangkan kebudayaan daerah asal sebagai bentuk ekspresi bangga dibandingkan budaya dari daerah lain E.Menghargai segala macam perbedaan yang ada sebagai bentuk kewajiban dalam pergaulan hidup sehari-hari * 22. UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional di Indonesia telah mengatur strategi untuk mengatasi terhadap ancaman militer dan berfungsi untuk memperkokoh pertahanan dan keamanan dalam kebhinneka Tunggal Ika-an NKRI, hal ini tercermin dalam pasal.... A. 27 UUD 1945 B. 28 UUD 1945 C. 29 UUD 1945 D. 30 UUD 1945 *

E.

31 UUD 1945

23. HAM juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Jaminan HAM dalam ketentuan keputusan presiden (keppres) yaitu…. A. Keppres no. 13 tahun 1998 B. Keppres no. 31 tahun 2000 C. Keppres no. 50 tahun 1993* D. . Keppres no. 30 tahun 2001 E. Keppres no. 25 tahun 1999 24. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai…. A. Kebudayaan B. Kemanusiaan* C. Kesatuan D. Keadilan E. Kemerdekaan 25. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah .... A. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat * B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional E. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 26. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu…. A. Nilai ideal, nilai ideologi dan nilai praktis B. Nilai ideal, nilai praktis dan nilai sosial C. Nilai praktis, nilai ideologi dan nilai sosial D. Nilai instrumental, nilai praktis dan nilai ideologi E. Nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis 27. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka .... A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata * D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah 28. Pengertian hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender/perbedaan lainnya adalah…. A. Universal* B. Hakiki C. Tidak dapat dibagi D. Kesatuan E. Tidak dapat dicabut 29. Sistem Pertahanan dan Keamanan yang bersifat Semesta merupakan pilihan yang paling tepat. Adapun komponen Sishankamrata ada dua komponen yaitu

komponen Utama dan komponen Pendukung. Pernyataan di bawah ini yang merupakan komponen Utama adalah…. A. TNI sebagai komponen Utama Sistem Pertahanan * B. POLRI sebagai komponen Utama system Keamanan C. POLRI sebagai komponen Utama Sistem Pertahanan D. TNI sebagai komponen Utama system Keamanan E. TNI sebagai komponen Utama Sistem Pertahanan dan POLRI komponen Utama system Keamanan 30. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya di sebabkan oleh faktor-faktor berikut .... A. tidak mementingkan diri sendiri B. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara * C. sikap toleran D. supremasi kekuasaan E. ketegasan aparat penegak hukum 31. Ancaman terhadap Integrasi Nasional ada dua macam yaitu ancaman Militer dan Nir Militer yang harus segera di tindak lanjuti agar tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi obyek – obyek vital Nasional dan instalasi strategis.Pernyataan tersebut merupakan ancaman Militer di sebut…. A. Agresi B. Sabotase * C. Spionase D. Perebutan Wilayah E. Pemberontakan bersenjata 32. Ancaman Nir Militer di bidang sosial budaya timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif Globalisasi di antaranya gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Pernyataan di atas merupakan sifat …. A. Boros B. Individu C. Hedonisme D. Westernisasi * E. Premordialisme 33. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada warga Negara.Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur.... A. Jaminan kepastian hukum * B. Tidak adnya sanksi hukum C. Berkaitan dengan hak penguasa D. Kekuasaan yang seluas – luasnya E. Kebebasan yang sebebas – bebasnya 34. Perwakilan Diplomatik kegiatannya adalah mewakili Negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima lain. Salah satu Fungsi perwakilan diplomatik adalah .... A. representasi, yaitu selain mewakili pemerintah , ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidik dengan pemerintah negara penerima. B. negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara lainnya C. observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian maupun peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi negaranya D. proteksi, yaitu melindungi pribadi,harta benda dan kepentingan warga negaranya yang berada diluar negeri

E. mewakili kepentingan Negara pengirim di Negara penerima. * 35. A. B. C. D. E. 36. A. B. C.

Didalam UUD 1945, pasal yang menyatakan tentang HAM adalah…. Pasal 26 A – 26 J Pasal 29 A – 29 J Pasal 27 A – 26 J Pasal 30 A – 30 J Pasal 28 A – 28 J* Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan adalah…. Membunuh anggota kelompok Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok D. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok E. Penghilangan orang secara paksa* 37. Pada tanggal 7 Februari 1989 terjadi peristiwa…. A. Talangsari* B. Pembunuhan massal C. Pembunuhan 4 penduduk D. Penembakan mahasiswa E. Kerusuhan Tanjung Priok 38. Upaya membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang berBhinneka Tunggal Ika antara lain dengan mewujudkan dan meningkatkan perbaikan misi dan visi sekolah, seperti .... A. membentuk dan memilih pengurus Kelas setiap hari B. memasak bersama secara besar-besaran untuk hari jadi Sekolah C. berdiskusi belajar memecahkan kerawanan di Sekolah .* D. berupaya menuntut Hak sebelum melaksanakan kewajiban membiasakan diri menghargai dan menghormati orang tua 39. Hubungan HAM dengan Pancasila pada sila ke-2 antara lain sebagai berikut .... A. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang tidak sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. B. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.* C. Sila Persatuan Indonesia menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. D. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam hukum tapi tidak memiliki kewajiban dan hakhak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. E. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 40. Salah satu ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan Laut dan Angkatan Udara.Pernyataan tersebut merupakan kedudukan Presiden sebagai… A. Kepala Adat B. Perdana Menteri C. Kepala Negara * D. Dewan Penasehat E. Kepala Pemerintahan 41. Contoh ciri keputusan hasil musyawarah yang dapat dipertanggung jawabkan adalah…. A. Melaksanakan Demokrasi Pancasila B. Membina kehidupan yang lebih baik C. Mengutamakan kepentingan Golongan

D. Mengutamakan kepentingan Partai Politik E. Selalu menerima hasil keputusan yang telah disepakati * 42. UUD N RI Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara, yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) dan (2) Tersebut dibawah ini bukan merupakan pasal dalam UUD NRI 1945 yang berkedudukan untuk memperkokoh kebhinneka Tunggal Ika-an NKRI .... A. pasal 35 , Bendera Negara Indonesa ialah Sang Merah Putih B. pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia C. pasal 36 A, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika D. pasal 36 B, Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya E. pasal 37, Aturan Perubahan UUD 1945 * 43. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat dalam Pemerintahan.Pernyataan dibawah ini yang merupakan prinsip - prinsip demokrasi Pancasila adalah.... A. Bersifat Indifidu B. Bersifat Kelompok C. Tidak bersifat kekeluargaan D. Mengutamakan kepentingan golongan E. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban* 44. Kekuasaan Legislatif di Indonesia dipegang oleh DPR. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasan Negara untuk.... A. Membuat Undang – Undang * B. Mengawasi Undang – Undang C. Melaksanakan Undang – Undang D. Mengadili Pelanggaran Undang – Undang E. Membuat dan melaksakan Undang – Undang 45. Hubungan antara nilai-nilai sila pertama Pancasila dengan HAM .... A. menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. * B. menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan bangsa. C. menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan nrgara. D. penjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan masyarakat. E. mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi lesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. 48.

46. Sikap positif yang termasuk dalam nilai praksis pancasila sila ke 3, adalah .... rela berkorban untuk kepentingan golongan mengutamakan kepentingan keluarga tidak bangga sebagai bangsa Indonesia mempersatukan bangsa dengan bhineka tunggal ika * menyesal lahir di Indonesia 47. Tersebut dibawah ini yang bukan faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah .... Sikap egoisme Kurangnya pengetahuan tentang HAM Rendahnya kesadaran tentang HAM Sikap tidak toleran Rendah hati * Ancaman Militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera di atasi. Strategi untuk untuk menghadapi ancaman Militer dasar hukumnya dalam UUD NRI 1945 pasal… A. 30 ayat 1 UUD 1945* B. 30 ayat 2 UUD 1945 C. 30 ayat 1 – 5 UUD 1945

D. 31 ayat 1 UUD 1945 E. 32 ayat 1 UUD 1945 49. Tersebut dibawah ini yang bukan merupakan kasus pelanggaran HAM Internasional .... A. Kejahatan Genosida B. Kasus koruptor yang merajalela* C. Kejahatan melawan kemanusiaan D. Invasi/agresi suatu Negara ke Negara lain E. Kejahatan Perang 50. Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelanggaran Ham adalah antara lain .... A. Tidak Diberlakukannya Travel Warning B. Penegakan Hubungan Diplomatik C. Penambahan Tingkat Kerjasama D. Embargo Ekonomi * E. Pemboikotan Produk impor 50 Yudikatif di Indonesia dipegang oleh MA,MK,\ dan KY . Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasan Negara untuk.... A. Membuat Undang – Undang B. Mengawasi Undang – Undang C. Melaksanakan Undang – Undang D. Mengadili Pelanggaran Undang – Undang * E. Membuat dan melaksakan Undang – Undang 9. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat memuat rumusan Dasar Negara dan Tujuan Negara Indonesia. Adapun Tujuan Negara dibedakan menjadi Tujuan kedalam dan keluar.Salah satu Tujuan Negara Indonesia kedalam adalah.... A. Mencerdaskan kehidupan Bangsa * B. Mencerdaskan kehidupan masyarakat C. Mencerdaskan kehidupan negara D. Mencerdaskan kehidupan keluarga E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 10. UUD 1945Dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat memuat rumusan Dasar Negara dan Tujuan Negara Indonesia. Adapun Tujuan Negara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Politik Indonesia yang bebas aktif adalah.... A. Mencerdaskan kehidupan Bangsa B. Mencerdaskan kehidupan masyarakat C. Mencerdaskan kehidupan negara D. Mencerdaskan kehidupan keluarga E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial * 11. Pemerintah Daerh dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahannya memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat. Adapun yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah adalah…. A. Agama B. Fiskal C. Politik Luar Negeri D. Pertahanan dan Keamanan E. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah* 51. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan pancasila yang sila ke .... A. satu B. dua C. tiga* D. empat E. lima 52. Yang termasuk peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM adalah.... A. a.UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 A-28J*

B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E. 60.

b.UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1-3 c.UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 d.UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27-30 E..UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 53. Tap MPR yang mengatur HAM .... Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1997 Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998* Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1999 Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/2000 Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/2001 54. UU yang mengatur tentang HAM adalah .... UU RI no 22 tahun 2011 UU RI no 10 tahun 2002 UU RI no 51 tahun 2003 UU RI no 39 tahun 1999* UU RI no 41 tahun 1999 55. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diterapkan Asas Desentralisasi,Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.Pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya sendiri . Pernyataan tersebut merupakan pengertian asas…. A. Reciprositas B. Courtesy C. Sentralisasi D. Desentralisasi* E. Dekonsentrasi 56. Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang – undang.Satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah yang di veri otonomi khusus adalah…. A. Bali B. Papua Barat* C. Kalimantan D. Sulawesi E. Sumatra Barat 57. Mekanisme penyusunan RAPBN.Pemerintah menyusun RAPBN atas dasar usulan anggaran yang di buat oleh setiah Departemen,Pemerintah mengajukan RPBN pada DPR untuk di bahas,DPR membahas RAPBN dengan tujuan diterima atau ditolak,apabila RAPBN itu di tolak maka…. A. Merevisi APBN B. Membuat APBN lagi C. Menggunakan APBN lama D. Menggunakan APBN sebelumnya* E. Merevisi APBN / Membuat APBN lagi 58. Salah satu upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM dengan membentuk Instrumen tentang HAM,Peraturan berikut ini mengatur tentang Perlindungan anak…. A. UU No. 3 Tahun 1987 B. UU No. 4 Tahun 1989 C. UU No. 23 Tahun 2002* D. UU No.23 Tahun 2003 E. UU No. 11 Tahun 2012 59. UU RI no 26 tahun 2000 mengatur tentang .... HAM kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik* pengadilan HAM komisi nasional HAM pelanggaran HAM Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil adalah….

61. A. B. C. D. E. 62. A. B. C. D. E. 63. A. B. C. D. E. 64. A. B. C. D. E. 65. A. B. C. D. E. 66. A. B. C. D. E. 67. A. B. C. D. E. 68.

A. B. C. D.

A. Membunuh anggota kelompok B. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain C. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok D. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok E. Perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan* Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia disebut Kekuasaan legislatif Kekuasaan kehakiman Kekuasaan yudikatif Kekuasaan eksekutif Kekuasaan federatif yang memperkenalkan 3 kekuasaan negara ( legislatif,eksekutif, federatif).... Krabbe Shang yang John Locke Nicholo machiavelliimmanuel kant Montesqurou Hak ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Pancasila Perpu UUD NRI tahun 1945 Perda Fungsi untuk membuat undang undang atau peraturan adalah tugas dari Kekuasaan kehakiman Kekuasaan eksekutif Kekuasaan federatif Kekuasaan yudikatif Kekuasaan legislatif John Locke memperkenalkan 3 kekuasaan negara,yaitu Kehakiman,yudikatif,eksekutif Yudikatif, eksekutif, federatif Legislatif yudikatif kehakiman Legislatif eksekutif federatif Federatif legislatif kehakiman Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah…. Presiden BPK* MPR BPR DPR Bank Indonesia adalah merupakan.... Bank syariah Bank konvensional Bank sentral * Bank simpan pinjam Bank pegadaian Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal…. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003* Pasal 2 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia

E. 69. A. B. C. D. E. 70. A. B. C. D. E. 71. A. B. C. D. E. 72. A. B. C. D. E. 73. A. B. C. D. E. 74. A. B. C. D. E. 75. A. B. C. D. E. 76. A. B. C. D. E.

Pasal 2 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Tugas dari bank sentral adalah sebagai.... Pembina dan pengawas bank * Pembina dan pengedar uang Pengawas dan pengedar uang Pelaksana bank Indonesia Pemimpin bank Indonesia Wewenang bank sentral Indonesia adalah.... Membiarkan bank-bank yang tidak memiliki izin Mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi kepada bank * Tidak memberi sanksi kepada bank yang bersalah Membiarkan korupsi di bank Indonesia Tidak mengatur jalannya pekerjaan Tujuan bank sentral adalah.... Memproduksi uang secara berlebihan Tidak memelihara nilai mata uang Membiarkan nilai mata uang turun Memelihara kestabilan nilai mata uang * Tidak menjaga laju infasi Pengertian potensi sumber keuangan adalah .... Peredaran dan nilai mata uang harus berada dikontrol pemerintah. Negara mempunyai Bank Sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara, seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, serta keindahan alamnya. * Pemerintahan tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material. Yang bukan termasuk sumber keuangan Negara RI adalah ... . Pajak. APBN. * Retribusi. Pinjaman. Pencetakan Uang. Bunyi dari undang-undang dasar pasal 23 E ayat 3 negara republik indonesia tahun 1945.... Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. * Ketentuan badan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang. Pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya. Untukpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan RI disebut kekuasaan…. Kehakiman* Yudikatif Federatif Presiden Eksekutif Apabila terjadi persengketaan didalam Pemilu, yang berwenang menyelesikan persenketaan ini adalah …. MPR DPR BPK MA MK *

77. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah…. A. Mahkamah Agung B. TNI C. Presiden D. Menteri Dalam Negeri E. Mahkamah Konstitusi* 78. Keuangan yang berfungsi untuk membuat undang-undang/peraturan adalah…. A. Eksekutif B. Yudikatif C. Legislatif* D. Presiden E. Federatif 79. “Hukum konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”. Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD 1945 Republik Indonesia pasal …. A. 25 B. 24 C* C. 26 D. 25 A E. 27 80. Wewenang Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 pasal 20 No. 48 tahun 2009, antara lain .... A. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang di berikan pada tingkat awal oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA kecuali undang-undang menentukan lain B. Menguji peraturan perundang-undangan di atas undang-undang tehadap undang-undang C. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberkan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi * D. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tehadap undang-undang dasar E. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberkan pertimbangan hukum kepada DPR dalam permohonan grasi dan rehabilitasi 81. Berikut ini yang merupakan tiga kekuasaan yang dikelompokkan oleh Montesquieu adalah…. A. Legislatif, Eksekutif, Federatif B. Eksekutif, Federatif, Yudikatif C. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* D. Legislatif, Federatif, Yudikatif E. Yudikatif, Eksekutif, Federatif 82. Berikut ini yang merupakan tiga kekuasaan negara yang diperkenalkan oleh John Locke adalah…. A. Legislatif, Eksekutif, Federatif * B. Eksekutif, Federatif, Yudikatif C. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif* D. Legislatif, Federatif, Yudikatif E. Yudikatif, Eksekutif, Federatif 83. “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” bunyi tersebut terdapat pada pasal…. A. 23 B. 26 C. 24* D. 27 E. 25 84. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh…. A. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

B. C. D. E. 85. A. B. C. D. E. 86. A. B. C. D. E. 87. A. B. C. D. E. 88. A. B. C. D. E. 89. A. B. C. D. E. 90. A. B. C. D. E. 91. A. B. C. D. E. 92. A. B. C. D. E. 93. A.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung* Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Konstitusi Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah…. Mahkamah Agung TNI Presiden Menteri Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi* Tujuan negara menurut Teon Plato adalah .... Mengumpukan kekuasaan yang sebesar besarnya Untuk memajukan kesusilaan manusia* Untuk mencapai kehidupan aman Menyelenggarakan ketertiban Mewujudakan kesejahteraan Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas .... Gubernur Pemerintah proivinsi Presiden Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota * Walikota Tujuan negara menurut teori negara kesejahteraan adalah .... Untuk mewujudkan kesejahteraan umum * Menyelenggarakan ketertiban hukum Menjaga keamanan Pelindung hak Ketertiban hukum Negara bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial merupakan tujuan negara menurut teori .... Teori plato Teori negara kekuasaan Teori teokratis Teopri negara polisi Teori negara hukum Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berdasarkan dan berpedoman pada hukum merupakan tujuan negara menurut teori .... Negara polisi Negara kesejahteraan ‘teokratis Negara kekuasaan Negara hukum Pemerintahan NKRI, sebagai pemegang kekusaan Negara terdiri atas dua tingkatan yaitu…. Pemerintahanpusatdanpemerintahandaerah * Pemerintahanprovinsidanpemerintahankabupaten/kota Pemerintahanpusatdanpemerintahanpemerintahanprovinsi Pemerintahandaerahdanpemerintahankabupaten/kota Pemerintahanpusatdanpemerintahankabupaten/kota Pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan Negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan Negara serta kehidupan rakyatnya merupakan pengertian dari …. Kewajiban Negara Tujuan Negara * Hak Negara Tujuandasar Tujuanpemerintahan Pemerintah daerah adalah…. Pemerintah yang mengurusi lembaga masyarakat

B. C. D. E. 94. A. B. C. D. E. 95.

Lembaga agama Lembaga keadilan Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah* Lembaga tinggi negara Teori yang menyakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik individu maupun sebagai makhluk sosial yaitu teori…. Teori Negara Kekuasaan Teori Negara polisi Teori Plato* Teori Negara hukum Teori Teokratis Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.... A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak,umum dan universal* D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

96. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum adalah pasal….ayat…. A. Pasal 1 Ayat (2) B. Pasal 1 Ayat (4) C. Pasal 1 Ayat (1) D. Pasal 1 Ayat (5) E. Pasal 1 Ayat (3)* 97. Kekuasaan membentuk Undang-Undang disebut juga kekuasaan…. A. Kekuasaan Legislatif* B. Kekuasaan Negara C. Kekuasaan Eksekutif D. Kekuasaan bernegara E. Kekuasaan Yudikatif 98. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan .... A. DPD * B. DPR C. MPR D. BPK E. MK 99. Isi pasal 18 ayat 1 UUD 1945…. A. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara B. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah* C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik D. Daerah otonom adalah daerah pemersatu E. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan 100.Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu …. A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum

E.

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan *

101.Bagan struktur ketatanegaraan dibawah MPR ( sebelum amandemen UUD 1945 )…. A. DPD, DPA, Polri, BPK B. MPR, KPK, DPA, MK C. Presiden, Polri, TNI D. DPR, Presiden, DPA, BPK* E. MA, KY, DPR, Presiden 102.Negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban Negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya merupakan teori dari …. A. Teoriplato B. Teoriteokratis C. Teori Negara hukum D. Teori Negara polisi * E. Teori Negara kesejahteraan 103.Tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum merupakan teori dari …. A. Teori Negara hokum B. Teori Negara kesejahteraan * C. Teori Negara polisi D. Teoriteokratis E. Teorikedaulatantuhan 104.Kekuasaan Negara menurut Moentesqeiu dibagi menjadi 3 yaitu ... A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif B. Kekuasaan federtif, yudikatif, eksekutif C. Kekuasaan legislatif, federatif, yudikatif D. Kekuasaan legislatitif, ekeskutif, yudikatif* E. Kekuasaan legislatif, federatif, yudikatif 105.Kekuasaan Negara menurut Jhon Lock dibagi menjadi 3 yaitu ... A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif* B. Kekuasaan federtif, yudikatif, eksekutif C. Kekuasaan legislatif, federatif, yudikatif D. Kekuasaan legislatitif, ekeskutif, yudikatif E. Kekuasaan legislatif, federatif, yudikatif 106.Melindungisegenapbangsa , memajukankesejahteraanumum , mencerdaskankehidupanbangsa ,danikutsertamelaksanakanketertibanduniamer upakandari .... indonesia A. Ideologi B. Dasarnegara C. Tujuannegara * D. Latarbelakang E. Peraturanundangundangan 107.Pelaksanaan pemilu pertama pada masa reformasi adalah pada tahun 1999 yang mana pada saat itu kursi kepresidenan berada di tangan B.J Habibie. Pada Pemilu tahun 1999 ini se olah-olah menjadi gerbang kebebasan bagi piha-pihak tertentu untuk menentukan pilihannya. Asas Pemilu yang diterapkan pada masa Reformasi ini adalah .... A. LUBER B. JURDIL C. Pancasila D. LUBER DAN JURDIL* E. UUD NRI 1945 108. Dibawahini yang bukantermasuklembagalembagasebelumdilakukanperubahanadalah .... A. MPR B. DPA C. BPK D. Presiden E. MK *

109. Dibawahini yang merupakansalahsatujeniskekuatanpolitikadalahkecuali .... A. Partaipolitik B. Kelompokpenekan C. Kelompokkepentingan D. Kampanyepartai * E. Mediakomunikasipolitik 110.Kekuasaanpemerintahan Negara dipegangoleh … A. Presiden * B. Negara C. Pemerintahan D. DPR E. MPR 111.Dalamdiripresidenmelekatkekuasaanpemerintahan yang disebutkanpadapasal … ayat … A. Pasal 5 ayat (1) B. Pasal 10 ayat (2) C. Pasal 4 ayat (1)* D. Pasal 6 ayat (1) E. Pasal 4 ayat (2) 112.Kekuasaanpemerintahan Negara disebutjugakekuasaan … A. KekuasaanYudikatif B. KekuasaanPresiden C. KekuasaanLegislatif D. Kekuasaan MA E. KekuasaanEksekutif * 113.Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. UUD NRI 1945 menjamin atas hak warga negara untuk mendapat status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semenamena, hal tersebut terdapat pada .... A. pasal 25 UUD NRI 1945 B. pasal 26 UUD NRI 1945* C. pasal 27 UUD NRI 1945 D. pasal 28 UUD NRI 1945 E. pasal 29 UUD NRI 1945 114.Pokok-pokokpemerintahandaerahdiaturdalam ... A. UU RI nomor 1 tahun 1957* B. UU RI nomor 12 tahun 2008 C. UU RI nomor 8 tahun 2005 D. UU RI nomor 22 tahun 1999 E. UU RI nomor 32 tahun 2004 115.Undang-undang RI nomer 32 tahun 2004 mengaturtentang... A. Pemerintahanpusat B. Pemerintahandaerah* C. Negara republik Indonesia D. Otonomidaerah E. Kekuasaannegara 116.Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah .... A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

D. E.

netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia * bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

117.Penetapanpresidendiaturdalam UU RI nomerberapa ? A. Nomer 12 tahun 2008 B. Nomer 6 tahun 1959* C. Nomer 32 tahun 2004 D. Nomer 22 tahun 1999 E. Nomer 8 tahun 2005 118.Tersebut di bawahiniadalahurusanwajibpemerintahan Daerah Provinsi, kecuali…. A. Penaggulanganmasalah social lintasKabupaten/ Kota B. Pengendalianlingkunganhidup C. Peradilan/ Yustisi* D. Pelayananadministrasiumumpemerintahan E. Perencanaadanpengendalianpembangunan 119.Konsekuensilogisketentuan … adalahadanyapembagianurusanpemerintahantarapemerintahpusatdandaerah. A. Pasal 34 UUD 1945 B. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 C. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 D. Pasal 31 UUD 1945 E. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945* 120.Kewenangan yang menjadiranahpemerintahpusatyaitukewenangandalambidang…. A. Proporsionalitas B. Politikluarnegeri* C. Efisiensi D. Keterbukaan E. Kepentinganumum 121.Untuk misi penegakan HAM di Indonesia,Pemerintah pada Tahun 1993 membentuk lembaga yang bernama.... A. Kontras B. KOMNAS HAM* C. Pengadilan HAM D. Mahkamah Internasional E. Pengadilan Ad Hoc HAM 122.Pancasila merupakan suatu idiologi yang selalu mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi setiap warga Negara Indonesia.Berikut ini adalah nilai – nilai HAM yang terkandung Pancasila adalah…. A. Nilai Dasar,nilai Ideal B. Nilai Dasar,nilai Instrumental C. Nilai Instrumental,nilai Praktis D. Nilai Dasar,nilai Ideal,nilai Praktis * E. Nilai Dasar,nilai Instrumental,nilai Praktis 123.UUD 1945 NRI sebagai landasan Konstitusional juga berfungsi untuk memperkokohpertahanan dan keamanan dalam kebhinneka Tunggal Ika NKRI, hal ini tercermin dalam pasal.... A. 27 B. 28 C. 29 D. 30 * E. 31 124.Negara yang tidak mau menangani kasus Pelanggaran HAM sehingga banyak Warga negara yang tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya di tatapkan dalam Undang-undang. Pernyataan di atas merupakan factor dari dalam penyebab terjadinya Pelanggaran HAM adalah….

A. Tingginya sifat egois* B. Pelanggaran kewajiban C. Pelanggaran hak asasi D. Pengingkaran Kewajiban E. Pelanggaran Hak dan Kewajiban 125. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,Sistem pemisahan RAS yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu Ras atau Bangsa.Pernyataan tersebut merupakan pengertian…. A. Agresi B. Perang C. Bipatride D. Apartheid* E. Genosida 126.Peran serta Pemerintah dalam upaya Penegakan HAM sangatlah penting karena masih banyak kendala yang di hadapi oleh Pemerintah dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM .Salah satunya dengan membentuk Pengadilan HAM .Dasar hokum di bentuknya Pengadilan HAM adalah…. A. UU NO. 25 Tahun 2000 B. UU NO. 26 Tahun 2000* C. UU NO. 27 Tahun 2000 D. UU NO. 28 Tahun 2000 E. UU NO. 29 Tahun 2000 127.Urusanwajibdanurusanpilihanuntukpemerintahandaerahprovinsitentusajaberbe dadenganpemerintahandaerahkabupaten/kota. Hal inidikarenakanoleh …. A. Ruanglingkupurusandaerahprovinsilebihlebardibandingdaerahkota B. Ruanglingkupurusandaerahprovinsilebihrendahdibandingdaerahkota C. Ruanglingkupurusandaerahprovinsilebihtinggidibandingdaerahkota D. Ruanglingkupurusandaerahprovinsilebihluasdibandingdaerahkota* E. Ruanglingkupurusandaerahprovinsilebihsempitdibandingdaerahkota 128.Tujuan Negera kita terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea.... A. I B. II C. III D. IV* E. V 129.Pokok Pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan NRI 1945 diterima aliran negara kesatuan. Dalam Pembukaan UUD ini bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas Persatuan. Pernyatan tersebut merupakan .... A. makna Pokok Pikiran Pertama * B. makna Pokok Pikiran Kedua C. makna Pokok Pikiran Ketiga D. makna Pokok Pikiran Keempat E. makna Pokok Pikiran Kelima 130.Pernyataan Kemerdekaan Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea.... A. I B. II C. III * D. IV E. V 131.Sesuatu yang harus kita peroleh atau kita dapatkan, merupakan pengertian dari... A. Kewajiban Asasi B. Hak Asasi C. Hak Warga Negara

D. Hak * E. Kewajiban 132.Tersebut di bawah ini yang termasuk hak warga negara adalah.. A. Hak sosial dan hak hukum B. Hak hukum dan hak konstitusional * C. Hak politik dan hak agama D. Hak dan kewajiban E. Hak hidup dan hak sosial 133.Hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945... A. Hak hukum B. Hak warganegara C. Hak konstitusional * D. Hak asasi E. HAM 134.Tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusisi lainnya terhadap hak asasi manusia, disebut.... A. pengadilan HAM B. KOMNAS HAM C. peradilan HAM D. HAM Internasional E. pelanggaran HAM * 135.Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, pengertian dari…. A. Hak warga negara B. Kewajiban warga negara C. Hak asasi manusia* D. Hak hukum E. Hak konstitusional 136.Pasal….merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraanya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. A. Pasal 26* B. Pasal 28 C. Pasal 27 ayat (1) D. Pasal 30 E. Pasal 27 ayat (3) 137.“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Merupakan bunyi dari pasal …. A. 27 ayat (1)* B. 29 ayat (1) C. 26 D. 30 E. 28 138.Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Tugas dari Peradilan agama, antara lain .... A. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Kristen tentang persoalan nikah, talak, rujuk, dan masalah lain yang berkaitan dengan rumah tangga. B. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Katolik tentang persoalan nikah, talak, rujuk, dan masalah lain yang berkaitan dengan rumah tangga. C. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Hindu tentang persoalan nikah, talak, rujuk, dan masalah lain yang berkaitan dengan rumah tangga. D. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam tentang persoalan nikah, talak, rujuk, dan masalah lain yang berkaitan dengan rumah tangga. *

E. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Budha tentang persoalan nikah, talak, rujuk, dan masalah lain yang berkaitan dengan rumah tangga. 139.Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal dari…. A. 27 ayat (1) B. 27 ayat (3)* C. 28 D. 27 ayat (2) E. 29 ayat 2 140.Sesuai dengan tujuan NKRI yang tercermin dalam …. UUD 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. A. Alinea pertama pembukaan B. Alinea keempat pembukaan* C. Alinea kedua pembukaan D. Pasal 1 ayat (2) E. Alinea ketiga pembukaan 141. Masalah kesejahteraan sosial diatur dalam UUR RI dalam…. A. Pasal 31 B. Pasal 34* C. Pasal 32 D. Pasal 35 E. Pasal 33 142.Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah .... A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa * E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan 143.Yang bukan merupakan Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga diantaranya …. A. Sikap egois B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara C. Sikap tidak toleran D. Penyalahgunaan kekuasaan E. Ramah dan sopan santun* 144. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh…. A. Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara* B. Sikap toleran C. Ramah dan suka bersosialisasi D. Saling percaya satu sama lain E. Menaati peraturan yang ada 145.Lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menangani kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya merupakan lembaga…. A. Kepolisian B. Tentara Nasional* C. Komisi Pemberantasan Korupsi D. Lembaga Peradilan

E. Lembaga Peradilan 146.Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok/golongan dalam masyarakat agar mampu…. A. Saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing* B. Mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara C. Meningkatkan keamanan dan ketertiban antar kelompok/golongan D. Meningkatkan rasa percaya diri E. Mengurangi perbedaan pendapat 147. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan…. A. Gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya B. Pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman* C. Menjatuhkan vonis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara D. Korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara E. Menjaga ketertiban bangsa 148.Pembukaan UUD 1945 alinea 4 terdapat Tujuan Negara Indonesia. Salah satu tujuan dari empat tujuan dalam PembukaanUUD 1945 alinea IV adalah.... A. mencerdaskan kehidupan Bangsa * B. mencerdaskan kehidupan masyarakat C. mencerdaskan kehidupan negara D. mencerdaskan kehidupan keluarga E. pertahanan keamanan 149.Tindakan terbaik dalam upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara…. A. Bersifat ramah tamah pada semua orang B. Mencegah timbulnya faktor penyebab dari pengingkaran kewajiban* C. Ikut bermusyawarah dalam bernegara D. Bekerja keras E. Mempunyai sifat patriotisme 150.Hak konstitusional adalah .... A. Hak yang melekat pada diri manusia B. Hak yang dijamin oleh hukum C. Hak yang dijamin oleh dan dalam oleh UUD Negara Republik Indonesia * D. Hak yang dilindungi hukum E. Hak yang sudah terjamin 151. Salah satu penyebab meningkatnya angka golput adalah .... A. Masyarakat senang dengan figur calon pemimpin B. Masyarakat mulai jenuh dengan demokrasi di Indonesia * C. Calon pemimpin dapat merangkul rakyat D. Masyarakat berminat dengan calon pemimpin E. Masyarakat mengagumi figur pemimpin 152.Masih banyak kejadian pelanggaran HAM . baik di negara kita maupun di negara lain. Contoh kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masyarakat antara lain.... A. penganiayaan * B. pencemaran nama baik C. pelecehan D. penghinaan E. pembulian 153. Dampak buruk menurunya partisipsi terhadap pemilu .... A. Membantu membuka lapangan kerja baru B. Hilangnya asas Demokrasi di masyarakat * C. Terberantasnya angka korupsi D. Semakin berkurang angka kemiskinan E. Terberantasnya lingkungan kumuh 154. Yang bukan merupakan Faktor- faktor pengingkaran kewajiban dan pelangaran hak, adalah …. A. Sikap tidak toleran B. Penyalahgunaan kekuasan

C. Rendahnya kesadaraan berbagsadan Negara D. Suka menindas* E. Sikap egois 155.Tersebut dibawah ini yang termasuk hak-hak politik adalah .... A. hak dipilih dan memilih* B. hak memeluk agama C. hak untuk mendapat ilmu D. hak tidak mengikuti pemilu E. GOLPUT 156. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut! (1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia (2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia (3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia (4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara (5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN (6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor .... A. (1), (2) dan (3) * B. (1), (3) dan (5) C. (2), (4) dan (6) D. (3), (4) dan (5) E. (4), (5) dan (6) 157.Yang bukan merupakan contoh perilaku penghormatan HAM adalah... A. menghormati perbedaan agama B. menghargai pendapat C. berkata tidak baik* D. berperilaku sopan dan santun E. menghormati perbedaan etnis 158.Setiapwarga Negara Indonesia berhakmendapatkanpendidikan.dijamindalam UUD 1945 khususnyapasal…. A. Pasal 29 ayat 2 B. Pasal 30 C. Pasal 31* D. Pasal 32 E. Pasal 33 159.Hukun harus di tegakkan di perbagai lingkungan kehidupan, Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan Sekolah.... A. bangun kesiangan B. ibadah tidak tepat waktu C. nonton TV sampai larut malam D. melakukan perjudian E. mencotek ketika ulangan * 160.Lembaga-lembaga di bawahini yang benarbenarmenanganiberbagaikasusupelanggaranhakdankewajibanadalah…. A. Kepolisian,TNI,KPK,BASARNAS B. Satpolpp,Hansip,TNI,KPK C. KPK,DPRD,MA,MK D. Kepolisian,KPK,TNI,LSM E. Kepolisian,TNI,KPK,Lembagaperadilan* 161.Saat ini di Indonesia banyak terjadi operasi tangkap tangan,kasus ini termasuk di tangani oleh…. A. KPK dan TNI B. BRIMOB danDensus 88 C. MPR dan DPR D. Presidendan KPK

E. KPK dan polisi* 162.Polisi adalah salah satu lembaga yang menangani kasus pelanggaran hak,pelanggaran hak yang di tangani antara lain…. A. Menjatuhkanvonisataukasuspelanggaranhakdanpengingkarankewajibanwarga Negara B. Melakukanpenangananpenyalahgunaankeuangan Negara C. Penanganankasusberkaitanancaman D. Menangani kasus pelanggaran lalu lintas,perampokan,penganiyayan,pembunuhan* E. Jawabansemuabenar 163.Kepala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah. Merupakan susunan pemerintahan daerah yang terdapat pada undang-undang yang terdapat pada undang-undang A. Undang-undang RI nomor 1 tahun 1945* B. Undang –undang RI nomor 22 tahun 1945 C. Undang-undang RI nomor 1 tahun 1957 D. Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1958 E. Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 164.Penetapan presiden ditetapkan pada nomor ...dan tahun .... A. Nomor 18 tahun 1965 B. Nomor 6 tahun 1959* C. Nomor 1 tahun 1957 D. Nomor 22 tahun 1945 E. Nomor 1 tahun 1945 165.Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut ! (1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas (2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah (3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat (4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa (5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor .... A. (1), (2) dan (3) B. (1), (3) dan (5) C. (2), (3) dan (4) D. (2), (4) dan (5) * E. (3), (4) dan (5) 159. Yang termasuk isi susunan pemerintaan pada UU RI No 1 tahun 1945 adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah B. Kepalah Daerah merupakan ketua lembaga legislative* C. Kepala daerah D. DPRD-GR E. Pemerintah daerah 160. Berbagai kegiatan yang dapat dimasukan dalam upaya perlindungan HAM antara lain kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM; mempelajari peraturan perundang – undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM dan mempelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, Yang bukan merupakan lembaga perlindungan HAM.... A. Komnas HAM, B. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), C. LSM D. Undang-Undang HAM

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

E. genosida * 161. Yang termasuk isi susunan pemerintahan pada penetapan presiden adalah Kepala daerah, DPRD-GR* DPD DPRD Presiden Komite Nasional 162. Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Dekrit presiden Pemerintah pusat Peraturan perundang-undangan* DPR MPR 163. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD. Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal.... A. 1 ayat 1 UUD NRI 1945 B. 1 ayar 2 UUD NRI 1945 * C. ayat 3 UUD NRI 1945 D. 2 ayat 1 UUD NRI 1945 E. 2 ayat 2 UUD NRI 1945 164. HAM adalah Hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan YME.Pancasila sebagai Dasar Negara memuat Sila – Sila yang dapat di implementasikan kedalam HAM.Contoh Implementasi Sila Pertama Pancasila dengan HAM adalah…. A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.* B. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan bangsa. C. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan negara. D. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan masyarakat. E. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 165. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden .... A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu * C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan E. menerima penempatan duta dari negara lain 166. Hubungan antara nilai-nilai sila kelima Pancasila dengan HAM dapat di Implementasikan dalam kehidupan sehari – hari.Contoh penerapan sila kedua antara lain.... A. Mengakui persamaan harkat dan martabat manusia* B. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada negara C. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada keluarga

D. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. E. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat 167. UUD 1945Dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat memuat rumusan Dasar Negara dan Tujuan Negara Indonesia. Adapun Tujuan Negara dibedakan menjadi Tujuan kedalam dan keluar.Salah satu Tujuan Negara Indonesia kedalam adalah.... A. Mencerdaskan kehidupan Bangsa * B. Mencerdaskan kehidupan masyarakat C. Mencerdaskan kehidupan negara D. Mencerdaskan kehidupan keluarga E. Pertahanan Keamanan 168. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal tesebut menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal tersebut merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu.... A. pasal 25 ayat (1) B. pasal 26 ayat (1) C. pasal 27 ayat (1) * D. pasal 28 ayat (1) E. pasal 29 ayat (1) 169. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai – nilai Pancasila yang mengandung 4 Pokok Pikiran yang merupakan penjabaran dari Pancasila.Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas Persatuan dengan mewujudkan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Pernyataan di atas merupakan Pokok Pikiran ke …. A. Pertama * B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 170. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Adanya pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Ada beberapa asas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.. Asas keterbukaan termasuk…. A. asas penyelenggaraan pemerintah daerah * B. asas umum C. asas khusus D. asas pemerintah E. asas HAM 171. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama dagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu bagi orang – orang yang beragama Islam . Adapun tugas dari Peradilan Agama adalah…. A. Menyelesaikan kasus pidana B. Menyelesaikan kasus perdata C. Menyelesaikan kasus pidana dan perdata D. Menyelesaikan kasus hutang piutang E. Menyelesaikan permohonan pembagian harta warisan * 172. Badan Kostituante tugasnya adalah .... A. Membuat UU B. Membentuk UUD yang permanen/tetap*

C. Membentuk UUDS D. Membuat UUDRIS E. Membubarkan UUD 1. Wakil Presiden RIS adalah ... A. IR. Soekarno B. Drs. Moh. Hatta C. Soeharto D. Gus Dur E. Tidak Ada* 173. Salah satu ciri Sistem Pemerintahan Parlementer adalah kedudukan Presiden hanya sebagai Lambang / Simbul /Kepala Negara , sedangkan yang menjalankan roda Pemerintahan adalah…. A. Kepala Adat B. Kepala Negara C. Perdana Menteri * D. Dewan Penasehat E. Kepala Pemerintahan 174. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar .... A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat....* B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum .....* ? D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum 175. Pemilu merupakan perwujudan pesta Demokrasi yang di ikuti oleh Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan menurut Peraturan perundang undangan . Pemilu yang dilaksanakan menggunakan asas LUBER JURDIL. Penyataan di atas merupakan asas Pemilu …. A. Langsung B. Umum * C. Bebas D. Rahasia E. Jujur dan Adil 176. Salah satu hasil Amandemen ke tiga UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal.... A. 1 ayat 1 UUD 1945 B. 1 ayar 2 UUD 1945 * C. 1 ayat 3 UUD 1945 D. 2 ayat 1 UUD 1945 E. 2 ayat 2 UUD 1945 177. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili pada suatu negara.Yang menjadi Warga Negara adalah orang – orang Bangsa Indonesia Asli dan orang- orang bangsa lain yang disyahkan sebagai warga negara.Dasar hukum yang mengatur tentang Kewarganegaraan adalah…. A. Pasal 26 UUD 1945* B. Pasal 27 UUD 1945 C. Pasal 28 UUD 1945 D. Pasal 29 UUD 1945 E. Pasal 30 UUD 1945 178. Demokrasai negara kita adalah Demokrasi Pancasila, sebelumnya pernah berlaku Demokrasi Parlementar dan juga pernah berlaku Demokrasi Terpimpin. Pada saat ini berlangsung Demorasi Pancasila, demokrasi

mengandung beberapa nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan negara kita. Nilai moral yang terkandung dalam demokrasi Pancasila .... A. masyarakat akan saling mengakui persamaan derajat sesama manusia* B. masyarakat tidak akan menaati aturan-aturan Hukum yang berlakua C. masyarakat tidaksaling menghargai perbedaan pendapat D. masyarakattidak akan mengembangkan Keadilan Sosial E. masyarakat tidak akan saling menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa 179. HAM dalam perspektif Pancasila salah satunya adalah nilai Instrumental yang dijabarkan dalam Peraturan perundang – undangan.Berikut ini merupakan Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kebebasan dalam beragama di Indonesia adalah…. A. Pasal 24 UUD 1945 B. Pasal 25 UUD 1945 C. Pasal 26 UUD 1945 D. Pasal 27 UUD 1945 E. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945* 180. Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang se luas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah Kewenangan dari pemerintah daerah antara lain .... A. membuat peraturan rumah tangga sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan pusat * B. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat C. mengembangkan kehidupan demokrasi D. mewujudkan keadilan dan pemerataan E. meningkatkan pelayanan berdasarkan pendidikan 181. UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional di Indonesia telah mengatur strategi untuk mengatasi terhadap ancaman militer dan berfungsi untuk memperkokoh pertahanan dan keamanan dalam kebhinneka Tunggal Ika-an NKRI, hal ini tercermin dalam pasal.... A. 27 UUD 1945 B. 28 UUD 1945 C. 29 UUD 1945 D. 30 UUD 1945* E. 31 UUD 1945 182. HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Karena di dalam kehidupan masyarakat terdapat.... A. perangkat Desa B. polisi C. tentara D. norma* E. hukum 183. Yang dibawa seseorang kemanapun dia pergi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri adalah.... A. status kewarganegaraan B. hak C. kewajiban D. hukum E. Hak asasi *