Bahan Rapat Zi 01 November 2018.docx

Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMACUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK. Mengacu pada: 1. Psl 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No. 20 Tahun 2001; 2. Psl 13 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 ttg Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER SYSTEM) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEGAWAI UNTUK MELAPORKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITEMPATNYA BEKERJA DENGAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR. Mengacu pada: 1. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban; 2. SE MA No. 4 Tahun 2011 ttg Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Pemda.